pedoman Akademik

Kata Pengantar

Seiring dengan dilakukannya perubahan kurikulum Program
Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945
(UNTAG) Semarang, maka dilakukan penyempurnaan Pedoman
Akademik Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Semarang,

Pedoman Akademik ini merupakan norma dan nilai dasar Program
Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Semarang, dalam mengemban tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan
Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pendidikan dan
pengajaran.

Dengan diterbitkannya pedoman ini, diharapkan kegiatan akademik
di lingkungan Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Semarang dapat terselenggara dengan lancar, tertib dan
benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.

Semarang, November 2017
Ketua Program

Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM
NIDN. 0617025202

PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

BAB I

PENGERTIAN DASAR

Pasal 1
Pengertian Dasar

1) Program Pendidikan Pascasarjana Program Magister Program Studi
Ilmu Hukum adalah jenjang pendidikan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dengan Program magister
yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat
sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu
Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian
ilmiah.

2) Program kajian adalah kesatuan rencana belajar yang ditujukan
kepada mahasiswa agar dapat menguasai pengetahuan, keterampilan
dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

3) Kurikulum Pendidkan Tinggi adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta
cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di Perguruan tinggi.

4) Kurikulum Inti adalah merupakan kurikulum wajib Nasional yang
telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

5) Kurikulum Wajib Konsentrasi Nasional Bidang Kajian adalah
Kurikulum Wajib Nasional yang ditetapkan oleh Institusi
penyelenggara dan wajib diikuti oleh peserta (mahasiswa) Program
Magister Program Studi Ilmu Hukum.

6) Kurikulum Institusional adalah Kurikulum wajib lokal yang dipilih
dan ditetapkan oleh Institusi penyelenggara dan wajib diikuti oleh
peserta program (Mahasiswa) sesuai bidang kajian yang dipilih.

7) Mata Kuliah adalah bahan pelajaran yang diberikan dalam rangka
pendidikan mahasiswa yang berupa kuliah, seminar, lokakarya,
penelitian individual atau tugas-tugas akademik lain.

8) Mata kuliah Wajib adalah mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa
dalam Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Semarang.

9) Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih sesuai
dengan minat, kemampuan dari Program kajian yang dipilih.

10) Sistem Kredit adalah Sistem penyelenggaraan pendidikan yang
menjadi beban mahasiswa, beban kerja dosen dan beban
penyelenggaraan program lembaga pendidikan yang dalam hal ini
adalah Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Semarang.

11) Semester adalah satuan waktu untuk menyatakan lamanya suatu
program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, satu semester
setara dengan 16 sampai dengan 18 minggu kerja.

12) Indeks Prestasi disingkat IP adalah ukuran kemampuan mahasiswa
yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil
dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah yang
diambil.
Dalam rumus dinyatakan :

a. ∑ (K N)
IP = ________

i. N

K : Jumlah SKS mata kuliah yang diambil
N : Nilai masing-masing mata kuliah

13) Indeks Prestasi Kumulatif disingkat IPK adalah ukuran kemampuan
mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung
berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan
nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS
mata kuliah yang diambil tanpa memperhitungkan nilai E.

14) Matrikulasi adalah kegiatan perkuliahan awal untuk menyamakan
visi, wawasan kepaskasarjaan dan orientasi studi yang diperuntukkan
bagi mahasiswa baru;

15) Tesis adalah hasil kegiatan dalam bentuk karya tulis sebagai tugas
akhir yang wajib dilakukan mahasiswa Program Magister Program
Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

16) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai
tenaga tetap pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

17) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diperbantukan dan
ditempatkan sebagai tenaga tidak tetap pada Program Magister
Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

18) Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk
memberikan pertimbangan-pertimbangan, petunjuk-petunjuk,
nasehat-nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya
selama proses studi berlangsung.

19) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program
Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Semarang.

BAB II
JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 2

1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana

dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan

pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2) Program magister merupakan pendidikan akademik yang

diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga

mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan

dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

3) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang

berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja

serta mengembangkan diri menjadi profesional.

4) Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi
akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

5) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

PROGRAM STUDI
Pasal 3

1) Visi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Semarang adalah “ Terwujudnya program
magister ilmu hukum yang maju, bermartabat, berdaya saing
berlandaskan nasionaluisme tahun 2020 “

2) Misi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Semarang adalah :
a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi Program
Magister Ilmu Hukum dalam bentuk kegiatan ilmiah,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berbasis
kepada nilai-nilai pada nasionalisme;
b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan yang
profesional, tangguh, berjiwa nasional serta beraklak mulia;
c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan skala nasional dan
internasional yang berkelanjutan;
d. Meningkatkan bangunan jaringan alumni yang mendukung
pengembangan program pelaksanaan Tri Darma Perguruan
Tinggi

3) Tujuan Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah :
a. Menghasilkan lulusan yang profesional, tangguh, berjiwa
nasional serta beraklak mulia;
b. Menghasilkan produk penyelenggaraan pendidikan tinggi
Program Magister Ilmu Hukum dalam bentuk kegiatan

ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang
berbasis kepada nilai-nilai pada nasionalisme;
c. Menghasilkan kerjasama dan kemitraan skala nasional dan
internasional yang berkelanjutan;
d. Menghasilkan bangunan jaringan alumni yang mendukung
pengembangan program pelaksanaan Tri Darma Perguruan
Tinggi ;
4) Sasaran Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah :

a. Magister hukum profesional, tangguh, berjiwa nasional
serta beraklak mulia;

b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang yang
berbasis kepada nilai-nilai pada nasionalisme

c. kerjasama dan kemitraan skala nasional dan internasional
yang berkelanjutan

d. jaringan alumni yang mendukung pengembangan
program pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi

BAB IV
TUJUAN SISTEM KREDIT

Pasal 4
Tujuan Sistem Kredit

1) Tujuan Umum penerapan Sistem Kredit adalah untuk dapat memenuhi
tuntutan perkembangan dalam pembangunan, karena di dalamnya
dimungkinkan penyajian program pendidikan (kurikulum) yang
bervariasi lebih luas. Serta kepada peserta program (Mahasiswa)
diberikan kebebasan untuk memilih program (mata kuliah) menuju
suatu jenjang profesi tertentu yang sesuai dengan minat, bakat dan
kemampuannya.

2) Tujuan Umum penerapan Paket Kredit adalah untuk memudahkan bagi
peserta program (Mahasiswa) menentukan pilihan pengambilan
program pendidikan (kurikulum) sesuai dengan yang ditawarkan oleh

institusi yang telah disesuaikan dengan pilihan bidang kajian sesuai
minat, bakat dan kemampuannya.

BAB V
PROGRAM KAJIAN DAN LAMA STUDI

Pasal 5
Program Kajian

Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17
Agustus 1945 Semarang terdiri dari 4 (empat) program kajian, yaitu :

1. Program Kajian Hukum Perdata dan Bisnis;
2. Program Kajian Hukum Pidana;
3. Program Kajian Hukum, Politik dan Pemerintahan; dan
4. Program Kajian Hukum Kesehatan

Pasal 6
Lama Studi

1) Lama studi mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat ditempuh dalam waktu 4
(empat) semester, yang dapat diperpanjang maksimal 2 x dari studi
normal (4 semester).

2) Perpanjangan masa studi dapat dilaksanakan dengan persetujuan
tertulis dari Ketua program.

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 7
Komponen Kurikulum

1) Kurikulum Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Semarang terdiri dari Kurikulum Inti dan Kurikulum
Institusional.

2) Kurikulum Inti Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berkisar antara 80 % dengan
beban 35 SKS, berlaku sebagai mata kuliah wajib bagi setiap
mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Semarang.

3) Kurikulum Institusional Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang merupakan materi kurikulum
yang sesuai dengan pilihan kajian/konsentrasi pada Program Magister
Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Pasal 8
Struktur Kurikulum

1) Bobot kurikulum Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sebanyak 39 sks yang terdiri
dari :
a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum Inti 35 sks
b. Mata kuliah Wajib Konsentrasi Bidang Kajian sesuai dengan
Program Kajian :

Hukum Perdata Bisnis 4 sks
Hukum Pidana 4 sks
Hukum, Politik dan Pemerintahan 4 sks
Hukum Kesehatan 4 sks

2) Susunan Kurikulum beserta bobot SKS-nya masing-masing ditetapkan
dalam lampiran keputusan ini.

