TUGAS KET. PKN

Nama : Muhammad Iqbal Nadzmi Al Farezky

No Absen : 23

Kelas : 9.8

PENGERTIAN LEMBAGA NEGARA

Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga dengan
Civilizated Organization. Lembaga negara di Indonesia merupakan institusi – institusi
yang di bentuk berdasarkan UUD 1945 dan UU serta memiliki sistem yang di bentuk
oleh negara itu sendiri, bertujuan untuk membangun negara tersebut. Lembaga negara
terbagi beberapa macam.

Lembaga negaradi Indonesia memiliki tiga bidang yaitu bidang legislatif yaitu DPR atau
Dewan Perwakilan Rakyat, bidang eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden beserta
menteri – menteri yang membantu dan bidang yudikatif yaitu MA atau Mahkamah
Agungserta MK atau Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas masing – masing.

Lembaga negara baru di Indonesia seperti KY atau Komisi Yudisial dan Mahkamah
Konstitusi serta UUD 1945 menggantikan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA
dengan membentuk dewan pertimbangan yang bertugas untukmemberikan nasihat dan
pertimbangan pada Presiden. Perlu anda ketahui beberapa tugas umum lembaga
negara di indonesia.

Tugas umum lembaga negara di Indonesia yaitu memuncul kan suasana yang kondusif,
aman, dan harmonis di lingkungan bagi warga negara Indonesia. Lembaga negara
dapat membantu negara untuk Memberantas tindakan pidana korupsi, kolusi, maupun
nepotisme. Berikut struktur lembaga – lembaga di Indonesia beserta tugas – tugas nya.

LEMBAGA NEGARA EKSEKUTIF: PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem pemerintahan dengan
kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Presiden bertugas untuk memimpin Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab, memimpin semua proses
yang terjadi di Indonesia dan berkontribusi untuk negara dengan sebaik mungkin.

Beberapa tugas – tugas presiden yang telah tercantum dalam Undang – undang dasar
1945 atau UUD 1945 yang harus di lakukan dengan penuh tanggung jawab oleh kepala
negara yaitu pasal 10 menyatakan bahwa presiden mempunyai kekuasaan yang
tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Tugas kedua yaitu Pasal 32 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintahan serta negara
mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia serta mengenalkan pada negara –
negara lain di dunia dengan memberikan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budaya setiap daerah yang terdapat di Indonesia.

Tugas ketiga yaitu Pasal 31 Ayat 4 menyatakan bahwa Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

LEMBAGA NEGARA LEGISLATIF: DPR ATAU DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu struktur lembaga negara.
Dewan Perwakilan Rakyat berada di tingkat pusat, DPRD di tingkat provinsi dan DPRD
kabupaten/kota yang bertugas di kabupaten/kota, struktur lembaga tersebut
menjalankan tugasnya masing – masing. berikut tugas – tugas Dewan Perwakilan
Rakyat.

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa tugas yaitu membentuk undang-
undang untuk menampung segala usulan yang ingin di sampaikan oleh rakyat, memberi
keputusan serta menentukan setuju atau tidak nya tentang peraturan pemerintah
pengganti UU yang di ajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi UU.

Tugas DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat juga menyusun dan membahas RUU atau
Rancangan Undang-Undang, menerima RUU yang diajukan oleh DPD tentang otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, menggabungkan beberapa daerah, pengelolaan
SDA dan SDE lainnya serta mengatur dan mengawasi perimbangan keuangan pusat
dan daerah.

LEMBAGA NEGARA LEGISLATIF: DPD ATAU DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan sebuah lembaga negara yang
anggotanya di pilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk mewakili daerah, Dewan
Perwakilan Daerah membantu pemerintahan dalam jalannya politik dan pengelolaan
negara di bagian daerah. Berikut tugas – tugas DPD atau Dewan Perwakilan Daerah
yang perlu anda ketahui.

Tugas DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yaitu mengkoreksi dan menyempurnakan
sistem yang telah diputuskan daerah di MPR atau Majelis Permusyawarahan Rakyat,
DPD memutuskan serta mempertimbangkan kepada DPR dalam pemilihan anggota
BPK dan dilakukan secara tertulis sebelum dilaksanakan pemilihan.

Tugas lain DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yaitu mengawasi pelaksanaan UU yang
terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan juga daerah, pembentukan dan

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi,
mempertimbangkan keuangan pusat dan daerah serta menyampaikan hasil
pengawasan kepada DPR.

LEMBAGA NEGARA LEGISLATIF: MPR ATAU
MAJELIS PERMUSYAWARAHAN RAKYAT

MPR atau Majelis Permusyawarahan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara di
Indonesia, MPR atau Majelis Permusyawarahan Rakyat mempunyai kekuasaan legislatif
di Negara Indonesia serta lembaga ini berperan sebagai legislative yang mengawasi
kegiatan eksekutif. Berikut tugas – tugas MPR atau Majelis Permusyawarahan Rakyat
di indonesia.

