SALINAN
BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 93 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan
Mengingat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 agar
berjalan tertib, lancar, efektif, dan efisien, maka perlu
menetapkan Standar Harga Satuan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsetrasi Dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021.
Pasal 1
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 2
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas harga
tertinggi suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang
sudah termasuk pajak-pajak dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,
namun dalam pelaksanaannya agar diusahakan untuk mempergunakan harga
yang terendah sesuai dengan harga pasaran umum.
Pasal 3
Standar harga satuan sebagaimana dimaksud meliputi :
1. biaya kegiatan
2. honorarium
3. biaya pemeliharaan
4. biaya pengadaan kendaraan dinas
5. harga barang dan jasa
Pasal 4
(1) Setiap pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium
pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 wajib
berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam hal terjadi perubahan penetapan standar satuan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Bupati,
yang permohonannya diajukan melalui Tim Penyusun Standar Harga
Satuan.
Pasal 5
(1) Ketentuan Standar Harga Satuan biaya kegiatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan batas biaya tertinggi
yang tidak dapat dilampaui;
(2) Harga barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini merupakan estimasi dalam perencanaan dan
penganggaran dan pelaksanaannya menyesuaikan harga pasar serta
dibuktikan dengan kuitansi pembelian.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini berlaku untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Pasal 7
Untuk Standar Harga Satuan yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Bupati
ini, dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tersebut.
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.
Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 September 2020
Pjs. BUPATI PURBALINGGA,
ttd
SARWA PRAMANA
pada tanggal
Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd
WAHYU KONTARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 93
Salinan
Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RIYADI SUGENG SUBROTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640217 199109 1 006
Lampiran I
Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 93 Tahun 2020
Tentang
Standar Harga Satuan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021
SATUAN BIAYA KEGIATAN
Satuan biaya kegiatan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi
sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi
pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban
(at cost).
Satuan biaya kegiatan dimaksud terdiri :
1. Satuan Biaya Konsumsi Rapat;
2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
4. Satuan Biaya Kegiatan Lainnya.
1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang tidak
dapat dilampaui untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan.
Biaya konsumsi rapat tersebut termasuk minuman untuk rapat atau
pertemuan yang terdiri dari :
a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I atau setara yang
pesertanya Menteri, Eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya,
Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, lembaga
lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan
dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR.
Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan terdiri dari :
a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat
koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.
Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor
menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :
1) Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan
rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor
sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup
akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan
kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
2) Paket Fullday.
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan
rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor
minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan
kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
3) Paket Halfday.
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan
rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor
minimal 5 (lima) jam dan tanpa menginap. Komponen paket
mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 1 (sata)
kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
1) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :
a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas,
akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar
untuk 2 (dua) orang.
2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat,
pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif
dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor
(fullboard, fullday dan halfday) dan mengutamakan penggunaan
fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan
prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
kewajaran dan kepatutan.
b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan
peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau
pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan
biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai
ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1
(satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Satuan biaya uang
harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama
untuk semua peserta.
3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.
Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan
yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
untuk kepentingan pemerintahan daerah.
Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh
pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.
Adapun perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. Pengumandahan (detasering);
Penempatan pegawai untuk bertugas pada suatu tempat dalam
jangka waktu tertentu
d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna
kepentingan jabatan;
f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapat cedera saat melakukan tugas;
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis
penguji kesehatan pegawai negeri;
h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3;
i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan
beberapa prinsip antara lain :
a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. Akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan
dinas.
Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
a. Uang Harian
Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian
biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah,
Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah
perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya
keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan
transportasi local dan keperluan uang makan.
Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam
hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka
menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8
(delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
b. Uang Representasi
Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang
melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti
atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat
negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam
rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi,
yang diberikan secara lumpsum.
c. Biaya Penginapan
Satuan biaya penginapan merupakan standar biaya tertinggi yang
tidak dapat dilampaui digunakan untuk menyusun perencanaan
maupun dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan
diberikan bantuan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
4. SATUAN BIAYA KEGIATAN LAINNYA.
Satuan biaya kegiatan lainnya terdiri dari :
a. Uang makan
Uang makan diberikan kepada PNS yang bertugas pada instansi yang
melaksanakan 5 (lima) hari kerja.
Uang makan tidak diberikan apabila :
- Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah;
- Melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8
(delapan) jam;
- Tidak masuk kerja.
b. Uang Lembur ASN
Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai ASN yang
melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat
yang berwenang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam.
Uang makan lembur diperuntukan bagi ASN setelah kerja lembur
paling kurang 3 (tiga) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1
(satu) kali per hari.
c. Satuan Biaya Dalang/Juri Lomba/Instruktur Senam dan Sejenisnya.
Satuan biaya Dalang/Juri Lomba/Instruktur Senam dan sejenisnya
merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun
perencanaan aggaran. Biaya Dalang/Juri Lomba/ Instruktur Senam
dan sejenisnya tersebut terdiri dari 3 (tiga) kategori :
1) Tingkat Lokal;
2) Tingkat Regional;
3) Tingkat Nasional.
d. Satuan Biaya Hadiah Lomba
Satuan biaya hadiah lomba merupakan satuan biaya tertinggi yang
tidak dapat dilampaui yang digunakan pada tingkat perencanaan
maupun pelaksanaan. Pemberian hadiah lomba dapat berupa uang
pembinaan atau barang yang disetarakan dengan uang, terbagi
menjadi 2 (dua) kategori :
1) Perorangan.
Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lomba tunggal atau
hadiah yang diberikan untuk perorangan.
2) Beregu
Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lebih dari 1 (satu)
orang atau hadiah yang diberikan untuk beregu.
Pemberian hadiah pemenang lomba dilaksanakan secara selektif
sesuai prioritas, patut dan wajar serta mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.
e. Standar Biaya Kegiatan Lain-Lain.
Standar biaya kegiatan lain-lain merupakan satuan biaya tertinggi
yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun
perencanaan dan pelaksanaan mencakup kegiatan-kegiatan yang
sering dibutuhkan yang tidak dapat dikelompokkan dalam standar
biaya huruf a sampai dengan huruf d.
TABEL SATUAN BIAYA KEGIATAN
1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
URAIAN SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
Org/kali (Rp.)
Snack Biasa Rapat Biasa Org/kali 10.000
Org/kali 25.000
Makan Biasa Rapat Biasa 12.500
Snack Delux Org/kali
Kementerian, Forkompinda, 35.000
Makan Delux Provinsi, Tamu dari Kabupaten/ Org/kali
Org/kali 15.000
Snack VIP Kota Lain 38.000
Makan VIP Kementerian, Forkompinda,
Provinsi, Tamu dari Kabupaten/
Kota Lain
Tamu Pejabat Negara,
Pemerintah Pusat
Tamu Pejabat Negara,
Pemerintah Pusat
2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR
a. Jamuan makan
URAIAN SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
(Rp.)
Fullboard Dalam kota Purbalingga OH 100.000
Fullday Luar kota Purbalingga OH 675.000
Halfday Dalam kota Purbalingga OH 85.000
Luar kota Purbalingga OH 263.000
Dalam kota Purbalingga OH 75.000
Luar kota Purbalingga OH 191.000
b. Uang saku paket meeting dalam kota SATUAN BESARAN (Rp.)
URAIAN OH 100.000
OH 75.000
Fullboard OH 50.000
Fullday
Halfday
3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
URAIAN SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
(Rp.)
Uang harian Perjalanan kurang dari 8 jam Hari
dinas dalam daerah >2 -10 km Hari 25.000
Hari
kurang dari 8 jam 75.000
>10 km
150.000
lebih dari 8 jam
Perjalanan Dinas Luar Daerah
SATUAN BESARAN
(Rp.)
Banyumas dan Banjarnegara OH
Wonosobo, Kebumen, Pemalang dan Cilacap OH 200.000
Magelang, Temanggung, Purworejo, Batang, Pekalongan, OH 250.000
Brebes dan Tegal 300.000
Kendal, Semarang, Salatiga, Kudus, Demak, Purwodadi, OH
Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Jepara, Rmbang, 370.000
Pati, Blora, Wonogiri, Sragen dan Surakarta OH
Aceh dan Kalimantan Tengah OH 360.000
Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, 370.000
Sulawesi Utara, Gorontalo OH
Sumatera Barat, Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan 380.000
Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku OH
Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Barat OH 410.000
D.I Yogyakarta OH 420.000
Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, 430.000
Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara OH
Nusa Tenggara Barat, Bali, Papua Barat OH 440.000
DKI Jakarta OH 530.000
Papua 580.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat SATUAN BESARAN
OH (RP.)
URAIAN OH 110.000
OH 110.000
Jawa Tengah OH 110.000
Aceh dan Kalimantan Tengah OH 110.000
OH
Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, OH 120.000
Jambi, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo 130.000
Sumatera Barat, Selatan, Lampung, OH
Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan OH 130.000
Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku OH
Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi 130.000
Barat 160.000
D.I Yogyakarta 170.000
Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
Sulawesi Selatan, Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat, Bali, Papua Barat
DKI Jakarta
Papua
UANG REPRESENTASI SATUAN BESARAN
(Rp.)
URAIAN orang/ 250.000
hari
Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD 150.000
dan Anggota DPRD (luar kota) orang/
Pejabat Eselon II (luar kota) hari 125.000
Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD orang/ 75.000
dan Anggota DPRD (dalam kota lebih dari 8 jam) hari
Pejabat Eselon II (dalam kota lebih dari 8 jam)
orang/
hari
BIAYA PENGINAPAN Bupati, Wakil Anggota Pejabat Pejabat
Bupati, Ketua
ACEH DPRD dan Wakil DPRD/ Eselon III/ Eselon IV/ Golongan
SUMATERA UTARA Ketua DPRD
RIAU Pejabat Golongan Golongan I/II
KEPULAUAN RIAU 4.200.000
JAMBI 4.960.000 Eselon II IV III
SUMATERA BARAT 3.820.000
SUMATERA SELATAN 4.275.000 3.526.000 1.294.000 556.000 556.000
LAMPUNG 4.000.000
BENGKULU 5.236.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000
BANGKA BELITUNG 5.850.000
BANTEN 4.491.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000
JAWA BARAT 2.071.000
D.K. I. JAKARTA 3.827.000 1.854.000 1.037.000 792. 000 792.000
JAWA TENGAH 5.725.000
D.I. YOGYAKARTA 5.381.000 3.337.000 1.212.000 580.000 580.000
JAWA TIMUR 5.850.000
BALI 4.242.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.000
NUSA TENGGARA 5.017.000
BARAT 4.400.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.000
NUSA TENGGARA 4.890.000
TIMUR 3.500.000 2.067.000 1.140.000 580.000 580.000
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN 3.000.000 1.628.000 1.546.000 630.000 630.000
TENGAH
KALIMANTAN 2.654.000 2.838.000 1.957.000 622.000 622.000
SELATAN 4.901.000
KALIMANTAN TIMUR 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000
KALIMANTAN UTARA 4.797.000
SULAWESI UTARA 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000
GORONTALO 4.000.000
4.000.000 1.490.000 992.000 730.000 730.000
4.919.000
4.168.000 l .480.000 954. 000 60O.000 600.000
1.605.000 1.076.000 664.000 664.000
1.605.000 1.076.000 664.000 664.000
1.946.000 990.000 910.000 910.000
2.648.000 1.418.000 580.000 580.000
1.493.000 1.355.000 550.000 550.000
1.538.000 1.125.000 538.000 538.000
3.391.000 l.160.000 659.000 659.000
3.316.000 1.500.000 540.000 540.000
2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
2.290.000 924.000 782.000 782.000
2.549.000 1.431.000 764.000 764.000
Bupati, Wakil Anggota Pejabat Pejabat Golongan
Bupati, Ketua DPRD/ Eselon III/ Eselon IV/ I/II
DPRD dan Wakil Pejabat Golongan Golongan
Ketua DPRD Eselon II
IV III
4.076.000
SULAWESI BARAT 4.820.000 2.581.000 1.075.000 704.000 704.000
SULAWESI SELATAN 2.309.000
SULAWESI TENGAH 2.475.000 1.550.000 1.020.000 732.000 732.000
SULAWESI
TENGGARA 3.467.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000
MALUKU 3.440.000
MALUKU UTARA 3.859.000 2.059.000 1.297.000 786.000 786.000
PAPUA 3.872.000
PAPUA BARAT 3.240.000 1.048.000 667.000 667.000
3.175.000 1.073.000 600.000 600.000
3.318.000 2.521.000 829.000 829.000
3.212.000 2.056.000 718.000 718.000
4. SATUAN BIAYA KEGIATAN LAINNYA
URAIAN SPESIFIKASI SATUAN BESARAN (Rp.)