BAB VII

Pasal 9
Silabus dan Bahan Pustaka

1) Silabus dan Bahan Pustaka matakuliah Inti disusun mengacu pada
Silabus dan Bahan Pustaka yang ditetapkan asosiasi program studi.

2) Silabus dan Bahan Pustaka Kurikulum Institusional disusun
berdasarkan kesepakatan bersama para pengajar matakuliah sejenis;

BAB VIII

SISTIM ADMINISTRASI AKADEMIK

DAN PENAWARAN MATA KULIAH

Pasal 10
Sistim Administrasi Akademik

Sistim administrasi akademik menggunakan kredit (paket) semester yang
dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap;

Pasal 11
Penawaran Mata Kuliah

1) Setiap semester program studi menawarkan/menentukan mata kuliah
yang dapat diprogram oleh peserta program (Mahasiswa) dalam KRS
dengan distribusi serta alur mata kuliah yang ditetapkan.

2) Sebelum melakukan wajin daftar mata kuliah ( WDMK) mahasiswa
terlebih dahulu melakukan wajib daftar ulang (WDU) untuk dapat
dinyatakan sebagai mahasiswa aktif.

3) Pada setiap wajib daftar mata kuliah (WDMK) setiap mahasiswa wajib
mengambil Kartu Rencana Studi (KRS), dan mengisi KRS tersebut
sesuai dengan mata kuliah yang diprogram.

4) Mahasiswa yang lalai dan tidak mengisi atau menyerahkan KRS tidak
diperbolehkan mengikuti kuliah dan ujian pada semester yang sedang
berjalan.

Pasal 12
Metode Pengajaran

Metode pengajaran pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dilakukan melalui 5 (lima) macam
metode, yaitu :
a. Kuliah dilakukan oleh para dosen;
b. Diskusi, studi kasus, dan studi banding;
c. Tanya jawab dan debat ilmiah dengan para dosen tamu yang diundang

oleh Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Semarang yang terdiri dari : para pakar, birokrat, praktisi
dan tokoh masyarakat;
d. Pelaksanaan Seminar baik yang dilakukan oleh Program maupun oleh
para mahasiswa;
e. Penulisan paper dengan topik yang berhubungan dengan bidang kajian
masing-masing.

Pasal 13
Matrikulasi

1) Selain mengambil dan mengikuti mata kuliah yang diwajibkan, para
mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti matrikulasi.

2) Matrikulasi dilaksanakan pada awal perkuliahan .

BAB IX

NILAI KREDIT, JUMLAH DAN PENENTUAN BEBAN STUDI

Pasal 14
Nilai Kredit
1) Nilai Kredit ini terkait dengan kegiatan akademik per minggu, yaitu
untuk mahasiswa, dan dosen.
2) Jumlah dan penentuan beban studi terkait dengan penetapan awal
beban studi yang diperbolehkan, dan kelanjutan beban studi semester
yang akan diambil (kalau sistim kredit murni jumlah SKS yang
diprogram harus disesuaikan IP yang diperoleh).
3) Terkait juga diperbolehkannya Mahasiswa memprogram Tesis.

Pasal 15
Pembatalan dan Penggantian Program Kajian dan Mata Kuliah

1) Pembatalan Program kajian tidak dapat dilakukan setelah perkuliahan
berlangsung.

2) Demikian juga mahasiswa tidak dapat membatalkan mata kuliah yang
telah diambil.

BAB X

PERKULIAHAN, KEHADIRAN DAN

PENGUNDURAN DIRI SEMENTARA

Pasal 16
Perkuliahan

1) Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan sistem semester
2) Setiap tahun ajaran di bagi dalam dua semester yang dilaksanakan

sesuai dengan kalender akademik Program Magister Program Studi
Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3) Pada setiap awal semester mahasiswa diwajibkan melakukan daftar
ulang dengan cara membayar seluruh kewajiban keuangan pada
semester itu;
4) Pada setiap awal semester mahasiswa diwajibkan mengisi KRS dan
mendaftarkannya sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan.

Pasal 17
Kehadiran

1) Mengingat padatnya perkuliahan, maka mahasiswa dituntut untuk
berpartisipasi di dalam kelas, sebagai salah satu komponen yang di
evaluasi. Presensi kehadiran minimal 75 % dari jumlah tatap muka
setiap mata kuliah.

