Hukum Perusahaan

disyaratkan cukup dengan Surat Keterangan Tempat Usaha dari pejabat
setempat.
d. Copy KTP pemilik pemilik/penanggung jawab perusahaan.
e. Pas foto dua lembar ukuran 3 x4 dari pemilik/pengurus perusahaan.
f. Copy bukti pembayaran Uang Jaminan dan Biaya Administrasi.

Kewajiban pemilik atau pemegang SIUP antara lain :

1. Melapor kepada kepala kantor wilayahdepartemen perdagangan atau kepala
kantor departemen perdagangan yang menertibkan SIUP apabila perusahaan
tidak melakukan kegiatan perdangan atau menutup perusahaan disertai dengan
pengembalian SIUP.

2. Melapor kepada kepala kantor wilayah departemen perdagangn setempat
mengenai hal berikut:
i. Pembukaan cabang atau perwakilan perusahaan
ii. Penghentian kegiatan penutupan cabangSIUP berlaku selama
perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan/ jasa sejak
tanggal dikelurkan.

8.5. Sistem Pendaftaran Perusahaan
Sebelum di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksana Berusaha dan peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaksanaan Perizinan Pendirian Perseroan
Terbatas menggunakan sistem manual. Dalam rangka mewujudkan visi dari peraturan
perundangan yang berlaku maka kementerian serta lembaga perizinan yang berada ditingkat
pusat atau daerah berusaha meningkatkan pelayanan dalam penerbitan izin bagi suatu
perusahaan. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan
menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah
penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Pelayanan yang mempunyai integeritas tinggi serta dengan sistem yang modern yaitu dengan
cara online dilakukan guna meningkatkan dan mempercepat suatu perusahaan penanam modal
yang akan memulai usaha atau bisnisnya. Dalam proses pengajuannya direksi atau komisaris
harus memastikan bahwa pendirian perseroan dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik karena, apabila PT tersebut didirikan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor

51

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka PT
tersebut perlu melakukan perubahan atau lebih tepatnya penyesuaian maksud dan tujuan PT
sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020, penyesuaian tersebut
dilakukan dengan cara merubah anggaran dasar PT dengan akta perubahan Notaris dan
keputusan perubahan yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
setelah maksud dan tujuan PT sudah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia tahun 2020 direksi dan komisaris PT bisa mengakses izin Nomor Induk Berusaha
(NIB), NIB sendiri merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS,
NIB juga merupakan izin pengganti dari Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan
hak akses kepabeanan yang juga memiliki fungsi yang sama yaitu merupakan dasar izin bagi
pendirian perseroan terbatas yang akan melaksanakan dan/atau menjalakan kegiatan usahanya

Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin
Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS
itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang
diajukan oleh Pelaku Usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah merasa
perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.

Atas dasar keinginan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan
mengenai:

1.Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
2.Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3.Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
4.Sistem OSS;
5.Lembaga OSS;
6.Pendanaan OSS;
7.Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
8.Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
9.Sanksi.

Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta
pendirian atau perubahan akta melalui AHU online khusus untuk perusahaan umum,
perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran

52

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan
pemerintah atau peraturan daerah. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS
dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau
Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal
proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris,
maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan
Usaha/Perusahaan.

53

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

Pokok Bahasan IX : Wajib Daftar Perusahaan
9.1. Pengertian, Istilah dan Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan
UU 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menerangkan bahwa Tujuan dan Sifat
Wajib Daftar Perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara
benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang
berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang
tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. UU 3 tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah upaya mewujudkan pemberian perlindungan
kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka
merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan,
serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi
lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup
dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Daftar Perusahaan adalah
penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan
curang, penyelundupan dan lain sebagainya).

9.2. Ketentuan dan Syarat Wajib Daftar Perusahaan
Pasal 9 UU 3 Tahun 1982 mengatur bahwa pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi
formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu :

a. di tempat kedudukan kantor perusahaan;

b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau
kantor anak perusahaan;

c. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang
mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan maka pendaftaran dilakukan pada kantor
pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya. Sedangkan Pasal 10
mengatur pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan
mulai menjalankan usahanya.

