Warta Sandeq Edisi I/2018

Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Arif Ardiyanto oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat Hj Eny Anggraeni
Penyelenggaraan Diklat Pembentukan Auditor Ahli (Blended Learning) dan Diklat Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Integratif di Lingkungan APIP Provinsi Sulawesi Barat

Redaksi

BPKP SULBAR ... hebat
Menapaki edisi kedua Majalah dan daerah dalam membelanjakan yang tercakup dalam penugasan
assurance maupun consulting.
Warta SANDEQ, kami hadir anggarannya untuk urusan
Semangat dan keceriaan
dengan semangat baru pergantian yang satu ini sepertinya outbound Perwakilan tak
luput dari pantauan, selain
pejabat struktural hasil mutasi harus semakin ditingkatkan, itu liputan mengenai pesona
sulbar, referensi buku serta
dan promosi sebagai bagian dari disamping itu beberapa hal tips-tips yang bermanfaat
disajikan untuk menambah
penyegaran organisasi. Sebuah lainnya yang juga berkaitan wawasan serta pengetahuan
para pembaca yang setia.
keniscayaan dalam organisasi, dengan tagline disuguhkan Akhir kata, terimakasih atas
kerja keras dan dukungan semua
khususnya BPKP, SK mutasi dalam warta utama dan opini. pihak yang telah membantu
terbitnya Warta SANDEQ
dan promosi dapat menghampiri Upaya untuk meningkatkan edisi ke-2 ini. Kepada para
pembaca yang budiman,
siapa saja dan kapan saja. akuntabilitas keuangan silahkan menikmati sajian kami,
semoga kehadiran kami selalu
Namun “layar SANDEQ” sudah pemerintah daerah melalui memberikan manfaat, tak lupa
kritik dan saran membangun
terkembang, perjalanan akan implementasi SIMDA merupakan dengan setia ditunggu untuk
menyempurnakan langkah kami.
diteruskan untuk senantiasa kegiatan yang tiada henti

menghadirkan warta penuh meskipun opini WTP telah diraih.

makna kepada para pembacanya. Bahkan keunggulan SIMDA

Pada terbitan ini kami semakin memperlihatkan

mengusung tagline mengenai bukti nyata dapat lebih

pemberantasan kemiskinan. diandalkan dalam mewujudkan

Giatnya pemerintah akuntabilitas keuangan Pemda

membangun infrastruktur dibanding sistem berbasis IT

nampaknya belum dirasakan yang lainnya sebagaimana

efeknya yang “nendang” dalam ditampilkan dalam current

pemberantasan kemiskinan di issue. Kegiatan peningkatan

seluruh negeri kita. Sinergitas tatakelola serta penguatan SPIP

peran antara pemerintah pusat juga mewarnai edisi ini baik

Susunan Redaksi
Pembina: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Penanggung Jawab: Kabag TU Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Barat, Pemimpin Redaksi: Putu Yudi Tenaya, Kontributor: Baharuddin Rahman, Syamsul Aris,
Suan Kim, Charles Rante Batara, Ahmad Saifullah, M. Iswadi P, Alam Azhari, Andri Anto S, Redaktur: Yusep
Susanto, M. Arief Sagita, Sekretaris: Tri Uliyanti, Desain Grafis: Gustam, Sadhu Pramuditha, Reporter: Tien
Saputri, Yaumil Amly, Yusep Susanto, M. Arief Sagita, Editor: Tien Saputri, Dokumentasi: Yaumil Amly, Sirkulasi:
Aniska Utama
Alamat: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Abd. Malik Pettana Endeng, Mamuju, Sulawesi Barat, 91512
Telp.: (0426) 21088, 21434 Fax.: (0426) 21137 Email: [email protected]

1Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

ISSN 2597-6834

Daftar Isi

Redaksi Current Issue Opini
1 Redaksi 10 Tiga Pemda di Sulbar 24 Mengkaji Program Dana
Daftar Isi
2 Daftar Isi Migrasi ke SIMDA Desa dan Upaya Pemerintah
Round Up Keuangan Mengentaskan Kemiskinan
3 Round Up 12 Genjot Peningkatan 27 Sinergi Pengentasan
Warta Utama Kapabilitas APIP dan Kemiskinan
4 Geliat Penuntasan Maturitas SPIP Pesona Sulbar
Governance System 31 PIFAF dan Geliat Ekonomi
Kemiskinan di Provinsi 14 Pemberantasan Kemiskinan 33 Negeri Seribu Pelangi
Sulawesi Barat Melalui Pendidikan 34 Outbound, Berbaur Tanpa
6 Upaya Pengentasan Investigatif Sekat
Kemiskinan di Kabupaten 17 Faktor Kunci Pengungkapan Resensi Buku
Mamuju Tindak Pidana Korupsi 35 The Balanced Scorecard
Current Issue 20 Tindak Lanjut MoU Kapolri, Tips
7 BPKP Sulbar Dorong RSUD Mendagri, dan Mendes 36 Dua Belas (12) Manfaat
Menjadi BLUD PDTT Rahasia Dibalik Pisang
9 Akses Air Minum Bagi Opini
Masyarakat Berpenghasilan 22 Membangun Daerah Tanpa
Rendah OTT

2 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Round Up
Tingkatkan Pengawasan, Turunkan
Kemiskinan
Amanah sila kelima pengentasan kemiskinan mengingat
Pancasila untuk epicentrum kemiskinan umumnya
mewujudkan berada di desa. Walaupun secara
kesejahteraan sosial bagi seluruh statistik data penduduk miskin
rakyat Indonesia nampak jelas mengalami penurunan namun data
menjadi bagian dari program lain mengatakan indeks kedalaman
prioritas nawa cita yaitu program dan keparahannya malah meningkat.
Indonesia Sejahtera. Sejahtera Dengan demikian tantangan
tentunya mengandung makna keberadaan dana desa dalam
tidak berada di bawah garis mengentaskan kemiskinan masih
kemiskinan. Berbagai program menyisakan ruang kesenjangan
yang mengarah secara langsung terutama antar penduduk di dalam
maupun tidak langsung kepada desa. Hal ini memberikan pekerjaan
upaya pengentasan kemiskinan rumah bagi Kementerian terkait
pun dilaksanakan pemerintah baik dalam memetakan permasalahan
oleh pemerintah pusat maupun kemiskinan di desa, prioritas
pemerintah daerah. alokasi dana desa serta monitoring
Sektor pertanian, kehutanan berkelanjutan atas penggunaannya.
dan pertambangan diharapkan Kemiskinan sebagai salah
oleh Presiden Jokowi untuk satu fenomena yang ada di
dioptimalkan pembangunannya masyarakat kita dapat dipahami
di Sulawesi Barat agar menjadi dalam dua dimensi. Berdasarkan
lokomotif peningkatan definisinya kemiskinan terbagi ke
perekonomian rakyat. Hal ini dalam kemiskinan absolute dan
direspon dengan baik oleh Dinas kemiskinan relative, dan berdasarkan
Sosial Provinsi Sulawesi Barat penyebabnya kemiskinan juga
dalam melaksanakan program terbagi dua menjadi kemiskinan
tahunannya berupa bantuan kultural dan kemiskinan struktural.
kepada kelompok usaha bersama Secara absolute jumlah penduduk
(KUBE) yang tersebar di enam miskin mengalami peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan
kabupaten di seluruh Provinsi dibanding tahun lalu namun turun masyarakat, dan pembangunan yang
Sulawesi Barat berbasis pada secara persentase terhadap total inklusif. Sampai saat ini yang sedang
sektor pertanian dan kehutanan. jumlah penduduk. Hal ini ditengarai giat-giatnya dilakukan antara lain
Upaya inovatif lainnya juga karena tidak stabilnya harga-harga menjaga stabilitas harga terutama
tidak kalah penting dilakukan kebutuhan pokok seperti cabe dan harga kebutuhan pokok, pemberian
oleh Bupati Mamuju Tengah, Aras beras. Pertumbuhan ekonomi yang program subsidi dan dana desa serta
Tammauni dalam menuntaskan tinggi sebagaimana masuknya program bantuan sosial seperti beras
masalah kemiskinan di Indonesia dalam daftar Negara G20 sejahtera (Rastra), Kartu Indonesia
wilayahnya. Identifikasi masalah juga belum bisa banyak memberikan Pintar (KIP), Bantuan Operasional
dan kondisi lingkungan yang solusi kepada kemiskinan. Hal Sekolah (BOS), Kartu Indonesia
ada sudah tentu menjadi titik ini karena ketimpangan distribusi Sehat (KIS), Program Keluarga
tolak beliau dalam melaksanakan pendapatan yang masih tergolong Harapan (PKH), Program Nasional
setiap program pembangunan tinggi. Idealnya pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
bagi masyarakat miskin. “Saya mendorong pertumbuhan ekonomi (PNPM) dan Bantuan Langsung
memberi pancing, bukan ikan” yang tinggi dibarengi dengan Tunai (BLT).
demikian prinsip yang beliau pemerataan hasilnya.
pegang teguh mengingat program Stakeholder utama dalam Sebaik apapun program
pengentasan kemiskinan tidak upaya mengentaskan kemiskinan yang dilaksanakan tentu harus
jarang yang gagal seiring dengan ini tentunya pemerintah yang telah disempurnakan dengan pengawasan
perubahan karakter masyarakat menetapkan empat strategi dasar yang efektif baik dilaksanakan oleh
penerima bantuan langsung yang dalam melakukan percepatan APIP maupun oleh masyarakat.
cenderung tidak produktif. Bupati penanggulangan kemiskinan, Melalui kegiatan assurance dan
Aras juga mengakui alokasi dana yaitu menyempurnakan program consulting, APIP diharapkan dapat
desa berperan penting dalam hal perlindungan sosial, peningkatan mengawal dengan baik seluruh
menyukseskan program-program akses masyarakat miskin terhadap program-program yang berkaitan
dengan pengentasan kemiskinan.

3Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Warta Utama

Geliat Penuntasan
Kemiskinan
di Provinsi
Sulawesi Barat

Oleh: Putu Yudi Tenaya*

Meskipun perlahan namun secara meyakinkan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
konsisten melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan dengan sasaran

para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang angkanya masih tergolong
relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Sebagai Provinsi yang rata-rata nasional per Maret 2017 ada 14 kriteria rumah tangga yang
sedang bertumbuh mengejar sebesar 10,64 persen maka jumlah tergolong miskin yaitu :
ketertinggalan, Sulawesi penduduk miskin di Sulawesi Barat
Barat dihadapkan pada hiruk pikuk tergolong di atas rata-rata. Tetapi 1. Luas lantai bangunan tempat
pelaksanaan pembangunan di segala dari data tersebut terlihat telah tinggal kurang dari 8 m2 per
bidang. Pendidikan, kesehatan terjadi penurunan jumlah penduduk orang;
dan infrastruktur sudah tentu miskin walaupun ada kecenderungan
menjadi bidang pokok yang terus peningkatan sedikit dari bulan 2. Jenis lantai bangunan tempat
mendapatkan perhatian sehingga September 2016. Keberhasilan tinggal terbuat dari tanah/
mampu memberikan kontribusi menekan jumlah penduduk miskin bamboo/kayu murahan;
yang besar pada penurunan angka ini tentu tidak terlepas dari program-
kemiskinan. program yang dilaksanakan 3. Jenis dinding tempat tinggal
Hasil rilis Badan Pusat Statistik pemerintah baik tingkat pusat terbuat dari bamboo/rumbia/
(BPS) Provinsi Sulawesi Barat pada maupun daerah di berbagai sektor kayu berkualitas rendah/
tanggal 17 Juli 2017 menunjukkan yang berkaitan secara langsung tembok tanpa plester;
persentase penduduk miskin maupun tidak langsung terhadap
mengalami peningkatan sebesar upaya pengentasan kemiskinan. 4. Tidak memiliki fasilitas buang
0,11% poin dari 11,19% pada air besar sendiri atau bersama-
September 2016 menjadi 11,30% Dinas Sosial Provinsi Sulawesi sama dengan orang lain;
pada Maret 2017. Namun, bila Barat sebagai salah satu SKPD
dibandingkan pada bulan yang sama yang berurusan langsung dengan 5. Sumber penerangan rumah
tahun sebelumnya (Maret 2016) masyarakat miskin memiliki berbagai tangga tidak menggunakan
persentase penduduk miskin Maret program untuk meningkatkan taraf listrik;
2017 mengalami penurunan sebesar hidup masyarakat berpenghasilan
0,44% poin. Sedangkan jumlah rendah antara lain melalui pemberian 6. Sumber air minum berasal
penduduk miskin Sulawesi Barat bantuan kepada kelompok usaha dari sumur, mata air tidak
pada Maret 2017 sebesar 149,76 bersama, bantuan kepada komunitas terlindung, sungai dan air
ribu jiwa atau bertambah 2,86 ribu adat terpencil serta pemberdayaan hujan;
jiwa dibandingkan September 2016, rumah tidak layak huni.
namun berkurang 2,97 ribu jiwa 7. Bahan bakar untuk memasak
dibandingkan Maret 2016. Saat ditemui tim redaksi sehari-hari adalah kayu bakar,
Jika dibandingkan dengan di ruang kerjanya, Kepala Dinas arang, minyak tanah;
Sosial Provinsi Sulawesi Barat Drs.
H. Kaharuddin, MM, menyatakan 8. Hanya mengkonsumsi daging,
susu, atau ayam satu kali
dalam seminggu;

9. Hanya membeli satu stel
pakaian baru dalam setahun;

10. Hanya sanggup makan
sebanyak satu/dua kali dalam

4 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Warta Utama

sehari;
11. Tidak sanggup membayar
biaya pengobatan puskesmas/
poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala
rumah tangga adalah petani
dengan luas lahan 0,5 ha, buruh
tani, nelayan, buruh bangunan,
buruh perkebunan atau pekerja
lainnya dengan pendapatan di
bawah Rp.600.000 per bulan;
13. Pendidikan tertinggi kepala
rumah tangga adalah hanya
SD/tidak tamat SD/tidak
sekolah;
14. Tidak memiliki tabungan/
barang yang mudah dijual
dengan nilai minimal
Rp.500.000 seperti sepeda
motor (kredit/non kredit),
emas, ternak, kapal motor atau
barang modal lainnya.
Kriteria tersebut diantaranya
digunakan untuk menentukan
sasaran program Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Barat dalam
mengentaskan kemiskinan.
Cakupan pemberdayaan masyarakat
melalui Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) sampai dengan tahun 2017
adalah sebanyak 958 kelompok
yang tersebar di enam kabupaten.
Program ini bertujuan untuk gotong royong sehingga bantuan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat
berbasis pemberdayaan dapat lebih yang mencapai 7,38% pada kuartal
pemberdayaan masyarakat melalui meningkatkan ketahanan ekonomi I tahun 2017 bahkan melebihi rata-
usaha produktif yang ada agar lebih masyarakat. Sampai dengan tahun
ditingkatkan efektifitas dan efisiensi 2016 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi rata nasional.
Barat tercatat sudah melakukan Untuk lebih meningkatkan
pengelolaannya selain memperkuat pemberdayaan rumah tidak layak efektifitas upaya pengentasan
permodalan yang dimiliki oleh para huni kepada 131 KK sasaran
anggota kelompok. penerima yang tersebar di enam kemiskinan, program kegiatan yang
kabupaten dengan konsentrasi dicanangkan Dinas Sosial Provinsi
Sementara untuk tertinggi di Kabupaten Mamuju. Sulbar tentunya diselaraskan dengan
pemberdayaan komunitas adat
terpencil dilakukan melalui sinergi Presiden Jokowi juga sudah sektor andalan yang menjadi pemicu
menaruh perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut.
dengan Dinas lain terkait seperti upaya pemberantasan kemiskinan Betapa pun fakir miskin memang
kesehatan dan pendidikan. Cakupan di Sulawesi Barat. Beliau
jumlah kepala keluarga (KK) meminta kepada Pemerintahan merupakan salah satu penyandang
Provinsi Sulawesi Barat untuk masalah kesejahteraan sosial yang
yang sudah diberdayakan adalah mengoptimalkan sektor pertanian, menjadi fokus utama penanganan
sebanyak 746 KK, sedangkan yang kehutanan, dan pertambangan dalam
belum tersentuh berdasarkan data menekan angka kemiskinan. oleh Dinas Sosial.
Selain itu Kaharuddin
yang diperoleh adalah sebanyak 927 Hal tersebut diungkapkan saat menyinggung peran pengawasan
KK dengan sebaran terbanyak ada di rapat terbatas (ratas) tentang evaluasi
Kabupaten Mamuju Utara. Tentu hal pelaksanaan proyek strategis juga tidak kalah pentingnya
nasional dan program prioritas berkontribusi terhadap kesuksesan
ini menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Sulawesi Barat, di Kantor program-program pengentasan
kegiatan Dinas Sosial Provinsi untuk Presiden, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
menyusun program kegiatan pada Mengandalkan sektor pertanian kemiskinan yang dilaksanakan
adalah sesuatu yang sangat beralasan Dinas Sosial, baik pengawasan yang
tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya mengingat sektor ini sebagai dilakukan oleh Inspektorat Provinsi
Kaharuddin juga menjelaskan penyumbang utama pertumbuhan
mengenai program pemberdayaan maupun BPKP, agar pelaksanaan
program dapat berjalan secara efektif
rumah tidak layak huni yaitu dan optimal.
pemberian bantuan berupa bahan
bangunan. Sedangkan perbaikan
dilakukan dengan mekanisme Penulis adalah Auditor Madya pada
Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*

5Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Warta Utama

Upaya
Pengentasan

Kemiskinan
di Kabupaten
Mamuju Tengah

Oleh: Tri Uliyanti*

Kabupaten Mamuju Tengah pedesaan, sarana dan prasarana ucapnya.
adalah salah satu kabupaten yang kurang memadai, terbatasnya Menurut H. Aras Tammauni,
di Provinsi Sulawesi Barat kesempatan melakukan usaha di
dan merupakan hasil pemekaran dari pedesaan, dan lemahnya koordinasi pengalokasian Dana Desa juga
kabupaten Mamuju yang disahkan dalam pembangunan pedesaan memegang peranan penting dalam
dalam sidang paripurna DPR RI itu sendiri. Berbagai persoalan pembangunan desa di Kabupaten
pada 14 Desember 2012 di gedung ini menyebabkan kecenderungan Mamuju Tengah, yang tentunya
DPR RI tentang Rancangan UU masyarakat di pedesaan sulit keluar butuh pengawasan ketat dari APIP,
Daerah Otonomi Baru (DOB). dari pemasalahan kemiskinan. dalam hal ini Bupati Mamuju
Namun bukan upaya mudah Tengah sangat mengapresiasi
Kabupaten yang memiliki visi bagi pemerintah mengentaskan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
terwujudnya kemandirian daerah kemiskinan jika masyarakat sendiri Barat yang telah membantu dalam
dalam bingkai Lalla’ Tassi’sara ini enggan mengubah kehidupannya. hal pengawalan pelaksanaan
dinahkodai oleh H. Aras Tammauni. Dalam beberapa kasus, ada pembangunan di Kabupaten
Lalla’ Tassisara memiliki arti yang kecenderungan masyarakat Mamuju Tengah, untuk itu Bupati
sama dengan bhineka tunggal miskin semakin apatis menjalani Mamuju Tengah tidak akan segan-
ika, berbeda tapi tetap satu. Di hidup karena berharap banyak segan memerintahkan stafnya untuk
Kabupaten Mamuju Tengah terdapat dari sumbangan langsung yang selalu berkonsultasi ke BPKP.
berbagai macam suku, budaya, dan diberikan pemerintah dan pihak
agama, tidak jarang Kabupaten lain. Menyadari hal tersebut, H. Menanggapai hal tersebut,
Mamuju Tengah ini disebut sebagai Aras Tammauni membuat terobosan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Indonesia mini, ungkap H. Aras penanggulangan kemiskinan Sulawesi Barat menyampaikan
Tammauni pada saat wawancara di sesuai dengan karakter dan potensi perlunya sinergi pengawalan
ruang kerjanya. daerah/desa di Kabupaten Mamuju pencapaian tujuan pembangunan
Tengah. Yakni memprioritaskan dalam bingkai Sistem Pengendalian
Kabupaten Mamuju Tengah pembangunan di bidang infrastruktur Intern Pemerintah (SPIP). Dalam
terbagi atas 5 kecamatan dan guna mempermudah distribusi hasil konteks ini, BPKP akan membantu
56 desa/kelurahan. Meskipun produksi terutama bagi masyarakat/ penguatan SPIP pada kegiatan pokok
kabupaten Mamuju Tengah terbilang petani untuk mengangkut hasil Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
kaya sumber daya alam, yakni panennya, selain itu kerja sama yang terkait dengan pelayanan dasar
sebagai daerah penghasil sawit dan antar pemerintah dengan perusahaan dan program kesejahteraan rakyat.
kakao terbesar di Sulawesi Barat, swasta dapat menambah income per Selain itu, Kepala Perwakilan
juga tidak luput dari permasalahan kapita masyarakat Mamuju Tengah. juga berharap komitmen Bupati
kemiskinan. H. Aras Tammauni juga memberikan untuk mengoptimalkan peran APIP
tanah minimal 2 Ha untuk digarap dalam rangka mewujudkan Good
Banyak persoalan yang kepada setiap satu kepala keluarga Governance dan Clean Government.
berkontribusi atas merebaknya yang berdomisili di Mamuju Tengah. Penulis adalah THL pada Perwakilan
kemiskinan, diantaranya; tingkat “Saya memberi kail, bukan umpan”, BPKP Prov. Sulbar*
pendidikan dan kualitas pendidikan
di daerah masih rendah, rendahnya
aset yang dikuasai masyarakat

6 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Current Issue

BPKP Sulbar dorong RSUD
menjadi BLUD

Kewajiban Rumah Sakit Oleh: Yusep Susanto RSUD Kabupaten Mamuju.
Umum Daerah (RSUD) Tujuan kegiatan FGD tersebut
menjadi Badan Layanan Undang-Undang ini diundangkan.
Umum Daerah (BLUD) merupakan Jika merujuk kepada amanah UU adalah sebagai sarana reviu
amanah UU Nomor 44 Tahun 2009 tersebut wajib hukumnya bagi dan perbaikan dokumen syarat
tentang Rumah Sakit, pasal 20 RSUD menjadi BLUD walaupun administratif penerapan PPK-BLUD
menyatakan bahwa Rumah Sakit pada kenyataannya masih banyak yang telah disusun RSUD Provinsi
publik yang dikelola Pemerintah dan RSUD yang belum menjadi BLUD. Sulbar dan RSUD Kabupaten
Pemerintah Daerah diselenggarakan Mamuju pada tahun 2016, dokumen
berdasarkan pengelolaan Badan Dari tujuh RSUD yang berada syarat administratif tersebut terdiri
Layanan Umum atau Badan Layanan di Provinsi Sulawesi Barat baru dua dari Surat Pernyataan Kesanggupan
Umum Daerah sesuai dengan RSUD yang menjadi BLUD, hal untuk Meningkatkan Kinerja
ketentuan peraturan perundang- tersebut yang mendorong BPKP Pelayanan Keuangan dan Manfaat
undangan. Selanjutnya pada pasal Sulbar untuk melakukan salah satu Bagi Masyarakat, Dokumen Pola
64 menyatakan bahwa pada saat perannya yaitu consulting tentang Tata Kelola, Rencana Strategis
Undang-Undang ini berlaku semua BLUD. BPKP Sulbar melalui Bidang Bisnis (RSB), Standar Pelayanan
rumah sakit yang sudah ada harus Akuntan Negara menyelenggarakan Minimal (SPM), dan Laporan
menyesuaikan dengan ketentuan kegiatan Focus Group Discussion Keuangan Pokok, serta Surat
yang berlaku dalam Undang- (FGD) tentang Pengajuan Syarat Pernyataan Bersedia untuk Diaudit
Undang ini, paling lambat dalam Administratif Penerapan Pola Secara Independen
jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD) pada dua RSUD yaitu
RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan

7Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Current Issue

FGD difokuskan pada jumlah SDM per 31 Desember 2016. Sedangkan pada Dokumen
indikator dan unsur yang dinilai dari Dokumen RSB memerlukan SPM hanya memerlukan perbaikan
dokumen syarat administratif yang pada baseline proyeksi capaian SPM
diatur dalam SE Mendagri Nomor perbaikan pada unsur kesesuaian 5 Tahunan yaitu per 31 Desember
900/2759/SJ/2008 tentang Pedoman Renstra Bisnis 5 tahunan dengan 2016, hal tersebut disebabkan
Penilaian Usulan Penerapan PPK- RPJMD, kesesuaian visi misi karena penyusunan SPM existing
BLUD. Setiap dokumen syarat program dengan pencapaian dilakukan pada tahun awal tahun
administratif mempunyai indikator kinerja, indikator kinerja, prosedur 2016 sehingga data yang digunakan
dan unsur yang dinilai, serta pelaksanaan program, dan indikator sebagai baseline adalah capaian
bobotnya pun berbeda-beda. proyeksi keuangan 5 tahunan. SPM per 31 Desember 2015.
Perbaikan pada unsur kesesuaian
Diawali dengan pemaparan Renstra Bisnis 5 tahunan dengan Setelah diketahui perbaikan
tentang indikator dan unsur yang RPJMD dilakukan dengan yang harus dilkukan masing-masing
dinilai pada dokumen syarat menyesuaikan program dan kegiatan Pokja memperbaiki dokumen syarat
administratif penerapan PPK-BLUD merujuk kepada RPJMD, perbaikan administratif penerapan PPK-BLUD
dan nilai yang harus diperoleh pada unsur kesesuaian visi misi sesuai dengan rekomendasi dari hasil
untuk ditetapkan sebagai BLUD, program dengan pencapaian kinerja self assessment tersebut. Pada saat
dilanjutkan dengan self assessment dilakukan dengan menyesuaikan tulisan ini disusun dokumen syarat
dokumen syarat administratif yang RSB merujuk kepada Renstra administratif penerapan PPK-BLUD
telah disusun kedua RSUD yaitu masing-masing RSUD yang telah yang telah diperbaiki tersebut telah
RSUD Provinsi Sulbar dan RSUD disusun, perbaikan pada unsur diajukan kepada Bupati untuk RSUD
Kabupaten Mamuju. indikator kinerja dilakukan dengan Kabupaten Mamuju dan Gubernur
menambahkan indikator kinerja untuk RSUD Provinsi Sulbar untuk
Hasil self assessment yang terdiri dari capaian SPM dilakukan penilaian oleh Tim Penilai
menunjukan perlu perbaikan pada tahun 2016 dan disertai proyeksinya Usulan Penerapan PPK- BLUD
tiga dokumen syarat administratif selama 5 tahun, perbaikan pada yang terdiri dari Sekretaris Daerah
yaitu pada Dokumen Tata Kelola, unsur prosedur pelaksanaan program sebagai ketua merangkap anggota,
Dokumen RSB, dan Dokumen dilakukan dengan menambahkan PPKD sebagai sekretaris merangkap
SPM. Perbaikan pada Dokumen kebijakan tentang prosedur anggota, Kepala Bappeda sebagai
Tata Kelola yaitu pada unsur pelaksanaan program yang terdiri anggota, Inspektur sebagai anggota,
struktur organisasi dan pengelolaan dari perencanaan, pelaksanaan, dan Tenaga Ahli yag kompeten
SDM, pada unsur struktur pelaporan, dan evaluasinya, apabila diperlukan sebagai anggota.
organisasi perbaikan dilakukan perbaikan pada indikator proyeksi Penulis adalah Auditor Pertama pada
dengan memperbaharui struktur keuangan 5 tahunan dilakukan Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*
organisasi per 31 Desember 2016 dengan memperbaharui baseline
sedangkan pada unsur pengelolaan proyeksi keuangan yaitu per 31
SDM perbaikan dilakukan dengan Desember 2016.
memperbaharui komposisi dan

8 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Current Issue

ABkseerspAenirghMaisniluamn Rbeangdi aMha(sMyaBraRk)at

Ketersediaan air minum Oleh: Yusep Susanto sehingga penerima manfaat MBR
merupakan salah satu sektor disyaratkan membayar biaya
pelayanan publik yang melaksanakan tanggung jawabnya pemasangan yang secara signifikan
mempunyai kaitan erat dengan dalam penyelenggaraan penyediaan berada dibawah biaya pemasangan
kesehatan. Tidak memadainya pelayanan air minum di daerahnya. normal.
prasarana dan sarana air minum Pelaksanaan Program Hibah Air Target Rencana Pembangunan
berpengaruh buruk pada kondisi Minum berdasarkan mekanisme Jangka Menengah Nasional
kesehatan dan lingkungan yang yang diatur dalam Peraturan Menteri (RPJMN) 2015-2019 yang
memiliki dampak lanjutan terhadap Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 menetapkan akses terhadap air
tingkat perekonomian keluarga. tentang Hibah dari Pemerintah Pusat minum mencapai 100% pada tahun
kepada Pemerintah Daerah dan/atau 2019 merupakan pekerjaan berat
Penyediaan prasarana dan ketentuan lainnya terkait hibah dan yang memerlukan kontribusi dari
sarana air minum yang baik akan tata cara penyaluran hibah kepada seluruh stakeholders terkait yaitu
memberi dampak pada peningkatan Pemerintah Daerah. pemerintah pusat, pemerintah daerah,
kualitas lingkungan dan kesehatan swasta dan masyarakat. Peribahasa
masyarakat, serta waktu yang Untuk mendapatkan dana hibah mengatakan jauh panggang dari api,
dapat dihemat dari usaha untuk yang berasal dari Program Hibah banyak program bantuan pemerintah
mendapatkan air minum yang baik. Air Minum, Pemerintah Daerah kepada daerah dan PDAM untuk
Dampak tersebut akan memberikan dipersyaratkan untuk melakukan meningkatkan cakupan pelayanan
ekses lanjutan berupa peningkatan investasi terlebih dahulu sampai air minum bagi masyarakat namun
produktivitas masyarakat. dengan tersedianya pelayanan belum menampakan hasil yang
kepada MBR melalui Penyertaan menggembirakan. Hasil evaluasi
Dalam rangka meningkatkan Modal Pemerintah Daerah kepada kinerja PDAM tahun buku 2016
cakupan pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum pada empat PDAM menunjukan
melalui jaringan perpipaan (PDAM). Selanjutnya PDAM bahwa cakupan pelayanan air
sekaligus meningkatkan derajat melaksanakan kegiatan pemasangan minum di Provinsi Sulawesi Barat
kualitas kesehatan Masyarakat sambungan rumah sesuai dengan baru mencapai 22,93%. Hal ini
Berpenghasilan Rendah (MBR), kriteria penerima manfaat dan tidak terlepas dari rendahnya
Pemerintah melaksanakan program kriteria teknis sambungan rumah. kemampuan investasi yang dimiliki
perluasan akses terhadap air minum Dana hibah tidak dimaksudkan Pemerintah Daerah maupun
yang dibiayai dari hibah Pemerintah sebagai penggantian atas biaya PDAM untuk meningkatkan laju
Australia melalui Australian Agency pemasangan sambungan rumah cakupan pelayanan air minum
for International Development yang dilakukan oleh PDAM untuk kepada masyarakat khususnya yang
(AusAID). Hibah air minum masyarakat sasaran (Berpenghasilan berpenghasilan rendah.
dimaksudkan sebagai insentif kepada Rendah), namun peruntukannya
Pemerintah Daerah untuk dapat digunakan untuk investasi perluasan
jaringan transmisi dan distribusi,

9Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Current Issue

Walaupun belum terlalu dipasang tidak ada di baseline,
menggembirakan, namun tidak perbedaan daya listrik antara
menyurutkan semangat Pemerintah baseline dengan existing, pemutusan
Daerah dan PDAM dalam SR, air tidak mengalir, dan yang
meningkatkan cakupan pelayanan. paling krusial adalah pemkab belum
Salah satu upaya yang dilakukan melakukan penyertaan modal kepada
Pemkab Polewali Mandar melalui PDAM yang merupakan salah satu
PDAM Wai Tipalayo adalah syarat pencairan hibah. Berdasarkan
mengikuti program hibah air permasalahan tersebut diatas penulis
minum yang bersumber dari hibah berharap pelaksanaan program hibah
Pemerintah Australia (AusAID) air minum bagi MBR khususnya di
ini. Diawali dengan mengajukan Sulbar dapat berjalan lebih baik,
surat minat dan kesanggupan untuk serta tepat guna dan tepat sasaran.
memenuhi kriteria serta syarat Kesungguhan para stakeholder
penerima hibah kepada Direktur dalam memberikan kontribusi
Jenderal Cipta Karya, selanjutnya terhadap suksesnya program ini
Central Project Management Unit sangat dibutuhkan, mengingat
(CPMU) dibantu konsultan baseline semakin banyaknya alokasi dana
melakukan baseline survey terhadap hibah yang disediakan pemerintah
masyarakat calon penerima manfaat, pusat untuk memperluas program
Kementerian Keuangan cq. DJPK yang secara nyata berkontribusi
menerbitkan Surat Persetujuan positif terhadap peningkatan taraf
Penerusan Hibah Luar Negeri, hidup masyarakat bawah.
dokumen PPH dan kemudian Penulis adalah Auditor Pertama pada
Menteri Keuangan atau kuasanya Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*
dan Kepala Daerah penerima
hibah atau kuasanya melakukan
penandatanganan PPH.

Peran BPKP melalui
Perwakilan BPKP Sulbar dalam
program hibah air minum ini adalah
sebagai institusi yang melaksanakan
pengawasan pelaksanaan program
hibah air minum diantaranya
melaksanakan reviu dokumen atas
laporan pelaksanaan verifikasi oleh
konsultan, dan melaksanakan reviu
terhadap sambungan rumah yang
lolos verifikasi pada Berita Acara
Verifikasi yang diterbitkan oleh
konsultan untuk dinilai kelayakan
sambungan rumahnya.

BPKP Sulbar melakukan
reviu program hibah air minum
yang dilaksanakan Pemkab
Polewali Mandar melalui PDAM
Wai Tipalayo yaitu terhadap 1.029
Sambungan Rumah (SR) baseline
dan 464 SR yang dinyatakan lolos
verifikasi (eligible) oleh konsultan
verifikator. Adapun tujuan reviu
yang dilakukan BPKP Sulbar adalah
untuk memberikan keyakinan
yang memadai bahwa jumlah SR
yang dinyatakan memenuhi syarat
dalam laporan konsultan verifikator
telah sesuai laporan baseline dan
memenuhi kriteria teknis SR.

