RKBMN 2022

Halaman 69/73

NAMA BARANG JML USULAN KETERANGAN
Station Wagon UNIT/BID. LUAS

Station Wagon 3 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
Station Wagon sudah memenuhi
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah kebutuhan)

Station Wagon 2 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
Bangunan Gedung Kantor Permanen sudah memenuhi
kebutuhan)
Rumah Negara Golongan II Tipe B
Permanen 2 0 Tidak disetujui (hasil
Rumah Negara Golongan II Tipe C reviu Bawas MA)
Permanen
Station Wagon 1 5.000 Tidak disetujui oleh
Kantor Pusat
Mahkamah Agung
dalam forum
penelaahan

3 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

1 2.000 Tidak disetujui oleh
Kantor Pusat
Mahkamah Agung
dalam forum
penelaahan

2 240 Tidak ada dokumen
pembahasan dengan
Kementerian/Dinas
(PUPR)

10 700 Tidak ada dokumen
pembahasan dengan
Kementerian/Dinas
(PUPR)

1 0 Tidak disetujui (hasil
reviu Bawas MA)

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE
BARANG

651 005013100652130000KD PENGADILAN AGAMA TILAMUTA 3020101003 S

652 005013100652130000KD PENGADILAN AGAMA TILAMUTA 3020101003 S

653 005013100670184000KD PENGADILAN NEGERI MARISA 3020101003 S
654 005013100682185000KD PENGADILAN AGAMA MARISA 3020101003 S

655 005013200098881000KD PN TANJUNGPINANG 3020101003 S

656 005013200402148000KD PA TANJUNGPINANG 3020101003 S

657 005013200402148000KD PA TANJUNGPINANG 4010101001 B
3020101003 S
658 005013200402160000KD PENGADILAN AGAMA TANJUNG
BALAI KARIMUN

659 005013200547699000KD PENGADILAN AGAMA BATAM 3020101002 J

Halaman 70/73

NAMA BARANG JML USULAN KETERANGAN
Station Wagon UNIT/BID. LUAS
Station Wagon
Station Wagon 1 0 Optimalisasi existing
Station Wagon BMN (BMN existing
Station Wagon sudah memenuhi
Station Wagon kebutuhan)
Bangunan Gedung Kantor Permanen
Station Wagon 2 0 Optimalisasi existing
Jeep BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

2 0 Tidak disetujui (hasil
reviu Bawas MA)

2 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

4 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

2 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

1 15 Tidak disetujui (hasil
reviu Bawas MA)

2 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

1 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE
BARANG
660 005013200614670000KD PENGADILAN AGAMA NATUNA
3020101003 S

661 005013200663005000KD PENGADILAN NEGERI TANJUNG 3020101003 S
BALAI KARIMUN 3020101003 S

662 005013300400075000KD PENGADILAN NEGERI SORONG

663 005013300401933000KD PENGADILAN NEGERI KAIMANA 2010104001 T
664 005013300401933000KD PENGADILAN NEGERI KAIMANA 3020101003 S

665 005013300401933000KD PENGADILAN NEGERI KAIMANA 4010101001 B
666 005013300402882000KD PENGADILAN AGAMA SORONG 3020101003 S

667 005013300402902000KD PENGADILAN AGAMA FAKFAK 3020101003 S

668 005013300402902000KD PENGADILAN AGAMA FAKFAK 4010202007 R
P

669 005013400099638000KD PENGADILAN NEGERI MAMUJU 3020101003 S

Halaman 71/73

NAMA BARANG JML USULAN KETERANGAN
Station Wagon UNIT/BID. LUAS

Station Wagon 2 0 Optimalisasi existing
Station Wagon BMN (BMN existing
sudah memenuhi
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah kebutuhan)
Station Wagon
1 0 Tidak disetujui (hasil
Bangunan Gedung Kantor Permanen reviu Bawas MA)
Station Wagon
1 0 Optimalisasi existing
Station Wagon BMN (BMN existing
sudah memenuhi
Rumah Negara Golongan II Tipe C kebutuhan)
Permanen
Station Wagon 1 10.000 Tidak ada
penghitungan SBSK

1 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

1 2.439 Tidak ada
penghitungan SBSK

2 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

3 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

6 270 Tidak ada dokumen
pembahasan dengan
Kementerian/Dinas
(PUPR)

1 0 Tidak disetujui (hasil
reviu Bawas MA)

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE
BARANG
670 005013400307630000KD PENGADILAN AGAMA POLEWALI
3020101003 S

671 005013400307644000KD PENGADILAN AGAMA MAJENE 3020101003 S
3020101003 S
672 005013400681422000KD PENGADILAN NEGERI
PASANGKAYU

673 005013500099272000KD PENGADILAN NEGERI TARAKAN 3020101003 S

674 005013500099272000KD PENGADILAN NEGERI TARAKAN 4010101001 B

675 005013500099272000KD PENGADILAN NEGERI TARAKAN 4010201007 R
P

676 005013500402675000KD PENGADILAN AGAMA TARAKAN 3020101003 S

677 005013500417657000KD Pengadilan Agama Tanjung Selor 3020101003 S

678 005013500417657000KD Pengadilan Agama Tanjung Selor 3020101003 S

Halaman 72/73

NAMA BARANG JML USULAN KETERANGAN
Station Wagon UNIT/BID. LUAS

Station Wagon 1 0 Optimalisasi existing
Station Wagon BMN (BMN existing
sudah memenuhi
Station Wagon kebutuhan)

Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 0 Tidak disetujui (hasil
reviu Bawas MA)
Rumah Negara Golongan I Tipe C
Permanen 1 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
Station Wagon sudah memenuhi
Station Wagon kebutuhan)

Station Wagon 1 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

1 313 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan

6 420 Tidak dilengkapi
dokumen pembahasan
dengan
Kementerian/Dinas
(PUPR)

2 0 Tidak disetujui (hasil
reviu Bawas MA)

1 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

1 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE
BARANG

679 005013500417704000KD PENGADILAN NEGERI MALINAU 3020101999 K
680 005013500417704000KD PENGADILAN NEGERI MALINAU 4010101001 L
681 005013500417704000KD PENGADILAN NEGERI MALINAU
B

4010201007 R
P

682 005013500417722000KD PENGADILAN NEGERI TANJUNG 3020101003 S
SELOR 3020101003 S

683 005013500477270000KD Pengadilan Negeri Nunukan

684 005013500682295000KD PENGADILAN AGAMA NUNUKAN 3020101003 S

Halaman 73/73

NAMA BARANG JML USULAN KETERANGAN
UNIT/BID. LUAS
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Lainnya 2 0 Tidak disetujui (hasil
Bangunan Gedung Kantor Permanen reviu Bawas MA)
Rumah Negara Golongan I Tipe C
Permanen 1 1.538 Tidak disetujui (hasil
reviu Bawas MA)
Station Wagon
Station Wagon 2 140 Tidak ada dokumen
Station Wagon pembahasan dengan
Kementerian/Dinas
(PUPR)

1 0 Tidak disetujui (hasil
reviu Bawas MA)

1 0 Tidak disetujui (hasil
reviu Bawas MA)

4 0 Optimalisasi existing
BMN (BMN existing
sudah memenuhi
kebutuhan)