Tugas pertaman MPR atau Majelis Permusyawarahan Rakyat yaitu mengatur,
mengubah serta menetapkan UUD 1945 karena perubahan pasti akan terjadi
tergantung dengan perkembangan zaman dan perkembangan yang terjadi secara luas
di lingkungan masyarakat. MPR menjalankan tugas harus penuh dengan tanggung
jawab nya.

Tugas selanjutnya yaitu Mengambil keputusan untuk memberhentikan kekuasaan
eksekutif, yaitu presiden serta wakil presiden dalam masa jabatan yang masih berjalan
apabila menyalahgunakan wewenang dan melanggar aturan sebagai kepala negara,
serta mengatur pelantik Presiden dan Wakil Presiden sesuai hasil pemilihan umum
dalam sidang paripurna.

LEMBAGA NEGARA YUDIKATIF: MA ATAU MAHKAMAH AGUNG

MA atau Mahkamah Agung memiliki tugas yang harus di laksanakan dengan penuh
tanggung jawab yaitu memberi pengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi serta
Berwewenang mengadili dalam tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang – undang serta mempunyai wewenang lainnya yang di
berikan oleh UU.

Tugas selanjutnya yaitu memberikan pertimbangan hukum dengan teliti kepada
presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi serta bertanggung jawab atas
tugas – tugas mahkamah agung yang telah di tetapkan sesuai UUD 1945

LEMBAGA NEGARA YUDIKATIF: MK ATAU MAHKAMAH
KONSTITUSI

MK atau Mahkamah Konstitusi memiliki tugas – tugas yaitu memberikan keputusan atas
pendapat DPR mengenai perkiraan atas pelanggaran oleh Presiden atau Wakil
Presiden sesuai pada UUD 1945, Memutuskan kewenangan antar lembaga negara
yang kewenangannya di berikan oleh UUD 1945 apabila melanggar peraturan.
Tugas kedua yaitu memberikan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang
bersifat terakhir untuk menguji UU terhadap UUD dan juga bertugas untuk memutuskan
serta pembubaran Partai Politik apabila melanggar peraturan yang telah dilakukan partai
tersebut dan memutuskan apabila terjadi perselisihan pada hasil Pemilihan Umum.

LEMBAGA NEGARA YUDIKATIF: KY ATAU KOMISI YUDISIAL

KY atau Komisi Yudisial yaitu salah satu lembaga negara yang mandiri dan memiliki
wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain
untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku
hakim. Berikut tugas – tugas KY atau Komisi Yudisial yang dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.
Tugas KY atau Komisi Yudisial yaitu melakukan pendaftaran kepada calon Hakim
Agung, melakukan pengengawasan serta menjalankan seleksi terhadap calon Hakim
Agung, melakukan penetapan terhadap calon hakim serta melakukan pengajuan
terhadap calon Hakim Agung ke DPR.Komisi yudisial melakukan tugasnya dengan
penuh tanggung jawab.

BPK ATAU BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara yang
memiliki berbegai tugas yang berkaitan tentang uang negara dimana memberikan
pengawasan serta memeriksa uang Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya tidak
terjadinya korupsi – korupsi yang memakan uang masyarakat demi kepentingan pribadi.
Tugas BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memiliki wewenang untuk
mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara terkait APBN atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negaraserta daerah APBD dan menyampaikan hasil yang
telah di pemeriksa kepada DPR dan DPDdan di tindak lanjuti oleh aparat penegak
hukum.
Tugas selanjutnya yaitu menggabungkan peran BPKP atauBadan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunansebagai instansi pengawas internal departemen yang
bersangkutan untuk gabung ke dalam BPK atau Badan pemeriksa Keuangan. BPK
dapat mencegah terjadi nya korupsi – korupsi yang di lakukan oleh koruptor bahkan
menangkap koruptor – koruptor.

TUJUAN LEMBAGA NEGARA

Tujuan dari pembentukan Lembaga Negara di Indonesia yaitu mewujudkan kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar 1945.
Perwujudan dilakukan dengan cara membentuk dalam UUD 1945 lembaga-lembaga
negara yang akan membantu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bersama untuk
kepentingan negara.
Lembaga – lembaga negara Indonesia yaitu presiden dan wakil presiden, MPR, DPR,
DPD, MA, BPK dan lembaga negara yang lainnya. Lembaga-lembaga negara tersebut
memiliki fungsi dan tugas nya masing – masing yang di laksanakan penuh dengan

tanggung jawab serta kedudukan dan wewenang pemerintahan yang meliputi berbagai
segi.

