Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan XI K U R I K U L U M M E R D E K A
2Unit 2 Hubungan Antarregulasi Hierarki dan Hubungan Antarregulasi Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Contoh Kasus Hierarki dan Hubungan Antarregulasi Regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antarperaturan. Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan, yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara. Jadi, antarperaturan atau UU itu selain menunjukkan hierarki, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, juga harus "harmonis" dan memiliki korelasi yang positif. Sekadar contoh, untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi, antarperaturan yang serasi, dapat diamati pada kasus otonomi daerah. Mungkin kalian tidak sadar atau heran, mengapa sekarang banyak bermunculan tempat-tempat wisata baru di berbagai daerah. Mengapa juga setiap daerah terlihat memiliki ciri atau kekhasan masing-masing? Ini semua terjadi setelah pemerintah menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah, sejak saat itu hingga kini, diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah masing-masing, tetapi hanus tetap memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain. Berikut ini kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3Contoh Kasus Hierarki dan Hubungan Antarregulasi KASUS 1: UUD DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) Dalam sistem hukum Indonesia, UUD adalah hukum tertinggi yang mengatur dasar-dasar negara. Contoh hubungan antarregulasi dalam kasus ini adalah ketika pemerintah ingin mengeluarkan peraturan yang lebih rinci tentang pajak. Mereka harus membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang harus sesuai dengan UUD. PP ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UUD. KASUS 2: UU DAN PERATURAN DAERAH (PERDA) Di tingkat provinsi atau kabupaten, ada peraturan daerah yang disebut Perda. Contoh hierarki dalam kasus ini adalah ketika sebuah Perda yang dibuat di tingkat kabupaten harus sesuai dengan Undang-Undang yang ada di tingkat nasional. Misalnya, jika ada Undang-Undang tentang perlindungan lingkungan, maka Perda di tingkat kabupaten tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. KASUS 3: PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Pemerintah seringkali mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Misalnya, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan tentang standar keamanan pangan. Dalam hierarki ini, peraturan ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.
4Contoh Kasus Hierarki dan Hubungan Antarregulasi KASUS 4: KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bertugas memeriksa konstitusionalitas undang-undang dan peraturan. Jika ada sengketa tentang apakah suatu undang-undang sesuai dengan Konstitusi, MK akan membuat putusan. Putusan MK menjadi bagian dari hukum dan harus dihormati oleh semua lembaga dan individu. Ini menunjukkan hubungan antarregulasi antara Konstitusi dan keputusan MK R A N G K U M A N Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
5Contoh Kasus Hierarki dan Hubungan Antarregulasi R A N G K U M A N Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama. Sekolah atau lembaga pendidikan model apa pun, hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat, yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk dari sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma. Hierarki dan hubungan antarregulasi dalam sistem hukum membantu menjaga konsistensi dan integritas hukum serta memastikan bahwa peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh berbagai lembaga pemerintah tidak saling bertentangan atau melanggar hak-hak dasar warga negara. Hal ini mendukung tatanan hukum yang kuat dalam suatu negara.