PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN I Laporan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi PUSLATBANG KHAN REPUBLIK INDONESIA 2023 MUNDZIR ABBAS SST. Mar NDH 11
01 LAPORAN AKSI PERUBAHAN TA JAGA
02 LAPORAN AKSI PERUBAHAN TA JAGA
03 Dalam proses pelaksanaan perencanaan dan Pembangunan daerah tahapan evaluasi pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu poin penting dalam mengukur akuntabilitas dan kinerja capaian Pembangunan yang dilaksanakan. Keberhasilan Pembangunan daerah dapat diukur dari capaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Perangkat Daerah yang ada. Hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan yang akurat berperan penting dalam pengambilan kebijakan lanjutan, alokasi sumber daya serta efektifitas proses pembenahan internal maupun majemen kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Core Value ASN Berakhlak dalam rangka mendukung pelayanan Masyarakat yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja capaian pembangunan daerah maka disusunlah aksi perubahan yang dirancang dalam sebuah sistem informasi yang mengintegrasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja pembangunan agar dapat dengan mudah diawasi dalam rangka transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah. ExecuticeSummary Sistem Informasi TA JAGA merupakan Sistem Informasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah berbasis digital yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan ke dalam satu platform yang dapat dipantau secara berkala melalui browser baik melalui andorid. Sistem informasi ini menyajikan target pembangunan pembangunan daerah dan OPD yang terintegrasi dengan evaluasi berkala bulanan, dan tahunan, sehingga konsistensi rencana pembangunan dengan pelaksanaannya dapat diukur secara berkala sebagai bahan masukkan dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi TA JAGA akan membantu OPD dalam melaksanakan pelaporan kinerja dan keuangan, selanjutnya mempermudah Bappeda dalam menjaga konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dan implementasi lapangan, serta sebagai salah satu alat analisis kebijakan yang akurat bagi pimpinan daerah dalam rangka menentukan fokus dan prioritas pembangunan kedepannya. TA JAGA juga digunakan sebagai salah satu media transparansi kinerja Pembangunan daerah kepada Masyarakat, dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan informasi Pembangunan daerah SISTEM INFORMASI Ta Jaga
SISTEM INFORMASI Ta Jaga 04 Tanpa informasi yang cukup dan akurat, keputusan terkait alokasi sumber daya, perbaikan proses, atau perubahan strategi menjadi spekulatif atau tidak efektif dan cenderung menyebabkan pemborosan, lemahnya evaluasi ini menyebabkan kinerja perencanaan, manajemen kinerja dan pelaporan dan evaluasi pembangunan berjalan sendirisendiri yang berdampak pada capaian SAKIP Kabupaten Aceh Jaya Hingga Tahun 2022 masih berada pada kategori CC dan cenderung stagnan jauh dibawah target yang rencanakan. “oleh karena itu diperlukan satu alat ukur akurat melalui sistem informasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang dapat memantau kinerja pembangunan di Aceh Jaya secara berkala” LATAR BELAKANG Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerahsebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan agar perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional dan target strategis nasional, maka dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yang terdiri dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Bappeda sebagai pelaksana fungsi perencanaan mempunyai tugas untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran yang merupakan tahapan eksekusi dari seluruh rencana pembangunan yang telah disusun. Konsistensi rencana pembangunan dan pelaksanaannya dapat dicapai apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi yang baik. Hal ini bertujuan untuk memantau dan membandingkan target dengan capaian kinerja pembangunan secara berkala. Pada saat ini fungsi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Jaya melalui Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, masih bersifat manual. Hal ini mengakibatkan pengendalian tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu disebabkan proses pengumpulan data dari OPD yang memakan waktu yang lama, kualitas data yang buruk karena rentan akan kesalahan dan perbedaan data inputan, serta capaian kinerja tidak terekam secara berkala sehingga menyulitkan evaluasi kinerja pembangunan Kondisi diatas menyulitkan Bappeda sebagai pelaksana fungsi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan pada level daerah, pelaporan dan pemantauan manual, menyulitkan OPD dalam melakukan pelaporan kinerja dan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP). Pada level pimpinan daerah dan pengambil kebijakan lemahnya pengendalian dan evaluasi menyebabkan kurangnya dasar keputusan yang kuat bagi pengambilan keputusan lanjutan.