Jakarta, November 2020
Kepala Subdirektorat BMN I

Tunggul Yunianto

RINCIAN HASIL PENELAAHAN RKBMN UN
YANG TIDAK DISETUJ

BADAN PEMERIKSA KEUA
TAHUN 2022

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG
1 005010300097872000KD PENGADILAN NEGERI 3020102003 Mini Bus ( Penu
BATANG Kebawah )
3020101001
2 005010400400342000KD PENGADILAN TINGGI Sedan
YOGYAKARTA

3 005010400400342000KD PENGADILAN TINGGI 3020101002 Jeep
YOGYAKARTA

4 005010400400342000KD PENGADILAN TINGGI 3020101003 Station Wagon
YOGYAKARTA

5 005010400547657000KD PENGADILAN TINGGI 3020101001 Sedan
AGAMA YOGYAKARTA

6 005010400547657000KD PENGADILAN TINGGI 3020101003 Station Wagon
AGAMA YOGYAKARTA

7 005010400547657000KD PENGADILAN TINGGI 3020102003 Mini Bus ( Penu
AGAMA YOGYAKARTA 3020102003 Kebawah )
3020101003
8 005010500098256000KD PENGADILAN NEGERI Mini Bus ( Penu
TULUNGAGUNG Kebawah )

9 005010500098303000KD PENGADILAN NEGERI Station Wagon
PROBOLINGGO

10 005010500401472000KD PENGADILAN AGAMA 3020101003 Station Wagon
LUMAJANG

11 005010500401520000KD PENGADILAN AGAMA 3020104001 Sepeda Motor
PACITAN (01)

12 005010500401520000KD PENGADILAN AGAMA 3020104001 Sepeda Motor
PACITAN (01)

NTUK PEMELIHARAAN
JUI
ANGAN

Halaman 1/13

A BARANG NO KONDISI KUANTITAS USULAN KETERANGAN
umpang 14 Orang ASET BB
BT-1 BB UNIT/BID LUAS Tidak dilengkapi dengan
umpang 14 Orang BT-1 BB 1 0 dokumen
umpang 14 Orang BT-1 BB penganggaran/pengadaan
BT-1 BB 10 Tidak dilengkapi dengan
BT-1 BB dokumen
BT-1 BB 10 penganggaran/pengadaan
BT-1 BB Tidak dilengkapi dengan
BT-1 BB 10 dokumen
BT-1 BB penganggaran/pengadaan
BT-1 BB 10 Tidak dilengkapi dengan
BT-1 BB dokumen
BT-2 10 penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
10 dokumen
penganggaran/pengadaan
10 Tidak dilengkapi dengan
dokumen
10 penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
10 dokumen
penganggaran/pengadaan
10 Tidak dilengkapi dengan
dokumen
10 penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG Sepeda Motor
13 005010500401520000KD PENGADILAN AGAMA
PACITAN (01) 3020104001

13 005010500401520000KD PENGADILAN AGAMA 3020104001 Sepeda Motor
PACITAN (01)

14 005010600098544000KD PENGADILAN NEGERI 3020102003 Mini Bus ( Penu
BLANGKEJEREN 3020102003 Kebawah )
3050104007
15 005010600098544000KD PENGADILAN NEGERI Mini Bus ( Penu
BLANGKEJEREN Kebawah )

16 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI Brandkas
KUTACANE

17 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050104007 Brandkas
KUTACANE

18 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

19 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

20 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

21 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

Halaman 2/13

NO KUANTITAS USULAN
ASET
A BARANG BT-3 KONDISI UNIT/BID LUAS KETERANGAN
BT-3 BB 1 0
umpang 14 Orang BT-1 BB Tidak dilengkapi dengan
umpang 14 Orang BT-2 BB 10 dokumen
BT-1 BB penganggaran/pengadaan
a Control Television BB 10 Tidak dilengkapi dengan
a Control Television BT-2 dokumen
a Control Television BB 10 penganggaran/pengadaan
a Control Television BT-1 Tidak dilengkapi dengan
BB 10 dokumen
BT-2 penganggaran/pengadaan
BB 10 Tidak dilengkapi dengan
BT-3 dokumen
BB 10 penganggaran/pengadaan
BT-4 Tidak disetujui oleh
BB 10 Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
10 (berdasarkan laporan hasil
reviu).
10 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG
22 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI CCTV - Camera
KUTACANE 3050105007 System

23 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

24 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

25 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

26 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

27 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

28 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

29 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

Halaman 3/13

NO KUANTITAS USULAN
ASET
A BARANG BT-5 KONDISI UNIT/BID LUAS KETERANGAN
a Control Television BB 1
a Control Television BT-6 BB 1 0 Tidak disetujui oleh
a Control Television BB 1
a Control Television BT-7 BB 1 Badan Pengawasan
a Control Television BB 1
a Control Television BT-8 BB 1 Mahkamah Agung
a Control Television BB 1
a Control Television BT-9 BB 1 (berdasarkan laporan hasil

BT-10 reviu).

BT-11 0 Tidak disetujui oleh

BT-12 Badan Pengawasan

Mahkamah Agung

(berdasarkan laporan hasil

reviu).

0 Tidak disetujui oleh

Badan Pengawasan

Mahkamah Agung

(berdasarkan laporan hasil

reviu).

0 Tidak disetujui oleh

Badan Pengawasan

Mahkamah Agung

(berdasarkan laporan hasil

reviu).

0 Tidak disetujui oleh

Badan Pengawasan

Mahkamah Agung

(berdasarkan laporan hasil

reviu).

0 Tidak disetujui oleh

Badan Pengawasan

Mahkamah Agung

(berdasarkan laporan hasil

reviu).

0 Tidak disetujui oleh

Badan Pengawasan

Mahkamah Agung

(berdasarkan laporan hasil

reviu).

0 Tidak disetujui oleh

Badan Pengawasan

Mahkamah Agung

(berdasarkan laporan hasil

reviu).

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG
30 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI CCTV - Camera
KUTACANE 3050105007 System

31 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

32 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

33 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

34 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

35 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

36 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

37 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050105007 CCTV - Camera
KUTACANE System

Halaman 4/13

NO KUANTITAS USULAN
ASET
A BARANG BT-13 KONDISI UNIT/BID LUAS KETERANGAN
a Control Television BB 1 0
a Control Television BT-14 BB Tidak disetujui oleh
a Control Television BB 10 Badan Pengawasan
a Control Television BT-15 BB Mahkamah Agung
a Control Television BB 10 (berdasarkan laporan hasil
a Control Television BT-16 BB reviu).
a Control Television BB 10 Tidak disetujui oleh
a Control Television BT-17 BB Badan Pengawasan
10 Mahkamah Agung
BT-18 (berdasarkan laporan hasil
10 reviu).
BT-19 Tidak disetujui oleh
10 Badan Pengawasan
BT-20 Mahkamah Agung
10 (berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG A.C. Window
38 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI
KUTACANE 3050204003

39 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050204003 A.C. Window
KUTACANE

40 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050204003 A.C. Window
KUTACANE

41 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050204003 A.C. Window
KUTACANE

42 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050206002 Televisi
KUTACANE

