Warta Sandeq Edisi 1 Tahun 2017

Warta Foto

Pemaparan dan Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan
Tahun 2016 oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Barat Wasis Prabowo kepada Pj. Gubernur

Sulawesi Barat Carlo Brix Tewu di Ruang Meeting Lantai II
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Penandatanganan Kerjasama Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat tentang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
dan Launching Laboratorium / Klinik Simda Desa /

SISKEUDES

(ki-ka, Gubernur Sulawesi Barat - Anwar Adnan Saleh, Focus Group Discussion Peningkatan Kinerja PDAM
Wakil Ketua KPK - Alexander Marwata, Direktur se-Provinsi Sulawesi Barat, yang dihadiri oleh Bupati
se-Provinsi Sulawesi Barat dan yang mewakili, Direktur
Investigasi Bidang BUMN dan BUMD- Alexander Rubi) PDAM se-Provinsi Sulawesi Barat, dan Kepala Satker
Dialog Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
PSPAM
bersama APIP, KPK-RI, BPKP, dan Aparat Penegak Hukum
serta Sosialisasi Klinik Akuntabilitas Desa Sulawesi Barat.

Redaksi

Dari Redaksi
Semangat Pagi… dalam mengarungi samudera. Selain informasi dan komunikasi merupakan
BPKP Sulbar…HEBAT cepat perahu Sandeq pun terkenal kuat, salah satu upaya untuk mendukungnya.
sehingga menjadi andalan (kepercayaan) Marilah kita tuangkan ekspresi dalam
Puji dan syukur kita panjatkan nelayan. media ini sehingga komunikasi dan
kehadirat Tuhan Yang Maha silaturahmi dapat terjalin dalam bentuk
Esa atas terbitnya edisi perdana Tema yang diambil pada edisi yang lebih bervariasi.
majalah Warta SANDEQ Perwakilan pertama ini adalah peran BPKP Provinsi
BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Bergulat Sulawesi Barat dalam mengawal Pada edisi pertama ini, kami
dengan padatnya aktifitas mengawal keuangan desa sebagai bagian dari juga menyajikan potret pembangunan
Program Nawa Cita Pemerintah, upaya pemerintah membangun Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi muda
kehadiran majalah ini dipersembahkan Indonesia dari pinggiran. Keberadaan ini mulai berbenah, menjadi lebih indah.
untuk memenuhi informasi kegiatan, Provinsi Sulawesi Barat yang tergolong Kalau dahulu sempat menjadi olok-olok
pengembangan pengetahuan dan sumber masih belia sehingga memerlukan bahwa Mamuju adalah maju mundur
inspirasi yang dapat mempererat rasa pembangunan di segala sektor jurang, sekarang mamuju menjadi
persaudaraan serta membentuk budaya khususnya infrastruktur dan sumber maju mundur jutawan. Selain itu edisi
kerja positif dalam mengemban tugas- daya manusia untuk mengoptimalkan ini juga mengenalkan sisi lain BPKP
tugas rutin Instansi. potensi wilayah yang belum tergali. Provinsi Sulawesi Barat yang hangat
Kehadiran Perwakilan BPKP di Provinsi dan bersahabat.
Mengusung tagline Cepat dan Sulawesi Barat dapat memberikan
Terpercaya, Warta SANDEQ berusaha kontribusi positif dalam meningkatkan Terimakasih kepada para pihak
menyajikan informasi yang selalu tata kelola pemerintahan yang baik, yang telah membantu terbitnya majalah
up to date dari sumber yang reliable. manajemen risiko serta efektifitas sistem ini sehingga dapat bermanfaat bagi setiap
Warta SANDEQ pun kami pilih sebagai pengendalian intern untuk mencapai pembacanya. Redaktur menyadari karya
simbol tagline tersebut. Perahu Sandeq tujuan pembangunan di wilayah ini masih jauh dari sempurna, kritik dan
memiliki tubuh yang ramping dan Provinsi Sulawesi Barat. Menyadari saran akan sangat bermanfaat untuk
mempunyai kecepatan yang tinggi pentingnya peran tersebut, penerbitan perbaikan di masa yang akan datang.
majalah Warta SANDEQ sebagai media

Susunan Redaksi
Pembina: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Penanggung Jawab: Kabag TU Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Barat, Pemimpin Redaksi: Putu Yudi Tenaya, Kontributor: Baharuddin Rahman, Syamsul Aris, Suan Kim,
Charles Rante Batara, Aryanto, Baden, Ahmad Saifullah, M. Iswadi P, Alam Azhari, Andri Anto S, Redaktur: Yusep Susanto,
M. Arief Sagita, Sekretaris: Tri Uliyanti, Desain Grafis: Gustam, Sadhu Pramuditha, Reporter: Tien Saputri, Yaumil Amly,
Yusep Susanto, M. Arief Sagita, Editor: Tien Saputri, Dokumentasi: Yaumil Amly, Sirkulasi: Aryanto
Alamat: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Abd. Malik Pettana Endeng, Mamuju, Sulawesi Barat, 91512 Telp.:
(0426) 21088, 21434 Fax.: (0426) 21137 Email: [email protected]

1Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Daftar Isi

DAFTAR ISI

1 Dari Redaksi 31 Menjelajah Pulau di Teluk Mamuju
2 Daftar Isi
3 Kick Off
Warta Utama

16 Stagnasi Kinerja BUMD 33 Penja, Rahmat dari Langit

Investigatif

4 BPKP Kawal Desa Profil

6 Pemerintah Desa
Tidak Perlu Khawatir Kelola Dana
Desa

Current Issue 18 Aspek Hukum Bukti Audit
Investigatif
34 Manarang, Sudut Kecil yang
Opini Membawa Harapan Besar

Resensi

8 Mamasa Terus Pertahankan WTP

20 Mengembalikan Semangat
Kembali ke Desa 35 Birokrat Menulis

10 Potret Pembangunan Sulbar Tips

36 Jaga Ki' Kesehatan Ta'

11 Peningkatan Kompetensi Wajib 23 Tinjauan Standar Pemeriksaan
Hukumnya APIP

Governance System

24 Mengenal Risiko Pemeriksaan,
Memahami Pemeriksa bukanlah
Malaikat tanpa Kesalahan

13 Rumah Sakit Harus Berbenah 27 Bagaimana Respon Oknum
Pemeriksa yang terjerat Godaan
Korupsi?

Pesona Sulbar

29 Mengenal Ujung Utara Sulawesi
Barat

2 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Kick Off

K"JaentegrabnatPaesrannaShebJaadgiakian
Alasan Untuk Tidak
Berkinerja"

Wasis Prabowo - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Enam tahun sudah BPKP kerjsama dengan Pemerintah Provinsi menjadi ide yang terbengkalai.
berkiprah di Bumi Manakarra Sulawesi Barat. Slogan majalah ini adalah Cerdas
Provinsi Sulawesi Barat kinerja
pengawasan yang dilakukan terbukti Keberhasilan sinergi pengawasan dan Terpercaya, dimaksudkan agar
dengan seluruh pemangku kepentingan majalah ini mampu secara cerdas
telah meningkatkan akuntabilitas baik tentunya memerlukan media yang dan sederhana tidak membuat kening
cerdas, solutif, dan terpercaya berkerut mewartakan hasil pengawasan,
dalam pengelolaan keuangan maupun untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan pembangunan, ragam budaya
pembangunan di Sulbar terutama di dan keindahan alam serta sedapnya
kinerja pemerintahan, kondisi ini bidang pengawasan dengan cara yang kuliner di Provinsi Sulawesi Barat,
sederhana tidak membuat kening mampu memberikan solusi untuk setiap
terlihat antara lain dari trend perolehan berkerut, mampu memberikan solusi, masalah, serta mampu mewartakan
namun tetap terpercaya bagi masyarakat secara jujur dan dapat dipercaya.
opini hasil pemeriksaan BPK ditahun luas.
Harapan saya majalah ini bisa bisa
2014 baru 2 Pemda yang memperoleh Media ini terbit dalam suasana terus hadir berperan serta menyajikan
penuh keterbatasan, baik SDM, sarana warta yang membangun, bisa menjadi
WTP, tahun 2015 telah 6 Pemda yang prasarana maupun anggaran, modal ajang bertukar pikiran, penyampaian
kami bondo nekad (bonek) hanya ide, serta memberikan informasi yang
WTP, untuk tahun buku 2016 dari ketekunan dan sinergi yang apik positif kepada masyarakat luas tentang
seluruh tim redaksi, untuk itu dengan keberhasilan, pesona alam, ragam
3 pemda yang hasil auditnya telah bangga saya ingin mengapresiasi budaya dan pesona kuliner Bumi
kepada Tim Penyusun Majalah Tien, Manakarra.
diselesaikan BPK RI semuanya Ucep, Arif, Gustham, Putu, Aryanto,
Sadhu, Amly, Tri dan Para Kontributor Satu kata! Bravo Warta Sandeq!
beropini WTP, penguatan APIP telah Warta yang menjadikan majalah Jangan pernah jadikan keterbatasan
ini bisa hadir perdana. Tanpa sikap menjadi alasan untuk tidak berkinerja,
tiga pemda tahun ini bisa masuk level bonek dan ketekunan serta adanya tetap dan teruslah menghebatkan, BPKP
synergy in harmony mereka, saya Sulbar Hebat, salam Mamuju Mala’biq.
3, tingkat kematangan implementasi yakin menerbitkan majalah hanya akan
(WePe)
Sistem Penegendalian Intern

Pemerintah juga meningkat, Aplikasi

berbasis IT pengelolaan keuangan

desa SISKEUDES yang sekarang ini

wajib digunakan di seluruh Nusantara

lahir di Bumi Manakarra, dan seluruh

Desa telah menggunakan aplikasi

ini, Pembinaan berkelanjutan kepada

Aparatur Desa terus dilakukan dengan

adanya laboratorium SISKEUDES

dan Klinik Akuntabilitas Desa hasil

3Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Warta Utama

BPKP KAWAL DESA

Anggaran yang meningkat setiap Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan siap, kondisi ini mengakibatkan
tahunnya, sumber daya manusia Dana Desa tidak mungkin dilaksanakan arogansi Kepala Desa dan
yang belum kompeten dalam secara menyeluruh. Jumlah desa yang mendominasi pemerintahan desa.
melaksanakan akuntabilitas keuangan harus di cover sebanyak 74.754 lebih se- 7. Pelaksanaan kegiatan yang belum
Indonesia, untuk Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peruntukannya.
dan masih banyak permasalahan sendiri sebanyak 576 Desa. Kondisi ini
perlu adanya koordinasi dan sinergi
lain yang timbul dalam pengelolaan dari seluruh pemangku kepentingan
yaitu DPMD (Dinas Pemberdayaan
keuangan desa membuat BPKP harus Masyarakat Desa), Inspektorat, Biro BPKP sebagai auditor intern
Tata Pemerintahan, dan SKPD Pengelola
selalu siap mengawal Desa. Keuangan untuk melakukan upaya yang pemerintah telah melakukan berbagai
terintegrasi dalam rangka pembinaan
Sehubungan dengan telah dan pengawasan dan pengawasan pengawalan keuangan desa, antara lain:
akuntabilitas desa.
ditetapkannya desa sebagai entitas 1. Melakukan pengembangan
Beberapa permasalahan yang
yang otonom dan mandiri untuk ditemukan pada saat pengawalan Sistem Pengelolaan Keuangan

mengurus dirinya sendiri, serta adanya Desa (SISKEUDES) dan Sistem

perluasan sumber-sumber pendapatan Informasi Akuntansi Badan Usaha

desa sebagaimana diatur Undang- Milik Desa (SIA BUMDesa).

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Senantiasa melakukan

Desa, melekat pula kewajiban untuk peningkatan kompetensi melalui

melaporkan pertanggungjawaban. bimbingan teknis (bimtek)

Pendapatan desa semakin besar, terdiri pengelolaan dana desa antara lain: dan konsultasi pengelolaan

atas pendapatan asli desa, pajak dan 1. Lemahnya SDM Desa utamanya dana desa melalui Klinik

retribusi daerah, Dana Desa (APBN), dalam pertanggungjawaban SISKEUDES, portal/website

Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten), pengelolaan keuangan desa. www.klinik-desa.org dan dapat

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, 2. Adanya disharmoni di lapangan menggunakan layanan sms

hibah dan sumbangan yang tidak seperti adanya penolakan gateway pada nomor 0811-415-

mengikat dari pihak ketiga, serta lain- pendamping desa oleh perangkat 2232

lain pendapatan desa yang sah. Dana desa. 2. Memberikan masukan/saran

Desa dari APBN semakin meningkat 3. Desa belum memiliki dokumen kepada regulator.

dari tahun ke tahun. Besarnya dana perencanaan yang benar. 3. Melakukan monitoring dan

yang dikelola belum diimbangi 4. Desa masih memerlukan evaluasi dana desa dalam rangka

dengan kapabilitas aparat desa, pembinaan dan pengawasan koordinasi dengan pemerintah

sehingga akuntabilitas pengelolaan dalam mempertanggungjawabkan daerah setempat terkait target dan

keuangan belum memadai. Kondisi pelaksanaan kegiatan fisik. capaian penyerapan dana desa.

ini menimbulkan kekhawatiran akan 5. Aplikasi pengelolaan keuangan

adanya pihak aparat desa yang terjerat berbasis teknologi informasi BPKP Sulawesi Barat sangat
terbuka kepada siapa saja yang ingin
permasalahan hukum. yang telah diwajibkan digunakan melaksanakan konsultasi terkait dengan
pengelolaan keuangan daerah. Jangan
Jumlah desa yang sangat besar, dalam pengelolaan keuangan desa takut membangun daerah dan jangan
sungkan untuk berdiskusi. Salam
faktor geografis, ketersediaan SDM, dan (Program Aplikasi Pengelolaan akuntabilitas!

anggaran pembinaan dan pengawasan, Keuangan SISKEUDES) belum (M Arief Sagita)

menjadi kendala utama dalam pembinaan diterapkan.

dan pengawasan dan pengawasan 6. Regulasi tata kelola dan

akuntabilitas desa. Hal ini membuat kelembagaan di desa belum

amanah pembinaan dan pengawasan dan

4 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Warta Utama

Wujud Nyata Pengawalan Desa

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis Pengawalan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dan
Desa antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara (kiri) dan dengan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (kanan)

BPKP Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan peningkatan kapabilitas para pemangku kepentingan desa melalui pelatihan kepada aparat desa,
pendamping desa, OPD pengelola masyarakat desa dan APIP, bertempat di laboratorium SISKEUDES hasil kerjasama dengan Pemerintah Provinsi.

Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Wakil Ketua KPK-RI Alexander Marwata, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Wasis Prabowo saat meninjau ruang Klinik dan Laboratorium Akuntabilitas Desa Provinsi Sulawesi Barat. Ruang ini dikhususkan bagi para aparat

desa untuk melakukan konsultasi terkait akuntabilitas desa.

5Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Warta Utama

Pemerintah
Desa Tidak
Perlu Khawatir
Kelola Dana
Desa

Ridwan - Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah kabupaten/kota dan digunakan harus sesua dengan petunjuk teknis
Desa (DPMD) adalah Dinas yang (juknis) yang telah ditetapkan.
membantu tugas Pemerintahan untuk membiayai penyelenggaran
di bidang Pemberdayaan Masyarakat Sampai dengan saat ini kendala
Desa. DPMD memiliki fungsi pemerintahan, pembangunan, serta yang sangat terlihat adalah pada saat
merumuskan penetapan, pengaturan dan perencanaan dan pada saat pelaporan.
koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, dan Terdapat beberapa desa yang
di bidang pemberdayaan masyarakat dan merencanakan kegiatan yang tidak sesua
pemerintahan desa; penyeleranggaraan kemasyarakatan. dengan juknis. Tak jarang pula batas
fasilitasi dan pengawasan supervisi waktu pengumpulan laporan terlampaui
dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Mekanisme Dana Desa yang karena alasan teknis.
dibidang pemberdayaan pemerintahan
desa; penyelenggaraan koordinasi dan langsung di transfer ke rekening Menurut Kepala DPMD Provinsi,
kerjasama dalam rangka tugas fungsi Ridwan, Pemerintah Desa tidak perlu
dinas dan penyelenggaraan pembinaan pemerintah desa ini memiliki plus minus khawatir dalam mengelola keuangan
di bidang pemberdayaan pemerintah desa. “Dana desa yang ada sekarang
desa. tersendiri. Di satu sisi desa memiliki tinggal dipedomani saja petunjuk teknis
(juknis) nya sehingga dapat dipahami
Dilihat dari fungsinya, DPMD fleksibilitas untuk menggunakan dana pelaksanaannya, selain itu Pemerintah
memiliki peranan yang cukup strategis Desa juga memiliki Pendamping Desa
dalam pelaksanaan Dana Desa. Dana tersebut sesua dengan kebuthannya, yang dapat membantu”.
Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja namun disisi lain sumber daya desa yang DPMD Provinsi selalu berusaha
Negara yang diperuntukkan bagi Desa untuk melakukan sosialisasi terkait
dan Desa Adat yang ditransfer melalui kurang membuat pengelolaan Dana Peraturan Desa kepada DPMD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta Pemerintah Desa.
Desa menjadi tidak optimal. Kurangnya Selain itu DPMD juga bekerja sama
dengan Perwakilan BPKP melaksanakan
tenaga ahli, pemahaman akan peraturan

dan keseimbangan antara pemenuhan

kebutuhan hidup dan pengabdian

terhadap desa merupakan beberapa

permasalahan yang dihadapi oleh desa.

DPMD sedikit banyak

menjembatani antara kebutuhan desa

tersebut dengan kriteria pengelolaan

Dana Desa. Karena walaupun Dana

Desa di transfer langsung melalui

rekening desa, namun penggunaannya

6 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Warta Utama

Data BPMD Provinsi Sulawesi Barat
Dari jumlah total anggaran Dana Desa Provinsi Sulawesi Barat Sebesar Rp. 461.094.687.000,000

bimbingan teknis terkait aplikasi Aplikasi ini merupakan aplikasi Pemerintah Desa agar Dana Desa
Sistem Tata Kelola Keuangan Desa keuangan yang ditujukan untuk yang ada benar dimanfaatkan sesuai
(SISKEUDES) untuk meningkatkan membantu pengelolaan keuangan dengan aturan yang berlaku sehingga
kapasitas dan kesiapan aparat desa desa yang dikembangkan oleh BPKP dapat meningkatkan kesejahteraan dan
dalam mengelola Dana Desa. bekerjasama dengan Kementerian menurunkan tingkat kemiskinan yang
Dalam Negeri. ada desa. Selain itu kembali diingatkan
Melihat kondisi Dana Desa kepada Pemerintah Desa agar tidak
sekarang, masih sering muncul Di era digital saat ini, penggunaan
pertanyaan, apakah sebenarnya Dana aplikasi merupakan salah satu wujud "menyalahgunakan Dana Desa.
Desa ini telah tepat sasaran? Ridwan percepatan pengelolaan keuangan. (M. Arief Sagita)
berpendapat bahwa seluruh Dana Desa Namun tidak dapat dipungkiri bahwa
yang diberikan kepada Pemerintah Desa kapasitas aparat pengguna aplikasi Dana desa yang ada
ditetapkan dengan rumusan-rumusan ini harus terus ditingkatkan. Laporan
oleh kabupaten agar setiap desa penggunaan Dana Desa hanya bisa sekarang tinggal
mendapatkan anggaran yang sesuai. Jadi disusun melalui aplikasi SISKEUDES.
jumlah yang diberikan kepada desa telah Mau tidak mau Pemerinah Desa diajak dipedomani saja petunjuk
sesuai dengan persyaratan di dalam untuk melek teknologi.
juknis. teknis (juknis) nya
Terkait dengan transparansi
DPMD juga melaksanakan Dana Desa, kebijakan dari Pemerintah sehingga dapat dipahami
monitoring dan evaluasi Dana Desa Kabupaten Mamuju meminta kepada
dengan melibatkan Inspektorat dan seluruh desa yang mendapatkan alokasi pelaksanaannya, selain
BPKP. Peran BPKP sendiri dalam Dana Desa untuk memasang baliho
pengawasan Dana Desa adalah yang berisikan tentang progam apa saja itu Pemerintah Desa juga
membantu percepatan akuntabilitas yang dilaksanakan desa tersebut yang
pertanggungjawaban pelaksanaan Dana dibiayai dengan Dana Desa. memiliki Pendamping Desa
Desa melalui aplikasi SISKEUDES.
DPMD berharap kepada yang dapat membantu.

7Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Current Issue

Mamasa Terus Pertahankan WTP

Penandatanganan MoU antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa

Wajar Tanpa Mamasa berhasil meningkatkan opininya Keuangan Desa. Penendatanganan
Pengecualian adalah menjadi Wajar Dengan Pengecualian yang dilakukan pada bulan Februari
hasil opini BPK yang dan kemudian berhasil meraih opini lalu dirangkaikan dengan sosialisasi
diinginkan oleh semua Wajar Dengan Pengecualian Permendagri Nomor 19 Tahun
Pemerintah Daerah. 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Berbagai upaya dilakukan Peningkatan opini tersebut tidak Barang Milik Daerah (BMD). Dalam
oleh setiap Pemerintah terjadi serta merta, ada proses panjang sambutannya Kepala Perwakilan BPKP
Daerah, termasuk dan usaha yang sungguh-sungguh di Provinsi Sulawesi Barat Wasis Prabowo
Kabupaen Mamasa. dalamnya. Pemerintah daerah senantiasa menyampaikan agar seluruh SKPD
Opini WTP diperoleh melakukan sosialisasi terkait peraturan, menghilangkan ego sektoral untuk
karena penyajian laporan sehingga aparat pemerintahannya akan mewujudkan tatakelola BMD yang
keuangan yang sesuai selalu up to date. Selain itu pemerintah lebih baik.
dengan standar dan tidak kabupaten Mamasa juga senantiasa
ada salah saji material di melakukan koordinasi dengan pihak Audience dari sosialisasi tersebut
dalamnya. terkait dan melakukan konsultasi dengan adalah Sekretaris Daerah dan paraAsisten
BPKP. serta seluruh Satuan Kerja Pemerintah
Peningkatan tata kelola Daerah (SKPD) yang berjumlah 47
pemerintahan yang akuntabel “Kami sangat terbantu sekali SKPD, yang terdiri dari 30 Dinas dan 17
serta pengelolaan aset yang dengan adanya kerja sama dengan Kecamatan. Dalam sosialisasi tersebut
baik sangat mendukung dalam upaya BPKP”, ucap Wakil Bupati Mamasa dibahas mengenai pengelolaan BMD
penyajian laporan keuangan yang Bonggalangi. Kesungguhan Kabupaten serta tugas dan wewenang pejabat
handal. Pemerintah sedang berbenah Mamasa menjaga akuntabilitasnya, pengelola BMD. Diungkapkan pula
untuk melakukan perbaikan tatakelola. membuat Mamasa menjadi salah mengenai kondisi pengelolaan BMD
Sebagai contoh Kabupaten Mamasa satu Kabupaten yang mendapatkan saat ini pada Kabupaten Mamasa.
yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, penghargaan dari Menteri Keuangan Seluruh peserta nampak antusias dengan
dahulu Mamasa mendapatkan opini dan memperoleh insentif sebesar 49 pembahasan pengelolaan BMD ini.
Disclaimer dari BPK. Namun dengan milyar. Prestasi ini merupakan prestasi Saat sesi tanya jawab dibuka, banyak
berbagai usaha yang dilakukannya, yang membanggakan. peserta yang mengajukan pertanyaan.
Pertanyaan yang diajukan seputar
Salah satu bentuk kerja sama yang status pengelolaan aset daerah yang
terjalin antara pemerintah Kabupaten dipindahtangankan karena adanya
Mamasa dengan Perwakilan BPKP perubahan sruktur organisasi, pensiunan
Provinsi Sulawesi Barat antara lain yang masih menduduki rumah dinas,
ditandatanganinya Nota Kesapahaman dan terkait pemberian kendaraan dinas
(MoU) terkait Pengembangan oleh pemakai kendaraan. (Tien)
Manajemen Pemerintahan Daerah,
BUMD/BUMDes dan Tata Kelola

8 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Current Issue

Sesi tanya jawab pada kegiatan Sosiaisasi Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Bonggalangi - Wakil Bupati Mamasa (kiri) bersama Wasis Prabowo - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat (kanan)

9Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Current Issue

Potret Pembangunan Sulbar

Mamuju Arterial Road tahap I
ini merupakan jalan arteri di
Kabupaten Mamuju Sulawesi
Barat. Memiliki ruas sepanjang 4,5
kilometer, jalan ini dibangun guna
mendukung mobilitas masyarakat
melakukan kegiatan perekonomian.
Jalan arteri ini terdiri dari 250 M
jalan akses kantor gubernur, 3.975
M jalan utama, Jembatan Simboro
(35m), Jembatan Karema (70m),
Jembatan Rimukku (40m), Jembatan
Bonepas (35m), serta 3 Jembatan
Pile Slab (52,5 M, 105 M, 157,5M)
(Sumber Dirjen Bina Marga Kemenpupera)

Masjid Baitul Anwar berlokasi Pantai Manakarra adalah landmark
di kompleks perkantoran nya Mamuju. Terletak di Ibukota
Gubernur Sulawesi Barat, Sulawesi Barat pantai ini adalah
Masjid ini merupakan salah satu bagian dari Teluk Mamuju. Pantai ini
bangunan monumental yang dibangun memiliki panorama keindahan yang
pada pada masa Gubernur H.Anwar memikat dengan latar belakang Pulau
Adnan Saleh. Bentuk bangunan Karampuang, menjadikan pemandangan
religius yang indah ini memiliki daya pantai ini begitu eksotis. Anjungan
pikat tersendiri bagi pasangan calon pantai Manakarra ini juga merupakan
pengantin yang akan mengakhiri masa pusat hiburan bagi warga Mamuju.
lajangnya untuk photo pre-wedding. Pada sore hari banyak orang berada di
Obyek lainnya dalam kompleks masjid sini, sekedar duduk-duduk menikmati
yang menjadi favorit untuk photo pre- keindahan pemandangan dan semilir
wedding adalah jembatan penghubung angin pantai, bermain sepeda listrik atau
area perkantoran dengan Masjid Baitul menikmati kuliner mamuju. sedangkan
Anwar. pada malam hari dipenuhi oleh cahaya
lampu berwarna merah dari kapal
10 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017 feri yang akan berlabuh di Pelabuhan
Mamuju.

Current Issue

Peningkatan Kompetensi Wajib Hukumnya

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Wasis Prabowo (kiri), Kabag TU BPKP Provinsi Sulawesi
Barat, M. Abdi Uluelang (kanan) saat membuka Diklat Manajemen BMD (15/5).

Terkadang kita terbuai dengan jabatan yang telah kita emban. Sering pula kita
terlalu larut dalam kesibukan bekerja. Terlalu asyik menyelesaikan pekerjaan,
namun lupa melakukan peningkatan kemampuan.

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparat intern pemerintah, BPKP organisasi, sehingga merasa tidak
adalah sebuah sarana yang berperan aktif dalam usaha peningkatan sempat melakukan hal-hal yang terkait
dilakukan manajemen untuk kompetensi mereka. dengan peningkatan kompetensi.
senantiasa meningkatkan kemampuan Namun mereka lupa bahwa peningkatan
pegawainya. Peningkatan kemampuan Banyak orang lalai perkara kompetensi sama dengan menaikkan
ini seyogyanya dilakukan secara peningkatan kompetensi ini. Mereka efektifitas organisasi. Peningkatan
periodic. Hal ini dilakukan agar fokus pada pencapaian target kinerja
kemampuan pegawai selalu terupdate
dengan keilmuan baru, tentunya hal Suasana belajar pada diklat pembentukan auditor Ahli dilingkungan Inspektorat pada Provinsi Sulawesi
tersebut akan meningkatkan kinerja Barat
organisasi. Tujuan bekerja efektif dan
efisien akan mudah tercapai.

BPKP sebagai Pembina SPIP
dan APIP memiliki tugas yang cukup
besar dalam meningkatkan kapabilitas
APIP dan peningkatan level SPIP. Salah
satu cara meningkatkan level SPIP
adalah dengan melakukan pelatihan
untuk mengembangkan keahlian
dan pengetahuan serta memberikan
kesempatan kepada staf untuk meng-
update pengetahuannya. Dengan
menyelenggarakan berbagai macam
diklat untuk pemerintah daerah dan

11Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Current Issue

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Syamsul Aris saat memberikan kompetensi berarti juga upgrading ilmu
materi diklat. baru.

