MODUL INTELEJEN PEMASYARAKATAN

51

Tatap muka dengan menyembunyikan
identitas terhadap sasaran (terselubung).
(1) Kontak orang dengan orang;
(2) Kontak orang dengan kelompok;
(3) Kontak kelompok dengan kelompok

(antara lain mengadakan kesenian,
pertemuan, ceramah dan diskusi).
b) Pamflet, selebaran dan surat kaleng.
c) Media massa
(1) Media cetak.
(2) Media elektronik.

2. Produk Intelijen Pemasyarakatan
Produk Intelijen Pemasyarakatan secara umum terbagi
menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Rumusan atau konsep tentang profesionalisme dan
pendidikan/ pengalaman bermutu yang dituangkan
dalam bentuk dokumen tertulis berupa rekomendasi
dan selanjutnya akan diserahkan kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur
Keamanan dan Ketertiban dan stake holder lainnya.
b. Kesepakatan bersama untuk mewujudkan
pemahaman bersama dalam memberi prioritas
pada peran komunitas Intelijen yang di tuangkan

52

dalam bentuk tertulis untuk disampaikan kepada
pemerintah dan disosialisasikan.
Jenis materi Produk Intelijen Pemasyarakatan antara
lain :
a. Intelijen Dasar
Adalah salah satu produk Intelijen Pemasyarakatan
yang dibuat oleh petugas Intelijen yang berisi
mengenai bahan keterangan tentang semua aspek
kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu
daerah(profil) yang isinya meliputi aspek
Pemasyarakatan dengan tujuan agar pimpinan
atau para pengguna lainnya dapat mengenal
gambaran situasi umum yang ada didaerah
tugasnya, sehingga pimpinan dapat menentukan
langkah-langkah kebijakan dengan tepat;
b. Laporan Harian
Adalah suatu bentuk produk Intelijen
Pemasyarakatan yang dibuat oleh petugas Intelijen
setiap hari yang memuat berita/informasi/kejadian
yang menonjol dari berbagai bidang Intelijen yang
mencakup masalah-masalah pemasyarakatan yang
didapat atau diterima pada hari itu dan perlu
mendapatkan perhatian dari pimpinan;
c. Laporan harian khusus atau aktual

53

Adalah salah satu produk Intelijen pemasyarakatan
yang dibuat oleh petugas Intelijen yang memuat
salah satu masalah atau peristiwa yang hanya
sekali terjadi tetapi sangat menonjol dan atau
masalah/peristiwa yang sama dan pada hari yang
sama terjadi pada beberapa tempat disuatu wilayah
tertentu yang perlu segera diketahui pimpinan pada
hari itu juga;
d. Laporan informasi
Adalah laporan dari petugas pemasyarakatan yang
hanya meliputi satu bidang dan satu masalah.
Fakta dipisahkan dari pendapat pelapor, disusun
secara kronologis sistematis, sumber dan cara
mendapatkan harus jelas dan dibuatkan juga nilai
kebenaran bahan keterangan;
e. Informasi khusus
Adalah tulisan atau keterangan yang berisi masalah
atau kasus yang perlu diketahui oleh satuan atas,
samping dan bawah yang bersifat normatif dan juga
dapat dijadikan bahan keterangan dengan tujuan
sebagai bahan pengambilan langkah antisipasi
terutama bagi satuan yang menerima informasi.
f. Laporan Atensi
Adalah produk Intelijen pemasyarakatan yang
dibuat oleh petugas Intelijen yang meliputi bidang

54

pemasyarakatan tentang suatu peistiwa atau
current affair (masalah yang menonjol/sedang
berkembang) baik bersumber dari pemberitaan
media massa maupun sumber lainnya. Peristiwa
tersebut menjadi pembahasan /perhatian publik
secara luas dan terus menerus dalam kurun waktu
tertentu, sehingga cenderung dimanfaatkan;
g. Telaahan Intelijen Pemasyarakatan
Adalah salah satu produk Intelijen pemasyarakatan
yang berisi pengkajian singkat dan jelas tentang
masalah-masalah keamanan, baik yang
menyangkut salah satu aspek pemasyarakatan
maupun keseluruhannya yang dinilai sangat
penting pada saat ini dikaitkan dengan fakta-fakta
yang lampau , sehingga dapat diketahui arti
keadaan yang berlaku sekarang;
h. Laporan khusus Intelijen Pemasyarakatan
Adalah produk Intelijen pemasyarakatan yang
memuat bidang pemasyarakatan dan dinilai sangat
penting baik terhadap masalah yang sedang dan
atau telah dilaksanakan (dalam bentuk kegiatan
mendahului, menyertai dan mengakhiri) serta
materi penyajiannya lebih luas dan merupakan
akhir dari perkembangan suatu masalah;
i. Nota Intelijen Pemasyarakatan