43 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3050206002 Televisi
KUTACANE

44 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3060101048 Uninterruptible
KUTACANE

45 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3060101048 Uninterruptible
KUTACANE

Halaman 5/13

NO KUANTITAS USULAN
ASET
A BARANG KONDISI UNIT/BID LUAS KETERANGAN
BT-1 BB 1 0
Power Supply (UPS) Tidak disetujui oleh
Power Supply (UPS) BT-2 BB 10 Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
BT-3 BB 10 (berdasarkan laporan hasil
reviu).
BT-4 BB 10 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
BT-1 BB 10 Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
BT-2 BB 10 reviu).
Tidak disetujui oleh
BT-1 BB 10 Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
BT-2 BB 10 (berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG Uninterruptible
46 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI
KUTACANE 3060101048

47 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3060101048 Uninterruptible
KUTACANE

48 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3060101048 Uninterruptible
KUTACANE

49 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3060101048 Uninterruptible
KUTACANE

50 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3060101048 Uninterruptible
KUTACANE

51 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3060101048 Uninterruptible
KUTACANE

52 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100101999 Komputer Jaring
KUTACANE

53 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

Halaman 6/13

NO KUANTITAS USULAN KETERANGAN
ASET
A BARANG KONDISI UNIT/BID LUAS
Power Supply (UPS) BT-3 BB 1
Power Supply (UPS) 1 0 Tidak disetujui oleh
Power Supply (UPS) BT-4 BB 1 Badan Pengawasan
Power Supply (UPS) 1 Mahkamah Agung
Power Supply (UPS) BT-5 BB 1 (berdasarkan laporan hasil
Power Supply (UPS) 1 reviu).
gan Lainnya BT-6 BB 1
1 0 Tidak disetujui oleh
BT-7 BB Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
BT-8 BB (berdasarkan laporan hasil
reviu).
BT-1 BB
0 Tidak disetujui oleh
BT-1 BB Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG P.C Unit
54 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI
KUTACANE 3100102001

55 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

56 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

57 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

58 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

59 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

60 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

61 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

Halaman 7/13

NO KUANTITAS USULAN KETERANGAN
ASET
A BARANG BT-2 KONDISI UNIT/BID LUAS
BB 1
BT-3 BB 1 0 Tidak disetujui oleh
BB 1 Badan Pengawasan
BT-4 BB 1 Mahkamah Agung
BB 1 (berdasarkan laporan hasil
BT-5 BB 1 reviu).
BB 1
BT-6 BB 1 0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
BT-7 Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
BT-8 reviu).

BT-9 0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

0 Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG P.C Unit
62 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI
KUTACANE 3100102001

63 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

64 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

65 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

66 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102001 P.C Unit
KUTACANE

67 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102002 Lap Top
KUTACANE

68 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102002 Lap Top
KUTACANE

69 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102002 Lap Top
KUTACANE

Halaman 8/13

NO KUANTITAS USULAN
ASET
A BARANG BT-10 KONDISI UNIT/BID LUAS KETERANGAN
BB 1 0
BT-11 BB Tidak disetujui oleh
BB 10 Badan Pengawasan
BT-12 BB Mahkamah Agung
BB 10 (berdasarkan laporan hasil
BT-13 BB reviu).
BB 10 Tidak disetujui oleh
BT-14 BB Badan Pengawasan
10 Mahkamah Agung
BT-1 (berdasarkan laporan hasil
10 reviu).
BT-2 Tidak disetujui oleh
10 Badan Pengawasan
BT-3 Mahkamah Agung
10 (berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG Lap Top
70 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI
KUTACANE 3100102002

71 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102002 Lap Top
KUTACANE

72 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102002 Lap Top
KUTACANE

73 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100102002 Lap Top
KUTACANE

74 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100203004 Scanner (Peralat
KUTACANE Komputer)

75 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100203017 External/ Portab
KUTACANE

76 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204001 Server
KUTACANE

77 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204001 Server
KUTACANE

Halaman 9/13

NO KUANTITAS USULAN KETERANGAN
ASET
A BARANG BT-4 KONDISI UNIT/BID LUAS Tidak disetujui oleh
BB 1 0 Badan Pengawasan
tan Personal BT-5 BB Mahkamah Agung
ble Hardisk BB 10 (berdasarkan laporan hasil
BT-6 BB reviu).
BB 10 Tidak disetujui oleh
BT-7 BB Badan Pengawasan
BB 10 Mahkamah Agung
BT-1 BB (berdasarkan laporan hasil
10 reviu).
BT-1
10 Tidak disetujui oleh
BT-1 Badan Pengawasan
10 Mahkamah Agung
BT-2 (berdasarkan laporan hasil
10 reviu).

Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG Server
78 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI
KUTACANE 3100204001

79 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204002 Router
KUTACANE

80 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204002 Router
KUTACANE

81 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204002 Router
KUTACANE

82 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204002 Router
KUTACANE

83 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204002 Router
KUTACANE

84 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204002 Router
KUTACANE

85 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204002 Router
KUTACANE

Halaman 10/13

NO KUANTITAS USULAN KETERANGAN
ASET
A BARANG BT-3 KONDISI UNIT/BID LUAS
BB 1 0
BT-1 BB Tidak disetujui oleh
BB 10 Badan Pengawasan
BT-2 BB Mahkamah Agung
BB 10 (berdasarkan laporan hasil
BT-3 BB reviu).
BB 10 Tidak disetujui oleh
BT-4 BB Badan Pengawasan
10 Mahkamah Agung
BT-5 (berdasarkan laporan hasil
10 reviu).
BT-6
10 Tidak disetujui oleh
BT-7 Badan Pengawasan
10 Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak disetujui oleh
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung
(berdasarkan laporan hasil
reviu).

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG Router
86 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI
KUTACANE 3100204002

87 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204002 Router
KUTACANE

88 005010600098551000KD PENGADILAN NEGERI 3100204014 Rak Server
KUTACANE

89 005010600401642000KD MAHKAMAH SYAR IYAH 3020102003 Mini Bus ( Penu
LHOKSUKON 3020102003 Kebawah )
3060347002
90 005010600401709000KD MAHKAMAH SYAR IYAH Mini Bus ( Penu
BLANGKEJEREN Kebawah )

91 005010700401792000KD PENGADILAN AGAMA Genset
KABANJAHE
3020102003 Mini Bus ( Penu
92 005011000477368000KD PENGADILAN NEGERI 3020102003 Kebawah )
TEBO 3020102003
3020102003 Mini Bus ( Penu
93 005011100098991000KD PENGADILAN NEGERI 3020101003 Kebawah )
MUARA ENIM
Mini Bus ( Penu
94 005011100098991000KD PENGADILAN NEGERI Kebawah )
MUARA ENIM
Mini Bus ( Penu
95 005011100098991000KD PENGADILAN NEGERI Kebawah )
MUARA ENIM
Station Wagon
96 005011100401944000KD PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA 3020101003 Station Wagon

