BUKU SAKU PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

BUKU SAKU

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA UPT/BALAI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DAFTAR ISI

01 Kata Pengantar
02 Pendahuluan
03 Tujuan
04 Landasan Hukum

Pengertian 05
Alur Penyusunan Perjanjian Kinerja 06

Isi Perjanjian Kinerja 07
Penetapan dan Perubahan PK 08

09 Penyusunan dan PK Balai Teknis
10 Format Perjanjian Kinerja
13 Penjelasan Lampiran PK
15 Contoh Perjanjian Kinerja

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perjanjian
Buku Saku ini bertujuan
Kinerja sudah ditetapkan
untuk memberikan informasi
sebagai salah satu kewajiban
secara umum kepada tim
instansi Pemerintah dalam
penyusun Perjanjian Kinerja
menjalankan salah satu
di Unit Pelaksana
aspek penyelenggaraan
Teknis/Balai di Lingkungan
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Jenderal Cipta
Instansi Pemerintah (SAKIP).
Karya mengenai tata cara
Kementerian Pekerjaan
penyusunan dokumen
Umum dan Perumahan
perjanjian kinerja yang
Rakyat mendukung penuh
sesuai dengan Peraturan
upaya reformasi birokrasi
Menteri PUPR Nomor 9
dan bertekad mewujudkan
Tahun 2018.
pemerintahan yang baik

(good governance), sesuai
Kami menyampaikan terima
dengan Peraturan Menteri
kasih kepada semua pihak
PUPR Nomor 9 Tahun 2018
yang telah membantu dalam
tentang Penyelenggaraan
penyusunan buku saku ini.
SAKIP di Kementerian
Saran dan masukan untuk
Pekerjaan Umum dan
perbaikan sangat diperlukan.
Perumahan Rakyat. Semoga buku saku ini dapat
bermanfaat.

01 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

pendahuluan

Dalam rangka terselenggaranya

good governance diperlukan

pengembangan dan penerapan

sistem pertanggung jawaban yang

tepat, jelas, terukur, dan sah.

Untuk mewujudkan hal itu, setiap
Berdasarkan Peraturan Menteri

instansi Pemerintah diwajibkan
Pekerjaan Umum dan Perumahan

untuk mempertanggungjawabkan
Rakyat Nomor 9 Tahun 2018

pelaksanaan tugas pokok dan
tentang Penyelenggaraan SAKIP di

fungsinya serta kewenangan
Kementerian PUPR, Perjanjian

pengelolaan sumber daya dengan
Kinerja disusun sebagai salah satu

didasarkan suatu perencanaan
aspek penyelenggaraan di bidang

strategis yang ditetapkan oleh
perencanaan.
masing-masing instansi (Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Sehubungan dengan hal itu,

Akuntabilitas Kinerja Instansi
Direktorat Sistem dan Strategi

Pemerintah). Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Infrastruktur

dimaksud berupa laporan yang
Permukiman (SSPIP) yang salah

disampaikan kepada atasan
satu tugasnya adalah

masing-masing yang
penyelenggaraan SAKIP di

menggambarkan kinerja melalui
lingkungan Direktorat Jenderal

Sistem Akuntabilitas Kinerja
Cipta Karya, memandang perlu

Instansi Pemerintah (SAKIP). untuk membuat buku saku

penyusunan Perjanjian Kinerja di

tingkat Unit Pelaksana Teknis/Balai

sebagai acuan dan sumber

informasi mengenai tata cara

penyusunan dokumen perjanjian

kinerja.

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai 02
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

tujuan

PERMEN PUPR NO 9 TAHUN 2018

Sebagai wujud nyata komitmen antara


01 penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai


02dasar evaluasi kinerja aparatur.

03 Sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar

pemberian penghargaan dan sanksi.

Sebagai dasar bagi pemberi amanah

untuk melakukan monitoring, evaluasi dan


04supervisi atas perkembangan/kemajuan


kinerja penerima amanah.

05 Sebagai dasar dalam penetapan sasaran

kinerja pegawai.