Para peserta Diklat Manajemen BMD dengan SIMDA (15/5) Pemerintah Daerah kini
mulai aware dengan permasalahan
peningkatan kompetensi. Hal ini
tercermin dari kesanggupan pemerintah
daerah untuk mendanai pegawainya
guna mengikuti diklat pembentukan
Auditor Ahli Pertama untuk Inspektorat
di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
dengan pola PNBP. BPKP sendiri juga
melakukan berbagai upaya untuk dapat
menyelenggarakan berbagai jenis
diklat di tengah minimnya anggaran
pengembangan profesi. Penambahan
anggaran diklat ini diperoleh BPKP
dari dana Loan Asian Development
Bank (ADB) dengan program State
Accountability Revitalization (STAR).
Keadaan ini harus dimanfaatkan dengan
baik.

Setidaknya selama tahun 2017
BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah dua
kali melakukan penyelenggaraan diklat,
yaitu diklat Pembentukan Auditor
Ahli untuk Inspektorat di wilayah
Provinsi Sulawesi Barat (3- 24April
2017) dan Diklat Manajemen Barang
Milik Daerah dengan Aplikasi SIMDA
(15 – 19 Mei 2017). Terkait dengan
peningkatan kompetensi ini Kepala
Perwakilan BPKP Sulawesi Barat
Wasis Prabowo senantiasa berpesan,
agar peserta memanfaatkan kesempatan
ini untuk menyerap ilmu sebanyak-
banyaknya. Dengan meningkatnya
pengetahuan secara tidak langsung akan
meningkatkan kinerja organisasi.

Bagi yang belum mendapatkan
kesempatan untuk mengikuti kedua
diklat tersebut di atas, jangan khawatir,
karena BPKP Provinsi Sulawesi Barat
masih akan menyelenggarakan 2
diklat lagi. Dua diklat tersebut yaitu
Diklat Pembentukan Auditor Ahli
yang sekiranya akan diadakan di bulan
Agustus dan Diklat Teknis Substansi
Penyelenggaraan SPIP Integratif yang
akan diselenggarakan pada bulan
Oktober 2017. Tunggu kabar berikutnya
ya. Karena belajar tak pernah mengenal
lelah.(Tien)

Inspektur Provinsi Sulawesi Barat, Suryadi (kiri) dan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Wasis "Hiduplah seolah
Prabowo (kanan) Saat membuka Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Lingkungan Inspektorat engkau mati besok,
Se Provinsi Sulawesi Barat. belajarlah seolah engkau
hidup selamanya"
(Mahatma Gandhi)

12 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Governance System

Rumah Sakit Harus Berbenah

Oleh :Putu Yudi Tenaya*)

Rumah sakit adalah sebuah institusi yang memberikan undang-undang.
pelayanan kesehatan yang lengkap bagi masyarakat. Demikian juga halnya dengan
Pelayanan kesehatan dapat berupa pelayanan kuratif
maupun preventif. Besarnya peran rumah sakit bagi anggaran, rumah sakit pemerintah pusat
masyarakat menuntut adanya tata kelola yang baik dan daerah harus membuat anggaran
dari rumah sakit setahun sebelumnya untuk mendapatkan
anggaran belanja setahun kedepan.
Kondisi rumah sakit di Indonesia maupun pemerintah daerah seperti Setiap anggaran yang turun di rumah
saat ini masih menghadapi halnya instansi-instansi lainnya dibawah sakit daerah sudah diatur pemakaiannya
beberapa permasalahan baik itu pemerintah, maka pengelolaannya secara detail dalam jenis anggaran yang
rumah sakit milik pemerintah, yayasan dianggap sebagai kantor. Bedanya akan dikeluarkan. Penggunaan anggaran
maupun swasta. Secara umum memiliki kantor tidak mendapatkan penghasilan untuk jenis kegiatan yang berbeda
tiga permasalahan yang mendasar, dari pelayanan dan jasa seperti hal nya adalah dilarang dan bila memang perlu
yakni pengelolaan keuangan, standar rumah sakit. Akan tetapi pengelolaan perubahan, harus menunggu mekanisme
pelayanan (mutu dan keselamatan keuangan penerimaan rumah sakit harus perubahan anggaran di tengah tahun
pasien) dan pelayanan BPJS (national disetor ke kas negara setiap hari paling anggaran yang berjalan.
coverage). lambat 24 jam setelah penerimaan,
sedangkan pemakaian langsung dari Sehingga dari gambaran tersebut
Pengelolaan Keuangan uang yang diterima melalui jasa pengelolaan keuangan rumah sakit
pelayanan masyarakat adalah tidak pemerintah sangat kaku dan terikat
Rumah sakit pemerintah pusat diperbolehkan dan terlarang oleh dengan perencanaan penggunaan
anggaran tahun berjalan. Tidak ada
fleksibilitas dalam penggunaan
anggaran. Hal tersebut sering kali
membuat ketidaksesuaian antara
anggaran yang direncanakan dengan

13Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Governance System

realisasinya. Kondisi ini diperburuk

dengan ketidakakuratan data atau

kurang baiknya penyusunan rencana

anggaran. Sehingga perencanaan justru

menyulitkan pelaksanaan.

Sebagai lembaga layanan publik

pemberi jasa layanan yang sangat

penting, rumah sakit perlu melakukan

perubahan paradigma. Dari lembaga

bersifat sosial birokratik menjadi sosial

ekonomi yang harus menerapkan

konsep-konsep manajemen modern

dengan tetap mempertahankan misi dan

fungsi sosial rumah sakit.

Menurut Rijadi, S (2005) secara

alamiah rumah sakit adalah suatu

badan usaha dan bukan sebuah kantor,

sehingga pengelolaan rumah sakit yang

efektif dan efisien akan memaksimalkan

hasil dan kualitas pelayanan rumah

sakit tersebut. Terlepas apakah rumah

sakit itu milik pemerintah, yayasan atau

swasta. Sebagai suatu badan usaha,

maka bagi rumah sakit pemerintah

bentuk kelembagaan menjadi sangat

penting artinya. Karena pengelolaan

uang, orang, barang adalah tergantung

pada Bentuk Kelembagaan tersebut.

Berangkat dari permasalahan

tersebut, keluar undang-undang nomor

1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara. Dalam pasal 68 dan 69

dilontarkan ide untuk membentuk

suatu Badan Layanan Umum (BLU)

yang bersifat nirlaba, yang dikelola

secara profesional dan independen.

BLU dibentuk dengan tujuan untuk

meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa. BLU juga bertujuan daerah. Apabila semua rumah sakit Keuangan Badan Layanan Umum
pemerintah daerah tersebut akan Daerah.
untuk menghasilkan pelayanan yang dialihkan statusnya menjadi Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Standar Pelayanan
berkualitas dan terjangkau yang sumber dengan undang-undang nomor 1 tahun (Peningkatan Mutu dan
2004 tentang perbendaharaan negara dan Keselamatan Pasien)
pembiayaannya berasal dari tarif yang peraturan pemerintah nomor 23 tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dalam rangka menghadapi
dikenakan kepada pengguna jasa dan Badan Layanan Umum (PPK BLU), era globalisasi umumnya dan era
maka proses pengalihan statusnya harus Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
dari subsidi pemerintah. BLU adalah dipersiapkan dengan seksama agar dan menjalankan amanah Undang-
hasilnya benar-benar sesuai dengan Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang
instansi di lingkungan pemerintah yang harapan. rumah sakit, maka rumah sakit harus
melaksanakan dan melakukan upaya-
dibentuk untuk memberikan pelayanan Adapun dasar hukum penerapan upaya untuk meningkatkan mutu
Pola Pengelolaan Keuangan Badan pelayanan kesehatan.
kepada masyarakat berupa penyediaan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)
adalah Peraturan Pemerintah No. 58 Di era yang semakin global,
barang dan/atau jasa yang dijual Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dimana teknologi informasi semakin
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri maju maka batas antar negara semakin
tanpa mencari keuntungan dan dalam Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tidak kelihatan. Masyarakat dengan
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan mudahnya mencari pengobatan dimana
melakukan kegiatannya berdasarkan

prinsip efisiensi dan produktifitas

(Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (BLU)).

Sementara itu dengan

diberlakukannya undang-undang

mengenai otonomi daerah, maka

status rumah sakit pemerintah tersebut

dialihkan menjadi lembaga teknis

14 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Governance System

saja baik di dalam negeri maupun di luar undang, Pemerintah berkewajiban untuk dalam layanan kesehatan yang diberikan.
negeri. Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan pelayanan kesehatan yang BPJS membayar pelayanan
dan teknologi, meningkatnya layak bagi rakyatnya. Pada tahun 2014
kesejahteraan rakyat, serta semakin PT Askes Indonesia (Persero) berubah pesertanya dengan menggunakan sistem
kritisnya masyarakat dalam menilai nama menjadi Badan Penyelenggara paket atau berdasarkan clinical pathway
mutu pelayanan kesehatan, maka Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS (CP), sehingga semakin memperumit
dianggap perlu dilakukannya perubahan Kesehatan) sesuai dengan Undang- permasalahan keuangan di rumah sakit.
yang bermakna terhadap mutu rumah undang nomor 24 tahun 2011. BPJS Padahal tujuan dengan diberlakukannya
sakit di Indonesia. merupakan badan hukum publik yang tarif berdasarkan paket atau CP bertujuan
menyelenggarakan Jaminan Kesehatan untuk terciptanya kendali mutu dan
Masyarakat Indonesia yang Nasional bagi seluruh Rakyat Indonesia. biaya dalam pemberian pelayanan
semakin selektif menginginkan Dengan diselenggarakannya BPJS kesehatan di rumah sakit.
pelayanan yang bermutu dan aman. Kesehatan ini diharapkan pemerintah
Dengan meningkatkan mutu pelayanan dapat memberikan pelayanan kesehatan Mengingat masalah tersebut
kesehatan diharapkan dapat mengurangi yang memadai kepada seluruh diatas, maka pihak rumah sakit mau tidak
minat masyarakat untuk berobat Sesuai masyarakat. mau harus menjalankan pengelolaan
dengan Undang-undang No.44 Tahun rumah sakit yang rasional, efektif dan
2009, pasal, 40 ayat 1, menyatakan Permasalahan umum yang efisien. Langkah yang harus dilakukan
bahwa, dalam upaya peningkatan mutu dihadapi oleh rumah sakit dalam dalam hal ini adalah merevisi kembali
pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan di era tarif pelayanan dengan berdasarkan
akreditasi secara berkala menimal 3 BPJS ini adalah masalah tarif pelayanan. perhitungan biaya satuan (unit cost)
(tiga) tahun sekali. Diharapkan dengan Rumah sakit baik itu milik pemerintah, yang riil dan benar.
dilakukan akreditasi pelayanan kepada yayasan dan swasta selama ini belum
masyarakat dapat diberikan dengan menetapkan tarif yang benar. Tarif Akhir kata, tujuan tulisan ini
standar mutu dan keselamatan pasien pelayanan yang dipakai oleh rumah sakit adalah berusaha berbagi dan berdiskusi
yang terjamin. tidak dibuat berdasarkan analisis biaya tentang permasalahan yang dihadapi
yang benar yaitu menggunakan dasar oleh rumah sakit. Semoga bermanfaat.
Pelayanan BPJS (National biaya satuan (unit cost). Akibatnya tarif
yang ditetapkan tidak menggambarkan *)Penulis adalah Korwas Bidang Akuntan
Coverage) riil biaya yang dikorbankan untuk Negara pada BPKP Perwakilan Provinsi
menghasilkan satu satuan produksi Sulawesi Barat
Bedasarkan amanat undang-

15Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Governance System

Permasalahan di BUMD Oleh : Yusep Susanto*) kinerjanya oleh Perwakilan BPKP
sangatlah kompleks Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan
baik dari sisi teknis, infrastuktur, properti, pariwisata, air dari evaluasi kinerja PDAM tersebut
keuangan, dan pelayanan minum, dan bidang lainnya. Salah satu adalah membantu manajemen PDAM
kepada masyarakat. sektor BUMD yang ada di Sulawesi dalam mendorong pencapaian tujuan
Barat adalah dalam bidang air minum perusahaan yaitu ekonomis, efisien,
Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum dan efektif, serta memberikan bahan
(BUMD) merupakan badan (PDAM). PDAM merupakan perusahaan pertimbangan untuk pengambilan
usaha yang dibentuk oleh daerah sebagai sarana penyedia air keputusan para stakeholders.
Pemerintah Daerah dengan Peraturan bersih yang bertanggungjawab dalam
Daerah yang diharapkan menjadi pengembangan dan pengelolaan sistem Hasil evaluasinya untuk tahun
perpanjangan tangan Pemerintah Daerah penyediaan air bersih serta melayani buku 2016 tidak jauh berbeda dengan
dalam penyediaan barang dan jasa semua kelompok pelanggan dengan hasil evaluasi tahun buku 2015. Stagnasi
yang dibutuhkan masyarakat daerah. harga yang terjangkau. kinerja PDAM tersebut disebabkan
BUMD diharapkan menjadi kekuatan PDAM belum sepenuhnya menerapkan
ekonomi daerah dan menjadi penggerak Proses bisnis PDAM itu dimulai tata kelola perusahaan yang baik,
pembangunan ekonomi daerah guna dari pengambilan air dari mata air, manajemen risiko, dan pengendalian
berkontribusi pada Pendapatan Asli pengolahan di instalasi pengolahan intern.
Daerah (PAD). air (IPA), penampungan di reservoir,
dan selanjutnya pendistribusian ke Beberapa poin hasil evaluasi
Selain berkontribusi pada pelanggan. kinerja tahun buku 2016 adalah sebagai
perkembangan perekonomian daerah, berikut:
BUMD juga diharapkan menjadi garda Dalam kegiatan operasionalnya 1. Tingkat kinerja yang berpedoman
terdepan dalam menyediakan barang PDAM di Sulawesi Barat tidak lepas pada Kepmendagri 47 Tahun 1999
dan jasa yang belum dapat dilaksanakan dari permasalahan internal maupun dari empat PDAM hanya satu yang
sektor swasta melalui mekanisme eksternal yang menghambat kinerja berkinerja Baik, dua berkinerja Cukup,
korporasi dengan bentuk perusahaan PDAM, hal tersebut berimplikasi pada dan ada satu PDAM yang berkinerja
daerah. Sektor bisnis BUMD di belum terpenuhinya harapan pemerintah Kurang;
Indonesia berpariatif diantaranya bidang daerah kepada PDAM yaitu sebagai 2. Tingkat kesehatan dengan indikator
garda terdepan dalam pembangunan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor
ekonomi daerah dan berkontribusi pada 002/KPTS/K-6/IV/2010 hanya satu
PAD. PDAM yang tingkat kesehatannya
Sehat, dua PDAM Kurang Sehat, dan
Permasalahan PDAM di Sulawesi satu PDAM Sakit;
Barat sangatlah komplek baik dari sisi 3. Rata-rata cakupan pelayanan dari
teknis, keuangan, dan juga pelayanan keempat PDAM baru mencapai 22,93%,
kepada masyarakat. Dari lima PDAM
yang ada di Sulawesi Barat hanya
empat PDAM yang dilakukan evaluasi

16 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Governance System

sehingga PDAM di Sulawesi Barat Ilustrasi proses distribusi air PDAM
belum dapat mendukung target Nasional
akses air minum 100% tahun 2019; 17Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017
4. Non Revenue Water atau kebocoran
air pada distribusi masing tergolong
tinggi yaitu rata-rata 36,67%, sedangkan
standar maksimal yang ditentukan
sebesar 20%;

Masih rendahnya capaian-capaian
kinerja PDAM menjadi keprihatinan
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Barat, oleh karena itu pada tahun 2017
BPKP Sulbar melakukan kegiatan
bimbingan teknis kepada PDAM sebagai
langkah strategis untuk meningkatkan
tata kelola perusahaan yang baik dan
kinerja perusahaan yang baik. Kegiatan
tersebut diantaranya bimtek sistem
pengendalian internal, bimtek sistem
informasi akuntansi (SIA) PDAM,
dan bimtek billing system, serta dalam
waktu dekat akan melakukan bimtek
manajemen aset.