97 005011100401949000KD PENGADILAN AGAMA
PRABUMULIH

Halaman 11/13

NO KUANTITAS USULAN
ASET
A BARANG BT-8 KONDISI UNIT/BID LUAS KETERANGAN
BB 1 0
umpang 14 Orang BT-9 Tidak disetujui oleh
umpang 14 Orang BB 10 Badan Pengawasan
umpang 14 Orang BT-1 Mahkamah Agung
umpang 14 Orang BB 10 (berdasarkan laporan hasil
umpang 14 Orang BT-1 reviu).
umpang 14 Orang BT-2 RR 10 Tidak disetujui oleh
BT-2 BB 10 Badan Pengawasan
BT-1 BB 10 Mahkamah Agung
BT-1 BB 10 (berdasarkan laporan hasil
BT-2 RR 10 reviu).
BT-3 BB 10 Tidak disetujui oleh
BT-1 BB 10 Badan Pengawasan
BT-1 BB 10 Mahkamah Agung
BB 10 (berdasarkan laporan hasil
reviu).
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG Sedan
98 005011400400358000KD PENGADILAN TINGGI
PALANGKA RAYA 3020101001

99 005011400400358000KD PENGADILAN TINGGI 3020101003 Station Wagon
PALANGKA RAYA

100 005011400400358000KD PENGADILAN TINGGI 3020101003 Station Wagon
PALANGKA RAYA

101 005011400400358000KD PENGADILAN TINGGI 3020101999 Kendaraan Dina
PALANGKA RAYA 3020102003 Perorangan Lain
3020101003
102 005011400400358000KD PENGADILAN TINGGI Mini Bus ( Penu
PALANGKA RAYA Kebawah )

103 005011600307161000KD PA TENGGARONG Station Wagon

104 005011600307178000KD PENGADILAN AGAMA 3020102003 Mini Bus ( Penu
SAMARINDA 3020104001 Kebawah )

105 005011600307178000KD PENGADILAN AGAMA Sepeda Motor
SAMARINDA
3020102003 Mini Bus ( Penu
106 005011600402480000KD PENGADILAN TINGGI 3020101003 Kebawah )
AGAMA SAMARINDA
Station Wagon
107 005012200099816000KD PENGADILAN NEGERI
SEMARAPURA 3020101003 Station Wagon

108 005012200099816000KD PENGADILAN NEGERI 3020101003 Station Wagon
SEMARAPURA
3020101003 Station Wagon
109 005012200099858000KD PENGADILAN NEGERI
BANGLI 3020104001 Sepeda Motor

110 005012300099890000KD PENGADILAN NEGERI
SELONG

111 005012300099890000KD PENGADILAN NEGERI
SELONG

Halaman 12/13

NO KUANTITAS USULAN KETERANGAN
ASET
A BARANG BT-1 KONDISI UNIT/BID LUAS Tidak dilengkapi dengan
BT-1 BB 1 0 dokumen
as Bermotor BT-2 BB penganggaran/pengadaan
nnya BT-1 BB 10 Tidak dilengkapi dengan
umpang 14 Orang BT-1 BB dokumen
umpang 14 Orang BT-1 BB 10 penganggaran/pengadaan
umpang 14 Orang BT-1 BB Tidak dilengkapi dengan
BT-1 RR 10 dokumen
BT-1 RR penganggaran/pengadaan
BT-1 BB 10 Tidak dilengkapi dengan
BT-2 BB dokumen
BT-1 BB 10 penganggaran/pengadaan
BT-1 BB Tidak dilengkapi dengan
BT-1 BB 10 dokumen
BB penganggaran/pengadaan
10 Tidak dilengkapi dengan
dokumen
10 penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
10 dokumen
penganggaran/pengadaan
10 Tidak dilengkapi dengan
dokumen
10 penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
10 dokumen
penganggaran/pengadaan
10 Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan
Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan

NO KODE SATKER NAMA SATKER KODE NAMA
BARANG Sepeda Motor
112 005012300099890000KD PENGADILAN NEGERI
SELONG 3020104001

113 005012300099890000KD PENGADILAN NEGERI 3020104001 Sepeda Motor
SELONG

Halaman 13/13

NO KUANTITAS USULAN KETERANGAN
ASET
A BARANG BT-2 KONDISI UNIT/BID LUAS
BB 1
BT-3 0 Tidak dilengkapi dengan
BB 1 dokumen
penganggaran/pengadaan

0 Tidak dilengkapi dengan
dokumen
penganggaran/pengadaan

Jakarta, November 2020
Kepala Subdirektorat BMN I

Tunggul Yunianto

DAFTAR MONITORING PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2022

NO KODE SATKER NAMA SATKER NOMOR STATUS PSB TB
TIKET (%)
1 005010100097467000KD PENGADILAN TINGGI JAKARTA 60%
RI6WL04 33%
2 005010100097471000KD PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT R1JPPO3 25%
RWACQ0F 0%
3 005010100097488000KD PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT RPCXHJP 0%
RFV71GY 33%
4 005010100400647000KD PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR RQ925JV 20%
5 005010100400653000KD PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN RT6MGEE 0%
6 005010100526704000KD PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA RJISVQ8 0%
7 005010100526732000KD PENGADILAN TUN JAKARTA RC3UBGK 5%
8 005010100663161000KD PENGADILAN MILITER UTAMA RNDK4O6 67%
9 005010100663267000KD PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA RET1JH0 92%
10 005010199663157000KP BADAN URUSAN ADMINISTRASI RFZZ912 75%
11 005010200097535000KD PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA R72UG7T 0%
12 005010200097603000KD PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA RMJKGZR 91%
13 005010200097670000KD PENGADILAN NEGERI CIREBON RZ1HMUQ 83%
14 005010200097687000KD PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU RDIXC6K 50%
15 005010200097691000KD PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA REG6RUC 58%
16 005010200097709000KD PN KUNINGAN R7B407X 94%
17 005010200308166000KD PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG (01) RFB9C77 0%
18 005010200400409000KD PENGADILAN NEGERI CIBADAK RNFH76V 33%
19 005010200400483000KD PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG RTNMADB 17%
20 005010200400662000KD PENGADILAN AGAMA BANDUNG (01) RFXQLPF 25%
21 005010200400690000KD PENGADILAN AGAMA CIAMIS RRXPJL6 0%
22 005010200400704000KD PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA RJ806KB 0%
23 005010200400772000KD PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA RY907KM 50%
24 005010200402587000KD PENGADILAN AGAMA SUBANG RVSIWGR 67%
25 005010200402995000KD PENGADILAN AGAMA CIBADAK RZ54ZBV 0%
26 005010200403009000KD PENGADILAN AGAMA SUMBER RPHON45 50%
27 005010200613519000KD PENGADILAN NEGERI CIBINONG RGJWA04 82%
28 005010200663271000KD PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG RUHV01L 80%
29 005010200682164000KD PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR R88IMTP 86%
30 005010300097819000KD PENGADILAN NEGERI PURWODADI RBGSAMA 59%
31 005010300097823000KD PENGADILAN NEGERI SALATIGA RIJABMT 94%
32 005010300097830000KD PENGADILAN NEGERI UNGARAN RWTOEA6 91%
33 005010300097844000KD PENGADILAN NEGERI JEPARA RIJ0FZ1 83%
34 005010300097851000KD PENGADILAN NEGERI BLORA RJ7YE0S 81%
35 005010300097886000KD PENGADILAN NEGERI PURWOREJO RURZKQ7 78%
36 005010300097912000KD PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG RYJEEAY 0%
37 005010300097933000KD PENGADILAN NEGERI SURAKARTA RE1JG23 78%
38 005010300097940000KD PENGADILAN NEGERI SRAGEN KELAS I A RWCFJFU 44%
39 005010300097954000KD PENGADILAN NEGERI WONOGIRI R47U14M 27%
40 005010300097961000KD PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO RMKB46Z 94%
41 005010300097982000KD PENGADILAN NEGERI BOYOLALI R1XJ9H7 94%
42 005010300097996000KD PENGADILAN NEGERI KLATEN R0U8Y2H 50%
43 005010300098015000KD PENGADILAN NEGERI CILACAP RCTQNLT 0%
44 005010300098036000KD PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA RYCUEFC 0%
45 005010300400911000KD PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG R5ZJOIM 67%
46 005010300400982000KD PENGADILAN AGAMA JEPARA R4JYC3D 50%
47 005010300401002000KD PENGADILAN AGAMA BLORA RO02XZ9 67%
48 005010300401018000KD PA MAGELANG RGSUJBP 0%
49 005010300401024000KD PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG R1GIUQO 20%
50 005010300401030000KD PENGADILAN AGAMA WONOSOBO R0H9DP7
51 005010300401070000KD PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
52 005010300401092000KD PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

