E-BOOK INVENTARISASI BMN

E-BOOK

PEDOMAN

PELAKSANAAN

INVENTARISASI BMN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGKALAN

By :
Nanda Fadila, S.Tr.Ak. 

DAFTAR ISI

1 BAB I PENDAHULUAN
3 BAB II KETENTUAN UMUM
7 BAB III MATERI
18 BAB IV MONITORING DAN

EVALUASI
19 BAB V PENUTUP
20 DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

BELUM ADANYA MANUAL BOOK YANG

BERSIFAT KOMUNIKATIF DAN

TERSTRUKTUR DALAM PELAKSANAAN

INVENTARISASI SEHINGGA

PENGELOLAAN BMN BELUM BERJALAN

DENGAN OPTIMAL

TUJUAN

MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN

BMN PADA DINAS PUPR KABUPATEN


BANGKALAN

MANFAAT :
MENINGKATKAN PENGOPTIMALAN
PENGELOLAAN BMN PADA DINAS PUPR
KAB BANGKALAN

1

RUANG LINGKUP

BARANG MILIK NEGARA (BMN) YANG

DIMILIKI OLEH DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB


BANGKALAN

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI NOMOR 19 TAHUN

2016 TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN BMN
PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI NOMOR 47 TAHUN

2021 TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN PEMBUKUAN,

INVENTARISASI, DAN

PELAPORAN BMN

2

KETENBTAUBANIIUMUM

DEFINISI :

BARANG MILIK
BMN MELIPUTI :
NEGARA (BMN)
PERSEDIAAN
ADALAH SEMUA
PERALATAN DAN MESIN
BARANG YANG DIBELI
TANAH
ATAU DIPEROLEH GEDUNG & BANGUNAN,

ATAS BEBAN APBN
JALAN, IRIGASI DAN

ATAU BERASAL DARI
JARINGAN
PEROLEHAN LAINNYA
ASET TETAP LAINNYA
YANG SAH KONSTRUKSI DALAM

PENGERJAAN

ASET TAK BERWUJUD, ASET

KEMITRAAN DENGAN PIHAK

KETIGA SERTA ASET LAIN-LAIN

Kodefikasi BMN adalah

pemberian kode BMN sesuai

dengan penggolongan masing-


masing BMN.
Hal ini diatur dalam PMK

No. 29/PMK.06/2010

3

Catatan :

Penggolongan dan Kodefikasi BMN bertujuan untuk menyeragamkan penggolongan dan kodefikasi

BMN secara nasional guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN

PEJABAT PENGELOLAAN BMN

Pengelola PEJABAT YANG BERWENANG

Barang DAN BERTANGGUNG JAWAB

MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN

PEDOMAN SERTA MELAKUKAN


PENGELOLAAN BMN

PEJABAT PEMEGANG
Pengguna

KEWENANGAN PENGGUNAAN
Barang

BMN. PENGGUNA BARANG

DITINGKAT KABUPATEN

ADALAH BUPATI

Kuasa
KEPALA SATUAN KERJA ATAU

Pengguna
PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH

Barang
PENGGUNA BARANG UNTUK


MENGGUNAKAN BARANG YANG

BERADA DALAM PENGUASAANNYA

4

SIKLUS PENGELOLAAN BMN

1. PERENCANAAN

8. PENGHAPUSAN 2. PENGADAAN

7. PEMINDAH BERDASARKAN
3. PENATA
TANGANAN &
PP NO. 27
USAHAAN
PEMUSNAHAN
TAHUN 2014

6. PENGAMANAN 4. PENGGUNAAN
& PEMELIHARAAN

5. PEMANFAATAN

BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016

TENTANG PENGELOLAAN BMN, PENATAUSAHAAN ADALAH


RANGKAIAN KEGIATAN YANG MELIPUTI PEMBUKUAN,

INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BMN SESUAI DENGAN


KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ADAPUN YANG MENJADI PEMBAHASAN UTAMA DALAM


BUKU PEDOMAN INI ADALAH MENGENAI INVENTARISASI.