54

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

9.2.1. Perusahaan Perorangan
Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki
SIUP. Kewajiban pendaftaran SIUP ini terdapat dalam Pasal 2 Permendag Nomer 46 Tahun
2009. Namun, dalam bentuk usaha perseorangan diberikan pengecualian atas kewajiban
memiliki SIUP ini. Usaha perseorangan ini dikategorikan sebagai perusahaan perdagangan
mikro. Ketentuan mengenai usaha perseorangan ini disesuaikan dengan yang terdapat dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag Nomor 46 Tahun 2009 yang memenuhi kriteria;

1. Usaha perseorangan atau persekutuan

2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga
terdekat; dan

3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan
bangunan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka usaha perseorangan tidak wajib untuk memiliki SIUP
namun apabila usaha perdagangan perseorangan tersebut ingin memiliki SIUP hal tersebut
diperbolehkan. SIUP yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut ialah SIUP Mikro yang
berwarna hijau. Pengajuan SIUP Mikro untuk usaha perseorangan tersebut tidak akan dikenai
dengan biaya retribusi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendag Nomor 46
Tahun 2009. Jika berkaitan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) maka usaha perseorangan
mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran daftar perusahaan tersebut. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) merupakan tanda bukti apabila Perusahaan telah melakukan daftar
perusahaan. Ketentuan mengenai usaha perseorangan yang memiliki kewajiban untuk
melakukan daftar perusahaan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 37 Tahun
2007 yang terdiri dari;

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Perseutuan Komanditer (CV)
4. Firma (Fa)
5. Perorangan
6. Bentuk Usaha Lainnya (BUL) termasuk perusahaan asing dengan status Kantor Pusat,

Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen
Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya
di wilayah Indonesia.

55

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

Namun, dalam Pasal 4 Permendag Nomor 37 Tahun 2007 terdapat pengecualian bagi

perusahaan kecil perorangan untuk melakukan pendaftaran daftar perusahaan. Yang dimaksud

dengan perusahaan kecil perorangan yakni:

1. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau

yang memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri

2. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang

dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

3. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memnuhi keperluan nafkah sehari-

hari pemiliknya.

Bagi perusahaan perseorangan dengan kriteria diatas tidak wajib untuk melakukan daftar

perusahaan. Namun, jika ruang lingkup perusahaan perseorangan yang dilakukan lebih besar

dan memerlukan izin usaha maka memang diwajibkan untuk melakukan daftar perusahaan agar

mempermudah perizinan.

1. Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

a.
1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;

b.
1. alamat tempat tinggal yang tetap;
2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat
tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

c.
1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;
2. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik
Indonesia;

d.
1. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;
2. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila
berlainan dengan huruf d angka 1;

e. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
f.

1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
g.
1. alamat kedudukan perusahaan;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta

perwakilan perusahaan apabila ada;
h. jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;
i.

56

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

1. tanggal dimulai kegiatan perusahaan;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
2. Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada waktu
mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

9.2.2. Perseroan Firma (Fa)

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a. tanggal pendirian persekutuan; dan jangka waktu berdirinya persekutuan
apabila ada;
b. nama persekutuan atau nama perusahaan; dan merek perusahaan apabila ada;
c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan; dan izin-izin usaha
yang dimiliki;
d. alamat kedudukan persekutuan; dan alamat setiap kantor cabang, kantor
pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;
e. berkenaan dengan setiap sekutu :
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap
di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik
Indonesia;
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
g. jumlah modal (tetap) persekutuan;
h. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan; tanggal masuknya setiap sekutu
yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan; dan tanggal pengajuan
permintaan pendaftaran;
i. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menanda tangani untuk
keperluan persekutuan).

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu

mendaftarkan wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang untuk itu.

9.2.3. Persekutuan Komanditer (CV)

1. Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan
adalah :
a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
b.
1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan
2. merek perusahaan;

57

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

c.
1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;

d.
1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta
perwakilan persekutuan;

e. jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktip dan jumlah sekutu
pasip;

f. berkenaan dengan setiap sekutu aktip dan pasip;
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1 ;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat
tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik
Indonesia
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka
8;

g. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip;
h. besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip dan

pasip;
i.

