E-Book Pedoman JF PPBJ

JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA

Berdasarkan
Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020

Scan Me

E-book ini di buat dengan tujuan untuk
memberikan pedoman kepada para JF PPBJ
agar lebih memahami tentang kedudukan,
tugas dan fungsi hingga arah jenjang karir
JF PPBJ.

Diharapkan setelah membaca e-book ini
para JF PPBJ dapat meningkatkan
profesionalismenya serta meningkatkan
kualitas SDM JF PPBJ dalam melakukan
pengadaan barang/jasa pemerintah.

A Jenjang & Pangkat B Tugas Jabatan, C JF PPBJ dan D Unsur dan Butir Kegiatan
E Tugas Beda Jenjang Penugasan Kedudukannya
I Awal Penilaian Angka dan Kegiatan
G Jenis Pengangkatan H Mekanisme dan
Kredit F Penetapan Kebutuhan Kewenangan
J Standar Kompetensi Pengangkatan
M Penilaian Kinerja N Hukuman Disiplin
Q Penetapan Angka Kredit K Tata Cara Pelantikan dan L Target Kinerja
Pengambilan Sumpah /
Janji

O Kebutuhan Angka Kredit P Pengusulan Angka Kredit

R Kenaikan Jenjang Jabatan S Kenaikan Pangkat T Pemberhentian

U Perbedaan Perhitungan Angka V Ketentuan Peralihan
Kredit

JF PPBJ adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup TUGAS,
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG dan HAK untuk melakukan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

JF PPBJ memiliki kedudukan antara lain :
1) Sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang PBJ pada Instansi Pemerintah
2) Merupakan jabatan karier PNS
3) Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada

pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat
pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF PPBJ.
4) Disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah
dan ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi,
analisis jabatan dan ABK

Pengelola PBJ Pertama: PPBJ Ahli PPBJ Ahli PPBJ
a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan Pertama Muda Ahli Madya
b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
III/c IV/a
Pengelola PBJ Muda: III/a III/d IV/b
a. Penata, golongan ruang III/c; dan III/b IV/c
b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pengelola PBJ Madya:
a. Pembina, golongan ruang IV/a;
b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pengelola PBJ Utama (dalam proses penyusunan)

Masing-masing Penugasan
kegiatan dapat JF PPBJ
dilakukan oleh bervariasi
pada tiap
JF PPBJ Ahli tahapan
Pertama, Muda tugas
jabatan
dan Madya
dengan melihat
tingkatan butir

kegiatannya

Sesuai PerLKPP No 6 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis PBJ Pemerintah

Unsur yang dapat dinilai AK nya yaitu Jenjang Jumlah Butir
Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri Kegiatan
dari beberapa sub unsur
PPBJ Ahli Pertama 29
Sub Unsur terdiri dari : PPBJ Ahli Muda 34
PPBJ Ahli Madya 32
✓ Perencanaan Pengadaan B/J Pemerintah
✓ Pemilihan Penyedia B/J Pemerintah
✓ Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Pemerintah
✓ Pengelolaan Pengadaan B/J Pemerintah secara

Swakelola

Uraian Kegiatan → Lampiran I
PerMenPAN-RB No 29 Tahun 2020

• Pengelola PBJ idealnya bekerja sesuai jenjang jabatannya
• Namun dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Pengelola PBJ untuk melaksanakan

kegiatan sesuai jenjangnya, maka Pengelola PBJ dapat melaksanakan kegiatan:

Naik 1 AK: maksimal 80 %
Jenjang AK : maksimal 100%
Turun 2
Jenjang

*berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan

Contoh Pelaksanaan Tugas

Contoh:
Sdr Rangga, JF PPBJ Ahli Muda ditugaskan menyusun spesifikasi teknis dan KAK pada pekerjaan
yang mempunyai risiko tinggi/memerlukan teknologi tinggi/menggunakan peralatan khusus ,
dengan output hasil pekerjaan konstruksi/layanan/sistem dengan AK 0,21 → Kegiatan JF PPBJ
Madya