2) Bagi mahasiswa yang presensi kehadirannya kurang dari 75 %, dapat
mengikuti ujian.

3) Bagi mahasiswa yang kehadirannya masuk sebagaimana tersebut
dalam ayat (2), maka atas kebijaksanaan dosen yang bersangkutan
dengan mengganti kehadiran dengan tugas-tugas.

Pasal 18
Pengunduran Diri Sementara (Cuti Studi)

1) Mahasiswa dalam keadaan tertentu diberikan hak mengajukan
pengunduran diri sementara (cuti studi) sebagai mahasiswa Program
Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Semarang dengan jumlah waktu komulatif sebanyak-banyaknya 4
(empat) semester dan hanya dibenarkan mendapatkan ijin 2 (dua) kali
selama masa studinya;

2) Permohonan pengunduran diri diajukan secara tertulis dengan
mencantumkan alasannya kepada Rektor dan diketahui oleh Ketua
Program Studi, disertai lampiran foto copy BPP terakhir dan surat
keterangan lain yang relevan;

3) Masa pengunduran diri sementara (cuti studi) dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini tidak diperhitungkan dengan lama studi komulatif;

4) Setiap mahasiswa yang berstatus cuti studi, tetap diwajibkan untuk
melaksanakan registrasi administratif.

5) Besarnya Biaya penyelenggaraan Pendidikan (BPP) selama cuti studi
sebesar 50 % dari BPP reguler.

6) Mahasiswa yang telah mengundurkan diri sementara (cuti studi)
apabila berkehendak aktif kembali harus mengajukan permohonan
kepada Rektor dengan tembusan Ketua Program Studi, selambat-
lambatnya pada tanggal terakhir WDMK sesuai dengan kalender
akademik Program Magister Program Studi Ilmu Hukum, dengan
melampirkan syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 19
Dispensasi Biaya Kuliah

1. Mahasiswa dalam keadaan tertentu dapat mengajukan dispensasi
penundaan waktu pembayaran biaya kuliah. Tenggang waktu lamanya

dispensasi penundaan waktu pembayaran diserahkan sepenuhnya pada
kebijaksanaan Ketua Program Magister Program Studi Ilmu Hukum.

2. Mahasiswa dalam keadaan tertentu, dapat mengajukan dispensasi
keringanan biaya kuliah. Besarnya keringanan biaya kuliah diserahkan
sepenuhnya pada kebijaksanaan Ketua Program Magister Program
Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

BAB XI

SISTIM UJIAN DAN PENILAIAN

Pasal 20
Macam dan Bentuk Ujian

1) Untuk mengetahui keberhasilan studi Mahasiswa diadakan beberapa
macam ujian, yaitu : ujian dalam bentuk tugas terstruktur, ujian tengah
semester, dan ujian tesis, yang dapat dilaksanakan secara tertulis
ataupun lisan, atau dengan cara lain yang memadai sesuai ketentuan
yang berlaku. Untuk pengaturan dan pelaksanaannya diserahkan
sepenuhnya kepada Dosen yang bersangkutan.

2) Persyaratan mahasiswa untuk menyelesaikan ujian tesis sebagai tugas
akhir studi dilakukan melalui ujian komprehensip / pendadaran.
Sedangkan mengenai susunan tim penguji ditentukan oleh Ketua
Program Studi.

3) Untuk pelaksanaan ujian-ujian harus dipenuhi tata tertib dan
persyaratan ujian yang ditentukan dalam panduan akademik ini.

Pasal 21
Persyaratan Ujian

1) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian apabila telah mengikuti
secara teratur sekurang-kurangnya 75 % dari semua kegiatan
akademik.

2) Mahasiswa yang karena sakit atau karena alasan tertentu sehingga tidak
dapat mengikuti ujian pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,

dapat mengikuti ujian susulan mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Ketua Program Studi.
3) Permohonan tersebut dalam ayat (2) dapat diajukan selambat-
lambatnya 14 hari setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang
bersangkutan. Selanjutnya Ketua Program Studi menerbitkan surat
kepada Dosen penguji untuk melaksanakan ujian.

