PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Gambaran Umum Program Tujuan program: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa. Komponen dan Institusi Pelaksana 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa oleh Kemendagri (Executing Agency — lembaga penyelenggara) 2. Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif oleh Kemendesa PDTT 3. Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif oleh Kemendagri dan Kemenkeu 4. Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional oleh Bappenas & Kemenko PMK Sasaran P3PD: • Terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi yang berorientasi pada hasil Nasional • Tersedianya sistem pemberian layanan berbasis teknologi • Tersedianya layanan dukungan baru di lokasi-lokasi prioritas • Terbangunnya sistem Penghargaan kinerja Latar Belakang: 1. Pelaksanaan peningkatan penyaluran dana desa belum didukung kemampuan dalam mengelola rencana pembangunan dan anggaran belanja secara efektif dan efisien 2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat desa yang dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. 3. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan dan kemandirian desa Tabel Jumlah Kabupaten Per Tahun Pelaksanaan Proyek P3PD (2020-2024) Tingkat Pemerintahan (total)/Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Provinsi 33 33 33 33 33 Kabupaten/Kota 100 180 250 330 380 Desa 16.519 27.656 47.038 58.502 66.496
TENTANG P3PD P3PD adalah program yang bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa , melalui 1 2 3 4 Perbaikan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan Memperkuat Kinerja Pemerintah dan Aparat Desa Memperkuat Pembangunan Partisipatif Perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja (performance-based grant, PBG) Pemberian insentif untuk menguji perbaikan kinerja di tingkat desa dan kabupaten Memperkuat Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Desa Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi melalui melalui melalui melalui PADA AKHIRNYA, P3PD DIHARAPKAN AKAN BERKONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DESA DAN PERBAIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA
KOMPONEN PROGRAM
KOMPONEN PROGRAM Komponen 1 : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa Komponen 2: Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif Komponen 3: Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif Komponen 4: Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional
PENGORGANISASIAN
STRUKTUR ORGANISASI Dalam pengelolaan P3PD, telah diatur jalur kelembagaan sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan dukungan terhadap penyelenggaraan program, yaitu: Tim Koordinasi Program yang diatur melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Bappenas, terdiri dari: • Tim Pengarah, • Tim Koordinasi Teknis, • Unit Pelaksana di Tingkat Pusat, • Pengelola Program tingkat Daerah, • Tim Pendukung dan • Pengelola P3PD Unit Pelaksana P3PD yang terdiri dari: (a) Unit Pelaksana Kemendagri (b) Unit Pelaksana Kementerian Desa PDTT, (c) Unit Pelaksana Bappenas, (d) Unit Pelaksana Menko PMK. Unit Pelaksana P3PD diatur melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (selaku Executing Agency) atas nama Menteri Dalam Negeri, berfungsi sebagai koordinator bagi Unit Pelaksana (Central Program Manajemen Unit/CPMU) lainnya Tim Pendukung Teknis dan Pengelola Program yang terdiri dari: (a) Konsultan Manajemen Pusat (National Management Consultant), (b) Tim Pengembang Modul dan Instrumen Pendukung (TPMIP), Tim Pembangunan Platform Digital dan Aplikasi Pengembangan Kapasitas, (c) Tim Advisori Koordinasi dan Kolaborasi, dan (d) Konsultan Evaluasi Dampak Program 1 2 3
PENGELOLAAN
Wawasan ke depan Keterpaduan Profesionalisme Tanggap Kebutuhan Pelibatan Pemangku Kepentingan Kolaboratif P3PD mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan visi dan strategi yang jelas serta mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan P3PD mendorong penyelarasan arah kebijakan pembangunan nasional, daerah dan desa mendorong peningkatan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat serta biaya terjangkau P3PD diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi dukungan pendanaan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat melibatkan seluruh seluruh elemen yang terlibat dalam P3PD baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa. Kelembagaan dan masyarakat desa menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan P3PD P3PD merupakan program bersama yang melibatkan lintas K/L, Pemda, Pemerintah Desa sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing Prinsip-Prinsip Pengelolaan Akuntabilitas Pengawasan Efisiensi dan Efektivitas Mengarusutamakan pengelolaan lingkungan dan sosial, kesetaraan gender, serta inklusi sosial Keberlanjutan penyelenggaraan program dan kegiatan P3PD dapat dipertanggungjawab kan, sesuai dengan kaidah dan mekanisme yang telah ditetapkan serta mendukung kepentingan publik meningkatkan upaya pengendalian dan peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan pemantauan berbasis masyarakat P3PD dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai manfaat yang lebih besar Dalam rangka menjamin keberlanjutan P3PD, pengelolaan lingkungan dan sosial (termasuk pengurangan risiko dan miigasi bencana) harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di seluruh komponen penyelenggaraan program sistem dan perubahan perilaku yang telah terbangun melalui P3PD dapat memberikan manfaat kepada penguatan pemerintahan dan pembangunan desa secara terus-menurus.