Dalam meningkatkan kinerja
PDAM sekaligus mendukung target
100% akses air minum nasional tahun
2019 sangat diperlukan dukungan dari
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam
hal pendanaan dan penerapan tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance).

*)Penulis adalah Auditor Pertama pada

BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Investigatif

Aspek HukumBuktiAuditInvestigatif
oleh: Alam Azhari Amir *)

Selama hampir satu Korupsi berasal dari bahasa ahli khususnya di bidang hukum dan
dasawarsa memasuki era Latin, yaitu ‘corruptio’ atau ekonomi sepakat bahwa korupsi dapat
‘corruptus’, yang menurut dikategorikan sebagai kejahatan luar
reformasi yang ditandai Kamus Besar Bahasa Indonesia biasa (extraordinary crime). Korupsi
dengan jatuhnya orde (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai adalah kejahatan luar biasa sehingga
baru pada tahun 1998, “penyelewengan atau penyalahgunaan dipandang perlu adanya perangkat dan
uang negara (perusahaan dan sebagainya) penanganan khusus untuk pembuktian
bangsa Indonesia masih untuk keuntungan pribadi atau orang terjadinya korupsi tersebut. Adanya
dihadapkan dengan lain; penggunaan waktu dinas (bekerja) hubungan yang erat antara korupsi
persoalan pelik yang untuk urusan pribadi”. Di Indonesia dengan penyelewengan aset negara
sendiri, praktik korupsi cenderung lebih yang bermuara pada kerugian keuangan
“dianggap” merupakan populer dan marak terjadi pada sektor negara, menuntut adanya metode
warisan turun temurun publik, terkait pengelolaan sumber daya pembuktian yang memadukan antara
negara baik dalam bentuk uang maupun ilmu audit dan ilmu hukum. Metode
dari jaman orde baru aset. ini biasa dikenal dengan nama audit
yaitu perilaku korupsi. investigasi.
Korupsi sering juga dikenal
dengan sebutan “white collar crime” Audit investigasi adalah salah
karena seringkali melibatkan pihak- satu bentuk audit dengan tujuan tertentu
pihak yang memiliki kewenangan dalam yang bertujuan untuk memberikan
pengambilan kebijakan dan pengelolaan simpulan atas suatu hal/permasalahan
sumber daya negara. Oleh karena itu, khusus yang diaudit. Perbedaan yang
dampak negatif korupsi sangat besar paling mendasar antara audit investigasi
karena mencakup pengelolaan sumber dan audit lainnya (keuangan/kinerja)
daya yang seharusnya dipergunakan terletak pada batasan ruang lingkup audit
sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan tujuan audit itu dilakukan. Pada
rakyat. Atas dampaknya yang audit keuangan/kinerja ruang lingkup
terbilang masif, sebagian besar para audit terbatas hanya pada penilaian

18 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Investigatif

kewajaran penyajian laporan keuangan

serta penilaian terhadap efektivitas

dan efisiensi kinerja. Sedangkan pada

audit investigasi ruang lingkup audit

mencakup keseluruhan aspek baik

keuangan maupun kinerja dengan

tujuan untuk mengungkap terjadi/tidak

terjadinya penyimpangan dengan tujuan

akhir dapat berupa litigasi/non-litigasi.

Pengungkapan terjadinya

penyimpangan dalam audit investigasi

sangat bergantung pada proses

pengumpulan dan evaluasi bukti yang

dilaksanakan oleh auditor. Bukti audit

adalah suatu dokumen/media/alat yang

memuat informasi-informasi yang

menjadi dasar pengambilan kesimpulan

oleh auditor terhadap suatu kondisi/

keadaan. Bukti audit dapat diperoleh

dari pihak eksternal yang meminta

auditor melakukan audit ataupun

melalui pengumpulan di lapangan secara

mandiri oleh auditor. Berdasarkan bukti

audit tersebut, aspek hukum dalam

sebuah audit investigasi dapat terlihat

khususnya apabila bukti audit dapat

mengungkap penyimpangan yang

terindikasi berupa kerugian keuangan

negara. Kata “penyimpangan” dalam

audit investigasi, biasanya dikenal oleh

para ahli hukum sebagai “perbuatan

melawan hukum”.

Berdasarkan salah satu tujuan audit

investigasi yaitu pembuktian yang tahan

uji dan lazim digunakan di pengadilan,

maka pada saat melaksanakan audit

investigasi, auditor harus dapat

mengumpulkan dan menganalisis bukti- hasil audit investigasi yang dituangkan dan kerugian keuangan negara bukti
dalam laporan. Apabila persyaratan audit investigasi hanya dapat dianggap
bukti agar memenuhi syarat sebagai tersebut dipenuhi, maka hasil BAP sebagai penyimpangan yang bersifat
auditor dan laporan audit investigasi administratif.
bukti hukum secara materiil dan formil. dianggap telah memenuhi syarat

Secara sederhana, syarat materiil yang

harus dipenuhi adalah auditor harus

dapat memastikan bahwa pengumpulan sebagai alat bukti surat sesuai KUHAP. *) Penulis adalah Auditor pada Bidang Investigasi

bukti audit telah memenuhi kriteria "Di tahap persidangan, alat bukti surat

bukti audit yaitu, relevan, kompeten, berupa BAP auditor dan laporan audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
investigasi itu, akan diperkuat dengan
dan cukup. Selain itu, bukti audit harus Pemberian Keterangan Ahli oleh auditor Audit investigasi adalah
di depan persidangan, yang nantinya salah satu bentuk
dapat mengungkap atau memberikan akan dianggap sebagai penambah alat audit dengan tujuan
bukti Keterangan Ahli.
informasi tentang adanya perbuatan tertentu yang bertujuan
Kesimpulannya, bukti audit untuk memberikan
melawan hukum dan terjadinya kerugian investigasi hanya akan dianggap
memiliki nilai pembuktian yang sama
keuangan negara. Sedangkan syarat secara materiil dengan bukti hukum

formil adalah bukti audit investigasi

tersebut telah memenuhi kriteria

untuk dijadikan sebagai bukti hukum

dan diajukan sebagai alat bukti di

persidangan. Dalam hal ini, proses bukti dan dapat digunakan dalam persidangan simpulan atas suatu hal
apabil bukti audit investigasi tersebut / permasalahan khusus
audit menjadi bukti hukum memerlukan dapat mengungkap atau memberikan

beberapa persyaratan formil berupa

adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) informasi tentang adanya perbuatan yang diaudit.
melawan hukum dan terjadinya
oleh penyidik di tahap penyidikan

terhadap auditor yang melakukan audit kerugian keuangan negara. Tanpa

investigasi dalam rangka menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum

19Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Opini

Mengembalikan Semangat
Kembali ke Desa

oleh: Saiful*)

Ketika kita pulang kembali ke kampung, apa yang kita rasakan? Kedamaian.
Memang benar desa yang jauh dari hiruk pikuk dan problematika kota besar, selalu

memberikan kedamaian. Kedamaian yang cenderung sunyi itu hanya tertinggal
orang-orang yang sudah berumur dan anak-anak yang masih sekolah. Lalu
kemanakah perginya warga usia produktif?

Suatu ketika saya pulang ke keadaan, “cah-cah do merantau kabeh ketika kepadatan penduduk di Indonesia
kampung halaman pada masa di mas” yang artinya kurang lebih teman- hanya menumpuk di kota-kota besar.
luar libur lebaran. Apa yang saya teman sudah pergi merantau semua
rasakan? Ya, kedamaian. Memang benar (hanya segelintir saja yang masih Kondisi inilah salah satu penyebab
bahwa kampung halaman saya berada tinggal). ketimpangan ekonomi yang cukup
di desa yang jauh dari perkotaan. Saya besar. Dari tahun ke tahun ketimpangan
berada di satu desa kecil yang bernama Barangkali pengalaman di ekonomi Indonesia tidak semakin
desa Tambahsari. Desa ini berada di kota kampung saya itu juga terjadi hampir rendah tapi justru semakin meningkat.
yang juga kecil bernama Kabupaten Pati di seluruh tempat di Indonesia. Para Indeks gini (gini rasio) Indonesia, pada
(untuk memperjelas makna, yang saya pemuda usia produktif, termasuk saya tahun 2013 menurut BPS mencapai
maksud di sini adalah semacam town, sendiri, lebih suka merantau mencari 0,413. Angka ini naik sejak reformasi
bukan kota city, karena memang pada penghidupan yang layak dari pada tahun 1999 yang mencapai 0,308.
kenyataannya tidak ada kota di kota menetap di kampung halaman. Padahal pemerintah selalu berusaha
saya). meningkatkan perekonomian. Tercatat
Dari sketsa kecil pengalaman saya pertumbuhan ekonomi Indonesia
Di sana saya merasakan tersebut, diperjelas dengan data dari mempunyai prestasi yang cukup
kedamaian. Jauh dari hiruk pikuk dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan membanggakan, karena dalam satu
problematika kota besar seperti Jakarta. bahwa kepadatan penduduk di dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan
Benar-benar damai, sampai-sampai saya Indonesia tidak merata. Umumnya ekonomi kita mencapai 6 persen. Cukup
tidak tahu harus ngapain selain berdiam kepadatan tertinggi ada di kota-kota memprihatinkan, ketika pertumbuhan
diri. Karena memang tidak ada teman besar. Di Jakarta, pada tahun 2015, ekonomi selalu meningkat tetapi
untuk sekedar berbincang selain dengan kepadatan penduduk per kilometer tidak diimbangi dengan penurunan
orang-orang yang sudah berumur dan persegi mencapai 15.328 jiwa. Lebih kesenjangan ekonomi. Artinya ekonomi
anak-anak yang masih di sekolah. Saya dari 1.700 (seribu tujuh ratus) kali lipat hanya tumbuh di daerah-daerah tertentu,
hanya bisa menemukan Ronzi, sahabat dari daerah ter-lega yakni Papua barat sektor-sektor tertentu, di sisi yang lain
seumuran saya, teman sekolah sewaktu dan Kalimantan Utara. Kedua daerah stagnan atau menurun. Umumnya,
kecil. Dari ucapan dia memperjelas ini hanya tercatat memiliki penduduk 9 kota-kota besar mencapai pertumbuhan
orang per km². Sangat memprihatinkan,

20 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Opini

Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM tahun 2015 desa menjadi lima status yakni desa
sangat tertinggal, desa tertinggal, desa
Desa sangat tertinggal : 13.453 desa atau 18,25% berkembang, desa maju, dan desa
mandiri. Dari data tersebut terlihat
Desa tertinggal : 33.592 desa atau 45,57% bahwa lebih dari 60% desa masuk
klasifikasi desa tertingal dan desa sangat
Desa berkembang : 22.882 desa atau 31,04% tertinggal.

Desa maju : 3.608 desa atau 4,89% Dana desa digulirkan untuk
mengatasi masalah tersebut. Maka
Desa mandiri : 174 desa atau 0,24% dalam petunjuk teknis pelaksanaannya,
Data Kemen PDTT dana desa khusus diperuntukkan guna
membangun sarana-prasarana fisik.
yang tinggi. Di Jakarta misalnya, desa mereka sendirilah mereka akan Meski demikian, bukan berarti fokus
pertumbuhan ekonomi mencapai menemukan nasib yang lebih baik. untuk membangun sarana-prasarana
7 persen. Selalu tumbuh di atas rata-rata fisik mengesampingkan pembangunan
nasional setiap tahun. Di daerah-daerah, Pemerintah secara sederhana non fisik. Hanya saja, pemerintah telah
khususnya yang didominasi oleh desa- melihat bahwa banyak desa-desa di memilah jenis-jenis program/kegiatan
desa yang jauh dari kota, pertumbuhan Indonesia belum memiliki sarana- pemerintah desa berdasarkan jenis
ekonomi selalu lambat. prasarana yang layak untuk membangun sumber pendanaan. Kita ketahui bahwa
ekonomi. Banyak desa-desa yang belum dalam Undang-undang nomor 6 tahun
Melihat fenomena tersebut, jika teraliri listrik, jalan-jalan utama tidak 2014 tentang Desa menyebutkan bahawa
Anda diberikan pertanyaan: mana layak, akses ke kawasan pertanian sumber pendanaan desa tidak hanya
yang lebih dulu, desa-desa yang tidak sulit, akses yang sulit ditembus dunia bersumber dari dana desa melainkan ada
berkembang karena para pemudanya luar, dan berbagai permasalahan lima sumber pendanaan yang lain yakni
lebih suka merantau, atau para pemuda terkait sarana-prasarana lainnya yang pendapatan asli desa, bagi hasil pajak
merantau karena desanya tidak serba minim. Dan memang pada daerah dan retribusi daerah, Alokasi
berkembang? kenyataannya, berdasarkan data- dana desa, bantuan keuangan pemda,
data di lapangan, kondisi ini cukup hibah atau sumbangan dari pihak
Maka mungkin Anda akan sedikit memprihatinkan. Ketersediaan sarana- ketiga, serta lain-lain pendapatan desa
mengernyitkan dahi. Pertanyaan seperti prasarana membatasi setiap desa untuk yang sah. Dari kelima jenis pendanaan
ini memang seperti jerat setan, tak bisa meningkatkan perekonomiannya. selain Dana Desa tersebut, pemerintah
diurai mana ujung atau pangkal. Dua- desa dapat mempergunakannya untuk
duanya menjadi penyebab sekaligus Kementerian Desa, Pembangunan kegiatan non fisik.
menanggung akibat. Masalahnya Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
memang tidak sederhana, tapi itulah (Kemen PDTT), mengeluarkan pedoman Pada kenyataannya Pemerintah
yang coba diurai oleh pemerintah dalam pemetaan desa di Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan
dengan menggulirkan Dana Desa. dalam Indeks Desa Membangun (IDM). terkait peningkatan sarana-prasarana
IDM disusun dengan pendekatan masyarakat desa. Paling dekat adalah
Ide besar dari Dana Desa adalah berbagai unsur termasuk diantaranya kebijakan PNMP - Mandiri, program
memberikan daya tarik bagi desa adalah akses terhadap sarana-prasarana yang dikaitkan sebagai awal rintisan
agar mereka mampu memberdayakan dasar. Indeks ini dikeluarkan setiap program Dana Desa. Dana PNPM
perekonomian secara lebih mandiri. tahun sebagai salah satu pedoman dalam – Mandiri dan Dana Desa memang
Ketika desa-desa telah memiliki daya menentukan formula pengalokasian memiliki tujuan output yang sama,
tarik, minimal kepada para penduduknya dana desa sekaligus juga sebagai dasar tetapi satu hal yang paling mendasar
sendiri, maka orang-orang tidak akan pelaksanaan penggunaan dana desa adalah kebijakan Dana Desa merupakan
lagi berbondong-bondong merantau ke di lapangan. IDM mengklasifikasikan pengembangan lebih lanjut dari proses
kota untuk mengadu nasib. Karena di otonomi daerah yakni: memberikan
kewenangan kepada pemerintah Desa
untuk mengelola desa mereka sendiri.