Hasil reviu menunjukan
bahwa masih terdapat beberapa
permasalahan yaitu SR yang

10 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Current Issue

Tiga Pemda di Sulbar
Migrasi ke SIMDA
Keuangan

Pasca libur hari raya Idul Fitri Oleh: Richardo Saragih* Pengecualian (WTP) dari Badan
tahun 2017, tepatnya awal bulan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Juli tahun 2017 tiga Pemerintah maintenance aplikasi dan proses atas LKDP tahun 2016”, beliau
Daerah (Pemda) Kabupaten di pendampingan dari pengembang menambahkan.
Provinsi Sulawesi Barat melakukan aplikasi. Hal ini disebabkan karena
migrasi aplikasi tatakelola keuangan kantor pengembang aplikasi yang Berdasarkan hasil audiensi
daerah dari SIPKD ke SIMDA berada di pulau Jawa. “Jadi, kami ketiga Pemda sepakat untuk
Keuangan yang dikembangkan sudah bulat untuk melakukan migrasi melakukan migrasi ke SIMDA
oleh Badan Pengawasan Keuangan ke aplikasi SIMDA Keuangan Keuangan dengan asistensi dari
dan Pembangunan. Adapun ketiga yang dikembangkan oleh BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Pemda tersebut adalah Kabupaten karena untuk pengelolaan Barang Barat. Asistensi kepada Pemda
Mamuju, Kabupaten Majene dan Milik Daerah kami juga sudah Majene dan Mamuju Tengah
Kabupaten Mamuju Tengah. menggunakan aplikasi SIMDA telah dilaksanakan di aula kantor
BMD dan selama ini sangat mudah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Sebelum melakukan migrasi, untuk maintenance dan meminta Barat dan pendampingan kepada
ketiga Pemda tersebut terlebih dahulu asistensi kepada BPKP yang kantor Pemda Mamuju dilaksanakan di
melakukan audiensi secara terpisah perwakilannya ada di Mamuju, ruang pola kantor Bupati Mamuju.
dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat”, tutur beliau. Sejak bulan Agustus tahun 2017,
Sulawesi Barat perihal keinginan ketiga Pemda tersebut sudah resmi
mereka untuk menggunakan aplikasi Pada saat audiensi, Kordinator menggunakan aplikasi SIMDA
SIMDA Keuangan sebagai media Pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan untuk tatakelola keuangan
tatakelola keuangan daerah. Dalam Pemerintah Daerah Perwakilan Pemda. Sehingga, sampai saat ini
pertemuan tersebut diketahui yang BPKP Provinsi Sulawesi Barat dibuat sudah enam Pemda dari tujuh
menjadi latar belakang keinginan menyampaikan adapun keunggulan Pemda yang menggunakan aplikasi
mereka melakukan migrasi adalah menggunakan aplikasi SIMDA SIMDA Keuangan, yaitu Pemerintah
untuk percepatan proses penyusunan Keuangan adalah: Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara,
Daerah (LKPD). Sebagaimana 1. M e n g i m p l e m e n t a s i k a n Pemerintah Kabupaten Mamuju,
disampaikan oleh Kepala Bidang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Majene,
Akuntansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah (SPIP); Pemerintah Kabupaten Mamasa,
Kabupaten Mamuju Tengah, Jasmin, dan Pemerintah Kabupaten Mamuju
SE mengungkapkan pihaknya 2. Sesuai dengan peraturan yang Tengah. Sedangkan untuk tatakelola
selama ini masih mengalami berlaku dan selalu diupdate BMD, seluruh Pemda di Provinsi
kasulitan dalam penyusunan LKPD. sesuai dengan perkembangan Sulawesi Barat sudah menggunakan
peraturan yang ada; aplikasi SIMDA BMD.
Kepala Bidang Akuntansi Penulis adalah Auditor Pertama pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset 3. Transfer of Knowledge; Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*
Daerah Kabupaten Mamuju, Endang 4. Terintegrasi;
juga menyampaikan bahwa mereka 5. Kesinambungan Maintenance.
sedikit kewalahan selama ini untuk
“Seluruh Pemda di Provinsi
Sulawesi Barat yang menggunakan
aplikasi SIMDA Keuangan dalam
tatakelola keuangan daerah
memperoleh opini Wajar Tanpa

11Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Current Issue
Genjot Peningkatan Kapabilitas APIP dan
Maturitas SPIP
Oleh: Yusep Susanto*
Sebagai tindak lanjut arahan dengan perbaikan; hanya kabupaten
Presiden dan target RPJMN Belum selesai pelaksanaan Mamuju Tengah yang masih berada
yaitu kapabilitas APIP harus diklat pembentukan Auditor pada level 1.
berada pada level 3 (terintegrasi) Ahli, BPKP Sulbar kembali
dan tingkat maturitas Sistem menyelenggarakan diklat penerapan Sedangkan hasil penilaian
Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Intergratif bagi APIP di maturitas SPIP pada tahun 2016
(SPIP) berada pada level 3 Provinsi Sulbar. Diklat penerapan belum ada yang Pemprov dan
(terdefinisi) pada tahun 2019, SPIP Intergratif ini diselenggarakan Pemda di Sulbar yang memperoleh
Perwakilan BPKP Provinsi selama 5 hari mulai tanggal 2 kapabilitas APIP level 3.
Sulawesi Barat pada semester kedua sampai dengan 6 Oktober 2017
tahun 2017 menyelenggarakan yang diikuti oleh 30 peserta yang Maturitas SPIPpada tahun 2017
dua kegiatan diklat yaitu diklat berasal dari 8 unit organisasi yaitu juga meningkat jika dibandingan
Pembentukan Auditor Ahli (Blended yaitu Inspektorat Provinsi Sulawesi tahun 2016. Capaian maturitas SPIP
Learning) dan diklat Sistem Barat sebanyak 4 orang, Inspektorat untuk Pemprov Sulbar tahun 2017
Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara 3 orang, memperoleh skor sebesar 2,573
(SPIP) Integratif di lingkungan APIP Inspektorat Kabupaten Mamuju sedangkan capaian skor tahun 2016
Provinsi Sulawesi Barat. 4 orang, Inspektorat Kabupaten sebesar 1,917, Kabupaten Mamuju
Kegiatan diklat Mamasa 3 orang, Inspektorat Utara tahun 2017 memperoleh skor
diselenggarakan bekerja sama Kabupaten Polewali Mandar 4 sebesar 2,107, Kabupaten Mamuju
dengan Pusdiklatwas BPKP dengan orang, Inspektorat Kabupaten tahun 2017 memperoleh skor
sumber pembiayaan dari State Majene 3 orang, Inspektorat sebesar 2,548 sedangkan capaian
Accountability Revitalization Kabupaten Mamuju Tengah 2 orang, skor tahun 2016 sebesar 1,808,
(STAR) Project. Tujuan dari kedua dan sisanya 6 orang berasal dari Kabupaten Mamasa tahun 2017
diklat ini bagi para APIP adalah Perwakilan BPKP Sulbar. Kegiatan memperoleh skor sebesar 2,182
untuk meningkatkan pengetahuan, diklat diselenggarakan selama 5 hari sedangkan capaian skor tahun 2016
keahlian, dan sikap profesional atau setara dengan 50 jamlat. sebesar 1,341, Kabupaten Polewali
dengan dilandasi kepribadian dan Mandar tahun 2017 memperoleh
etika agar dapat melaksanakan Diklat ini pun memberikan skor sebesar 3,226 sedangkan
tugas-tugas pengawasan secara hasil yang cukup menggembirakan, capaian skor tahun 2016 sebesar
profesional, efisien, dan efektif, serta ditandai dengan penilaian kapabilitas 1,964, Kabupaten Majene tahun
seuai dengan peraturan perundang- APIP tahun 2017 menunjukan 2017 memperoleh skor sebesar
undangan yang berlaku. peningkatan jika dibandingan sebesar 3,173 sedangkan capaian
Blended Learning merupakan tahun 2016. Penilaian kapabilitas skor tahun 2016 sebesar 1,409, dan
metode yang digunakan dalam diklat APIP terhadap 6 Kabupaten dan 1 Kabupaten Mamuju Tengah capaian
pembentukan Auditor Ahli yaitu Pemerintah Provinsi menunjukkan skor tahun 2017 sebesar 1,085. Jika
pola diklat gabungan antara metode hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi melihat capaian skor maturitas SPIP
e-learning dan konvensional. Barat, Kabupaten Polewali Mandar, tahun 2017 dan tahun 2016 yang
Diklat pembentukan Auditor Ahli dan Kabupaten Majene berada menunjukan tren positip maka target
diselenggarakan dengan pola pada level 3 dengan perbaikan; RPJMN tahun 2019 akan dapat
e-learning 60 jam pelatihan (jamlat) Kabupaten Mamuju berada pada dicapai.
dan tatap muka selama 120 jamlat, level 2; Kabupaten Mamuju Utara Penulis adalah Auditor Pertama pada
dan Mamasa berada pada level 2 Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*

adapun peserta diklat berjumlah
29 orang yang berasal dari 5 unit
organisasi yaitu Inspektorat Provinsi
Sulawesi Barat sebanyak 2 orang,
Inspektorat Kabupaten Polewali
Mandar 8 orang, Inspektorat
Kabupaten Majene 3 orang,
Inspektorat Kabupaten Mamuju
Tengah 10 orang, dan sisanya 6
orang berasal dari BPKP. Kegiatan
diklat diselenggarakan dari tanggal
18 September 2017 sampai dengan
3 Oktober 2017 yang bertempat di
d’Maleo Hotel.

12 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Current Issue

13Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Governance System

Pemberantasan
Kemiskinan melalui
Pendidikan

Oleh: Baharuddin Rahman*

Sebagai negara yang ingin maju melalui pelaksanaan Program meningkatkan akses bagi anak usia
setara dengan negara negara Indonesia Kerja. 6 sampai dengan 21 tahun untuk
lain di belahan dunia, hal Upaya pemerintah mendapatkan layanan pendidikan
pertama yang harus dipikirkan dan mengentaskan kemiskinan sampai tamat satuan pendidikan
dilakukan adalah meningkatkan sekaligus peningkatan pendidikan menengah dan mencegah peserta
pengetahuan dan mengurangi dilaksanakan dengan Instruksi didik dari kemungkinan putus
kemiskinan. Sebagaimana amanah Presiden Nomor 7 Tahun 2014 sekolah (drop out).
UUD 1945 yang menyatakan bahwa tentang Pelaksanaan Program
negara mempunyai tanggung jawab Simpanan Keluarga Sejahtera, PIP diharapkan mampu
untuk memajukan kesejahteraan Program Indonesia Pintar, dan menjamin peserta didik dapat
umum, mencerdaskan kehidupan Program Indonesia Sehat untuk melanjutkan pendidikan sampai
bangsa, dan bertanggung jawab Membangun Keluarga Produktif. tamat pendidikan menengah dan
untuk memelihara fakir miskin Presiden menginstruksikan Menteri, menarik siswa putus sekolah agar
guna memenuhi kebutuhan dasar Kepala Lembaga Negara, dan kembali mendapatkan layanan
yang layak bagi kemanusiaan. Kepala Pemerintah Daerah untuk pendidikan. PIP bukan hanya bagi
Untuk melaksanakan tanggung melaksanakan Program Keluarga peserta didik di sekolah, namun
jawab negara tersebut diperlukan Produktif melalui Program juga berlaku bagi peserta didik di
kebijakan pembangunan nasional Simpanan Keluarga Sejahtera Sanggar Kegiatan Belajar (SKB),
yang berpihak pada fakir miskin (PSKS), Program Indonesia Sehat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
secara terencana, terarah, dan (PIS) dan (PKBM), dan Lembaga Kursus
berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dan Pelatihan (LKP), atau satuan
tersebut diperlukan langkah-langkah pendidikan nonformal lainnya,
Pemerintah telah menetapkan proaktif lembaga dan institusi sesuai dengan kriteria yang telah
agenda Pembangunan Nasiona terkait sesuai dengan tugas, fungsi ditetapkan.
dalam RPJMN 2015-2019 di dan kewenangan masing-masing
antaranya meningkatkan kualitas secara terkoordinasi dan terintegrasi PIP melalui Kartu Indonesia
hidup manusia dan masyarakat untuk meningkatkan efektifitas dan Pintar (KIP) memberian bantuan
Indonesia melalui Pembangunan efisiensi program tersebut. Salah tunaipendidikan kepadaseluruhanak
kependudukan dan keluarga satunya Kementerian Pendidikan usia sekolah (6-21 tahun) penerima
berencana, Pembangunan pendidikan dan Kebudayaan sesuai tupoksinya KIP, atau yang berasal dari keluarga
melalui Program Indonesia Pintar, melaksanakan Program Indonesia miskin dan rentan (misalnya dari
Pembangunan kesehatan melalui Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia keluarga/rumah tangga pemegang
Program Indonesia Sehat, dan Pintar (KIP) yang bertujuan untuk Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau
Peningkatan kesejahteraan rakyat anak yang memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan. KIP merupakan

14 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Governance System

bagian penyempurnaan dari Program Dinas Pendidikan Provinsi b. Memantau dan mendorong
Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak mempunyai peran dan fungsi dalam satuan pendidikan formal dan
akhir 2014. pelaksanaan PIP yaitu: satuan pendidikan nonformal
a. Mensosialisasikan program untuk proaktif mengidentifikasi
Bagaimana PIP kepada seluruh UPTD peserta didik yang memiliki
implementasinya? dinas pendidikan provinsi, KIP dan memutakhirkan
kabupaten/kota, sekolah dan datanya ke dalam aplikasi
Dari hasil monitoring PIP masyarakat di wilayahnya; Dapodik sebagai calon
tahun 2017 yang telah dilakukan b. UPTD dinas pendidikan penerima PIP;
oleh BPKP Sulbar berdasarkan provinsi/kepala wilayah c. Mendorong Kepala Sekolah
Surat Deputi Kepala BPKP Bidang bersama dengan dinas dan Pimpinan/Kepala
Pengawasan Instansi Pemerintah kabupaten/kota mendorong SKB/PKBM atau satuan
Bidang Polhukam PMK Nomor sekolah untuk proaktif mendata pendidikan nonformal
S-746/D2/03/2017 Tanggal 15 anak usia sekolah (6 sampai untuk mengidentifikasi dan
Agustus 2017 tentang Pelaksanaan dengan 21 tahun) yang tidak melaporkan anak usia sekolah
KF-1 PKP2T Perwakilan dan bersekolah agar bersekolah; (6 sampai dengan 18 tahun)
Monitoring Ketepatan Sasaran c. Mendorong satuan pendidikan sesuai prioritas sebagai calon
Program Penanganan Fakir SMA dan SMK dan satuan penerima PIP;
Miskin yang bertujuan untuk pendidikan nonformal SKB/ d. Menetapkan tim manajemen
mendapatkan informasi ketepatan PKBM/LKP untuk proaktif PIP tingkat kabupaten/kota
sasaran penerima PIP, mendapatkan mengidentifikasi peserta (jenjang SD, SMP, Pendidikan
informasi proses verifikasi oleh didik yang memiliki KIP dan Kesetaraan Paket A/B/C, dan
sekolah terhadap penerima PIP non memutakhirkan datanya ke Kursus dan Pelatihan);
KIP dan informasi lainnya terkait dalam aplikasi Dapodik sebagai e. Menyetujui usulan siswa calon
pencairan PIP. calon penerima manfaat PIP; penerima dari sekolah dan
d. Mendorong kepala sekolah satuan pendidikan nonformal
Hasil monitoring menunjukan dan pimpinan/kepala SKB/ setelah data terverifikasi;
bahwa masih terdapat hal-hal yang PKBM/LKP atau satuan f. Menyampaikan usulan siswa
memerlukan perbaikan oleh para pendidikan nonformal lainnya calon penerima dari sekolah
penyelenggara PIP diantaranya: untuk mengidentifikasi dan melalui aplikasi pengusulan
melaporkan anak usia sekolah PIP (SD dan SMP) dan
1. Dalam proses pencairan PIP (6 sampai dengan 21 tahun) usulan dari satuan pendidikan
tidak disertai data jumlah dan sesuai prioritas sebagai calon nonformal ke direktorat teknis
sasaran penyaluran KIP serta penerima manfaat PIP; terkait;
belum dilakukan verifikasi e. Menginformasikan Surat g. Berkoordinasi dengan Dinas
terhadap usulan penerima Keputusan dan Daftar Peserta Pendidikan Provinsi dan
manfaat PIP; Didik Penerima PIP kepada UPTD Dinas Pendidikan
siswa penerima melalui Provinsi dalam menyampaikan
2. Terdapat siswa yang memiliki sekolah/lembaga; data usulan di Dapodik sekolah
KIP namun tidak tercantum f. Membantu mengkoordinasikan (SMA dan SMK), dan
dalam SK penerima bantuan dengan bank/lembaga usulan dari satuan pendidikan
PIP; penyalur untuk penjadwalan nonformal ke direktorat teknis
pencairan dana PIP oleh peserta terkait;
3. Terdapat siswa yang tidak didik penerima; h. Mengesahkan usulan dari
layak menerima PIP namun g. Ikut bertanggungjawab dalam Pimpinan/Kepala SKB/
terdaftar sebagai penerima PIP pelaksanaan implementasi PIP; PKBM/LKP setelah data
(berasal dari keluarga mampu); h. Melakukan montoring dan terverifikasi yang selanjutnya
evaluasi implementasi PIP ; disampaikan ke Direktorat
4. Masih ada siswa penerima i. Menangani pengaduan dari Pembinaan Pendidikan
PIP yang telah lulus tidak sekolah dan masyarakat terkait Keaksaraan dan Kesetaraan
mencairkan dana PIP nya dengan PIP. dan Direktorat Pembinaan
disebabkan pihak sekolah tidak Kursus dan Pelatihan;
mengetahui keberadaan siswa Dinas Pendidikan Kabupaten/ i. Menginformasikan Surat
tersebut. Kota mempunyai Peran dan fungsi Keputusan (SK) dan Daftar
yaitu: Peserta Didik Penerima PIP
Dengan permasalahan tersebut a. Mensosialisasikan dan kepada siswa penerima melalui
diperlukan perhatian dan keseriusan mengkoordinasikan PIP kepada Sekolah/Lembaga;
para pengelola yang terkait, karena seluruh satuan pendidikan j. Melakukan koordinasi dengan
pemerintah telah menggelontorkan formal, satuan pendidikan bank/lembaga penyalur untuk
dan menyiapkan anggaran demi nonformal, dan masyarakat di penjadwalan pencairan dana
untuk membantu masyarakat(siswa) wilayahnya; PIP oleh penerima manfaat;
kurang mampu, adapun pihak-pihak
yang terlibat dengan tugas masing-
masing dalam pengelolaan PIP
diantaranya