55

Adalah suatu produk Intelijen pemasyarakatan
untuk menyampaikan masalah-masalah Intelijen
pemasyarakatan yang diperlukan atau untuk
memenuhi permintaan pimpinan yang berhubungan
dengan kegiatan atau masalah-masalah Intelijen
pemasyarakatan yang bertujuan sebagai sarana
penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan
Intelijen pemasyarakatan secara singkat dan cepat
baik atas permintaan pimpinan atau atas inisiatif
petugas Intelijen;
j. Perkiraan Intelijen Pemasyarakatan(Kirintelpas)
Adalah penelaahan dan pembahasan yang diteliti
dan teratur terhadap faktor keadaan Intelijen
pemasyarakatan yang mempengaruhi dan
menentukan keadaan Pemasyarakatan yang
bertujuan untuk memberi arah dalam proses
penentuan kebijakan dan proses perencanaan
dibidang operasional jangka pendek maupun
pembinaan jangka panjang;
k. Perkiraan Intelijen khusus (kirsus)
Adalah penelaahan tentang keadaan daerah
operasi dan keadaan sasaran (ancaman) dalam
kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dalam
suatu operasi tertentu yang bertujuan untuk
memberikan masukan kepada pimpinan tentang

56

rumusan sasaran operasi pemasyarakatan yang
akan dilaksanakan;

3. Sifat Intelijen Pemasyarakatan
Secara umum sifat Intelijen Pemasyarakatan terbagi
menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Taktis
Mencari, mengumpulkan dan mengolah bahan-
bahan keterangan untuk digunakan bagi
kepentingan taktis yaitu menentukan tindakan-
tindakan yang akan diambil dengan
memperhitungkan resiko dan pemberdayaan
sarana-sarana yang ada secara efektif dan efisien
dalam batas waktu tertentu;
b. Strategis
Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan
keterangan untuk dipergunakan bagi kepentingan
cipta kondisi dalam rangka membangun rasa
aman dan tertib di UPT pemasyarakatan.

B. KEWENANGAN DAN KODE ETIK INTELIJEN
PEMASYARAKATAN
1. Kewenangan Intelijen Pemasyarakatan

57

Dalam melaksanakan tugas Intelijen pemasyarakatan,
petugas Intelijen diberi kewenangan antara lain :
a. Meminta bahan keterangan kepada stakeholder

dan instansi terkait sesuai dengan kepentingan dan
prioritasnya;
b. Melakukan kerja sama dengan Intelijen lainnya;
c. Membentuk satuan tugas Intelijen;
d. Melakukan intervensi dan cipta kondisi;
e. Melakukan investigasi dan penggalian informasi
terhadap sasaran yang menjadi target Intelijen;
f. Mengamankan Kebijakan Pimpinan.

2. Hak, Kewajiban dan Kode Etik Intelijen
Pemasyarakatan
Dalam menjalankan tugas Intelijen, seorang petugas
Intelijen Pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban
sesuai dengan Undang-undang Intelijen Negara;

C. LATIHAN
Setelah peserta membaca dan mempelajari isi dari bab IV,
coba jelaskan mengenai strategi Intelijen Pemasyarakatan
dan apa saja kewenagan serta kode etik Intelijen
Pemasyarakatan dalam menudukung pelaksanaan tugas
Pemasyarakatan.