BAPPEDA ACEH JAYA 05 Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Bappeda Kabupaten Aceh Jaya merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Tugas utama Bappeda Kabupaten Aceh Jaya adalah merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, dalam konteks akuntabilitas kinerja, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi, pertanggungjawaban, dan pengelolaan yang baik dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam pelaksanaan tugasnya bappeda Kabupaten Aceh Jaya memiliki indikator sasaran strategis yaitu Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran, konsistensi antar dokumen perencanaan dengan Dokumen Anggaran merupakan faktor kunci dalam mencapai kesinambungan, efektivitas, dan efisiensi pembangunan. Dalam pencapaian target kinerja bappeda tersebut, Bappeda ditopang oleh Lima Bidang dan Satu Sekretariat Ta Jaga SISTEM INFORMASI PROFILORGANISASI BIDANG PROGRAM, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas meliputi penyusunan program dan pendanaan, data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki target kinerja sebagai berikut; a) Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD); b) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah; c) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta; Penyelenggaraan dan Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya bappeda Kabupaten Aceh Jaya memiliki indikator sasaran strategis yaitu Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran, konsistensi antar dokumen perencanaan dengan Dokumen Anggaran merupakan faktor kunci dalam mencapai kesinambungan, efektivitas, dan efisiensi pembangunan. Hal ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan tepat guna dan tujuan pembangunan dapat dicapai secara konsisten dari tingkat nasional hingga daerah
06 Ta Jaga SISTEM INFORMASI ANALISAMASALAH Dalam pelaksanaan tugas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, melakukan rekapitulasi capaian kinerja pembangunan yang berasal dari OPD KONDISI KINERJA SAAT INI berdasarkan hasil rekapitulasi data OPD yang menyelesaikan laporan evaluasi berkala diperoleh kesimpulan bahwa hampir seluruh OPDterlambat mengumpulkan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian penyediaan data hasil evaluasi pembangunan daerah yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga dokumen perencanaan tidak dapat disusun tepat waktu. Hal ini berdampak pada penetapan penyusunan dokumen RKPD ditahun 2020, 2021 dan tahun 2022 yang mengalami keterlambatan, dan dokumen Perubahan RKPD yang hampir setiap tahunnya selalu mengalami keterlambatan KONDISI YANG DIHARAPKAN Berdasarkan identifikasi kondisi organisasi saat ini, maka kondisi yang diharapkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu Perencanaan OPD dalam melakukan pengumpulan laporan (Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja setiap triwulan dan Penyusunan LKJIP Akhir Tahun); 2. Ketepatan waktu dalam penyediaan data hasil evaluasi pembangunan daerah; 3. Ketepatan waktu melaporkan hasil evaluasi RKPD triwulanan ke Bappeda Propinsi. Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) ANALISA MASALAH KINERJA ORGANISASI Belum adanya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dengan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja sehingga menyebabkan seringnya terjadi kesalahan pelaporan capaian kinerja dan keuangan akibat perbedaan indikator maupun jumlah angggaran yang menyebabkan anomali data pelaporan yang disajikan; hal ini menyebabkan data capaian kinerja berstatus not available
07 ANALISA MASALAH KINERJA ORGANISASI 1Keterlambatan Perencana OPD dalam mengumpulkan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang masih bersifat paper based, sehingga menyebabkan rendahnya persentase pemenuhan data capaian kinerja pembangunan dari masing-masing OPD. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya persentase OPD yang melaporkan capaian kinerja pembangunan tahun 2022 sesuai tabel berikut Keterlambatan penyediaan data pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sehingga seringkali laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan hanya berorientasi pada capaian keuangan dan belum menggambarkan capaian kinerja Hal Ini Dapat Dilihat Dari Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2022 Yang Hanya Berjumlah Sekitar 40 Persen Dari Total 654 Data Kinerja Selain beberapa masalah diatas terdapat juga kelemahan dimana Kurangnya Pemahaman Perencana OPD dalam Menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga kualitas data dan laporan kinerja pembangunan belum optimal Ta Jaga SISTEM INFORMASI