1. Dinas Pendidikan

15Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Governance System

k. Melakukan monitoring dan dana PIP yang dilakukan a. Menyalurkan dana bantuan
evaluasi implementasi PIP; secara kolektif sesuai dengan kepada setiap siswa penerima
l. Menangani pengaduan mekanisme yang ditentukan; PIP sesuai dengan surat
masyarakat terkait dengan PIP; j. Memberikan pengarahan keputusan peserta didik
m. Mensosialisasikan PIP pada kepada peserta didik penerima penerima dana PIP dari
lembaga satuan pendidikan dana PIP perihal ketentuan direktorat teknis terkait,
nonformal melalui website pemanfaatan dana; perjanjian kerjasama
http://www.paud-dikmas. k. Memantau proses pencairan penyaluran dana PIP dengan
kemdikbud.go.id; dana PIP di bank/lembaga direktorat teknis/Kemdikbud,
penyalur; dan ketentuan lainnya yang
2. Sekolah dan Lembaga l. Mendata dan melaporkan berlaku;
Pendidikan peserta didik yang sudah b. Memberitahukan kepada
Sekolah dan Lembaga mencairkan dana PIP ke peserta didik penerima
Pendidikan penyelenggara PIP dinas pendidikan kabupaten/ melalui sekolah dan/ atau
mempunyai Peran dan fungsi kota atau provinsi sesuai dinas pendidikan kabupaten/
diantaranya: kewenangannya. kota/provinsi bahwa dana PIP
a. Mensosialisasikan dan telah siap untuk dicairkan;
mengkoordinasikan PIP ke Peran dan fungsi lembaga c. Membuat jadwal pencairan
seluruh warga sekolah; pimpinan SKB/PKBM/LKP atau dana PIP untuk masing-masing
b. Sekolah wajib menerima satuan pendidikan nonformal penerima di wilayahnya secara
pendaftaran anak usia lainnya yaitu: proporsional;
sekolah (6 sampai dengan a. Mensosialisasikan dan d. Mengkoordinasikan dengan
21 tahun) pemilik KIP yang mengkoordinasikan PIP dinas pendidikan kabupaten/
tidak bersekolah sebagai kepada seluruh peserta didik; kota/ provinsi dan sekolah/
calon peserta didik pada b. Menseleksi dan mengusulkan lembaga untuk pelaksanaan
saat pelaksanaan PPDB dan peserta didik Paket Kesetaraan pencairan dana;
harus diusulkan sebagai calon A/B/C, kursus dan pelatihan e. Membuat laporan berkala
penerima dmanfaat PIP; calon penerima dana PIP tentang penyaluran dana PIP
c. Mengidentifikasi peserta sesuai dengan mekanisme; kepada direktorat teknis;
didik yang memiliki KIP dan c. Menyampaikan informasi f. Mempertanggungjawabkan
memutakhirkan (updating) data kepada peserta didik Paket penyaluran dana PIP ke
peserta didik calon penerima Kesetaraan A/B/C, kursus dan rekening peserta didik dan
ke dalam aplikasi Dapodik pelatihan penerima bahwa segera menyetor sisa dana
secara lengkap dan benar; dana PIP telah siap diambil; yang tidak tersalurkan/
d. Mengidentifikasi, menseleksi, d. Membuat surat keterangan dicairkan ke Kas Umum
mengusulkan dan menetapkan pimpinan SKB/PKBM/ Negara;
peserta didik yang tidak LKP atau satuan pendidikan g. Tugas bank/lembaga penyalur
memiliki KIP sesuai dengan nonformal lainnya sebagai terkait dengan dana PIP
sasaran prioritas; persyaratan pengambilan dana secara rinci pada Perjanjian
e. Menyampaikan data usulan oleh peserta didik di lembaga Kerjasama sebagai bank/
calon penerima dana PIP baik penyalur; lembaga penyalur dana PIP.
peserta didik pemilik KIP dan e. Memberikan pengarahan
atau tidak ber KIP kepada dinas kepada peserta didik Kejar Para pemangku Kepentingan
kabupaten/kota atau dinas Paket Kesetaraan A/B/C, mempunyai Peran dan fungsi yaitu
pendidikan provinsi sesuai kursus dan pelatihan penerima dapat mengusulkan peserta didik
kewenangannya; dana PIP perihal ketentuan calon penerima PIP yang memenuhi
f. Menyampaikan informasi pemanfaatan dana; prioritas sasaran dan persyaratan,
kepada peserta didik penerima f. Memantau proses menyebarluaskan informasi PIP, dan
apabila dana PIP telah siap pengambilan/pencairan dana ikut memantau proses pelaksanaan
diambil; PIP di lembaga penyalur; PIP.
g. Bertanggungjawab penuh g. Lembaga wajib menerima
terhadap kebenaran data pendaftaran anak usia Dengan keterlibatan dan
peserta didik yang diusulkan ; sekolah (6 sampai dengan tanggungjawab semua yang
h. Membuat Surat Keterangan 21 tahun) pemilik KIP yang berperan maka diharapkan program
Kepala Sekolah sebagai tidak bersekolah sebagai pemerintah dalam membantu
persyaratan pencairan dana calon peserta/warga belajar masyarakat/siswa tidak mampu
oleh peserta didik di bank/ untuk diusulkan sebagai calon untuk melanjutkan pendidikan yang
lembaga penyalur dan/atau penerima dana PIP. pada akhirnya meingkatkan tarah
menyiapkan dokumen lainnya 3. Lembaga Penyalur hidup yang lebih baik, semoga.

yang diperlukan; pencairan Lembaga Penyalur mempunyai Penulis adalah Auditor Madya pada
i. Melaksanakan Peran dan fungsi yaitu: Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*

16 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Investigatif

FAKTOR KUNCI PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

Pada kesempatan kali ini, penulis Oleh: Alam Azhari Amir* indonesia secara sederhana dapat
ingin berbagi kepada pembaca diartikan sebagai “pembenaran”
tentang salah satu aspek paling dalam pemberian keterangan ahli di “dugaan” atau “ asumsi awal”.
penting dalam kegiatan pemeriksaan/ persidangan. Dalam suatu pemeriksaan/audit,
audit yang bersifat keinvestigasian, secara umum predication 5W + 2H
yaitu predication 5W+2H. Dalam Untuk tujuan memudahkan adalah suatu metode pembentukan
hal ini, penulis lebih memilih untuk pemahaman, penulis akan membagi kerangka berpikir oleh auditor
menggunakan istilah pemeriksaan/ tulisan ini menjadi dua bagian. dengan menggunakan informasi awal
audit yang bersifat keinvestigasian Bagian pertama membahas yang terbatas dalam memandang
ketimbang istilah audit investigasi tentang pengertian dan tujuan dari suatu peristiwa / kejadian / kegiatan
itu sendiri. Alasan utamanya penyusunan predication 5W + 2H yang didalamnya dicurigai terdapat
karena penulis berpendapat bahwa beserta tahapan penyusunannya perbuatan yang mengandung
tahap predication 5W + 2H tidak berdasarkan pendapat para ahli unsur kecurangan (fraud). Dalam
hanya menentukan hasil dari audit akuntansi dan auditing. Sedangkan predication 5W + 2H, seorang
investigasi berupa pengungkapan bagian kedua akan membahas auditor harus memiliki kemampuan
terjadi/tidak terjadinya tentang penerapan predication 5W untuk menghasilkan kerangka pikir
penyimpangan/perbuatan melawan + 2H tersebut pada tiap-tiap tahapan yang nantinya dapat menghasilkan
hukum, namun juga pada akhirnya pemeriksaan/audit yang bersifat asumsi awal/hipotesis awal terkait
akan mempengaruhi pengambilan keinvestigasian. kejadian/peristiwa tersebut. Asumsi
kesimpulan auditor dalam awal/hipotesis awal tersebut minimal
menghitung kerugian yang timbul Pengertian dan Tujuan harus mampu menjawab pertanyaan-
akibat penyimpangan/perbuatan Predication 5W+2H pertanyaan meliputi:
melawan hukum yang terjadi, dan 1. (What) Apa penyimpangan yang
bahkan akan mempermudah auditor Secara harfiah, istilah
“predication” dalam bahasa terjadi terkait peristiwa tersebut?

17Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Investigatif

2. (Who) Siapa yang melakukan Barat dalam menilai suatu perkara 5. Mendokumentasikan seluruh
penyimpangan tersebut? atau dugaan korupsi yang sedang proses perencanaan;
3. (Where) Dimana terjadinya dalam proses penyelidikan oleh 6. Merencanakan metode
penyimpangan tersebut? aparat penegak hukum. Kewajiban perhitungan kerugian keuangan
4. (When) Kapan terjadinya menyusun predication 5w+2h negara; (khusus untuk
penyimpangan tersebut? juga telah diatur dalam Peraturan perhitungan kerugian keuangan
5. (Why) Mengapa penyimpangan Kepala BPKP nomor 1314/K/ negara); dan
tersebut bisa terjadi? D6/2012 tentang PPBI (Pedoman 7. Merencanakan perolehan bukti
6. (How) Bagaimana caranya Penugasan Bidang Investigasi) keterangan Ahli lain, apabila
sehingga penyimpangan itu bisa pada sub bab PP202 tentang Pra- diperlukan; (khusus untuk
terjadi? Perencanaan Penugasan yaitu perhitungan kerugian keuangan
7. (How Much) Berapa “kecukupan informasi adalah yang negara).
kerugian yang terjadi akibat memenuhi kriteria 5w+1h”. Dalam
penyimpangan tersebut? PPBI, tahap predication dilakukan Berdasarkan bunyi dari
pada tahap telaah bukti-bukti awal penjelasan PPBI di atas, penulis
Menurut Fraud Examiners untuk menentukan apakah suatu berpendapat bahwa pada poin 1 s.d
Manual (2006), menjelaskan istilah kejadian/peristiwa layak/tidak layak 2 adalah poin utama yang dapat
predication sebagai berikut: untuk dilanjutkan ke tahap audit dijadikan acuan dalam menyusun
“Predication adalah investigasi/perhitungan kerugian predication 5w+2h. Walaupun seperti
keseluruhan dari peristiwa, keadaan keuangan negara. yang disampaikan sebelumnya,
pada saat peristiwa itu, dan segala poin-poin tersebut masih bersifat
hal yang terkait atau berkaitan Setelah kita mengetahui sangat umum dan belum dirinci.
yang membawa seseorang yang pengertian dan tujuan pentingnya Sedangkan untuk poin 3 s.d 7 penulis
cukup terlatih dan berpengalaman predication 5w+2h, pertanyaan besar berpendapat adalah sebagai prosedur
pada kehati-hatian yang memadai yang muncul adalah bagaimana tambahan karena tidak berkaitan
dan kesimpulan bahwa peristiwa cara menyusun predication 5w+2h langsung dengan pembentukan
fraud telah, sedang, atau akan yang tepat sasaran sehingga dapat asumsi/dugaan, namun lebih bersifat
berlangsung”. memudahkan auditor dalam prosedural yang merupakan bagian
Theodorus M. Tuanakotta membuktikan suatu penyimpangan?. dari tahapan audit.
(2010) dalam bukunya yang Penulis sendiri sebenarnya belum
berjudul “Akuntansi Forensik dan menemukan aturan baku yang Selain penjelasan PPBI
Audit Investigatif” menekankan mengikat dan wajib menjadi tersebut, terdapat juga pendapat
pentingnya predication dalam pedoman seorang auditor dalam lain tentang langkah-langkah kerja
sebuah pemeriksaan/audit yang menyusun predication. Namun jika menyusun predication 5w+2h
bersifat keinvestigasian, dengan kita tinjau kembali, PPBI sub bab secara tepat. ACFE dalam buku
menyatakan bahwa “Predication PP203 Perencanaan poin 04 dan Fraud Examiners Manual (2009),
adalah dasar untuk memulai 05 telah mengatur langkah-langkah menyatakan bahwa:
pemeriksaan investigasi. Investigasi menyusun predication walaupun
atau pemeriksaan fraud sebaiknya menurut penulis langkah-langkah Investigasi dengan pendekatan
tidak dilaksanakan tanpa adanya yang diatur dalam PBBI masih teori fraud meliputi langkah-langkah
predication yang tepat”. Sifat bersifat sangat umum dan belum sebagai berikut:
predication 5w+2h sebagai sepenuhnya rinci. Adapun bunyi
dugaan/asumsi awal akan sangat dari penjelasan dalam PPBI tersebut • Analisis data yang tersedia;
berpengaruh pada berbagai tahapan adalah sebagai berikut: • Ciptakan (atau kembangkan)
dalam pemeriksaan/audit, antara
lain perancangan program kerja Dalam merencanakan audit hipotesis berdasarkan analisis
pemeriksaan/audit, penilaian risiko investigatif, auditor harus: di atas
pemeriksaan/audit, pemilihan teknik 1. Mengembangkan hipotesis • Uji atau tes hipotesis tersebut;
• Perhalus atau ubah hipotesis
untuk mengarahkan suatu berdasarkan hasil pengujian
proses pembuktian suatu sebelumnya.
penyimpangan; (khusus untuk
pemeriksaan/audit, pengumpulan audit investigasi) Penjelasan tentang langkah-
dan evaluasi bukti, hingga 2. Mengidentifikasi pendekatan, langkah oleh ACFE ini menurut
penyusunan kertas kerja dan laporan. prosedur, dan teknik audit yang penulis lebih spesifik dibandingkan
Menurut penulis, tujuan akan digunakan untuk menguji penjelasan yang ada pada
predication 5w+2h secara umum hipotesis; PPBI, karena hanya fokus pada
adalah untuk memunculkan 3. Merumuskan prosedur dan pengembangan dan pengujian
gambaran awal dari suatu kejadian, langkah kerja yang akan hipotesis/dugaan awal yang memang
sehingga memudahkan auditor dilakukan dalam bentuk merupakan akar dari predication
dalam melaksanakan pemeriksaan/ Program Audit; 5w+2h itu sendiri. Kekurangannya
audit. Penggunaan metode 4. Mengidentifikasi risiko dan terletak pada tidak dirincinya
predication 5w+2h selama ini telah merencanakan mitigasi risiko penjelasan tersebut terhadap tiap
dilaksanakan oleh bidang investigasi penugasan; unsur-unsur predication, namun
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi menurut penulis sudah sangat