A. Persiapan dan Sosialisasi B. Mekanisme Pelaksanaan Persiapan P3PD bertujuan memastikan: terbentuknya dan berfungsinya kelembagaaan pelaksana program sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan tersedianya pedoman atau manual pelaksanaan kesepahaman para pemangku kepentingan terhadap kebijakan, ketentuan dan penyelenggaraan program kesiapan SDM dalam penyelenggaraan kesiapan sistem atau perangkat kerja yang diperlukan dalam tahap penyelenggaraan selanjutnya Tahap Persiapan sebagian besar diselesaikan pada TA 2021 dan dilanjutkan pada TA berikutnya apabila diperlukan Tahap Persiapan di Pusat Tahap Persiapan di Daerah Dalam pelaksanaan program dan kegiatan P3PD mengikuti siklus tahunan dalam pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah Siklus tahunan akan mencakup kegiatan sebagai berikut: Kegiatan perencanaan Kegiatan implementasi Umpan balik dan evaluasi dan tinjauan kinerja pembelajaran Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan setelah peningkatan kapasitas Tinjauan kinerja hasil akan dilakukan setiap tahun
C. Keberlanjutan D. Pengadaan Barang dan Jasa Keberlanjutan P3PD merupakan salah satu target utama yang menjadi landasan keberhasilan program, di mana pengelolaan program diarahkan pencapaian tujuan sebagai berikut: Pemerintah Daerah mampu mengelola penyelenggaraan program pengembangan kapasitas secara mandiri dengan memanfaatkan platform digital, mempunyai kegiatan pengembangan kapasitas yang dikembangkan melalui APBD Provinsi dan Kabupaten, mampu untuk membangun kerjasama kemitraan dengan institusi lokal, menggunakan pengembangan kapasitas sebagai alat untuk memampukan desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunannya, serta mempunyai kapasitas kolaborasi dengan berbagai pihak Institusi tingkat kecamatan (PTPD), Forum/Klinik Belajar) mampu berfungsi secara optimal untuk mendampingi desa dalam peningkatan kinerja dan memaksimalkan wadah konsultasi dan komunikasi antar desa dan kecamatan Desa mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, mengembangkan program pengembangan kapasitas baik secara mandiri maupun mendapatkan dukungan Pemda dan Kecamatan, meningkatkan kinerja belanja desa dengan berorientasi kepada pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin, pembangunan ekonomi lokal, dan pembangunan SDM, dan mampu menggunakan platform digital untuk konsultasi dan belajar bersama Prosedur pengadaan barang/jasa untuk P3PD yang sebagian ataupun seluruh sumber pembiayaannya berasal dari dana pinjaman IBRD akan dilaksanakan sesuai dengan The World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers: Procurement in Investment Project Financing: Goods, Works, Non-Consulting and Consulting Services (Juli 2016, revisi November 2017 dan Agustus 2018) (selanjutnya disebut “Bank‘s Procurement Regulation”); dan klausul yang akan tercantum dalam dokumen Rencana Pengadaan (Procurement Plan) dan Pedoman Umum P3PD Peraturan Pengadaaan Bank Dunia mensyaratkan institusi pelaksana (Executing Agency) untuk menyusun dan menyampaikan Project Procurement Strategy for Development (PPSD atau Strategi Pengadaan Proyek untuk Pembangunan) sebelum Bank Dunia menyetujui Rencana Pengadaan (Procurement Plan) dan merupakan bagian dari persyaratan proses negosiasi pinjaman Organisasi pelaksana pengadaan barang/jasa diatur didalam Peraturan Preseiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku di Bank‘s Procurement Regulations
E. Pengarusutamaan Tindak Anti Korupsi Rencana tindakan pencegahan korupsi dalam P3PD dilakukan sesuai dengan 6 elemen utama untuk Pencegahan Anti Korupsi di Indonesia meliputi: Penguatan Keterbukaan dan Transparansi Pencegahan Risiko Kolusi Pencegahan Risiko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan Pengawasan oleh Masyarakat Sistem Penanganan pengaduan Ketentuan Sanksi dan Tindakan Perbaikan yang jelas F. Pengamanan Lingkungan dan Sosial G. Penanganan dan Pengaduan merupakan kerangka safeguards sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemantauan subproyek mengacu pada persyaratan dari Bank Dunia dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai dampak lingkungan, hibah lahan (Voluntary Land Donation), dan masyarakat adat dan warga rentan (Isolated and Vulnerable People) P3PD akan menerapkan prinsip pengelolaan pengaduan masyarakat secara berjenjang P3PD mengembangsn Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat secara berjenjang yang dikoordinasikan dengan pihak terkait di berbagai tingkatan program, termasuk aparat pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum
Tahun 1 100 Kabupaten Tahun 2 180 Kabupaten Tahun 3 250 Kabupaten Tahun 4 330 Kabupaten Tahun 5 380 Kabupaten LOKASI P3PD SELAMA 5 TAHUN Dasar Pertimbangan Penentuan Lokasi : 1. Akses Ke Sarana Prasarana Dasar/Pembangunan Desa 2. Anggaran Desa Untuk Pengembangan Kapasitas; 3. Kapasitas Desa/Pemerintahan Desa; 4. Kemampuan Kabupaten mengalokasikan anggaran ke Desa
Pemilihan Indikator 1. Ketersediaan Paud/Play Group 2. Akses SD sederajat 3. Akses SMP sederajat 4. Akses ke Puskesmas/Pustu 5. Keberadaan Poskesdes/Polindes 6. Jumlah Posyandu 7. Akses ke Pasar 8. Kondisi Penerangan di jalan utama 9. Lalu lintas & kualitas jalan desa 10. Aksesibilitasjalan Sumber: Podes 2018 Jumlah Penduduk dan Desa diambil dari data Alokasi Dana Desa tahun 2017 Rata-rata pengeluaran desa untuk peningkatan kapasitas di kabupaten, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk pelatihan, sosialisasi, peningkatan kapasitas, bimbingan, bimbingan tehnis, studi banding, pendampingan, penyuluhan, seminar, dan pembinaan. Sumber: SIPEDE 2018 (dijumlahkan ke level kab oleh tim Kemendesa) Pengeluaran Desa Peningkatan Kapasitas 1. Latar belakang Pendidikan kepala desa 2. Latar belakang Pendidikan sekretaris desa 3. Kelengkapan komposisi kepala desa, sekretaris desa, kaur dan kasi Sumber: Podes 2018 Sumber: ADD 2018: Siskeudes Kabupaten 2018, Kemendagri BKK 2018 per Kabupaten, SIPEDE 2018 Kapasitas PemKab/Kota 1. Rata-rata ADD per desa 2. Rata-rata BKK per desa A Pembangunan Desa B C Kapasitas Pemdes D
ALOKASI ANGGARAN P3PD MASING-MASING CPIU (CENTRAL PROJECT IMPLEMENTING UNIT) USD 192,5 JUTA USD 102,5 JUTA TIDAK DIDANAI PINJAMAN USD 5 JUTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN KEMENDAGRI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI KEMENKO PMK DAN BAPPENAS
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
A. Monitoring Monitoring P3PD diharapkan mampu meningkatkan mutu pelaksanaan program dan pelibatan para pemangku kepentingan dalam penguatan pemerintahan dan pembangunan desa Prinsip Monitoring Kolaboratif Konstruktif Tepat Waktu Tepat Sasaran Transparan Akurat Berkesinambungan Jenis Monitoring Instrumen Monitoring Instrumen yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan P3PD untuk pemantauan kegiatan dan hasil pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat desa: Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Kapasitas Rencana Induk Program Quick Status/Status Cepat Penanganan Masukan dan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur Uji Petik Informasi Berbasis Website dan Aplikasi Mobile (GoDesa) Platform Data Desa Terpadu (InfoDesa) Pemantauan oleh Pemerintah Pemantauan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pemantauan oleh Konsultan (NMC, PPIU dan DPIU, serta tenaga pendamping di tingkat kecamatan) Verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemantauan oleh Bank Dunia Selain melalui kunjungan lapangan dan penyiapan serta review terhadap laporan kemajuan P3PD, pemantauan juga akan dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa Terintegrasi (InfoDesa) yang akan ditempatkan di Bappenas Monitoring berbasis masyarakat dengan menggerakkan kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
B. Evaluasi C. Pelaporan Evaluasi P3PD akan dilakukan secara berkala untuk menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan. Evaluasi akan dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja utama (IKU) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Evaluasi difokuskan pada keluaran dan dampak proyek untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan dan rencana yang ditetapkan. Evaluasi akan dilakukan setidaknya pada pertengahan pelaksanaan proyek (Mid Term Evaluation) dan setelah akhir masa proyek.