Pasal 22
Tata Tertib

Tentang ketentuan ujian dan tata tertib ujian diatur pada lampiran panduan
akademik ini.

Pasal 23
Nilai Ujian

Nilai hasil ujian dinyatakan dalam bentuk huruf, yaitu dengan
penghitungan sebagai berikut :

Nilai Mutlak Nilai Tengahan
A=4 AB = 3,5
B=3 BC = 2,5
C=2 CD = 1,5
D=1
E=0

Keterangan :
1) Tidak ada penilaian tengah tambah atau tengah kurang (+-) seperti AB,

BC+ dan seterusnya.
2) Nilai dinyatakan lulus adalah minimal C
3) Nilai hasil ujian diatas diumumkan secara terbuka oleh Program

Magister Ilmu Hukum

Pasal 24
Perbaikan Nilai Ujian

1) Ujian perbaikan / mengulang mata kuliah hanya dapat diselenggarakan
pada masa ujian semester atau di luar itu dengan alasan mahasiswa
yang bersangkutan telah selesai menyusun tesis sedang IPK kurang
dari 3 (tiga).

2) Mahasiswa yang berhak menempuh ujian perbaikan/mengulang mata
kuliah harus mendaftarkan di Sekretariat untuk pengecekan hasil ujian
untuk mata kuliah yang hendak diperbaiki atau mempersiapkan segala
sesuatu yang berkaitan dengan ujian perbaikan.

3) Nilai maksimal mata kuliah yang dapat diperbaiki adalah BC kecuali
IPK kurang dari 3 (tiga) dan ada persetujuan dari dosen yang
bersangkutan.

4) Mahasiswa yang menempuh perbaikan / mengulang mata kuliah wajib
mengikuti perkuliahan seperti biasa;

5) Bentuk ujian perbaikan/mengulang mata kuliah diserahkan kepada
dosen yang bersangkutan.

6) Mahasiswa diberi kesempatan maksimal 3 (tiga) kali untuk
memperbaiki nilai hasil yang sudah berjalan;

7) Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari perbandingan antara
hasil ujian perbaikan dengan nilai hasil ujian sebelumnya;

8) Nilai hasil ujian perbaikan diumumkan secara terbuka oleh Program
Magister Ilmu Hukum.

BAB XII

PENYUSUNAN TESIS, UJIAN TESIS DAN PENILAIAN TESIS

Pasal 25

Penyusunan, Ujian dan Penilaian tesis diatur tersendiri dalam Pedoman
Penyusunan Tesis.

BAB XIII

PROSEDUR DAN PREDIKAT KELULUSAN PENDIDIKAN

Pasal 26
Prosedur Kelulusan

1. Keberhasilan akhir studi pendidikan Program Magister Ilmu Hukum
adalah dengan telah menempuhnya seluruh mata kuliah yang telah
ditetapkan dan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif Minimum;

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum yang dimaksud pada ayat
(1) di atas adalah 2,75;

3. Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu jumlah perkalian
nilai mutu yang diperoleh untuk setiap mata kuliah yang diambil nilai
ujian tesis dikalikan dengan beban Satuan Kredit Semester dari
masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS seluruh
kegiatan akademik yang telah diikuti.

Rumus : Jumlah nilai mutu x SKS
IPK = Jumlah SKS

Pasal 27
Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan studi mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu
Hukum adalah :

Indeks Prestasi Predikat
2,75 – 3,40 Memuaskan
3,41 – 3,74 Sangat Memuaskan
3,75 – 4,00 Dengan Pujian

Predikat kelulusan Dengan Pujian disamping ditentukan dengan Indeks
Prestasi, juga harus memperhatikan batas maksimum masa studi mahasiswa
yang diukur dari minimum masa studi mahasiswa yaitu 1,5 tahun.

Pasal 28
Gelar Akademik

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya berhak menggunakan gelar
Magister Hukum (M.H), suatu gelar jenjang S2 dan dapat melanjutkan ke
Program S3.

BAB XIV

KETENTUAN WISUDA

Pasal 29

1) Upacara penglepasan lulusan Program Magister Program Studi Ilmu
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang diselenggarakan oleh
Program Studi Magister. Sebelum wisuda Universitas mahasiswa yang
akan diwisuda harus sudah memenuhi semua persyaratan baik
akademik administratif, maupun keuangan.