18 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Investigatif

memadai untuk dijadikan acuan akan diambil dalam pelaksanaan tidak lagi menjadi acuan utama
dalam menyusun predication, audit, meliputi pendekatan yang
dilakukan, prosedur dan teknik karena penyusunan laporan dan
Mengingat sifat predication pengelolaan kertas kerja audit/
5w+2h yang bersifat dugaan/ pemeriksaan/audit yang dipilih, dan pemeriksaan didasarkan pada hasil
asumsi awal dengan bukti-bukti melakukan penilaian risiko terhadap
yang terbatas, pada dasarnya pelaksanaan tugas. Langkah- pengumpulan dan evaluasi bukti-
faktor kompetensi, keahlian, dan bukti yang telah diuji dan bukan
pengalaman auditor akan menjadi langkah kerja tersebut kemudian lagi sebatas dugaan/asumsi awal.
kunci dalam proses penyusunannya. dituangkan dalam Program Kerja
Kecenderungan kasus fraud Audit/Pemeriksaan. Tim audit/ Penyusunan laporan dan pengelolaan
yang bervariasi dan memerlukan kertas kerja audit disusun
penangananspesifikbycasemenuntut pemeriksa harus memastikan berdasarkan kondisi lapangan/
tingkat nalar yang tinggi serta daya bahwa langkah-langkah kerja yang
“imajinasi” seorang auditor hingga dituangkan dalam Program Kerja temuan pemeriksaan dengan prinsip
dapat membentuk kerangka berpikir substance over form.
yang tepat dan pada akhirnya akan Audit/Pemeriksaan mampu untuk Kesimpulannya, predication
mampu menyusun program kerja menjawab dugaan/asumsi awal
pemeriksaan/audit dan memilih sesuai dengan predication 5w+2h 5w+2h mutlak merupakan suatu
teknik pemeriksaan/audit yang tepat keharusan pada pemeriksaan/audit
sasaran. yang telah disusun. yang bersifat keinvestigasian.
Selanjutnya pada tahap
Implementasi predication pengumpulan dan evaluasi bukti Mengingat tujuan dari audit
investigasi (pemeriksaan yang
5w+2h pada tahapan tim audit harus melaksanakan bersifat keinvestigasian) seperti
pemeriksaan/audit pemeriksaan/audit yang terarah
sesuai dengan Program Kerja yang penulis sampaikan pada
Tahapan pemeriksaan/audit tulisan edisi sebelumnya, yaitu
yang coba digambarkan pada bagian Pemeriksaan/Audit yang telah untuk memberikan simpulan atas
ini, khusus pada pemeriksaan/ disusun atas dasar predication
audit yang bersifat keinvestigasian. 5w+2h. Auditor sebaiknya terlebih suatu permasalahan yang khusus
Oleh karena itu, acuan yang dan untuk mengungkap terjadi/tidak
digunakan adalah PPBI, dimana dahulu fokus untuk membuktikan terjadinya suatu penyimpangan
tahap pemeriksaan dibagi menjadi dugaan/asumsi awal pada Program
lima tahap utama yaitu Tahap Kerja Pemeriksaan/Audit dan dan pada akhirnya akan diakhiri
Pra Perencanaan, Perencanaan, dengan proses litigasi/non litigasi.
Pengumpulan dan Evaluasi tidak terlalu melebar ke masalah Tujuan spesifik ini mengharuskan
Bukti, Pengkomunikasian Hasil lain. Penambahan ruang lingkup
Pemeriksaan/Audit, Penyusunan pengujian diluar Program Kerja adanya dugaan/asumsi/gambaran
Laporan dan Pengelolaan Kertas awal yang menyeluruh dari suatu
Kerja Audit. Pemeriksaan/Audit diperbolehkan peristiwa dengan bukti-bukti awal
selama prosedur pada Program Kerja
Tahap Pra Perencanaan adalah Pemeriksaan/Audit telah dilakukan yang terbatas. Sifat alamiah suatu
tahap dimana predication 5w+2h penyimpangan yang tersembunyi
mulai dirancang oleh auditor yang terlebih dahulu atau ditemukan dan untuk menghindari pengujian
akan melaksanakan pemeriksaan/ kondisi dimana penyimpangan
audit. Bukti-bukti awal yang telah ternyata tidak dapat dibuktikan yang terlalu luas, mengharuskan
diperoleh harus dipaparkan dan auditor yang melaksanakan
kemudian didiskusikan oleh tim dengan menggunakan prosedur pemeriksaan/audit bersifat
audit, dan kemudian dilakukan telaah yang ditetapkan di Program Kerja
terhadap bukti-bukti awal tersebut. Pemeriksaan/Audit. keinvestigasian agar mengeliminasi
Setelah telaah dilakukan, maka tim semua kemungkinan yang tidak
audit harus mulai merangkaikan Kemudian dilakukan mungkin serta menginventarisir
bukti-bukti awal tersebut sehingga pengkomunikasian hasil
membentuk suatu rangkaian yang pemeriksaan/Audit predication semua kemungkinan yang mungkin
saling berhubungan satu sama lain saja bisa terjadi untuk kemudian
hingga dapat diambil suatu dugaan/ 5w+2h akan dikomunikasikan dibuktikan pada saat pemeriksaan
asumsi penyimpangan benar terjadi kepada pihak-pihak terkait dan
atau tidak. akan dibandingkan dengan hasil di lapangan. Seperti quote Sherlock
Holmes (Seorang karakter detektif
Pada tahap perencanaan pemeriksaan/audit di lapangan. fiktif karangan Sir Arthur Conan
seharusnya predication 5w+2h Tingkat kesesuaian predication
telah disusun dan dapat dijadikan 5w+2h dengan hasil pemeriksaan/ Doyle) “when you have eliminated all
dasar dalam menentukan berbagai which is impossible, then whatever
langkah-langkah kerja yang audit menjadi tolok ukur apakah remains, however improbable
audit telah direncanakan dengan
tepat sasaran atau tidak. Semakin must be the truth” (Jika anda telah
menghilangkan semua hal yang tidak
banyak unsur-unsur predication mungkin, maka apapun yang tersisa,
5w+2h yang dapat dibuktikan oleh
auditor pada pemeriksaan/audit di betapapun tidak mungkinnya, adalah
kebenaran)
lapangan maka perencanaan audit
dianggap telah tepat sasaran dan
begitupun sebaliknya. Penulis adalah Auditor Pertama pada
Tahapan terakhir adalah Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*

penyusunan laporan dan pengelolaan
kertas kerja audit. Pada tahap ini,
implementasi predication 5w+2h

19Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Investigatif

Tindak Lanjut
MoU Kapolri,
Mendagri, dan
Mendes PDTT

Polewali (6/11), Bertempat Oleh: Alam Azhari Amir* dari BPKP Sulbar yang tentunya
di Aula Rupatama Kantor sudah ahli dan berpengalaman dalam
Kepolisian Resort Polewali beserta Staf, Bhabinkamtibmas melakukan pemeriksaan terkait dana
Mandar (Polman), dilaksanakan yang bertugas di desa-desa, Staf desa.
kegiatan Sosialisasi dan Satuan Fungsi Reskrim Polres, dan Rivai menambahkan bahwa
Asistensi Pengawasan Dana seluruh Staf Satuan Fungsi Binmas MoU tersebut perlu direspon
Desa sebagai bentuk pencegahan di lingkup Polres Polman. secara cepat oleh satuan kerja Polri
dan mitigasi risiko terjadinya di daerah, agar nantinya personil
penyalahgunaan kewenangan Sosialisasi dibuka langsung Polsek dan Bhabinkamtibmas
berupa tindak pidana korupsi oleh Kapolres Polman, AKBP pada khususnya yang memiliki
yang berujung kerugian keuangan Muhammad Rivai. Dalam wilayah hukum di desa-desa sudah
negara. Kegiatan ini merupakan sambutannya Rivai menyampaikan siap ditugaskan untuk mengawasi
kerjasama antara Polres Polewali bahwa kegiatan sosialisasi dengan pengelolaan dana desa. Pada akhir
Mandar dengan Perwakilan mengundang narasumber ahli dari sambutannya, Rivai menekankan
BPKP Provinsi Sulawesi Barat, BPKP Sulbar didasari pertimbangan pada peserta agar mengikuti kegiatan
dimana kegiatan yang sama sudah adanya MoU antara Menteri dengan antusiasme yang tinggi
pernah dilaksanakan sebelumnya Dalam Negeri, Menteri Desa dan dan memanfaatkan kegiatan ini
di Polres Mamuju pada bulan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai sarana diskusi belajar agar
Agustus lalu. dan Kepala Kepolisian Republik nantinya tidak salah kaprah dalam
Bertindak sebagai Indonesia tentang Pengawasan pelaksanaan tugas. “Mumpung ada
narasumber dalam kegiatan adalah Dana Desa. Kegiatan ini berangkat ahlinya, inilah kesempatan kita
Korwas Bidang Investigasi BPKP dari pemikiran sederhana bahwa untuk menanyakan hal-hal yang
Sulbar Charles Rante Batara. bagaimana mungkin amanat MoU belum dimengerti, jadi jangan malu-
Kegiatan yang diikuti 79 peserta bisa terlaksana dengan baik, apabila malu bertanya” pungkasnya.
ini terdiri dari seluruh Kapolsek personil di lapangan belum dibekali Sebelum memaparkan
pemahaman memadai terkait
pengelolaan dana desa, oleh karena
itu kami mengundang narasumber

20 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Investigatif

materinya, Charles memberikan harus diserahkan kepada pihak rawan tersebut antara lain proses
apresiasi tinggi kepada Kapolres ketiga. Secara regulasi, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran
Polman yang berinisiatif pekerjaan fisik oleh pihak ketiga sah- yang tidak melibatkan masyarakat
melaksanakan kegiatan sosialisasi sah saja asal sesuai dengan peraturan desa, adanya mark-up anggaran,
kepada Polsek Jajaran dan perundang-undangan. Di sinilah menganggarkan proyek yang
Bhabinkamtibmas terkait seharusnya peran Pendamping Desa fisiknya sudah ada sebelumnya,
Pengawasan Dana Desa. yang ditugaskan untuk memberikan proses pengadaan barang/jasa yang
Pada sesi pertama, Charles fasilitasi kepada perangkat desa agar tidak sesuai ketentuan, penggunaan
memulai pemaparannya tentang dapat membangun desanya secara dana desa/aset desa untuk
dasar hukum dan peraturan mandiri. kepentingan pribadi, penyusunan
terkait dana desa. Setelah itu pertanggungjawaban fiktif, dan lain-
dilanjutkan dengan penjelasan “Fungsi Bhabinkamtibmas lain.
singkat perbandingan pengelolaan nantinya itu kan sebagai early
keuangan Pemerintah Kabupaten warning dan pencegahan dalam Di akhir sesi kedua, Kapolsek
dan Pemerintah Desa. Selanjutnya pengelolaan dana desa. Personil Urban Wonomulyo, Jufri Hamid
Charles menjelaskan tentang sumber- Bhabinkamtibmas yang ditugaskan menanyakan perihal boleh tidaknya
sumber pendapatan desa yang terdiri di desa harus mampu menilai adanya pengusulan pembangunan
dari Pendapatan Asli Desa, Dana secara objektif urgensi perangkat Poskamling dengan menggunakan
Desa yang bersumber dari APBN, desa menggunakan pihak ketiga dana desa dalam rangka peningkatan
DBH Pajak dan Retribusi Daerah, dalam melaksanakan proyek di keamanan dan ketertiban di wilayah
Alokasi Dana Desa (ADD) yang desa, apakah murni kebutuhan yang Kecamatan Wonomulyo.
bersumber dari APBD Kabupaten/ mendesak akibat tidak ada warga
Kota, Bantuan Keuangan dari yang memiliki kompetensi untuk “Boleh-boleh saja, selama
APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, mengerjakannya atau hanya akal- kegiatan tersebut merupakan usulan
Hibah/Sumbangan pihak ketiga, dan akalan buat celah korupsi” ungkap dari masyarakat dan telah dibahas
Lain-lain pendapatan desa yang sah. Charles. serta disetujui oleh Kepala Desa
“Jadi pada saat pelaksanaan tugas dan BPD, tidak ada masalah. Intinya
pengawasan, kita harus mampu Sesi kedua dilanjutkan adalah dalam pengusulan kegiatan
membedakan sumber-sumber dengan pemaparan terkait siklus tersebut tidak menyalahi asas-asas
pendapatan desa khusunya Dana pengelolaan keuangan daerah penyelenggaraan pemerintahan
Desa dan ADD, jangan tertukar- dimulai dari Musrenbang Desa, desa” jawab Charles.
tukar, nanti bisa salah menyimpulkan Pembahasan Program dan Kegiatan
atau mengambil tindakan di antara Perangkat Desa dan Badan Kegiatan ditutup dengan
lapangan” ujarnya. Permusyawaratan Desa (BPD), penyampaian harapan agar kegiatan
Di akhir sesi pertama, Charles Penetapan Peraturan Desa tentang sosialisasi dapat memberikan
menjelaskan tentang struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja pemahaman dan gambaran awal
perangkat desa beserta tugas pokok, Desa (APBDes), Pelaksanaan kepada seluruh peserta terkait
fungsi, dan tanggung jawab masing- APBDes, dan Penatausahaan pengelolaan keuangan desa
masing perangkat desa terkait APBDes, dan Pelaporan dan titik-titik rawan korupsi
pengelolaan keuangan desa. Sesi Pertanggungjawaban APBDes. dalam pengelolaannya. Charles
pertama dilanjutkan dengan diskusi Charles menekankan tentang menambahkan dengan adanya MoU
dan tanya jawab yang dibuka dengan pentingnya pemahaman peserta tentang Pengawasan Dana Desa
pertanyaan dari salah satu Staf Polsek sosialisasi tentang titik-titik rawan secara tidak langsung menuntut
Campalagian tentang bagaimana korupsi dalam penyimpangan Polsek Jajaran dan Bhabinkamtibmas
menyikapi pekerjaan fisik bersifat dana desa, dengan memperhatikan untuk meningkatkan kompetensi agar
kompleks yang pengerjaannya pelaksanaan asas transparansi dan dapat melaksanakan pengawasan
dilaksanakan oleh pihak ketiga bukan asas partisipatif yang dilaksanakan secara baik, sehingga tujuan yang
secara swakelola oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. ingin dicapai dalam penyaluran dana
desa dengan alasan tidak ada warga “Tingkat kerawanan korupsi itu desa yaitu membangun Indonesia
desa yang memiliki keahlian untuk bisa dinilai dari banyak aspek, mulai dari desa-desa dan dapat
mengerjakan pekerjaan tersebut. salah satunya pelaksanaan asas tercapai sesuai dengan program
Charles menjelaskan bahwa pada transparansi dan asas partisipatif. Nawacita yang digaungkan oleh
dasarnya seluruh kegiatan belanja Kalau di desa tempat saudara Pemerintah Pusat.
bertugas terlihat perangkat desa Penulis adalah Auditor Pertama pada
kurang transparan dan kurang Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*
melibatkan masyarakat dalam
desa seharusnya dilaksanakan secara pengelolaan keuangan desa, maka
swakelola sesuai dengan salah satu itu sudah menjadi indikasi awal
asas penyelenggaraan pemerintahan adanya penyimpangan” ungkapnya.
desa, yaitu asas partisipatif. Namun
tidak dapat dipungkiri bahwa Lebih lanjut, Charles
terdapat beberapa jenis pekerjaan memberikan penjelasan singkat
fisik yang memiliki kompleksitas terkait titik-titik rawan korupsi dalam
tinggi sehingga pengerjaannya pengelolaan keuangan desa. Titik

21Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Opini

Membangun Daerah tanpa OTT

Pemerintah daerah dalam Oleh: Richardo Saragih* panjangnya kesejahteraan rakyat
menjalankan fungsinya untuk yang dicita-citakan seperti mimpi di
meningkatkan pelayanan menerima suap dari rekanan atas siang bolong. Bagaimana rakyat bisa
publik ditempuh melalui kebijakan proyek pengadaan yang bersumber sejahtera kalau jalan rusak, fasilitas
merencanakan, menyusun dan dari APBD masing-masing daerah kesehatan dan pendidikan tidak
menetapkan Anggaran Pendapatan yang dipimpinnya. layak, dan pelayanan masyarakat
dan Belanja Daerah (APBD). serta fasilitas publik lainnya rusak
APBD merupakan salah satu Kasus OTT dua Kepala sebelum waktunya.
instrumen pembangunan daerah Daerah di atas memperlihatkan
sebagaimana semangat otonomi semangat otonomi daerah itu ibarat Kedua Kepala Daerah ini pun
daerah. Otonomi daerah diharapkan jauh panggang dari api yang tidak menambah daftar panjang Kepala
mampu mempercepat pembangunan tahu kapan matangnya. Pemimpin Daerah di Indonesia yang berurusan
di daerah yang sesuai dengan Daerah yang diberi amanah dan dengan lembaga anti rasuah KPK. Di
kebutuhan daerah sehingga dipilih secara langsung oleh rakyat media massa Menteri Dalam Negeri
berimplikasi pada percepatan diduga abai terhadap kesejahteraan Tjahyo Kumolo mengungkapkan
terwujudnya kesejahteraan rakyatnya. Mereka menghianati bahwa sampai saat ini sudah 77
masyarakat melalui peningkatan rakyat dengan menerima suap dari Kepala Daerah di seluruh Indonesia
pelayanan publik, pemberdayaan rekanan yang bersumber dari proyek yang terkena OTT. Tentu menjadi
dan peran serta masyarakat dalam dana APBD. APBD yang seharusnya pertannyaan mengapa begitu banyak
pembangunan. dituangkan dalam bentuk program Kepala Daerah yang tersangkut
Satu minggu terakhir kita dan kegiatan untuk kesejahteraan kasus korupsi.
kembali disuguhi oleh berita Operasi rakyat dinikmati oleh segelintir
Tangkap Tangan (OTT) Kepala orang yang tidak bertanggungjawab. Pertama, tingginya biaya
Daerah oleh Komisi Pemberantasan politik yang harus disiapkan oleh
Korupsi (KPK). Bupati Batubara Ketika terjadi suap dari calon Kepala Daerah. Mengutip
Provinsi Sumatera Utara diamankan rekanan kepada Pemerintah dari media online www.rappler.com
KPK pada tanggal 13 September Daerah sudah tentu rekanan akan mantan Wakil Ketua KPK Busyro
2017, kemudian menyusul pada mengurangi kualitas pekerjaannya. Muqoddas pernah menghitung
tanggal 16 September 2017 Akibatnya usia pekerjaan yang biaya untuk maju dalam pemilihan
Walikota Batu Provinsi Jawa diserahterimakan dari rekanan Gubernur tidak akan kurang dari Rp
Timur yang dibawa oleh KPK dari kepada pemerintah menjadi lebih 100 miliar. Biaya untuk mengikuti
rumah dinasnya. Keduanya diduga pendek dari yang seharusnya, pemilihan Bupati atau Walikota
bahkan tidak bisa dimanfaatkan Rp 20 miliar. Biaya ini tentunya
sesuai fungsinya yang berujung digunakan untuk sosialisasi,
pada pemborosan yang merugikan
keuangan daerah. Dampak jangka