1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
2. tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang baru bila terjadi

setelah didirikan persekutuan;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
j. tanda tangan dari setiap sekutu. aktip yang berwenang menanda tangani untuk

keperluan persekutuan;

9.2.4. Koperasi

1. Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
a.
1. nama koperasi,
2. nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
3. merek perusahaan
b. tanggal pendirian;
c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
d. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
e. berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. tanda tangan;

58

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

6. tanggal mulai menduduki jabatan;
f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
g.

1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
2. Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi
yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

9.2.5. Perseroan Terbatas (PT)

1. Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan
perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan
adalah :
a.
1. nama perusahaan;
2. merek perusahaan;
b.
1. tanggal pendirian perseroan;
2. jangka waktu berdirinya perseroan;
c.
1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
d.
1. alamat persuhaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap
perubahannya;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan
perseroan;
e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat
tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik
Indonesia;
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka
8;
10. tanda tangan;
11. tanggal mulai menduduki jabatan;
f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
g.
1. modal dasar;
2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
3. besarnya modal yang ditempatkan;
4. besarnya modal yang disetor;
h.
1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;

59

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
2. Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara
penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib
didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu :
a. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
b. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
c. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
d. alamat tempat tinggal yang tetap,
e. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di
wilayah Negara Republik Indonesia;
f. tempat dan tanggal lahir;
g. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
h. kewarganegaraan;
i. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;
j. jumlah saham yang dimiliki,
k. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.
3. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.
4. Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual
sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh
Menteri.

9.3. Bentuk Usaha Lainnya

1. Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud
dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib
didaftarkan adalah:
a. nama dan merek perusahaan;
b. tanggal pendirian perusahaan;
c.
1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
d.
1. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta
perwakilan perusahaan;
e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas :
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1 ;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat
tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik
Indonesia;
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka
8;
10. tanda tangan;

60

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

11. tanggal mulai menduduki jabatan;
f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
g.

1. modal dasar;
2. besarnya modal yang ditempatkan;
3. besarnya modal yang disetorkan;
h.
1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
2. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain- lain
surat pernyataan serta pengesahan dari pajabat yang berwenang untuk itu.

9.4. Akibat Hukum Tidak Mendaftarkan Perusahaan

Sanksi apabila tidak ada Legalitas Perusahaan terhadap perusahaan/badan usaha yang sudah
berdiri namun tidak mendaftarkan perusahaannya maka pelanggaran atas peraturan ini pada
pemilik badan usaha akan dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatalan bahkan sanksi
berupa pidana seperti adanya denda dan kurungan. Dampaknya yang diberikan yakni :

1. Sanksi pembatalan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dapat saja dibatalkan apabila
diperoleh bukti bahwa data pendaftaran badan usaha memberikan dan menjalankan
usaha tidak sesuai dengan izin usaha maka Proses pembatalan pun dilakukan berupa
peringatan sebanyak 3 kali apabila perusahaan tersebut tetap tidak melakukan
pembenaran data maka KPP akan menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat
Keputusan Pembatalan TDP.

2. Sanksi berikutnya, perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaannya yang sengaja
atau lalai tidak memenuhi kewajiban maka akan diancam pidana seperti yang telah
disebutkan sebelumnya

3. Sanksi pidana pelanggaran baik pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk
menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan
untuk pendaftaran dalam daftar perusahaan dengan ancaman pidana penjara maksimum
2 bulan atau pidana denda sebanyak 1.000.000,- sebagaimana tercantum dalam pasal
34 UUD terkait Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila tindak pidana dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang dilakukan oleh suatu
badan hukum, penuntutan pidana akan dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap
pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum tersebut.

61

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

Pokok Bahasan X : Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan
10.1. Makna, Konsep dan Arti Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan
Rekonstruksi perusahaan merupakan tindakan (hukum) menyatukan atau memecah atau
mengalihkan kepemilikan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan,
dalam artian perusahaan akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum
tindakan tersebut dilakukan. Rekonstruksi menunjuk pada makna adanya perubahan sebagai
akibat dari terjadinya konstruksi ulang pada perseroan. Sebenarnya telah ada konstruksi
perseroan, tetapi sebagai akibat adanya perbuatan hukum tertentu, konstruksi perusahaan yang
ada ditata ulang sehingga menjadi konstruksi baru. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan
dan pemisahaan merupakan perbuatan hukum merekonstruksi perusahaan yang telah ada
sehingga dihasilkan konstruksi perseroan baru.

