p3pdkalbar @p3pd_kalbar P3PDProvinsikalbar p3pd_kalbar EDISI APRIL 2024 B U L E T I N Media Khatulistiwa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa P3PD RMC 5 Kalimantan Barat Informasi dan Berite Tentang Desa
Edisi April 2024 Media Khatulistiwa RMC 5 Kalimantan Barat Tim Redaksi 1 Kata Pengantar 1 Peran Kelembagaan Desa Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Yang Lebih Baik 2 Peningkatan Kapasitas yangBemanfaat dan Pemacu Semangat 3 Korprov P3PD RMC 5 Kalimantan Barat TurutHadir Pada Musrenbang RKPD Tahun 2025 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 4 Korprov RMC 5 Program P3PD Hadiri Musrenbang Kecamatan Sungai Raya 5 Program P3PD Ber-Kolaborasi dan Ber-Sinergi Dengan Pemerintah dan Mitra Pembangunan Kabupaten Kubu Raya 6 Moment Pela han Ajang Diskusi Untuk Pengembangan Desa. 7 Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan. 7 Regional Management Consultant (RMC 5) Kalbar Mensosialisasikan LMS. 8 Audiensi Koorprov RRI dan TVRI Untuk Sosialisasi Program P3PD Lebih Masif. 9 Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Penanganan Pengaduan Dan Permasalahan Dengan Irban V (Inspektur Pembantu V) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat 10 Evaluasi Pelaksanaan FGD LKD/K DPMD Provinsi Kalbar Tahun 2024 11 Yukkkk berpantun…. 12
Selayang Pandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sejatera. Sebagai media informasi dan sosialisasi bagi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Provinsi Kalimantan Barat, Tim Regional Management (RMC 5) Kalimantan Barat menerbitkan Buletin dengan nama Media Khatuliswa, dimana buletin ini berisikan infomasi dan berita seputar P3PD yang dilakukan bersama Dinas PMD provinsi Kalimatan Barat. Kami menyadari bahwa dalam penerbitan bulletin ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan agar penyusunan selanjutnya menjadi lebih baik.. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sejatera. Salam Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Tim Redaksi PEMBINA: Hendra Bach ar, ST,MT Ketua Editor: Seno Budi Hartono, ST Editor : Ajang,S.Sos Heri Purwanto,ST Nurbambang Wihartono,S.Sos Khomsim Saputra,S.Kom Publikasi: Eddy Satriadi,SH Endang Yusnita,SE Yulita Sri Andayana,SH Yeni Sar ka,ST Desain: Sutambi,S.Kom Seno Budi Hartono, ST Koordinator Provinsi P3PD RMC 5 Kalbar Edisi April 2024 RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa ,
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir untuk memperkuat kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur urusannya sendiri sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengembangkan wilayahnya dengan menggali potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) hadir sebagai organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan aset desa yang memberikan nilai bagi pendapatan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis peran menganalisis peran kelembagaan Pemerintah Desa dan BUMDes dalam pembangunan Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Edisi April 2024 Peran Kelembagaan Desa Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Yang Lebih Baik Kepala Desa berperan sebagai pemain kunci yang mempunyai kepen ngan dan pengaruh yang sangat kuat baik dari segi status kekuasaan, derajat organisasi, maupun hubungan personal untuk mempengaruhi/melibatkan pemangku kepen ngan lainnya demi pengembangan Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Di mulai dari kekompakan, kerja sama yang baik, komunikasi yang baik serta par sipasi ak f lembaga desa dimana tujuan yang ingin di capai adalah sama yaitu pembangunan yang lebih baik. Begitu hal yang terjadi di Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada kucuran dana miliaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Kepala desa sebagai pemimpin desa harus dapat menerapkan fungsi manajemen sejak perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Ar nya, RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa
BPD bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan kepala desa harus senan asa bekerja sama dengan BPD dalam pembangunan desa. Salah satu peran BPD pada pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Serta faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah masyarakat, karena masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa. Edisi April 2024 Pela han Peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditujukan untuk: 1. Membangun karakter aparatur Desa mempunyai jiwa kepemimpinan (leadership) dan Kewirausahaan (entrepreneurship); 2. Memberikan Pemahaman dan keterampilan serta sikap dalam hal Kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Penyusunan Peraturan di Desa; serta 3. Mendorong peserta la h untuk melakukan ndakan dalam hal kepemimpinan yang baik, mengembangkan usaha Desa, melaksanakan 4. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan perencanaan pembangunan Desa secara par sipa f. Hasil proses pela han yang sudah di iku oleh aparatur desa di tanggal 20 September 2023 adalah Pela han Aparatur Desa (PAD) yang sangat bermanfaatkan bagi desa, nilai posi f dari dampak paska pela han yang ada pak kedes menjelaskan bahwa yang dalam proses berjalan pen ngnya pene ban asset yang terinventarisir dan teradministrasi dengan baik,lembaga yang ada di desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sudah beperan ak f, Musdes RKP sudah selesai di laksanakan dan dalam proses menuangkan dalam RKPDes, untuk PKK di dorong untuk dapat bekerja sama dengan kecamatan dan puskesmas terkait dengan kegiatan Stun ng. “Kami di ngkatan Desa memang sangat membutuhkan penguatan-penguatan lembagalembagayang ada di Desa dan sangat memo fasi kami dalam mengatur tata kelola pemerintahan yang lebih baik” tutur Kepala Desa Tebudak (Sebas anus Narang) Kekompakan dan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap kemajuan Desa yang sering kita terapkan di desa,Imbuh Kepala Desa. Peningkatan Kapasitas yang Bemanfaat dan Pemacu Semangat. RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah Desa. Untuk melakukan hal tersebut pemerintah desa terutama Desa Sibau Hulu Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu bermodalkan pengetahuan dari peningkatan kapasitas yang sudah dilakukan dan sesuai dengan Tupoksi nya. Pak kades Tri Tugastanto menambahkan sudah menrbitkan Perdes pendirian Bumdes, APBdes, sedangkan untuk Perdes terkait dengan peraturan pembukaan lokasi pengambilan kayu, akan dibahas dengan BPD dan Lembaga Adat, sehingga dapat memperoleh dana sebagai PAD. Salah satu strategi yang sudah di terapkan oleh Desa Sibau Hulu Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pengembangan BUMdes yang telah berjalan dengan usaha jual sembako, dengan nama “Ria Ambo” dan telah ada penyertaan modal dari DD serta telah berjalan. Rencana kedepan akan dilakukan dengan pengembangan penjualan voucer Listrik, pembayarandi Bank (BRI link). Edisi April 2024 Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepen ngan untuk membahas dan menyepaka langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam da ar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ngkat kecamatan. Musrenbang kecamatan kali ini berlangsung di Kecamatan Sungai Kakap bertempat di Gedung Balai pertemuan Kecamatan Sungai Kakap. Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Sungai Kakap tahun 2025 kali ini di hadiri oleh Bupa Kubu raya dan perangkat-perangkat daerah lainnya yang ada di Pemkab Kubu Raya. Muda Mahendrawan mengatakan perencanaan terkait kebutuhan yang paling mendesak dan prioritas dilakukan bersama dengan kepala desa. Korprov P3PD RMC 5 Kalimantan Barat Turut Hadir Pada Musrenbang RKPD Tahun2025 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Harapan kedepan Semoga peningkatan kapasitas yang sifatnya tatap muka dan yang dilakukan oleh pihak kementerian tetap berlanjut dan adanya peningkatan kapasitas yang di lakukan di masingmasing desa supaya dalam implementasinya dapat segera untuk di ndaklanju Imbuh Pak Kades Tri Tugastanto. RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa
Korprov RMC 5 Program P3PD Hadiri Musrenbang Kecamatan Sungai Raya Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan prioritas itu, maka penganggaran harus di pilah dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan bermafaat tinggi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Turut hadir Koordinator Provinsi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) RMC 5 Seno Budi Hartono mengatakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepen ngan untuk membahas dan menyepaka langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Pada sela-sela setelah penutupan Musrenbang Koorprov sempat berdiskusi dgn Bupa Kubu Raya untuk mendorong Pembentukan Tim Pelaksana & Sekber Kabupaten. Serta pada moment yang sama, Koorprov juga berdiskusi dengan Kadis PMD Kubu Raya tentang Pengumpulan Data Aparatur Desa di Kabupaten Kubu Raya untuk pembaharuan (Upda ng) pengelolaan data Kepala Desa dan perangkat Desa dengan tujuan untuk memas kan bahwa data yang tercatat dalam database Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tetap terkini akurat dan sesuai dengan perkembangan terbaru. Edisi April 2024 Kegiatan Musrenbang RKPD ngkat Kecamatan Sungai Raya 2025 dibuka langsung oleh Bupa Kubu Raya Muda Mahendrawan, di Aula Kantor Camat Sungai Raya, Kamis (1/2/2024). Dalam sambutannya Bupa Muda Mahendrawan mengatakan dalam dirinya berterima kasih karena Musrenbang RKPD tahun 2025 ini bisa dilakukan awal pada Januari. Untuk tahun kedepannya, layanan-layanan seper kesehatan, UMKM, perizinan, jaminan sosial yang sudah dirasakan harus meningkat lagi. Hal senada disampaikan oleh Camat Sungai Raya Ikhsan. S, bahwa pada Musrenbang ini sudah dilakukan musyawarah atau Pra-Musrenbang dan menghasilkan beberapa poin priorits, untuk tahun anggaran 2024 ini diharapkan semua Desa dapat menghasilkan kegiatan dari Musrenbang yang sebelumnya begitu juga di tahun 2025 nan . Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam, Wakil Ketua III DPRD Kubu Raya Suharso, Ketua TP PKK Kubu Raya, Ketua GOW Kubu Raya, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Korprov RMC 5 P3PD Kalbar dan tamu undangan lainnya. RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa
Dalam rangka integrasi program kegiatan dan peningkatan kolaborasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Mitra Pembangunan dalam pengelolaan Sumber daya yang ada. Kegiatan ini di hadiri berbagai unsur di antaranya Unsur Pemerintah,unsur Satuan Kerja dan Unsur NGO/CSO/Private Sektor yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) turut hadir dalam rapat koordinasi yang di lakukan pada tanggal 01 februari 2024 bertempat Ruang Rapat Bupati Kubu Raya. Pada kesempatan ini Program P3PD yang di Wakili oleh TA. Behavior Change Spc di berikan kesempatan untuk menyampaikan tentang Program P3PD secara umum serta capaian kegiatan yang sudah di lakukan terutama di lokasi Kabupaten Kubu Raya. “Capaian peningkatan kapasitas dilakukan oleh program P3PD khusunya Kabupaten Kubu Raya tahun 2o23 sangat memuaskan dimana dari 107 desa yang di undang ada 106 desa yang hadir (99%), sedangkan dari 428 peserta yang yang di rencanakan dengan realisasi peserta hadir sebanyak 401 peserta sekitar (94%) ngkat kehadiran” Bappeda melalui Kepala Bidang ESIW Bappeda Litbang Kabuputen Kubu Raya Herbino Utoyo,S.Hut menyampaikan salah satu tujuan rapat koordinasi adalah melakukan Kompilasi data kegiatan dari mitra pembangunan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Edisi April 2024 Dan meng-apresiasi dengan adanya peningkatan kapasitas yang sudah dilakukan dan besar haparan SDM desa dapat meningkat dalam pengelolaan pemerintah desa serta trampil dalam pengelolaan keuangan Desa khususnya Kabupaten Kubu Raya. Program P3PD Ber-Kolaborasi dan Ber-Sinergi Dengan Pemerintah dan Mitra Pembangunan Kabupaten Kubu Raya RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa
Momentum monitoring dan evaluasi paska pela han tatap muka di desa Sepok Laut, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya dimana tujuannya adalah untuk menindaklanju hasil pela han serta rencana kegiatan yang sudah dilakukan. Ada beberapa hal yang di temui di antara nya Materi telah diberikan dengan baik, sehingga menambah wawasan dan bisa bertukar pikiran atau diskusi dengan desa lainnya, sehingga menambah pengetahuan peserta pela han, selain pelaksanaan pela han tatap muka yang sudah dilakukan oleh program P3PD untuk Kaur-Kasi dan BPD desa Sepok Laut sudah mendapatkan pela han dari Dinas Pemdes Kabupaten Kubu Raya. Menurut Pak Kades Sepuk Laut Muhamad Aly , Saat pela han tatap muka kami selaku kades atau peserta juga menjadi moment buat kamisebagai ajang diskusi atau tukar pikiran untuk pengembangan desa kami, Harapan kami kedepan jika ada peningkatan kapasitas dari Program P3PD desa kami dapat di libatkan kembali imbuhnya Edisi April 2024 Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya. Metode pela han tatap muka dan pendampingan secara langsung melalui kegiatan monitoring/pemantauan dan evaluasi hasil pela han tatap muka yang sudah di lakukan. Hasil pemantauan ini yaitu Pemerintah Desa sudah mendorong peran kelembagaan desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan Desa yang lebih baik dengan Struktur Kelembagaan Desa, baik kelembagaan desa dan kelembagaankelembagaan yang ada di desa tertata dengan baik Selain itu PKK dan Posyandu sudah melakukan kegiatan yang terkait dengan penurunan angka stun ng di Desa dalam mencegah Stunting di ngkat desa Mekar Sari Memberikan dan penyaluran PMT (Pemberian Makanan Tambahan),Posyandu Remaja,USG Gra s dengan mendatang dokter dari luar serta kerlibatan Posyandu dalam pembangunan Desa dengan memberikan penyuluhan pembinaan keluarga balita, terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Desa dengan adanya absensi pertemuan pembahasahan perencanaan pembangunan desa. Harapan besar masyarakat khususnya lembaga desa yang ada di desa mekar sari bentuk peningkatan kapasitas masyarakat bukan hanya satu kali di lakukan tetapi peningkatan kapasitas di lakukan secara berkelanjutan pada masing-masing desa. Moment Pela han Ajang Diskusi Untuk Pengembangan Desa. Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan. RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengembangkan konsep Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) berbasis Learning Management System (LMS). LMS berfungsi sebagai media fasilitasi berbagai kegiatan pela han atau pengembangan kompetensi berbasis elektronik Serta sebagai sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pela han bagi aparatur desa selain itu LMS juga untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, pengembangan kapasitas, pengelolaan konten atau modul digital, dan untuk menyampaikan program pembelajaran yang efisien dalam rangka meningkatkan kompetensi in dari pengguna. LMS P3PD terdapat 2 versi, yakni mobile (android) dan web selanjutnya akan digunakan dalam pela han Master of Trainer (MOT) dan Training of Trainer (ToT) yang diagendakan pada bulan Agustus 2024 mendatang. Dengan begitu, LMS bisa siap digunakan end-user level Desa pada bulan Oktober 2024, di mana rencananya akan dilakukan pilot project pada 130 Kabupaten se-Idonesia. Hal ini sesuai dengan Key Performance Indicators (KPI) bahwa pla orm LMS bisa beroperasi dengan baik pada