INVENTARISASI ADALAH KEGIATAN UNTUK MELAKUKAN


PENDATAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL


PENDATAAN BMN 5

PENGORGANISASIAN

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI, YANG TERDIRI DARI :

PENANGGUNG JAWAB

KETUA OUTPUT DATA KONDISI
SEKRETARIS BMN TERBARU

ANGGOTA Penyusunan Laporan Hasil

Inventarisasi Oleh Staff BMN
Pelaporan Online oleh
Dinas PUPR Kab. Bangkalan
Operator SIMBADA

6 Catatan : Data kondisi BMN hasil inventarisasi ini berperan sebagai
pendukung dalam penyusunan Laporan BMN baik semesteran maupun tahunan

BAB III
MATERI

1 WAKTU PELAKSANAAN :
BERDASARKAN PASAL 19 PMK NO.

181/PMK.06/2016
INVENTARISASI DILAKSANAKAN PALING
SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 5 TAHUN.
UNTUK PENGELOLAAN BMN YANG TERTIB
DAN LEBIH BAIK LAGI JIKA DILAKSANAKAN
1X PADA TIAP SEMESTER UNTUK MENDUKUNG
PENYUSUNAN LAPORAN BMN YANG
DISUSUN TIAP SEMESTER.



2 OBJEK INVENTARISASI :

BERDASARKAN LAMPIRAN III PMK NO. 181/PMK.06/2016

SEMUA BARANG YANG DIPEROLEH DARI APBN DAN PEROLEHAN SAH
LAINNYA. BERDASARKAN KLASIFIKASI BERIKUT :

ASET LANCAR, BERUPA PERSEDIAAN
ASET TETAP, BERUPA TANAH, PERALATAN & MESIN,GEDUNG DAN
BANGUNAN, JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN, ASET TETAP LAINNYA
DAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.
ASET LAINNYA, BERUPA ASET KEMITRAAN, ASET TAK BERWUJUD,
DAN ASET TETAP YANG DIHENTIKAN STATUS PENGGUNAANNYA.

7

DASAR HUKUM PELAKSANAAN INVENTARISASI 3

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara
Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan BMN
Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan

Pelaporan BMN
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan
PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D
PMK No. 137/PMK.06/2014 tentang Kodefikasi dan

Penggolongan BMN
PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Rekonsiliasi BMN
PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan

BMN

4

DOKUMEN TERKAIT INVENTARISASI

BERDASARKAN LAMPIRAN III PMK
NO. 181/PMK.06/2016

Surat Keputusan / Surat Tugas terkait

Inventarisasi ;
Daftar Barang Ruangan ;
Kertas Kerja Inventarisasi ;
Berita Acara Hasil Inventarisasi ;
Laporan Hasil Inventarisasi ;
Label Barang.

8

MENURUT PMK NO.

