The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
KFR sebagai salah satu output peranan Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai Regional Chief Economist (RCE) di Provinsi NTB, disusun sebagai upaya memotret perkembangan ekonomi daerah, kondisi fiskal atau keuangan pemerintah pusat maupun daerah, pengembangan ekonomi daerah, serta rekomendasi yang dirumuskan dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi para stakeholder dalam menyusun kebijakan.
Perekonomian Provinsi NTB pada triwulan II tahun 2024 tumbuh resilien dan optimis, dengan laju pertumbuhan fantastis, yaitu mencapai 11,06% (y-on-y), berada jauh di atas pertumbuhan rata-rata nasional dan menempati posisi pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh aktivitas pertambangan, kemudian didukung juga oleh jasa keuangan dan penyediaan akomodasi makan minum.
APBN dan APBD berkinerja positif sampai dengan triwulan II tahun 2024. Pada sisi APBN, pendapatan negara dan Hibah telah dikumpulkan sebesar Rp.4.795,32 miliar didominasi oleh penerimaan dari perpajakan yang memberikan kontribusi sebesar Rp.4.375,68 Miliar atau 91,24%. Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kontribusinya sebesar Rp.419,64 Miliar atau 8,76%. Realisasi Belanja APBN di Nusa Tenggara Barat hingga triwulan II tahun 2024 mencapai Rp12.302,9 miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp.4.224,56 Miliar atau berkontribusi sebesar 34,35% dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp.8.075,60 Miliar atau berkontribusi hingga 65,65% dari total belanja APBN.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah untuk lebih mindful dan menerapkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas (spending better) di dalam melakukan belanja, melengkapi dan menyokong satu sama lain. Pada tahun 2024, harmonisasi belanja dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah yang didanai melalui DAK Fisik.
Berbagai langkah strategis untuk mengurangi dampak perubahan iklim telah dilakukan pemerintah daerah pada Provinsi NTB baik dalam bentuk kebijakan belanja maupun kebijakan non belanja. Beberapa contoh kebijakan non-belanja ini antara lain adalah dengan pembuatan kebijakan dan regulasi, melalui penyuluhan dan edukasi, kemitraan dan kolaborasi dengan pihak lain serta melakukan kerjasama internasional.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search