Kebijakan inilah yang menuai pro
dan kontra. Pokok permasalahannya
adalah, apakah sumber daya desa
mampu untuk mengelola dana secara
mandiri dengan jumlah rupiah yang
begitu besar? Pertanyaan ini sejatinya
hanya bisa dijawab oleh waktu.

Apa hasil yang diperoleh

dari Dana Desa?

Data dari Kemen PDTT yang
disampaikan oleh Menteri Desa

21Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Opini

Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa rata per desa mendapatkan Rp800,4 juta.
Dengan ditambah sumber pendapatan
Jenis Infrastruktur 2015 2016 Total Satuan desa yang lain, misal yang berasal dari
Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar
Jalan Desa 22.942 66.884 89.826 KM Rp800 juta, maka sangat mungkin setiap
desa mendapatkan kucuran dana hingga
Jembatan 234.444 512 234.956 KM mencapai Rp1,5 miliar per tahun.
Nilai yang sangat fantastis bagi 74.093
Pasar 1.181 1.819 3.000 Unit desa yang sama sekali belum pernah
menerima jumlah sebesar itu.
Penahan Tanah 14.870 38.184 53.054 Unit
Jika di awal pembahasan kita
Tambatan perahu 353 1.373 1.726 Unit memilih berpendapat bahwa salah satu
sebab para pemuda meninggalkan desa
Air bersih 5.831 16.295 22.126 Unit untuk ke kota disebabkan karena mereka
mencari penghasilan yang lebih besar di
MCK 19.290 37.368 56.658 Unit kota, dengan adanya Dana Desa yang
besar ini, maka penghasilan mereka
Sumur 5.451 14.034 19.485 Unit pun kini ada di desa-desa. Dengan
begitu, alasan untuk merantau ke kota
Embung 255 686 941 Unit pun bisa diredam. Paling tidak, dengan
basis pengelolaan Dana Desa untuk
Drainase 24.591 65.998 90.589 Unit optimalisasi sumber daya masyarakat,
maka Dana Desa akan mampu
Irigasi 4.791 12.596 17.387 Unit menyerap tenaga kerja yang besar di
desa-desa. Efeknya, tentu hal tersebut
PAUD 3.005 11.296 14.301 Unit akan berdampak langsung dengan
peningkatan pertumbuhan ekonomi
Polindes 1.004 3.133 4.137 Unit masyarakat desa.

Posyandu 2.417 7.524 9.941 Unit Pertanyaan terakhir, ketika
desa-desa telah mampu membangun
Sumber: Kemen PDTT 2017 perekonomian sendiri, para pemuda
usia produktif sudah mampu bertahan
Eko Putro Sandjojo dalam Rapat badan usaha milik desa agar desa dan meningkatkan perekonomian
Koordinasi Nasional Pengawasan Intern lebih mandiri karena menghasilkan di kampung halaman sendiri, maka
Pemnerintah 18 Mei 2017 mengatakan, pendapatan untuk pembangunan." apakah ketimpangan ekonomi akan
“sejak digulirkan tahun 2015, desa-desa semakin rendah? Hanya waktu yang
di Indonesia telah mampu meningkatkan Besarnya pengalokasian akan membuktikan. Namun, kita semua
sarana-prasarana mereka secara Dana Desa adalah salah berharap jawabannya adalah ya. Jika
signifikan”. Eko mengklaim, ini adalah satu daya tarik untuk itu bisa terwujud, maka seluruh elemen
kemajuan terbesar sepanjang sejarah kembali ke Desa masyarakat Indonesia akan bangga
Indonesia. meneriakkan: Indonesia Hebat!
Besarnya pengalokasian Dana
Mengingat pengalokasian dana Desa memang menjadi sesuatu yang *)Penulis adalah Auditor Pertama pada
desa semakin meningkat tiap tahun, mewah. Pada tahun 2015, pertama kali
maka diperkirakan jumlah ini akan digulirkannya Dana Desa, Dana Desa perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.
semakin meningkat setiap tahun. dialokasikan sebesar Rp20,76 triliun
atau rata-rata setiap desa mendapatkan
Dalam sektor ekonomi, Eko alokasi sebesar Rp280,3 juta. Pada
juga mengklaim bahwa pertumbuhan tahun 2016 jumlahnya meningkat dua
ekonomi Desa meningkat sebesar 12 kali lipat yakni Rp46,89 triliun dengan
persen (tempo dot co 26 Januari 2017). rata-rata per desa sebesar Rp643,6 juta.
"Rata-rata pertumbuhan ekonominya Tahun 2017 jumlah ini terus meningkat
mencapai 12 persen," kata Eko. Eko menjadi Rp60,00 triliun sehingga rata-
berharap dana desa tidak hanya menjadi
sumber utama pembangunan desa, tapi
juga menjadi stimulus. Menurut eko
"Salah satunya dengan membentuk

22 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Opini

Tinjauan Standar Pemeriksaan APIP
akuntan publik yang internal pemerintah. Hal ini termuat

memeriksa keuangan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 60

Negara berdasarkan Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

ketentuan undang- Internal Pemerintah (SPIP), khususnya

undang wajib pasal 53 ayat 3, yaitu : “standar audit

melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

seluruh ketentuan disusun oleh organisasi profesi auditor

yang relevan dalam dengan mengacu pada pedoman yang

standar pemeriksaan ditetapkan oleh pemerintah”. Hal ini

ini." selaras dengan PerMenPAN nomor

Apabila di 10 tahun 2016 tentang Pencabutan

tinjau lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendayagunaan

hal ini menjadi Aparatur Negara Nomor PER/05/M.

kontradiksi. Dalam PAN/03/2008 tentang Standar Audit

Undang-undang Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Nomor 15 Tahun khususnya pasal 2, yaitu “Dengan

oleh: M. Iswadi Pratama*) 2006 tentang berlakunya peraturan menteri ini, standar

Tahun 2017 menjadi titik baru Badan Pemeriksa audit aparat pengawas intern pemerintah
dalam dunia pemeriksaan
keuangan Negara. Hal ini ditandai Keuangan, Bab III tentang Tugas dan Indonesia berlaku ketentuan peraturan
Wewenang, khususnya pasal 9 ayat 1.e
dijelaskan bahwa BPK-RI berwenang: asosiasi auditor intern pemerintah yang

mengatur tentang standar audit aparat

dengan lahirnya Peraturan Badan “menetapkan standar pemeriksaan pengawas intern pemerintah.”

Pemeriksa Kuangan Republik Indonesia keuangan negara setelah konsultasi Permasalahan tumpang

(BPK-RI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang dengan pemerintah pusat/pemerintah tindih peraturan sudah menjadi hal

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. daerah yang wajib digunakan dalam yang lumrah di negeri ini. Sudah tidak

Lahirnya peraturan ini menjadi jawaban pemeriksaan pengelolaan tanggung terhitung jumlah peraturan daerah yang

atas perkembangan yang terjadi dalam jawab keuangan negara”. Dalam pasal dicabut oleh kementerian dalam negeri

dunia pemeriksaan keuangan Negara, tersebut terdapat frase “menetapkan akibat dianggap tidak selaras atau

dimana standar pemeriksaan keuangan standar pemeriksaan keuangan negara” bertentangan dengan aturan di atasnya.

Negara sebelumnya yang termuat dalam dan “….. yang wajib digunakan dalam Hal ini mengindikasikan adanya

Peraturan BPK-RI nomor 1 Tahun 2007 pemeriksaan pengelolaan dan tanggung ketidakberesan dalam penyusunan suatu

tentang Standar Pemeriksaan Keuangan jawab keuangan negara”. Frase tersebut produk yang berimplikasi hukum. Salah

Negara sudah tidak sesuai dengan dapat disimpulkan sebagai kewajiban satu contoh konkrit lainnya terlihat

perkembangan zaman sehingga perlu bagi semua pihak yang melakukan dalam tumpang tindihnya aturan terkait

dilakukan penyesuaian. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung Standar Pemeriksaan bagi APIP. Dalam

Peraturan BPK-RI nomor 1 jawab keuangan negara, baik oleh SPKN yang lama, tumpang tindih

Tahun 2017 selanjutnya disebut Standar pemeriksa BPK-RI, maupun oleh APIP tersebut tidak terlihat sebab BPK-RI

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) untuk mematuhi standar pemeriksaan menggunakan frase “dapat” dalam

terdiri atas lima bagian. Yaitu peraturan yang telah di tetapkan oleh BPK-RI. SPKNnya, namun dalam SPKN terbaru,

induk, lampiran I tentang kerangka Salah satu perbedaan mendasar BPK-RI menggunakan kata “wajib”

konseptual pemeriksaan, lampiran antara SPKN tahun 2007 dan SPKN sehingga terjadi dualisme standar.

II tentang standar umum, lampiran tahun 2017 terletak pada kewajiban bagi Bila ditinjau dari hiearki peraturan,

III tentang standar pelaksanaan APIP untuk menggunakan SPKN. Dalam tentu saja SPKN yang dikeluarkan

pemeriksaan, dan lampiran IV tentang SPKN tahun 2007, khususnya pasal 7 oleh BPK-RI berada pada tingkatan

standar pelaporan pemeriksaan. Salah disebutkan bahwa “aparat pengawas yang lebih tinggi sebab dikeluarkan

satu poin menarik dalam SPKN ini internal pemerintah, satuan pengawas sebagai turunan dari UU nomor 15

khususnya terkait kewajiban bagi intern maupun pihak lainnya dapat tahun 2006, sedangkan standar audit

Aparat Pengawas Internal Pemerintah menggunakan SPKN sebagai acuan APIP hanya didasari PP 60 tahun 2008

(APIP) untuk memedomani SPKN dalam menyusun standar sesuai dengan dan PerMenPAN nomor 10 tahun

dalam melakukan pemeriksaan terkait kedudukan, tugas, dan fungsinya”. Dari 2016. Untuk para APIP sendiri dalam

keuangan Negara. Hal ini termuat dalam pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan tugasnya harus tunduk

pasal 5 ayat 3, yaitu “SPKN berlaku bagi kedudukan SPKN bukan sebagai standar kepada standar yang mana mengingat

aparat pengawasan intern pemerintah mutlak yang harus digunakan oleh APIP, adanya dualisme peraturan.

yang melakukan audit kinerja dan namun hanya sebagai acuan yang dapat Pertanyaan besarnya adalah mau

audit dengan tujuan tertentu” kemudian digunakan bagi APIP dalam menyusun dibawa kemana standar APIP ini???

termuat juga dalam Standar Umum, standarnya sendiri.

nomor 33, yaitu “ aparat pengawasan Permasalahannya adalah saat ini

internal pemerintah yang melaksanakan APIP memiliki pedoman lain dalam *)Auditor Pertama pada BPKP Provinsi
Sulawesi Barat
audit kinerja dan audit tujuan tertentu dan menjalankan tugasnya sebagai auditor

23Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Opini

Mengenal Risiko Pemeriksaan, Memahami
Pemeriksa bukanlah Malaikat tanpa Kesalahan
oleh: Saiful*)