58

D. RANGKUMAN
Intelijen Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi membutuhkan strategi-strategi guna mendapatkan
atau memperoleh suatu informasi atau laporan Intelijen
yang akurat, strategi-strategi dalam pelaksanaan Intelijen
pemasyarakatan meliputi 3 aspek antara lain
penyelidikan, pengamanan dan penggalangan , dimana
ketiga aspek tersebut terdapat tahapan yang harus
dilakukan. Selian itu dalam upaya mendukung
pelaksanaan tugas Intelijen pemasyarakatan , setiap
petugas Intelijen diberikan kewenangan-kewenang
sebagai alat untuk mendapatkan informasi atau laporan
Intelijen yang akurat, namun kewenangan tersebut
dibatasi oleh kode etik Intelijen Pemasyarakatan yang
mana kode teik tersebut mengacu kepada UU Intelijen
Negara.

59

BAB V
BISNIS PROSES DAN JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN INTELIJEN
PEMASYARAKATAN

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diklat dapat
mengetahui dan memahami mengenai bisinis proses dan

jangka waktu Penyelesaian Intelijen Pemasyarakatan

A. BISNIS PROSES INTELIJEN PEMASYARAKATAN

SIKLUS INTELIJEN PEMASYARAKATAN

ANALISA
DAN

PENGOLAHAN

PENGUM- PENGA-
PULAN MATAN
DATA

PENYAJIAN
PRODUK
INTELIJEN

60

Penjelasan Umum
1. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan dan

verifikasi data informasi;
Pelaksana: Petugas Administrasi dan pelaporan
a. Melakukan seleksi dan mencetak informasi yang

masuk melalui email
b. Mencari informasi melalui media mengenai UPT

Pemasyarakatan
c. Meng-input data profiling UPT ke dalam database

intelijen
d. melakukan verifikasi informasi
e. Meneruskan informasi yang sudah di verifikasi ke

Tim Intelijen Pemasyarakatan
2. Menerima dan menganalisa data/informasi intelijen

Pelaksana: Analis Intelijen Pemasyarakatan
a. Menerima laporan Intelijen yang telah di verifikasi
b. Mempelajari laporan intelijen
c. Melakukan dan menyusun analisa intelijen

berdasarkan hasil pulbaket
d. Melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat

kedaruratan/kegawatan
e. Meyusun strategi pelaksanaan kegiatan intelijen
f. Apabila analisa intelijen dianggap sudah valid maka

tidak perlu melakukan operasi intelijen.
3. Melakukan Survailance/Pengamatan

61

Pelaksana: Tim Intelijen Pemasyarakatan
a) Melakukan penggalangan jejaring , pulbaket dengan

pihak-pihak terkait
b) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan

instansi terkait
c) Melakukan pemetaan berdasarkan instrumen

gangguan kamtib terhadap UPT Pemasyarakatan
berdasarkan hasil analisa intelijen
d) Melakukan intervensi dalam rangka cipta kondisi
e) Menyusun Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan
Intelijen.
4. Menyusun Produk Intelijen
Pelaksana: Tim Intelijen Pemasyarakatan
a. Mempelajari laporan hasil telaahan/analisa intelijen
b. Memberikan koreksi dan atau paraf persetujuan
terhadap laporan hasil telaahan/analisa intelijen
c. Mempelajari dan memberikan persetujuan terhadap
rekomendasi berdasarkan aspek pencegahan,
penindakan dan dampak
d. Menyajikan data/informasi dalam bentuk laporan
kepada pimpinan.

62

 Prosedur
Didalam Pelaksanaan intelijen Pemasyarakatan terdapat
beberapa Standard Operational Procedure (SOP) antara
lain:
1. SOP Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan;
2. SOP Operasi Intelijen Pemasyarakatan;
3. SOP Pemetaan UPT Pemasyarakatan Potensi
Gangguan Kamtib;
4. SOP Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan;
5. SOP Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan;
6. SOP Penggalangan Intelijen Pmeasyarakatan.

 Pelaporan dan Evaluasi
Laporan intelijen Pemasyarakatan merupakan informasi
yang wajib dilaporkan kepada pimpinan dalam rangka
pengambilan suatu keputusan atau kebijakan.
Pelaporan terbagi menjadi 2 (dua) antara lain :
1. Laporan rutin;
Adalah laporan intelijen yang bersifat biasa dan melalui
tahapan/mekanisme pelaporan yang diterima oleh
petugas administrasi dan pelaporan, selanjutnya
dilakukan verifikasi dan analisa kemudian dilaporkan
kepada pimpinan melalui kepala Unit Intelijen secara
berjenjang dan dilaporkan setiap hari;
2. Laporan instidentil

63

Adalah Laporan yang bersifat penting dan segera dan
dapat dilaporkan secara langsung/seketika oleh
petugas intelijen kepada pimpinan tanpa melalui
tahapan pelaporan.
Bahwa dalam setiap pelaksanaan intelijen
Pemasyarakatan perlu dilakukan evaluasi dalam rangka
mengetahui dan mengukur sejauh mana tujuan yang telah
dirumuskan sudah dapat dilaksanakan.

B. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
Jangka waktu pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan akan
dirinci per-proses kegiatan dalam tabel jangka waktu
penyelesaian:
Tabel Jangka Waktu Pelaksanaan Intelijen
Pemasyarakatan

No Kegiatan Output Waktu Keterangan
Maksimal Penyampaian
Pengumpula laporan secara
1 1 kegiatan 1 hari lisan
disampaikan
n informasi Maksimal seketika
1 hari
Verifikasi total jangka
Maksimal waktu
2 data dan 1 kegiatan 1 hari

informasi Maksimal

Analisa data
3 1 kegiatan

dan informasi

4 Pengamatan/ 1 kegiatan

64

Surveilance 5 hari pelaksanaan :
Penyampaia 10 hari kerja
n laporan
5 dan evaluasi 1 kegiatan Maksimal
hasil 2 hari
kegiatan

Penjelasan Pengumpulan informasi dari mulai
• Jangka waktu

penerimaan sampai dengan adanya disposisi kepala Unit

maksimal 1 hari kerja.
• Jangka waktu Verifikasi data dan informasi dari mulai

pemeriksaan berkas sampai dengan disposisi Kepala Unit

maksimal 1 hari kerja.
• Jangka waktu Analisa data dan informasi dari mulai

diterimanya disposisi sampai dengan laporan hasil

maksimal 1 hari kerja.
• Jangka waktu pengamatan/surveilance maksimal 5 hari

kerja
• Jangka waktu Penyampaian laporan dan evaluasi hasil

kegiatan maksimal 2 hari kerja

Total waktu Pelaksanaan kegiatan Intelijen

Pemasyarakatan sampai menjadi produk intelijen

dibutuhkan maksimal 10 hari kerja.

65

C. LATIHAN
Setelah peserta membaca dan mempelajari isi dari bab V,
coba jelaskan mengenai strategi Intelijen Pemasyarakatan
dan apa saja kewenangan serta kode etik intelijen
Pemasyarakatan dalam menudukung pelaksanaan tugas
Pemasyarakatan.

D. RANGKUMAN
Dalam rangka memperoleh data dan informasi intelijen
yang akurat, dibutuhkan tahapan atau alur mekanisme dari
mulai pengumpulan data, analisa dan pengolahan,
pengamatan serta penyajian produk intelijen sehingga
dengan adanya alur mekanisme tersebut diharapkan
laporan intelijen menjadi akurat.
Selain alur mekanisme, dalam pelaksanaan tugas Intelijen
Pemasyarakatan juga dibutuhkan jangka waktu
penyelesaian, hal ini dikandung maksud selain
memberikan kepastian dalam mendapatkan laporan
intelijen juga sebagai upaya memberikan laporan intelijen
yang akuntabel.

66

BAB VI
KEBUTUHAN SDM DAN SARANA

PRASARANA

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diklat dapat
mengetahui dan memahami mengenai kebutuhan sumber

daya Manusia dan Sarana prasarana Intelijen
Pemasyarakatan

A. Kebutuhan SDM
Dukungan operasional personel yang memadai dan
berkualitas sangat penting dalam penyelenggaraan
intelijen Pemasyarakatan. Tujuannya untuk mempercepat
proses penyajian data dan informasi yang akan digunakan
pimpinan dalam pengambilan keputusan agar tepat waktu
dan berkualitas. Pengadaan SDM harus sesuai kebutuhan
dan kompetensi dalam penyelenggaraan intelijen sesuai
dengan standar kompetensi dasar. Kebutuhan petugas
pada Unit Intelijen Pemasyarakatan minimal sebanyak 6
(enam) orang anggota yang mewakili tugas dan fungsi
dalam satker, terdiri atas:

1. Kebutuhan petugas dalam pelaksanaan kegiatan
intelijen pemasyarakatan terdiri atas:

67

Jenis Uraian Standar Ket
No Pekerjaan kompetensi

Tenaga

1 1 (satu) 1 Menerima 1 Minimal

Orang dan tingkat

Petugas mencatat pendidikan

Administr serta SMA/D3

asi dan mengumpulk 2 Mampu

pelaporan an informasi mengopera

/laporan sikan

Intelijen; komputer

2 Melakukan

verifikasi

laporan

2 1 (satu) intelijen; 1 Minimal Unit
Orang 1 Melakukan tingkat Intelijen
Petugas pendidikan Pemasya
Analis klasifikasi S1 atau rakatan
Intelijen sasaran sederajat bersifat
intelijen adhoc
berdasarkan 2 Pernah dan di
skala mendapatk pimpin
prioritas an oleh
2 Melakukan pelatihan seorang
analisa intelijen Kepala
terhadap Unit
laporan/infor
masi

68

intelijen berdasark

yang telah an surat

diverifikasi keputusa

3 Melakukan n Direktur

pemetaan Jenderal

terhadap Pemasya

hasil dari rakatan

analisa

intelijen

3 4 (Empat) 1 Melakukan 1 Minimal

Orang investigasi tingkat

petugas dan pendidikan

Intelijen penyelidika D3

Pemasyar n 2 Memiliki

akatan 2 Melakukan kemampua

Pengamana n analisis,

n verifikasi

3 Melakukan dan

penggalang investigasi

an/ jejaring 3 Pernah

4 Menyusun mendapatk

produk an diklat

intelijen Intelijen

4 Mempunyai

kemampua

n agen

handling

69

2. Standar atau kriteria umum petugas Intelijen
Pemasyarakatan
a. Mempunyai postur sehat jasmani dan rohani yang
sesuai dengan kebutuhan.
b. Mempunyai potensi intelijensia yang baik:
a) Wawasan luas;
b) Cerdas;
c) Cerdik;
d) Kemampuan menilai secara tepat;
e) Selalu ingin tahu;
f) Mempunyai daya imajinasi yang tinggi;
g) Mempunyai daya observasi dan
penggambaran yang kuat.
c. Mempunyai mental yang baik.
a) Jiwa korsa, loyalitas dan integritas pribadi
yang kuat;
b) Tabah,ulet, pantang menyerah, mempunyai
daya tahan dan semangat yang kuat;
c) Dapat dipercaya;
d) Dapat menguasai atau mengendalikan diri;
e) Sanggup memegang rahasia atau security
minded;
f) Waspada;
g) Jujur dan arif;

70

h) Disiplin, dedikasi dan etos kerja yang tinggi;
i) Motivasi yang tinggi;
j) Memahami tugas dan fungsi Pemasyarakatan;
k) Telah mengikuti diklat kesamaptaan.

3. Pendidikan intelijen
 Jenis pendidikan.
a) Pendidikan Dasar Intelijen;
b) Pendidikan Lanjutan Intelijen;
c) Pendidikan Intelijen Pemasyarakatan Strategis.
 Tempat pendidikan.
a) Dalam Negeri
a) Pusdik Intelijen;
b) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
(POLTEKIP);
c) Pendidikan Dasar Pemasyarakatan;
d) Lembaga-lembaga Pendidikan Intelijen.
b) Luar Negeri
Kerja sama dengan negara-negara lain yang
mempunyai lembaga pendidikan di bidang
intelijen.
 Materi pendidikan.
Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan
sesuai dengan dinamika perkembangan tantangan
dan kebutuhan yang dihadapi di lapangan.

71

 Peserta pendidikan.
a) Pejabat Struktural;
b) Pejabat Fungsional Umum atau tertentu.

 Pelatihan intelijen
a. Pelatihan Intelijen Pemasyarakatan
1) Tujuan
Memelihara dan meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan terhadap
fungsi Intelijen.
2) Materi
Berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi Pemasyarakatan serta
manajemen fungsi pembinaan dan
manajemen operasional khususnya
meliputi:
1) Kemampuan-kemampuan
perorangan;
2) Kemampuan-kemampuan Tim.