NO KODE SATKER NAMA SATKER NOMOR STATUS PSB TB

TIKET (%)

53 005010300401137000KD PENGADILAN AGAMA BOYOLALI R4FDMAO 60%
54 005010300401143000KD PENGADILAN AGAMA SRAGEN
55 005010300401152000KD PENGADILAN AGAMA WONOGIRI R2DGBCX 50%
56 005010300401168000KD PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
57 005010300401174000KD PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR R70OCZM 75%
58 005010300401180000KD PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
59 005010300402964000KD PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG RNQ59XE 0%
60 005010300403021000KD PENGADILAN AGAMA MUNGKID
61 005010400098057000KD PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA RKNABD9 67%
62 005010400401200000KD PENGADILAN AGAMA SLEMAN
63 005010500098104000KD PENGADILAN TINGGI SURABAYA R3CZUMP 50%
64 005010500098111000KD PENGADILAN NEGERI SURABAYA
65 005010500098146000KD PN LAMONGAN_01 RUQOUSZ 71%
66 005010500098192000KD PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
67 005010500098221000KD PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 01 RC6QV7Q 0%
68 005010500098256000KD PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG
69 005010500098260000KD PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK R8QHJGD 97%
70 005010500098277000KD PENGADILAN NEGERI BLITAR 01
71 005010500098324000KD PENGADILAN NEGERI BANGIL ROYVHVR 80%
72 005010500098331000KD PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN
73 005010500098345000KD PENGADILAN NEGERI MADIUN RHQHH3O 82%
74 005010500098352000KD PENGADILAN NEGERI PONOROGO
75 005010500098370000KD PENGADILAN NEGERI NGAWI RQJ06V5 16%
76 005010500098387000KD PENGADILAN NEGERI MAGETAN
77 005010500098391000KD PENGADILAN NEGERI KELAS IB PAMEKASAN RQODEHW 40%
78 005010500098413000KD PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
79 005010500308170000KD PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA R225ZXC 0%
80 005010500401240000KD PENGADILAN AGAMA SURABAYA
81 005010500401256000KD PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO RNTPDH2 70%
82 005010500401287000KD PA BAWEAN 01
83 005010500401322000KD PA LAMONGAN RA3H6HP 92%
84 005010500401344000KD PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
85 005010500401350000KD PENGADILAN AGAMA SITUBONDO R3EARKZ 0%
86 005010500401369000KD PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
87 005010500401381000KD PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG R7HXOH4 0%
88 005010500401432000KD PENGADILAN AGAMA PASURUAN
89 005010500401441000KD PA BANGIL RWLKDVF 91%
90 005010500401457000KD PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
91 005010500401463000KD PA KRAKSAAN RR1MEIY 0%
92 005010500401494000KD PENGADILAN AGAMA MAGETAN
93 005010500401508000KD PENGADILAN AGAMA NGAWI R1G67YK 80%
94 005010500401520000KD PENGADILAN AGAMA PACITAN (01)
95 005010500401545000KD PENGADILAN AGAMA BANGKALAN RDVEE55 19%
96 005010500401560000KD PENGADILAN AGAMA SUMENEP
97 005010500450737000KD PENGADILAN AGAMA TUBAN RI1F5MU 0%
98 005010500526767000KD KANTOR PTUN SBY 01
99 005010500548940000KD PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA RK9MJIU 80%
100 005010500626156000KD PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KLAS 1. B KABUPATEN MALANG
101 005010500663321000KD PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN (01) R95CCG7 50%
102 005010600098441000KD PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH
103 005010600098462000KD PENGADILAN NEGERI SIGLI RXH98IY 67%
104 005010600098480000KD PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON 01
105 005010600098519000KD PENGADILAN NEGERI LANGSA RSHK7Q3 17%
106 005010600098572000KD PENGADILAN NEGERI CALANG
107 005010600098586000KD PENGADILAN NEGERI SINABANG RAOQF3G 67%