2) Pelaksanaan wisuda Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang akan dilakukan bersamaan
dengan wisuda Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

3) Ijasah dan transkrip akademik akan diserahkan pada saat wisuda.

BAB XV

PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 30

1. Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Semarang dimungkinkan pindah ke Program
Magister pada Perguruan Tinggi lain, dengan syarat setelah mengikuti
perkuliahan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;

2. Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Semarang dimungkinkan menerima Mahasiswa Program
Magister Ilmu Hukum pindahan dari Perguruan Tinggi lain, setelah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi
penerima;

3. Persyaratan, prosedur dan ketentuan lain perpindahan Mahasiswa
ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI

SANKSI AKADEMIK

Pasal 31

Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Semarang yang melakukan pelanggaran dan atau kecurangan
dalam kegiatan akademik atau berperilaku yang tidak terpuji serta
merugikan nama baik Almamater, dikenakan sanksi akademik dan atau
sanksi lain yang berlaku di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, antara
lain :
1) Melakukan penyontekan atau tanpa ijin dari dosen, menggunakan

bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya dalam ujian, dapat
dikenakan peringatan keras atau pengurangan nilai untuk mata kuliah
yang besangkutan, atau dinyatakan tidak lulus.
2) Melakukan pemalsuan, atau tanpa ijin mengganti atau mengubah atau
memalsukan nilai, transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa,
tugas-tugas praktikum, surat keterangan, laporan, tanda tangan dalam
lingkup kegiatan akademik, dapat dicabut hak atau ijin mengikuti
kegiatan akademik, oleh Rektor setelah mendapat teguran secara
bertahap dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3) Melakukan plagiat dengan menggunakan seluruh atau sebagian karya
orang lain yang diakui sebagai karya sendiri dalam suatu kegiatan
akademik, dapat dikeluarkan atau sekurang-kurangnya dicabut hak dan
ijin mengikuti kegiatan akademik sementara oleh Rektor setelah
mendapat teguran secara bertahap dari Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum.
4) Melakukan penyuapan dengan mempengaruhi staf akademik dan atau
staf administratip dengan cara memberikan hadiah yang dijanjikan,
maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian
terhadap prestasi akademik dapat dicabut hak atau ijin mengikuti
kegiatan akademik sementara oleh Rektor setelah mendapat teguran
dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan Peralihan

1. Keputusan tentang Pedoman Akademik ini berlaku bagi seluruh
Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Semarang;

2. Keputusan ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan perkembangan.

Pasal 33
Ketentuan Penutup

1) Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak mendapat pengesahan
Dekan.

2) Dengan berlakunya keputusan ini, semua peraturan yang bertentangan
dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 26 November 2017
Ketua Program ,

Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM
NIDN. 0617025202

Lampiran 01
Kurikulum

Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

KODE MATA KULIAH SKS
MATA KULIAH INTI
Teori Hukum 2
Filsafat Ilmu 2
Sosiologi Hukum 2
Politik Hukum 2
Filsafat Pancasila 2
Hukum Lingkungan & Pembangunan 2
Berkelanjutan
Metode Penelitian Hukum & Penulisan Tesis 2
Hukum Kepailitan & Penyelesaian Sengketa 2
Bisnis
Transaksi Bisnis & Properti 2
Tindak Pidana Internasional 2
Kejahatan Profesi 2
Hukum Administrasi Negara & Pelayanan Publik 2
Hukum Perpajakan 2
Hk.Pelayanan Kesehatan & Perumahsakitan 2
Hukum Kesehatan Masyarakat 2
Studi Banding 1
Tesis 4
35

MATA KULIAH PILIHAN 4
Mahasiswa memilih 4 SKS sesuai dengan 39
Konsentrasi & Tesis