181/PMK.06/2016 TENTANG


PENATAUSAHAAN BMN

PENENTUAN

KONDISI BMN


PADA SAAT

INVENTARISASI


DIBEDAKAN


1 MENJADI 3 :

BARANG BAIK ADALAH
2
APABILA KONDISI

BARANG RUSAK

BARANG TERSEBUT
RINGAN ADALAH

MASIH DALAM
APABILA BARANG

TERSEBUT MASIH

KEADAAN UTUH DAN
DALAM KEADAAN UTUH

BERFUNGSI DENGAN
TETAPI KURANG

BAIK SEBAGAIMANA
BERFUNGSI DENGAN


MESTINYA BAIK.
UNTUK BERFUNGSI

3
DENGAN BAIK

BARANG RUSAK BERAT
MEMERLUKAN

ADALAH APABILA
PERBAIKAN RINGAN


KONDISINYA SEBAGAI
DAN TIDAK

BERIKUT : MEMERLUKAN

PENGGANTIAN BAGIAN

TIDAK UTUH UTAMA / KOMPONEN

TIDAK BERFUNGSI
BIAYA PERBAIKAN
POKOK.
BESAR
MEMERLUKAN
9
PENGGANTIAN
KOMPONEN POKOK
TIDAK EKONOMIS

UNTUK PERBAIKAN

ALUR PELAKSANAAN INVENTARISASI BMN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN BANGKALAN

No Aktivitas


Pelaksana


Mutu Baku


N
o Akti
vitas OSipmebraatdoar
PPeBemnargbauanrngutsu

Pengurus
Pejabat
Sekretaris
Kepala
Kelengkapan
Output
Barang
Penatausahaan
Dinas Dinas
Persyaratan
Pengguna PUPR PUPR
Pengguna
Barang

Penyusunan SK Tim
Draft Surat

Keputusan

Inventarisasi yang terdiri
Pembentukan Tim

Inventarisasi
1. dari Penanggungjawab,








Ketua, Sekretaris, dan


Anggota

Pengesahan SK Tim
Draft Surat
SK Tim


Inventarisasi Barang Milik
Keputusan
Inventarisasi yang

Negara Dinas PUPR Kab.

2.





Pembentukan
Sudah Ditanda


Bangkalan Tim
tangani Kepala


Inventarisasi Dinas

Menentukan Jadwal
Jadwal untuk

Inventarisasi

3. Pelaksanaan Kegiatan







Inventarisasi BMN Dinas
BMN

PUPR Kab. Bangkalan

Berita Acara


Menyiapkan Format Berita
Draft Barang
Inventarisasi

dari Aplikasi
(Upload Drive)

4. Acara Inventarisasi dan






SIMBADA dan Label Barang

Label BMN Dinas PUPR

untuk yang

Kab. Bangkalan

Hilang/Belum

Membuat Surat Tugas
Surat Tugas yang


5. Inventarisasi BMN Dinas






Surat Tugas Ditandatangani


PUPR Kab. Bangkalan oleh Kepala Dinas

Melakukan Inventarisasi


BMN Dinas PUPR Kab.


6. Bangkalan dan Melakukan






Label BMN


Labelisasi BMN yang Belum


dilabel / Hilang

Berita Acara


Menyusun Berita Acara
Berita Acara
Inventarisasi

7. Inventarisasi BMN Dinas






Inventarisasi
yang Sudah


PUPR Kab. Bangkalan BMN Ditandatangani


Kepala Dinas

Melaporkan Hasil
Berita Acara


8. Inventarisasi BMN Dinas






yang Sudah


PUPR Kab. Bangkalan ke
ditandatangani


10 Pengurus Barang Kepala Dinas

ALUR PELAKSANAAN INVENTARISASI BMN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN BANGKALAN

No Aktivitas


Pelaksana


Mutu Baku


N
o Aktiv
itas OSipmebraatdoar
PPeBemnargbauanrngutsu

Pengurus
Pejabat
Sekretaris
Kepala
Kelengkapan
Output
Barang
Penatausahaan
Dinas Dinas
Persyaratan
Pengguna PUPR PUPR
Pengguna
Barang


Rekapitulasi Hasil

Pengolahan
Draft Laporan

Data
Hasil
9. Inventarisasi dari Tim







Inventarisasi dan Mengolah
Keseluruhan
Inventarisasi
dan

Data
Pembuatan

LHI

Melaporkan Draft Laporan
Draft Laporan

Hasil
10. Hasil Inventarisasi ke






Sekretaris Dinas PUPR Inventarisasi yang

Sudah Direvisi

Kab. Bangkalan oleh Sekretaris

Dinas PUPR

Melaporkan Laporan Hasil
Laporan Hasil

Inventarisasi yang

Inventarisasi ke Kepala
Ditandatangani

oleh Kepala Dinas

11. Dinas PUPR Kab. Bangkalan






PUPR Kab.