AK yang diperoleh : 80 % x 0,21 = 0, 168

Contoh:
Sdri Cinta, JF PPBJ Ahli Muda ditugaskan mengklarifikasi usulan barang/jasa untuk masuk
katalog elektronik, dengan AK 0,10 → Kegiatan JF PPBJ Ahli Pertama

AK yang diperoleh : 100 % x 0,1 = 0, 1

01 Dihitung dari :✓ Analisis Jabatan
✓ Analisis Beban Kerja
✓ Peta Jabatan

02 ABK : ✓ Jumlah paket yang dikerjakan
✓ Jumlah total anggaran untuk

melakukan Pengadaan Barang/Jasa
✓ Jenis Metode pemilihan penyedia

Penyetaraan jabatan Promosi
administrasi ke dalam Penyesuaian/Inpassing

jabatan fungsional Pengangkatan Pertama
(Formasi CPNS)
Perpindahan dari
jabatan lain

MEKANISME DASAR PERIODE/WAKTU KETERANGAN
HUKUM
Pengangkatan Pertama
(formasi CPNS JF PPBJ) Setiap penerimaan • Kuota dan formasi berdasarkan
CPNS persetujuan KemenPAN-RB

Perpindahan dari Permen Setiap saat (tidak • Mengikuti dan lulus uji kompetensi
jabatan PAN RB dibatasi waktu) • Pengalaman di bidang PBJ minimal 2
lain/penyetaraan jab No. 29 Setiap saat (tidak
adm/inpassing Tahun dibatasi tahun
Promosi waktu) • Dapat diperhitungkan angka kredit
2020
dari pengalaman PBJ

• Mengikuti dan lulus uji kompetensi
• Ditujukan bagi PNS yang belum

menduduki JF PPBJ dan kenaikan
jenjang JF PPBJ satu tingkat lebih
tinggi

Kewenangan Pengangkatan PNS untuk jenjang JF PPBJ ahli pertama golongan ruang III/a sampai dengan jenjang JF
PPBJ ahli madya golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

1. Persyaratan:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam
(sains);
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Untuk mengisi lowongan kebutuhan JF PPBJ dari CPNS

3. CPNS setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 tahun diangkat dalam JF PPBJ

4. CPNS belum diangkat dalam JF PPBJ melebihi 1 tahun, tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

5. AK pada saat PNS diangkat dalam JF PPBJ ditetapkan sebesar 0 (nol)
6. PNS yang telah diangkat dalam JF PPBJ, AK yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak CPNS dapat diusulkan

sebagai perolehan AK JF PPBJ.

7. AK JF PPBJ dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas JF PPBJ yang dibuktikan dengan SPMT
8. PNS yang sudah diangkat dalam JF PPBJ, paling lama 3 tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional PPBJ dan

dibuktikan dengan sertifikat

9. Pengelola PBJ yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus diklat fungsional PPBJ tidak diberikan kenaikan
jenjang jabatan

1. Persyaratan:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial,
ilmu alam (sains) atau kualifikasi Pendidikan lain yang ditentukan LKPP
e. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai SKJ JF PPBJ
f. Memiliki Pengalaman dalam PBJ secara kumulatif minimal 2 tahun
g. memiliki Sertifikat Dasar Level 1
h. berusia paling tinggi:
a. 53 tahun bagi yang akan menduduki Pengelola PBJ Pertama dan Pengelola PBJ Muda
b. 55 tahun bagi yang akan menduduki Pengelola PBJ Madya

2. Mempertimbangkan ketersediaan lowongan (formasi)
3. Penetapan pangkat dalam JF PPBJ sama dengan pangkat yang dimilikinya
4. Penetapan jenjang jabatan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki setelah mengikuti dan lulus U ji

Kompetensi
5. Pengalaman dihitung secara kumulatif paling kurang 2 tahun dan dapat digunakan untuk menambah AK kenaikan

pangkat/jenjang

6. Penilaian PAK paling besar 50% dari AK kebutuhan untuk naik pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi
7. Penyampaian usul pengangkatan dalam perpindahan minimal 6 bulan sebelum batas usia pada angka 1 huruf i

*tata cara & prosedur pengusulan perpindahan jabatan di atur dalam
Keputusan Deputi PPSDM LKPP Nomor 13 Tahun 2021

Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam JF
PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain.

1. Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terendah pada jenjang jabatannya
Contoh:
Sdr Dilan, pangkat Penata golongan ruang III c, jabatan Kasubbag Pengadaan, Ybs akan
diangkat ke dalam JF PPBJ Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.
Untuk menetapkan jenjang jabatannya, Ybs harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada
pangkat Penata, golongan ruang III c.
Setelah lulus uji kompetensi, Sdr Dilan diberikan angka kredit sebesar 0 (nol)

2. Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat tertinggi pada
jenjang jabatannya
Contoh:
Sdri Milea, pangkat Penata Tk I golongan ruang III d, jabatan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Pengadaan, Ybs akan diangkat ke dalam JF PPBJ Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.
Untuk menetapkan jenjang jabatannya, Ybs harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata
Tk I golongan ruang III d.
Setelah lulus uji kompetensi, Sdr Dilan diberikan angka kredit sebesar 100 (seratus)

Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam JF
PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain.

Pengalaman dapat digunakan untuk
menambah AK kenaikan
pangkat/jenjang.

Contoh:
Sdr Mustofa, pangkat Penata golongan
ruang III c, jabatan Kepala Seksi
Kebijakan Katalog, selama menjabat
kepala seksi kebijakan katalog, Ybs
melakukan kegiatan tugas jabatan
dengan AK sebesar 18,5.

Maka Sdr Mustofa, diangkat dalam JF PPBJ
Ahli Muda dengan didasarkan pada
pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun
sebesar 18,5 AK ditambah AK awal
sebesar 0 (nol)

AK yang ditetapkan pejabat yang
berwenang sebesar : 18,5 + 0 = 18,5
AK

Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam JF
PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain.

Penilaian dan penetapan AK paling besar 50 % dari AK kenaikan
jabatan/pangkat
Contoh:
Sdr Suhendra, pangkat Penata golongan ruang III c, jabatan Kepala Seksi
Pengembangan SDM JF Pengelola Pengadaan, Ybs melakukan kegiatan
perencanaan PBJ dengan AK sebesar 88.
Maka Sdr Suhendra, diangkat dalam JF PPBJ Ahli Muda pangkat Penata, golongan
ruang III c,
AK kebutuhan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah 100, maka AK
pengalaman diberikan 50 % dari 100
AK yang diberikan adalah 100 x 50 % = 50 AK ditambah ditambah AK awal sebesar 0
(nol)
AK yang ditetapkan pejabat yang berwenang sebesar : 50 + 0 = 50 AK

Ditetapkan berdasarkan kriteria :
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan
nasional, dan diakui oleh Lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

1. Dilaksanakan dalam hal:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional PPBJ; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPBJ satu tingkat lebih tinggi.

2. Memenuhi persyaratan:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai
dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

3. Mempertimbangkan ketersediaan lowongan (formasi)

Promosi SK CPNS AK
SK CPNS
Pengangkatan SK CPNS SK Pengangkatan JF PPBJ (TMT)
CPNS
AK AK
Perpindahan/
inpassing/ SK Pengangkatan JF PPBJ (TMT)

penyetaraan AK AK

SK Pengangkatan JF PPBJ (TMT)

Kompetensi Kompetensi Jenis Kompetensi Manajerial dan Sosial
Sosial Manajerial Kultural mengacu pada Lampiran II
dan Lampiran III Peraturan Menteri
Kultural
PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang
*Tidak berlaku Kompetensi Standar Kompetensi Jabatan Aparatur
bagi JF Teknis
Pengangkatan Sipil Negara
Pertama • Kamus Kompetensi Teknis PBJ

Standar Kompetensi ditetapkan dengan Peraturan LKPP
JF PPBJ Nomor 8 Tahun 2019
• Standar Kompetensi JF PPBJ
ditetapkan dengan Permen
PANRB No 52 Tahun 2020