Jumlah Keseluruhan

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI

KEILMUAN HUKUM PERDATA DAN 2
BISNIS 2
2
Hukum Investasi 2
Hukum Jaminan & Perjanjian Kredit 2
Hk Perusahaan & Perdagangan Luar Negeri
Hukum Transaksi Elektronik & Cyber Crimes 2
Politik Hukum Ketenagakerjaan 2
2
MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI 2
KEILMUAN HUKUM PIDANA 2
Perbandingan Hukum Pidana
Pembaharuan Hukum Pidana 2
Sistem Peradilan Pidana 2
Hukum Pidana Administrasi 2
Hukum Transaksi Elektronik & Cyber Crimes 2
2
MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI
KEILMUAN HUKUM, POLITIK DAN 2
PEMERINTAHAN 2
Hukum Aparatur Negara & Birokrasi Publik 2
Hukum Otonomi Daerah 2
Peradilan Administrasi Negara 2
Sistem Politik Indonesia
Politik Hukum Ketenagakerjaan

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI
KEILMUAN KESEHATAN
hukum Kedokteran Forensik
Hukum Keamanan Pangan & Obat
Politik hukum Kesehatan & HAM
Hukum Kesehatan & Bio Etik
Hukum Transaksi Elektronik & Cyber Crimes

Lampiran 02

PELUANG KERJA DAN PROSPEK KARIR

Alumni Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas
17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang memiliki lapangan kerja yang
sangat luas, karena hampir semua instansi membutuhkan magister
hukum, antara lain:

1. Profesi di bidang hukum: Hakim, Jaksa, Advokat, Panitera dan
Polisi.

2. Bekerja di kantor pemerintahan: biro hukum di semua
Kementrian, Lembaga, Badan, Kantor, Dinas, di Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Bekerja di lembaga-lembaga/komisi Negara: Komisi Yudisial,
Komisi Pemberantasan
Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi
Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Perlindungan Saksi
dan Korban, Komnas HAM, dan lain-lain.

4. Bekerja di kantor Swasta: Divisi Legal di Perusahaan Swasta,
BUMN, BUMD, Bank Konvensional dan Syari’ah

5. Bekerja sebagai peneliti dan advokat di NGO/LSM seperti:
ICW, LSI, LBH, Kontras.

6. Bekerja secara mandiri: Notaris, PPAT dan Advokat.
7. Peluang Studi Lanjut S3 ke Perguruan Tinggi Negeri dan

Swasta

Lampiran 03

TATA TERTIB UJIAN

1. Peserta ujian adalah mahasiswa Program Magister Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
(UNTAG) Semarang yang telah memenuhi persyaratan
akademik, administratif, dan keuangan yang telah ditentukan.

2. Peserta ujian harus sudah berada di dalam ruangan ujian 5 menit
sebelum ujian dimulai.

3. Peserta ujian harus menempati tempat duduk yang telah
disediakan berdasarkan nomor urut absen ujian yang telah
ditetapkan.

4. Peserta ujian yang datang terlambat setelah ujian dimulai dapat
mengikuti ujian setelah mendapat izin dari penanggung jawab
pelaksana UTS/UAS yang bertugas pada saat ujian.

5. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit
sejak saat ujian dimulai dengan alasan apapun tidak
diperkenankan mengikuti ujian.

6. Buku-buku, catatan, tas-tas, disimpan di tempat yang sudah
ditentukan. Peserta ujian hanya diperkenankan membawa alat-
alat tulis: Vulpen, ball point, pensil, karet penghapus, tipp-ex,
mistar, kalkulator (bukan organizer) ke tempat ujian, kecuali ada
petunjuk lain dalam soal ujian,

7. Selama mengikuti ujian peserta ujian:
a) Mematikan alat komunikasi (HP) / Tidak diperkenankan
mengaktifkan alat komunikasi (Hand Phone).
b) Tidak diperkenankan bekerjasama dengan siapapun.
c) Tidak diperkenankan meninggalkan tempat duduk tanpa izin
pengawas.
d) Tidak diperkenankan ke luar ruang ujian kecuali dalam
keadaan darurat.

e) Tidak diperkenankan merokok, makan & minum.
f) Tidak diperkenankan bekerjasama dalam menjawab ujian

