Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2025 Provinsi NTB
Pada Triwulan I 2025, kondisi fiskal Provinsi NTB menunjukkan tekanan yang cukup besar di sisi pendapatan, terutama dari komponen penerimaan perpajakan dan kepabeanan. Pendapatan negara dan hibah turun drastis sebesar 59,58% secara tahunan, akibat ketiadaan ekspor konsentrat tembaga serta implementasi sistem core tax dan PMK 81 Tahun 2024 yang masih dalam masa transisi. Meskipun PNBP dan penerimaan dari BLU relatif stabil, struktur pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor perpajakan yang saat ini mengalami kontraksi. Tax ratio NTB pun turun menjadi 1,23%, masih jauh dari target minimal 3% sebagaimana amanat UU HKPD.
Di sisi lain, belanja negara tumbuh moderat sebesar 7,82% terutama ditopang oleh meningkatnya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 29,46%. Komponen Dana Bagi Hasil dan Dana Desa mencatat pertumbuhan signifikan masing-masing sebesar 233,79% dan 48,05%, sementara belanja pusat mengalami kontraksi tajam pada belanja barang dan belanja modal akibat kebijakan efisiensi belanja sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025. Belanja daerah juga mencatatkan kenaikan signifikan, dengan pertumbuhan belanja modal sebesar 164,40% yang menunjukkan adanya akselerasi pembangunan fisik di awal tahun, meskipun porsi belanja pegawai masih mendominasi sebagian besar struktur APBD kabupaten/kota.
Secara keseluruhan, kemampuan fiskal daerah mengalami perbaikan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 68,04% yang didorong oleh optimalisasi pajak daerah dan retribusi, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih rendah. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) menunjukkan beberapa daerah mulai mengarah pada kemandirian fiskal, seperti Kota Mataram dan KSB. Namun, ketergantungan terhadap TKD dan realisasi belanja yang masih terpusat di akhir tahun menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam pengelolaan fiskal daerah agar lebih efektif, mandiri, dan berkelanjutan.
-
Follow
-
0
-
Embed
-
Share
-
Upload