FUNGSI LEMBAGA NEGARA

Fungsi lembaga negara yaitu untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan
untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara maju
serta untuk membangun kesejahteraan pada masyarakat dalam memberi fasilitas
kepada masyarakat serta untuk mencapai berbagai tujuan lainnya yang dimiliki
pemerintahan.

Lembaga – lembaga negara yang akan membantu pemerintahan dalam mewujudkan
tujuan bersama memiliki fungsi serta tugas – tugas yang telah tercantum dalam undang
– undang dasar 1945 yang wajib di laksanakan dengan penuh tanggung jawab serta
sepenuhnya mengabdi serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi
negara maju.

Lembaga Negara berfungsi untuk menjalankan fungsi administrasi negara dimana
lembaga negara hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat
ketatanegaraan, Lembaga negara yang melaksanakan fungsi ini disebut sebagai
lembaga administratif dengan di berikan tugas yang khusus untuk menjalankan fungsi
administrasi di lingkup pemerintahan.

PRINSIP PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA

Prinsip pembentukan lembaga negaramerupakan keputusan gagasan agar kekuasaan
para pemimpin dan badan-badan pemerintah di batasi sesuai peraturan yang ada tanpa
berbuat semena – mena nya. Memperkuat pembatasan akan menjadikan suatu
prosedur yang tetap, sehingga hak-hak dasar warga negara semakin terjamin dan
demokrasi negara dapat terjaga.

Prinsip integrasi merupakan pembentukan lembaga negara keberadaannya harus di
sesuaikan dengan lembaga lain yang telah ada. Pembentukan lembaga negara harus
di atur sebaik mungkin sehingga menjadi satu kesatuan proses yang saling membantu
dan memperkuat, serta lembaga – lembaga negara akan jelas akan tanggung jawab
nya.

Prinsip yang paling utama membentuk lembaga negara yaitu demi kesejahteraan
masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan cara pembentukan lembaga
– lembaga negara dapat menjamin hak-hak dasar yang di jamin oleh konstitusi.
Kesejahteraan masyarakat adalah point utama dengan ada nya lembaga – lembaga
negara ini.

Lembaga negara memiliki prinsip untuk mengawasi dan mengimbangi berjalan
nya pembangunan dan pengembangan demokrasi di negara Indonesia. Hal ini untuk
membentuk struktur lembaga negara sesuai peraturan dasar sistem UUD 1945 yang

mengarah terhadap pemisahan kekuasaan untuk dibagi beberapa daerah yang akan
membantu pemerintahan.

PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA DAN ALAT NEGARA

Masih ada beberapa masyarakat yang bingung pengertian dua hal tersebut serta apa
yang membuat dua hal tersebut berbeda antara lembaga negara dengan alat negara.
Perbedaan lembaga negara dengan alat negara yaitu struktur yang terdapat di dalam
nya, secara umum pengertian nya hampir sama serta berpegangan sesuai UUD 1945
yang telah ditetapkan.

Struktur lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan Majelis
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Yudisial, Mahkama Agung, dan Mahkama Konstitusi
sedangkan alat negara yang tercantum di UUD 1945 terdiri atas TNI dan polri.

LEMBAGA NEGARA YANG TELAH DIBUBARKAN

Beberapa lembaga telah di bubarkan baru – baru ini dengan alasan yang jelas dan
tujuan yang baik yakni demi berjalan nya pemerintahan Indonesia dengan efektif dan
efisien, di karenakan apabila terlalu banyak lembaga negara, pemerintahan akan susah
untuk mengkondisi kan serta mengatur berjalan nya lembaga – lembaga negara.

Pemerintahan telah membubarkan 9 lembaga negara tidak terstruktur atau dapat
disebut non struktural demi berjalan nya pemerintahan dengan efektif di bawah
pengawasan kepala presiden serta wakil presiden. berikut 9 lembaga negara yang tidak
terstruktur yang telah di bubarkan oleh pemerintah agar lebih efektif dan efisien.

Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan,
Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan,
Ekonomi Khusus di Batam, Bintan, dan Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama, Rupa
Bumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan, Bebas dan
Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Komisi Nasional
Pengendalian Zoonosis

LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

Lembaga negara di Indonesia merupakan institusi – institusi yang di bentuk berdasarkan
UUD 1945 dan UU dengan memiliki tugas masing – masing lembaga negara yang telah
tercantum dalam UUD 1945. Lembaga negara memiliki beberapa hal yang perlu anda
ketahui yakni pengertian, struktur lembaga – lembaga beserta tugas nya, tujuan
lembaga negara, fungsi lembaga negara, prinsip lembaga negara dan lain – lain yang
terkait lembaga negara.

Lembaga negara di Indonesia memiliki 8 struktural yakni Presiden dan wakil presiden,
Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Yudisial, Mahkama Agung, dan Mahkamah
Konstitusi.