1. PNS yang diangkat ke dalam JF PPBJ wajib dilantik
dan diambil sumpah/janji jabatan

2. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji DAPAT
dilakukan kepada Pengelola PBJ yang mengalami
kenaikan jenjang jabatan

3. Di undang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari
sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji

4. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan
pengangkatannya ditetapkan

Target Kinerja

Kinerja Utama Kinerja Tambahan

• Target AK Kegiatan di Karakteristik Tugas Tambahan :
• disepakati antara pimpinan unit kerja
ambil dari Lampiran I Permen
atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dgn
PANRB No.29/2020 Pengelola PBJ
• di formalkan dalam surat
• Memperhatikan target AK minimal keputusan
• diluar tugas pokok jabatan
pertahun sesuai jenjang • sesuai dengan kapasitas PNS
bersangkutan
• Tidak memasukkan • terkait langsung dengan tugas
kegiatan pengembangan profesi atau output organisasi
dan penunjang sebagai target
minimal

01 S K P

➢ Disusun awal tahun
➢ Dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan
➢ Disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
➢ Disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja
➢ Diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan

kinerja unit berdasarkan tingkat kesulitan dan syarat kompetensi

02 PERILAKU KERJA

Tingkah laku, Sikap atau tindakan
yang dilakukan oleh PNS, meliputi :

Orientasi Pelayanan, Komitmen,
Inisiatif kerja, Kerjasama dan
Kepemimpinan

Pencapaian sasaran Hukuman disiplin
kerja pada akhir tingkat sedang

tahun 25% s.d. 50%

Pencapaian sasaran Hukuman disiplin
kerja pada akhir tingkat berat
tahun kurang dari
25%

( Pa s a l 9 & 1 0 P P N o . 5 3 Ta h u n 2 0 1 0 )

Target AK Minimal per Tahun Capaian Angka Kredit Pemeliharaan
Angka
12,5 PPBJ Ahli Pertama Kredit Pengelola PBJ yang telah memenuhi syarat kenaikan
25 PPBJ Ahli Muda ditetapkan jenjang jabatan tetapi belum tersedia lowongan
37,5* PPBJ Ahli Madya paling pada jenjang yang akan di duduki, setiap tahun
tinggi wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit :
* tidak berlaku bagi PPBJ Ahli Madya dg pangkat IV/c 150% dari
target 10 PPBJ Ahli Pertama
minimal
20 PPBJ Ahli Muda

20 PPBJ Ahli Madya
pangkat maks IV/c

Atasan Langsung Pejabat yang berwenang
Pengelola PBJ mengusulkan AK

Melalui Pimpinan
Unit Kerja

• Capaian SKP Pejabat Pimpinan Tinggi JF
• SPMK JF PPBJ Pratama yang membidangi PPBJ
• SPMK Pengembangan kepegawaian pada instansi Madya
Pemerintah kepada Pejabat JF PPBJ
Profesi Pimpinan Tinggi Madya yang Pertama
• SPMK Kegiatan dan
ditunjuk pada Instansi Muda
Penunjang Pembina

Pimpinan unit kerja atau
pejabat yang membidangi PBJ

pada instansi Pemerintah
kepada Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang
membidangi kepegawaian
pada instansi pemerintah

Contoh Penilaian
Capaian AK

Capaian AK berdasarkan capaian SKP
Contoh:
Sdri Pia Palen, Pangkat Penata Tk I, golongan
ruang III d, jenjang JF PPBJ Ahli Muda
Target minimal AK JF PPBJ Ahli Muda : 25 AK
Target AK sdri Pia Palen : 27,87 AK
Capaian SKP yang dinilai atasan langsungnya :
89,24
Maka penilaian capaian AK adalah :
89,24 x 27,87 = 24,87 AK

