PANDUAN MUSDES PENYUSUNAN RKPDES

MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah Desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah Desa
menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Tujuan : a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
Waktu c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang
Tempat dibutuhkan
Peserta
: Paling lambat bulan Juni berjalan
: Balai Desa atau tempat pertemuan lainnya
: BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang terdiri dari :

a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani;
f. kelompok nelayan;
g. kelompok perajin;
h. kelompok perempuan;
i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
j. kelompok masyarakat miskin;dan
k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial

budaya masyarakat Desa.

Serta Masyarakat umum lainnya yang berminat hadir

Materi : Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 beserta turunannya
Alat Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa
(RPJMDes) , Data dan Informasi dari Kabupaten (Pagu Indikatif, Rencana
Program/Kegiatan Pemerintah Daerah)

: Poster dan lembar balik UU Desa
Daftar hadir
Data RTM
Peta sosial
Peta lembaga
Spidol, kertas plano, isolasi/selotape, dll

Persiapan :  KPMD dan Pendamping Lokal Desa memastikan kembali jadwal dan
tempat pelaksanaan Musyawarah desa Penyusunan RKPDes dengan
Hukum Tua yang bersangkutan dan Panitia Pelaksana Musdes.

 KPMD dan Pendamping Lokal Desa memastikan informasi pelaksanaan
Musyawarah desa Penyusunan RKPDes telah tersebar di masyarakat,
baik melalui papan-papan informasi atau disampaikan secara lisan dalam
pertemuan–pertemuan yang ada di desa.

 KPMD, PLD mengumpulkan informasi mengenai rencana pengembangan
daerah atau kegiatan pemerintah dan swasta di dalam dan di sekitar desa.

 KPMD dibantu PLD menuliskan usulan-usulan hasil kesepakatan
Musyawarah Jaga pada kertas lebar dengan huruf besar dan mudah
dibaca oleh banyak orang dari jarak yang relatif jauh.

 KPMD dibantu PLD mengidentifikasi dan menuliskan seluruh gagasan
prioritas yang berasal pada kertas lebar dengan huruf besar dan mudah
dibaca oleh banyak orang dari jarak yang relatif jauh.

 KPMD dibantu PLD menyiapkan agenda pertemuan, notulen dan daftar
hadir.

 KPMD dibantu PLD menyiapkan,materi yang akan disampaikan, alat dan
tempat yang akan digunakan. Usahakan tempat duduk ditata menjadi
setengah lingkaran atau seperti huruf “U”.

 KPMD dibantu PLD memastikan bahwa Dokumen RPJMDes sudah ada
di desa

PROSES MUSDES PENYUSUNAN RKPDes

RKP (Rencana Kerja Pemerintah) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu Satu Tahun.
Daftar Usulan RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Dalam penyusunannya, RKP Desa membutuhkan bahan pendukung agar rencana pembangunan desa
lebih terarah dan teratur. Bahan – bahan pendukung tersebut antara lain: RPJM Desa, Hasil Musyawarah
Desa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Data dan Informasi dari Kabupaten (Pagu Indikatif,
Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah).

Adapun Proses kegiatan ini sebagai berikut :
 Pembukaan oleh Hukum Tua atau yang mewakilinya.
 Penjelasan tujuan pertemuan oleh Ketua Panitia Musdes
 Sosialisasi UU Desa dan Turunannya (Camat, Hukum Tua, , PD, PLD)
 Penjelasan tentang rangkaian kegiatan perencanaan di desa mulai tahap penggalian gagasan
sampai kegiatan dalam rangka menggagas masa depan desa (MMDD) yang outputnya adalah
rancangan RPJMDes dan RKPDes (oleh :Tim Penyusun RPJMDes)

 Penjelasan kemungkinan sumber dana lain untuk membiayai usulan yang tidak dapat didanai oleh
APBDes. (Oleh: Tim Penyusun RPJMDes)

 Penyelenggaraan Forum Musdes oleh Ketua BPD
 pencermatan kembali RPJMDes
 Menyepakati pencermatan ulang RPJMDes

o Penetapan usulan lainnya :.
 Peserta mengemukakan dan membahas permasalahan yang ada di desa yang
menyangkut kepentingan umum dengan tidak mengabaikan masalah yang
dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin yang ada di desa. Pembahasan
usulan dengan menggunakan alat bantu hasil klasifikasi kesejahteraan dan peta
sosial pada pertemuan semua jaga.
 Peserta menyusun skala prioritas dengan menggunakan alat prioritas gagasan.
(Gunakan materi dan modul Fasilitasi dan Pelatihan, bagian acuan teknik
fasilitasi dalam penggalian gagasan tentang prioritas kegiatan)
 Peserta diminta memeriksa kembali usulan yang telah diprioritas dengan peta
usulan desa untujk memastikan usulan sesuai dengan kebutuhan.
 Peserta menyepakati dan mengesahkan usulan yang akan diajukan berdasarkan
kriteria prioritas usulan.

o Pembentukan tim verifikasi
 Pembacaan seluruh hasil kesepakatan Musdes Penyusunan RKPDes dan menuliskannya dalam

berita acara.
 Penutup.

Catatan: Efektifitas proses pembangunan di desa, BPD bersama Pemerintah dapat mengagendakan
materi lainnya dalam pelaksanaan musyawarah Desa. Misalnya: Pertanggungjawaban dana Desa Tahp I
20 %, Pembahasan Perdes, Pembentukan Bumdes, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan seperti
Karang Taruna, LPM dan lain sebagainya.