Meningkatkan kualitas belanja desa melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 3 KPI INDIKATOR KOMPONEN 3 : Perbaikan Kinerja untuk Desa 2 KPI INDIKATOR KOMPONEN 2 : Memperkuat pembangunan desa partisipatif 5 KPI INDIKATOR KOMPONEN 1 Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Desa 7 KPI INDIKATOR KOMPONEN 4: Koordinasi, pemantauan dan Kebijakan Nasional 4 KPI INDIKATOR KINERJA P3PD (KPI) CAPAIAN KPI DIEVALUASI SETIAP TAHUN
P3PD KOMPONEN 1
DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM JALUR FUNGSIONAL/TENAGA AHLI SEKRETARIAT TUGAS DAN FUNGSI 1. Menjalankan fungsi counterpart dengan Kementerian Desa PDTT, Kemenko PMK, Bappenas, NMC, RCMF dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan program 2. Memastikan ketersediaan alokasi anggaran PHLN yang dibutuhkan CPMU maupun CPIU 3. Menjalankan fungsi penyebaran informasi, sosialisasi kebijakan dan Public Relation (PR) berkaitan dengan Program 4. Pengelolaan Sistem Akutansi Instansi (SAI) terhadap pemanfaatan dana program 5. Menjalankan fungsi pengelolaan administrasi dan keuangan meliputi: pengelolaan administrasi umum, pengelolaan administrasi keuangan, invoicing serta verifikasi keuangan 6. Menyusun pelaporan, misalnya Interm Financial Report (IFR). 7. internal NMC TUGAS DAN FUNGSI 1. Membantu CPIU dalam pengelolaan PKAD-P3PD 2. Memastikan pelaksanaan sesuai dengan Pedoman Umum Pedoman Pelaksanaan Program; 3. Dukungan terhadap perencanaan program 4. Membantu CPIU dalam mengelola seluruh aplikasi pengembangan kapasitas berbasiskan web secara terintegrasi,; 5. Memberikan panduan secara teknis kepada seluruh pelaku program; 6. Pemantauan pelaksanaan dan hasil, serta pemantauan terhadap kinerja pelaku pendukung program; 7. Dukungan dalam mengoordinasikan peran masing-masing kementerian/lembaga dalam pelaksanaan PKAD-P3PD 8. Pengendalian dan peningkatan kinerja terhadap seluruh bantuan teknis dan kegiatan pengembangan kapasitas, 9. Pelaporan (program, keuangan, pengamanan sosial lingkungan) RMC (PROVINSI) TUGAS DAN FUNGSI 1. Tenaga Ahli-RMC akan bekerjasama dengan Tim NMC (National Management Consultant), yang salah satu tugasnya adalah mengendalikan penyusunan rencana kerja dan strategi pelaksanaan serta target capaian kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten. 2. Tenaga Ahli - RMC akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengendalian teknis, termasuk monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja, kegiatan P3PD yang berada dalam wilayahnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh Satker Ditjen Bina Pemdes. 3. Tenaga Ahli RMC melaporkan seluruh hasil kegiatannya kepada CPIU Komponen 1, Ditjen Bina Pemdes sebagai penanggungjawab kontrak
PEMERINTAH PROVINSI TUGAS DAN FUNGSI 1. Mengelola kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa di tingkat Provinsi 2. menyusun target kinerja untuk pelaksanaan PKAD-P3PD tingkat provinsi berdasarkan rencana kerja pusat 3. Memastikan pelaksanaan PKADP3PD sesuai kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan 4. Bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) P3PD tingkat provinsi 5. Menyelarasakan kebijakan lokal terkait kegiatan pembangunan desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa 6. Bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program di tingkat provinsi; 7. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program UNIT PELAKSANA PROGRAM JALUR STRUKTURAL PEMERINTAH KABUPATEN TUGAS DAN FUNGSI 1. Mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat kabupaten; 2. Menyusun target kinerja PKAD-P3PD tingkat kabupaten berdasarkan rencana kerja pusat dan provinsi 3. Memastikan pelaksanaan PKADP3PD sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan 4. Memastikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program 5. Bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) P3PD tingkat kaupaten 6. Mengalokasikan SDM dan anggaran operasional sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung PKAD-P3PD 7. Memfasilitasi pembentukan PTPD dari unsur ASN yang bertugas di Kecamatan KECAMATAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksaaan PKAD-P3PD di wilayah kecamatan 2. Mengoordinasikan seluruh kegiatan PKAD-P3PD yang ada di kecamatan 3. Menyelenggarakan kegiatankegiatan sesuai tahapan pelaksanaan PKAD-P3PD 4. Membentuk dan menetapkan PTPD atau mengusulkan nama-nama calon PTPD ke Bupati 5. Mengoordinasikan pelaksanaan peran dan tugas para pendamping professional di desa 6. Mendorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya forum koordinasi dan kolaborasi bagi PTPD yang disebut sebagai Pusat Belajar Aparatur Klinik Desa/Rumah Bersama atau dengan nama lainnya