Uang Makan PNS Golongan I/II OH 35.000
OH 37.000
Uang Lembur ASN Golongan III OH 41.000
Uang lembur PNS pada hari OH 20.000
kerja Golongan IV
OJ 20.000
Uang lembur PNS pada hari Jamuan makan
libur lembur lebih dari 3 OJ 15.000
OJ 10.000
Uang lembur Non PNS pada jam OJ
hari kerja di luar jam kantor OJ 7.000
Uang lembur Non PNS pada Gol IV 30.000
hari libur OJ
Gol III OJ 25.000
Gol II OJ 20.000
Gol I OJ 15.000
Gol IV
OJ 6.000
Gol III
Gol II OK 12.000
Gol I OK
OK 6.000.000
Honorarium dalang Lokal OK 12.000.000
Honorarium juri lomba Regional OK 50.000.000
Nasional OK
Internal Ok 200.000
300.000
Lokal 500.000
Regional 1.000.000
Nasional
URAIAN SPESIFIKASI SATUAN BESARAN (Rp.)
OK 150.000
Honorarium instruktur Lokal OK 250.000
senam
Regional
Hadiah lomba/bonus atlet peraih medali
PON/sejenisnya a. Atlet Perorangan
- emas orang 14.000.000
orang 10.000.000
- perak orang
8.000.000
- perunggu
Pelatih
Pertandingan
Perorangan
- emas tim 4.200.000
tim 3.000.000
- perak tim 2.400.000
- perunggu orang 16.000.000
orang 12.000.000
b. Atlet Beregu orang 10.000.000
- emas
- perak
- perunggu
Pelatih
Pertandingan
Beregu
- emas tim 4.800.000
tim 3.600.000
- perak tim 3.000.000
- perunggu orang 10.000.000
orang 7.000.000
PORPROV/sejenisnya a. Atlet Perorangan orang 5.000.000
- emas
- perak
- perunggu
Pelatih
Pertandingan
Perorangan
- emas tim 3.000.000
tim 2.100.000
- perak tim 1.500.000
- perunggu orang 12.000.000
orang 9.000.000
b. Atlet Beregu orang 7.000.000
- emas
- perak
- perunggu
Pelatih
Pertandingan
Beregu
- emas tim 3.600.000
tim 2.700.000
- perak tim 2.100.000
- perunggu orang 2.000.000
orang 1.000.000
POPDA Provinsi/sejenisnya a. Atlet Perorangan orang
450.000
- emas
- perak
- perunggu
Pelatih
Pertandingan
Perorangan
URAIAN SPESIFIKASI SATUAN BESARAN (Rp.)
600.000
Bantuan hukum ligitimasi - emas tim 300.000
Perkara hukum pidana - perak tim 135.000
- perunggu tim
Perkara hukum perdata b. Beregu orang 3.000.000
- emas orang 2.000.000
Perkara hukum tata usaha - perak orang
negara - perunggu 800.000
Pelatih tim
Pertandingan tim 900.000
Beregu tim 600.000
- emas Keg 240.000
keg 2.000.000
- perak 3.000.000
- perunggu Keg
1.000.000
- Tahap penyidikan Keg
- Tahap 1.000.000
keg
persidangan di Keg 1.000.000
pengadilan Tk.I Keg 2.000.000
- Tahap 3.000.000
persidangan di Keg
pengadilan 1.000.000
Tk.Banding Keg
- Tahap 1.000.000
persidangan di Keg
pengadilan keg 1.000.000
Tk.Kasasi 2.000.000
- Tahap peninjauan keg
kembali Keg 3.000.000
- Tahap gugatan 1.000.000
- Tahap Keg
persidangan di 1.000.000
pengadilan Tk.I
- Tahap
persidangan di
pengadilan
Tk.Banding
- Tahap
persidangan di
pengadilan
Tk.Kasasi
- Tahap peninjauan
kembali
- tahap
pemeriksaan
pendahuluan
- tahap persidangan
di pengadilan Tk.I
- tahap persidangan
di pengadilan
Tk.Banding
- tahap persidangan
URAIAN SPESIFIKASI SATUAN BESARAN (Rp.)
Bantuan Telepon di pengadilan Keg 1.000.000
Tk.kasasi 350.000
- tahap peninjauan Orang/ 250.000
kembali bulan 200.000
Orang/ 200.000
Sekda bulan 150.000
Orang/ 150.000
Asisten bulan
Orang/ 200.000
Staf Ahli Bupati bulan 200.000
150.000
Kepala SKPD Orang/ 500.000
setingkat eselon II bulan 300.000
250.000
Kepala SKPD Orang/ 150.000
setingkat eselon III bulan
500.000
Kepala Bagian Orang/
dilingkungan Setda bulan 250.000
Orang/ 150.000
Honorarium Tenaga Sosial / Honor guru madin bulan 150.000
Pelayanan Orang/
bulan
Honor petugas P3N Orang/
bulan
Honorarium Pelaksanaan Honor penyuluh Orang/
Sholat Idul Fitri dan Sholat agama bulan
Idul Adha Tingkat Honor Pengasuh Orang/
Kabupaten Pondok Pesantren kegiatan
Honor Takmir masjid Orang/
Agung Daarussalam kegiatan
Honor Operator CAT
TPHD Orang/
Honor kegiatan
Khafidz/khafidzah
Orang/
Khotib Sholat kegiatan
Orang/
Imam Sholat kegiatan
Orang/
Cadangan Khotib kegiatan
Cadangan Imam
Sholat
SATUAN BIAYA HONORARIUM
1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN.
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :
a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA)/
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK
SKPD);
d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan
Pembantu.
f. Pembantu bendahara pengeluaran
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan
kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelolanya. Hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam pemberian honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan antara lain :
a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan dapat menetapkan pejabat pada
SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. PPTK dalam melaksanakan tugas dan
wewenang PA/KPA bertanggung jawab kepada PA/KPA.
b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja di
lingkungan SKPD, PA dapat menetapkan bendahara pengeluaran
pembantu atau bendahara penerimaan pembantu untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan pada SKPD. Besaran honorarium bendahara
pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu
diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu
belanja yang dikelolanya.
c. Ketentuan jumlah PPK SKPD, diatur sebagi berikut :
1) Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA :
a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh
PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang
termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3
(tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1
(satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
e. Dalam hal bendahara telah diberikan tunjangan fungsional bendahara,
yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA.
Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengadaan barang/jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Honor Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKom) disetarakan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
3. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR.
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, diberikan kepada :
a. Honorarium Narasumber atau Pembahas.
Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar,
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis
(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik
dilakukan secara panel maupun individual.
2) narasumber atau pembahas berasal dari:
a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau
masyarakat; atau
b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang
peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau
masyarakat.
3) dalam ha1 narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium
narasumber/pembahas.
b. Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil
negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar,
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis
(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara; atau
2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat.
4. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN.
Kepala Daerah dapat membentuk tim pelaksana kegiatan yang
keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
masyarakat. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan
honorarium bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III,
Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud,
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
No. Jabatan Jumlah Tim yang
Dapat Diberikan
1. Pejabat Eselon I dan II
2. Pejabat Eselon III Honor
3. Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat 3
Fungsional 4
6
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan memperhatikan ketentuan :
a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam
suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Ketentuan
pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai
berikut :
1) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
a) dengan mengikutsertakan instansi di luar SKPD yang
bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala
daerah; atau
b) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang
ditandatangani oleh sekretaris daerah.
3) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;
4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang tim pelaksana
kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai
berikut :
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota
melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim
dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN
BERACARA.
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri
dari:
a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain
yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau
keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan
dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
b. Honorarium Beracara.
Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara
mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang
merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji
dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
6. STANDAR HONORARIUM PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN.
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti
upah kerja kepada Non-Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk
melakukan pekerjaan teknis/penyuluhan/ pendampingan sesuai dengan
keahlian/keterampilannya berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.
Satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada peraturan yang
mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten atau kota dengan
ketentuan :
a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah
minimum Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat;
b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%
(seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten,
atau Kota setempat;
c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh
empat persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota
setempat;
d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh
tiga persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota
setempat; dan
e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh
persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat.
7. HONORARIUM ROHANIAWAN.
Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah
jabatan.
8. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH,
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE.
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi
Informasi, dan Pengelola Website, terdiri dari:
a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan
penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana, dan yang
sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila
diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat
diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar
Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.
Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.
Buletin adalah media cetak berisi warta singkat atau pernyataan
tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga
atau kelompok profesi tertentu.
c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website.
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk
media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Website
atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan
dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau
website tidak diberikan honorarium dimaksud.
9. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN.
Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan diberikan kepada
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil
ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
10. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI,
KABUPATEN, ATAU KOTA.
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota
diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan
pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian
akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi
akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk peniliaian
non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur
kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik,
soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan
kewenangan pemerintahan daerah.
11. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri
dari :
a. Honorarium Penceramah.
Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang
memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai
dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada
kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan :
1) Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
atau masyarakat;
2) Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
sepanjang peserta Pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran
utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara
dan/ atau masyarakat;
3) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan
pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara
c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara
maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas
kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah tatap
muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.
Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat
diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi
tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian
honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan setelah
melampaui minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi Penyusunan Modul
Pendidikan dan Pelatihan baru atau penyempurnaan modul
pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan
substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima
puluh persen).
12. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan
dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan
yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator,
dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen)
dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan;
d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat lima) menit
13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada
anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.
Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
SATUAN BIAYA HONORARIUM
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN (Rp.)
OB
HONORARIUM Nilai pagu dana sampai OB 600.000
PENANGGUNG JAWAB dengan Rp100 juta OB 700.000
PENGELOLA KEUANGAN Nilai pagu dana di atas Rp100 OB 800.000
juta s.d. Rp250 juta OB 900.000
Honorarium PPKD/PA/ KPA Nilai pagu dana di atas Rp250 OB 1.000.000
juta s.d. Rp500 juta OB 1.100.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 OB 1.300.000
juta s.d. Rpl miliar OB 1.500.000
Nilai pagu dana di atas Rpl OB 1.750.000
miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 2.000.000
Nilai pagu dana di atas Rp2,5 2.250.000
miliar s.d. Rp5 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp 5
miliar s.d. Rp10 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp10
miliar s.d. Rp25 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp 25
miliar s.d. 50 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp 50
miliar s.d 75 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp75
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN (Rp.)
OB
miliar s.d 100 miliar OB 2.500.000
OB 2.750.000
Nilai pagu dana di atas Rp100 OB 3.000.000
miliar s.d. 250 miliar OB 3.250.000
OB 3.500.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 OB
miliar s.d. Rp500 miliar OB 400.000
OB 500.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 OB
miliar s.d 50 miliar OB 600.000
OB 700.000
Nilai pagu dana di atas Rp 750 OB 800.000
miliar s.d. 1 triliun OB 900.000
OB 1.100.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 OB 1.300.000
triliun OB 1.500.000
OB 1.700.000
Honorarium PPTK/ PPKom Nilai pagu dana s.d. Rp100 OB 1.900.000
juta OB 2.100.000
OB 2.500.000
Nilai pagu dana di atas Rp100 OB 2.750.000
juta s.d. 250 juta OB 3.000.000
OB 3.250.000
Nilai pagu dana di atas Rp250 OB 300.000
juta s.d. Rp500 juta OB 350.000
OB 400.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 450.000
juta s.d Rp1 miliar 500.000
550.000
Nilai pagu dana di atas Rp1
miliar s.d 2,5 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp2,5
miliar s.d Rp5 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp5
miliar s.d. Rp10 miliar
Nilai pagu dana di atas Rpl0
miliar s.d. Rp25 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp25
miliar s.d. Rp50 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp50
miliar s.d Rp75 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp75
miliar s.d 100 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp100
miliar s.d Rp250 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp250
miliar s.d Rp500 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp500
miliar s.d Rp750 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp750
miliar s.d Rp1 triliun
Nilai pagu dana di atas Rpl
triliun
Honorarium PPK-SKPD Nilai pagu dana s.d. Rp100
juta
Nilai pagu dana di atas Rp100
juta s.d Rp250 juta
Nilai pagu dana di atas Rp250
juta s.d Rp500 juta
Nilai pagu dana di atas Rp500
juta s.d Rp1 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp1
miliar s.d. Rp2,5 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp2,5
miliar s.d Rp5 miliar
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN OB (Rp.)
OB 600.000
Nilai pagu dana di atas Rp5 OB 650.000
miliar s.d Rp10 miliar OB 700.000
OB 750.000
Nilai pagu dana di atas Rpl0 OB 850.000
miliar s.d Rp25 miliar OB 950.000
OB
Nilai pagu dana di atas Rp25 OB 1.100.000
miliar s.d Rp50 miliar OB 1.200.000
OB 1.300.000
Nilai pagu dana di atas Rp50 OB 1.400.000
miliar s.d Rp75 miliar OB
OB 175.000
Nilai pagu dana di atas Rp75 OB 200.000
miliar s.d Rp100 miliar OB 225.000
OB 250.000
Nilai pagu dana di atas Rp100 OB 300.000
miliar s.d. Rp250 miliar OB 350.000
OB 400.000
Nilai pagu dana di atas Rp250 OB 450.000
miliar s.d. Rp500 miliar OB 500.000
OB 550.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 OB 600.000
miliar s.d. Rp750 miliar OB 650.000
OB 700.000
Nitai pagu dana di atas Rp750 OB 750.000
miliar s.d. 1 triliun 850.000
OB 950.000
Nilai pagu dana di atas Rp1 100.000
triliun
125.000
Honorarium Bendahara Nilai pagu dana s.d. Rp100
Pengeluaran/ Penerimaan juta
Nilai pagu dana di atas Rp100
juta s.d. Rp250
Nilai pagu dana di atas Rp250
juta s.d Rp500 juta
Nilai pagu dana di atas Rp500
juta s.d. Rp1 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp1
miliar s.d Rp2,5 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp2,5
miliar s.d. Rp5 miliar
Nitai pagu dana di atas Rp5
miliar s.d. Rp10 miliar
Nilai pagu dana di atas
Rp10miliar s.d Rp25 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp25
miliar s.d. Rp50 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp50
miliar s.d. Rp75 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp75
miliar s.d Rp100 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp100
miliar s.d. Rp250 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp250
miliar s.d. Rp500 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp500
miliar s.d Rp750 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp750
miliar s.d Rp1 triliun
Nilai pagu dana di atas Rp1
triliun
Honorarium Bendahara Nilai pagu dana s.d. Rp100
Pengeluaran Pembantu/ juta
Penerimaan Pembantu
Nilai pagu dana di atas Rp100
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN (Rp.)
OB
juta s.d. Rp250 juta OB 150.000
OB 175.000
Nilai pagu dana di atas Rp250 OB 200.000
juta s.d. Rp500 iuta OB 225.000
OB 250.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 OB 300.000
juta s.d. Rp1 miliar OB 350.000
OB 400.000
Nilai pagu dana di atas Rpl OB 450.000
miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 500.000
OB 550.000
Nilai pagu dana di atas Rp2,5 OB 600.000
miliar s.d. Rp5 miliar OB 700.000
OB 800.000
Nilai pagu dana di atas Rp5 OB 100.000
miliar s.d. Rp10 miliar OB 125.000
OB 150.000
Nilai pagu dana di atas Rp10 OB 175.000
miliar s.d. Rp25 miliar OB 200.000
OB 225.000
Nilai pagu dana di atas Rp25 OB 250.000
miliar s.d. Rp50 miliar OB 300.000
OB 350.000
Nilai pagu dana di atas Rp50 OB 400.000
miliar s.d. Rp75 miliar OB 450.000
OB 500.000
Nilai pagu dana di atas Rp75 550.000
miliar s.d. Rp100 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp100
miliar s.d. Rp250 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp250
miliar s.d. Rp500 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp500
miliar s.d. Rp750 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp750
miliar s.d. Rp l triliun
Nilai pagu dana di atas Rp 1
triliun
Honorarium Pembantu Nilai pagu dana s.d. Rp100
Bendahara Pengeluaran juta
Nilai pagu dana di atas Rp100
juta s.d. Rp250 juta
Nilai pagu dana di atas Rp250
juta s.d. Rp500 iuta
Nilai pagu dana di atas Rp500
juta s.d. Rp1 miliar
Nilai pagu dana di atas Rpl
miliar s.d. Rp2,5 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp2,5
miliar s.d. Rp5 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp5
miliar s.d. Rp10 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp10
miliar s.d. Rp25 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp25
miliar s.d. Rp50 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp50
miliar s.d. Rp75 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp75
miliar s.d. Rp100 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp100
miliar s.d. Rp250 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp250
miliar s.d. Rp500 miliar
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN OB (Rp.)
OB 600.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 OB 700.000
miliar s.d. Rp750 miliar OB 800.000
OB 350.000
Nilai pagu dana di atas Rp750 250.000
miliar s.d. Rp l triliun OB
OB 150.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 OB 75.000
triliun OB
OB 250.000
Honorarium Pengurus Barang Honorarium Pengurus Barang OB 150.000
Pengelola OB 250.000
OB 300.000
Setda/ set DPRD/ Badan/ 200.000
Dinas/ Kantor/ RSUD/ UPTD OB 100.000
Pendidikan OP
400.000
Kecamatan/ Kelurahan/ OP 300.000
Puskesmas/ SMP OP
OP 400.000
SD Negeri OP 500.000
OP 600.000
Honorarium Pembantu Pengelola OP 700.000
Pengurus Barang OP 800.000
OP 1.000.000
Setda/ Dinas Pendidikan/ OP 1.200.000
DPU/ Dinkes OP 1.400.000
1.600.000
Honorarium Pejabat Setda/ set DPRD/ Badan/ OP 1.800.000
Penatausahaan Barang Dinas/ Kantor/ RSUD OP
2.000.000
Honorarium Pengguna Barang 2.200.000
pengurus/penyimpan barang
Kuasa Pengguna Barang
Sekolah Dasar
HONORARIUM PENGADAAN
BARANG/JASA
Honorarium Pejabat Honorarium Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium Kelompok Kerja Nilai pagu pengadaan sampai
Pemilihan Pengadaan Barang dengan Rp200 juta
/ Jasa (Konstruksi)
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp200 juta s.d. Rp500 juta
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp500 juta s.d Rp1 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp5 miliar s.d Rp10 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp50 miliar s.d Rp75 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp75 miliar s.d Rp100 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp100 s.d. miliar s.d. Rp250
miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp250 miliar s.d 500 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp500 miliar s.d 750 miliar
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN OP (Rp.)
OP
Nilai pagu pengadaan di atas OP 2.400.000
Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun 2.600.000
Nilai pagu pengadaan di atas OP
Rp1 triliun OP 300.000
Honorarium Kelompok Kerja Nilai pagu pengadaan sampai OP
Pemilihan Pengadaan Barang/ dengan Rp200 juta OP 350.000
Jasa untuk Pengadaan Barang OP 400.000
(Non konstruksi) OP 600.000
Nilai pagu pengadaan di atas OP 700.000
RP200 juta s.d Rp500 juta OP 800.000
Nilai pagu pengadaan di atas OP 1.000.000
RP500 ta s.d. Rp1 miliar OP 1.200.000
Nilai pagu pengadaan di atas OP 1.400.000
Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 1.600.000
OP 1.800.000
Nilai pagu pengadaan di atas OP 2.000.000
RP2,5 miliar s.d Rp5 miliar OP 2.200.000
Nilai pagu pengadaan di atas 2.400.000
Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP 2.600.000
Nilai pagu pengadaan di atas 200.000
Rp10 miliar s.d Rp25 miliar OP
Nilai pagu pengadaan di atas OP 200.000
Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas OP 20.000
RP50 miliar s.d. Rp75 miliar 250.000
Nilai pagu pengadaan di atas OP
RP75 miliar s.d Rp100 miliar 300.000
Nilai pagu pengadaan di atas
RP100 miliar s.d Rp250 miliar 350.000
Nilai pagu pengadaan di atas
RP250 miliar s.d. Rp500 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
RP500 miliar s.d Rp750 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
RP750 miliar s.d Rp1 triliun
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp1 triliun
Honorarium Kelompok Kerja Nilai pagu pengadaan jasa
Pemilihan Pengadaan Barang/ konsultansi s.d Rp50 juta
Jasa untuk Jasa Konsultansi
/ Jasa Lainnya (Non
Konstruksi)
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi di atas Rp50 juta
s.d. Rp100 juta
Nilai pagu pengadaan jasa
lainnya s.d Rp100 juta
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/ jasa lainnya di
atas Rp100 juta s.d Rp250
juta
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/ jasa lainnya di
atas Rp250 juta s.d Rp500
juta
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/ jasa lainnya di
atas Rp 500 juta s.d. Rp1
miliar
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN OP (Rp.)