22 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Opini

publikasi dan kampanye kepada Daerah yang merupakan atasannya. di daerah sebagaimana cita-cita
masyarakat. Apa lagi calon Kepala Belum lagi anggaran pengawasan otonomi daerah bisa tercapai
Daerah tersebut belum dikenal di di daerah yang sangat bergantung bilamana terjadi sinergi dan
kalangan masyarakat luas, biaya kepada Kepala Daerah. Kepala komitmen bersama antara seluruh
publikasi dan sosialisasi calon Daerah yang concern membangun stakeholder di daerah. Masyarakat
Kepala Daerah pun menjadi semakin daerahnya akan mengalokasikan memilih pemimpin daerah yang
tinggi. Ditambahkannya lagi gaji anggaran pengawasan yang cukup, capable dan berintegritas dengan hati
kotor yang dibawa pulang setiap sedangkan yang tidak concern nurani tanpa money politic serta ikut
bulan oleh Bupati atau Walikota akan mengalokasikan seadanya. serta dalam proses pembangunan di
sekitar Rp 100 juta per bulan atau Dengan sistem yang ada saat ini, daerah melalui musrenbang. Partai
sebesar Rp 1,2 miliar setahun dan maka kemajuan pembangunan di politik melalui wakilnya di legislatif
sekitar Rp 6 miliar dalam lima tahun. daerah akan sangat bergantung memberikan pendidikan politik untuk
Dari data ini tentu tidak heran jika kepada komitmen dan integritas pemberdayaan bagi masyarakat
dari sekian banyak kasus korupsi Kepala Daerahnya. Seharusnya dan mengawal aspirasi rakyat
yang melibatkan Kepala Daerah, sistem yang dibangun harus tetap sampai ditetapkan di APBD serta
secara umum melibatkan pihak bisa berjalan sebagaimana mestinya direaliasikan. Kepala Daerah yang
rekanan (pengusaha), karena dari siapapun orang yang menjalankan memegang teguh amanah dari rakyat
gaji saja tidak cukup untuk modal roda pemerintahan. Sudah saatnya yang memilihnya dengan dibantu
maju menjadi calon Kepala Daerah. APIP di daerah diperkuat dengan oleh seluruh Organisasi Perangkat
Selisih inilah yang dimungkinkan peraturan perundang-undangan Daerah (OPD) mendayagunakan
berasal dari pengusaha yang ketika yang memadai sehingga tidak lagi seluruh potensi, sumberdaya,
nanti terpilih harus dikembalikan menjadi pelengkap penderita ketika sosial dan budaya yang dimiliki
melalui proyek di APBD. terjadi OTT dibanjiri pertanyaan, daerah dan dimanfaatkan sebesar-
Nampaknya perlu dilakukan “Inspektoratnya kemana saja besarnya untuk kesejahteraan
evaluasi yang komprehensif terkait selama ini?”. Sampai dengan saat rakyatnya, serta berjalannya peran
dengan proses demokrasi dan ini Rancangan Undang-Undang APIP sebagai early warning system
otonomi daerah selama ini sehingga (RUU) Sistem Pengawasan Intern pencegahan korupsi di daerah yang
dapat menekan biaya politik yang Pemerintah yang dulu pernah kita perlu didukung dengan kompetensi
tinggi. Seyogianya jabatan Kepala dengar belum juga ditetapkan Pejabat Fungsional Auditor (PFA),
Daerah bukanlah tempat untuk menjadi Undang-Undang (UU). perangkat peraturan perundang-
mencari makan dan menumpuk harta Ketiga, partai politik masih undangan dan anggaran pengawasan
bagi para calon, melainkan tempat belum berhasil memberikan yang memadai.
mengabdikan diri, membangun pendidikan politik pada
daerah dengan segala sumberdaya masyarakat. Setiap ada perhelatan Semoga kedepannya tidak
dan potensi yang dimiliki daerah pesta demokrasi masih saja ada terjadi lagi OTT yang melibatkan
sebagaimana cita-cita awal dari pemberitaan adanya money politic Kepala Daerah, Legislatif dan
semangat otonomi daerah. Sebagian (politik uang) dan serangan fajar Pejabat Pemerintahan lainnya.
masyarakat masih belum sadar akan agar masyarakat memilih. Wakil
arti demokrasi yang bermakna dari rakyat yang diharapkan mewakili Tulisan ini adalah pendapat
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. aspirasi rakyat yang memilihnya pribadi dan bukan mewakili
Masih ada kita dengar slogan di belum fokus dalam menyampaikan pendapat lembaga.
tengah masyarakat “NPWP”, Nomor aspirasi konstituennya. Tidak sedikit
Piro Wani Piro. Sebagian masyarakat juga anggota legislatif yang terkena Penulis adalah Auditor Pertama pada
bukan lagi menjatuhkan pilihan OTT karena korupsi. Sebagian masih Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*
pada orang yang berkompeten berorientasi bagaimana supaya
dan berintegritas, melainkan pada terpilih kembali dengan melakukan "Jika korupsi demikian
orang yang mampu membeli korupsi agar bisa membeli suara menggurita, itu karena
suaranya. Ketika suara sudah dibeli, rakyat. Partai politik belum berhasil negara dan warganya
pembangunan di daerah menjadi mendidik masyarakat bagaimana membiarkannya
anak tiri. berperan serta dalam merencanakan merajalela -
Kedua, belum optimalnya dan mengawal pembangunan Najwa Shihab"
fungsi pengawasan intern oleh di daerah melalui penyampaian
Aparat Pengawasan Intern aspirasi pada saat Musrenbang
Pemerintah (APIP) di daerah. (Musyawarah Perencanaan
Inspektorat Daerah yang Pembangunan). Akuntabilitas juga
menjalankan fungsi pengawasan dan rendah sehingga masyarakat yang
diharapkan menjadi early warning ikut dalam musrenbang tidak dapat
system (sistem peringatan dini) mengamati sejauh mana aspirasi
pencegahan korupsi di daerah akan mereka diperjuangkan hingga masuk
mengalami kendala ketika hasil pada APBD dan direalisasikan.
pengawasannya melibatkan Kepala Mempercepat pembangunan

23Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Opini

Mengkaji Program Dana Desa dan
Upaya Pemerintah Mengentaskan
Kemiskinan

Sehari sebelum peringatan hari positif perekonomian Indonesia itu atau sekelompok orang. Inilah janji
besar ulang tahun kemerdekaan pun menjadi fokus paparan Presiden kemerdekaan yang harus kita segera
Republik Indonesia ke-72, Jokowi. wujudkan,” ungkap Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
membacakan pidato kenegaraan di Dalam pidatonya, Presiden Untuk mendukung pidatonya
hadapan Dewan Perwakilan Daerah Jokowi mengklaim bahwa dia memaparkan data-data berikut:
(DPD) dan Dewan Perwakilan pertumbuhan ekonomi rata-rata lima
Rakyat (DPR). Dua hal dari persen setiap tahun. “Kita harus “Dalam tiga tahun terakhir ini,
berbagai isu yang dibahas adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Pemerintah fokus untuk memerangi
terkait pertumbuhan ekonomi dan yang rata-rata 5 persen per tahun kemiskinan, menekan ketimpangan,
permasalahan kemiskinan. Tentu hal pada periode 2014-2016,” ungkap dan mengurangi pengangguran.
tersebut adalah dua masalah pokok Jokowi. Hasilnya, tingkat kemiskinan di
bangsa Indonesia dari masa ke masa. Indonesia turun, dari 28,59 juta orang
Klaim ini memang benar, pada Maret tahun 2015 menjadi
Kita tahu, sejak tahun 2009, karena pertumbuhan ekonomi 27,77 juta orang pada Maret tahun
Indonesia masuk ke dalam jajaran tahun 2014 hingga 2016 berada di 2017. Begitu juga Indeks Rasio
elit negara-negara yang memiliki atas lima persen. Pada tahun 2014 Gini Indonesia, yang mengukur
pengaruh kuat dalam perekonomian pertumbuhan ekonomi mecapai 5,0, tingkat kesenjangan ekonomi,
dunia, yakni G-20 (The Group of sedikit menurun pada tahun 2015 terus membaik dan mencapai
Twenty (G-20) Finance Ministers and yakni 4,9, tetapi kembali pada posisi 0,393 di bulan Maret 2017, turun
Central Bank Governors). Indonesia 5,0 pada tahun 2016. dibandingkan dengan angka bulan
masuk jajaran elit (gang of elite) September 2014 yaitu 0,414. Angka
G-20 karena memiliki pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi yang inflasi kita juga terkendali di tingkat
ekonomi yang stabil dan GDP (Gross relatif stabil ini, merupakan fokus 2,6 persen dari bulan Januari hingga
Domestik Product) mencapai lebih awal dari era pemerintahan Jokowi. Juli tahun 2017. Bahkan di bulan
dari Rp10 ribu triliun (pada tahun Memasuki tahun ketiga, pada tahun Mei 2017, yaitu menjelang bulan
2016 GDP mencapai 933 miliar USD 2017, Jokowi mengubah fokus agar puasa, tercatat inflasi kita hanya
atau setara Rp12 ribu triliun lebih pembangunan tersebut tak hanya sebesar 0,39 persen.
dengan kurs Dollar Rp13.000,00). dinikmati beberapa golongan,
Keberhasilan mempertahankan laju melainkan seluruh rakyat Indonesia. Pada momen yang berbeda,
“Kita tidak ingin kesejahteraan Jokowi juga mengungkapkan
hanya dinikmati oleh seseorang komitmen pemerintah dalam

24 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Opini

meningkatkan dan mempertahankan media sosial untuk proses promosi penurunan kemiskinan memang
perekonomian ditempuh dalam desa," terang Joko, dikutip dari seperti apa yang dicapture oleh
berbagai program. Dalam rapat kumparan dot com. Presiden Jokowi. Tetapi di sisi lain,
terbatas tentang perkembangan Dengan keberhasilan tingkat ketimpangan kedalaman
implementasi program pengentasan tersebut, hasil yang diperoleh dapat kemiskinan dan keparahan
kemiskinan di Kantor Presiden, dirasakan oleh semua orang, karena kemiskinan juga terjadi. Artinya,
Jokowi mengatakan, tiga program seluruh warga dilibatkan dalam peningkatan ekonomi tidak terjadi
pemerintah dalam rangka pengembangan Desa. secara bersama-sama, melainkan
mengentaskan kemiskinan yakni terdapat masyarakat miskin yang
stabilitas harga, program subsidi dan Kritik atas capaian mampu meningkatkan perekonomian
dana desa, serta bantuan sosial. keberhasilan Dana Desa tetapi beberapa masyarakat miskin
justru stagnan atau menurun
Program kedua di atas, yakni Dalam uraian sebelumnya sehingga ketimpangannya semakin
Dana Desa menjadi menarik disebutkan beberapa klaim Jokowi lebar.
diperbincangkan karena merupakan atas capaian di atas, pemerintah
terobosan baru era kabinet kerja, cukup berhasil membangun Memahami Korelasi
menjadi sorotan publik, dan jumlah perekonomian Indonesia. Meski Program Dana Desa
nominalnya yang cukup besar. demikian, bukan berarti keberhasilan dan Upaya Pengentasan
tersebut tanpa celah. Kemiskinan di Desa
Keberhasilan Dana Desa
dalam Mengentaskan Paulus Mujiran, Manajer Kontradiksi data yang
Kemiskinan Lembaga Pemantau Dana Desa untuk dipaparkan oleh Presiden Jokowi
Transparansi (LPDDT) mengkritisi dengan Paulus Murijan tersebut
Pada 23 Agustus 2017, masalah kemiskinan yang justru ditangkap oleh salah satu lembaga
beberapa hari setelah pidato Presiden semakin besar. Dalam kolomnya survei Article 33. Dalam riset
tersebut, Menteri Keuangan Sri di investor dot id, dia mengatakan yang ditemukannya, seperti yang
Mulyani Indrawati atau yang akrab bahwa pada praktik penggelontoran dikutip oleh Joko Tri Haryanto,
disapa SMI, mengunjungi salah Dana Desa yang begitu besar Pegawai Badan Kebijakan
satu Desa yang berhasil mengelola belum mempu mengurangi angka Fiskal Kementerian Keuangan
Dana Desa. Desa Ponggok, kemiskinan. Tingkat kemiskinan RI ditemukan bahwa Dana Desa
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten yang terjadi di perdesaan dalam dua ternyata tidak berpengaruh langsung
Klaten, Jawa Tengah, merupakan tahun terakhir kian memburuk. Hal kepada penurunan kemiskinan
satu dari puluhan ribu desa yang itu terlihat dari data Badan Pusat baik di level mereka yang hampir
berhasil menarik perhatian Mantan Statistik yang menyatakan bahwa miskin (80 - 100% di bawah garis
Direktur Bank Dunia itu, telah Indeks Kedalaman Kemiskian dari kemiskinan) maupun mereka yang
sukses membawa kemajuan pesat 1,84 pada September 2015 naik ke berada di level sangat miskin (<80%
berkat pengembangan BUMDes angka 1,94 pada Maret 2016. Indeks di bawah garis kemiskinan).
(Badan Usaha Milik Desa). Konon, Keparahan Kemiskinan naik dari
Desa Ponggok, sekitar lima tahun 0,51 menjadi 0,52 pada periode yang Dana Desa hanya berpengaruh
sebelumnya masuk kriteria desa sama. Menariknya untuk wilayah terhadap penduduk hampir miskin
tertinggal. Namun kini, Desa perdesaan, Indeks Kedalaman melalui peningkatan pengeluaran
Ponggok menjadi desa terbaik Kemiskinan naik dari 2,40 menjadi per kapitanya, akan tetapi tidak
di Indonesia dalam pengelolaan 2,74 dan Indeks Keparahan mampu menyentuh pada masyarakat
BUMDes. BUMDes Tirta Mandiri Kemiskinan naik dari 0,67 menjadi yang berada di level sangat miskin.
di desa Ponggok tersebut mampu 0,79. Ini mencerminkan kondisi Dana Desa juga berpengaruh dalam
menghasilkan pendapatan mandiri kemiskinan di perdesaan kian penurunan kesenjangan antara desa
sebesar Rp 10 miliar per tahun. memburuk. dan kota, namun tidak berpengaruh
Menakjubkan! kepada kesenjangan antar penduduk
Berkaca dari apa yang di dalam desa. Dengan demikian,
Joko Winarno, Direktur diungkapkan Presiden Jokowi alokasi Dana Desa tampaknya
Utama BUMDes Tirta Mandiri sebelumnya, tedapat kontradiksi mengalami bias kepada masyarakat
membeberkan kiat-kiat keberhasilan dari apa yang disampaikan presiden yang relatif sejahtera namun belum
Dana Desa di Desa Ponggok. dengan Paulus Murijan. Klaim mampu menjangkau kelompok
Menurut Joko, untuk menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan di masyarakat sangat miskin.
BUMDes yang baik harus melihat Indonesia dari 28,59 juta orang pada
potensi yang ada di desa tersebut. Maret tahun 2015 menjadi 27,77 Mengambil salah satu case
juta orang pada Maret tahun 2017 keberhasilan Dana Desa, contoh
"Kita melihat bagaimana ternyata di sisi lain menambah angka yang terjadi di Desa Ponggok
potensi desa, karena kita sudah lama indeks kedalaman kemiskinan dan memang menjadi ultimate goal
mempunyai potensi pemandian keparahannya. Padalah keduanya dalam program Dana Desa.
Umbul Ponggok, maka kita menggunakan sumber data yang Manakala semua desa di Indonesia
kembangkan kita inovasi terus sama yakni BPS. telah benar-benar mandiri secara
menjadi tempat wisata yang
kekinian, kita juga sudah dilengkapi Hal ini berarti, secara general,

25Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Opini

ekonomi. Dengan kemajuan yang nomor 4 tahun 2017 tentang Prioritas atau 1,66% sebagai desa mandiri dan
pesat tersebut, tak dapat dipungkiri Penggunaan Dana Desa. Dalam mengentaskan desa sangat tertinggal
membawa harapan besar akan pedoman tersebut, Kemendes DPTT sebanyak 6,95% desa sangat
kemajuan perekonomian Indonesia. mengarahkan prioritas penggunaan tertinggal (persentase desa sangat
Lebih jauh, karena melibatkan Dana Desa berdasarkan katekteristik tertinggal menurun dari 13,03%
peran aktif masyarakat desa, akan desa, salah satunya adalah menjadi 6,08%).
membantu pemerataan kesenjangan tipologi desa berdasarkan tingkat Permasalahan kedua
ekonomi, mengurangi tingkat perkembangan kemajuan desa. Atas adalah, Dana Desa saat ini masih
kemiskinan hingga turunnya indeks tipologi ini, Kemendes PDT merilis didominasi oleh penggunaan belanja
kedalaman kemiskinan. Indeks Desa Membangun (IDM) infrastruktur. Lebih dari 75% Dana
untuk memetakan desa-desa sesuai Desa masih dialokasikan untuk
Tetapi apakah serta merta perkembangan perekonomiannya. sektor fisik, karena memang kondisi
dengan adanya program Dana Desa Barangkali fokus inilah yang menjadi tipologi desa masih mendesak
akan secara langsung meningkatkan bias output penggunaan Dana Desa. untuk dibangunnya proyek-
perekonomian warga seperti apa Shifting perkembangan desa ini proyek infrastruktur dasar. Dengan
yang dilakukan di Desa Ponggok? pada praktiknya lebih mudah untuk skema pembangunan yang masih
Pertanyaan ini yang belum mampu dinilai tingkat keberhasilannya. berorientasi pada fisik, maka dampak
dijawab oleh data saat ini. Klaim Tahap-tahap perkembangan desa yang akan dirasakan kemungkinan
peningkatan perekonomian dan dapat dianggap berhasil apabila besar baru akan terasa tiga-lima
penurunan kemiskinan memang telah mampu meraih predikat tahun setelahnya.
sudah terjadi, tetapi belum perkembangan yang lebih tinggi dari Masalah lainnya adalah fokus
mampu menjangkau seluruh posisi sebelumnya. Misalnya, desa monitoring Dana Desa. Pemerintah
lapisan masyarakat karena masih sangat miskin, akan cukup berhasil hingga saat ini masih terlalu fokus
menyisakan ruang kesenjangan. apabila telah mampu mencapai dengan capaian serapan Dana Desa,
target desa-desa miskin. belum mengarah pada monitoring
Perlu dipahami bahwa program atas hasil. Padahal, dalam evaluasi di
Dana Desa bukan dirancang untuk Atas dasar itulah, berdasarkan lapangan, banyak sekali ditemukan
“langsung” menekan kemiskinan data Kemendes PDTT menyatakan penyimpangan penggunaan
secara instan. Program Dana Desa bahwa telah terjadi pergeseran Dana Desa, terutama kesalahan
dirancang untuk memberdayakan formasi pemetaan desa-desa. Pada pengalolasian untuk kegiatan
masyarakat sesuai “alur” yang tahun 2015, status desa didominasi yang kurang begitu dirasakan
diarahkan oleh Pemerintah. oleh desa tertinggal yang memiliki masyarakat. Ditemukannya operasi
persentase sebesar 43,48 persen. tangkap tangan (OTT) oleh Komisi
Ada baiknya mungkin kita Pada tahun 2016, status desa lebih Pemberantas Korupsi atas kasus
perlu telusuri alur berpikir dalam banyak bertransformasi menjadi Dana Desa di Daerah Pamekasan
nomenklatur peraturan Menteri Desa, desa berkembang dengan persentase merupakan salah satu potret birokrasi
Pembangunan Daerah tertinggal dan 46,7%. Lebih lanjut, pada tahun yang masih buruk.
Transmigrasi (Kemendes PDTT) 2016 telah mencetuskan 72 desa
nomor 22 tahun 2016 yang terakhir
diubah oleh Permendes PDTT