Dunia pemeriksaan kembali memiliki korelasi sama sekali. Mengenai penjelasan itu, dalam
bergetar ketika Komisi Pemberantasan Sebelum mengawali pembahasan pernyataan resminya tahun 2011,
Korupsi (KPK) melakukan operasi BPK, seperti yang dipublikasikan
tangkap tangan (OTT) pada Jumat 26 lebih lanjut, penulis perlu menegaskan dalam siaran pers di laman resminya
Mei 2017 lalu. Dalam keterangannya, bahwa dalam tulisan ini penulis akan www.bpk.go.id menyatakan “opini
KPK menyebutkan bahwa OTT menggunakan istilah pemeriksaan, yang bisa diberikan oleh BPK tersebut
tersebut terkait kesepakatan pemberian bukan audit. Perbedaan ini sebenarnya (ed – jenis opini WTP, WDP, TMP, dan
commitment fee atas pemberian tidak terlalu penting ketika kita hanya TW) dasar pertimbangan utamanya
status opini atas laporan keuangan concern pada substansi pembahasan. adalah kewajaran penyajian pos-pos
tahun buku 2016. Meski demikian, penulis merasa perlu laporan keuangan sesuai dengan SAP”.
memilih untuk menggunakan istilah
Permasalahan terkait hubungan pemeriksaan karena tema yang kita bahas Jadi jelas, dalam pelaksanaan
antara praktik korupsi dan hasil opini adalah pemeriksaan BPK. Sementara pemeriksaan khususnya pemeriksaan
laporan keuangan memang menyisakan BPK hanya menggunakan termiologi keuangan, BPK RI hanya menilai
tanda tanya besar. Dua lembaga yang pemeriksaan, bukan audit. Hal ini kewajaran atas penyajian laporan
memegang peran berbeda tapi beririsan semata-mata bentuk tawadhu penulis keuangan, bukan menilai atas kebenaran
yakni KPK RI memegang peran terhadap objek yang akan kita bahas. laporan keuangan. Dari sini, BPK RI
penyidikan dan BPK berperan sebagai Penulis hanya akan menggunakan istilah menyiratkan bahwa jenis pemeriksaan
pemeriksa kadang selalu dikaitkan satu audit pada hal-hal yang berhubungan yang mereka lakukan bukan bertujuan
sama lain. Masyarakat mengaitkan dengan kutipan atau hal-hal yang tidak untuk menemukan adanya korupsi,
keduanya, karena secara kasat mata semestinya diubah. melainkan sebatas memberikan
keduanya berperan penting sebagi penilaian atas kewajaran penyajiannya
penyeimbang pengelolaan keuangan Baiklah, kita lanjutkan pada sesuai dengan standar akuntansi
negara. Meski demikian, kadang kala pembahasan. Apakah ada keterkaitan pemerintah.
hasil kedua lembaga ini terlihat saling antara korupsi dan hasil pemeriksaan
bertolak belakang di mata masyarakat BPK RI? Jauh waktu sebelum kasus Perlu diketahui bahwa terdapat
umum. Hasil laporan BPK yang bagus ini muncul, terlebih pada tahun 2011 empat jenis laporan hasil pemeriksaan
belum tentu menjamin oknum di suatu hingga 2012 BPK RI sudah sering keuangan pemerintah seperti yang
instansi tak tertangkap KPK karena menjelaskan hubungan pemeriksaan dan dijelaskan di atas yakni WTP (Wajar
sangkaan korupsi. Dengan masalah korupsi. Pada masa itu memang banyak Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar
seperti itu, yang menyisakan tanya kasus ketika KPK menangkap oknum Dengan Pengecualian, TMP (Tidak
adalah, apakah keduanya memang bisa pemerintah dengan tuduhan korupsi Memberikan Pendapat, dan TW (Tidak
ditandingkan, ataukah justru sebaliknya, sedangkan hasil pemeriksaan BPK RI Wajar). WTP memiliki grade yang
keduanya merupakan dua hal yang tidak atas laporan keuangan meyatakan opini paling tinggi karena mengindikasikan
tertinggi WTP. bahwa laporan telah disusun secara

24 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Opini

wajar sesuai dengan standar akuntansi ditekan seminim mungkin. juga terjadi secara global di seluruh
pemerintah. WDP mengisyaratkan Adanya risiko tersebut seolah dunia. Dari data yang dilaporkan oleh
adaya permasalahan material yang ACFE dalam Report to the nation tahun
memengaruhi kewajaran laporan menegaskan bahwa hubungan 2016 menyatakan bahwa peran auditor
keuangan untuk poin-poin tertentu, antara adanya temuan tindak pidana eksternal dalam upaya membongkar
meskipun tidak berpengaruh terhadap korupsi tidak selaras dengan hasil praktik fraud tak lebih dari 4%.
kewajaran secara keseluruhan). TMP pemeriksaan keuangan. Seolah bahwa Persisnya pada tahun 2012 berperan
diberikan ketika BPK RI tidak dapat ketidakmampuan pemeriksan dalam sebesar 3,3%, tahun 2014 sebesar 3,0%
meyakini kewajaran penyajian laporan mendeteksi korupsi dapat dimaklumi dan pada tahun 2016 sebesar 3,8%.
keuangan. Sementara TW diberikan karena adanya risiko pemeriksa tersebut. Minimnya peran auditor eksternal ini
ketika BPK meyakin bahwa laporan Data di lapangan juga menunjukkan mengindikasikan bahwa keterjadian
keuangan yang tidak wajar. bahwa praktik korupsi dan laporan opini fraud hanya memiliki korelasi yang
BPK RI tidak selalu memiliki nada yang kecil dengan hasil pemeriksaan auditor
Berbeda dengan pemeriksaan sama. Beberapa tindak pidana korupsi eksternal.
keuangan, pemeriksaan untuk memang biasa terjadi ketika hasil
menemukan adanya korupsi, menurut pemeriksaan BPK RI menyatakan opini Meski demikian, pendapat
BPK RI, dilakukan pada jenis atas laporan keuangan berupa opini berbeda diutarakan oleh beberapa
pemeriksaan dengan tujuan tertentu TMP atau TW, atau bisa juga WDP. akademisi maupun praktisi. Mereka
yakni pemeriksaan investigatif. “... Ketiga jenis laporan ini memang berarti berpendapat seharusnya tidak perlu
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu masih memiliki masalah yang bisa ada perbedaan hasil pemeriksaan
(PDTT) adalah pemeriksaan selain dijadikan celah adanya praktik korupsi. dan hasil penyidikan korupsi. Marno
dua jenis tersebut (ed- pemeriksaan Tetapi tidak sedikit pula kasus di mana Kastowo, seorang widya iswara BPKP
keuangan dan kinerja), termasuk disini pemeriksaan BPK RI memberikan opini mengatakan, WTP dan WTK (istilah
adalah pemeriksaan investigatif untuk WTP di mana sistem pengendalian Marno untuk Wajar Tanpa Korupsi) itu
mengungkap adanya kecurangan (fraud) intern dianggap memadai tetapi di sisi harusnya selaras. Marno mengatakan,
atau korupsi,.....”, lanjut pernyataan pers lain ditemukan juga permasalahan “korupsi besar pasti SPI (ed- sistem
BPK. korupsi di dalamnya. pengendalian intern) lemah dan salah
saji material terjadi.” Dari penyataan
Wakil Ketua BPK periode 2011- Praktik ketidakselarasan hasil tersebut menegaskan bahwa ketika
2014, Hasan Bisri dalam majalah Warta pemeriksaan keuangan dan korupsi
BPK edisi Juni 2012, menggambarkan
pemeriksaan BPK ibarat general check
up. “Dalam melakukan general check
up ternyata semua baik-baik saja dan
dinyatakan sehat. Namun, di waktu
kemudian bisa ada gangguan kesehatan”,
Jelasnya. Ungkapan ini dimaksudkan
untuk menyederhanakan masalah agar
mudah dipahami orang awam, bahwa
sebenarnya, menurut Hasan Bisri, BPK
sah-sah saja tidak menemukan ada
masalah ketika melakukan “general
check up”, bahwa di kemudian hari
ternyata ditemukan masalah, itu urusan
lain. Hasan menambahkan, “ada risiko
sesuatu yang tidak terdeteksi oleh
si dokter pada waktu dia melakukan
prosedur general check up,” ujarnya.

Risiko diagnosis dokter, seperti
yang disebutkan Hasan, juga melekat
pada kegiatan pemeriksaan. Risiko
ini disebut risiko pemeriksaan. Setiap
pemeriksa harus menyadari bahwa
diri mereka adalah manusia, bukan
malaikat. Maka menyadari bahwa
segala tindakan mereka, termasuk
tindakan manusia sebagai pemeriksa
pun, memiliki risiko terjadi kesalahan.
Satu hal yang membedakan adalah,
sebagai profesional, seorang pemeriksa
dituntut memiliki keahlian untuk
mendeteksi adanya risiko, sehingga
risiko pemeriksaan mereka dapat

25Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Opini

ditemukan adanya korupsi besar, hal itu Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). keuangan hingga fraud. Kita ketahui
menandakan bahwa sistem pengendalian bahwa fraud yang terjadi sudah pasti
internal di instansi tersebut bermasalah, SPKN pertama kali diterbitkan oleh disebabkan karena kelemahan sistem
sehingga besar kemungkinan kesalahan pengendalian intern.
saji material pun pasti akan terjadi. BPK RI tahun 2007 yang direvisi dengan
Dengan kelemahan pengendalian itu Dengan alasan tersebut, secara
dan kesalahan saji yang diakibatkannya, Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 normatif maka seharusnya antara hasil
maka tak mungkin dia akan mendapat pemeriksaan dengan praktik terjadinya
opini WTP. tentang Standar Pemeriksaan Keuangan korupsi memiliki korelasi yang cukup
kuat yakni korelasi negatif. Ketika
Demikian pula ketika BPK RI Negara. Dalam Pernyataan Standar seorang pemeriksa mampu merancang
memberikan opini WTP, yang berarti prosedur audit untuk mengidentifikasi
tidak terjadi kesalahan penyajian secara Pemeriksaan 100 Standar Umum terjadinya fraud, maka jenis laporan
material dan sistem pengendalian yang dihasilkan pun tidak akan jauh
internal yang bagus, seharusnya paragraf 21 disebutkan: bertentangan dengan keterjadian
korupsi tidak terjadi. Apabila korupsi.
BPK RI sudah memberikan opini WTP “Pemeriksa harus
tetapi masih ditemukan adanya praktik Meski demikian, hal-hal
korupsi maka sudah pasti BPK tidak mengindentifikasi faktor risiko normatif tersebut memang sangat sulit
mampu mendeteksi kelemahan SPI dan untuk dilaksanakan. Penulis sebagai
kesalahan penyajian yang ada. kecurangan dan menilai risiko adanya orang luar yang memandang intitusi
BPK RI dari luar lingkaran, mungkin
Beberapa pendapat berkata lebih ketidakpatuhan terhadap ketentuan tidak mampu melihat lebih jelas apa
frontal. Bahwa ketidakselarasan hasil yang terjadi dalam tubuh BPK RI
pemeriksaan BPK dan KPK bukan peraturan perundang-undangan yang sendiri. Oleh karena itu, pendapat yang
semata-mata karena terjadinya risiko penulis uraikan di sini pun tak lepas dari
audit, tetapi justru fraud yang diinisiasi disebabkan oleh kecurangan (fraud) subjektifitas penulis. Penulis juga cukup
oleh pemeriksa BPK sendiri. Koordinator menghargai kinerja BPK RI berdasarkan
Divisi Jaringan ICW Abdullah Dahlan, dan/atau ketidakpatutan (abuse). apa yang terlihat dari luar. Usaha-usaha
dikutip dari detik dot com mengatakan BPK seperti pelaksanaan e-audit, revisi
bahwa terbongkarnya OTT kasus Risiko tersebut harus dianggap sebagai SPKN terbaru 2017, perumusan kode
jualbeli opini BPK RI berada pada etik, dll. sangat layak untuk dihargai
titik yang mengkhawatirkan. Dahlan risiko yang signifikan(significant risks) sebagai sebuah upaya mempertahankan
mengatakan, “Fenomena ini sebenarnya, integritas. Maka nila setitik yang tumpah
menurut kami, mengkhawatirkan. dan Pemeriksa harus memperoleh ini pun, semoga tidak akan merusak
Sebagai institusi pengawasan keuangan, susu sebelanga.
BPK RI menjadi ujung tombak atas tata pemahaman tentang pengendalian yang
kelola anggaran di APBN.” Sebagai penutup, untuk menjawab
terkait dengan risiko tersebut. apakah korelasi itu ada ataukah tidak,
Memperkuat pendapat Dahlan, maka jawaban perlu disesuaikan
Firdaus Ilyas dari Divisi Riset ICW Dari penjelasan ini maka dalam dengan kondisi tertentu. Jika pertanyaan
mengatakan, pihaknya mencatat ada ditujukan untuk hal-hal normatif, maka
delapan kasus yang melibatkan oknum melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa secara normatif, maka seharusnya
pejabat BPK sejak tahun 2004. "Kita keduanya memiliki korelasi yang kuat.
lihat misalnya apa yg terjadi pada diwajibkan untuk melaksanakan Namun, jika pertanyaan ditujukan untuk
auditor ini bukan pertama kali. Mungkin praktik yang terjadi, maka dapat dilihat,
sejak 2004 sudah ada delapan kasus identifikasi risiko terjadinya fraud bahkan praktik secara global pun peran
yang melibatkan auditor atau pejabat auditor eksternal sangat minim dalam
BPK. Terkait itu dalam jual-beli opini atau abuse tersebut. Bahkan dalam mengungkap korupsi.
atau terkait dalam proses pemeriksaan,"
kata Firdaus. penjelasan setelahnya, ketika pemeriksa *)Penulis adalah Auditor Pertama pada

Lalu bagaimanakah seharusnya mengidentifikasi adanya risiko fraud perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.
korelasi antara pemeriksaan keuangan
BPK dan terjadinya korupsi? tersebut, pemeriksa diwajibkan untuk "Kelihatannya semua
itu mustahil sampai
Seperti yang diuraikan melaksanakan modifikasi prosedur semuanya terbukti."
sebelumnya, terdapat perbedaan (Nelson Mandela)
pendapat apakah keduanya memiliki pemeriksaan untuk menggali atau
korelasi ataukah tidak sama sekali.
Terlepas dari pendapat para pakar mengembangkan pemeriksaan atas objek
tersebut, ada baiknya kita menilik aturan
hukum yang dapat dijadikan sandaran dimaksud. Paragraf 22 menyebutkan:
dalam melakukan analisis.
Apabila terdapat risiko
Kita ketahui bahwa pemeriksaan
BPK RI berpedoman pada Standar ketidakpatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan

yang berindikasi kecurangan dan

ketidakpatutan yang secara signifikan

memengaruhi hal pokok/informasi

hal pokok yang diperiksa. Pemeriksa

harus memodifikasi prosedur untuk

mengidentifikasi terjadinya kecurangan

dan/atau ketidakpatutan, serta

menentukan dampaknya terhadap

hal pokok/informasi hal pokok yang

diperiksa.