RRWNUA8 67%

RG9K7BQ 0%

R2Z05VM 80%

RPY0ABH 0%

R7MCDM1 50%

RGKS8B8 0%

RPZ7H6F 75%

RMR4FIG 63%

R6P27N6 75%

RFDSRIN 25%

RYE65PY 75%

R5DSZQ1 60%

R4D9O3I 67%

R132ATM 0%

R39B85H 67%

RHJYOPO 25%

R2X9UT2 0%

R7LAADQ 93%

RX4MN4R 0%

R009PZH 88%

R1FXT4M 0%

RX9Z975 0%

RI5VSIO 93%

RU98PKM 89%

RKUUHK8 24%

RCH1F3D 42%

RIPHMK5 5%

NO KODE SATKER NAMA SATKER NOMOR STATUS PSB TB
TIKET (%)
108 005010600401611000KD MAHKAMAH SYAR IYAH SIGLI 57%
109 005010600401627000KD MAHKAMAH SYAR IYAH MEUREUDU R4QJC2B 50%
110 005010600401633000KD MAHKAMAH SYAR IYAH BIREUEN RSJLKS1 0%
111 005010600401642000KD MAHKAMAH SYAR IYAH LHOKSUKON RRXUJQM 60%
112 005010600401670000KD MAHKAMAH SYAR IYAH IDI RVGMAJE 20%
113 005010600401689000KD MAHKAMAH SYAR IYAH LANGSA RLLDQBC 33%
114 005010600401695000KD MAHKAMAH SYAR IYAH KUALASIMPANG RBC7XH0 60%
115 005010600401715000KD MAHKAMAH SYAR IYAH KUTACANE R664U5A 50%
116 005010600401721000KD MAHKAMAH SYAR IYAH MEULABOH R9HZPHQ 0%
117 005010600401730000KD MAHKAMAH SYAR IYAH SINABANG RP5CG6V 71%
118 005010600401746000KD MAHKAMAH SYAR IYAH CALANG RCD056B 0%
119 005010600663182000KD DILMIL. I - 01 BANDA ACEH RP03OO6 0%
120 005010600673062000KD PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG R25Y0HL 67%
121 005010700098629000KD PENGADILAN NEGERI MEDAN R5UI9YD 80%
122 005010700098633000KD PENGADILAN NEGERI BINJAI RA6NOF4 94%
123 005010700098675000KD PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT RWV8QFB 69%
124 005010700098696000KD PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI RVOFP7W 0%
125 005010700401783000KD PENGADILAN AGAMA BINJAI R7ZDLO3 67%
126 005010700401812000KD PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT RNNCALG 25%
127 005010700401834000KD PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI RU7AXGV 75%
128 005010700401840000KD PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG RG6ZDVG 67%
129 005010700401896000KD PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI RE5GZ8Q 86%
130 005010700403061000KD PA KISARAN R04XHIX 57%
131 005010700526725000KD PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN ROU8B7U 94%
132 005010700526746000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN RX42UIG 42%
133 005010700682232000KD PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN RKDZMYZ 57%
134 005010800098764000KD PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO RGB4TRL 0%
135 005010800098771000KD PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR RM7M4IA 0%
136 005010800098792000KD PENGADILAN NEGERI PARIAMAN R3SL4F4 64%
137 005010800098807000KD PENGADILAN NEGERI PAINAN RL07VJT 0%
138 005010800098811000KD PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI RG6IHEV 89%
139 005010800098828000KD PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING R42G3NM 87%
140 005010800400188000KD PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG (01) RDQSV4E 87%
141 005010800401922000KD PENGADILAN AGAMA SOLOK RCTMFQX 50%
142 005010800401962000KD PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG RTGQ37U 50%
143 005010800401978000KD PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG RFZUM1P 50%
144 005010800401984000KD PENGADILAN AGAMA KOTO BARU RK01QFD 25%
145 005010800402035000KD PENGADILAN AGAMA TALU R7UNS2O 67%
146 005010900098860000KD PENGADILAN NEGERI RENGAT RZJINRP 0%
147 005010900098874000KD PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN R5NM2U4 92%
148 005010900400141000KD PENGADILAN NEGERI BANGKINANG RA08Z4T 0%
149 005010900402072000KD PENGADILAN AGAMA PEKANBARU REH21G4 22%
150 005010900402097000KD PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN RBCZD2L 80%
151 005010900402970000KD PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU RO24F8W 92%
152 005010900477255000KD PENGADILAN NEGERI PELALAWAN RL3ZIIF 0%
153 005010900578822000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU RN6H83C 85%
154 005010900662990000KD PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN RD0VRL8 80%
155 005011000098900000KD PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO 01 RB5HFUE 65%
156 005011000400311000KD PENGADILAN NEGERI BANGKO RTQI460 0%
157 005011000400430000KD PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN RAI80LZ 47%
158 005011000402191000KD PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO RM0G4A8 88%
159 005011000402205000KD PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL RJF4LBT 80%
160 005011000402211000KD PENGADILAN AGAMA BANGKO RN613X1 50%
161 005011000402220000KD PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH RH6LYE1 10%
162 005011000403052000KD PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN RUH5HST 29%
R28ZMVQ

NO KODE SATKER NAMA SATKER NOMOR STATUS PSB TB

TIKET (%)

163 005011000477368000KD PENGADILAN NEGERI TEBO RR4SSEK 0%
164 005011000477400000KD PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR
165 005011000578839000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI ROUDFG3 53%
166 005011000632018000KD PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
167 005011000632022000KD PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK RZUIZT9 0%
168 005011000652020000KD PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
169 005011100098959000KD PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG RXPQVEZ 0%
170 005011100098970000KD PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU
171 005011100402242000KD PENGADILAN AGAMA PALEMBANG RTUBYI1 0%
172 005011100402298000KD PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
173 005011100402638000KD PENGADILAN AGAMA SEKAYU R97OQYU 60%
174 005011200099031000KD PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS 1A
175 005011200401950000KD PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN RLPX5F3 0%
176 005011200402324000KD PA TANJUNG KARANG
177 005011200402330000KD PA KRUI R73PKG6 94%
178 005011200402355000KD PENGADILAN AGAMA METRO
179 005011200402644000KD PA KALIANDA RYH5T58 67%
180 005011200477306000KD PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
181 005011200614883000KD PN LIWA RHS09GB 75%
182 005011200652041000KD PA GUNUNG SUGIH 01
183 005011200663026000KD PENGADILAN NEGERI MENGGALA RUQGDSL 14%
184 005011200663030000KD PN GUNUNG SUGIH
185 005011300099070000KD PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG (01) RRT7IJ7 92%
186 005011300099087000KD PENGADILAN NEGERI SINTANG KELAS II
187 005011300099091000KD PENGADILAN NEGERI KETAPANG RI2WECE 0%
188 005011300099113000KD PENGADILAN NEGERI SANGGAU
189 005011300400251000KD PENGADILAN TINGGI PONTIANAK RZW9BRS 0%
190 005011300402361000KD PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
191 005011300402370000KD PENGADILAN AGAMA SAMBAS R8LDF30 0%
192 005011300402386000KD PENGADILAN AGAMA KETAPANG
193 005011300402412000KD PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU RR5U8GN 94%
194 005011300531851000KD PTUN PONTIANAK
195 005011300670227000KD PENGADILAN NEGERI SAMBAS (01) RM3H70T 0%
196 005011300681450000KD PENGADILAN NEGERI NGABANG
197 005011400099120000KD PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA RDUDNF9 25%
198 005011400099134000KD PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
199 005011400099141000KD PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH RH7EFIK 0%
200 005011400099155000KD PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
201 005011400099162000KD PENGADILAN NEGERI BUNTOK RKCHTOR 0%
202 005011400099176000KD PENGADILAN NEGERI SAMPIT
203 005011400400358000KD PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA RT0ICRD 0%
204 005011400402443000KD PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH
205 005011400402452000KD Pengadilan Agama Buntok RV653HY 0%
206 005011400402468000KD PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS
207 005011400402474000KD PENGADILAN AGAMA SAMPIT RCXLRS4 91%
208 005011400672973000KD PENGADILAN NEGERI KASONGAN
209 005011500099180000KD PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN R2XYPFE 75%
210 005011500099197000KD PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
211 005011500099202000KD PENGADILAN NEGERI KANDANGAN RHL4EFQ 0%
212 005011500099219000KD PENGADILAN NEGERI KOTABARU
213 005011500099230000KD PN MARTAPURA RYL6YOS 79%
214 005011500307101000KD PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
215 005011500402500000KD PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN RQVCT7A 86%
216 005011500402525000KD PENGADILAN AGAMA RANTAU
217 005011500402531000KD PENGADILAN AGAMA KANDANGAN RBQIX98 43%