26 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Sinergi Opini
Pengentasan
Kemiskinan

Kemiskinan adalah hal yang Oleh: Yuca Siahaan “si miskin” dapat bekerja sehingga
sering dijumpai terutama di negara terjadi ketimpangan pendapatan.
berkembang. Sehingga kemiskinan kemiskinan dapat disebabkan oleh Struktur sosial tidak mampu
menjadi topik yang hangat dalam beberapa faktor. Pertama kemiskinan menghubungkan masyarakat dengan
setiap pergantian kepemimpinan, tak kultural, yaitu kondisi miskin sumber yang tersedia, baik oleh alam,
terkecuali dengan Indonesia. Dalam yang mengacu pada sikap individu pemerintah maupun masyarakat
RPJMN 2015-2019 penanggulangan atau masyarakat yang disebabkan sekitarnya. Yang termasuk dalam
kemiskinan menjadi salah satu oleh faktor budaya. Faktor budaya kelompok ini yaitu pemulung, buruh
poin dalam agenda pembangunan kemiskinan seperti: tidak mau tani, dan masyarakat yang tidak
nasional. Tingkat kemiskinan berusaha untuk memperbaiki taraf terpelajar dan terlatih. Pihak yang
Indonesia yaitu 10,96% pada kehidupan, mudah menyerah pada dianggap berperan besar terhadap
September 2014 dan ditargetkan nasib, kurang memiliki etos kerja, kemiskinan ini adalah pemerintah
turun menjadi 7,0-8,0% pada akhir malas, dan boros. Pasti kita pernah karena tidak mengeluarkan
masa kepemimpinan presiden tahun mendengar slogan “makan ga kebijakan yang pro masyarakat
2019. Sebelum kita membahas makan asal kumpul” kan? Bukannya miskin, cenderung membiarkan
lebih lanjut mengenai pengentasan mengatakan bahwa kumpul tidak baik masyarakat miskin. Praktek
kemiskinan, perlu kita ketahui lebih apalagi budaya Indonesia sebagai perekonomian lebih mengarah pada
dulu konsep dasar kemiskinan. orang timur yang menganggap ekonomi modal dan pasar bebas/
perlunya bersosialisasi dan menjalin neo-liberal/ kapitalistik. Sebagai
Apa itu kemiskinan? hubungan. Namun, disatu sisi slogan contoh yang paling sering kita
tersebut secara tidak langsung jumpai yaitu kebijakan yang longgar
Menurut Badan Pusat Statistik membuat kita terlalu berpasrah terhadap keberadaan pasar modern/
(BPS), kemiskinan dipandang kepada nasib. Budaya miskin ini supermarket dan mini market yang
sebagai ketidakmampuan dari sisi sudah terlalu lama menghinggapi mulai menjamur di berbagai daerah.
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membuat Aturan yang ditetapkan jarak 500m
dasar makanan dan bukan makanan masyarakat apatis, cenderung pasrah dari pasar tradisional nyatanya tidak
(diukur dari sisi pengeluaran). Dari dan menganggap yang terjadi sudah berjalan efektif untuk melindungi
defenisinya, kemiskinan dapat takdir. Kecenderungan ini dapat keberlangsungan toko-toko lokal.
dibedakan menjadi dua yaitu absolut kita lihat pada masyarakat desa dan Selanjutnya yaitu Pasal 33 UUD
dan relatif. Kemiskinan absolut kalangan marginal lainnya. Memang 1945 yang mengamanatkan cabang-
diartikan sebagai ketidakmampuan kita tidak bisa melepaskan budaya cabang yang menguasai hidup orang
mencapai standar minimal kehidupan ini dari pengaruh faktor rendahnya banyak, bumi,air, dan kekayaan
(sandang, pangan, papan), sedangkan tingkat pendidikan masyarakat. alam dikuasai oleh negara dan
kemiskinan relatif diartikan sebagai dipergunakan untuk kemakmuran
ketidakmampuan mencapai standar Kedua kemiskinan struktural, rakyat belum efektif diterjemahkan
kebutuhan rata-rata masyarakat yaitu kemiskinan yang terjadi bukan dalam mengatur praktek kegiatan
sekitar. karena ketidakmampuan individu perekonomian di negara kita.
atau masyarakat bekerja, namun
Menurut Suharto (2009:17-18) karena ketidakmampuan sistem dan
struktur sosial dalam menyediakan
kesempatan yang memungkinkan

27Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Opini

Bagaimana perhitungan makanan yang besar pengaruhnya Jika kita menggunakan
kemiskinan? yaitu biaya perumahan, listrik, standar garis kemiskinan World
bensin, pendidikan, angkutan Bank yaitu 1 USD/orang/hari
Badan Pusat Statistik (BPS) kesehatan, dan perlengkapan mandi. untuk negara berkembang yang
menetapkan garis kemiskinan yaitu jika kita rupiahkan dengan kurs
jumlah pengeluaran yang dibutuhkan Data perkembangan saat ini Rp13.351,- (sebulan
untuk memenuhi kebutuhan dasar kemiskinan Indonesia dalam sepuluh 30xRp13.351=Rp400.530,-), tentu
(basic need approach) yakni makanan tahun terakhir dapat kita lihat dalam angka kemiskinan di atas akan lebih
setara 2.100 kalori per kapita per hari tabel berikut.Berdasarkan data besar lagi.
dan kebutuhan non makanan yang tersebut dapat kita lihat pada Maret
terdiri dari perumahan, pakaian, 2017, BPS menetapkan pendapatan Dari data kemiskinan dalam
kesehatan, pendidikan, transportasi minimum per kapita sebesar sepuluh tahun terakhir dapat
serta aneka barang dan jasa lainnya Rp373.559,- untuk memenuhi kita lihat secara perlahan tingkat
yang disetarakan dengan pendapatan kebutuhan dasar dan sebanyak kemiskinan menurun yakni dari
tertentu. Sedangkan pendekatan 22,77 juta orang atau 10,64% dari 37,17 juta atau 16,58% menjadi
World Bank menggunakan standar 1 total penduduk Indonesia tidak 27,77 juta atau 10,64 (berkurang 9,7
USD/orang per hari. Jadi penduduk mampu memenuhinya. Jumlah juta). Hal ini menunjukkan upaya
miskin adalah penduduk yang tersebut mengalami peningkatan penanggulangan kemiskinan yang
memiliki pendapatan per kapita per dari September 2016 yaitu 27,76 juta dilakukan sudah memberikan hasil.
bulan di bawah garis kemiskinan. orang walaupun secara persentase
mengalami penurunan dari 10,70%. Pertumbuhan Ekonomi
BPS merilis data kemiskinan Hal ini disebabkan keterlambatan Indonesia peringkat 3
setiap tahunnya dengan sumber penyaluran beras sejahtera (rastra) di G-20, kenapa tingkat
data utama menggunakan data sehingga penurunan angka kemiskinan tinggi?
Survei Sosial Ekonomi Nasional kemiskinan masih tipis serta kenaikan
(Susenas). Komoditi makanan yang harga cabai awal tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi yang
berpengaruh besar terhadap nilai Karena besarnya kontribusi beras tinggi yang dicapai Indonesia selama
garis kemiskinan adalah beras, terhadap perhitungan kemiskinan ini tidak menjadi jaminan bahwa
rokok kretek, telur ayam ras, daging yakni 26% sehingga stabilitas harga tingkat kemiskinan berkurang.
ayam ras, mie instan, gula pasir, beras adalah kunci penting dalam Pertumbuhan ekonomi ini hanya
kopi bubuk dan instan, dan bawang mengurangi kemiskinan. bisa dinikmati oleh sebagian kecil
merah, sedangkan komoditi bukan masyarakat kaya. Hal ini tidak
terlepas dari pengaruh tingkat
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan ketimpangan (gini ratio) di Indonesia
Garis Kemiskinan Indonesia Tahun 2007-2017 yang masih relatif tinggi. Semakin
tinggi tingkat ketimpangan, maka
Tahun Jumlah Persentase Garis semakin besar tingkat kemiskinan.
Penduduk Penduduk Kemiskinan
2007 (Rp/Kapita/ Pengurangan kemiskinan ini
2008 Miskin Miskin secara penuh ditentukan oleh tingkat
2009 Kota+Desa Kota+Desa Bulan)* pertumbuhan ekonomi dan distribusi
2010 (Juta Orang) pendapatan sekaligus. Hal ini sesuai
2011 (%) 167.390 dengan teori Albert O Hirschman
2012 37,17 16,58 183.363 “trickle down effect” (efek ke bawah)
2013 34,96 15,42 200.979 dimana jika ekonomi bertumbuh,
2014 32,53 14,15 212.671 terjadi pemerataan hasil-hasil
2015 31,02 13,33 243.387 pembangunan atau perembesan ke
2016 29,89 12,36 258.912 bawah sehingga hasil pembangunan
2017 (Maret) 28,59 11,66 292.303 bisa dinikmati kelompok miskin
28,55 11,47 311.767 yang pada akhirnya mereka bisa
27,73 10,96 344.706 keluar dari kemiskinan.
28,51 11,13 361.267
27,76 10,70 373.559  
27,77 10,64
Kemiskinan tanggung
*Angka yang dipakai adalah angka rata-rata pedesaan dan jawab siapa?
perkotaan
Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional negara kita secara
gamblang dalam Pasal 34:1-2
menyatakan bahwa “Fakir miskin
dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara dan negara
mengembangkan sistem jaminan

28 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Opini

sosial bagi seluruh rakyat dan atau bahkan banyak yang belum sedang dilakukan yaitu stabilitas
memberdayakan masyarakat yang pernah mendengar. Lembaga ini harga, program subsidi dan dana
lemah dan tidak mampu sesuai dibentuk sebagai wadah koordinasi desa, serta bantuan sosial.
dengan martabat kemanusiaan.” lintas sektor dan lintas pemangku 1. Stabilitas harga. Seperti
kepentingan di tingkat pusat yang yang kita bahas sebelumnya bahwa
Hal ini dapat kita artikan diketuai Wakil Presiden Republik harga komoditi pokok sangat
dalam penanggulangan kemiskinan Indonesia, yang bertujuan untuk berpengaruh terhadap perhitungan
pemerintah sebagai “Project menyelaraskan berbagai kegiatan garis kemiskinan. Jika harga
Leader,” namun tetap diperlukan percepatan penanggulangan kebutuhan pokok naik (inflasi),
peran dari semua pihak yang meliputi kemiskinan. Lembaga ini dibagi angka kemiskinan juga naik karena
pemerintah (pusat dan daerah), dalam tiga kelompok kerja (pokja), biaya hidup akan naik. Sehingga
masyarakat, swasta, akademisi, dan yaitu Pokja Kebijakan Bantuan sangat perlu menjaga stabilitas
sebagainya. Sosial, Pokja Kebijakan Jaminan harga.

Dengan tingginya angka Kesehatan, dan Pokja Kebijakan Program subsidi dan dana desa.
Peningkatan Kapasitas Ekonomi & Pemberian dana desa berdasarkan
Pendapatan. UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP
kemiskinan, apa langkah Pemerintah telah Nomor 14 Tahun 2014 diharapkan

yang telah dilakukan? menetapkan empat strategi dasar dapat meningkatkan pemerataan
Dalam penanggulangan
masalah kemiskinan sebenarnya dalam melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan
penanggulangan kemiskinan, desa melalui pelayanan publik di
telah berbagai upaya dilakukan oleh yaitu menyempurnakan program desa, memajukan perekonomian
pemerintah, seperti mengeluarkan
Perpres RI Nomor 15 Tahun 2010 perlindungan sosial, peningkatan desa, mengatasi kesenjangan
akses masyarakat miskin terhadap pembangunan antardesa serta
(yang kemudian diubah dengan pelayanan dasar, pemberdayaan memperkuat masyarakat desa
Perpres RI Nomor 96 Tahun 2015)
tentang Percepatan Penanggulangan masyarakat, dan pembangunan yang sebagai subjek dari pembangunan.
inklusif. APBN telah mengalokasikan dana
Kemiskinan. Berdasarkan Perpres desa Tahun 2015 sekitar Rp20
ini telah dibentuk Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Baru-baru ini juga dalam triliun, Tahun 2016 sebesar Rp47
pidatonya Presiden Jokowi triliun, dan Tahun 2017 sebesar
Kemiskinan (TNP2K). Mungkin menegaskan tiga program Rp60 triliun.
nama lembaga ini agak jarang pengentasan kemiskinan yang
Bantuan sosial. Program-

29Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Opini

program bantuan sosial seperti beras
sejahtera (Rastra), Kartu Indonesia
Pintar (KIP), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Kartu Indonesia
Sehat (KIS), Program Keluarga
Harapan (PKH), Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM) dan Bantuan Langsung
Tunai (BLT). bisa disalurkan tepat
sasaran dan tepat waktu sehingga
bisa meringankan masyarakat
miskin.
Selain pemerintah, swasta
juga telah mengambil bagian dalam
penanggulangan kemiskinan. Peran
swasta dapat kita lihat melalui
pemberian dana Corporate Social
Responsibility/CSR (berdasarkan
UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas). Dana CSR
digunakan untuk pembangunan
infrastruktur, pemberdayaan
masyarakat, pembangunan sumber keuangan desa terlaksana rakyat secara akuntabel.
secara transparan dan akuntabel Contoh kegiatan assurance
daya manusia (program bantuan mulai dari tahap perencanaan,
beasiswa), dan sebagainya. Jika dan consulting lainnya yaitu
program CSR ini dikelola dengan pelaksanaan, penatausahaan, dalam hal pengawasan berbagai
pelaporan, pertanggungjawaban, program bantuan sosial. BPKP telah
baik, maka dampaknya akan jauh dan pengawasan (sesuai ketentuan melakukan pengawasan program-
lebih efektif dibandingkan program program bantuan sosial seperti Audit
pemberian bantuan yang sifatnya dalam implementasi UU Desa). Dana BOS, Audit PNPM Mandiri
Sehingga tujuan dana desa Pedesaan, Audit Jamkesmas, dan
sesaat seperti Bantuan Langsung untuk meningkatkan pemerataan sebagainya. Kegiatan tersebut
Tunai (BLT). bertujuan untuk mengurangi
pembangunan kesejahteraan desa kebocoran sehingga bantuan sosial
dapat terlaksana sebagaimana bisa tepat sasaran untuk peningkatan
mestinya. kesejahteraan masyarakat.
Lalu peran pengawasan Contoh kegiatan assurance
Akhir kata, kemiskinan
dimana? dan consulting berikutnya yaitu merupakan masalah yang kompleks
dalam hal pengawalan keuangan yang memerlukan penanganan
Dalam pengentasan daerah. BPKP telah berperan dalam secara tepat dan melibatkan semua
kemiskinan, peran APIP secara stakeholder. Penanganan kemiskinan
khusus Badan Pengelola Keuangan peningkatan kompetensi SDM ibarat “strategi pemberian ikan dan
Pemerintah Daerah (Peningkatan kail” tidak berkisar pada individual
dan Pembangunan (BPKP) Kapabilitas APIP dan Maturitas saja dengan hanya memberi ikan
telah tercermin dalam 4 Fokus/ dan kail, namun perlu lebih jauh
Strategi Pengawasan BPKP yakni SPIP), sosialisasi-workshop- lagi yaitu memberi keterampilan
pendampingan-asistensi/bimtek memancing.
Pengawasan Pembangunan Nasional, penerapan Standar Akuntansi Penulis adalah Auditor Pertama pada
Kontribusi untuk Peningkatan Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*
Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Pemerintahan (SAP), pengembangan
dan penyediaan aplikasi pengelolaan
Negara/Daerah dan Mendorong keuangan (SIMDA Keuangan,
Perbaikan Governance System
untuk mewujudkan kesejahteraan SIMDA BMD, dan SIMDA
Pendapatan), dan konsultasi sistem
rakyat secara akuntabel. Dalam dan prosedur basis akrual.
pengawalan pembangunan nasional
BPKP berkoordinasi dan bersinergi Semua kegiatan assurance dan
consulting tersebut bahkan telah
dengan kantor staf presiden, APIP dimasukkan sebagai Program Kerja
K/L/P.
Contoh kegiatan assurance Pengawasan Tahunan (PKPT) BPKP
yang bertujuan untuk mendorong
dan consulting yang telah dilakukan tercapainya pengelolaan keuangan
BPKP yaitu pengawalan dana
desa. BPKP telah melakukan dan pembangunan yang efisien,
efektif, transparan dan akuntabel,
pengembangan dan penyediaan termasuk pencegahan korupsi,
aplikasi (SISKEUDES) , asistensi/
bimtek dan evaluasi pengelolaan dan hasil kegiatan pengawasan
diharapkan memberikan dampak
keuangan desa yang bertujuan untuk pada peningkatan kesejahteraan
memastikan siklus pengelolaan

