Kajian Fiskal Regional (KFR) - RCE Quarterly Report Triwulan II Tahun 2025 Provinsi NTB

Kinerja fiskal NTB hingga Triwulan II 2025 menunjukkan capaian yang bercampur antara tekanan dan peluang. Pendapatan negara terealisasi Rp1,73 triliun atau 40,22% dari target, lebih rendah dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 47,29%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh adaptasi implementasi Core Tax System, perubahan regulasi administrasi pajak, serta larangan ekspor konsentrat tembaga yang menekan penerimaan bea keluar. Penerimaan perpajakan sebesar Rp1,34 triliun masih menjadi kontributor utama (77,17% dari total), sementara PNBP mencapai Rp395,01 miliar atau 22,83% dengan kontribusi stabil dari BLU pendidikan dan kesehatan. Untuk memperkuat sisi penerimaan, Ditjen Pajak (DJP) dalam jangka menengah perlu memperluas basis pajak ke sektor pariwisata, UMKM, perdagangan antar-pulau, dan jasa logistik, serta pada jangka panjang DJP & DJBC perlu mengintegrasikan data transaksi lintas sektor dengan Core Tax System. Dari sisi daerah, Bappenda Provinsi/Kabupaten perlu meningkatkan kapasitas pemungutan berbasis digital dan integrasi dengan sistem pusat pada jangka menengah, sedangkan dalam jangka panjang Bappeda NTB perlu merancang roadmap fiskal daerah berbasis ekonomi non-tambang agar PAD makin dominan dalam APBD.
Di sisi belanja, APBN NTB terealisasi Rp12,25 triliun atau 44,29% dari pagu, relatif stabil dibandingkan 2024. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) turun signifikan menjadi 38,57%, utamanya akibat efisiensi belanja barang dan penundaan belanja modal, sementara Transfer ke Daerah (TKD) justru tumbuh 15,47% mencapai Rp9,33 triliun, ditopang lonjakan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 174,95%. Ditjen Perbendaharaan perlu memastikan pada jangka menengah monitoring TKD dilakukan secara optimal agar DBH dan DAU benar-benar produktif, khususnya untuk pangan dan infrastruktur dasar, serta pada jangka panjang DJA mereformasi TKD berbasis kinerja. Sedangkan di daerah, Bappeda & BPKAD pada jangka menengah perlu memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja agar serapan menghasilkan outcome, sementara pada horizon panjang Pemprov & Kab/Kota harus melakukan transformasi belanja daerah dengan meningkatkan porsi belanja modal dan SDM serta menekan belanja pegawai rutin.
APBD NTB menunjukkan kinerja yang relatif positif, dengan pendapatan daerah Rp9,87 triliun (37,80% dari pagu) tumbuh 6,89% dibanding tahun lalu. Pertumbuhan signifikan terjadi pada PAD yang naik 28,64% menjadi Rp1,90 triliun, didorong oleh digitalisasi pemungutan pajak daerah, opsen pajak, serta pemindahan penerimaan BLUD kesehatan ke pos retribusi daerah. Meski demikian, belanja daerah turun 6,35% menjadi Rp7,84 triliun, dengan belanja modal masih rendah (11,99% dari pagu), menandakan tantangan untuk memperbesar porsi belanja produktif. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Ditjen Perbendaharaan (Kemenkeu) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Kemendagri) di jangka menengah perlu memberi asistensi agar Pemda meningkatkan belanja modal, dan dalam jangka panjang mendorong penerapan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) di seluruh kabupaten/kota. Sementara itu, Bappeda & BPKAD NTB pada horizon menengah perlu merevisi prioritas APBD agar lebih banyak dialokasikan ke infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta pada horizon panjang Pemprov NTB memperkuat kemandirian fiskal daerah lewat digitalisasi pajak daerah dan optimalisasi aset.
Dinamika kabupaten/kota juga memperlihatkan ketimpangan yang besar, di mana Lombok Tengah dan Sumbawa Barat mencatat pertumbuhan pendapatan daerah tertinggi, sementara Dompu dan Kota Bima justru terkontraksi tajam. Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui Kemenkeu bersama Kemendagri (Ditjen Perimbangan Keuangan) pada jangka menengah perlu menyesuaikan alokasi TKD afirmatif ke daerah tertinggal, dan pada horizon panjang Bappenas & Kemenkeu mengintegrasikan TKD afirmatif dengan RPJPN/RPJPD untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah NTB. Dari sisi daerah, Bappenda Kab/Kota pada jangka menengah perlu memperkuat pemungutan pajak/retribusi berbasis digital (misalnya e-ticketing pariwisata, retribusi parkir, pasar digital) yang dapat difasilitasi oleh Pemprov NTB, sementara pada horizon panjang Pemprov NTB perlu memfasilitasi pembentukan BUMD regional lintas kabupaten di sektor strategis (energi, pangan, logistik) agar keuntungan usaha daerah bisa dibagi lintas wilayah.
Secara agregat, APBN dan APBD tetap berperan sebagai bantalan (shock absorber) menghadapi tekanan eksternal berupa penurunan ekspor tambang dan pelemahan global. Tantangan ke depan adalah memperkuat basis penerimaan non-tambang, mendorong belanja modal produktif, serta menjaga efektivitas TKD sebagai instrumen pemerataan fiskal. Dengan inflasi terkendali di 2,51%, kemiskinan menurun menjadi 11,91%, dan pengangguran terbuka lebih rendah dari nasional, arah kebijakan fiskal NTB masih konsisten mendukung pertumbuhan inklusif, meski perlu percepatan diversifikasi ekonomi dan inovasi pembiayaan daerah.

Keywords: APBN,APBD,NTB,LOMBOK,SUMBAWA,PENDAPATAN,PENDAPATAN NEGARA,BELANJA,BELANJA NEGARA,PAJAK,PERPAJAKAN,BEA DAN CUKAI,PNBP,EKONOMI,FISKAL