Terdapat beberapa istilah untuk merger, yaitu penggabungan, overname, konsolidatie. Kamus
Belanda-Indonesia menggunakan istilah fusie terhadap istilah penggabungan. Merger/
Penggabungan menurut pasal 1 ayat (9) UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena
hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum
Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Pengertian konsolidasi menurut pasal 1 ayat (10) UUPT, Peleburan adalah perbuatan hukum
yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan
satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang
meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena
hukum.

Definisi akuisisi terdapat pada Pasal 1 ayat (11) UUPT yang menyatakan bahwa
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang
perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya
pengendalian

10.2. Prosedur dan Persyaratan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi
Perusahaan
Untuk melakukan merger, perseroan harus menyusun rancangan penggabungan, sebagaimana
dalam Pasal 123 UUPT sebagai berikut:

62

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

1) Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan
menyusun rancangan penggabungan.

2) Rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya:
a. nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan
penggabungan.
b. alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan
penggabungan dan persyaratan penggabungan.
c. tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri
terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan.
d. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima
penggabungan apabila ada.
e. laporan keungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf a
yang meliputi tiga tahun buku terakhir setiap perseroan yang akan
melakukan penggabungan.
f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang
akan melakukan penggabungan.
g. neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.
h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan
komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan
diri.
i. cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan
diri terhadap pihak ketiga.
j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap
penggabungan perseroan.
k. nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji honorarium dan
tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang
menerima penggabungan.
l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan. m. laporan mengenai
keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang
akan melakukan penggabungan.
m. kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan
perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, dan

63

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

n. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang
mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan

3) Rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
mendapat persetujuan dewan komisaris dari setiap perseroan diajukan kepada
RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan. Rancangan penggabungan
yang telah disetujui RUPS akan dituangkan dalam akta penggabungan.

Salinan akta tersebut kemudian dilampirkan untuk diberitahukan pada Menteri Hukum dan
HAM mengenai penggabungan, agar dicatat dalam daftar perseroan. Hasil penggabungan
wajib diumumkan dengan tujuan untuk diketahui oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Perbedaan dari peleburan dan penggabungan ialah, pada penggabungan, perusahaan yang
menerima penggabungan tetap berdiri. Sementara pada peleburan, kedua perusahaan melebur
menjadi satu perusahaan baru. Sebagaimana berlaku bagi penggabungan, rancangan
penggabungan pada Pasal 123 UUPT juga berlaku bagi peleburan. Sesuai pada Pasal 124
UUPT yang berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis
berlaku bagi perseroan yang akan meleburkan diri.” Dalam melakukan peleburan, harus
diperhatikan pula kepentingan-kepentingan pihak terkait, agar tidak ada pihak yang dirugikan
atas peleburan tersebut. Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1995 menyatakan bahwa perbuatan hukum, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
perseroan harus memperhatikan:

1) kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan.
2) kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Sedangkan pada akuisisi, perusahaan yang diakuisisi tidak bubar, tetap berjalan seperti
sebelumya, hanya saja pengendaliannya beralih. Begitu pula dengan aktiva dan pasiva
perusahaan yang diakuisisi tetap pada perusahaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa
aspek penting dalam akuisisi ialah kepemilikan saham perusahaan baik sebagian maupun
seluruhnya, melalui proses jual beli.

Akuisisi terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan pada aspek tertentu. Akuisisi menurut segi
kekuasaan perseroan, terbagi menjadi akuisisi internal dan eksternal, berikut penjelasannya.

1) Akuisisi internal yaitu akuisisi yang dilakukan dalam kelompok sendiri. Biasanya,
akuisisi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyelamatkan salah satu
perusahaan yang kesulitan. Perusahaan yang diakuisisi bisa saja dalam keadaan

64

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

kekurangan modal, atau manajemen yang bermasalah sehingga mengancam
kelangsungan hidup perusahaan.
2) Akuisisi eksternal yaitu akuisisi yang dilakukan di luar dari kelompok sendiri atau
terhadap kelompok lain. Sama halnya dengan akuisisi internal, perusahaan yang
diakuisisi dalam keadaan perlu diselamatkan, akan tetapi perusahaan yang
mengakuisisi akan semakin kuat posisi dan daya saingnya, serta dengan demikian juga
dapat menimbulkan adanya monopoli.