RA5YJM5 83%

R3XEDJR 50%

R5LOAUK 67%

RJ5NSWS 85%

ROIKKUB 77%

RZQ7W6D 0%

RW1MFR6 69%

R8YP0C3 25%

R7PSJI9 0%

RI4LXIR 81%

RWXUXGY 75%

R0SDD9Z 9%

RAOYSGE 37%

RJWCZ4G 75%

RHWJY8K 0%

RAYF816 50%

RCF8P8M 75%

RQM4L0W 20%

RAF4LOA 73%

RRKLATQ 78%

R6IOGKJ 91%

RAI7SLT 92%

R2PJGE9 56%

R0YX2XT 50%

RP3Q91G 89%

RGHGIZQ 57%

RNWELMT 33%

NO KODE SATKER NAMA SATKER NOMOR STATUS PSB TB

TIKET (%)

218 005011500402540000KD PA BARABAI ROS0HN7 0%
219 005011500402562000KD PENGADILAN AGAMA TANJUNG
220 005011500531865000KD PTUN BANJARMASIN (01) R7U8J8U 88%
221 005011500653458000KD PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
222 005011600099290000KD PENGADILAN NEGERI TENGGARONG RQWQYT5 88%
223 005011600099308000KD PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN (01)
224 005011600307161000KD PA TENGGARONG RJ5AQAN 92%
225 005011600307182000KD PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
226 005011600307199000KD PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN RUYDXT6 0%
227 005011600307204000KD PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
228 005011600400291000KD PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB RGD5D0I 87%
229 005011600400302000KD PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
230 005011600402480000KD PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA R7O43WX 78%
231 005011600477380000KD PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT
232 005011600652080000KD PENGADILAN AGAMA BONTANG RSZQZDN 50%
233 005011600662986000KD PENGADILAN NEGERI SANGATTA
234 005011700099329000KD PENGADILAN NEGERI MANADO RU2H8ST 83%
235 005011700307232000KD PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
236 005011700531872000KD PTUN MANADO RSIH17I 78%
237 005011700568725000KD PENGADILAN NEGERI BITUNG
238 005011700670210000KD PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI RHKHOJT 0%
239 005011700673034000KD PENGADILAN NEGERI AMURANG
240 005011700682171000KD PENGADILAN AGAMA AMURANG RKI6MF2 62%
241 005011800099375000KD PENGADILAN NEGERI PALU
242 005011800099396000KD PN LUWUK RMRQAOX 89%
243 005011800307271000KD PENGADILAN AGAMA PALU
244 005011800307292000KD PA. POSO R5W4HVX 86%
245 005011800307300000KD PENGADILAN AGAMA LUWUK
246 005011800477202000KD PENGADILAN NEGERI DONGGALA RP7R1YN 17%
247 005011800578850000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
248 005011800652102000KD PENGADILAN AGAMA BUOL RH86IZQ 25%
249 005011800652119000KD PENGADILAN AGAMA BUNGKU
250 005011800672980000KD PENGADILAN NEGERI PARIGI RTJ8K28 6%
251 005011900099418000KD PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
252 005011900099422000KD PENGADILAN NEGERI MAKASSAR R501LAE 50%
253 005011900099471000KD PENGADILAN NEGERI MAROS
254 005011900099485000KD PENGADILAN NEGERI JENEPONTO R4ZTSAB 90%
255 005011900099528000KD PENGADILAN NEGERI PINRANG
256 005011900099549000KD PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG RPHKK71 0%
257 005011900099553000KD PENGADILAN NEGERI SENGKANG
258 005011900099581000KD PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA RSEW90O 0%
259 005011900099595000KD PENGADILAN NEGERI SELAYAR
260 005011900307452000KD UAKPB PENGADILAN AGAMA MAKASSAR RKJ2UYR 0%
261 005011900307466000KD PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
262 005011900307470000KD PENGADILAN AGAMA TAKALAR R5PARZR 0%
263 005011900307487000KD PENGADILAN AGAMA BARRU
264 005011900307491000KD PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA R86I7DY 80%
265 005011900307509000KD PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
266 005011900307513000KD PENGADILAN AGAMA SENGKANG RRVCX5L 76%
267 005011900307534000KD PENGADILAN AGAMA BANTAENG
268 005011900307541000KD PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA RGI5PFC 13%
269 005011900307555000KD PENGADILAN AGAMA SINJAI
270 005011900307580000KD PENGADILAN AGAMA PINRANG R64GB1W 80%
271 005011900307597000KD PENGADILAN AGAMA ENREKANG
272 005011900307602000KD PENGADILAN AGAMA SIDRAP RFPSVSM 25%

R7OQOTP 92%

R2590DB 94%

RNPYRBC 75%

RQMYOGJ 80%

RUTFO2D 86%

RVFI7WS 0%

RGEHM68 67%

R1ZIJ7G 25%

RDR3WTI 0%

RRRPDTX 0%

RHW0TWE 69%

RX9XLJB 0%

RICH747 0%

RLGIX0B 0%

RE8FFRY 50%

RVBRQ0H 0%

RZ737KY 0%

RCR4SPM 71%

RWL6ORP 0%

RD5EX1W 75%

R9V803E 40%

RYSI1IX 0%

RRGQHD9 50%

RO1JAG6 40%

R471ZTT 0%

RVLT3F8 33%

R5QF4OJ 67%

NO KODE SATKER NAMA SATKER NOMOR STATUS PSB TB

TIKET (%)

273 005011900307623000KD Pengadilan Agama Makale RWW9LNV 50%
274 005012000099659000KD PENGADILAN NEGERI KENDARI
275 005012000099663000KD PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB R4YKSCF 0%
276 005012000099684000KD PENGADILAN NEGERI KOLAKA
277 005012000307708000KD PENGADILAN AGAMA RAHA R03USSA 0%
278 005012000307712000KD PENGADILAN AGAMA KENDARI
279 005012000400540000KD PENGADILAN TINGGI KENDARI RFXETXX 0%
280 005012000477224000KD PENGADILAN NEGERI UNAAHA
281 005012000576253000KD PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI RP9Z8RX 20%
282 005012000578864000KD PTUN KENDARI
283 005012000681439000KD PENGADILAN NEGERI ANDOOLO RDNNEAL 0%
284 005012000682207000KD PENGADILAN AGAMA ANDOOLO
285 005012100099691000KD PENGADILAN TINGGI AMBON RNQ0V8V 60%
286 005012100099710000KD PENGADILAN NEGARI MASOHI
287 005012100307754000KD PENGADILAN AGAMA AMBON R2IUJ2Y 88%
288 005012100307761000KD PENGADILAN AGAMA TUAL
289 005012100307775000KD PENGADILAN AGAMA MASOHI R5X865O 92%
290 005012100401894000KD PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU
291 005012100401929000KD PENGADILAN NEGERI DOBO RFNUOCL 92%
292 005012100539117000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
293 005012100663377000KD PENGADILAN MILITER III-18 AMBON RGZQ2M4 50%
294 005012100672931000KD PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
295 005012200099773000KD PENGADILAN TINGGI DENPASAR RX07PR2 67%
296 005012200099816000KD PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
297 005012200099820000KD PENGADILAN NEGERI TABANAN R8MYKTB 89%
298 005012200099837000KD PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
299 005012200099841000KD PENGADILAN NEGERI GIANYAR RPXSOIY 41%
300 005012200402763000KD PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
301 005012200402772000KD PENGADILAN AGAMA GIANYAR R3ZTBHH 86%
302 005012200559861000KD PENGADILAN TUN DENPASAR
303 005012200614731000KD PENGADILAN AGAMA BADUNG RAV0SD8 73%
304 005012200663335000KD PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
305 005012300099879000KD PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA (01) RXP4XLL 83%
306 005012300099883000KD PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR (01)
307 005012300099905000KD PENGADILAN NEGERI DOMPU (01) RDZGXPM 0%
308 005012300307911000KD PENGADILAN AGAMA SELONG
309 005012300402788000KD PTA MATARAM RP7RHC8 0%
310 005012300578871000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM
311 005012300682274000KD PENGADILAN AGAMA TALIWANG (01) RKXYWRX 80%
312 005012400099926000KD PN KUPANG
313 005012400099930000KD PENGADILAN NEGERI ATAMBUA R44H5L5 0%
314 005012400099951000KD PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU
315 005012400099968000KD PENGADILAN NEGERI WAINGAPU RVOJGF5 79%
316 005012400099989000KD PENGADILAN NEGERI ENDE
317 005012400099993000KD PENGADILAN NEGERI MAUMERE RR5AORO 56%
318 005012400307953000KD PENGADILAN AGAMA KUPANG
319 005012400307960000KD PA KALABAHI R8K8O4X 82%
320 005012400307974000KD PENGADILAN AGAMA ENDE
321 005012400307981000KD PENGADILAN AGAMA WAINGAPU RU21V3R 91%
322 005012400400007000KD PENGADILAN NEGERI LARANTUKA
323 005012400400157000KD PENGADILAN NEGERI BAJAWA RYTCE46 67%
324 005012400400245000KD PENGADILAN TINGGI KUPANG
325 005012400402794000KD PENGADILAN AGAMA LARANTUKA RSY49KT 71%
326 005012400402808000KD PENGADILAN AGAMA RUTENG
327 005012400402820000KD PENGADILAN AGAMA SOE RL0X9BO 0%