Di samping itu, dalam

melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa

juga diwajibkan untuk menguji

pengendalian intern auditan. Dalam

standar pelaksanaan 200 pemeriksaan

lapangan, dinyatakan bahwa, “Pemeriksa

dapat memodifikasi sifat, waktu, atau

lingkup prosedur pemeriksaan sesuai

dengan penilaian Pemeriksa atas

pengendalian intern dan hasil dari uji

pengendalian intern.” Dengan pengujian

ini, pemeriksa dalam meminimalisir

risiko audit dan sekaligus dapat

mengembangkan prosedur pemeriksaan

untuk mendeteksi adanya hal-hal yang

dapat memengaruhi kewajaran laporan

26 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Opini

oleh: Saiful*) dipertaruhkan, karena “cacat” tersebut
setidaknya akan terbawa hingga satu
Kita ketahui bersama bahwa saja mengorek luka sendiri. Maka tahun ke depan.
musibah besar kembali menerpa perlu ditekankan bahwa musibah
dunia audit. Skandal yang yang melanda dunia audit tersebut Di lain pihak, Ketua BPK
RI Moermahadi Soerja Djanegara
menimpa institusi Badan Pemeriksa merupakan musibah pemerintah menyiratkan bahwa laporan hasil
pemeriksaan di Kementerian Desa,
Keuangan (BPK RI) dan Kementerian secara bersama-sama. Oleh sebab itu, PDT, dan Transmigrasi tahun 2016
yang memperoleh WTP tersebut bisa di-
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal memperbincangkan permasalahan ini restatement. Moermahadi mengatakan,
"Apakah opini bisa berubah? Kami
dan Transmigrasi (Kementerian Desa, pun, kita arahkan untuk tujuan yang akan lihat dari hasilnya tapi teorinya
kalau ada kesalahan proses pemberian
PDT, dan Transmigrasi) erat kaitannya positif yakni memperbaiki sistem auditnya dan tidak memenuhi standar
auditnya bisa saja namanya 'restatement'
dengan dunia audit karena tiga alasan. pemeriksaan ke depan. tapi kami tidak tahu apakah karena itu,
karena yang kami lakukan menurut saya
Alasan pertama, dia melibatkan instansi 'on track' secara keputusan di sidang
badan," tutur Moermahadi.
pemeriksa sebagai otoritas tunggal Bagaimana respon setelah
yang berhak melakukan pemeriksaan OTT? Di lain pihak, Anggota Badan
keuangan pemerintah, yakni BPK RI. Sesaat setelah KPK Pemeriksa Keuangan, Agung Firman
Alasan kedua, oknum yang terlibat Sampurna menegaskan, BPK RI tak
merupakan para petinggi yang mempublikasikan hasil operasi akan melakukan audit ulang hanya
berkecimpung di dunia pemeriksaan karena ada pejabat BPK RI yang
dan pengawasan, satu sebagai auditor tangkap tangan (OTT) terkait suap ditangkap KPK atas dugaan suap. "Oh
utama dan satu lagi sebagai inspektur enggak. Enggak ada. Enggak akan ada
jenderal. Keduanya pula merupakan perolehan predikat opini laporan audit ulang," ujar Agung. Alasannya,
para penggerak kampanye anti korupsi. audit laporan keuangan sama sekali
Alasan ketiga adalah fraud yang keuangan Kementerian Desa, PDT, tidak bergantung pada seorang pejabat
dilakukan berhubungan dengan utak- BPK RI, baik auditor utama, kepala
atik opini laporan hasil pemeriksaan dan Transmigrasi), kedua lembaga subauditor, anggota hingga pimpinan
keuangan. BPK. "Audit di BPK itu sistem. Tidak
mulai membuka suara tentang apa yang tergantung pada siapapun pejabat di
Sebelum membahas lebih BPK RI. Prosesnya pun panjang, dari
lanjut, pertama-tama, izinkan kami sebaiknya dilakukan setelah kejadian perencanaan, pengumpulan bukti dan
menyampaikan bahwa tulisan ini dibuat pengujian, klarifikasi, diskusi sampai
bukan bertujuan untuk mengeksploitasi tersebut. Dikutip dari berbagai sumber tahap penyusunan kesimpulan dan
kelemahan sesama instansi pemerintah. penyusunan action plan," jelasnya.
Sangat jelas bahwa kita, sesama instansi pemberitaan daring, inisiasi kedua
pemerintah dilarang untuk mengorek Menilik kasus serupa
borok satu sama lain, karena sama lembaga tersebut beragam. praktik audit sektor
swasta/private sector
Menteri Desa, PDT, dan
Satu dekade berlalu, masih
Transmigrasi Eko Putro Sandjojo belum akan terlupa dari ingatan kita
bahwa kasus seperti ini pernah terjadi
menyarankan agar kementeriannya di sektor swasta di Amerika. Kasus
tersebut melibatkan perusahaan besar
diaudit ulang. Tentu Eko tidak Enron dan Kantor Akuntan Publik
(KAP) ternama Arthur Andersen. Enron
mau raihan predikat WTP (Wajar merupakan perusahaan energi besar
yang menduduki peringkat ke-7 dari
Tanpa Pengecualian) pertama yang 500 perusahaan terbaik di Amerika.
Sementara Anthur Andersen adalah KAP
diraih Kementeriannya itu “cacat” terbesar di Amerika yang termasuk big
five sejak 1988. Keduanya runtuh karena
bawaan. Kredibilitas kementeriannya skandal dalam pelaporan keuangan.

Tampaknya terungkapnya kasus
ini menjadi pembelajaran berharga bagi
dunia akuntansi dan audit. Di samping
imbas secara langsung dengan bankrupt-

27Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Opini

nya Enron dengan meninggalkan hutang adalah berlaku di tengah keduanya, tinjauan sejawat (peer review). Tercatat
US $ 31.2 milyar. Konon, itu adalah menyadari bahwa kasus ini tidak bisa peer reviu BPK sudah tiga kali yakni
kebangkrutan terbesar dalam sejarah. dianggap sederhana, tetapi berusaha pada tahun 2004 oleh Auditor General
Di satu sisi, KAP Arthur Andersen juga tetap tenang sambil mencari jalan keluar of New Zealand (BPKnya Selandia
bernasib sama, dia dinyatakan blacklist yang diharapkan. Lalu bagaimana Baru), tahun 2009 oleh the Netherlands
tidak boleh melakukan audit untuk solusinya? Court of Audit (BPKnya Belanda) dan
perusahan-perusahaan publik. Hingga pada tahun 2014 oleh Najwyzsza Izba
akhirnya collapse. Perlukan dilakukan audit Kontroli (BPKnya Polandia).

Dalam skandal Enron dan ulang atau restatement? Meski demikian, Marno Kastowo,
Andersen, keduanya bersekongkol untuk responden kami yang juga seorang
mengelabui para investor dalam laporan Dalam uraian sebelumnya, widya iswara BPKP mengatakan,
keuangan yang dibesar-besarkan. Enron, pihak Kementerian Desa, PDT, dan
tercatat masih terus menerus melaporkan Transmigrasi menyatakan mendukung “Dalam profesi audit dimana
keuntungan meskipun perusahaannya apabila dilakukan audit ulang. Tetapi auditor memiliki kewenangan yg
mengalami kerugian. Konon, kerugian apakah dengan melaksanakan audit sangat besar, risiko penyalahgunaan
ini disembunyikan dalam akun special ulang akan mampu menyelesaikan kewenangan seperti itu juga besar apa
accounting charge yang berasal dari masalah? Jawabannya adalah belum lagi jika peer review tidak efektif sampai
kerugian anak-anak perusahaan yang tentu. ke KKA tim (ed- Kertas Kerja Audit
didirikan oleh CFO Enron. Sementara tim audit). Peer review BPK dilakukan
Andersen secara sadar mengetahui Kasus tersebut tidak dapat dalam kerangka INTOSAI/BPK negara
tindakan tersebut tetapi tidak pernah dipungkiri telah merusak kepercayaan lain, logikanya BPK negara lain sebagai
melaporkan dalam laporan hasil audit. masyarakat terhadap BPK. Apabila supreme audit board/lembaga tinggi
Andersen tetap mempertahankan Enron audit ulang dilakukan, sementara pihak negara kan tidak mungkin mereviu
sebagai klien sampai Enron benar-benar yang melakukan audit ulang tetap sampai detail sehingga kualitas hasil
dinyatakan bankrut oleh pengadilan. dilaksanakan oleh BPK RI, maka akan pemeriksaan BPK sangat ditentukan
timbul konflik kepentingan, karena quality assurance BPK sendiri/peer
Selain terlibat kasus Enron, dilakukan oleh pihak yang sama. reviu tidak terlalu berguna”, ungkap
Andersen juga terlibat dalam kasus Apakah publik akan serta-merta percaya Marno.
Worldcom. Berbeda dengan Enron, dengan hasil audit ulang yang sarat akan
konon manajemen Worldcom juga konflik? Sebenarnya, dalam kondisi Dengan kelemahan tersebut, peer
melakukan manipulasi laporan ini pun, BPK RI akan terganjal dengan reviu tetap perlu dilaksanakan tetapi
keuangan, tetapi tidak terdeteksi oleh standar audit yang mereka pegang oleh auditor independen lain yang bisa
Andersen. Andersen berlindung di balik yakni dua persyaratan independensi menguji bukti hingga masuk ke dokumen
scope audit, ia membantahnya dengan yakni independensi yang tampak/ KKA. Dengan pengujian tersebut, dapat
menyatakan bahwa manajemen tidak in appearance. dinilai kesesuaian dengan standar audit,
pernah memberitahukan kepada mereka keputusan atas judgement auditor,
atas kecurangan tersebut. Sementara Dalam kerangka konseptual hingga dapat dipastikan di mana mal
Worldcom tetap bergeming, mereka Standar Pemeriksaan Keuangan Negara praktiknya.
menganggap adalah kesalahan Andersen (SPKN) tahun 2017 paragraf 45
tidak mampu menemukan kesalahan dinyatakan,“....Pemeriksa juga harus “Mestinya KKP/KKA saat ini di
tersebut. bertanggung jawab untuk terus-menerus reviu auditor independen lain, sehingga
mempertahankan independensi dalam dapat dinilai profesionalisme auditor
Kasus-kasus yang dialami pemikiran (independence of mind) lama dalam membuat judgement dan
Andersen ini berpengaruh besar tak dan independensi dalam penampilan menilai bukti, sehingga dapat dipastikan
hanya di Amerika tetapi juga menjalar (independence in appearance).” mal praktiknya, dan mestinya ada
ke seuruh dunia. Dampak yang paling sanksi bagi auditor dan instansi yg mal
terasa adalah, para user pada masa itu Dari alasan tersebut, pelaksanaan praktik,” jelas Marno lebih lanjut.
tak lagi mempercayai kinerja auditor. audit ulang tidak akan menghasilkan
Dunia audit pun berada di titik paling perbaikan apa pun, terutama untuk Pelaksanaan peer reviu oleh
nadir. mengembalikan kepercayaan publik auditor independen lain sepertinya
sebagai pengguna laporan keuangan. menjadi solusi untuk minimal
Dengan melihat ulang kasus-kasus menghentikan spekulasi atas kualitas
tersebut, penulis ingin mengajak kita Ketua BPK RI Moermahadi, hasil audit BPK secara keseluruhan.
semua untuk memandang bahwa kasus membuka kemungkinan dilakukannya Tidak bisa dipungkiri, bahwa satu
serupa yang tengah menderita BPK RI restatement apabila dalam pemeriksaan titik lemah dalam kasus ini efeknya
selayaknya diposisikan sebagai kasus tidak memenuhi standar audit SPKN. bisa menjalar pada seluruh hasil audit
besar, karena pasti akan berdampak BPK. Karena pada kenyataannya kita
pada kepercayaan masyarakat atas Pertanyaan selanjutnya adalah berhadapan dengan respon masyarakat.
institusi pemeriksa. Meski demikian, siapa yang memastikan bahwa Respon masyarakat kadang tidak dapat
bukan berarti perlu dibesar-besarkan, pemeriksaan BPK RI telah sesuai ditebak seperti arah mata angin. Maka
karena hal itu justru kontra produktif, dengan SPKN yang mereka rujuk? hal yang bisa dilakukan adalah segera
yang bisa meruntuhkan wibawa institusi Untuk menjawab masalah ini, memperbaiki satu cluster masalah
BPK RI sendiri dan pemerintah secara sebenarnya pihak BPK RI telah berusaha sebelum dia menjalar ke mana-mana.
keseluruhan. Yang bisa kita lakukan untuk terus-menerus menjamin bahwa
pemeriksaannya telah sesuai dengan *)Penulis adalah Auditor Pertama pada
standar audit. Selain melakukan reviu
berjenjang, mereka juga melaksanakan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.

28 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Pesona Sulbar

Mengenal Ujung Utara Sulawesi Barat

Foto: Pantai Pasangkayu
Dokumentasi dan narasi : Andri Anto Setiawan*)

Jika anda berkunjung ke kabupaten ini, sempatkanlah sejenak menikmati
keindahan alamnya. Pesona alam yang dimiliki Kabupaten Mamuju Utara pun
begitu cantik. Pantai Sarjo, Pantai Pasangkayu, Pantai Cinoli, dan Pantai batu Oge

adalah beberapa destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi

Kabupaten Mamuju Utara adalah Makna tanggal pendirian tanggal 18 merupakan awal pernyataan
kabupaten paling utara dari Provinsi Mamuju Utara kebulatan sikap dan pemikiran untuk
Sulawesi Barat yang berbatasan langsung membentuk sebuah daerah otonom
dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Didirikan pada 18 April 2003, yakni terbentuknya Komite Aksi
Berjarak sekitar 297 Km dari Kota kabupaten ini memiliki luas wilayah Pembentukan Kabupaten Pasangkayu
Mamuju, Kabupaten ini dapat ditempuh 3.043,75 Km2. Tanggal pendirian (KAPKP) dan sekaligus sebagai wadah
sekitar 6 jam dengan berkendara Kabupaten Mamuju Utara ini memiliki perjuangan.
menggunakan mobil. Kabupaten yang makna yang menarik. Angka 18
beribukota di Pasang Kayu ini memiliki memiliki makna keberuntungan, karena Bulan 4 (April) memiliki makna,
komoditi andalan kelapa sawit (cpo). 8 ditambah 1 menghasilkan 9, dan pada saat pembentukan awal kabupaten
Terdapat pula cokelat, kelapa, dan angka 18 bila dibagi menjadi 2 akan Mamuju Utara terdiri dari empat
berbagai komoditi hortikultura lain, menghasilkan angka yang sama besar kecamatan sebagai soko guru berdirinya
seperti sayuran dan buah-buahan yakni yakni 9. Angka 9 adalah bilangan bulat Mamuju Utara. Masyarakat sekitar
jeruk manis yang turut menopang yang paling tinggi nilainya. Selain itu juga mempercayai bahwa angka empat
penghasilan masyarakat. merupakan angka keramat. Misalnya
Eppa' Sullapa' (Bugis), Uppa Sulapa
(Toraja dan Pitu Uilunna Salu) Appe

29Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Pesona Sulbar

Foto: Jembatan Merah Pasangkayu (JMP)

Sullapa' (Mandar), empat penjuru mata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
angin (Jawa dan Bali), Opo Nggota tentang Pembentukan Kabupaten Badan Pemeriksa Keuangan Republik
(Sarudu). Selain itu manusia diciptakan Luwu Timur dan Mamuju Utara. Pada Indonesia. Dua tahun berturut –turut
dari empat unsur yakni tanah, air, api, tahun tersebut dimulailah aktivitas memperoleh opini WTP merupakan
dan angin. Pemerintahan di Mamuju Utara. sebuah prestasi yang membanggakan.
Konsistensi dan komitmen dari kinerja
Sedangkan 2003 merupakan tahun Walaupun usianya terbilang pemerintah tersebut patut dibanggakan
ditetapkannya Kabupaten Mamuju Utara muda, kinerja pemerintahan Mamuju dan dipertahankan.
oleh DPR-RI melalui Sidang Paripurna Utara perlu diacungi jempol. Pada
tanggal 27 Januari 2003. Tahun 2003 tahun 2015 dan 2016 pemerintah *)Penulis adalah Auditor Pertama pada
juga merupakan tahun ditetapkannya Mamuju Utara memperoleh opini
perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.