• Dalam hal capaian PPBJ Ahli Madya PAK Asli disampaikan kepada
AK memenuhi pimpinan instansi pengusul dan
persyaratan kepada JPT Utama/Madya PPBJ ybs
kenaikan pangkat yang ditunjuk pada Instansi
dan/atau jabatan, Salinan sah disampaikan kepada:
Capaian AK Pembina a. Pejabat yang berwenang
Pengelola PBJ kepada JPT pratama yang
diusulkan kepada menetapkan Angka Kredit
Pejabat yang membidangi kepegawaian b. Sekretaris Tim ybs
menetapkan AK pada Instansi Pemerintah c. JPT Pratama yang membidangi
untuk ditetapkan
dalam PAK PPBJ Ahli Pertama kepegawaian/bagian yang
dan Muda membidangi kepegawaian ybs

Jenjang Jabatan Pejabat Yang Tim Penilai Pejabat yang
Pengelola PBJ Ahli Madya Mengusulkan AK Tim Penilai Pusat Menetapkan AK
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Utama
Pengelola PBJ Ahli yang membidangi kepegawaian Tim Penilai Unit Kerja atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pertama dan Ahli Muda pada instansi Pemerintah kepada Madya yang ditunjuk pada
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Instansi Pembina
yang ditunjuk pada Instansi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Pembina yang membidangi kepegawaian
Pimpinan unit kerja atau pejabat pada Instansi Pemerintah
yang membidangi PBJ pada instansi

Pemerintah kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kepegawaian pada

instansi pemerintah

. Penjabat penetap AK harus membuat spesimen TTD dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kanreg BKN
. Jika Penjabat penetap AK berhalangan, maka AK ditetapkan oleh atasan Penjabat Penetap AK
. Penjabat penetap AK dibantu oleh Tim Penilai

• penilaian dan penetapan AK Capaian AK JANUARI APRIL
untuk kenaikan pangkat Capaian AK JULI OKTOBER
adalah 3 bulan sebelum periode
kenaikan pangkat PNS
ditetapkan

PAK ditetapkan Periode Kenaikan Pangkat

a. Ketersediaan kebutuhan jabatan
b. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir
c. Memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan
d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2

tahun terakhir
e. Memenuhi hasil kerja minimal setiap periode; dan
f. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan (III/b

ke III/c, dan III/d ke IV/a)

• Kenaikan Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
• Pengelola PBJ yang memiliki AK melebihi AK yang ditentukan untuk kenaikan jabatan

setingkat lebih tinggi, kelebihan AK TIDAK DAPAT diperhitungkan untuk kenaikan jabatan
berikutnya.
• Pengelola PBJ yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, AK selanjutnya
diperhitungkan sebesar 0 (nol).
• Bagi Pengelola PBJ yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya wajib melaksanakan
kegiatan pengembangan profesi dengan AK yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) AK.
• AK dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan, TIDAK bersifat
kumulatif dari perolehan AK jenjang jabatan sebelumnya

Kegiatan Pengembangan Profesi Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah

1. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal 2 60% bagi penulis
sesuai dengan bidang tugas Pengelola PBJ orang utama dan 40%
penulis bagi penulis
2. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di pembantu
bidang pengadaan barang/jasa
3 50% bagi penulis
3. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya orang utama dan
ilmiah di bidang pengadaan barang/jasa penulis masing-masing
25% bagi penulis
4. Peyusunan standar/pedoman/petunjuk pembantu
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang
pengadaan barang/jasa 4 40% bagi penulis
orang utama dan
5. Pelatihan/pengembangan kompetensi di penulis masing-masing
bidang pengadaan barang/jasa atau 20% bagi penulis
pembantu
6. Kegiatan lain yang mendukung
pengembangan profesi yang ditetapkan
oleh Instansi Pembina di bidang pengadaan
barang/jasa

a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
b. Memenuhi jumlah AK yang ditentukan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik

dalam 2 tahun terakhir; dan
d. Memenuhi hasil kerja minimal setiap periode

• Kenaikan Pangkat IV b ke IV c ditetapkan oleh Kepala BKN atas nama Presiden
• Kenaikan Pangkat III b s.d IV b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
• Kenaikan pangkat bagi pengelola PBJ dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya

apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya.
• Pengelola PBJ yang memiliki AK melebihi AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang

jabatan yang sama, kelebihan AK DIPERHITUNGKAN untuk kenaikan pangkat berikutnya.
• Pengelola PBJ yang memiliki AK melebihi AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang

jabatan yang lebih tinggi, kelebihan AK TIDAK DIPERHITUNGKAN untuk kenaikan pangkat berikutnya.
• Dalam hal untuk kenaikan pangkat, Pengelola PBJ dapat melaksanakan kegiatan penunjang*, dengan AK Kumulatif paling

tinggi 20 % dari AK yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

* Kegiatan Penunjang dapat berupa : menjadi pengajar/pelatih di bidang PBJ, anggota Tim Penilai/Tim
Uji Kompetensi, memperoleh penghargaan/tanda jasa, memperoleh gelar/ijazah setingkat lebih tinggi

a. mengundurkan diri dari jabatan • a dan f : tidak dapat diangkat kembali
b. diberhentikan sementara sebagai PNS dalam JF PPBJ
c. menjalani cuti diluar tanggungan negara
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 • b, c, d, e : dapat diangkat Kembali dalam
JF PPBJ sesuai jenjang jabatan terakhir
bulan dan tersedia kebutuhan/lowongan
e. ditugaskan secara penuh pada
• e : dapat disesuaikan pada jenjang sesuai
Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan pangkat terakhir pada jabatannya
Jabatan Administrator, Jabatan setelah mengikuti dan lulus uji
Pengawas kompetensi, dan tersedia
f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan kebutuhan/lowongan

• Pasal 60 Permenpan No.13/2019;
• Pasal 47 Permen PANRB No.29/2020

Permen PANRB No.77 Tahun 2012 Permen PANRB No.29 Tahun 2020

JENJANG PANGKAT ANGKA
KREDIT

Pengelola III/a 0
PBJ Pertama III/b 50
III/c
Pengelola III/d 0
PBJ Muda 100
IV/a
Pengelola 0
PBJ Madya IV/b
IV/c 150
0

Konversi Angka Kredit dari Perhitungan Metode
PermenPANRB No.77/2012 ke Permen PANRB No.29/2020

AK (PermenPANRB 29/2020) = AK Kumulatif (PermenPANRB 77/2012) – Angka Kredit Dasar
pada pangkat/golongan ruang (PermenPANRB 77/2012)

Contoh:
• Sdr. Gamas seorang JF PPBJ Ahli Muda pangkat III c dengan 210 AK, selama Januari – Desember 2020 Ybs

mengumpulkan 52 AK, sehingga AK yang ditetapkan pada Desember 2020 berjumlah 262 AK.
• Belum dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi karena belum mencapai AK kebutuhan kenaikan

pangkat sebesar 300 AK.

• AK Ybs dapat diakumulasi dengan perhitungan AK yang merupakan selisih dari AK dasar pada pangkat dan
golongan ruang yang dimilikinya, dengan perhitungan 262 – 200 = 62 AK

• Untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi III d dibutuhkan 100 AK, berapa sisa AK yang
dibutuhkan oleh Ybs ?

• Maka : 100 – 62 = 38 AK

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 40 ayat (3),
bahwa PAK Pengelola PBJ berdasarkan Peraturan bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN
Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 dapat digunakan sampai dengan periode
kenaikan pangkat Oktober 2022

Ini berarti masih diberikan relaksasi bahwa PAK dengan format lama masih dapat
dipergunakan tanpa harus di inpassing ke format PAK baru

versi flipbook

bit.ly/flip-ppbj

versi pdf

bit.ly/pdf-ppbj

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan BKN Nomor 21Tahun 2020
PerMenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2020

Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021
Keputusan Deputi PPSDM LKPP
Nomor 13 Tahun 2021

Kumpulan Bukti Fisik Angka Kredit JF PPBJ
oleh Agus Arif Rakhman

Pembinaan Kepegawaian JF PPBJ oleh
Hernaning Rangga D. Utama