 Pelatihan Intelijen Terpadu
a. Tujuan
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
lintas ungsional dan antar fungsi Intelijen
dalam meneyelenggarakan kegiatan dan
operasi Intelijen.

72

b. Materi
Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

 Pelatihan Intelijen Khusus
a. Tujuan
Memelihara dan meningkatkan ketrampilan tertentu
baik teknis maupun taktis yang dibutuhkan untuk
melaksanakan Penyelidikan Intelijen
Pemasyarakatan.
b. Materi
Kemampuan-kemampuan teknis dan taktis
tertentu.

B. Sarana Prasarana
Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
untuk melaksanakan standar intelijen Pemasyarakatan
secara efektif dan efisien:

Tabel Kebutuhan Sarana dan Prasarana Intelijen
Pemasyarakatan:

No Sarana &Prasarana Jum Keterangan

lah

A Unit Intelijen Pemasyarakatan Pusat

1 Ruang kendali intelijen 1 1 set meja rapat

73

unit Air Conditioning: 1 Buah

Seperangkat Komputer : 1

buah

Monitor CCTV : 1 buah

2 Program Sistem Intelijen 1 Aplikasi

Pemasyarakatan

berbasis IT

3 Peralatan intelijen 1 Alat perekam audio dan

vidio

4 Handphone 6 Handphone

khusus(smartphone)

5 Sarana perlindungan diri 6 Rompi anti peluru, Sarung

Tangan, Masker,

6 Senjata dan perijinannya 6 Senjata khusus jenis

walther ppk kaliber 32

B Unit Intelijen Pemasyarakatan Wilayah

1 Ruang kendali intelijen 1 1 set meja rapat

unit Air Conditioning: 1 Buah

Seperangkat Komputer : 1

buah

Televisi : 1 buah

2 Program Sistem Intelijen 1 Aplikasi

Pemasyarakatan

berbasis IT

74

3 Handphone 6 Handphone

khusus(smartphone)

4 Sarana perlindungan diri 6 Rompi anti peluru, Sarung

Tangan, Masker,

5 Senjata dan perijinannya 6 Senjata khusus jenis

walther ppk kaliber 32

C Unit Intelijen Pemasyarakatan UPT

1 Ruang kendali intelijen 1 1 set meja rapat

unit Air Conditioning: 1 Buah

Seperangkat Komputer : 1

buah

Televisi : 1 buah

2 Program Sistem Intelijen 1 Aplikasi

Pemasyarakatan

berbasis IT

3 Handphone 6 Handphone khusus

(smartphone)

4 Sarana perlindungan diri 6 Rompi anti peluru, Sarung

Tangan, Masker,

5 Senjata dan perijinannya 6 Senjata khusus jenis

walther ppk kaliber 32

75

Penjelasan:
Kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
rangka kegiatan intelijen Pemasyarakatan antara lain :
A. Senjata berikut peluru dan ijin penggunaanya yang

digunakan sebagai alat pengamanan diri pada saat
melaksanakan tugas;
B. Sarana pelindung diri yang terdiri atas rompi anti
peluru,masker, sarung tangan dll , yang digunakan
dalam rangka melindungi diri selama melaksanakan
tugas;
C. Program sistem Intelijen Pemasyarakatan adalah
Pusat data dan Informasi terkait dengan Intelijen
Pemasyarakatan yang terdiri atas server dan aplikasi
serta jaringan internet;
D. Peralatan Intelijen yang terdiri atas seperangkat Alat
perekam, kamera pengintai;
E. Handphone digunakan dalam rangka mempermudah
komunikasi dan koordinasi antar tim;
F. Ruang kendali Intelijen terdiri atas sebuah bangunan/
ruangan dengan luas minimal 20M2, yang terdiri atas
meja rapat dan infokus dan monitor cctv yang
terkoneksi dengan internet, serta berfungsi sebagai
pusat analisa intelijen;

76

C. LATIHAN
Setelah peserta membaca dan mempelajari isi dari bab VI,
coba jelaskan mengenai jumlah petugas Intelijen
Pemasyarakatan dalam setiap unitnya dan sarana
prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas intelijen
Pemasyarakatan ;