30 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Pesona Sulbar

Menjelajah Pulau
di Teluk Mamuju

Dokumentasi dan narasi oleh Andri Anto Setiawan*)

Pagi, sinar matahari pun belum yang belum mempunyai pasangan, di disini, namun dengan kondisi yang
terlalu beranjak, namun pelabuhan pulau ini terdapat sumur yang diyakini kurang baik. Kita juga bisa membawa
rakyat Mamuju sudah ramai, penduduk setempat sebagai Sumur ikan mentah dan peralatan, sambil
apalagi di akhir minggu. Bising suara Enteng Jodoh, yang bisa mempermudah berenang sambil menyiapkan makan
mesin kapal kayu membawa penumpang mendapat pasangan, cukup dengan siang sendiri dengan membakar ikan.
ke pulau di seberang Mamuju. Sebagian mandi dan minum air dari sumur ini.
penumpang adalah penduduk yang Bagi yang masih mencari pasangan, Cukup menarik? Jangan lupa
bertempat tinggal di pulau seluas 6,37 mungkin bisa dicoba ya…. untuk tidak merusak alam dan tidak
Km2 ini, sebagian lainnya adalah pejalan membuang sampah sembarangan!
yang ingin merefresh penat mereka dari Fasilitas di Pulau ini memang
seminggu bekerja. Cukup membayar belum terlalu lengkap, beberapa toilet *)Penulis adalah Auditor Pertama pada
Rp10.000,00 untuk sekali menyebrang umum, warung makan, dan rumah- Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.
ke pulau seberang. rumahan untuk beristirahat. Terdapat
penyewaan snorkel, fin dan pelampung
Karampuang, pulau di seberang
Mamuju yang menyimpan keindahan
bawah laut. Tidak jauh dari dermaga
pulau ini, kita bisa snorkeling. Beragam
jenis ikan akan banyak dijumpai,
terumbu karang dan anemone pun ada
disini, meski di beberapa titik sudah
mulai rusak dan mati. Tidak perlu jauh
untuk melihat terumbu karang dan
anemone, cukup berenang sekitar 30
meter dari dermaga.

Pada kedalaman sekitar 3-5
meter, beragam jenis ikan dan bentuk
terumbu karang sudah dapat dijumpai.
Untuk menarik lebih banyak ikan, kita
bisa memberi biskuit atau makanan
lain. Perlu diingat, jangan menyentuh
anemon, karena tumbuhan laut ini
beracun. Bagi yang tidak tertarik
dengan kegiatan air, di pulau ini kita
bisa short tracking menaiki bukit untuk
melihat dermaga dari ketinggian. Bagi

Keanekaragaman hayati bawah laut Pulau Karampuang

31Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Pesona Sulbar

Sumur "Enteng Jodoh", salah satu spot short tracking di Pulau Karampuang

Ketika gunung dan pantai bersanding. Pemandangan indah ini dapat kita lihat dari dermaga Pulau Karampuang.

32 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Pesona Sulbar

Penja, Rahmat dari Langit
Sumber foto: risablogedia.blogspot.co.id

Sulawesi, pulau yang kaya akan karena Penja memang tidak selalu ada. musim, penduduk akan mudah sekali
sumber daya lautnya. Sebagian
besar masyaraktnya berprofesi Ada saat tertentu dimana Penja menangkapnya dan memanen beberapa
sebagai nelayan. Setiap hari mereka
membawa ikan baik untuk dikonsumsi akan berbondong-bondong muncul hari. Tentang memanen Penja, terdapat
sendiri maupun untuk menambah
penghasilan. Rasa yang enak, harga ke permukaan air. Menurut penuturan beberapa pantangan juga. Konon
yang murah dan nilai gizi yang cukup
tinggi menjadikan ikan sebagai santapan pedagang ikan langganan saya, Penja katanya ketika memanen Penja kita
favorit.
hanya muncul ketika turun hujan dan harus saling bekerja sama satu sama
Setiap daerah pasti memiliki
karakteristik ikan masing-masing. saat ada kilat. Besoknya pasti kita lain. Selain itu apabila ada yang dating
Jenis ikan di suatu daerah berbeda
dengan jenis ikan di daerah lainnya. Di akan jumpai Penja di pasar. Selain itu meminta Penja, maka harus diberikan.
Sulawesi Barat terdapat satu ikan yang
digemari banyak orang, ikan seribu ada satu cara yang dapat diketahui Jika tidak maka Penja tak mau lagi
atau yang lebih dikenal dengan Penja.
Pernah suatu ketika saya makan di tentang kapan munculnya Penja, berkunjung ke tempat tersebut. Penja
sebuah warung yang menyajikan
masakan ikan kecil-kecil yaitu dengan memeriksa isi juga dapat hilang begitu saja, biasanya
dimasak sambal. Rasanya
gurih, tak dapat terelakan perut ikan cakalang. apabila ada orang yang meninggal atau
untuk menambahkan
nasi kembali ke piring. Penja diyakini ada orang yang melanggar adat. Percaya
Dari situ saya mengenal
apa itu Penja. dan tidak percaya dengan cerita tersebut,

Dari kejauhan namun demikianlah keadaannya.
ikan Penja akan nampak
sama dengan ikan teri, namun Dengan kondisi tersebut Penja
karakteristiknya berbeda. Ikan Penja
ukurannya lebih kecil namun bentuk dijual dalam dua versi, dalam kondisi
badannya lebih gendut. Terdapat pula
guratan hitam di punggungnya. Di segar (Penja baru) dan Penja kering
bagian kepala Penja terdapat guratan
merah. Soal rasa jangan ditanya, semua yang sudah diasinkan (Penja
yang pernah mencicipinya akan selalu
merindukannya. masing). Penja baru dijual dengan

Karakteristik Penja yang seperti harga Rp.10.000/ takar, kalau
ikan teri yang sangat saya sukai membuat
saya berencana untuk mengolahnya ditimbang mungkin sekitar
menjadi Penja crispy. Perburuan Penja
pun dimulai. Beberapa kali saya keluar 200 gram. Sedangkan
masuk pasar, hasilnya nihil. Kemudian
saya bertanya kepada pedagang ikan Penja kering dijual
langganan, dan betapa terkejutnya saya
Rp.25.000 sampai

dengan Rp.35.000 setiap

takarnya. Bukan harga yang

murah, namun harga yang pantas

untuk citarasa yang lezat. Citarasa

Penja baru lebih gurih dibandingkan

dengan Penja Masing.

Di Sulawesi Barat Penja sering

kali diolah dengan tumisan sambal,

gurih dan pedas. Ada pula yang

merupakan santapan menggorengnya dengan telur seperti

ikan cakalang, apabila membuat perkedel. Penduduk mandar

dalam perut ikan cakalang terdapat juga sering mengolahnya menjadi pepes

Penja, saat itu pula merupakan waktunya yang dalam bahasa Mandar disebut

memanen Penja. Penja Pais. Kalau saya, lebih suka

Saat Penja datang, jumlahnya menggorengnya dengan tepung kering

mencapai ribuan. Ikan ini muncul menjadi Penja crispy. Enak dicemil

dari dalam lautan membentuk pola dan cocok dimakan dengan nasi hangat

bergulung-gulung menuju ke pinggir plus sambal. Lalu apa olahan Penja

laut kea rah muara sungai. Kalau sudah kesuakaanmu?

(Tien)

33Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Profil

Manarang, Sudut Kecil yang
Membawa Harapan Besar

Selasa 16 Mei 2017 Kepala langsung dengan teras kopi sunset. Jadi
Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Barat, Wasis Prabowo sambil asyik membaca kita juga bisa
meresmikan Perpustakaan BPKP
Provinsi Sulawesi Barat. Perpustakaan menikmati pemandangan alam yang
tersebut diberi nama Manarang. Dalam
bahasa Mandar, Manarang berarti Pintar. indah dari balik jendela perpustakaan.

Perpustakaan ini terletak tepat Sejenak bergeser dari meja kerja,
di belakang ruang tamu, berbatasan
mencari pengetahuan yang baru dengan

suasana yang cukup nyaman.

Selain memiliki koleksi berbentuk

buku, perpustakaan ini juga menyimpan

berbagai artikel dan

referensi dalam bentuk

soft file . Perpustakaan

digital ini bisa diakses dari sumbangan pegawai Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Semua
oleh pengunjung pihak berkontribusi dalam pendirian
perpustakaan ini sehingga terdapat
melalui Personal sense of belonging pada Manarang.
Sudut kecil ini diharapkan dapat
Computer yang ada memperkaya wawasan siapa saja yang
mengunjunginya. Semakin banyak ilmu
di ruang perpustakaan yang dibagi, semakin kaya pengetahuan
kita. Yuk kita baca!
dan juga di sharing
(Tien)
melalui jaringan

intranet.

Koleksi

perpustakaan

Manarang berasal

34 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Resensi

BIROKRAT MENULIS
My Trips My Inspirations

Menulis merupakan sebuah Oleh: Yusep Susanto*)
kegiatan menuangkan pikiran,
gagasan, dan perasaan yang kenangan yang layak dibagi sehingga birokrasi dengan paradigma pelayanan
diungkapkan dalam bahasa tulisan. pertemuan-pertemuan itu pun sayang publik berorientasi kemudahan
Menulis merupakan aktivitas sederhana untuk tidak ditulis. masyarakat.
dan kerja kecil tetapi berdaya besar
seperti pepatah mengatakan “Jika My Trips My Inspirations Buku ini bukan hanya ditujukan
ingin jadi orang besar, menulislah”. bagi para birokrat sebagai abdi negara,
Sedangkan Birokrat merupakan orang Buku ini terdiri dari enam bagian, melainkan juga bagi semua kalangan
atau pegawai yang bekerja di instansi dalam setiap bagian ia memotivasi yang butuh motivasi hidup, terutama dal
pemerintahan dan bertindak secara pembaca untuk lebih baik dan lebih hal menulis. Buku motivasi ini banyak
birokrasi atau sistem kepemerintahan. baik lagi. Pada bagian awal ia bercerita mengupas tentang pentingnya mengatur
tentang menikmati proses menggapai waktu yang menjadi kunci keberhasilan.
Birokrat dan penulis merupakan sukses, ia mengatakan bahwa “tak ada Bagaimana menghadapi banyak
profesi pekerjaan yang berbeda, untuk jalan rata untuk sukses, kita yang harus tantangan, tetapi tetap eksis dalam
menggabungkan kedua profesi tersebut menjadi bulldozer untuk meratakan karier dan kehidupan, serta senantiasa
merupakan pekerjaan yang tidak mudah jalan meraih sukses”. Dalam bagian ini yakin bahwa itulah kesempatan besar
kalaupun bisa memerlukan effort ia lebih menekankan pada bagaimana untuk naik level dan memaknai hidup
yang besar, namun hal tersebut dapat untuk mencapai sukses dan bagaimana lebih bijak.
dilakukan peribahasa mengatakan Where membentuk mindset untuk mencapai
there’s a will there’s a way, itulah yang sukses yang diawali dengan bagaimana *)Penulis adalah Auditor Pertama pada
dilakukan oleh Adrial Tanjung seorang memaksimalkan potensi diri sampai
birokrat sekaligus seorang penulis. dengan bagaimana bersahabat dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.
tantangan dalam menuju kesuksesan.
Adrial Tanjung merupakan Judul buku : Birokrat Menulis
seorang birokrat di Kementerian Pada bagian akhir ia bercerita Pengarang : Adrinal Tanjung
Pemberdayaan Aparatur Negara dan tentang birokrat goes internasional, Penerbit : Samudra Biru
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), pada bagian terakhir ini ia bercerita Tebal : 201 halaman
namun sebelumnya Adrial Tanjung tentang bagaimana melakukan reformasi
bertugas sebagai Auditor di Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi
Sulawesi Utara di mana di sana awal
karir birokratnya dimulai.

Di tengah tugas dan
tanggungjawabnya sebagai birokrat ia
meluangkan waktu untuk menuliskan
kisah inspiratifnya dalam buku Birokrat
Menulis My Trips My Inspirations.
Buku ini merupakan buku kelima yang
ia tulis. Dalam buku kelima ini ia ingin
membagi pengalaman, perjalanan,
dan cerita tentang kesehariannya
sebagai seorang birokrat dan sebagai
seorang manusia biasa. Ia bercerita
tentang hidup dan bagaimana mengurai
kesulitan dalam hidup, serta membagi
semacam tips dan motivasi mengelola
kejenuhan dalam proses kreatif yang
ia jalani. Dalam tulisannya sering
ia ungkapkan bahwa menulis bisa
dimulai dari hal yang paling sederhana,
diantaranya pertemuan dengan banyak
orang. Baginya pertemuan dengan
banyak orang melahirkan sentuhan dan

35Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017

Tips

Jaga Ki' Kesehatan Ta'

Kesehatan akan selalu menjadi topik
yang hangat untuk diperbincangkan.

Para pakar dan industri kesehatan
pun gemar memberikan informasi-
informasi solutif agar manusia selalu
sehat. Bekerja delapan jam di kantor
pasti sangat melelahkan. Mungkin

tidak selalu lelah fisik, tapi juga
pikiran. Terlalu banyak duduk, terlalu
stres, terlalu banyak pekerjaan setiap
harinya pasti membuat baterai energi

dan kesehatan Anda cepat terkuras.
Penelitian di Eropa menemukan bahwa

manusia yang bekerja 10 jam atau
lebih setiap harinya memiliki risiko
60% lebih besar mengalami masalah
kardiovaskular dan serangan jantung.

Tips-tips ini dapat membantu Anda
untuk tetap menjaga gaya hidup sehat
di kantor. Cukup sederhana dan mudah
untuk diterapkan. Selamat mencoba!

"Waktu dan kesehatan adalah
dua aset berharga yang tidak
kita kenali dan hargai sampai
mereka telah habis.
(Denis Waitley)

Oleh Tri Uliyanti Paruran
THL BPKP Provinsi Sulawesi Barat
dengan Background Pendidikan Keperawatan

36 Sandeq | Edisi 1 | Tahun 2017