(termasuk menyontek), membawa catatan kecil/buku di
tempat ujian, bercakap-cakap dengan siapapun dan/atau
melakukan perbuatan lain yang dapat mengganggu
ketertiban dan ketenangan ruang ujian.
g) Tidak diperkenankan pinjam meminjam alat-alat tulis.
8. Peserta ujian harus berpakaian rapi dan sopan serta memakai
sepatu. Peserta ujian tidak boleh memakai kaos oblong dan
sandal atau sepatu sandal atau sepatu selop.
9. Peserta ujian pria yang berambut panjang/gondrong agar
merapikan rambutnya dan tidak diperkenankan memakai anting-
anting/giwang atau asesoris lain yang tidak sesuai dengan budaya
kampus pada umumnya.
10. Kartu Ujian yang sudah ditempel foto harus selalu dibawa selama
mengikuti ujian dan diperlihatkan kepada pengawas pada waktu
diadakan pemeriksaan.
11. Pengerjaan soal ujian baru dapat dimulai oleh peserta setelah
pengawas memberitahukan bahwa ujian dapat dimulai.
12. Apabila waktu ujian sudah habis, peserta ujian harus segera
menghentikan pengerjaan soal ujian dan menyerahkan kertas
pekerjaannya kepada pengawas.
13. Kertas jawaban ujian (diisi atau tidak diisi) harus diserahkan
kepada pengawas setelah diberi nama, nomor pokok, dan tanda
tangan peserta ujian.
14. Peserta ujian yang tidak menyerahkan kertas pekerjaannya
dianggap melanggar tata tertib ujian dan untuk mata kuliah
tersebut peserta ujian yang bersangkutan (termasuk mahasiswa
yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang dapat diterima)
akan diberi nilai E oleh dosen yang bersangkutan.
15. Peserta ujian yang melanggar ketentuan tata tertib ini akan
dikenakan sanksi akademik (dikeluarkan dari ruang ujian atau

dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut oleh dosen
yang bersangkutan)

BAGAN ALIR 01
WDMK MAHASISWA BARU DAN LAMA

Mahasiswa Mulai Mahasiswa Lama
baru Mahasiswa
Bukti
NPM dan MINUM Pembayaran
KTM
MINDUK Formulir
WDMK
Dosen Sementara
Wali
UPT Dikjar/ Persetujuan
ANAK MAMA WDMK

Selesai KRS

1

BAGAN ALIR 02
PROSES PERKULIAHAN

Mula -Menyiapkan daftar hadir dosen dan
i mahasiswa serta Dokeumen perkuliahan
-menyiapkan sarana perkuliahan
UPT Dikjar -Merekap daftar hadir dosen dan mahasiswa

Mahasiswa -Mengikuti Kuliah
Dosen -menandatangani daftar hadir
mahasiswa dan dosen
Selesai -Mengerjakan Tugas

-Mengajar
-menandatangani daftar hadir dosen
-Memberikan Tugas
-Memberikan Penilaian

2

BAGAN ALIR 03
PELAKSANAAN UTS,UAS,UAS SUSULAN, SEMESTER PENDEK

Mulai

Dekan Panitia

UTS UAS US USP

DOSEN Daftar
PENGUJI Nilai

UPT Dikjar KHS

Selesai

3

BAGAN ALIR 04
CETAK KARTU HASIL STUDI

Mulai

Mahasisw KHS yg
a blm
disahkan
Dikjar
KHS yg
PD I sudah
disahkan
Dosen
Wali

Selesai

4

BAGAN ALIR 05
KETERANGAN KULIAH

Mulai

Mahasiswa Surat
UPT Dikjar Keterangan
Dekan Masih
Kuliah
Selesai

5

BAGAN ALIR 06
KULIAH KEMBALI

Mulai

Mahasiswa Formulir
UPT Dikjar Permohonan
Dekan Kuliah Kembali

Rektor Tdk Setuju
Selesai Setuju

Formulir Permohonan Kuliah
Kembali Yg telah disetujui

SK Rektor

6

BAGAN ALIR 07
PINDAH KULIAH

Mulai

Dekan Mahasiswa Surat Permohonan
Rektor
Tidak Setuju
UPT Dikjar Setuju
Selesai
SK Pindah
Transkrip
Akademilk

7

BAGAN ALIR 08
CUTI AKADEMIK

Mulai Mengisi Formulir
Mahasiswa Permohonan Cuti
UPT Dikjar
Tidak disetujui
Dekan
Setuju
Rektor
Formulir Permohonan Cuti Yg
telah disetujui

SK Rektor

Selesai

8