450.000
Nilai pagu pengadaan jasa OP
konsultansi/ jasa lainnya di 500.000
atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 OP
miliar 60.000
OP
Nilai pagu pengadaan jasa 700.000
konsultansi/ jasa lainnya di OP
atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 800.000
miliar OP
900.000
Nilai pagu pengadaan jasa OP
konsultansi/ jasa lainnya di 1.000.000
atas Rp5 miliar s.d Rp10 OP
miliar 1.500.000
OP
Nilai pagu pengadaan jasa 1.600.000
konsultansi/ jasa lainnya di OP
atas Rp10 miliar s.d. Rp25 1.700.000
miliar OP
1.800.000
Nilai pagu pengadaan jasa OP
konsultansi/ jasa lainnya di OP 1.900.000
atas Rp25 miliar s.d. Rp50 OP 500.000
miliar OP 750.000
OP
Nilai pagu pengadaan jasa OP 1.000.000
konsultansi/ jasa lainnya di OP 1.250.000
atas Rp50 miliar s.d. Rp75 1.500.000
miliar 1.750.000
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/ jasa lainnya di
atas Rp75 miliar s.d Rp100
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/ jasa lainnya di
atas Rp100 miliar s.d Rp250
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/ jasa lainnya di
atas Rp250 miliar s.d Rp500
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/ jasa lainnya di
atas Rp500 miliar s.d. Rp750
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/ jasa lainnya di
atas Rp750 miliar s.d. Rp1
triliun
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/ jasa lainnya di
atas Rp1 triliun
Honorarium Pengguna Nilai pagu pengadaan di atas
Anggaran Pengadaan Rp 1 miliar s.d. Rp 10 miliar
Barang/Jasa (Konstruksi)
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp100 miliar s.d. Rp 250
miliar
Nilai pagu pengadaan di atas
Rp 250 miliar s.d. Rp 500
miliar
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN OP (Rp.)
OP
Nilai pagu pengadaan di atas OP 2.000.000
Rp 500 miliar s.d. Rp 750 OP 2.250.000
miliar OP 2.500.000
OP 1.250.000
Nilai pagu pengadaan di atas OP 1.500.000
Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OP 1.750.000
OP 2.000.000
Nilai pagu pengadaan di atas OP 2.250.000
Rp 1 triliun
OP 200.000
Honorarium Pengguna Nilai pagu pengadaan di atas 300.000
Anggaran Pengadaan Barang Rp100 miliar s.d. Rp 250 OP
(Non Konstruksi) miliar 400.000
OP
Nilai pagu pengadaan di atas 500.000
Rp 250 miliar s.d. Rp 500 OP
miliar 600.000
OP
Nilai pagu pengadaan di atas 700.000
Rp 500 miliar s.d. Rp 750 OP
miliar 800.000
OP
Nilai pagu pengadaan di atas 1.000.000
Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OP
1.250.000
Nilai pagu pengadaan di atas OP
Rp 1 triliun 1.500.000
Honorarium Pengguna Nilai pagu pengadaan jasa 1.750.000
Anggaran Pengadaan Jasa konsultansi/jasa lainnya s.d.
(Non Konstruksi) Rp 500 juta
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di
atas Rp 500 juta s.d. Rp 1
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di
atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di
atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di
atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di
atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di
atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di
atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di
atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di
atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya di
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN (Rp.)
OP
atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 2.000.000
miliar OP
2.250.000
Nilai pagu pengadaan jasa OB
konsultansi/jasa lainnya di 300.000
atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 OP
triliun OP 200.000
OP 250.000
Nilai pagu pengadaan jasa OP 350.000
konsultansi/jasa lainnya di OP 400.000
atas Rp 1 triliun 450.000
OP
HONORARIUM OP 175.000
PEJABAT/PANITIA OP 225.000
PEMERIKSA HASIL OP 300.000
PEKERJAAN OP 350.000
400.000
Pejabat Pemeriksa Hasil OP
Pekerjaan OP 150.000
OP 200.000
Panitia Pemeriksa Hasil Ketua OP 250.000
Pekerjaan OP 300.000
350.000
Nilai pagu dana sampai OJ
dengan 200 juta OJ 1.700.000
l.400.000
Nilai pagu dana di atas 200
juta s.d 500 juta
Nilai pagu dana di atas 500
juta s.d 2 milyar
Nilai pagu dana di atas 2
milyar s.d 10 milyar
Nilai pagu dana di atas 10
milyar
Sekretaris
Nilai pagu dana sampai
dengan 200 juta
Nilai pagu dana di atas 200
juta s.d 500 juta
Nilai pagu dana di atas 500
juta s.d 2 milyar
Nilai pagu dana di atas 2
milyar s.d 10 milyar
Nilai pagu dana di atas 10
milyar
Anggota
Nilai pagu dana sampai
dengan 200 juta
Nilai pagu dana di atas 200
juta s.d 500 juta
Nilai pagu dana di atas 500
juta s.d 2 milyar
Nilai pagu dana di atas 2
milyar s.d 10 milyar
Nilai pagu dana di atas 10
milyar
HONORARIUM
NARASUMBER/PEMBAHAS/
MODERATOR
Honorarium Menteri/Pejabat Setingkat
Narasumber/Pembahas Luar Menteri/Pejabat Negara
Pemda Lainnya
Kepala Daerah / Pejabat
Setingkat Kepala Daerah /
Pejabat Daerah Lainnya yang
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN (Rp.)
disetarakan
Pejabat Eselon I/ yang OJ l.200.000
disetarakan OJ l.000.000
OJ 900.000
Pejabat Eselon II /yang OJ 900.000
disetarakan OJ l.400.000
Pejabat Eselon III
kebawah/yang disetarakan
Anggota Masyarakat yang
Memiliki Kapasitas
Honorarium Narasumber Kepala Daerah / Pejabat OJ l.000.000
Pemda Setingkat Kepala Daerah / OJ 750.000
Honorarium moderator Pejabat Daerah Lainnya yang OJ 500.000
disetarakan
Pejabat Eselon IIa OK 350.000
Pejabat Eselon IIb OK 200.000
Pejabat Eselon III
kebawah/yang disetarakan OK 250.000
Honorarium Pembawa Acara Honorarium Pembawa Acara
melibatkan bupati
Honorarium rohaniawan
HONORARIUM TIM
PELAKSANA KEGIATAN
DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN
Honorarium Tim Panitia penanggungjawab OK 450.000
pelaksana kegiatan
(Peserta>100 org) OK 400.000
OK 300.000
ketua/wakil ketua OK 300.000
OK 300.000
Sekretaris
OK 250.000
anggota OK 200.000
Ok 150.000
Honorarium Tim Panitia penanggungjawab OB l.500.000
pelaksana kegiatan
(Peserta sampai dengan OB l.250.000
100 org) OB 1.000.000
OB 850.000
ketua/wakil ketua OB 750.000
OB 750.000
sekretaris OB 750.000
anggota OB 700.000
Honorarium Tim Panitia pengarah
pelaksana kegiatan, SK
Kepala Daerah
penanggung jawab
ketua
wakil ketua
sekretaris
anggota
Honorarium Tim Panitia Pengarah
pelaksana kegiatan SK Penanggungjawab
Sekretaris Daerah
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN (Rp.)
OB 650.000
Ketua OB 600.000
OB 500.000
Wakil ketua OB 500.000
OB 250.000
Sekretaris
Anggota
Honorarium Sekretariat Ketua/Wakil Ketua
Tim Pelaksana Kegiatan Anggota
SK Sekda
Honorarium pengelola Tingkat Kabupaten OB 220.000
dapodik OB 500.000
HONORARIUM PEMBERI SLTA
KETERANGAN AHLI/SAKSI DI/ DII/ DIII/ Sarjana OK 1.800.000
AHLI DAN BERACARA Terapan
Honorarium Pemberi Sarjana (S1) OK 1.800.000
Keterangan Ahli Saksi Master (S2)
Ahli Doktor (S3) OB 2.100.000
Honorarium Beracara OB 2.400.000
bagi Pejabat/ASN yang Penanggung Jawab OB 2.600.000
mewakili Pemda di luar Redaktur OB 2.800.000
tupoksinya Penyunting/ Editor OB 3.000.000
Honorarium Penyuluh Desain Grafis
Non PNS Fotografer Oter 500.000
Sekretariat
STANDAR HONORARIUM Pembuat Artikel Oter 400.000
TIM PENYUSUNAN Penanggung Jawab Oter 300.000
JURNAL/BULETIN/ Redaktur Oter 180.000
MAJALAH/PENGELOLA Penyunting/Editor Oter 180.000
TEKNOLOGI INFORMASI/ Oter 150.000
PENGELOLA WEBSITE Halaman 200.000
Honorarium Tim Penyusunan Oter 400.000
Jurnal
Oter 300.000
Honorarium Tim Penyusunan Oter 250.000
Buletin/ majalah
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN Oter (Rp.)
Oter 180.000
Desain Grafis Oter 180.000
150.000
Fotografer Halaman 100.000
rupiah 500.000
Sekretariat per OB
450.000
Pembuat Artikel rupiah 400.000
per OB 350.000
Honorarium Tim Pengelola Penanggung Jawab rupiah 300.000
Teknologi Informasi/ Redaktur per OB 100.000
Pengelola Website rupiah 200.000
per OB
Editor rupiah 200.000
per OB 150.000
Web Admin Halaman 150.000
100.000
Web Developer OB
100.000
Honorarium pengelola SIMDA Pembuat Artikel OB 75.000
Sekretariat DPRD, Inspektorat, OB 75.000
Honorarium pengelola SIMDA Badan, Dinas, Satpol PP, OB
merangkap bendahara Kantor, Pelaksana BPBD OB 200.000
Kecamatan
Honorarium pengelola SIM Kelurahan OB 150.000
ASET SMP/TK Negeri OB 100.000
Sekretariat DPRD, Inspektorat, OB
Honorarium pengelola SIM Badan, Dinas, Satpol PP, OB 75.000
ASET pada Kecamatan / Kantor, Pelaksana BPBD
Kelurahan / Sekolah Kecamatan OB 300.000
merangkap Kelurahan OB 300.000
pengurus/penyimpan barang SMP/TK Negeri
Honorarium admin SIMDA Unit Eselon II / Kantor / OB 150.000
Aset Pelaksana BPBD / RSUD /
Honorarium admin SIMDA Korwilcam Pendidikan OB 240.000
HONORARIUM Kecamatan / Kelurahan / OB 5.000
PENYELENGGARA UJIAN Sekolah
Honorarium Penyelenggara Unit Eselon II / Kantor / Naskah
Ujian Tingkat Pendidikan Pelaksana BPBD / RSUD /
Dasar Korwilcam Pendidikan OH
merangkap/penyimpan siswa
pengurus barang
Penyusun atau Pembuat
Bahan Ujian
Pengawas Ujian
Pemeriksa Hasil Ujian
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN Butir (Rp.)