D. RANGKUMAN
Kebutuhan sumber daya Manusia dibidang Intelijen
Pemasyarakatan tentunya menjadi salah satu faktor
penting dalam pelaksanaan tugas Intelijen
Pemasyarakatan, Sumber daya manusia yang berkualitas
tentunya menjadi skala prioritas, guna mendapatkan
sumber daya manusia yang berkualiatas tentunya harus
dilakukan melalui berbagai metoda, antara lain melalui
berbagai pelatihan dan rekuitmen, kebutuhan personil
dalam Unit intelijen Pemasyarakatan yang ideal juga
dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas
intelijen, dimana secara ideal, jumlah petugas yang
terdapat diunit Intelijen Pemasyarakatan sebanyak 6
orang yang terdiri atas 1 orang petugas administrasi, 1
orang analis intelijen, dan 4 orang petugas intelijen.
Dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas intelijen
pemasyarakatan juga sangat dibutuhkan dalam

77

menjalankan tugas intelijen, sarana dan prasarana juga
menjadi salah satu faktor penunjang yang sangat penting
guna keberhasilan suatu tugas intelijen, sarana dan
prasarana yang memadai serta adanya sarana
keselamatan atau pelindung diri menjadi hal yang sangat
dibutuhkan petugas intelijen dalam melaksanakan tugas
dilapangan.

78

BAB VII
PENUTUP

Berisi kesimpulan dan tindak lanjut dalam mendukung
pelaksnaan tugas –tugas Intelijen di UPT Pemasyarakatan

A. SIMPULAN
Peran dan fungsi Intelijen dalam pelaksanaan tugas
pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam upaya
mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
di UPT Pemasyarakatan karena Intelijen merupakan
suatu alat atau sarana deteksi dini dalam bentuk
pemberian atau penyampaian informasi atau data yang
akurat. Selain itu Intelijen juga merupakan produk dan
pengetahuan yang berisi keterangan yang telah diolah
melalui proses pengolahan sehingga bermakna sebagai
pengetahuan untuk bahan pertimbangan dalam
penyusunan rencana, perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan.
Intelijen sebagai produk dan pengetahuan tentunya
membutuhkan tahapan–tahapan dalam mendapatkan
laporan Intelijen yang akurat. Tahapan tersebut antara lain
meliputi dasar hukum pelaksanaan tugas, norma, asas
dan prinsip Intelijen, peran, bisnis proses, dan strategi

79

pencapaiannya. Tahapan tersebut tentunya didukung
dengan adanya sumber daya manusia yang akurat serta
adanya dukungan operasional berupa sarana dan
prasarana yang memadai. Dengan adanya tahapan
tersebut, diharapkan laporan Inteljen yang akurat dapat
terlaksana serta dapat dipertanggungjawabkan atau
akuntabel.
Modul Pengenalan dasar-dasar Intelijen Pemasyarakatan
menjadi bagian yang penting sebagai penunjang
keberhasilan bagi pelaksanaan tugas Intelijen
pemasyarakatan. Dengan adanya modul tersebut
diharapkan petugas pemasyarakatan dapat memahami
dan mengetahui tugas dan peran Intelijen
Pemasyarakatan sebagai upaya mencegah terjadinya
gangguan kamtib di UPT Pemasyarakatan melalui
pemberian data dan informasi yang akurat dan akuntabel
sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil
keputusan.

B. TINDAK LANJUT
Sebagai upaya tindak lanjut dari kegiatan pelatihan ini
diharapkan setiap UPT Pemasyarakatan dan Kantor
Wilayah dapat membentuk Unit Intelijen Pemasyarakatan
sebagai perpanjangan unit Intelijen Pemasyarakatan
tingkat pusat dan agar setiap peserta pelatihan dapat

80

menerapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan
menjadi agen-agen Intelijen Pemasyarakatan dengan
memberikan data dan informasi/laporan Intelijen yang
akurat dalam rangka deteksi dini potensi gangguan
keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen
Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang
Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang
Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern
Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun
2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

81

82

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas
dan Rutan;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-
10.OT.02.01 Tahun 2014, tanggal 09 Juni 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pemasyarakatan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-
58.PR.01.02 Tahun 2016, tanggal 15 Juli 2016 tentang
Standar Intelijen Pemasyarakatan;

83



61

24



14

1