modul pajak FIX

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa menikmati indahnya alam
ciptaan-Nya. Selawat dan salam tetaplah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad yang
telah menunjukkan jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dengan
bahasa yang sangat indah. Penulisan E-Modul ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan dan kompetensi pegawai Sekretariat KNKT mengenai ketentuan umum
perpajakan.

Dalam penyelesaian E-Modul ini, penulis mendapatkan bantuan serta bimbingan dari
beberapa pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika penulis mengucapkan terima
kasih kepada.
1. Bapak Heru Kusdarwanto, MT selaku penguji karena telah memberikan kritik dan

saran sebagai evaluasi.
2. Bapak Ade Darmawan Pello selaku coach karena telah membrikan arahan serta

dukuntgan terhadap rancangan aktualisasi penulis.
3. Bapak Belfry Donald Togatorop selaku mentor yang telah mendukung dan

memberikan saran demi terciptanya modul ketentuan perpajakan ini.
4. Orang tua penulis yang banyak memberikan semangat dan bantuan, baik morel

maupun materiel.
5. Seluruh pegawai KNKT yang telah mendukung demi kelancaran pembuatan

E-Modul
6. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan E-Modul ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan E-
Modul mendatang. Harapan penulis semoga karya tulis ini bermanfaat dan memenuhi
harapan berbagai pihak.

Jakarta, 29 Oktober 2020

Leni Handriani

ii

DASAR HUKUM

1. UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
3. UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa

Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. PP No. 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN Dan
APBD
5. PP No. 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan
Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
6. PP No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Usaha Jasa Konstruksi
7. PMK No. 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal
22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan
Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegia'ian Usaha Di Bidang Lain
8. PMK No. 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana
Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UU Nomor 36 Tahun 2008
9. PMK No. 231/PMK. 03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan
Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP,
Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Bagi
Instansi Pemerintah.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................ii
DASAR HUKUM........................................................................................iii
DAFTAR ISI ..............................................................................................iv

Pajak .......................................................................................................1
Fungsi dari pajak adalah: ........................................................................1
PPH PASAL 21 .........................................................................................1
Sifat Pengenaan Pph Pasal 21................................................................1
Objek Pph Pasal 21.................................................................................2
Tarif Pph Pasal 21 Bersifat Tidak Final ...................................................2
Tarif Pph Pasal 21 Bersifat Final .............................................................3
Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) .....................................................3
PPH PASAL 22 ..........................................................................................4
Sifat Pengenaan Pph Pasal 22................................................................4
Jenis Pemungutan Pph Pasal 22 ............................................................4
Subjek Pajak ...........................................................................................5
Objek Pajak Pasal 22 ..............................................................................5
Tarif Pph Pasal 22...................................................................................6
PPH PASAL 23 ..........................................................................................7
Tarif Dan Objek Pph Pasal 23 .................................................................7
Dikecualikan Dari Pph Pasal 23 ..............................................................7
Pengenaan Pph 23 Yang Sering Terjadi Pada Suatu Instansi.................8
Pemungut/Pemotong Pph Pasal 23.........................................................8
PPH PASAL 4 AYAT 2...............................................................................9
Sifat Pph Pasal 4 Ayat 2..........................................................................9

iv

Objek Pph Pasal 4 Ayat 2 .......................................................................9
Pemotongan Pph Pasal 4 Ayat 2.............................................................9
PPN ..........................................................................................................12
Objek Dan Tarif Ppn..............................................................................12
Peraturan Terbaru Tentang Ppn............................................................13
Jasa Tidak Kena Pajak..........................................................................13
BEA MATERAI.........................................................................................14
Objek Bea Materai.................................................................................14
Bukan Objek Bea Materai......................................................................15
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BENDAHARA ....................16
Mekanisme Penyetoran Dan Pelaporan Pajak ......................................16
Kewajiban Penyetoran Dan Pelaporan Pajak ........................................16
Kode Akun Pajak Dan Kode Jenis Setoran ...........................................17
Surat Setoran Pajak ..............................................................................18
LINK WEB DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) ............................18

v

Pajak menurut UU No.28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yg bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi dari pajak adalah:
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair): berfungsi sebagai sumber dana yang

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah
2. Fungsi Mengatur (Reguler) : berfungsi sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan

kebijakan di bidang sosial ekonomi

PPH PASAL 21

PPH Pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008 adalah pajak atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

SIFAT PENGENAAN PPH PASAL 21

 PPh Pasal 21 yang wajib dipotong oleh bendahara pemerintah pada dasarnya
terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. PPh yang bersifat tidak final atau dikenai tarif PPh Pasal 17 sesuai dengan
ketentuan umum UU PPh (Normal)
PPh Pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah yang bersifat final
hanya dikenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa
honorarium atau imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan
kepada PNS (termasuk CPNS), anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, dan
pensiunannya

2. PPh yang bersifat final.
Pajak Final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan
pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun
berjalan. PPh 21 final yang berlaku bagi jenis penghasilan ini merupakan jenis
pajak progresif.

Sekretariat KNKT 1

OBJEK PPH PASAL 21 Bentuk / Contoh

Berdasarkan PMK No. 252/PMK.03/2008:

Objek PPh 21

Pegawai tetap Penghasilan yang bersifat teratur
maupun tidak teratur
Pegawai tidak tetap atau tenaga Upah Harian, Mingguan, Bulanan,
kerja lepas Satuan dan Borongan
Imbalan kepada bukan pegawai
 Honorarium
Peserta Kegiatan  Komisi
 fee, dan
Penghasilan sehubungan dengan  penghasilan sejenis lainnya
pemutusan hubungan kerja dan  uang saku, representasi dan rapat
penghasilan sehubungan  honorarium
dengan pensiun yang diterima  hadiah/penghargaan, dan
Penerimaan dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan dalam bentuk penghasilan sejenis lainnya.
apapun yangdiberikan oleh :  Uang pesangon
 Uang manfaat pension THT atau JHT
- Bukan wajib pajak  Pembayaran sejenis
- Wajib pajak yang dikenakan
Penghasilan berupa penerimaan dalam
PPh final; atau bentuk natura dan/atau kenikmatan
lainnya tersebut didasarkan pada harga
- Wajib pajak yang dikenakan pasar atas barang yang diberikan atau
nilai wajar atas pemberian kenikmatan
PPh berdasarkan norma yang diberikan
penghitungan khusus

TARIF PPH PASAL 21 BERSIFAT TIDAK FINAL

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK PASAL 17 UU PPH TARIF

Sampai dengan Rp50.000.000 5%
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.00 25%
Di atas Rp500.000.000 30%

Sekretariat KNKT 2

TARIF PPH PASAL 21 BERSIFAT FINAL

PENERIMA PENGHASILAN TARIF

PNS Golongan I dan II, 0%
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, 5%
dan Pensiunannya 15%

PNS Golongan III,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan
Pensiunannya

PNS Golongan III,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan
Pensiunannya

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

STATUS PTKP PTKP TAHUNAN PTKP BULANAN

TK/0 54.000.000 4.500.000
TK/I 58.500.000 4.875.000
TK/II 63.000.000 5.250.000
TK/III 67.500.000 5.625.000
K/0 58.500.000 4.875.000
K/I 63.000.000 5.250.000
K/II 67.500.000 5.625.000
K/III 72.000.000 6.000.000

 KETERANGAN
- Kawin: Hanya untuk diri sendiri
- Kawin suami tidak berpenghasilan: Diri sendiri, Status kawin, dan
Tanggungan maksimal 3
- Tidak kawin: Diri sendiri dan tanggungan maksimal 3

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP 2016, PPh
21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang

penghasilannya kurang dari Rp 450.000 per hari tidak dikenakan
pemotongan penghasilan.

Sekretariat KNKT 3

PPH PASAL 22

PPH Pasal 22 menurut UU No.36 Tahun 2008 adalah pemotongan atau pemungutan
pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan
perdagangan barang. PPh pasal 22 dapat dipungut pada saat penjualan atau
pembelian barang tergantung obyek pajaknya. PPh pasal 22 dipungut terhadap
sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan terhadap penjual
maupun pembeli”

PPh Pasal 22 termasuk salah satu jenis pajak Withholding Tax. Dalam
sistem Withholding Tax, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan
kewajiban memotong atau memungut pajak sekaligus menyetorkannya ke kas Negara.
Penunjukan pemungut PPh Pasal 22 dilakukan tanpa penerbitan surat keputusan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

SIFAT PENGENAAN PPH PASAL 22

PPh Pasal 22 pada dasarnya adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Artinya pada
akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan sebagai kredit pajak PPh badan atau PPh
orang pribadi. PPh Pasal 22 ada yang dipungut dengan pengenaan PPh yang bersifat
final yaitu penjualan bahan bakan minyak dan bahan bakar gas ke agen atau penyalur.

PPh Pasal 22 yang dikreditkan di SPT Tahunan ada dua bentuk:

1. Surat Setoran Pajak (SSP)/NTPN (E-Billing)
PPh Pasal 22 yang berbentuk SSP/NTPN (E-Billing), artinya PPh Pasal 22
tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang
bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung oleh
yang bersangkutan (artinya di SSP/NTPN ditulis NPWP yang dapat
mengkreditkan) adalah transaksi yang terkait dengan impor dan bendahara.
2. Bukti Pungut.

JENIS PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

a. PPH Pasal 22 Bendaharawan
Dipungut oleh Dirjen Perbendaharaan/KPPN, Bendaharawan, BUMN dan
BUMD

b. PPH Pasal 22 Impor
Dipungut oleh Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai

c. PPH Pasal 22 Usaha Tertentu
Dipungut oleh Badan Usaha tertentu yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak

Sekretariat KNKT 4

SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah siapa saja yang wajib
menghitung, memungut, dan menyetorkan PPh Pasal 22 ke kas Negara, diantaranya
sebagai berikut:

a. Importir
b. Rekanan pemerintah dan badan-badan tertentu yang merupakan pemungut PPh

Pasal 22
c. Konsumen semen, kertas, baja, dan otomotif
d. Subyek PPh Pasal 22 juga bisa penjual atau pembeli.

- Contoh Subyek penjual adalah yang menjual barang kepada pemerintah dengan
dana APBN.

- Contoh Subyek pembeli adalah yang melakukan pembayaran atas rumah/barang
mewah.

OBJEK PAJAK PASAL 22

a. Impor barang
b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen (Pusat&Daerah)
c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN&BUMD yang dananya

dari belanja negara dan/ belanja daerah
d. Penjualan hasil produksi di dalam negeri ynag dilakukan oleh badan usaha yang

bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif
e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain

selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas
f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan

eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan
perikanan dari pedagang pengumpul.
g. Barang sangat mewah.
h. Perbendaharaan/KPPN, Bendaharawan Pemerintah

DIKECUALIKAN!!!

Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan tidak terutang PPh. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan
Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.
Seperti:

 Pembayaran yang jumlahnya maksimal Rp 2.000.000 dan tidak merupakan
pembayaran yang terpecah-pecah.

 Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-
benda pos

Sekretariat KNKT 5

TARIF PPH PASAL 22 Tarif

No Obyek Pemungutan

1 Atas impor a. Menggunakan Angka Pengenal
Importir (API) = 2,5% x nilai
Pembelian barang yang impor;

2 dilakukan oleh DJPB, b. non-API = 7,5% x nilai impor;
Bendahara Pemerintah, c. Yang tidak dikuasai = 7,5% x

harga jual lelang

1,5% x harga pembelian (tidak
termasuk PPN dan tidak final)

BUMN/BUM

a. Kertas = 0.1% x DPP PPN

Penjualan hasil produksi (Tidak Final)
b. Semen = 0.25% x DPP PPN

3 ditetapkan berdasarkan (Tidak Final)
Keputusan Direktur Jenderal c. Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak

Pajak Final)
d. Otomotif = 0.45% x DPP PPN

(Tidak Final)

4 Pembelian bahan bahan untuk Ditetapkan = 0,25 % x harga
5. keperluan industri atau ekspor pembelian (tidak termasuk PPN)

dari pedagang pengumpul

Untuk yang tidak memiliki Dipotong 100% lebih tinggi dari

NPWP tarif PPh Pasal 22

Sekretariat KNKT 6

PPH PASAL 23

TARIF DAN OBJEK PPH PASAL 23

PPH PASAL 23

15% 2%

1) Hadiah selain undian 1) Sewa harta selain tanah
diterima perusahaan dan Bangunan

2) Bunga selain undian 2) Jasa Teknik, Jasa
diterima perusahaan Manajemen, Jasa
Konsultan, Jasa
3) Royalti Konstruksi, dan Jasa
4) Deviden diterima Lain

perusahaan

PENGHASILAN BRUTO TIDAK TERMASUK PPN

DIKECUALIKAN DARI PPH PASAL 23

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan

hak opsi;
c. Dividen berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang, dan penghasilan berupa deviden yang sudah dikenakan tarif
paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, firma, dan kongsi,
termasuk pemegang kontrak investasi kolektif;
e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan
yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Sekretariat KNKT 7