100.000
HONORARIUM
PENYUSUNAN BUTIR SOAL Telaah Materi Soal Butir 45.000
TINGKAT Telaah Bahasa Soal Butir 20.000
PROVINSI/KAB./KOTA
Honorarium Telaah Butir Soal
Tingkat Provinsi/ Kabupten/
Kota
HONORARIUM OJP 750.000
PENYELENGGARA OJP 200.000
KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN OJP 100.000
PELATIHAN (DIKLAT)
Honorarium Penceramah lebih dari 200 halaman Modul 2.500.000
Honorarium Pengajar
Yang berasal dari luar lebih dari 100 sampai dengan Modul 1.500.000
satuan kerja perangkat 200 halaman Modul 1.000.000
daerah penyelenggara sampai dengan 100 halaman
Honorarium Pengajar Penanggung Jawab OK 450.000
Yang berasal dari dalam
satuan kerja perangkat Ketua/Wakil ketua OK 400.000
daerah penyelenggara Sekretaris OK 300.000
Honorarium Penyusunan Anggota OK 300.000
Modul Diklat Penanggung Jawab OK 675.000
Honorarium Panitia Ketua/Wakil ketua OK 600.000
Penyelenggara Kegiatan Sekretaris OK 450.000
Diklat, Lama Diklat s.d. Anggota OK 400.000
5 hari: Penanggung Jawab OK 900.000
Honorarium Panitia
Penyelenggara Kegiatan
Diklat, Lama Diklat 6
s.d. 30 hari
Honorarium Panitia
Penyelenggara Kegiatan
Diklat, Lama Diklat lebih
dari 30 hari
Ketua/Wakil ketua OK 800.000
Sekretaris OK 600.000
Anggota OK 600.000
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN OB (Rp.)
HONORARIUM TIM Pembina OB 3.500.000
ANGGARAN PEMERINTAH OB
DAERAH OB 3.000.000
OB 2.500.000
Pengarah OB 2.000.000
OB 1.500.000
Ketua OB 1.300.000
OB 1.000.000
Wakil Ketua
OB 900.000
Sekretaris 600.000
OB
Anggota OB 1.900.000
OB
Honorarium Sekretariat TAPD Ketua OB 1.950.000
OB 2.000.000
Sekretaris OB 2.250.000
3.200.000
Anggota OH 6.000.000
1.600.000
HONORARIUM SD/SMP OH
PEGAWAI TIDAK TETAP OH 40.000
SMA/Diploma
Honorarium pegawai Sarjana OH 60.000
honorer/tidak tetap SK Apoteker OH 50.000
Bupati Dokter
OB 60.000
Honorarium tenaga tidak Dokter spesialis 50.000
tetap non SK Bupati kebersihan kantor OB
Honorarium tenaga tidak 1.500.000
tetap non SK Bupati, hari biasa OB
penyapu jalan OB 1.600.000
hari libur OB
Honorarium tenaga tidak hari biasa OB 1.600.000
tetap non SK Bupati, OB 1.700.000
pengangkut sampah hari libur OH 1.800.000
petugas TPA OH 1.900.000
Honorarium tenaga tidak OB 1.700.000
tetap non SK Bupati petugas taman kota dan media
jalan 60.000
jasa keamanan dan ketertiban 100.000
umum 2.250.000
jasa pengemudi
jasa operator SLTA
jasa operator Diploma
jasa operator Sarjana
jasa pelayanan sosial
jasa operator alat berat
Honorarium tenaga jasa operator mesin industri
kesehatan tidak tetap apoteker
KOMPONEN STANDAR HARGA SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
SATUAN (Rp.)
OB
non SK Bupati OB 3.200.000
OB 6.000.000
dokter OB 1.700.000
OB 2.000.000
Dokter spesialis 3.150.000
OB
SLTA/diploma OB 2.900.000
OB 2.400.000
S1/S2 OB 2.400.000
OB 2.400.000
Honorarium tenaga Analyst System OB 4.000.000
dengan ketrampilan OB 2.500.000
khusus bidang teknologi OB 5.000.000
informasi OB 1.750.000
1.900.000
Programer OB
OB 1.000.000
Network Administrator 3.250.000
OH
Support System OH 50.000
OH 70.000
Design Grafis OH 150.000
150.000
Honorarium Jasa Tenaga Bidang Hukum OH
Ahli 100.000
Bidang Pariwisata
Kebijakan Publik
Honorarium Fasilitator kurang dari 5 jam dari unsur
Desa Wisata di luar Pemda
Honorarium Petugas biasa lebih dari 5 jam
Fasilitator Pembangunan lebaran/ natal/tahun baru
Lumbung Masyarakat pengamanan lalu lintas dan
angkutan lebaran/ natal dan
Honorarium Pendamping tahun baru
Kampung Mandiri pengamanan pilkada/ pilkades
Honorarium Tenaga Ahli
Lainnya yang
mempunyai keahlian
sesuai tugas yang
dilaksanakan
HONORARIUM
PENGAMANAN
Honorarium
pengamanan
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
Satuan biaya pemeliharaan terdiri dari:
1. Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan;
2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
3. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor.
1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN.
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun
perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau
bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan
gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau
perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan
2oh (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk
pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki
spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan
gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau
bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan
biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan
untuk:
a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau
dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang
adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan
pemeliharaan
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
KOMPONEN STANDAR SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
HARGA SATUAN (Rp.)
BIAYA PEMELIHARAAN Gedung Bertingkat m2/tahun 173.000
GEDUNG/HALAMAN/TAMAN m2/tahun
Gedung Tidak Bertingkat m2/tahun 97.000
Halaman Gedung/ 10.000
Bangunan Kantor
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan
operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan
kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai
dengan peruntukannya.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. Penerapan satuan
biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:
a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan
besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris;
dan/atau
b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
KOMPONEN SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
STANDAR HARGA (Rp.)
SATUAN Kepala Daerah/Ketua Unit/Tahun
DPRD Unit/Tahun 41.900.000
SATUAN BIAYA
PEMELIHARAAN Anggota DPRD 41.000.000
KENDARAAN DINAS 40.000.000
39.950.000
Pejabat Eselon I Unit/Tahun 34.880.000
38.050.000
Pejabat Eselon II Unit/Tahun
3.950.000
Operasional Roda 4 Unit/Tahun 9.750.000
Operasional Roda 4 Unit/Tahun 37.110.000
Double Gardan Unit/Tahun 20.240.000
Operasional Roda 2
Operasional Dalam Unit/Tahun
Lingkungan Kantor Unit/Tahun
Operasional Roda 6
Speed Boat Unit/Tahun
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor
(yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan
kursi), personal komputer/notebook, printer, AC Split, dan genset
agar berada dalam kondisi normal (beropersi dengan baik). Biaya
pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar
minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan
penggantian toner.
Pemeliharaan untuk barang modal lainnya yang berupa servis/jasa
selain yang tersebut dalam standar pemeliharaan diatas,
dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan
pemerintah.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
KOMPONEN STANDAR SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
HARGA SATUAN (Rp.)
500 Kva
BIAYA PEMELIHARAAN 450 Kva Pegawai/ 80.000
SARANA KANTOR 350 Kva tahun 730.000
Inventaris kantor 300 Kva Unit/ 690.000
275 Kva tahun 610.000
Personal Computer/Notebook 250 Kva Unit/ 31.770.000
200 Kva tahun 25.620.000
Printer 175 Kva 22.960.000
150 Kva Unit/Tahu 20.960.000
Pemeliharaan AC Split 125 Kva n 17.760.000
100 Kva 16.790.000
Pemeliharaan Generator Set 75 Kva Unit/Tahu 15.850.000
(Genset) < 50 Kva n 14.810.000
13.260.000
Unit/Tahu 10.780.000
n 10.150.000
8.640.000
Unit/Tahu 7.190.000
n
Unit/Tahu
n
Unit/Tahu
n
Unit/Tahu
n
Unit/Tahu
n
Unit/Tahu
n
Unit/Tahu
n
Unit/Tahu
n
Unit/Tahu
n
Unit/Tahu
n
Unit/Tahu
n
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun
perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat,
kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat
atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
TABEL SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
KOMPONEN STANDAR SPESIFIKASI SATUAN BESARAN
HARGA SATUAN (Rp.)
HARGA PENGADAAN Pejabat Eselon II Unit 444.496.000
KENDARAAN Unit 468.830.000
DINAS Roda 4 Double Gardan
Kendaraan Dinas Pejabat Unit 310.732.000
Kendaraan Operasional Kantor Roda 4 Minibus Unit 208.312.000
dan/ Roda 4 Pick Up Unit
atau Lapangan Roda 2 Lapangan Unit 33.815.000
Roda 2 Operasional Unit 30.213.000
Kendaraan Operasional Bus Roda 6 dan/atau Bus 1.184.787.000
Unit
Besar 718.252.000
Roda 6 dan/atau Bus Unit
360.942.000
Sedang
Roda 4 dan/atau Bus
Kecil
Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 September 2020
Pjs. BUPATI PURBALINGGA,
ttd
SARWA PRAMANA
Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd
WAHYU KONTARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 93
Salinan
Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RIYADI SUGENG SUBROTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640217 199109 1 006
LAMPIRAN II
Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 93 Tahun 2020
Tentang
Standar Harga Satuan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga
tahun 2021
1. SATUAN BIAYA TRANSPORT
a. Biaya Transport.
Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan dan
dapat dilampaui dalam pelaksanaan sepanjang ada tanda bukti dengan
batas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari standar, kecuali untuk
tiket pesawat.
Biaya transport terdiri dari :
1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP).
Standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah
satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP)
dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan, yang
digunakan dalam perencanaan anggaran.
Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat
dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat
sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan
secara at-cost).
Standar kelas pesawat sebagai berikut :
Uraian Kelas
Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Bisnis
Wakil Ketua DPRD
Sekretaris Daerah, Anggota DPRD serta Ekonomi
pejabat lainnya
ASN dan Masyarakat Ekonomi
2) Biaya Kereta
Pembiayaan tiket kereta perjalanan dinas dalam negeri dapat
dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket kereta sepanjang
didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).