Selaku Kuasa Pengguna
Bangkalan

Barang

KETERANGAN :
LHI : LAPORAN HASIL INVENTARISASI
SK : SURAT KEPUTUSAN
BMN : BARANG MILIK NEGARA

11

TAHAPAN Inventarisasi

Persiapan STEP

01Meliputi : Pembentukan Tim


Inventarisasi dan Penyiapan Data
STEP

Awal (Penyiapan Dok Sumber dan
02

Dok Pelaksanaan Inventarisasi)

TIm Inventarisasi mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja Pelaksanaan

Menyiapkan data daftar BMN

Menyiapkan dok sumber

Melaksanakan inventarisasi Meliputi : Pendataan & Identifikasi.

Melakukan identifikasi Selain itu, juga dilakukan monitoring


Meneliti dok kepemilikan dan evaluasi atas pelaksanaan


Menyusun Lap Hasl Inventarisasi inventarisasi. Monitoring dan evaluasi


Menyusun rencana tindak lanjut dilakukan melalui : kesesuaian


rencana kerja pelaksanaan


STEP inventarisasi dengan pelaksanaan


03 inventarisasi dan kesesuaian lembar


Pelaporan Hasil
kerja inventarisasi dengan laporan

Inventarisasi
hasil inventarisasi STEP
Merupakan Tahapan penyusunan

laporan hasil inventarisasi yang
04
dilakukan oleh Kuasa Pengguna
Tindak Lanjut Hasil

Barang, Pengguna Barang, dan

Pengelola Barang. Kuasa Pengguna
Inventarisasi
Barang menyampaikan lap hasil

inventarisasi kepada Pengguna
Meliputi : Pemberian Label pada

Barang paling lama 2 bulan setelah
BMN, Reklasifikasi, Koreksi,

inventarisasi. Dan Pengguna Barang
Pencatatan, Pengalihan Status

menyampaikan lap paling lama 3
Penggunaan, Pengeluaran Internal

Pengguna Barang, Penghapusan, dan

12bulan setelah inventarisasi atau Menindaklanjuti Penggunaan

BMN sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

TINDAK LANJUT

INVENTARISASI

Menempelkan label permanen pada unit BMN
Melengkapi dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)

pinjam pakai BMN
Memisahkan kondisi BMN rusak berat dan dapat

dilakukan proses penghapusan
Membuat buku barang
Melakukan investigasi lebih lanjut jika terdapat BMN

yang hilang serta apabila terdapat barang berlebih

dilakukan input transaksi saldo awal dengan dokumen

sumber perolehan pada aplikasi SIMBADA
Melakukan update kondisi barang di aplikasi SIMBADA

13

PENGHAPUSAN BMN

Penghapusan terhadap
Tim peneliti berjumlah gasal

BMN hilang tidak
paling sedikit terdiri dari

unsur :
ditemukan dilakukan
Pengelola Barang
dengan membentuk tim
Pejabat Penatausahaan