03 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

landasan hukum

UU No 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

PP No 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi

Pemerintah

Perpres No 29 Tahun
Sistem Akuntabilitas

2014 Kinerja Instansi

Pemerintah

Permen PANRB No 53
Petunjuk Teknis

Tahun 2014 Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviuatas

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Permen PUPR No 9 Penyelenggaraan

Tahun 2018 Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah di

Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai 04
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

pengertian PERMEN PUPR NO 9 TAHUN 2018

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja

Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur.

Akuntabilitas Kinerja

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan
kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Hasil (outcome)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Sasaran Kegiatan

Hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian
sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran
( t t)

Sasaran Strategis

Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja.

05 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Alur Penyusunan

Perjanjian kinerja

TARGET TAHUNAN ANGGARAN TAHUNAN

(Renstra Cipta Karya (DIPA Satker Wilayah

dan Satker Balai)
dan Renstra Balai)

PERNYATAAN PK LAMPIRAN 1 PK LAMPIRAN 2 PK dan

LAMPIRAN DETAIL PK

DOKUMEN PERJANJIAN

KINERJA UPT/Balai

Membuat Nota Dinas Kabalai dan mengirimkan dokumen PK
asli yang sudah ditandatangani Kabalai kepada Dit. SSPIP
perihal persetujuan PK UPT/Balai untuk selanjutnya dapat
disahkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya

PK yang sudah disahkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya

disampaikan kembali ke UPT/Balai untuk digunakan sebagai

acuan target kinerja tahun berjalan

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai 06
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

ISI

PERJANJIAN KINERJA

PERMEN PUPR NOMOR 9 TAHUN 2018

1 Sasaran
Sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan

yang merupakan target yang akan diwujudkan melalui

program dan kegiatan.

2 Indikator Kinerja
Memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat

dicapai, berjangka waktu tertentu, dan dapat

dipantau dan dikumpulkan (dirunut).

3 Target Kinerja
Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator

kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada

tahun tersebut.

4 Jumlah Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran

adalah jumlah yang didasarkan pada dokumen

pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan.

Perjanjian kinerja disertai dengan pernyataan yang terdiri dari:

Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun tertentu;
Tanggal ditandatangani pernyataan perjanjian kinerja;
Tanda tangan para pihak yang berjanji.

07 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

PENETAPAN PK

Perjanjian Kinerja unit organisasi/unit
kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja
disepakati oleh Pimpinan entitas yang
bersangkutan dengan Pimpinan entitas di
atasnya dan ditetapkan paling lambat satu
bulan setelah Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran disahkan.

PERUBAHAN PK

Perjanjian kinerja dapat diubah atau

disesuaikan dalam hal terjadi kondisi

sebagai berikut:

Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
Perubahan dalam strategi yang

mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran (perubahan program, kegiatan,

dan alokasi anggaran);
Perubahan prioritas atau asumsi yang

berakibat secara signifikan dalam

proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai 08
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

PENYUSUNAN PK

Unit Kerja menyusun dokumen PK berdasar
pada target Renstra Ditjen Cipta Karya dan
Unit Kerja TA yang diperjanjikan disertai
dengan lembar penjelasan Output yang
mengacu kepada DIPA awal Unit Kerja;
Balai menyusun dokumen PK berdasarkan
target Renstra Balai dan DIPA awal Balai TA
yang diperjanjikan;
Satuan Kerja menyusun dokumen PK
dengan POK/DIPA TA yang diperjanjikan.

PK Balai teknis

1. Balai Teknologi Air Minum;
2. Balai Teknologi Sanitasi;
3. Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan;
4. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung;
5. Balai Sains Bangunan.

Diwajibkan untuk menyusun 2 (dua) dokumen PK, dimana satu PK
mengacu kepada Dirjen Cipta Karya sebagai bagian dari
akuntabilitas kinerja Balai, dan satu PK mengacu kepada Direktur
pengampu Balai sebagai bagian dari pertanggungjawaban SKP
pimpinan Balai.

09 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

FORMAT

PERJANJIAN KINERJA

PERMEN PUPR NO 9 TAHUN 2018

Pernyataan Perjanjian Kinerja terdiri dari:
Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun

anggaran tertentu;
Tanggal ditandatanganinya pernyataan perjanjian kinerja;
Tanda tangan para pihak yang berjanji menggunakan nama

lengkap, tidak menggunakan gelar, dan tanda tangan tidak dicap.