ANALISA MASALAH KINERJA ORGANISASI 08 Berdasarkan pendekatan analisis teknik AKPK dan USG tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh mengarah pada isu " Keterlambatan penyediaan data pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah” yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. selanjutnya isu terpilih dilakukan analisis terhadap dampak isu tersebut terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan DAMPAK MASALAH KeterlambatanPenetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang berakibat pada terlampatnya Tahapan Penganggaran dan Penetapan ABPD Kabupaten Aceh Jaya; Keterlambatan Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD triwulanan ke Bappeda Propinsi sebagai laporan pelaksanaan capaian kinerja pembangunan daerah Berdasarkan hasil analisis berbagai permasalahan yang telah dilaksanakan terpilih isu utama pada kinerja bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yaitu isu " Keterlambatan penyediaan data pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah” selanjutnya dilakukan penelaahan terkait dampak isu tersebut terhadap kinerja Bappeda Aceh Jaya secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan dampak terkait permsalahan tersebut sebagai berikut. FAKTOR PENYEBAB MASALAH Setelah dilakukan analisa terkait permasalahan keterlambatan penyediaan data pengendalian dan evaluasi pembangunan, maka ditarik kesimpulan bahwa akar masalah utama (leverage) yang dihadapi oleh Bappeda dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah belum tersedianya Media pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan SOLUSI DAN INOVASI Ta Jaga SISTEM INFORMASI PENGEMBANGANMETODE PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS DIGITAL YANGMENGINTEGRASIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN DALAMSATU SISTEMTERPADU
09 Ta Jaga SISTEM INFORMASI MilestoneAksiPerubahan TujuandanManfaatAksiPerubahan
MANAJEMEN RESIKO 10 Ta Jaga SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN SDM DAN STRATEGI KOMUNIKASI
Strategi marketing terhadap hasil aksi perubahan yang dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P1C (Product, Price, Promotion, Place dan customer); STRATEGI 4P1C 11 STRATEGIMARKETINGTa Jaga SISTEM INFORMASI StrategiPengembanganKompetensiTim Dalam rangka optimalisasi kinerja tim aksi perubahan dalam pencapaian target yang telah direncanakan maka perlu dilakukan pengembangan kompetensi orang lain pada aksi perubahan ini.
TANGGAPAN DAN DUKUNGAN TERHADAP INOVASI TAJAGA TEUKU REZA FAHLEVI, MM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA Kami memberikan dukungan penuh dan mendorong agar implementasi sistem informasi pemantauan kinerja pembangunan Aceh Jaya (TAJAGA) dapat segera dilaksanakan secara penuh dalam rangka mendorong akuntabilitas kinerja dan perbaikan dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. inovasi ini akan diprioritaskan pendanaan pada APBK-P Tahun Anggaran 2023 12 Ta Jaga SISTEM INFORMASI IMPLEMENTASIHASILPELAKSANAAN AKSIPERUBAHAN
Dalam membangun integritas dan akuntabilitas pada Bappeda Aceh Jaya, penulis berusaha memberikan contoh dan teladan bagi ASN dan staf pendukung dikantor. Dimulai dengan disiplin tepat waktu dalam kehadiran kantor, menjaga prilaku dan etika terhadap semua pihak baik internal dan eksternal Bappeda Aceh Jaya. Dalam peningkatan disiplin, peserta selaku Kabid di bappeda memberikan contoh disiplin dalam kehadiran serta memberikan masukkan kepada ASN lainnya melalui arahan terkait implikasi pelanggaran disiplin serta mengingatkan bahwa pelaksanaan disiplin dalam pekerjaan merupakan bagian dalam menjaga amal ibadah sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Peserta menghimbau kesadaran para ASN untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin dan meningkatkan produktifitas kinerja dan capaian indikator sasaran strategis organisasi DeskripsiKepemimpinan 13 Ta Jaga Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi penulis juga terlibat aktif dalam proses kerja tim untuk mengasah kemampuan dalam mengelola kegiatan yang melibatkan instansi lainnya. Salah satu kegiatan yang peserta ikuti adalah turut serta sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan tindaklanjut evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dimana dalam kegiatan ini penulis turut serta terlibat dalam proses perbaikan tahapan perencanaan daerah yang diikuti dengan perbaikan penjenjangan kinerja, evaluasi serta pelaporan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Pelaksanaan transparansi dilakukan oleh peserta melalui paparan dan pembahasan RKPD tahun 2024 dimana pada RKPD Tahun 2024 Perencanaan Anggaran tidak mengakomodir silpa pembiayaan sehingga proyeksi pendanaan daerah tahun 2024 benar-benar mempergunakan asumsi pendanaan yang realistis sesuai keadaan keuangan daerah terkini. Hal ini dipaparkan pada pembahasan RKPD Bersama kepala daerah, sekretaris Daerah dan TAPD Kabupaten Aceh Jaya serta pada saat fasilitasi RKPD Bersama propinsi. Selain itu peserta juga mendorong setiap kegiatan terkait perencanaan daerah juga dipublikasikan melalui media sosial bappeda Aceh Jaya sebagai bagian akuntabilitas kinerja organisasi Pengelolaan Budaya Kerja Dalam implementasi budaya kinerja yang baik sebagai organisasi perencanaan daerah yang professional maka berbagai Upaya telah dilakukan. Salah satunya adalah optimalisasi pengelolaan dan publikasi data dan informasi yang berada dibawah koordinasi peserta sebagai kepala bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah pada Bappeda. Diupayakan se transparan dan se informatif mungkin agar dapat menjadi referensi bidang lainnya dalam penggunaan data dan informasi yang valid. Kegiatan ini dilakukan melalui rapat rutin dan sharing informasi antar elemen pada Bappeda Aceh jaya Membangun Jejaring Kolaborasi penerapan strategi dan komunikasi yang intens dengan memanfaatkan jejaring kinerja membuat pelibatan pihak eksternal lebih maksimal dalam pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi SISTEM INFORMASI
TAHAPAN PELAKSANAAN APKO 14 Ta Jaga Milestone1 Kegiatan Aksi Perubahan Ini Merupakan Proses Kepemimpinan yang dilaksanakan Secara bertahap mengacu Tahapan/Milestone pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi yang telah disempurnakan. Tahapan Kegiatan yang dilaksanakan merupakan milestone jangka pendek yang berlangsung sejak 12 Juli s.d 18 September 2023. Aksi Perubahan jangka pendek yang dilaksanakan pada periode tersebut dijabarkan sebagai berikut. Melakukan konsultasi kegiatan yang telah dirancang dengan Mentor berkaitan dengan dimulainya pelaksanaan tahapan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. ((12 Juli 2023)) Milestone2 Mempersiapkan penyusunan Tim Efektif Rancangan Aksi Bersama Pejabat Bappeda, JFP, dan Pelaksana dari masing-masing bidang perencanaan Bappeda (13 Juli 2023) Milestone3 Menyusun Draft Menyusun draft keputusan Kepala Bappeda Tentang Tim Rancangan Aksi Perubahan Bersama Pejabat, JFP, dan Pelaksana dari masing-masing bidang perencanaan Bappeda (14 Juli 2023) SISTEM INFORMASI
Milestone4 Mengajukan Pengesahan Keputusan Kepala Bappeda tentang Pembetukan Tim Rancangan Aksi Perubahan. Penetapan dan Distribusi SK Tim Efektif (20 s.d 26 Juli 2023) 15 Ta Jaga SISTEM INFORMASI
Milestone5 Koordinasi dengan Tim IT dalam rangka penyepakatan Desain, Model dan Proses Bisnis Aplikasi (3, 7, 12 dan 18 Juli 2023) 16 Ta Jaga SISTEM INFORMASI Milestone6 Koordinasi Pelaksanaan Uji coba, identifikasi Kelemahan dan Masukkan Terkait Aplikasi (26 Juli 2023)
Milestone7 Perbaikan Interface aplikasi, layout serta perbaikan konten dalam aplikasi (3 s.d 18 Agustus 2023) 17 Ta Jaga SISTEM INFORMASI Milestone8 Penyusunan Modul User Penggunaan Aplikasi TA JAGA 21 Agustus 2023)
Milestone9 Penyusunan dan Penetapan Keputusan Bupati Tentang Aplikasi “TA JAGA (4 September 2023) 18 Ta Jaga SISTEM INFORMASI
Milestone10 Sosialisasi dan Bimtek penggunaan Aplikasi TA JAGA bagi OPD (13 s.d 14 September 2023) 19 Ta Jaga SISTEM INFORMASI
Milestone11 Implementasi Aplikasi TA JAGA Terhadap 9 OPD Awal (18 s.d 19 September 2023) 20 Ta Jaga SISTEM INFORMASI
21 Ta Jaga SISTEM INFORMASI KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN Manajemen Pemerintahan Penulis Edang M Kendana Sumber : LMS ASNPintar.lan.go.id Manajemen pemerintahan adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan berbagai aktivitas dan aspek dalam pemerintahan atau administrasi publik. Kegiatan Ini mencakup berbagai proses, kebijakan, dan praktik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya, melayani masyarakat, dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hasil pelatihan mandiri yang dilaksanakan memberikan pengetahuan kepada peserta dalam mengelola sumber daya dalam rangka implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Pada mata pelatihan ini juga diperoleh tambahan pengetahuan terkait kolaborasi stakeholder dalam rangka pencapaian tujuan dalam implemantasi aksi perubahan. 1.Merumuskan kebijakan publik menggunakan big data analysis; Fasilitator Ismail Fahmi Sumber : LMS ASNPintar.lan.go.id Merumuskan kebijakan publik menggunakan analisis big data memiliki banyak keuntungan dalam konteks pemerintahan modern. Berdasarkan hasil pelatihan mandiri yang dilakukan, mata pelatihan ini memberikan pengetahuan bagi peserta dalam menggunakan analisis big data untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dan berdampak. Hal ini berkaitan dengan aksi perubahan kinerja organisasi yang disusun, dimana sistem informasi yang dibangun berkaitan dengan analisis big data, pelatihan ini mempermudah peserta dalam mengdentifikasi kebutuhan, metode dan cara dalam melakukan analisis big data dalam aplikasi TA JAGA. 1.Pengadaan Barang dan Jasa; Penulis Wildan Massani Sumber : LMS ASNPintar.lan.go.id Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyediaan sistem informasi dalam aksi perubahan membantu project leader dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan tahapan kegiatan yang terkait denganproses pengadaan aplikasi serta tahapan-tahapan yang perlu ditempuh sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Pemahaman tentang pengadaan barang dan jasa sangat penting karena pengadaan merupakan proses yang melibatkan pengeluaran besar, memiliki dampak strategis, dan melibatkan banyak pihak. Berdasarkan hasil mata pelatihan pilihan penulis mengetahui tentang gambaran umum terkait pengadaan barang dan jasa, Proses dan tahapan yang harus ditempuh serta memitigasi pengelolaan risiko dalam proses pelaksanaan pengadaan barrang dan jasa, hal ini penting karena implementasi aksi perubahan ini diberikan dukungan pendanaan prioritas pada perubahan APBD Tahun 2023 yang menyebabkan timbulnya proses pengadaan barang dan jasa. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN Pelaksanaan sosialisasi dan ujicoba sistem informasi Ta Jaga Bagi Internal bappeda (Bidang dan Pokja Perencanaan) dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemahaman para pejabat dan ASN Bappeda terhadap fungsi dan manfaat aplikasi serta teknis pengggunaannya; Sosialisasi dan bimbingan teknis Sosialisasi dan Bimtek penggunaan Aplikasi TA JAGA bagi OPD, dilakukan dalam rangka sosialisasi teknis dan pemanfaatan aplikasi sebagai dukungan bagi user dalam mengakses fitur, dan mengelola aplikasi. Pendampingan Pemanfaatan Aplikasi TA JAGA bagi 9 OPD sampling. Kegiatan ini dilakukan sebagai sampling pemanfaatan aplikasi TA JAGA tahap awal dalam rangka mengukur efektifitas dan kualitas aplikasi yang telah dibangun. Dalam implementasi aksi perubahan kinerja organisasi melalui sistem informasi Pemantauan Kinerja Pembangunan Aceh Jaya (TA JAGA) pada Bappeda Aceh jaya telah dilakukan beberapa Upaya untuk penyebarluasan informasi terkait aksi perubahan tersebut yang dijabarkan sebagai berikut: Seluruh kegiatan dan publikasi terkait pemanfaatan dan pengenalan aplikasi TA JAGA dilakukan melalui media sosial resmi Bappeda Aceh Jaya serta situs web bappeda Kabupaten Aceh Jaya.
21 Ta Jaga SISTEM INFORMASI KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN Dukungan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya, yang berharap agar sistem informasi ini dapat segera berfungsi secara penuh dalam rangka mendorong akuntabilitas kinerja dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat. Sekretaris daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan dukungan prioritas anggaran bagi keberlanjutan dan optimalisasi sistem informasi TA JAGA; Dukungan dari Kepala Bappeda Aceh Jaya, karena aplikasi ini menjadi salah satu kunci penguatan pengendalian dan evaluasi Pembangunan yang merupakan sasaran strategis Bappeda Aceh Jaya; Dukungan dari Asisten Administrasi umum Setdakab Aceh Jaya, yang akan menjadikan TA JAGA sebagai alat dalam penilaian kinerja birokrasi serta sebagai dasar pemberian reward and punishment bagi SKPK dan ASN; Dukungan dari Kepala BPKK Aceh Jaya, dimana aplikasi ini akan meningkatkan kualitas dan konsisten perencanaan dan penganggaran; Dukungan dari Sekretaris dan Para Kepala Bidang Bappeda, dimana aplikasi ini memudahkan kinerja pengendalian dan evaluasi Pembangunan yang dilaksanakan masing-masing bidang pada bappeda; Dukungan dari auditor madya Inspektorat Aceh Jaya, terhadap implementasi aksi perubahan yang tidak hanya mengakomodir perencanaan tetap terintegrasi hingga tahapan evaluasi dan pelaporan yang akan mempermudah kinerja inspektorat; Dukungan dari Kepala Bidang APTIKA Kominsa Aceh Jaya, Aplikasi ini menjadi salah satu bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik; Para Kabag Lingkup Setdakab Aceh Jaya, aplikasi ini akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan sebagai dukungan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan pemerintah. Berdasarkan hasil implementasi aksi perubahan jangka pendek maka terdapat beberapa output implementasi aksi yang akan berlanjut ketahapan berikutnya, dimana hal ini akan dicapai dalam rentang waktu jangka Panjang dan jang menengah. Dalam rangka optimalisasi implementasi aksi perubahan kinerja organisasi melalui aplikasi TA JAGA, project leader mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam rangka percepatan implementasi aksi perubahan. Beberapa dukungan yang diperoleh antara lain:
21 Ta Jaga SISTEM INFORMASI Sistem Informasi TA JAGA merupakan Sistem Informasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah berbasis digital yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan ke dalam satu platform yang dapat dipantau secara berkala melalui browser maupun melalui android. Sistem informasi ini menyajikan target pembangunan pembangunan daerah dan OPD yang terintegrasi dengan evaluasi berkala bulanan, dan tahunan, sehingga konsistensi rencana pembangunan dengan pelaksanaannya dapat diukur secara berkala sebagai bahan masukkan dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi TA JAGA akan membantu OPD dalam melaksanakan pelaporan kinerja dan keuangan, selanjutnya mempermudah Bappeda dalam menjaga konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dan implementasi lapangan, serta sebagai salah satu alat analisis kebijakan yang akurat bagi pimpinan daerah dalam rangka menentukan fokus dan prioritas pembangunan kedepannya. TA JAGA juga digunakan sebagai salah satu media transparansi kinerja Pembangunan daerah kepada Masyarakat, dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan informasi Pembangunan daerah. Penutup KESIMPULAN” SARAN” Diharapkan agar para pengguna layanan sistem informasi TA JAGA dapat memaksimalkan aplikasi dimaksud dalam rangka perbaikan akuntabilitas dan transparansi kinerja Pembangunan. Diharapkan masing-,masing pimpinan pada OPD mengoptimalkan kinerja staf dan tim pendukung dalam melakukan penginputan realisasi kinerja dan keuangan pada aplikasi TA JAGA sehingga kinerja OPD dapat diukur dengan akurat. MUNDZIR ABBAS SST. Mar NDH 11
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN I PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 Rigaih, Kabupaten Aceh Jaya