peneliti yang ditetapkan
Barang
Pengurus Barang

oleh Gubernur,
Pengelola
Bupati/Walikota Biro Hukum atau Bagian

Hukum
Tim Peneliti mempunyai Tugas : Inspektorat Provinsi,

Meneliti kebenaran laporan hasil
Kab/Kota
inventarisasi
Melakukan pengecekan ke

lapangan untuk menyatakan

kebenaran atas laporan hasil

inventarisasi
Meneliti dokumen kepemilikan

sesuai ketersediaan data

dokumen
Meneliti dokumen administrasi
Menyusun laporan hasil

penelitian yang dituangkan

dalam berita acara hasil

penelitian

Laporan Berita Acara Hasil Penelitian

disampaikan kepada Gubernur, Bupati /


Walikota, dan Pengguna Barang

14

LABELISASI BMN

Labelisasi BMN berfungsi untuk

memudahkan pencatatan dan

pengendalian BMN selain diberikan

identifikasi berupa kode BMN / kode

barang, kode organisasi serta tahun

perolehan BMN. Saat inventarisasi

dilakukan pelabelan BMN sementara yang

bertujuan untuk mempermudah

identifikasi BMN agar tepat jumlahnya

serta tepat kodefikasi barangnya
dikhpbpeakeeegdremkrrPaitmilealuepebartbmjkatakeuaiannurhabsinekanaieynnanndram.vniinakLjceuenpaogenmmbdettltaaameealikbanrlfhiibhpeiskmamauleanBssearsaMiemlnitlasamibgNsmeanaigle.nraraluSnekaan.netnenbjatausgeeirkatnlalns
laaiae
iynhnhra

tia

an



15

CONTOH LABEL PADA
DINAS PUPR KAB BANGKALAN

12 Adalah Kode Barang Milik

Pemerintah Daerah
13 Adalah Kode Provinsi
29 Adalah Kode Kabupaten
10.30.10.00.00.00.00.000 Adalah Kode

Instansi
2018 Adalah Kode Tahun Pengadaan

1 Adalah Kode Akun (Aset)
3 Adalah Kode Kelompok (Aset Tetap)
2 Adalah Kode Jenis (Peralatan & Mesin)
02 Adalah Kode Objek
01 Adalah Kode Objek Rincian
04 Adalah Kode Objek Rincian Subjektif
001 Adalah Kode Objek Nama Barang
0002 Adalah Kode Nomor Register
2018 Adalah Kode Tahun Pengadaan

16

Link G-Drive terkait Dokumen
Kegiatan Inventarisasi

BAST Dinas PUPR Kab. Bangkalan

https://bit.ly/3IGB4sj

Label BMN Dinas PUPR Kab. Bangkalan

https://bit.ly/3O1oPHJ

Laporan Hasil Inventarisasi Dinas PUPR Kab. Bangkalan

https://bit.ly/3caOrVA

17

BAB IV

MONITORING DAN
EVALUASI

pmisanDeataanednvmeddliUgnUtaiepabmiaaeehnmhtluanrrinaritatnttanstuuajuturigajaiirmspbuahksdgktiapkemuktsaauhDrKnkaanaknlaaBngsaaniyagsanhieMnhabiaknkaliun.onltesdNseanyBBelgereanakttPaMrijnyua.gaaetn
BeagpkatrNkgdMsnaaj

ekmaanangrNnman

ajaly
a
amadaan
a
pn

u


DdPBiemUhpnyaaeenaPgrnwngaRaggnkupeajKktdluloeaaedarlnnambtkai.Dad
binkna.ii
pBnaaaMnts,


N


18

BAB V PENUTUP

Inventarisasi bertujuan agar tersedianya data

semua BMN secara baik dalam upaya

mewujudkan tertib administrasi dan tertib

fisik serta mempermudah pelaksanaan

pengelolaan BMN. Adapun inventarisasi ini

merupakan salah satu bagian dari kegiatan

penatausahaan BMN. Diharapkan e-book ini

dapat menjadi pedoman bagi yang akan

melakukan inventarisasi agar mampu

meningkatkan pengelolaan BMN pada Dinas

PUPR Kab. Bangkalan

Pada e-book ini dibahas pelaksanaan

inventarisasi BMN secara umum sesuai dengan

BMN yang dimiliki Dinas PUPR Kab. Bangkalan

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika

dimasa yang akan datang terdapat perubahan

peraturan yang berlaku maka akan dilakukan

pembaharuan isi e-book serta diharapkan e-

book ini dapat dibuat lebih detail dan

mendalam terkait pelaksanaan inventarisasi.

19

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara
Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan BMN
Permendagri No. 47 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pembukuan, Inventarisasi, dan

Pelaporan BMN
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan
PP No. 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan BMN/D
PMK No. 137/PMK.06/2014 tentang

Kodefikasi dan Penggolongan BMN
PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang

Rekonsiliasi BMN
PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang

Penatausahaan BMN

20