Standar kelas kereta sebagai berikut :
Uraian Kelas
Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Eksekutif
Wakil Ketua DPRD
Sekretaris Daerah, Anggota DPRD serta Eksekutif
pejabat lainnya
ASN dan Masyarakat Eksekutif
3) Biaya Taksi.
Standar biaya taksi adalah satuan biaya yang digunakan untuk
menyusun perencanaan kebutuhan untuk 1 (satu) kali perjalanan
taksi, terdiri dari tempat lokasi ke bandara, dari bandara ke tujuan
lokasi penyelenggaraan acara demikian pula sebaliknya.
Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat
dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan,
terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan
biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran
standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran
riil (pembiayaan secara at-cost).
4) Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota
dalam Provinsi yang sama (One Way).
Standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke
Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali
jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat
daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat
kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota
tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya.
STANDAR HARGA BARANG
NOMOR URAIAN BARANG SATUAN HARGA
1
Karung Buah 5.000
1 Kandi Plastik Buah 8.000
2 Karung Goni
unit 1.200.000
2 Bahan Bakar Minyak unit 1.160.000
A Kendaraan sampai dengan 1.600 cc unit 1.120.000
unit 1.040.000
1 Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember
unit 920.000
2 Probolinggo, Lumajang, Malang, Madura
3 Sidoarjo, Surabaya, Serang, Lebak unit 720.000
4 Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Sukabumi, Cianjur
unit 560.000
5 Purwakarta, Karawang, Magetan, Ponorogo, Madiun, Ngawi,
Bojonegoro, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, unit 440.000
Blora, Rembang unit 280.000
unit 240.000
6 Bandung, Sumedang, Subang, Garut, Purwodadi, Sragen, unit 160.000
Wonogiri unit
80.000
7 Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Pati, Jepara, Kudus, unit
Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Majalengka, Kuningan unit 1.280.000
unit 1.240.000
8 Semarang, Salatiga, Demak, Kendal, DIY, Cirebon unit 1.200.000
9 Purworejo, Brebes, Magelang, Banjar 1.120.000
10 Kebumen, Pekalongan, Batang, Temaggung, Tegal unit
1.000.000
11 Cilacap, Pemalang, Wonosobo, Banjarnegara unit
760.000
12 Banyumas, Purwokerto unit
B Kendaraan 1601 sampai dengan 2000cc 600.000
unit
1 Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember unit 480.000
unit 320.000
2 Probolinggo, Lumajang, Malang, Madura unit 280.000
3 Sidoarjo, Surabaya, Serang, Lebak unit 200.000
4 Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Sukabumi, Cianjur
unit 80.000
5 Purwakarta, Karawang, Magetan, Ponorogo, Madiun, Ngawi, unit
Bojonegoro, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, unit 1.520.000
Blora, Rembang unit 1.360.000
1.600.000
6 Bandung, Sumedang, Subang, Garut, Purwodadi, Sragen, unit 1.280.000
Wonogiri
unit 1.000.000
7 Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Pati, Jepara, Kudus,
Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Majalengka, Kuningan unit 800.000
8 Semarang, Salatiga, Demak, Kendal, DIY, Cirebon unit 640.000
9 Purworejo, Brebes, Magelang, Banjar unit
10 Kebumen, Pekalongan, Batang, Temaggung, Tegal unit 520.000
11 Cilacap, Pemalang, Wonosobo, Banjarnegara unit 360.000
unit 320.000
12 Banyumas, Purwokerto 240.000
C Kendaraan 2001 s.d 2400 cc unit
unit 80.000
1 Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember unit
2 Probolinggo, Lumajang, Malang, Madura unit 1.760.000
3 Sidoarjo, Surabaya, Serang, Lebak 1.720.000
4 Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Sukabumi, Cianjur unit 1.680.000
1.600.000
5 Purwakarta, Karawang, Magetan, Ponorogo, Madiun, Ngawi,
Bojonegoro, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, 1.040.000
Blora, Rembang
6 Bandung, Sumedang, Subang, Garut, Purwodadi, Sragen,
Wonogiri
7 Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Pati, Jepara, Kudus,
Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Majalengka, Kuningan
8 Semarang, Salatiga, Demak, Kendal, DIY, Cirebon
9 Purworejo, Brebes, Magelang, Banjar
10 Kebumen, Pekalongan, Batang, Temaggung, Tegal
11 Cilacap, Pemalang, Wonosobo, Banjarnegara
12 Banyumas, Purwokerto
D Kendaraan di atas 2.401 CC
1 Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember
2 Probolinggo, Lumajang, Malang, Madura
3 Sidoarjo, Surabaya, Serang, Lebak
4 Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Sukabumi, Cianjur
5 Purwakarta, Karawang, Magetan, Ponorogo, Madiun, Ngawi,
Bojonegoro, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung,
Blora, Rembang
1
NOMOR URAIAN BARANG SATUAN HARGA
840.000
6 Bandung, Sumedang, Subang, Garut, Purwodadi, Sragen, unit
Wonogiri 680.000
unit
7 Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Pati, Jepara, Kudus, 640.000
Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Majalengka, Kuningan unit 400.000
unit 360.000
8 Semarang, Salatiga, Demak, Kendal, DIY, Cirebon unit 280.000
9 Purworejo, Brebes, Magelang, Banjar unit 120.000
10 Kebumen, Pekalongan, Batang, Temaggung, Tegal unit
11 Cilacap, Pemalang, Wonosobo, Banjarnegara
12 Banyumas, Purwokerto
3 TIKET PESAWAT PP 13.285.000
A Tiket Pesawat Kelas Bisnis PP 7.412.000
PP 7.519.000
1 Asal: Jakarta, Tujuan: Ambon PP 2.407.000
2 Asal: Jakarta, Tujuan: BalikPapan PP 5.252.000
3 Asal: Jakarta, Tujuan: Banda Aceh PP 4.867.000
4 Asal: Jakarta, Tujuan: Bandar Lampung PP 4.364.000
5 Asal: Jakarta, Tujuan: Banjarmasin PP 14.065.000
6 Asal: Jakarta, Tujuan: Batam PP 5.305.000
7 Asal: Jakarta, Tujuan: Bengkulu PP 7.231.000
8 Asal: Jakarta, Tujuan: Biak PP 4.065.000
9 Asal: Jakarta, Tujuan: Denpasar PP 14.568.000
10 Asal: Jakarta, Tujuan: Gorontalo PP 4.107.000
11 Asal: Jakarta, Tujuan: Jambi PP 7.658.000
12 Asal: Jakarta, Tujuan: Jayapura PP 9.413.000
13 Asal: Jakarta, Tujuan: Yogyakarta PP 7.444.000
14 Asal: Jakarta, Tujuan: Kendari PP 4.599.000
15 Asal: Jakarta, Tujuan: Kupang PP 7.295.000
16 Asal: Jakarta, Tujuan: Makasar PP 10.824.000
17 Asal: Jakarta, Tujuan: Malang PP 16.226.000
18 Asal: Jakarta, Tujuan: Mamuju PP 5.316.000
19 Asal: Jakarta, Tujuan: Manado PP 7.252.000
20 Asal: Jakarta, Tujuan: Manokwari PP 5.530.000
21 Asal: Jakarta, Tujuan: Mataram PP 4.984.000
22 Asal: Jakarta, Tujuan: Medan PP 3.861.000
23 Asal: Jakarta, Tujuan: Padang PP 9.348.000
24 Asal: Jakarta, Tujuan: Palangkaraya PP 3.412.000
25 Asal: Jakarta, Tujuan: Palembang PP 5.583.000
26 Asal: Jakarta, Tujuan: Palu PP 4.353.000
27 Asal: Jakarta, Tujuan: Pangkal Pinang PP 3.861.000
28 Asal: Jakarta, Tujuan: Pekanbaru PP 3.861.000
29 Asal: Jakarta, Tujuan: Pontianak PP 5.466.000
30 Asal: Jakarta, Tujuan: Semarang PP 10.001.000
31 Asal: Jakarta, Tujuan: Solo PP 13.830.000
32 Asal: Jakarta, Tujuan: Surabaya
33 Asal: Jakarta, Tujuan: Ternate PP 7.081.000
34 Asal: Jakarta, Tujuan: Timika PP 3.797.000
B Tiket Pesawat Kelas Ekonomi PP 4.492.000
PP 1.583.000
1 Asal: Jakarta, Tujuan: Ambon PP 2.995.000
2 Asal: Jakarta, Tujuan: BalikPapan PP 2.888.000
3 Asal: Jakarta, Tujuan: Banda Aceh PP 2.621.000
4 Asal: Jakarta, Tujuan: Bandar Lampung PP 7.519.000
5 Asal: Jakarta, Tujuan: Banjarmasin PP 3.262.000
6 Asal: Jakarta, Tujuan: Batam PP 4.824.000
7 Asal: Jakarta, Tujuan: Bengkulu PP 2.460.000
8 Asal: Jakarta, Tujuan: Biak PP 8.193.000
9 Asal: Jakarta, Tujuan: Denpasar PP 2.268.000
10 Asal: Jakarta, Tujuan: Gorontalo PP 4.182.000
11 Asal: Jakarta, Tujuan: Jambi PP 5.081.000
12 Asal: Jakarta, Tujuan: Jayapura PP 3.829.000
13 Asal: Jakarta, Tujuan: Yogyakarta PP 2.695.000
14 Asal: Jakarta, Tujuan: Kendari PP 4.867.000
15 Asal: Jakarta, Tujuan: Kupang PP 5.102.000
16 Asal: Jakarta, Tujuan: Makasar PP 10.824.000
17 Asal: Jakarta, Tujuan: Malang PP 3.230.000
18 Asal: Jakarta, Tujuan: Mamuju PP 3.808.000
19 Asal: Jakarta, Tujuan: Manado PP 2.952.000
20 Asal: Jakarta, Tujuan: Manokwari PP 2.984.000
21 Asal: Jakarta, Tujuan: Mataram PP 2.268.000
22 Asal: Jakarta, Tujuan: Medan PP 5.113.000
23 Asal: Jakarta, Tujuan: Padang
24 Asal: Jakarta, Tujuan: Palangkaraya
25 Asal: Jakarta, Tujuan: Palembang
26 Asal: Jakarta, Tujuan: Palu
2
NOMOR URAIAN BARANG SATUAN HARGA
27 Asal: Jakarta, Tujuan: Pangkal Pinang PP 2.139.000
28 Asal: Jakarta, Tujuan: Pekanbaru PP 3.016.000
29 Asal: Jakarta, Tujuan: Pontianak PP 2.781.000
30 Asal: Jakarta, Tujuan: Semarang PP 2.182.000
31 Asal: Jakarta, Tujuan: Solo PP 2.342.000
32 Asal: Jakarta, Tujuan: Surabaya PP 2.674.000
33 Asal: Jakarta, Tujuan: Ternate PP 6.664.000
34 Asal: Jakarta, Tujuan: Timika PP 7.487.000
4 Biaya Taksi OK 75.000
OK 123.000
1 Jawa Tengah OK 232.000
2 Aceh OK
3 Sumatera Utara OK 94.000
4 Riau OK 137.000
5 Kepulauan Riau OK 147.000
6 Jambi OK 190.000
7 Sumatera Barat OK 128.000
