Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023 Provinsi NTB
KFR sebagai salah satu output peranan Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai Regional Chief Economist (RCE) di Provinsi NTB, disusun sebagai upaya memotret perkembangan ekonomi daerah, kondisi fiskal atau keuangan pemerintah pusat maupun daerah, pengembangan ekonomi daerah, serta rekomendasi yang dirumuskan dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi para stakeholder dalam menyusun kebijakan.
Kinerja perekonomian NTB Tahun 2023 secara y-o-y mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,66%. Nilai PDRB triwulan IV 2023 sebesar Rp.43,60 triliun (ADHB) dan Rp.26,86 triliun (ADHK 2010). Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor yang ketiga adalah Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Ketiga sektor di atas memberikan kontribusi mencapai 90,88 triliun dari total PDRB sebesar 166,39 triliun atau sekitar 54,62 persen.
Selama tahun 2023, belanja APBN sudah terealisasi Rp27.222,46 miliar atau 99,29 persen dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp9.917,22 miliar dan belanja transfer ke daerah Rp17.344,35 miliar. Kinerja belanja ini tumbuh sebesar 5,43 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, realisasi pendapatan dalam APBN terkumpul sebesar Rp7.554,16 miliar atau 103,41 persen dari target yang berasal dari perpajakan Rp6.649,60 miliar dan PNBP Rp904,56 miliar. Kinerja ini meningkat sebesar 33,64 persen dibandingkan dengan kinerja tahun lalu.
Selama tahun 2023, pendapatan APBD terkumpul Rp21.912,84 miliar (92,59 persen dari target) dengan rincian berasal dari PAD Rp4.808,98 miliar (82,22 persen), Transfer Rp17.010,26 miliar (96,25 persen) dan LLPD sebesar Rp93,60 miliar (64,85 persen). Kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 13,51 persen dari kinerja tahun lalu. Sisi belanja, realisasi belanja APBD tumbuh 6,96 persen dari kinerja tahun lalu dengan mencatatkan angka realisasi Rp21.724,55 miliar (89,29 persen) dengan rincian Belanja Operasi (88,93 persen), Belanja Modal (87,22 persen), Belanja Tak terduga (52,79 persen), dan Belanja Transfer (94,58 persen).