PENGENAAN PPH 23 YANG SERING TERJADI PADA SUATU
INSTANSI

a. Jasa Teknik
b. Jasa Konstruksi
c. Jasa Manajemen
d. Jasa Konsultan
e. Jasa Lain (Tertuang dalam PMK No. 141/PMK.03/2015)

PEMUNGUT/PEMOTONG PPH PASAL 23

 Proses pengenaan dan pelaporan pajak penghasilan jenis ini terjadi akibat adanya
transaksi antara dua pihak.
a. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan
dikenakan PPh pasal 23.
b. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan
memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak sesuai
periode yang ditentukan.

 Pemotong PPh Pasal 23
a. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
b. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh
23, yaitu:
1) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)
kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang
melakukan pekerjaan bebas;
2) Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan.

 Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
negeri tertentu yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam negeri tertentu wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas
pembayaran berupa sewa.

Sekretariat KNKT 8

PPH PASAL 4 AYAT 2

PPH pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan
dengan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,
pengalihan ha katas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)

SIFAT PPH PASAL 4 AYAT 2

PPH Pasal 4 ayat 2 bersifat final. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4
Ayat 2 tidak dapat dikreditkan. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4
Ayat 2 tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset
penghasilan yang telah dipotong PPh final.

OBJEK PPH PASAL 4 AYAT 2

PPh final pasal 4 ayat 2 memiliki obyek pajak yang bermacam-macam seperti:
a. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. PP no. 131 Tahun 2002
b. Bunga obligasi dan SUN. PP No.16 Tahun 2009
c. Bunga simpanan koperasi bagi WP orang pribadi. PP No.15 Tahun 2009
d. Hadiah undian. PP No.132 Tahun 2000
e. Transaksi saham dan sekuritas lain. PP No.14 Tahun 1997
f. Pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura.
g. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. PP No. 71 Tahun 2008
h. Persewaan tanah dan/atau bangunan. PP No.5 Tahun 2002
i. Usaha jasa konstruksi dan real estate. PP No.40 Tahun 2009

Dari obyek PPh pasal 4 ayat 2 tersebut yang kemungkinan terjadi pada
suatu instansi pemerintah adalah atas Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan , Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, serta
Penghasilan dari Jasa Konstruksi.

PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT 2

A. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi

1) Obyek

Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan
bersifat final.

2) Tarif PPH final

JASA TARIF SYARAT
4%
Perencanaan jika kontraktor mempunyai sertifikat
Konstruksi kualifikasi usaha (SBU)

Sekretariat KNKT 9

JASA TARIF SYARAT
6%
Pelaksanaan jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat
Konstruksi 2% kualifikasi usaha

3% jika kontraktor mempunyai sertifikasi
kualifikasi usaha kecil (kelompok Grade 1,
Grade 2, Grade 3 dan Grade 4);
jika kontraktor mempunyai sertifikasi
kualifikasi usaha menengah maupun besar
(kelompok Grade 5, Grade 6 maupun Grade
7); atau

4% jika kontraktor tidak mempunyai sertifikasi
kualifikasi usaha.

Pengawasan 4% jika kontraktor mempunyai sertifikat
Konstruksi kualifikasi usaha; atau

6% jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat
kualifikasi usaha.

3) Pemotong Pajak
Pajak Penghasilan yang bersifat final di atas:

a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna
Jasa merupakan pemotong pajak; atau

b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan
pemotong pajak.

B. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan

1) Tarif
a) Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak,
penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak
lain SELAIN pemerintah; dan
b) Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain
yang disepakati dengan

Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

Sekretariat KNKT 10

 Sedangkan pengalihan atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah

Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak
Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

C. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau
Bangunan

1) Obyek
Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah,
rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung
pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko,
rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan
yang bersifat final.

2) Tarif
Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak adalah:
Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai
persewaan tanah dan atau bangunan.

Sekretariat KNKT 11

PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas
setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam
wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. Pajak Pertambahan Nilai
dikenakan dan dipungut karena adanya perbuatan penyerahan barang dan jasa di
daerah pabean di Indonesia.