Akuisisi berdasarkan pada segi keberadaan perseroan, terbagi menjadi akuisisi finansial dan
akuisisi strategi.

1) Akuisisi finansial merupakan tindakan pengambilalihan suatu perseroan untuk
mendapatkan keuntungan finansial melalui perbaikan kondisi perusahaan yang
diakuisisi. Perusahaan pengambilalih dapat memperoleh keuntungan dari proses
akuisisi dengan menjual saham perusahaan terakuisisi setelah memulihkan kondisi
perusahaan tersebut.

2) Akusisi strategi bertujuan agar tercipta sinergi baik secara finansial, produksi,
distribusi, pengembangan, atau gabungan keseluruhan aspek usaha. Sinergi yang
terwujud itu akan mebentuk monopoli dan mengurangi bahkan meniadakan persaingan.
Ada tiga tipe dalam akuisisi strategi, yaitu akuisisi horizontal, akuisisi vertikal, dan
akuisisi konglomerasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPT, disebutkan bahwa pengambilalihan dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan, sehingga akuisisi bisa dilakukan dengan dua cara yaitu
melalui direksi (prosedural) atau langsung dari pemegang saham. Dari proses akuisisi, bisa
menimbulkan akibat hukum berupa perubahan pengendalian, atau tidak ada akibat perubahan
pengendalian terhadap perusahaan. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat
pengambilalihan berbeda satu sama lain sesuai dengan penjelasan berikut

1) Pengambilalihan yang mengubah pengendalian. Pasal 125 ayat (1) menyatakan,
pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan
dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari
pemegang saham. Dilanjutkan pada ayat (3), pengambilalihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya
pengendalian terhadap perseroan tersebut. Proses pengambilalihan melalui direksi
perusahaan tercantum pada Pasal 125 ayat (4), yaitu direksi sebelum melakukan

65

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi
kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui
direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan
pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih. Berdasarkan Pasal
125 ayat (6) UUPT, direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan
mengambil alih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun
rancangan pegambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan
perseroan yang akan diambil alih.

b. alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambil alih dan direksi
perseroan yang akan diambil alih.

c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf a untuk
tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan
yang akan diambil alih.

d. tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambil alih
terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan
dengan saham.

e. jumlah saham yang akan diambil alih.
f. kesiapan pendanaan
g. neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah

pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di indonesia.
h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap
pengambilalihan.
i. cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris,
dan karyawan dari perseroan yang akan diambil alih.
j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu
pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi
perseroan.
k. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila
ada.

66

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta
pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Salinan akta
pengambilalihan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan tentang perubahan
anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). Direksi perseroan yang
sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan tersebut dalam satu surat
kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya
pengambilalihan.

2) Pengambilalihan langsung dari pemegang saham. Prosedur pengambilalihan secara
langsung dari pemegang saham lebih sederhana dari pada prosedur melalui direksi.
Prosedur pengambilalihan langsung dari pemegang saham dilalui dengan perundingan
untuk memperoleh kesepakatan antara pihak pengambil alih dan pihak yang diambil
alih dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan. Prosedur ini dilalui
tanpa menyusun rancangan pengambilalihan, meski demikian, tetap wajib
mengumumkan secara tertulis dalam satu surat kabar atau lebih kepada karyawan
perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30
hari sebelum pemanggilan RUPS. Akta pengambilalihan saham yang dilakukan
langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa
Indonesia. Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada
penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan susunan pemegang
saham.