Lokakarya tingkat nasional dan regional tertentu untuk pelaku program tingkat provinsi dan kabupaten Bantuan teknis untuk studi evaluasi tengah tahun dan akhir program Penyediaan bantuan teknis dan dukungan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasan pemerintah kecamatan dan kabupaten Penyediaan bantuan teknis tingkat pusat dan provinsi serta kabupaten untuk pengembangan sistem peningkatan kapasitas aparatur desa, pengendalian program, termasuk pengembangan regulasi daerah, panduan teknis, petunjuk teknis, modul dan instrumen pendukungnya serta evaluasi program Penyediaan bantuan teknis pengembangan materi dan perangkat pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa (aparatur Pengembangan platform digital pengembangan kapasitas (web-based learning platform) dan management information system (MIS) serta integrasi sistem pemantauan dan pengukuran kinerja, termasuk penyediaan dukungan peralatan tertentu Peluncuran sistem pembelajaran yang memperkenalkan metode yang interaktif dan partisipatif dengan menggunakan platform yang dikembangkan Komponen 1: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa Komponen 1 sebagai upaya untuk memperbarui mekanisme peningkatan kapasitas aparatur desa yang sudah diperkenalkan sejak tahun 2015 secara manual (atau pelatihan tatap muka), yang diubah melalui penggunaan platform digital untuk penyelenggaraan pengembangan kapasitas, memperkuat kapasitas pemerintah daerah (termasuk kecamatan) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kapasitas aparatur desa, dan pengelolaan data secara terpadu Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan dalam komponen ini adalah meningkatkan sistem penguatan tata kelola pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD). Ini akan dicapai dengan mendukung pengembangan platform peningkatan kapasitas untuk pemerintah desa yang fleksibel dan adaptif, untuk memenuhi beragam kebutuhan kapasitas pemerintahan desa. 1 2 3 4 5 6 7
Komponen 1, P3PD Meningkatkan Penataan Kelembagaan melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengembangan Kapasitas Melalui Peningkatan Sistem dan Prosedur Memampukan aparatur desa (SDM) untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa Peningkatan Kinerja Kelembagaan, Aparatur dan Pemerintahan Desa Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan desa (Organisasi dan Tata Laksana) Penguatan Peran Binwas oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan TUJUAN UMUM KOMPONEN I, P3PD TUJUAN KEGIATAN
RUANG LINGKUP P3PD KOMPONEN 1 : PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA Lingkup Sub. Komponen 1 - P3PD Tujuan 1A. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa Pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa (Pemerintah Desa, BPD dan LKD/LAD) melalui pengembangan sistem dan prosedur. 1B. Penguatan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Desa Berbasis Kewenangan Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan kelembagaan desa yang mencakup aspek perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa 1C. Penguatan Kelembagaan Sistem Pembelajaran Membangun mekanisme pemantauan dan pengawasan sistem dan kinerja pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa yang berkelanjutan, terintegrasi secara digital dan terlembagakan baik di pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten
KEGIATAN PADA SUB KOMPONEN 1A, 1B DAN 1C No KEG. SUB KOMPONEN 1 A KEG. SUB KOMPONEN 1B KEG. SUB KOMPONEN 1C 1 Penyusunan dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Pemetaan kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga Pengukuran kinerja pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan, antara lain kualitas modul, kualitas pendampingan, perubahan sikap (system) 2 Penyusunan panduan pengelolaan pengembangan kapasitas Penyusunan materi-materi pengembangan kapasitas, antara lain materi dasar maupun materi-materi tematik yang sesuai kebutuhan Pengukuran pengembangan kapasitas terhadap efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan 3 Pembangunan sistem pengembangan kapasitas dengan mengembangkan platform digital Pembangunan kemitraan dengan institusi lokal : penyediaan modul tematik, narasumber, kelas belajar Pengembangan profil desa dan kelurahan (Prodeskel) serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan 4 Penyusunan evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas, antara lain kualitas pelatih, kualitas penyelenggaraan, pasca pelatihan (tools) Penyelenggaraan kegiatan kapasitas melalui berbagai metode penyampaian secara bertingkat, yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya lokal, yang pada akhirnya berbasis web (digital) 5 Peningkatan peran pemda di dalam melakukan binwas terkait pengembangan kapasitas, antara lain koordinasi lintas sektor, pengembangan kemitraan dst Pengembangan alat bantu pendukung kegiatan pengembangan kapasitas, misalnya eperpustakaan, video, buku saku, poster, dan emodul 7. Fasilitasi pembentukkan model belajar bersama tingkat kecamatan untuk menjadi ruang konsultasi desa dalam diskusi mengenai berbagai permasalahan, penguatan peran kecamatan, pemanfaatam forum digital sebagai alat belajar Penguatan pemerintah daerah (termasuk APIP dan PTPD) dalam pelaksanaan binwas terhadap kinerja aparatur pemerintahan desa
KECAMATAN PTPD DAN KLINIK/FORUM BELAJAR PKAD PTPD Adalah Aparatur sipil negara yang berkedudukan di kecamatan bertugas membantu camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Klinik/Forum Belajar bersama merupakan wadah di kecamatan yang terintegrasi dan bersinergi dengan program pembinaan dan pengawasan desa serta layanan dari seluruh pemangku kepentingan, sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Fasilitator Belajar adalah orang/individu yang akan mendampingi aparatur pemerintahan desa belajar secara mandiri tentang tata kelola pemerintahan desa, baik yang dilaksanakan di Desa maupun di klinik/forum belajar bersama di Kecamatan Pada Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) maka Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) adalah aktor utama sebagai fasilitator belajar
SISKEUDES SIPADES Kabupaten dengan Sistem Keuangan Desa yang sudah online PENGEMBANGAN PRODESKEL Prodeskel diperbaharui dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja desa ; PENGUATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL Penguatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Penguatan Adminitrasi Program Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Frontline Service Mendukung Tercapainya KPI Lanjutan
INDIKATOR KINERJA P3PD K P I 5. Inspektorat kabupaten melaksana-kan pemeriksaan tahunan terhadap pelaksanaan APBDes 6. Kabupaten yang menerbitkan peraturan bupati tentang kewenangan desa ; 7. Prodeskel diperbaharui dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja desa 1. Desa dimana aparat dan anggota BPD menyelesaikan pelatihan modul dasar 2. Platform pembelajaran digital untuk aparatur dan lembaga desa terbentuk dan berfungsi; 3. Desa memiliki perwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD 4. Kabupaten dengan Sistem Keuangan Desa yang sudah online
RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA PENGUATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA 1. Desa dimana aparat dan anggota BPD menyelesaikan pelatihan modul dasar 2. Desa memiliki perwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD 3. Kabupaten yang menerbitkan Perbup Kewenangan Desa LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (PLATFORM LMS DAN CONTEN DEVELOPMENT Platform pembelajaran digital untuk aparatur dan lembaga desa terbentuk dan berfungsi; PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA
TERIMA KASIH