OBJEK DAN TARIF PPN

PPN TARIF 10%

Semua barang adalah Semua Jasa adalah
Barang Kena Pajak Jasa Kena Pajak
(BKP),kecuali : (JKP), kecuali :
(pasal 4A angka 3
1. Barang tambang UU No. 42 Tahun
2. Barang kebutuhan 2009)

pokok
3. Makanan dan minuman

di hotel/restoran
4. Uang, emas batangan,

dan surat berharga

PPN mempunyai tarif single rate

10 0%
%
Semua objek PPN Ekspor
kecuali ekspor

Sekretariat KNKT 12

PERATURAN TERBARU TENTANG PPN

Kementerian Keuangan mengubah aturan tentang pemungutan, penyetoran, dan
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) oleh instansi pemerintah
Perubahan tersebut dituangkan dalam PMK No. 231/PMK. 03/2019 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. PMK ini mencabut ketentuan pada KMK
No. 563/KMK.03/2003. Ketentuan yang dicabut yakni penunjukan bendaharawan dan
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai pemungut PPN atau PPnBM diubah
menjadi Instansi Pemerintah sebagai pemungut.

Dalam PMK tersebut terdapat aturan baru mengenai batasan suatu
barang/jasa dikenai PPN, yang semula pembelian barang/jasa yang
pembayarannya paling banyak Rp1.000.000 tidak dikenai PPN (KMK No.

563/KMK.03/2003) maka dinaikkan menjadi Rp2.000.000.

JASA TIDAK KENA PAJAK

a. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
b. Jasa keuangan.
c. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan darat dalam negeri yang

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
d. Jasa tenaga kerja;
e. Jasa perhotelan;
f. Jasa penyediaan tempat parkir;
g. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
h. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
i. Jasa boga atau katering.
j. Dll

Sekretariat KNKT 13

BEA MATERAI

Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 "Bea Materai adalah pajak dokumen
yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu".
Jadi, yang dimaksud dengan materai adalah "pajak".

OBJEK BEA MATERAI NOMINAL
MATERAI
NO. JENIS DOKUMEN
Rp. 6.000
1 Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa,
surat hibah, dan surat pernyataan) yang dibuat Rp. 6.000
dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat
pembuktian mengenai perbuatan bersifat perdata

2 Akta-akta Notaris termasuk salinannya

3 Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Rp. 6.000
Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya

4 Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:

a. menyebutkan penerimaan uang;

b. menyatakan pembukuan uang

c. Berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank;

d. Berisi pengakuan bahwa dengan harga nominal :

- sampai dengan Rp. 250.000 Tidak dikenakan

- lebih dari Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000 Rp 3.000

- lebih dari Rp 1.000.000 Rp 6.000

Jika harga nominal menggunakan dalam mata uang

asing, maka dikalikan dengan Kurs Menteri Keuangan

yang berlaku saat dokumen dibuat

5 Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep,
dengan harga nominal

- sampai dengan Rp. 250.000 tidak dikenakan

- lebih dari Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000 Rp 3.000

- lebih dari Rp 1.000.000 Rp 6.000

Jika harga nominal menggunakan dalam mata uang
asing, maka dikalikan dengan Kurs Menteri Keuangan

yang berlaku saat dokumen dibuat

6 Dokumen yang akan digunakan sebagai alat
pembuktian di muka pengadilan

- surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; Rp. 6.000

- surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Rp. 6.000

Materai, berdasarkan tujuannya

Jika harga nominal menggunakan dalam mata uang

asing, maka dikalikan dengan Kurs Menteri Keuangan

yang berlaku saat dokumen dibuat

Sekretariat KNKT 14

NO. JENIS DOKUMEN NOMINAL
MATERAI
7 Cek, Bilyet, Giro
8 Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang Rp.3.000

mempunyai harga nominal: Rp.3.000
- sampai dengan Rp. 1.000.000 Rp.6.000
- lebih dari Rp. 1.000.000
Rp.3.000
9 Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk Rp.6.000
apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang
mempunyai harga nominal:
- sampai dengan Rp. 1.000.000

- lebih dari Rp. 1.000.000

BUKAN OBJEK BEA MATERAI

a. Dokumen yang berupa:
1) surat penyimpanan barang;
2) konosemen (Surat Muatan Kapal, Surat Keterangan/Pengantar barang yang
diangkut dengan kapal);
3) surat angkutan penumpang dan barang;
4) keterangan pemindahan bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
5) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
6) surat-surat

b. Segala bentuk Ijazah;
c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran

lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang
diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerint daerah,
dan bank;
e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat
disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;
f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada
penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di
bidang tersebut;
h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;
i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam
bentuk apapun

Sekretariat KNKT 15

PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK BENDAHARA

MEKANISME PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

TRANSAKSI PEMBAYARAN/ PELAPORAN KE
(PUT/POT) PENYETORAN KE KPP (SPT MASA)

KAS NEGARA

KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

Uraian Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan

PPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10 Paling lama 20 hari setelah
PPh Pasal 22 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 23 Paling lama 14 hari setelah
PPh Pasal 4 (2) Disetor pada hari yang Masa Pajak berakhir
PPN sama dengan
pelaksanaan Paling lama 20 hari setelah
pembayaran Masa Pajak
berakhir
Paling lama tanggal 10 bulan Paling lama 20 hari setelah
berikutnya Masa Pajak berakhir
setelah Masa Pajak berakhir
-Paling lama akhir bulan
Paling lama tanggal 10 berikutnya setelah Masa
bulan berikutnya setelah Pajak berakhir;
Masa Pajak berakhir

a. Untuk bendahara
pengeluaran paling
lama tanggal 7 (tujuh)
bulan berikutnya
setelah Masa Pajak
berakhir;

b. Untuk PPSPM, harus -Paling lama akhir bulan
disetor pada hari yang berikutnya setelah Masa
sama dengan Pajak berakhir
pelaksanaan
pembayaran kepada
Pengusaha Kena Pajak
Rekanan Pemerintah.

*) Apabila batas waktu akhir penyetoran dan pelaporan tersebut jatuh
pada hari libur atau diliburkan secara nasional, maka penyetoran dan
pelaporan mundur ke hari kerja berikutnya.

Sekretariat KNKT 16

KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak digunakan wajib pajak dalam membuat
e-Billing sebagai nomor identitas pembayaran setoran pajak dengan menggunakan
kode tersebut.

KODE AKUNPAJAK- KETERANGAN
KODE JENIS
SETORAN Pemotongan PPh Pasal 21 Non Final

411121 - 100 Pemotongan PPh Pasal 21 Final atas
411121 - 402 honorarium/imbalan lain yg diterima Pejabat Negara,
PNS, TNI/POLRI, dan pensiunannya
411122 - 910 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan
APBN*(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani
411122 - 920 oleh Bendahara)
Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan
411122 - 930 APBD*(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani
oleh Bendahara)
411124 - 100 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Dana
411124 - 104 Desa*(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani
411128 - 402 Bendahara)
411128 - 403 Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa
411128 – 409
411211 - 910 Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa
411211 - 920 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak
411211 - 930 atas tanah / bangunan
Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) sewa
tanah/bangunan
Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) jasa konstruksi
Pemungutan PPN oleh Bendaharawan APBN* (SSP
atas nama Rekanan dan ditandatangani Bendahara)
Pemungutan PPN oleh Bendaharawan APBD*(SSP
atas nama Rekanan dan ditandatangani Bendahara)
Pemungutan PPN oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan & ditandatangani bendahara)

*) Mengacu pada jabatan bendaharawan pada tingkat administrasi pemerintahan,

dan TIDAK didasarkan pada sumber dana pengelolaan keuangan

Sekretariat KNKT 17

SURAT SETORAN PAJAK PEMUNGUTAN
 BPPh Pasal 22 dan PPN
PEMOTONGAN
PPh Pasal 21, 23, 4(2) ❑ SSP lembar ke-1 Arsip Rekanan

❑ SSP lembar ke-1 Arsip Bendahara ❑ SUSP lembar ke-2 Arsip KPPN
❑ SSP lembar ke-2 Arsip KPPN ❑ SKSP lembar ke-3 Dilaporkan ke KPP
❑ SSP lembar ke-3 Dilaporkan ke KPP
oleh Rekanan
oleh Bendahara
❑ SSP lembar ke-4 Arsip Bank/Pos ❑ STSP lembar ke-4 Arsip Bank/Pos
PIersepsi
Persepsi
❑ Bukti Potong untuk penerima ❑ SSP lembar ke-5 Arsip Bendahara

penghasilan/pegawai/rekanan 

LINK WEB DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK (DJP)

https://www.pajak.go.id/

Sekretariat KNKT 18