PENDAHULUAN • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 20 18 tentang pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi petani • Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 memberikan amanah untuk pembentukan 350 korporasi petani nelayan. • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. • Upaya akselerasi peningkatan populasi ternak ruminansia, terutama sapi.
TUJUAN KEGIATAN menguatkan kelembagaan peternak dalam mengakses informasi, teknologi, permodalan serta pengolahan dan pemasaran menguatkan sistem usaha tani ternak menuju satu manajemen usaha dan kelembagaan Meningkatkan skala usaha, produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas yang dihasilkan kawasan
FASILITASI TAHUN 2023 Penyempurnaan dan pelaksanaan rencana aksi Penyempurnaan dan pelaksanaan rencana bisnis (bisnis plan) Penguatan Manajemen Kelembagaan Korporasi Peternak Pendamping kawasan korporasi
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN KORPORASI PETERNAK a. Fasilitasi akses pembiayaan b. Fasilitasi kemitraan dan Kerjasama bisnis c. Penguatan unit unit usaha korporasi d. Perkuatan manajemen SDM dalam pengembangan jaringan bisnis a. Penguatan unit usaha korporasi (usaha pengolahan dan hilir) b. Perluasan perolehan sumber pembiayaan c. Penguatan kemitraan dan networking d. Penguatan jaringan pasar dan promosi a. Konsultasi lintas stakeholders b. Konsolidasi peternak (pembentuk unit manajemen pengembangan Kawasan korporasi/UMKK ) c. Peningkatan kapasitas SDM peternak d. Penyiapan rencana aksi a. Pembentukan kelembagaan badan hukum (koperasi/PT) b. Konsolidasi asset dan konsolidasi usaha dibawah kelembagaan korporasi. c. Penetapan rencana aksi d. Penyusunan model dan rencana bisnis e. Penguatan manajemen SDM dalam administrasi keuangan dan asset a. Penguatan manajemen mutu melalui penerapan GFP, GHP, Sertifikasi, izin edar dan Good Manufacturing Practice (GMP) b. Penguatan jaringan pasar dan promosi PENUMBUHAN Perancangan model dan penataan bisnis Pengembangan model bisnis korporasi Penguatan bisnis korporasi Pemandirian korporasi secara berkelanjutan
STRATEGI PENGEMBANGAN KORPORASI PETERNAK 1. Penguatan kelembagaan dan manajemen kawasan dalam satu manajemen bisnis dan kelembagaan yang dapat dilakukan melalui penguatan pemanfaatan aset, tatakelola, organisasi, orientasi bisnis dan badan hukum usaha. 2. Pengembangan skala dan jenis usaha untuk mewujudkan efisiensi usaha melalui: peningkatan populasi dan skala usaha, kontinuitas produksi, diversifikasi usaha lain-multi produk. 3. Pengembangan investasi dan kemitraan untuk peningkatan asset dan skala usaha melalui: integrasi pendanaan, optimalisasi dana desa, asuransi, asksesbilitas kredit program, pemanfaatan CSR/PKBL/TJSL, kemitraan dengan pelaku usaha ternak/perusahaan besar. 4. Pengembangan informasi dan penguatan jaringan pasar untuk meningkatkan efisiensi dan kontinuitas usaha melalui : penguatan data base dan informasi, penguatan jaringan usaha dan pasar. 5. Pendampingan dan pengawalan yang dapat melibatkan penyuluh, BPTP, Perguruan Tinggi, stakeholders terkait untuk menciptakan kemandirian usaha.
PENGUATAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN KORPORASI PETERNAK Unit Manajemen Kawasan Korporasi (UMKK) Pusat manajemen kelembagaan dan pusat manajemen usaha kawasan untuk persiapan pembentukan korporasi peternak yang berbadan hukum. Badan Hukum Usaha : Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT) Semua tugas dan fungsi UMKK beralih kepada koperasi/PT yang terbentuk. Pengelolaannya mengacu pada regulasi terkait perkoperasian atau Perseroan Terbatas (PT). Untuk koperasi menyusun rencana kerja koperasi, anggaran pendapatan dan belanja koperasi (APBK) dan pelaksanaan RAT yang dilaksanakan sesuai aturan dan ADART koperasi.
TUGAS UMKK / KELEMBAGAAN KORPORASI PETERNAK UMKK merencanakan bentuk kelembagaan dan mempersiapkan pembentukan Kelembagaan Korporasi Peternak yang berbadan hukum dalam hal teknis, bisnis dan administrasi. UMKK atau kelembagaan korporasi peternak sebagai pusat manajemen kelembagaan melakukan konsolidasi peternak, konsolidasi usaha dalam manajemen korporasi bersama dengan pendamping korporasi, dinas provinsi dan kabupaten. UMKK atau Kelembagaan Korporasi Peternak Bersama dengan pendamping korporasi, Dinas Daerah Kabupaten dan Dinas Daerah Provinsi menyusun rencana aksi dan rencana bisnis di lokasi Kawasan korporasi. UMKK atau kelembagaan korporasi pertenak menjalankan pengelolaan manajemen kelembagaan korporasi peternak sebagai pusat manajemen kelembagaan. UMKK atau kelembagaan korporasi peternak sebagai pusat manajemen usaha atau bisnis korporasi peternak paling kurang berperan dalam penyusunan rencana bisnis, pelaksanaan bisnis korporasi, perencanaan produksi, penetapan standar produksi dan produk, pengembangan pasar, permodalan, jejaring usaha, kemitraan, informasi dan teknologi dan lain-lain.
1. SATU MANAJEMEN 2. BERORIENTASI BINSIS 3. SISTEM AGRIBISNIS (HULU-HILIR) 4. KEMITRAAN 5. EFISIENSI RANTAI PASOK 6. KELEMBAGAAN EKONOMI BERBADAN HUKUM PRINSIP PENGEMBANGAN KORPORASI PETERNAK Korporasi peternak dibentuk atas inisiatif peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak menganut azas mandiri, mengutamakan perolehan modal sebagian besar dari peternak (bila dalam bentuk PT paling sedikit 51% kepemilikan saham dari peternak/poknak/gapolnak/koperasi peternak). Permodalan yang berasal dari peternak dalam korporasi peternak yang berbentuk koperasi dapat berupa penyertaan modal pada usaha koperasi peternak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN USAHA KORPORASI PETERNAK YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI BISNIS 1. Struktur organisasi korporasi peternak Dirancang dan disusun, serta dapat menggambarkan bidang pekerjaan/usaha/bisnis yang akan dikelola/dijalankan korporasi. Harus dapat mencerminkan dan menyesuaikan bentuk badan hukum usaha korporasi yang akan dibentuk (koperasi atau PT. 2. Kriteria kepengurusan korporasi peternak Harus memperhatikan gambaran pekerjaan (job description), untuk dapat memperjelas peran dari masing-masing orang dalam unit organisasi korporasi peternak. Tidak ada duplikasi tugas, tanggung jawab dan wewenang pemegang jabatan dan setiap jabatan/pekerjaan diisi oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya. 3. Keanggotaan korporasi peternak Anggota korporasi peternak ditentukan kriteria atau batasannya.
Lanjutan 4. Pedoman kerja dan SOP pengelolaan usaha/bisnis Pedoman kerja dapat disusun dalam bentuk AD/ART, rencana kerja atau rencana pendapatan dan belanja korporasi peternak; dan disesuaikan dengan bentuk badan hukum usaha korporasi serta prinsip-prinsip tata kelola korporasi peternak. Agar bisnis korporasi dapat berjalan dan memberikan jaminan jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan dari unit-unit bisnis korporasi perlu disusun Standadt Operasional Prosedur (SOP) yang akan menjadi acuan dalam proses bisnis dan produksi korporasi. SOP disusun berdasar kebutuhan dari bisnis/usaha yang dikelola (hulu, on farm, hilir atau usaha pendukung) 5. Perencanaan bisnis atau bussiness plan Rencana bisnis menjadi acuan bagi pengurus korporasi dalam menjalankan bisnis korporasi. Disusun untuk jangka waktu 5 tahun atau disesuikan dengan periode kepengurusan. 6. Sistem administrasi Sistem administrasi atau pembukuan dibuat dalam format yang mudah, mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan oleh korporasi peternak, sebagai pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Sistem insentif Sistem pemberian ibsentif (penggajian/pengupahan) perlu disusun dan dirancang agar pengelola/pengurus korporasi peternak termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti: pemberian gaji bulanan, pemberian upah berdasarkan capaian kinerja dan/atau bonus jika pengelola mencapai target yang sudah ditetapkan oleh korporasi peternak. 8. Sistem rekruitmen Rekrutmen pengurus korporasi untuk memberikan kepastian bahwa pengurus yang akan menjadi pengelola korporasi adalah orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi pada bidangnya. Penting untuk menyusus persyaratan bagi masing-masing pemegang jabatan. Dapat dilakukan melalui musyawarah dan pemilihannya didasarkan pada kriteria tertentu sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh korporasi peternak. Untuk itu, untuk dibuat. 9. Sistem koordinasi Sistem koordinasi yang dibuat dan disusun harus dapat menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial kedalam satu tujuan korporasi. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerjasama antar unit usaha (internal) dan lintas korporasi (eksternal) yang efektif. Lanjutan
Lanjutan 10. Bentuk kerjasama/kemitraan Aturan kerjasama atau kemitraan dengan pihak ketiga atau pihak lain diatur dalam suatu aturan korporasi yang jelas dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan. 11. Sistem informasi Rancangan sistem informasi korporasi peternak sebagai badan usaha harus bersifat terbuka dan ekonomis. Sistem informasi kinerja dan aktivitas korporasi diperlukan dalam rangka keberadaannya sebagai badan usaha untuk memperoleh dukungan dari banyak pihak, dan menjadi media promosi bagi korporasi peternak.
PENGELOLAAN USAHA KORPORASI PETERNAK KOOPERATIF Semua komponen yang terlibat harus mampu melakukan Kerjasama yang baik. 1 PARTISIPATIF Semua komponen yang terlibat dalam korporasi peternak harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi 2 EMANSIPATIF. Semua komponen yang terlibat harus diperlakukan sama 3 TRANSPARAN Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan bersama harus dapat diketahui oleh semua anggota 4 AKUNTABEL Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertangungjawabkan secara teknis dan administratif 5 SUSTAINABLE Setiap usaha dapat berkelanjutan dan ramah lingkungan 6
PEMBINAAN KORPORASI PETERNAK Konsolidasi peternak, konsolidasi aset dan konsolidasi usaha dalam satu manajemen kelembagaan dan manajemen bisnis kolektif. penyempurnaan dan pelaksanaan rencana aksi pengembangan Kawasan peternakan berbasis korporasi peternak. Penyusunan dan pelaksanaan rencana binis korporasi peternakan perbaikan dan pembenahan manajemen kelembagaan dan manajemen usaha korporasi peternakan.
RENCANA TINDAK LANJUT b. Konsolidasi Peternak →Jumlah Anggota Koperasi c. Konsolidasi Aset →Penyertaan Modal d. Konsolidasi Usaha →Pemilihan Bisnis Korporasi dan Kelompok a. Konsolidasi Penguatan Kelembagaan Usaha e. Pelaksanaan Rencana Bisnis f. Penyusunan Rencana Kerja Korporasi g. Penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Korporasi
1.menyusun petunjuk teknis kegiatan 2.menyosialisasi Petunjuk Teknis secara berjenjang dari pusat sampai daerah; 3.bersama Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota melakukan perekrutan tenaga pendamping; 4.koordinasi rencana aksi; 5.melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi; 6.pembinaan; dan 7.pemantauan, evaluasi dan pelaporan 1.menyiapkan master plan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak; 2.dapat membentuk tim pembina provinsi dan tim teknis provinsi; 3.perekrutan tenaga pendamping kawasan bersama kabupaten/kota dan Pusat dan penetapan pendamping korporasi peternak; 4.menyosialisasi Juknis; 5.pendampingan revisi rencana aksi; 6.pendampingan perbaikan dan pelaksanaan rencana bisnis; 7.koordinasi rencana aksi ditingkat provinsi; 8.melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi; 9.pembinaan dan pendampingan; dan 10.melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 1.Menyusun/revisi rencana aksi bersama UMKK/korporasi berdasarkan masterplan dan/atau identifikasi potensi dan masalah; 2.dapat membentuk tim pembina kabupaten dan tim teknis kabupaten; 3.perekrutan tenaga pendamping bersama dinas provinsi dan Pusat; 4.menyosialisasi Petunjuk Teknis; 5.penyusunan, pemantapan rencana aksi; 6.pendampingan dalam perbaikan dan pelaksanaan rencana bisnis; 7.koordinasi rencana aksi di tingkat kabupaten sebelum penetapan; 8.melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi; 9.pembinaan dan pendampingan; dan 10.pemantauan, evaluasi dan pelaporan. PUSAT PROV. KAB./ KOTA PENGORGANISAIAN
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PEMBINAAN DALAM RANGKA: a. konsolidasi peternak, konsolidasi aset dan konsolidasi usaha dalam satu manajemen kelembagaan dan manajemen bisnis kolektif. b. penyempurnaan dan pelaksanaan rencana aksi pengembangan Kawasan peternakan berbasis korporasi peternak. c. penyusunan rencana binis korporasi peternakan. d. perbaikan dan pembenahan manajemen kelembagaan dan manajemen usaha korporasi peternakan. PENDAMPINGAN DILAKSANAKAN OLEH : Tenaga pendamping Kawasan korporasi peternakan. Dinas Daerah Provinsi Dinas Daerah Kabupaten/kota Dapat melibatkan perguruan tinggi dan stakeholder yang berkompeten lainnya.
INDIKATOR KEBERHASILAN Output : 1. Terbentuknya kelembagaan korporasi peternak yang berbadan hukum; 2. Terlaksananya rencana aksi pengembangan kawasan korporasi peternakan yang sudah dikoordinasikan lintas Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait; 3. Terlaksananya rencana bisnis korporasi peternakan; 4. Terbenahinya manajemen kelembagaan dan manajemen usaha korporasi peternakan; dan 5. Laporan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak. Outcome : 1. Menguatnya kelembagaan peternak dalam mengakses informasi, teknologi, permodalan serta pengolahan dan pemasaran; 2. Menguatnya sistem usaha tani ternak menuju satu manajemen usaha dan kelembagaan; 3. Meningkatnya skala usaha, produksi, produktifitas, nilai tambah dan daya saing komoditas yang dihasilkan kawasan.
PENGENDALIAN INTERNAL, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Perlu pengendalian pada: 1. Sosialisasi dan koordinasi kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat; 2. Pembinaan dan pendampingan; 3. Identifikasi potensi dan permasalahan/pengelola korporasi; 4. Pengelolaan manajemen korporasi; 5. pelaksanaan rencana aksi; dan 6. Perbaikan dan Pelaksanaan bisnis plan. Ssecara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pusat, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/kota mencakup realisasi output yang diharapkan serta permasalahan dan tindak lanjut dalam pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari Kab/Kota, Provinsi dan Pusat. Laporan disajikan secara informatif, tepat waktu dan akurat. Pelaporan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali setahun yang disampaikan pada bulan Desember 2023 dan apabila diperlukan sewaktu-waktu diperlukan. TITIK KRITIS MONEV PELAPORAN
Indikator Keberhasilan Pengembangan Korporasi Peternak 2
INDIKATOR KINERJA KORPORASI PETERNAK SAPI