RYR3HYY 33%

RPMUKC7 92%

RLV47CG 0%

R105WEU 0%

RJ8F2H9 0%

R6JSD03 85%

RORPYUL 69%

RSM1LR0 20%

RWS6PGR 89%

RB9QQUQ 20%

RCHPEC1 0%

RIFYFEH 71%

RHQ1UWO 0%

RMHQEUC 0%

REV6WSE 88%

RYGW6TW 15%

R2VE4GL 9%

RMZ202R 33%

RT89RRX 0%

RNSUT7Y 0%

RY7YEZF 0%

RO263EG 0%

RUNT7R8 91%

RDHDGPU 96%

RG5VBSC 50%

REDNUW4 13%

R6PG8UU 0%

NO KODE SATKER NAMA SATKER NOMOR STATUS PSB TB

TIKET (%)

328 005012400402851000KD PENGADILAN AGAMA MAUMERE RZ7U99F 50%
329 005012400477249000KD PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
330 005012400632064000KD PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA RAC80WQ 0%
331 005012400673020000KD PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
332 005012400682281000KD PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO R6VL89G 0%
333 005012500400038000KD PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
334 005012500400044000KD PENGADILAN NEGERI WAMENA (01) R7M10JC 50%
335 005012500400050000KD PENGADILAN NEGERI MERAUKE
336 005012500400276000KD PENGADILAN NEGERI SERUI (01) RPMRMLN 0%
337 005012500402860000KD PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
338 005012500402927000KD PENGADILAN AGAMA NABIRE RPCLUJN 82%
339 005012500402933000KD PENGADILAN AGAMA WAMENA
340 005012500614769000KD PENGADILAN AGAMA SENTANI R133NQP 0%
341 005012500614773000KD PENGADILAN AGAMA MIMIKA
342 005012500614890000KD PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA RSORZ7N 88%
343 005012500682300000KD PENGADILAN AGAMA ARSO
344 005012600308021000KD PENGADILAN AGAMA CURUP R7TPVVP 0%
345 005012600400126000KD PENGADILAN NEGERI CURUP
346 005012600673009000KD PENGADILAN NEGERI TAIS RGBCOKM 71%
347 005012600673055000KD PENGADILAN NEGERI TUBEI
348 005012800099731000KD PENGADILAN NEGERI TERNATE (01) ROKJ78S 0%
349 005012800099748000KD PENGADILAN NEGERI TOBELO (01)
350 005012800099752000KD PENGADILAN NEGERI LABUHA R2TNQKB 0%
351 005012800099769000KD PENGADILAN NEGERI SOASIO
352 005012800307782000KD PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS I B R5YVQHN 20%
353 005012800307796000KD PENGADILAN AGAMA MOROTAI
354 005012800307801000KD PENGADILAN AGAMA SOASIO RVEOLLL 0%
355 005012800440740000KD PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUT
356 005012800664522000KD PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA R5QPL70 0%
357 005013000099010000KD PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
358 005013000099024000KD PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT RFKXW25 33%
359 005013000400600000KD PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN
360 005013100307250000KD PENGADILAN AGAMA GORONTALO RVMKJ5T 60%
361 005013100400208000KD PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
362 005013100682185000KD PENGADILAN AGAMA MARISA R94RANE 75%
363 005013200098881000KD PN TANJUNGPINANG
364 005013200108309000KD PENGADILAN NEGERI BATAM ROEU9YN 75%
365 005013200402148000KD PA TANJUNGPINANG
366 005013200547699000KD PENGADILAN AGAMA BATAM RCFE82T 0%
367 005013200689309000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG
368 005013300400075000KD PENGADILAN NEGERI SORONG RNEUYF1 85%
369 005013300400081000KD PENGADILAN NEGERI FAKFAK
370 005013300402882000KD PENGADILAN AGAMA SORONG RIT108O 0%
371 005013300402902000KD PENGADILAN AGAMA FAKFAK
372 005013400099621000KD PENGADILAN NEGERI MAJENE RXO82NY 42%
373 005013400099638000KD PENGADILAN NEGERI MAMUJU
374 005013400307630000KD PENGADILAN AGAMA POLEWALI R24MQ7F 93%
375 005013400681422000KD PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
376 005013500402675000KD PENGADILAN AGAMA TARAKAN R7AJGBS 0%
377 005013500417657000KD Pengadilan Agama Tanjung Selor
378 005013500417722000KD PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR R3SAZ48 0%
379 005013500477270000KD Pengadilan Negeri Nunukan
380 005030199097450000KP DITJEN BADAN PERADILAN UMUM REWVP80 0%
381 005050199663122000KP DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN
R1521HH 28%

RDYNYR0 74%

R3S80C1 71%

RNAMV15 91%

R4PIR53 78%

RVPMRVR 0%

RT6TDH3 72%

R7800P0 0%

RAGD0F2 0%

RCX1NBZ 67%

RCFUSZ1 75%

R8R3XWV 60%

RM7QW5V 0%

RF00XBD 0%

RBEF42W 0%

R2D3ADE 0%

RNGV9CS 50%

ROV8KFH 40%

RWG8DPH 0%

RJYYP1K 0%

REO1BD1 0%

RMVS3BJ 11%

RM6G6CU 88%

RSMO0O8 0%

RBK7MBI 0%

RKI0C8C 97%

RGORICU 0%