3) Pengambilalihan yang tidak mengubah pengendalian perusahaan Ada ketentuan yang
menyebabkan tidak terjadinya perubahan pengendalian setelah pengambilalihan, yaitu
pengambilalihan jumlah saham tidak lebih dari 50% saham perusahaan. Dalam hal ini,
pengambilalihan hanya berupa pemindahan hak atas saham sebagaimana ketentuan
Pasal 56 UUPT. Melakukan pemindahan hak atas saham bisa melalui akta pemindahan
hak atas saham, baik akta autentik atau akta di bawah tangan. Akta pemindahan hak
atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi wajib mencatat
pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, dan
memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri paling lambat
30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

10.3. Akibat Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan
Akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya merger atau penggabungan usaha adalah
sebagai berikut :

67

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

1) Para pemegang saham perusahaan yang digabungkan beralih menjadi pemegang saham
pada perusahaan penerima gabungan. Kecuali diantara pemegang saham perusahaan
yang digabungkan yang menolak pelaksaan merger (biasanya adalah pemegang saham
minoritas), maka kepada mereka diberikan kompensasi dalam bentuk tunai.

2) Segala harta, hak dan kewajiban, perizinan, karyawan, serta kegiatan usaha perusahaan
yang digabungkan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan.

3) Perusahaan yang digabungkan dibubarkan dan dilikuidasi serta eksistesinya sebagai
sebuah perusahaan mandiri (hilang kedudukannya sebagai sebuah badan hukum).

Sedangkan untuk akibat hukum konsolidasi, Dalam hal terjadinya peleburan, maka perseroan
yang meleburkan diri menjadi bubar. Pembubaran perseroan dapat dilakukan dengan atau tanpa
terlebih dahulu mengadakan likuidasi. Jika pembubaran perseroan tidak didahului dengan
likuidasi maka aktiva dan passiva perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum
kepada perseroan hasil peleburan dan pemegang saham perseroan yang meleburkan diri
menjadi pemegang saham perseroan hasil peleburan.

Dan untuk akuisisi, Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa akuisisi atau Pengambilalihan adalah
perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil
alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
Umumnya apa yang dimaksud dengan akuisisi adalah pengambilalihan suatu perusahaan oleh
perusahaan lain. Contoh suatu perusahaan A diambil alih oleh perusahaan B. Ada 2 cara yaitu
yang pertama dengan membeli harta kekayaan dan cara kedua dengan membeli saham-saham.
Cara ini secara yuridis formal seperti tidak terjadi apa-apa yang berubah hanyalah pemegang
sahamnya tetapi secara yuridis tetap oleh PT yang bersangkutan biasanya diikuti dengan
perubahan atau penggantian pimpinan perusahaan.

68

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

Pokok Bahasan XI : Prinsip Good corporate governance (GCG) dalam Pengelolaan
Perusahaan

11.1. Pengertian GCG
Secara umum Good corporate governance (GCG) lebih ditunjukkan untuk sistem
pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan
eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder karena GCG menyangkut
moralitas, etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terdapat beberapa pemahaman
tentang definisi GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam prespektif yang sempit dan
perspektif yang luas. Sedangkan definisi Good corporate governance (GCG) menurut Mas
Ahmad Daniri (2005:8) adalah sebagai berikut : Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang
digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai
tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan
dan norma yang berlaku.

Sementara definisi Good corporate governance (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara
BUMN No. 117/2002, adalah: Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN
untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder
lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

11.2. Latar Belakang Pelaksanaan GCG
Awal munculnya konsep Corporate Governance ini karena adanya tuntutan publik terhadap
lingkungan perusahaan yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Masalah Corporate
Governance ini semakin menjadi perhatian publik ketika terjadinya krisis finansial pada
pertengahan tahun 1997. Krisis finansial tersebut terjadi akibat dari lemahnya praktik
Corporate Governance pada perusahaan-perusahaan di beberapa negara Asia termasuk
Indonesia. Sebagai contoh lemahnya praktik Corporate Governance adalah skandal Waskita
Karya tahun 2009, salah satu BUMN Jasa Konstruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan
keuangan dimana ditemukannya kelebihan pencatatan sebesar Rp. 400 miliar. Dimana Direksi
sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004- 2008 dengan
memasukkan proyeksi pendapatan proyek multitahun kedepan sebagai pendapatan tahun
tertentu.

69

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

Krisis yang terjadi pada perusahaan-perusahaan publik tersebut bukan hanya diakibatkan oleh
krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang
baik atau Corporate Governance dan lemahnya pengawasan yang independen oleh pemilik
perusahaan. Olah karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis
maka dapat dilakukan dengan meningkatkan standar pengelolaan perusahaan, meningkatkan
transparansi dan memperbaiki hubungan dengan investor, serta pentingnya penegakan hukum
yang lebih efektif.

Yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan mekanisme good corporate
governance pada perusahaan tersebut sesuai dengan surat Keputusan Menteri BUMN Nomor:
KEP-117/MMBU/2002 tentang Praktik Penerapan Good corporate governance pada BUMN,
yang mana seluruh BUMN diwajibkan untuk menerapkan Good corporate governance secara
konsisten dan menjadikan Good corporate governance sebagai landasan dalam menjalankan
operasional perusahaannya. Corporate Governance merupakan konsep yang dapat dijadikan
sebagai peningkat kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan akuntabilitas
manajemen terhadap stakeholder berdasarkan peraturan yang berlaku. Serta dapat digunakan
sebagai upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (corporate value),
mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara
meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil
sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris,
mitra bisnis serta stakeholder lainnya

11.3. Prinsip Dasar GCG
Menurut Emirzon, Joni (2006:95) Prinsip utama GCG yang diperlukan dalam menunjang
tercapainya tujuan perusahaan yaitu:

1) Keterbukaan (Transparancy), dapat diartikan sebagai kerterbukaan informasi, baik
dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi
material dan relevan mengenai perusahaan.

2) Akuntabilitas (Accountability), adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga penggelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif.

70

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

3) Pertanggungjawaban (Responsibility), pertanggungjawaban perusahaan adalah
kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi
yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4) Independensi (Independency), atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak
sesuai dengan peraturan perudangudangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat.

5) Kewajaran (Fairness) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan
kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukkan dan menyampaikan pendapat
bagi kepentingan perusahaan, serta perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan
wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada
perusahaan, dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam menerima
karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,
agama, ras.

11.4. Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar GCG
Penerapan sistem Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan diharapkan
meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) melalui
beberapa tujuan adalah sebagai berikut :

1) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder
2) Meminimalkan agency cost dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin

timbul antara pihak principal dengan agen.
3) Memperbaiki pondasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat, transparan dan

bertanggungjawab.
4) Memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi.
5) Dapat menarik investor potensial karena pilihnya kepercayaan dengan diterapkan GCG
6) Terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi.
7) Terwujudnya citra perusahaan yang baik.
8) Peningkatan kepuasan pelanggan.

71

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penerapan Good Corporate Governance diharapkan
dapat memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan dapat di percaya agar keputusan yang
diambil dapat memenuhi tujuan yang telah direncakan dan ditetapkan sebelumnya. Tujuan
perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba maka dari itu perusahaan harus
dapat mengefektifkan laba pada perusahaannya.

72

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

Pokok Bahasan XII : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social
Responsibility/CSR)

12.1. Hubungan Perusahaan dengan Masyarakat
Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mendorong perusahaan
dijalankan secara profesional, terus bertumbuh dan menguntungkan, serta dapat mengantisipasi
kemungkinan risiko di masa depan. Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat aturan
yang menjadi acuan bagi manajemen perusahaan agar perusahaan dapat dikelola dengan baik,
benar, dan penuh integritas. Selain itu, dengan adanya tata kelola perusahaan, hubungan dengan
para stakeholder dapat terbina demi mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran perusahaan
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan menekankan pada prinsip ekonomi. tetapi
sebenarnya menggunakan prinsip ekonomi saja tidak cukup. Perusahaan harus memiliki
tanggung jawab etis, berupa tanggung jawab kultural. Tanggung jawab etis dalam bingkai
kultural ini adalah etika bisnis yang merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa
membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ukuran ini
tentu masih abstrak dan oleh karenanya akan rentan terhadap pelanggaran, apalagi tuntutan
menjalankan etika bisnis ini berada di tengan persaingan yang semakin ketat dan potensi
keuntungan yang terhimpit krisis global. Atas nama kepentingan ekonomi akan sering terjadi
pelanggaran etika, yaitu pelanggaran asas-asas etika umum atau kaidah-kaidah dasar moral,
seperti kewajiban berbuat baik dan berlaku adil. Oleh karena itu, diperlukan suatu tata kelola
perusahaan yang baik atau agar perilaku para pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa
dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Konsep CSR (Corporate Social Responsibility) mengandung makna, perusahaan atau pelaku
bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis,
dan lingkungan. World Business Council for Sustainable Development mengemukakan bahwa
CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis
dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dari komunitas setempat ataupun
masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh
keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.