8 Sumatera Selatan OK 167.000
9 Lampung OK 109.000
10 Bengkulu OK
11 Bangka Belitung OK 90.000
12 Banten OK 446.000
13 Jawa Barat OK 166.000
14 D.K.I Jakarta OK 256.000
15 D.I Yogyakarta OK 118.000
16 Jawa Timur OK 194.000
17 Bali OK 159.000
18 Nusa Tenggara Barat OK 231.000
19 Nusa Tenggara Timur OK 108.000
20 Kalimantan Barat OK 135.000
21 Kalimantan Tengah OK 111.000
22 Kalimantan Selatan OK 150.000
23 Kalimantan Timur OK 450.000
24 Kalimantan Utara OK 102.000
25 Sulawesi Utara OK 138.000
26 Gorontalo OK 240.000
27 Sulawesi Barat OK 313.000
28 Sulawesi Selatan OK 145.000
29 Sulawesi Tengah OK 165.000
30 Sulawesi Tenggara OK 171.000
31 Maluku OK 240.000
32 Maluku Utara OK 215.000
33 Papua 431.000
34 Papua Barat PP 182.000
PP
5 Tiket Kereta Api PP 700.000
PP 700.000
1 Asal : Purwokerto, Tujuan Jakarta PP 700.000
2 Asal : Purwokerto, Tujuan Yogyakarta PP 1.000.000
3 Asal : Purwokerto, Tujuan Solo 800.000
4 Asal : Purwokerto, Tujuan Surabaya PP 270.000
5 Asal : Purwokerto, Tujuan Bandung PP
6 Asal : Purwokerto, Tujuan Semarang PP 300.000
PP 300.000
6 Travel PP 600.000
400.000
1 Yogyakarta PP 270.000
2 Solo PP
3 Jakarta PP 200.000
4 Bandung PP 250.000
5 Semarang PP 400.000
300.000
7 Bus PP 270.000
PP
1 Yogyakarta PP 700.000
2 Solo PP 400.000
3 Jakarta PP 400.000
4 Bandung PP 900.000
5 Semarang 700.000
270.000
8 BIAYA TOL
1 Asal : Pemalang, Tujuan Jakarta
2 Asal : Pemalang, Tujuan Yogyakarta
3 Asal : Pemalang, Tujuan Solo
4 Asal : Pemalang, Tujuan Surabaya
5 Asal : Pemalang, Tujuan Bandung
6 Asal : Pemalang, Tujuan Semarang
3
NOMOR URAIAN BARANG SATUAN HARGA
9 Bahan/Bibit Tanaman Kg 18.000
A Kacang Kg 20.000
1 Kacang Tanah FS Kg 19.000
2 Kacang Tanah SS
3 Kacang Tanah ES Kg 16.000
B Kedelai Kg 14.000
1 Kedelai FS Kg 11.000
2 Kedelai SS Kg
3 Kedelai ES 7.500
4 Kedelai Antar lapang Kg
C Kacang Hijau Kg 14.000
1 Kacang Hijau SS Kg 13.000
2 Kacang Hijau ES
3 Kacang Antar lapang Kg 6.000
D Jagung Kg
1 Jagung SS Kg 9.000
2 Jagung ES 8.000
3 Jagung Antar lapang Kg 2.500
E Padi Kg
1 Padi Hibrida Kg 42.000
2 Padi non hibrida FS Kg 16.500
3 Padi non hibrida SS Batang
4 Padi non hibrida ES 7.500
F Ubi Kayu lokal Kg 6.000
G Benih padi Kg
1 Benih Padi lokal Kg 100
2 Benih Padi CMS Kg
3 Benih Padi ES (BR) Kg 40.000
4 Benih Padi SS (SP) Kg 40.000
5 Benih Padi Hibrida Kg
6 Benih Padi Kelas BD (FS) Kg 7.000
7 Benih Padi Kelas BS Kg 9.000
8 Benih Padi Gogo Varitas unggul Kg 45.000
9 Benih Padi Restorer Kg 10.000
10 Benih Padi FS (BD) Kg 35.000
11 Benih Padi BS Kg 10.000
12 Benih Padi BR 14.000
13 Benih Padi IR 64, Ciherang, Membramo, Pepe, Way Apoburu, Kg 8.000
Cibogo Kg 35.000
Kg 7.000
H Benih kedelai Kg 5.000
1 Benih Kedelai ES (BR) Kg
2 Benih Kedelai SS (BR) Kg 13.000
3 Benih Kedelai Kelas BD (FS) Kg 7.000
4 Benih Kedelai SS
5 Benih Kedelai BS Kg 18.000
6 Benih Kedelai BP Kg 16.000
7 Benih Kedelai BR Kg 16.000
11.000
I Benih jagung Kg 22.000
1 Benih Jagung Komposit ES (BR) Kg
2 Benih Jagung Komposit SS (BP) Kg 13.000
3 Benih Jagung Hibrida Kg 15.000
Kg 45.000
J Benih Kacang Kg
1 Benih Kacang Tanah ES (BR) 22.000
2 Benih Kacang Tanah SS (BP) Kg 7.000
3 Benih Kacang Tanah FS Kg
4 Benih Kacang Dieng Kg 35.000
5 Benih Kacang Tanah Kelas BD (FS) Batang 23.000
6 Benih Kacang Tanah SS Batang
9.000
K Benih kacang hijau Batang 24.000
1 Benih Kacang Hijau BMJ Batang
2 Benih Kacang Hijau ES (BR) 13.000
3 Benih Kacang Hijau SS (BP) Batang 15.000
Batang 17.000
L Bibit naga merah Batang 80.000
M Bibit stroberi
N Bibit Duku Batang 7.500
1 Bibit Duku okulasi berlebel 22.500
2 Bibit Duku (pohom induk) 150.000
O Bibit Rambutan
1 Bibit Rambutan lebak bulus bertebal 40 cm 100.000
2 Bibit Rambutan binjai/rafiah 40 cm 12.500
3 Bibit Rambutan (Indukan)
P Bibit Mangga 100.000
1 Bibit Mangga okulasi
10.000
4
NOMOR URAIAN BARANG SATUAN HARGA
Q
2 Bibit Mangga (indukan) Batang 150.000
R Bibit Durian
S Batang 20.000
T 1 Bibit Durian okulasi Batang 30.000
U 2 Bibit Durian montong/sitokong Batang 10.000
V 3 Bibit Durian kuning emas Batang 12.000
W 4 Bibit Durian okulasi jenis lain-lain Batang 14.000
5 Bibit Durian okulasi jenis lokal Batang
X 6 Bibit Durian zelling Batang 2.500
Y 7 Bibit Durian (indukan) 150.000
Batang
Z Bibit Salak Batang 12.000
AA 1 Bibit Salak pondoh cangkok 12.000
AB 2 Bibit Salak lumut cangkok Batang
AC Batang 10.000
AD Bibit Pete 3.500
AE 1 Bibit Pete okulasi Batang
AF 2 Bibit Pete Zelling Batang 12.000
AG Batang 2.500
AH Bibit Melinjo Batang
1 Bibit Melinjo sambung 15.000
AI 2 Bibit Melinjo Zelling Batang 12.500
Batang
AJ Bibit Sukun 60 cm Batang 17.500
AK Bibit Belimbing Batang 7.500
Bibit jeruk Batang 7.500
AL 1 Bibit Jeruk Okulasi sambung Batang
AM 2 Bibit Jeruk bayi tanpa biji 22.500
3 Bibit Jeruk purut atau pecel Batang 1.000
AN 4 Bibit Jeruk Keprok/ manis 70 cm Batang
5 Bibit Jeruk Bali Batang 20.000
AO Bibit Manggis Batang
Bibit jeruk Batang 17.500
1 Bibit Jeruk Pamelo Batang 15.000
2 Bibit Jeruk Siem/ Buah Batang 50.000
3 Bibit Jeruk ( BPMT ) 10.000
Bibit Nangka Batang
Bibit Albasia dengan kantong plastik Batang 1.500
Bibit Mahoni 2.250
Bibit Manis Jangan kg 2.500
Bibit Pisang Batang
1 Bibit pisang Batang 9.000
2 Bibit pisang raja bulu 12.500
Bibit Cengkeh Kg 25.000
Bibit Ubi kayu darul hidayah Batang
Bibit Cassivera Polybag Batang 4.000
Kopi Robusta Batang 10.000
1 Kopi Robusta Biji kopi
2 Bibit Kopi Robusta Seeling polibag 40 cm Batang 34.000
3 Bibit Kopi Robusta Sambungan polybag 40 cm Batang 7.500
4 Bibit Kopi Robusta Entris unggul kopi ( STEK )
Kelapa butir 10.500
1 Bibit Kelapa Batang 7.500
2 Bibit Kelapa Genjah Batang
3 Kelapa Butiran 13.000
4 Bibit Kelapa Polibag Kg 17.000
5 Bibit Kelapa Kopyor Batang
Kakao 5.000
1 Biji Kakao Batang 10.000
2 Bibit kakao zelling Batang 30.000
Bibit karet Batang
1 Bibit Karet 1 payung bersertifikat Batang 26.000
2 Bibit Karet 2 payung bersertifikat 7.500
3 Bibit Karet 3 payung bersertifikat Batang
Bibit Sulur panjang 5 - 7 ruas Batang 11.000
Bibit lada Batang 18.000
1 Bibit lada dalam polibag 25.000
2 Bibit lada Perdu Batang
3 Bibit Stek Lada Batang 6.000
Bibit melati Batang
1 Bibit melati Polibag Batang 4.500
2 Bibit melati menur dalam polibag 12.500
3 Bibit Stek melati bibit Batang
4 Bibit Melati Menur Batang 750
Melinjo Batang
1 Bibit melinjo zelling polybag Batang 4.250
2 Bibit melinjo sambung polybag 4.250
3 Entres melinjo 2.000
4 Biji melinjo bibit 2.500
3.000
12.500
1.500
200
5
NOMOR URAIAN BARANG SATUAN HARGA
AP
AQ Bibit pinang Batang 4.500
Biji 750
AR 1 Bibit pinang dalam polibag
AS 2 Bibit pinang dalam polibag Batang 3.000
AT Panili Batang 6.000
AU Batang 15.000
AV 1 Stek panilli lokal 5-7 ruas Batang 50.000
2 Bibit panilli lokal dalam polibag 4 daun Batang 80.000
AW 3 Bibit panilli sehat dlm polibag lokal 4 daun
4 Bibit panilli sehat tinggi 8-10 ruas Batang 1.000
AX 5 Bibit panilli lsehat tahan fusarium Batang 4.000
Nilam
AY kuintal 80.000
1 Stek nilam kuintal 100.000
AZ 2 Bibit nilam dalam polibag
BA Tebu Batang 3.500
BB Batang 6.500
BC 1 Bibit tebu
BD 2 Bibit tebu G2, G3 Biji 2.000
Tanaman panjat Batang 30.000
1 Stum tanaman panjat Batang 7.500
2 Tanaman panjat dalam polibag Batang 10.000
Pala Batang 15.000
Batang
1 Biji pala Batang 7.500
2 Bibit pala polibag 30 cm Batang 10.000
Mangga 12.500
Batang
1 Bibit Mangga Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 7.500
2 Bibit Mangga Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang 10.000
3 Bibit Mangga Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang 30.000
4 Bibit Mangga Berlabel T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 15.000
5 Bibit Mangga Berlabel T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang 20.000
6 Bibit Mangga Berlabel T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 30.000
Durian Batang
Batang 7.500
1 Bibit Durian Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 10.000
2 Bibit Durian Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang 25.000
3 Bibit Durian Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang
4 Bibit Durian Berlabel T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 8.000
5 Bibit Durian Berlabel T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 10.000
6 Bibit Durian Berlabel T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang 12.500
Rambutan Batang
Batang 4.000
1 Bibit Rambutan Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 6.000
2 Bibit Rambutan Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang 10.000
3 Bibit Rambutan Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang 6.000
4 Bibit Rambutan Berlabel T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 9.000
5 Bibit Rambutan Berlabel T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang 15.000
6 Bibit Rambutan Berlabel T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang
Sukun Batang 1.000
1.500
1 Bibit Sukun Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 2.000