tahun 2024 ini.Dalam LMS P3PD ini nan nya ada 2 jenis pela han, yakni Pembelajaran Mandiri (KMS) non ser fikat dan Pela han Berser fikat, yang keduanya memiliki 3 jenjang pela han: level in /dasar, level lanjut, dan level tema k. Namun perlu diperha kan bahwa pela han berbasis LMS ini juga masih membutuhkan dampingan oleh Pela h, yang mana dalam 1 kelas minimalnya ada 1 pelatih yang mengampu kelas tersebut. Edisi April 2024 Selain beberapa hal diatas yang sangat pen ng untuk pembelajaran digital pada tahapan awal adalah Infrastruktur penunjang pembelajaran Online Pla orm LMS,ketersediaan jaringan internet yang baik pada pengguna LMS,persiapan SDM untuk pengoperasian LMS. Tenaga Ahli Digital Online and Learnig (DOL) RMC 5 Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan “Ketersedian infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dimana Pla orm LMS ini mendukung pembelajaran mandiri serba cepat, pembelajaran campuran yang dipimpin oleh pela h dan pembelajaran secara virtual, pembelajaran jarak jauh dan juga pembelajaran offline di area di mana akses internet terbatas atau dak tersedia” Regional Management Consultant (RMC 5) Kalbar Mensosialisasikan LMS. RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa
P3PD RMC-V Kalbar_ Rencana Sosialisasi Program P3PD melalui Media local RRI dan TVRI Dimana kita ketahui bersama Sosialisasi merupakan Langkah awal yang sangat strategis dalam pelaksanaan P3PD lebih Masif. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Provinsi Kalimantan Barat tak terasa hampir berumur 1 Tahun di Bulan April 2024. Sampai dengan sekarang, Sosialisasi Provinsi maupun Sosialisasi Kabupaten belum dapat dilakukan secara maksimal dilaksanakan. Dimana kita ketahui bersama Sosialisasi merupakan Langkah awal yang sangat strategis dalam pelaksanaan P3PD. Edisi April 2024 Audiensi Koorprov RRI dan TVRI Untuk Sosialisasi Program P3PD Lebih Masif Tahun 2023 lalu, dengan segala keterbatasan memang tak mungkin melaksanakan Sosialisasi karena waktu yang sangat terbatas dimana sudah lansung dilaksanakannya Pela han Tatap Muka. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dilakukan Sosialisasi Provinsi sampai ngkat kabupaten dilakukan dengan secara pararel oleh RMC Supaya Sosialisasi lebih masih ddan tersebarluaskan ke berbagai elemen, dibutuhkan dobrakan/percepatan untuk menggantikan Sosialisasi Provinsi. Dobrakan ini dilakukan dengan menghubungi RRI maupun TVRI sebagai Lembaga / Media Penyiaran yang menjangkau seluruh Kabupaten di Prov. Kalimantan Barat. v Alhamdulillah……Kunjungan dan Silaturrahmi dengan RRI maupun TVRI mendapat sambutan yang baik. Di RRI, Koorprov diterima Bp. Mustofa / Deden selaku Kabid Layanan & Pengembangan Usaha RRI Stasiun Pon anak & Ibu Maryani selaku Koordinator Bidang Siaran RRI Stasiun Pon anak. Insya Alah dijanjikan slot pada Acara Membangun Desa se ap Bulannya. Di TVRI, Koorprov diterima Bp. Ahmad Fauzi Kasubag. TU Stasiun TVRI mewakili Ibu Deasy Indriani selaku Kepala Stasiun yang berhalangan hadir karena ada Tugas ke Luar Kota dan Bp. Arman selaku Kabag. Pemberitaan. Insyaa Allah juga dijanjikan 1 slot pada se ap Selasa / Rabu se ap Bulannya. Terima kasih kepada RRI dan TVRI yang sekiranya nan bisa membantu P3PD dalam penyebarluasan Program karena harusnya se ap Instansi yang masuk Dapur Rekaman RRI / TVRI harus membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tapi untuk P3PD, RRI / TVRI memberikan pengecualian karena ingin ikut mensukseskan se ap Program Pemerintah. RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa
TA. Complain Handling Spc Berkoordinasi dengan Irban V (inspektur pembantu V) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Bersama bapak Astar, Akil dan Simon Yudi. Irban V dalam pelaksanaannya mencakup penanganan pengaduan dan audit inves ga f, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan lain sebagainya.. Adapun tujuan dilakukannya koordinasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan penanganan pengaduan dan permasalahan. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap kualitas Pengelolaan Keuangan Desa secara Transparan dan Akuntabel, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes pada tahun 2015. Siswaskeudes merupakan aplikasi Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa bagi APIP Kabupaten/Kota. Pada dasarnnya Inspektorat Provinsi dak melakukan audit tetapi melakukan pemantauan terkait realisasi dana transfer DD, ADD dan Dana Bagi Hasil. Yang menjadi pantauan terkait penyaluran, kendala dan permasalahan. Pemantauan juga dilakukan kepada Inspektorat kabupaten yang sudah atau belum melakukan pemeriksaan kepada desa-desa. Kewenangan dak langsung ke desa kecuali adanya pengaduan yang ditujukan kepada Inspektorat provinsi sesuai mekanisme dan prosedur Edisi April 2024 Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Penanganan Pengaduan Dan Permasalahan Dengan Irban V (Inspektur Pembantu V) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Ada banyak Layanan pengaduan yang dikelola yakni : Dan juga adanya regulasi serta adanya SOP=SOP yang mengatur dalam penanganan pengaduan. RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Tahun 2024 oleh Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat telah selesai dilaksanakan pada tanggal 4 sd 6 Maret 2024 di Hotel Harris Pon anak, dengan Agenda Pembahasan: 1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa di Provinsi Kalimantan Barat 2. Strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Keterlibatan PKK Dalam Pembangunan Desa 4. Peran Posyandu dalam Pengentasan Stun ng 5. Sinergi Pendampingan Desa Dalam Pendataan LKD di Kalbar. Pada Agenda kali ini untuk mengevaluasi dan ndak lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut Rapat Evaluasi ini di hadiri oleh : Sekretaris, Kabid Pemerintahan Masyarakat Desa, Kabid Penataan dan Kerja Sama Desa dan Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksana Bidang P2MD Dinas PMD Prov Kalbar, Perwakilan TAPM P3MD Provinsi Kalbar dan Perwakilan RMC V P3PD Kalbar. Dari Tingkat kehadiran Desa yang di undang dari 80 Desa 65 desa yang hadir, untuk strategi kedepan agar Tingkat kehadiran dari Desa dapat maksimal melalui Dinas DPMD Kabupaten, termasuk menentukan desa mana yang akan di undang. Dengan Pelibatan Dinas Kesehatan dan PKK Provinsi sebagai narasumber merupakan suatu Edisi April 2024 Evaluasi Pelaksanaan FGD LKD/K DPMD Provinsi Kalbar Tahun 2024 bentuk kerja sama yang baik, dan hal ini mendapat respon yang sangat baik dari pengurus PKK Provinsi karena pelibatan ini dapat memberikan informasi lansung dan akurat terhadap isu dan program untuk PKK dan Posyandu. Untuk ndak lanjut pendataan LKD dari Link yang telah diberikan telah lumayan banyak data yang masuk dan masih 2 kabupaten yang belum menindak lanju nya dan data ini akan terus dipantau perkembangannya. Untuk langkah secara formal akan dikeluarkan surat dari Gubernur Kalbar untuk menindak lanju pendataan LKD ini kepada Perangkat Kerja di Kabupaten. Untuk Regulasi Desa (Perdes) terkait LKD LAD akan dibahas Kembali bersama bidang Pemerintahan Desa, untuk sementara templet Perdes yang untuk pembahasan telah diselesai dibuat, dan referensi lainnya dapat menggunakan contoh Perbup LKD dari Kabupaten Sambas RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa
Edisi April 2024 RMC 5 Kalimantan Barat Media Khatulistiwa Pergi ke Kota membeli Makanan, Makanan dibeli untuk Acara Pesta. Mari jadikan Desa Pilar Utama Pembangunan, Agar Hasil Pembangunan makin Adil & Merata. Belajar Pemberdayaan dari Masa ke Masa, Haruslah Tekundan selalu Giat. P3PD hadir memperkuat Kualitas Aparatur Desa, Agar Belanja Desa semakin Tepatdan Bermanfaat Yuk Berpantun