73

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

12.2. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Dasar Hukum CSR
Pemerintah Indonesia memberikan definisi tentang tanggungjawab sosial dalam UU No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah
komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan.

Good corporate governance dalam penerapannya memiliki lima prinsip dasar yang harus
diperhatikan, antara lain:

1) Akuntabilitas (accountability), merupakan kejelasan dalam pemberian tugas atau
tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan, agar perusahaan dapat dikelola
secara efektif dan efisien.

2) Transparansi (tranparancy), merupakan sikap terbuka dalam proses pengambilan
keputusan. Informasi mengenai aspek perusahaan harus disampaikan secara jelas, tepat
waktu, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh stakeholder.

3) Kemandirian (independency), merupakan bentuk objektivitas dalam pengambilan
keputusan, bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh tekanan secara sepihak yang
tidak wajar.

4) Pertanggungjawaban (responsibility), merupakan bentuk kewajiban perusahaan untuk
bertindak sebagai perusahaan yang baik, menyampaikan laporan pengelolaan
perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Kewajiban (fairness), merupakan bentuk perlakuan yang adil dan setara dalam
memenuhi hak stakeholder sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

12.3. Bentuk dan Manfaat CSR
CSR dalam lingkup BUMN dikenal dengan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) dengan landasan operasionalnya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

74

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Bentuk-bentuk CSR dalam PKBL BUMN
terbagi dalam dua program, yaitu:

1) Program Kemitraan, merupakan program untuk meningkatkan usaha kecil agar menjadi
tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil
ini terbagi dalam sub sektor usaha perdagangan, industri, jasa, peternakan/perikanan
dan pertanian/perkebunan.

2) Program Bina Lingkungan, merupakan program pemberdayaan kondisi sosial
masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN ke dalam
bentuk kegiatan: Korban bencana alam, Pendidikan dan atau pelatihan, Peningkatan
kesehatan, Pengembangan prasarana dan sarana umum dan sarana ibadah

Bentuk-bentuk CSR sebagai berikut:

1) Ekonomis
Ekonomis adalah bentuk CSR yang paling mendasar. Bentuk ekonomis mengharuskan
perusahaan untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya juga menghasilkan
produk berkualitas bagi bagi para pelanggannya. Selain itu, perusahaan juga harus
bertanggung jawab dalam pembayaran pajaknya terhadap negara.

2) Hukum
Tanggung jawab terhadap hukum yang berlaku merupakan salah satu bentuk dari CSR.
Di mana perusahaan harus melakukan CSR sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

3) Filantropis
Filantropis adalah bentuk CSR di mana perusahaan membantu kegiatan yang
diselenggarakan masyarakat baik dari institusi, lembaga, dan organisasi secara
sukarela. Misalnya perusahaan memberikan sokongan dana dan menjadi sponsor
penyedia akomodasi serta logistik untuk mendukung kegiatan relawan korban bencana
alam.

4) Jejaring sosial
Memperhatikan dan bertindak baik dalam jejarng sosial masyarakat adalah bentuk lain
dari CSR. Dalam menjalankan perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan,
namun harus memperhatikan dampak yang terjadi pada masyarakat, sumber daya, serta
lingkungan yang terimbas. Misalnya perusahaan pertambangan tidak boleh serakah
meraup keuntungan tapi harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,
juga pelestarian lingkungan yang rusak akibat pengeboran tambang. Atau perusahaan

75

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

kopi yang mengambil bahan bakunya dari petani dibanding melakukan monopoli
perkebunan.

76

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021

DAFTAR PUSTAKA
Eddi Praptono & Soesi Idayanti, Hukum Perusahaan, Yogyakarta : Penerbit Tanah Air Beta, 2020
M. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Ghalia Indonesia, 1980

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Depok: Prenadamedia Group,
2018
Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015

77

MODUL HUKUM PERUSAHAAN - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 2021