30 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Pesona Sulbar

PIFAF DAN
GELIAT
EKONOMI

Oleh: Putu Yudi Tenaya*

Berbagai program pemerintah datang. Produk jembatan interaksi kebudayaan.
untuk meningkatkan kinerja Pertumbuhan Mengangkat tema mengenai
kepariwisataan Indonesia Domestik Bruto (PDB) pariwisata “Budaya Lestari, Pariwisata Maju”
sebagai sektor andalan peraih devisa pun sejak tahun 2001 selalu delegasi yang ikut serta dalam PIFAF
negara terus dilakukan. Salah satu menunjukkan angka yang lebih tahun 2017 datang dari berbagai
upaya tersebut diwujudkan oleh tinggi dibandingkan PDB nasional. daerah baik dalam dan luar negeri.
Pemerintah Kabupaten Polewali Walaupun masih menunjukkan Beberapa Negara yang ikut dalam
Mandar melalui penyelenggaraan angka sementara, pada tahun 2009 ajang tersebut antara lain India,
event bertajuk “Polewali Mandar pertumbuhan PDB pariwisata Korea, Malaysia, Slovakia. Masing-
International Folk and Art Festival” mencapai 8,18%, sedangkan PDB masing delegasi menampilkan
(PIFAF). PIFAF tahun 2017 ini nasional hanya 4,37%. Pada tahun parade budaya yang menjadi ciri
berlangsung selama lima hari dari yang sama, devisa dari pariwisata khas daerah atau negaranya.
tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus merupakan kontributor terbesar Tujuan diadakannya PIFAF ini
2017. Kegiatan ini satu rangkaian ketiga devisa negara, setelah minyak antara lain untuk memperkenalkan
dengan Polewali Mandar Expo V dan gas bumi serta minyak kelapa Alam, Budaya dan Manusia
2017 dan Festival Sandeq IV 2017. sawit. Polewali Mandar pada forum
Penyelenggaraan PIFAF ini Internasional; mempromosikan
Pembukaan PIFAF dilakukan adalah kali kedua, setelah pada potensi pariwisata Polewali Mandar
oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali tahun 2016 sukses dilaksanakan pada forum internasional; memberi
Baal Masdar yang ditandai dengan untuk pertama kalinya. Maksud ruang dan pengalaman kepada para
pelepasan balon dan dilanjutkan dilaksanakannya kegiatan ini seniman daerah untuk berekspresi
defile budaya dari masing-masing antara lain mendukung agenda di forum International; memberi
delegasi. Dalam sambutannya Nawa Cita Pemerintahan Jokowi- peluang kepada seniman daerah
Gubernur menyampaikan ucapan JK untuk meningkatkan jumlah Polewali Mandar untuk membangun
selamat datang kepada para delegasi kunjungan wisatawan mancanegara jaringan kerjasama antar bangsa
dan memberikan penghargaan yang sebanyak 20 (dua puluh) juta di (relationship) sesama pelestari seni
tinggi atas keikutsertaan mereka tahun 2019. Meningkatnya jumlah tradisi; menciptakan manfaat ganda
dalam acara PIFAF 2017. wisatawan diharapkan mampu (multiplier effect) atas kehadiran
memberikan kontribusi terhadap peserta dari luar negeri baik selaku
Untuk menjaga kesinambungan laju ekonomi daerah. Ajang gelar peserta PIFAF maupun selaku
atraksi wisata, event ini diharapkan budaya juga mendukung misi dalam wisatawan serta menjadi agen
bisa dilaksanakan setiap tahun yang mewujudkan masyarakat yang promosi pariwisata ketika kembali
dilandasi oleh pemikiran bahwa berkepribadian dalam kebudayaan. kenegaranya masing masing.
Sektor pariwisata merupakan Selain itu PIFAF digadang-gadang Dengan suksesnya
salah satu industri terbesar dan mendukung program Nawa Cita penyelenggaraan PIFAF tahun 2017
tercepat perkembangannya di dunia. dalam hal pengembangan insentif diharapkan pembangunan bidang
Sektor ini memberikan kontribusi khusus untuk memperkenalkan pariwisata di Sulawesi Barat dan
yang besar untuk perkembangan dan mengangkat kebudayaan Kabupaten Polman khususnya
ekonomi, pengurangan kemiskinan, lokal. Dengan meningkaynya dapat memberikan hasil sesuai yang
penyerapan tenaga kerja dan proses pertukaran budaya dapat diharapkan, sehingga kemajuan
berbagai dampak positif lainnya. membangun kemajemukan di bidang pariwisata sekaligus
Oleh karena itu diyakini sebagai kekuatan budaya. Karakter dapat menjaga kelestarian budaya
kepariwisataan Indonesia merupakan budaya yang mampu menyatukan
penggerak perekonomian nasional diharapkan mendukung program tradisional.
yang potensial untuk memacu misi perdamaian dunia melalui Penulis adalah Auditor Madya pada
pertumbuhan perekonomian yang Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*
lebih tinggi di masa yang akan

31Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Pesona Sulbar

Defile peserta dari Slovakia Pertunjukan tari dari Rajasthan, India

Tarian mandar yang dibawakan oleh peserta asing Pertunjukan kebudayaan Korea

Kegiatan penghijauan dan pelepasan tukik untuk kelestarian ekosistem

Malam pertunjukan budaya

32 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Pesona Sulbar

Negeri Seribu Pelangi

Mungkin karena masih Oleh: Ahmad Saifullah K* wikipedia dijelaskan, “Pelangi atau
cukup sepi untuk ukuran bianglala adalah gejala optik dan
ibukota provinsi, banyak sore, mereka juga sudah makan meteorologi berupa cahaya beraneka
yang belum benar-benar menyadari sore, pun semuanya sudah wangi. warna saling sejajar yang tampak
bahwa Mamuju adalah kota yang Saya membawa istri dan anak-anak di langit atau medium lainnya. Di
cukup indah. Karena merupakan dengan motor matic kecil kami. langit, pelangi tampak sebagai busur
provinsi pemekaran yang baru Selepas keluar komplek, kami justru cahaya dengan ujungnya mengarah
terbentuk tahun 2004, provinsi terkejut. Ternyata di beberapa ratus pada horizon pada suatu saat hujan
Sulawesi Barat, di mana Mamuju meter jalan di depan kami turun ringan. Pelangi juga dapat dilihat
menjadi ibukota provinsinya, rintik hujan. Cuaca yang sedikit di sekitar air terjun yang deras.
dapat dimaklumi daerah ini aneh, karena ketika menoleh ke Warna pelangi terbentuk dari cahaya
baru mulai berkembang, belum belakang, matahari masih bersinar matahari yang bersifat polikromatik
seramai kota-kota besar lainnya. cerah, tetapi jalan di depan kami (terdiri dari banyak warna). Warna
Pada awalnya, saya pun demikian, sudah turun hujan. Kami agak putih cahaya matahari sebenarnya
memandang Mamuju jauh dari sedikit menggerutu sebelum kami adalah gabungan dari berbagai
hal-hal yang mengagumkan. Tak menyadari, di balik keanehan cuaca cahaya dengan panjang gelombang
ada gerai fastfood, mall, bioskop tersebut, pertanda keajaiban lain yang berbeda-beda. Mata manusia
atau tempat-tempat hiburan datang. Ya, ketika cahaya matahari sanggup mencerap paling tidak
modern lain, hingga pariwisata berpendar pada titik-titik hujan, tujuh warna yang dikandung cahaya
pun pengelolaannya masih maka bisa dipastikan, saat itulah matahari, yang akan terlihat pada
ketinggalan. Kesan seperti itu keindahan alam terjadi: pelangi. pelangi: merah, jingga, kuning,
masih terus terasa, hingga satu hijau, biru, nila, dan violet. Cahaya
sore, saya menyaksikan keindahan Satu hal yang membuat kami inilah yang terurai akibat proses
pelangi. lebih takjub atas pelangi sore pembiasan cahaya dari butir-butir air
itu, karena itu bukanlah pelangi hujan.
Sore yang cukup cerah, biasa. Deretan warna-warna yang
ketika matahari masih bersinar menyusunnya ternyata dua lapis. Pelangi merupakan fenomena
hangat dari ujung barat, Sabtu Kami melihat sepasang pelangi yang menarik dari alam. Tetapi di
itu. Karena cuaca yang cukup ganda. Salah satu fenomena alam Mamuju, hal tersebut seolah menjadi
bersahabat, seperti agenda yang baru kami jumpai di sini. Istri sesuatu yang biasa. Maka tak salah
rutin mingguan kami, weekend saya pun takjub, maka sebelum balik kiranya jika orang-orang mulai
merupakan waktunya jeje-es kanan untuk kembali pulang karena menyadari bahwa sesungguhnya
(jalan-jalan sore). Kami sudah jalan di depan kami mulai diguyur Mamuju adalah negeri seribu
bersiap untuk keluar rumah, hujan, kami menyempatkan untuk pelangi.
berbelanja kebutuhan rutin atau mendokumentasikannya dalam Penulis adalah Auditor Pertama pada
pun bermain dengan keluarga. bingkai foto digital. Gambar foto Perwakilan BPKP Prov. Sulbar*
Anak-anak kami sudah mandi pelangi yang Anda saksikan inilah
yang kami capture ¬sore itu.

Pelangi, yang menurut

33Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Pesona Sulbar

Outbound, Berbaur Tanpa Sekat

Sudah berapa lama kita Sulbar dan sebagai media untuk Malam hari kegiatan outbond
menjalani rutinitas bekerja? merefresh kita semua setelah selama diisi dengan acara kebersamaan,
Bangun pagi, bersiap, setahun disibukan dengan rutinitas dalam acara kebersamaan setiap
berangkat ke kantor, dan pulang pekerjaan. Arif menambahkan bidang tampil dengan keseruannya.
lagi saat petang menjelang. bahwa game-game dalam outbond Bidang Investigasi dan P3A
Adakah kita merasa bosan? ini dirancang untuk dilakukan menampilkan lagu ciptaannya,
Sudah sewajarnya memang kita secara tim dengan tujuan untuk Bidang AN menyanyikan lagu Mars
mengambil jeda pada rutinitas meningkatkan teamwork dan AN dengan diiringi gitar, Bidang
yang ada. Membuat sedikit inovasi sekaligus mempererat rasa IPP dan TU menyanyi lagu dangdut
jarak pada kepadatan pekerjaan. kekeluargaan diantara kita semua, diikuti oleh seluruh PFA berjoget
Sedikit waktu untuk melakukan dalam acara outbond ini tidak ada ria, dan Bidang APD menampilkan
hal diluar rutinitas diyakini kaper tidak ada korwas, tidak ada parodi kegiatan kantor. Setelah
dapat menyegarkan pikiran kita. dalnis, tidak ada pejabat struktural semua bidang tampil acara
Dengan pikiran yang lebih segar kita semua disini semuanya sama kebersamaan diisi dengan got talent
akan dapat meningkatkan kinerja. peserta outbond hanya panitia yaitu penampilan peserta outbond
Mamuju (16/12), Perwakilan yg berkuasa disini ujarnya. Arif yang mempunyai bakat terpendam.
BPKP provinsi Sulawesi Barat berharap para peserta outbond dapat Acara kebersamaan ditutup dengan
menyelenggarakan outbond mengikuti dan menikmati kegiatan api unggun dan bakar jagung.
dengan tema “Less Ego We Can outbond ini.
Go” di pantai Tapandulu Sumare Hari kedua outbond diawali
Mamuju. Kegiatan outbond ini Event organizer dalam dengan senam bersama yang diikuti
merupakan rangkaian kegiatan kegiatan outbond ini berasal dari seluruh peserta outbond, dilanjutkan
dari rapat kerja BPKP Sulbar internal BPKP Sulbar yaitu anak- dengan lima game, peserta outbound
tahun 2017. Kegiatan outbond anak muda creative BPKP Sulbar dibagi kedalam lima tim secara
diselenggarakan pada tanggal 12 yang digawangi Dolly Saputra dan acak, setiap tim harus membuat yel-
sampai dengan 13 Desember 2017 Ahmad Saiful Kamaludin. yel. Pada saat membuat yel-yel para
yang diikuti oleh seluruh insan peserta outbond saling berdiskusi
BPKP Sulbar. Kegiatan outbond dimulai dan bercanda satu sama lain tidak ada
Kepala Perwakilan BPKP pada Pukul 14.00 WITA dimana batasan atasan bahawan sehingga
Provinsi Sulawesi Barat Arif seluruh peserta outbond berangkat terlihat cair. Setelah menunjukan yel-
Ardiyanto membuka secara menuju pantai Tapandulu secara yel tim masing-masing dilanjutkan
langsung kegiatan outbond, bersama-sama menggunakan tiga dengan game, lima game yang buat
dalam pembukaannya Arif bus, perjalanan menuju lokasi oleh tim creative diantaranya adalah
menyampaikan bahwa kegiatan ditempuh sekitar 40 menit. Setelah menyusun menara, menangkap
outbond ini adalah salah satu ishoma peserta outbond berkumpul bola dengan ember, tebak gambar,
bentuk budaya kerja di BPKP di pinggir pantai untuk mengikuti memindahkan bola dengan tali rapia,
game ringan sambil menunggu dan spiderweb. Seluruh tim harus
sunset. mengikuti semua game, pada saat
game berlangsung terjadi keseruan,
keakraban, dan kegokilan dari para
peserta outbond yang membuat para
peserta outbond melupakan sejenak
beban hidup.

Penutupan outbound ditutup
dengan kesan dan pesan dari peserta,
peserta merasa terkesan dengan
game-game yang telah dilakukan
dan mengharapkan diadakan
kembali pada tahun depan. Kepala
Perwakilan dalam menutup acara
outbond menyampaikan bahwa
Insya Allah outbound dilaksanakan
kembali pada tahun depan, Kaper
berharap setelah kegiatan outbond
ini kita semua siap menghadapi
tantangan 2018 dengan bekal
teamwork dan inovasi yang telah
dilakukan selama game outbond.

34 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Resensi Buku

Konsep balanced scorecard dalam konsep balanced scorecard kinerja yang komprehensif, ada
mungkin tidak asing dapat diartikan sebagai bentuk empat perspektif pengukuran dengan
bagi kita sebagai seorang keseimbangan dalam pengukuran menggunakan konsep balanced
auditor internal yang salah satu indikator aspek keuangan dan non scorecard yaitu aspek keuangan,
tugas pokok dan fungsinya adalah keuangan serta seimbang pada pelanggan, proses internal, dan
memberikan consulting bagi mitra pengukuran indikator dampak pembelajaran dan pertumbuhan.
kerja. Konsep balanced scorecard dan indikator pendorong atau Dengan adanya indikator utama
biasa kita gunakan dalam kegiatan yang lebih mudah dikenal dengan tersebut maka proses yang akan
consulting penyusunan Corporate keseimbangan antara aspek proses dilakukan dalam penerapan strategi
Plan, Rencana Strategis (Renstra), dan hasil. organisasi bisa terukur tingkat
Rencana Strategi Bisnis (RSB), pencapaian dan keberhasilan
bahkan dalam penyusunan Rencana Keseimbangan yang diterapkan kinerjanya.
Perencanaan Jangka Menengah dalam strategi organisasi memiliki
Daerah (RPJMD) sehingga teori peranan yang sangat penting Dalam konsep balanced
balanced scorecard sangat penting karena dengan keseimbangan scorecard juga terdapat istilah
untuk kita dalami. akan menghasilkan integrasi antar peta strategi yang merupakan
strategi yang ada pada organisasi. sebuah diagram yang menunjukan
Awal munculnya konsep Ketika konsep balanced scorecard visi, misi, dan strategi organisasi
balanced scorecard bermula diterapkan maka strategi yang yang diimplementasikan dalam
ketika dua tokoh yaitu Robert sebelumnya terpisah dan berjalan aktivitas sehari-hari pada setiap unit
S. Kaplan dan David S. Norton sendiri-sendiri bisa saling berkaitan bisnis dengan menggunakan KPI.
menulis artikel di Harvard Business dan berhubungan sehingga akan Ketika strategi organisasi mampu
Review dengan judul The Balanced lebih mudah untuk mewujudkan diterjemahkan dengan baik, bisa
Scorecard – Measurement That sebuah harmonisasi kerja antar unik terintegrasi antara satu dengan unit
Drive Performance yang selanjutnya kerja dalam organisasi. lainnya, memiliki indikator kinerja
kedua tokoh tersebut menulis buku utama yang jelas, terukur, dan
tentang teori ini dengan judul The Ada elemen dan komponen definitif, serta telah dikomunikasikan
Balanced Scorecard – Translating penting dalam konsep balanced dengan baik kepada seluruh insan
Strategy Into Action. scorecard untuk diaplikasikan organisasi akan menjadi lebih mudah
dalam manajemen kinerja sebuah untuk melakukan pengendalian
Konsep dan dasar pemikiran organisasi yaitu adanya indikator terhadap pelaksanaan dari strategi
tentang balanced scorecard yang kinerja utama (key performance tersebut.
dijelaskan Kaplan dan Norton indicator). Indikator kinerja utama
sebenarnya merupakan sesuatu ini hendaklah bersifat rasional dan Buku The Balanced Scorecard
yang terbilang sederhana yang mana kuantitatif untuk bisa dicapai karena – Translating Strategy Into Action
dalam upaya pengelolaan kinerja akan menjadi suatu alat ukur yang yang ditulis oleh Kaplan dan Norton
akan diperlukan suatu indikator dimanfaatkan dalam penentuan ini terdiri dari 327 halaman dan 15
pengukuran yang seimbang keberhasilan suatu strategi ataupun Bab yang sangat menarik untuk
sehingga organisasi ataupun instansi program kerja yang disusun oleh dibaca.
bisa berjalan dengan lebih optimal. organisasi.
Istilah balanced atau seimbang
Sebagai sistem penilaian

35Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017

Tips

36 Sandeq | Edisi 2 | Tahun 2017