2 Bibit Sukun Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang
3 Bibit Sukun Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang 1.000
4 Bibit Sukun Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 2.000
5 Bibit Sukun Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang 4.000
6 Bibit Sukun Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang
Melinjo Batang 1.500
Batang 2.500
1 Bibit Melinjo Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 4.000
2 Bibit Melinjo Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang 5.000
3 Bibit Melinjo Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang
Duku Batang 1.500
2.000
1 Bibit Duku Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 3.000
2 Bibit Duku Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang
3 Bibit Duku Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang 1.000
Alpukat Batang 1.500
2.000
1 Bibit Alpukat Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 7.500
2 Bibit Alpukat Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4
3 Bibit Alpukat Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 9.000
4 Bibit Alpukat Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4
Jengkol
1 Bibit Jengkol Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3
2 Bibit Jengkol Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4
3 Bibit Jengkol Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0
Nangka
1 Bibit Nangka tidak berlabel T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3
2 Bibit Nangka tidak berlabel T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4
3 Bibit Nangka tidak berlabel T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0
4 Bibit Nangka berlabel dan Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥
0,3
5 Bibit Nangka berlabel dan Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥
0,4
6
NOMOR URAIAN BARANG SATUAN HARGA
BE 10.000
6 Bibit Nangka berlabel dan Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ Batang
BF 1,0 4.500
BG Batang 8.000
BH Manggis Batang 12.500
BI Batang 17.500
BJ 1 Bibit Manggis Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 10.000
2 Bibit Manggis Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang 12.500
BK 3 Bibit Manggis Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,5 Batang 15.000
BL 4 Bibit Manggis Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang 20.000
5 Bibit Manggis Berlabel T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang
BM 6 Bibit Manggis Berlabel T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 20.000
7 Bibit Manggis Berlabel T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,5 Batang 30.000
BN 8 Bibit Manggis Berlabel T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang 50.000
BO Batang
Pala 4.000
Batang 5.000
1 Bibit Pala Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 6.000
2 Bibit Pala Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang
3 Bibit Pala Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 7.500
Batang 10.000
Kemiri Batang 12.500
Batang
1 Bibit Kemiri Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 1.250
2 Bibit Kemiri Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang 1.500
3 Bibit Kemiri Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang 1.800
Batang
Kesemek 15.000
Batang
1 Bibit Kesemek Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 17.500
2 Bibit Kesemek Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang
3 Bibit Kesemek Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 30.000
Batang
Sirsak 5.500
Batang
1 Bibit Sirsak Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 7.500
2 Bibit Sirsak Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 Batang
3 Bibit Sirsak Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 10.000
Sawo Manis Batang
1 Bibit Sawo Manis Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 2.500
Batang 4.500
0,3 Batang 5.000
Batang
2 Bibit Sawo Manis Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 3.500
0,4 Batang
4.000
3 Bibit Sawo Manis Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ Batang
1,0 Dm = ≥ 5.500
Batang
4 Bibit Sawo manis Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, 8.000
0,3 Batang 10.000
Batang 12.500
5 Bibit Sawo manis Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ Batang
0,4 3.750
Batang
6 Bibit Sawo manis Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 4.000
1,0 Batang
10.000
Turi Batang
7.000
1 Bibit Turi Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang
2 Bibit Turi Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4 8.000
3 Bibit Turi Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang 10.000
Batang 12.000
Matoa Batang
Batang 6.000
1 Bibit Matoa Tidak Bersurat keterangan T = ≥ 30, Dm = ≥ Batang 8.000
Batang 10.000
0,3
Batang 6.000
2 Bibit Matoa Tidak Bersurat keterangan T = ≥ 60, Dm = ≥ Batang 8.000
0,4
3 Bibit Matoa Tidak Bersurat keterangan T = ≥ 100, Dm = ≥
1,0
4 Bibit Matoa Bersurat keterangan T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3
5 Bibit Matoa Bersurat keterangan T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4
6 Bibit Matoa Bersurat keterangan T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0
Kelengkeng
1 Bibit Kelengkeng Tidak Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥
0,3
2 Bibit Kelengkeng Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥
0,4
3 Bibit Kelengkeng Tidak Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥
0,5
4 Bibit Kelengkeng Tidak Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥
1,0
Pala
1 Bibit Pala berlabel T = ≥ 30
2 Bibit Pala berlabel T = ≥ 60
3 Bibit Pala berlabel T = ≥ 100
4 Bibit Pala tidak berlabel T = ≥ 30
5 Bibit Pala tidak berlabel T = ≥ 60
6 Bibit Pala tidak berlabel T = ≥ 100
Jambu biji
1 Bibit Jambu biji berlabel T = ≥ 30
2 Bibit Jambu biji berlabel T = ≥ 60
7
NOMOR URAIAN BARANG SATUAN HARGA
BP 3 Bibit Jambu biji berlabel T = ≥ 100 Batang 10.000
4 Bibit Jambu biji tidak berlabel T = ≥ 30 Batang 2.000
BQ 5 Bibit Jambu biji tidak berlabel T = ≥ 60 Batang 3.000
6 Bibit Jambu biji tidak berlabel T = ≥ 100 Batang 5.000
BR Jambu citra
Batang 10.000
BS 1 Bibit Jambu Citra berlabel T = ≥ 30 Batang 12.000
2 Bibit Jambu Citra berlabel T = ≥ 60 Batang 15.000
BT 3 Bibit Jambu Citra berlabel T = ≥ 100
Batang 4.000
BU Pete Batang 6.000
BV Batang 7.500
BW 1 Bibit Pete Bersertifikat T = ≥ 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 5.000
BX 2 Bibit Pete Bersertifikat T = ≥ 60, Dm = ≥ 0,4
BY 3 Bibit Pete Bersertifikat T = ≥ 100, Dm = ≥ 1,0 Batang 7.500
BZ 4 Bibit Pete Berlabel & bersurat keterangan T = ≥ 30, Dm = ≥
CA Batang 9.000
CB 0,3
CC Batang 6.000
CD 5 Bibit Pete Berlabel & bersurat keterangan T = ≥ 60, Dm = ≥ Batang 8.000
CE 0,4 Batang 10.000
CF 6 Bibit Pete Berlabel & bersurat keterangan T = ≥ 100, Dm = ≥ Batang 5.000
CG 1,0
CH Batang 7.500
CI Jambu citra
CJ Batang 10.000
CK 1 Bibit Jambu Citra tidak berlabel T = ≥ 30
CL 2 Bibit Jambu Citra tidak berlabel T = ≥ 60 Batang 6.000
CM 3 Bibit Jambu Citra tidak berlabel T = ≥ 100
CN Jambu biji Batang 9.000
CO 1 Bibit Jambu biji Bersurat keterangan dan berlabel T=≥
CP 30, Dm = ≥ 0,3 Batang 11.000
CQ
CR 2 Bibit Jambu biji Bersurat keterangan dan berlabel T=≥ Batang 5.000
CS 60, Dm = ≥ 0,4
CT Batang 7.500
3 Bibit Jambu biji Bersurat keterangan dan berlabel T=≥
100, Dm = ≥ 1,0 Batang 10.000
4 Bibit Jambu biji Bersertifikat dan berlabel T = ≥ 30, Dm = ≥ Batang 6.000
0,3 Batang 8.000
Batang 10.000
5 Bibit Jambu biji Bersertifikat dan berlabel T = ≥ 60, Dm = ≥ Batang 20.000
0,4 Batang 2.500
Batang 47.000
6 Bibit Jambu biji Bersertifikat dan berlabel T = ≥ 100, Dm = ≥ Batang 8.000
1,0 Batang 27.500
Batang 33.000
Jeruk Batang 18.000
1 Bibit Jeruk Bersertifikat dan berlabel T = ≥ 30, Dm = ≥ Batang 4.000
0,3 Batang 12.000
Batang 12.000
2 Bibit Jeruk Bersertifikat dan berlabel T = ≥ 60, Dm = ≥
0,4 Batang 10.500
Batang 7.000
3 Bibit Jeruk Bersertifikat dan berlabel T = ≥ 100, Dm = ≥ Batang 1.800
1,0 Batang 3.000
Batang 4.000
4 Bibit Jeruk Keprok Bersertifikat dan berlabel T = ≥ 30 Batang
5 Bibit Jeruk Keprok Bersertifikat dan berlabel T = ≥ 60 Batang 17.000
6 Bibit Jeruk Keprok Bersertifikat dan berlabel T = ≥ 100 Batang 7.400
Bibit Rambutan Batang
Batang 18.700
Bibit Albasia Batang 6.000
Batang
Bibit Durian Montong Batang 18.700
Batang 18.700
Bibit Jengkol Batang 24.200
Batang 12.100
Bibit Manggis pohon 12.100
12.100
Bibit Duku 15.000
14.000
Bibit Mangga
Bibit Mahoni
Bibit Jati Borneo
Bibit Angsana
Glodogan
1 Bibit Glodogan Tiang
2 Bibit Glodogan Biasa
Bibit Suren
Bibit Pinus
Bibit Ekaliptus
Bibit Nagasari
Bibit Wuni
Bibit Kecapi
Bibit Pucung
Bibit Kepel
Bibit Gayam
Bibit Kementen
Bibit Soga
Bibit Jamitri
Bibit Bisbool
Bibit pete
Bibit Durian Okulasi/Sambung (kelas LMJ)
8
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
perbub ssh 2021-digabungkan
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search