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai 10
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

FORMAT

PERJANJIAN KINERJA
PERMEN PUPR NO 9 TAHUN 2018

Lampiran Perjanjian kinerja terdiri dari:
Tahun diisi tahun anggaran yang diperjanjikan;
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja sesuai
dengan Renstra;
Program diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran
yang akan dicapai;
Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk
mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

11 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

FORMAT

PERJANJIAN KINERJA

PERMEN PUPR NO 9 TAHUN 2018

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai 12
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

PENJELASAN LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

CONTOH Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja menyajikan

informasi meliputi sasaran kegiatan, indikator

kinerja kegiatan, target dan anggaran, serta

tanda tangan para pihak yang berjanji.

CONTOH Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja menyajikan

informasi mengenai perbandingan pada

tahun anggaran yang diperjanjikan dengan

realisasi kegiatan pada tahun sebelumnya.

13 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

PENJELASAN LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

Lampiran Detail Perjanjian Kinerja

Lampiran Detail Perjanjian Kinerja menyajikan informasi yang merinci meliputi
sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target dan anggaran setiap Satuan
Kerja.

CONTOH

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai 14
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

CONTOH PERNYATAAN

PERJANJIAN KINERJA

PERMEN PUPR NOMOR 9 TAHUN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA UPT/BALAI

Format Perjanjian Kinerja:
Tulisan PK menggunakan font Myriad Pro dengan ukuran 13, untuk
Headline/Judul/dan Nama untuk tanda tangan menggunakan font Myriad Pro
ukuran 15 dengan Bold;
PK di print berwarna menggunakan Kertas Putih HVS ukuran A4 80 gram;
Penulisan Nama Pejabat menggunakan nama lengkap, tidak menggunakan gelar,
dan tanda tangan tidak dicap.

15 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

CONTOH LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA

PERMEN PUPR NO 9 TAHUN 2018

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator berdasarkan indikator Renstra per sektor;
Target Balai diperoleh dari Renstra Balai disesuaikan dengan Tahun Anggaran yang
diperjanjiakan;
Target Cipta Karya diperoleh dari Renstra Cipta Karya disesuaikan dengan Tahun
Anggaran yang diperjanjiakan;
Perhitungan outcome adalah persentase dari perbandingan target Balai dengan target
Cipta Karya.

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai 16
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

CONTOH LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA

PERMEN PUPR NO 9 TAHUN 2018

Berikut adalah contoh pengambilan data target pada tahun anggaran yang

diperjanjikan dari Renstra Balai dan Renstra Cipta Karya:

RENSTRA BALAI

RENSTRA CIPTA KARYA

17 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

CONTOH LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA

PERMEN PUPR NOMOR 9 TAHUN 2018

Kegiatan berdasarkan target DIPA sesuai Tahun Anggaran yang diperjanjikan;
Baseline berdasarkan capaian kegiatan pada tahun sebelumnya;
Target diperoleh dari akumulasi output Balai sesuai dengan Tahun Anggaran yang
diperjanjiakan.

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai 18
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

CONTOH LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA
PERMEN PUPR NOMOR 9 TAHUN 2018
Berikut adalah contoh pengambilan data anggaran pada tahun anggaran yang

diperjanjikan dari DIPA Satker Balai dan DIPA Satker Wilayah:

Anggaran Total diperoleh dari DIPA Satker Balai dan DIPA Satker Wilayah

sesuai dengan Tahun Anggaran yang diperjanjikan.

19 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

CONTOH LAMPIRAN DETAIL

PERJANJIAN KINERJA

PERMEN PUPR NOMOR 9 TAHUN 2018

Jumlah Anggaran

diperoleh DIPA Satker


Balai dan Wilayah

Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai 20
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

CONTOH LAMPIRAN DETAIL

PERJANJIAN KINERJA
PERMEN PUPR NOMOR 9 TAHUN 2018
Berikut adalah contoh pengambilan data anggaran pada tahun anggaran

yang diperjanjikan dari DIPA Satker Balai dan DIPA Satker Wilayah:

DIPA SATKER BALAI

DIPA SATKER WILAYAH I

DIPA SATKER WILAYAH II

DIPA SATKER WILAYAH III

21 Buku Saku Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT/Balai
DI Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT