ADART AHPC INDONESIA

ANGGARAN DASAR
DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ALL NEW HONDA PCX COMMUNITY

AHPC INDONESIA

Sekretariat :
Perumahan Grand Permata Blok J No 15 RT 007 / RW 010 Kelurahan Pisangan Jaya Kecamatan
Sepatan , Kabupaten Tangerang Propinsi Banten 15520
1|Page

PENDAHULUAN

Puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan
manusia di dunia ini dengan berbagai jenis suku , bangsa , dan kepercayaan/agama. Dari
keanekaragaman yang ada, manusia memiliki persamaan sifat dasar dalam kehidupan yaitu
hidup bersosial dan atau berkelompok dengan satu sama lain. Atas persamaan sifat dasar
tersebut maka muncullah keinginan untuk membangun suatu komunitas dalam lingkup
sederhana. Sebuah komunitas yang terbentuk dengan latar belakang persamaan, salah satunya
adalah persamaan dalam minat dan atau hobi pada umumnya serta pada dunia otomotif roda
dua pada khususnya.

Dengan didasari kesadaran bersama atas persamaan tersebut serta dilandasi rasa
persaudaraan, kemudian secara sukarela terbentuklah sebuah komunitas bersifat umum bagi
semua lapisan masyarakat yang tidak membeda-bedakan, baik itu Suku, Ras, Agama maupun
perbedaan lainnya yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Semangat dan rasa sukarela dalam
menjalin persaudaraan antara tiap-tiap individu serta persamaan minat dan atau hobby untuk
membentuk sebuah wadah komunitas dalam lingkup Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) serta selalu menjunjung Pancasila dan UUD 1945 , maka komunitas ini didirikan
bertujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut menuju persatuan dan kesatuan
berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Komunitas minat dan atau hobby pada otomotif dengan merk Honda varian PCX untuk
selanjutnya disebut dan dikenal sebagai “ALL NEW HONDA PCX COMMUNITY INDONESIA” atau
disingkat “AHPC INDONESIA“

2|Page

SEJARAH

Berawal dari ASTRA HONDA Motor yang memproduksi Motor Matic tipe PCX untuk pertama
kalinya di indonesia, pada saat itu Yarohim salah satu Pendiri dari komunitas AHPC Indonesia berinisiatif
membuat Group Facebook AHPC Indonesia untuk menyatukan hobby dan kecintaan akan motor matic
PCX yang baru dilahirkan di bumi tercinta ini, selang beberapa waktu terjalin komunikasi dengan Arry
Kriswantono dari Sidoarjo dan bersepakat untuk menyatukan visi dan misi untuk membentuk komunitas
yang berbeda dengan komunitas lainnya , dimana keinginan dari pendiri adalah mendirikan komunitas
tanpa aturan yang memberatkan anggotanya , dan akhirnya terbentuklah komunitas AHPC INDONESIA
yang resmi berdiri pada tanggal 1 april 2018.

Sebagai Salah satu Pendiri dari komunitas AHPC Indonesia, Yarohim berharap dengan berdirinya
komunitas ini menjadi wadah silaturahmi , menjalin persaudaraan antar pengguna motor terutama motor
Matic tipe PCX di indonesia tanpa terbebani dengan aturan aturan yang ketat didalam sebuah komunitas
dan menjadi Duta Wisata yang memperkenalkan keanekaragaman Tempat Wisata yang ada di Indonesia.

DESKRIPSI

1. AHPC INDONESIA dibentuk atas dasar persamaan minat dan atau hobi secara sukarela,
bukan untuk menyaingi beberapa komunitas yang sejenis.

2. AHPC INDONESIA dibentuk untuk menampung aspirasi pengguna sepeda motor roda dua
yang menginginkan sebuah komunitas dengan keadaan santai serta penuh dengan
semangat persaudaraan yang baik yang tidak terbebani oleh beberapa aturan yang dapat
mengganggu aktifitas Anggotanya.

3. AHPC INDONESIA merupakan Komunitas Motor bermerk Honda Tipe PCX berjenis Motor
Matic.

3|Page

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

PASAL 1
NAMA

Nama organisasi adalah “ALL NEW HONDA PCX COMMUNITY INDONESIA” atau
selanjutnya disebut dan dikenal sebagai “AHPC INDONESIA“

PASAL 2
WAKTU
1. AHPC INDONESIA dibentuk pada hari minggu tanggal 01 April 2018.
2. AHPC INDONESIA dideklarasikan pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018
PASAL 3
KEDUDUKAN
AHPC INDONESIA berada di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan berpusat di Kota Tangerang.

4|Page

BAB II
ASAS VISI , MISI DAN SIFAT

Pasal 4
ASAS

AHPC INDONESIA adalah komunitas yang Berasaskan Pancasila

Pasal 5
VISI DAN MISI

VISI

Menjadi komunitas yang bermanfaat dan dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat
pada umumnya dan anggota pada khususnya

MISI

1. Menjadi perkumpulan yang dapat menampung setiap masukan, ide, gagasan dari setiap
anggotanya dalam hal minat dan atau hobi pada kendaraan roda dua

2. Menunjukkan bentuk persaudaraan yang positif antar sesama pengguna kendaraan di
jalan raya baik antara sesama anggota dalam satu komunitas maupun anggota komunitas
lain.

3. Mengutamakan kesederhanaan dan kebersamaan dalam kegiatannya.
4. Menjunjung tinggi persaudaraan dan integritas antara sesama pengguna kendaraan roda

dua
5. Menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran dan keterbukaan antara setiap anggota dalam

komunitas.
6. Menjadi pelopor dalam hal keselamatan berkendara di jalan raya serta mendukung tertib

berlalu lintas.
5|Page

7. ikut serta dalam menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian dalam membina hubungan
persaudaraan serta menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal
Ika.

8. Menjadi Duta Wisata yang memperkenalkan budaya serta keanekaragaman yang ada di
Indonesia

Pasal 6
SIFAT

Bersifat sebagai Komunitas Umum diperuntukkan khusus Pemilik Motor Honda PCX.

6|Page

BAB III
KEANGGOTAAN HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7
KEANGGOTAAN

1. Anggota AHPC INDONESIA adalah seluruh anggota yang sudah Registrasi secara Resmi
dan memiliki Nomor Registrasi Anggota (NRA) yang aktif di Web Resmi
http://www.ahpc.or.id.

2. Keanggotaan AHPC INDONESIA terbatas pada Pemilik sepeda motor Honda PCX yang
dengan kesadaran sendiri ingin menjadi Anggota.

3. Ketentuan Keanggotaan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

Seluruh anggota AHPC Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang diatur didalam Anggaran
Rumah Tangga.

7|Page

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN, DEWAN PENDIRI

Pasal 9
STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi AHPC INDONESIA terdiri atas :

1. Dewan Pendiri di tingkat Nasional
2. Dewan Pembina di tingkat Nasional
3. Pengurus Pusat adalah kepengurusan di tingkat Pusat / Nasional.
4. Pengurus Regional adalah kepengurusan di tingkat Propinsi.
5. Pengurus Wilayah adalah kepengurusan di tingkat Kota / Kabupaten.
6. Dewan Pertimbangan Wilayah ( WatimWil ) adalah penasihat – penasihat ditingkat kota

/ kabupaten.

Pasal 10
KEPENGURUSAN

Pengurus Pusat dan termasuk Dewan Pembina kemudian disebut dengan Dewan Pengurus
Pusat merupakan Badan tertinggi tingkat Nasional yang mempunyai tugas dan wewenang untuk
mengatur dan memonitoring seluruh kegiatan komunitas, rincian tugas dan wewenang akan
diatur di anggaran rumah tangga.

1. Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Nasional.
2. Pengurus Pusat dipilih / ditunjuk oleh Ketua Umum Terpilih.
3. Pengurus Ibu kota Propinsi menjadi koordinator Regional ( Koreg ) di wilayah Propinsi /

Daerah Khusus tersebut.
4. Pengurus Regional adalah sebagai perwakilan dari pengurus pusat.
5. Pengurus Wilayah menjadi koordinator Wilayah ( Korwil ) di wilayah kota / kabupaten

tersebut.
6. Dewan Pertimbangan Wilayah ( WatimWil) ditunjuk oleh Korwil terpilih.

8|Page

Pasal 11
KEPENGURUSAN

Masa jabatan kepengurusan Ketua Umum dan Pengurus Pusat adalah selama 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa periode maksimal 2 (dua) kali masa jabatan dan
apabila Ketua Umum mengundurkan diri sebelum masa jabatan usai maka akan digantikan
sementara oleh Dewan Pembina sampai terpilihnya Ketua Umum yang baru.

Masa jabatan kepengurusan Koordinator Regional (koreg) dan Pengurus Regional adalah
selama 5(lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa periode maksimal 2 (Dua) kali masa
jabatan yang ditunjuk langsung oleh Ketua Umum dan apabila Koordinator Regional
mengundurkan diri sebelum masa jabatanya habis maka ketua umum berhak melakukan
menunjuk langsung Koordinator Regional pengganti atas pertimbangan stabilitas AHPC.

Masa jabatan kepengurusan Koordinator Wilayah (korwil) dan Pengurus Wilayah adalah
selama 5(Lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa periode maksimal 2 (dua) kali masa
jabatan melalui pemilihan langsung oleh anggota resmi AHPC di tiap wilayahnya dan apabila
Koordinator Wilayah mengundurkan diri sebelum masa jabatanya habis maka ketua umum
berhak melakukan pemilihan ulang diwilayah tersebut atau menunjuk langsung Koordinator
Wilayah pengganti atas pertimbangan stabilitas AHPC.

Masa Jabatan baik itu untuk Pengurus Pusat , Pengurus Regional , dan Pengurus Wilayah
setelah dilakukan pemilihan ulang, dimulai sejak Munas 20 Desember 2020 hingga Munas 5
tahun kedepan.

Pasal 12
DEWAN PENDIRI

Dewan Pendiri Mempunyai hak untuk mengambil langkah – langkah strategis berupa
keputusan yang bersifat penting dan mendesak atas pertimbangan stabilitas dan
keberlangsungan komunitas AHPC INDONESIA.

9|Page

BAB V
KEUANGAN ORGANISASI DAN MANFAAT

Pasal 13
KEUANGAN ORGANISASI

Agar AHPC INDONESIA dapat memberikan manfaat bagi pengguna yang telah menjadi
anggota organisasi berikut adalah keuangan/dana yang bersumber dari antara lain :

1. Hasil keuntungan iuran pendaftaran / registrasi member baru
2. Iuran dari Anggota Resmi AHPC INDONESIA yang tidak mengikat
3. Sumbangan / donasi dari pihak lain yang tidak mengikat
4. Hasil-hasil usaha official merchandise dan atau kegiatan lain dari organisasi yang tidak

mengikat.
5. Fee transaksi dari penjualan anggota / pengurus / wilayah / regional atas produk atau

merchandise yang menggunakan logo AHPC ataupun tidak.

Pasal 14
MANFAAT

1. Keuangan organisasi dapat dimanfaatkan untuk tujuan mendukung program-program
yang dianggap perlu sebagai wujud nyata keberadaan AHPC INDONESIA.

2. Program-program yang dimaksud antara lain : Bakti Sosial, Musyawarah Nasional , Hari
Ulang Tahun AHPC dan kegiatan Lainnya.

10 | P a g e

BAB VI
ATRIBUT ORGANISASI, LOGO , MOTO

Pasal 15
ATRIBUT ORGANISASI

Lambang : lambang organisasi AHPC INDONESIA berupa gambar :

Gambar 1 Gambar 2

1. Gambar 1 diperuntukan untuk internal komunitas AHPC INDONESIA
2. Gambar 2 diperuntukan untuk merchandise yang di perjual belikan untuk anggota dan

umum

Adapun arti dari Lambang / Logo resmi AHPC Indonesia adalah :

1. Tulisan AHPC : Segala perbedaan yang ada disatukan dalam satu komunitas AHPC
INDONESIA

2. Lambang Siluet : Menengadah keatas sebagai bentuk mengayomi anggotanya dan
sebagai manifestasi doa kepada Tuhan YME

3. Border Merah Putih : Lambang Persatuan dan Kesatuan didalam Negara Indonesia

11 | P a g e

Pasal 16
LOGO

Aturan – aturan tentang Lambang / Logo resmi AHPC Indonesia diantaranya :
1. Lambang / logo resmi AHPC Indonesia tidak boleh diubah oleh siapapun dan penggunaan
atas lambang / logo resmi AHPC Indonesia untuk seluruh wilayah adalah sama tanpa ada
penambahan apapun.
2. Penggunaan Lambang / logo resmi AHPC Indonesia baik untuk banner , bendera , sticker,
pamflet dll harus seijin Pengurus Pusat.
3. Penggunaan Lambang / logo resmi AHPC Indonesia yang tidak sesuai atau tanpa seizin
Pengurus Pusat termasuk yang diproduksi untuk kepentingan komersil atau pribadi baik
oleh anggota atau bukan anggota maka Pengurus Pusat akan memberikan Surat
Peringatan dan kemudian akan ditindak lanjuti langkah – langkah berikutnya.
4. Lambang / logo resmi AHPC Indonesia sudah terdaftar di DJKI ( Direktorat Jendral
Kekayaan Intelektual ) dengan nomor J002019031827 segala bentuk penyalahgunaan
atas lambang / logo resmi AHPC Indonesia oleh Pengurus Pusat akan diserahkan ke pihak
yang berwajib.

5. Rincian serta mekanisme aturan akan dibahas lebih lanjut didalam Anggaran Rumah

Tangga.

Pasal 17
MOTO

Harmonisasi kekeluargaan tercermin dalam sebuah moto, adapun moto dari AHPC
Indonesia adalah “AHPC Indonesia Luar Biasa”.

12 | P a g e

BAB VII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ( ART ) AHPC INDONESIA ditetapkan / diubah oleh Musyawarah
Nasional (MUNAS) dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB VIII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 19
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di Musyawarah Dewan Pendiri dan Dewan
Pembina atas pertimbangan dan masukan dari anggota AHPC Indonesia.

13 | P a g e

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20
ATURAN TAMBAHAN

1. Hal – hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut didalam
Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan satu sama lain.

14 | P a g e

BAB X

PENUTUP

Hal - hal yang belum tertuang didalam Anggaran Dasar Akan diatur didalam
Anggaran Rumah Tangga dan bila terdapat tambahan akan dibuatkan aturan terpisah
dimana aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2020

PENGURUS

(Ketua Umum) (Sekretaris)
DEWAN PENDIRI DAN DEWAN PEMBINA

(Pendiri )

15 | P a g e

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ALL NEW HONDA PCX COMMUNITY ( AHPC INDONESIA )

BAB I
KEANGGOTAAN , TATA TERTIB DAN SANGSI

Pasal 1
PERSYARATAN

1. Yang dapat menjadi anggota AHPC INDONESIA adalah setiap pemilik sepeda motor Honda
PCX, yang telah melakukan Registrasi secara Online di website http://www.ahpc.or.id.

2. Melengkapi persyaratan administrasi , biaya registrasi di transfer langsung ke rekening resmi
yang telah ditentukan oleh AHPC INDONESIA.

3. Wajib memiliki surat surat kendaraan bermotor yang lengkap ( KTP, STNK dan SIM C )
4. Tidak atau belum bergabung dengan klub / komunitas motor lain untuk kendaraan motor

yang sejenis dengan AHPC Indonesia.
5. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AHPC Indonesia serta

keputusan – keputusan dari Dewan Pengurus Pusat.
6. Sedang tidak terlibat kasus kriminal.
7. Setelah syarat terpenuhi maka anggota berhak mendapatkan Starter KIT berupa Sticker

No Register Keanggotaan (NRA) dan Kartu Anggota Resmi ( KAR ) yang akan diberikan setelah
persyaratan administrasi sudah terpenuhi .
8. Pengkodean huruf depan NRA adalah sebagai berikut :

a. A–XXXX : Diawali huruf A untuk Anggota Resmi AHPC Indonesia.
b. H-XXXX : Diawali huruf H untuk Pendiri AHPC Indonesia.
c. P-XXXX : Diawali huruf P untuk Pengurus Pusat AHPC Indonesia.
d. C-XXXX : Diawali huruf C untuk Pengurus Wilayah AHPC Indonesia.
e. I-XXXX : Diawali huruf I untuk Anggota dengan jenis motor PCX build up.

16 | P a g e

9. Permintaan / Pemesanan NRA khusus akan dikenakan biaya tambahan minimal sebesar Rp.
50,000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ).

10. Status Keanggotaan Aktif yang diakui adalah yang ada di website resmi AHPC Indonesia.

Pasal 2
STATUS KEANGGOTAAN

Anggota AHPC INDONESIA kehilangan status keanggotaan apabila :
1. Meninggal Dunia
2. Tidak menjadi pemilik sepeda motor PCX atau ada pertimbangan khusus dari Dewan

Pengurus Pusat, dan disebut sebagai Anggota Khusus yang tidak memiliki hak sebagai
anggota dan dapat diberhentikan sewaktu waktu atas pertimbangan.
3. Mengundurkan diri secara tertulis atau Lisan dari keanggotaan
4. Tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Tidak menempelkan / memasang stiker pada sepeda motor PCX yang terdaftar.
6. Diberhentikan keanggotaaannya.

Pasal 3
HAK-HAK ANGGOTA

1. Bicara dan memberikan hak suara.
2. Memilih dan Dipilih.

Pasal 4
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Bertakwa kepada Tuhan YME serta Mematuhi dan Menjunjung Tinggi Peraturan, Hukum dan
Undang Undang Dasar 1945 yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik serta kehormatan AHPC INDONESIA

17 | P a g e

3. Mematuhi Setiap Aturan tertulis (AD/ART) ataupun tidak tertulis yang dibuat Dewan
Pengurus Pusat dan diresmikan menjadi aturan yang bersifat tetap dalam Komunitas.

4. Tidak melakukan Tindak Kriminal yang bersifat Pidana ataupun Perdata yang dapat
merugikan Masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia.

5. Berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program kerja AHPC INDONESIA,
seperti Anniversary, Gathering Nasional dan Musyawarah Nasional dengan melakukan
pembayaran pendaftaran kegiatan-kegiatan tersebut.

6. Menghadiri kegiatan–kegiatan yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh AHPC INDONESIA.
7. Memiliki surat surat berkendara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang

berlaku di Negara Indonesia ( KTP , SIM C, STNK )
8. Berkendara dengan baik serta Mematuhi aturan aturan lalu lintas yang berlaku.
9. Menjunjung Tinggi Rasa Persaudaraan antar sesama Anggota tanpa membedakan Ras,

Kesukuan, Agama dan lebih mengedepankan Musyawarah Mufakat dalam setiap bentuk
keputusan dari Pengurus untuk Anggota dan sebaliknya ataupun antar sesama Anggota.
10. Tidak Tergabung dalam Komunitas Honda PCX lain selain All New Honda PCX Community (
AHPC )

Pasal 5
TATA TERTIB ( KEANGGOTAAN , MEDSOS , KENDARAAN )

Tata tertib adalah aturan yang harus ditaati bersama agar tercipta keharmonisan serta
kenyamanan antar anggota AHPC INDONESIA,

1. Sticker NRA wajib ditempel di spakbor belakang dan Sticker Windshield ditempel di
windshield depan.

2. Sticker NRA , Sticker Windshield dan KAR Wajib dimiliki seluruh Anggota AHPC Indonesia ,
sedangkan Kaos Nasional menjadi Wajib dimiliki bagi seluruh anggota AHPC Indonesia,
apabila ingin / sudah memiliki / membeli kaos wilayah.

18 | P a g e

3. Nomor Registrasi Anggota bersifat mengikat tidak dapat dirubah / dipindah tangankan,
kecuali ada pertimbangan khusus dari Dewan Pengurus Pusat , Pengurus Wilayah dan
Watimwil.

4. Dilarang menggunakan atribut resmi ( Jaket , Kaos , Sticker dll ) dari komunitas / club yang
sejenis dengan AHPC Indonesia diseluruh acara resmi AHPC Indonesia , kecuali sticker /
atribut khusus Undangan.

5. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti KOPDAR yang diadakan, namun lebih mengutamakan
kepentingan pribadi diatas kepentingan Komunitas.

6. Dilarang menggunakan, mengkonsumsi, membawa, menjual segala jenis obat obatan
terlarang (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk minuman keras
beralkohol).

7. Diwajibkan menggunakan perlengkapan berkendara (helm, jaket, sarung tangan,sepatu
serta celana panjang) berkendara dengan santun dan harus menjadi pelopor keselamatan di
jalan raya.

8. Pelanggaran lalu lintas secara pribadi menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak dapat
melibatkan komunitas AHPC Indonesia.

9. Dilarang menggunakan atribut TNI/POLRI yang sifatnya khusus, serta Dilarang memasang
atau menggunakan sirine, strobo (lampu isyarat), rotator kecuali yang diperuntukkan bagi
petugas/aparat sesuai Undang-Undang Lalu Lintas.

10. Dilarang turut campur dengan kepentingan pribadi orang lain , bercanda yang berlebihan
sampai menghina fisik, status maupun profesi baik sesama anggota AHPC maupun diluar
AHPC

11. Dilarang berdebat kuat, berbahasa yang tidak sopan, menyebarkan fitnah tanpa bukti,
memprofokasi, menyebarkan konten – konten SARA , Politik , pornografi , dalam bentuk
apapun yang dapat menimbulkan perpecahan di dalam maupun diluar AHPC Indonesia.

12. Dilarang berbisnis tanpa seijin Pengurus Wilayah / Pengurus Pusat baik diseluruh MEDIA
SOSIAL AHPC Indonesia kecuali memberikan donasi sebesar 5% atau minimal 10 ribu setiap
item yang dijual untuk Kas AHPC Indonesia.

19 | P a g e

13. Dilarang mencetak/membuat/memproduksi dan memperjual belikan logo / atribut AHPC
Indonesia dalam bentuk apapun tanpa seizin dari Pengurus Pusat.

14. Dengan sengaja keluar tanpa pemberitahuan di seluruh MEDIA SOSIAL AHPC Indonesia tanpa
konfirmasi yang jelas yang ditujukan kepada pengurus dianggap mengundurkan diri dari
keanggotaan resmi AHPC Indonesia.

15. Apabila member menjual atau memindah tangankan motornya, maka wajib melepaskan
seluruh atribut (Sticker depan & belakang) AHPC Indonesia, dan menginformasikan minimal
kepada pengurus wilayah.

16. Anggota yang sudah keluar dari AHPC Indonesia tidak diperbolehkan bergabung kembali,
kecuali atas pertimbangan Dewan Pengurus Pusat serta masukan dari WatimWil.

17. Dilarang membentuk / membuat Whatsapp Group / kopsan tanpa seijin Pengurus Wilayah /
Pengurus Pusat.

18. Whatsapp Group Resmi setiap Wilayah dibuatkan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Pusat
harus ada didalamnya.

19. Dilarang berhubungan Asmara antar anggota, bagi yang sudah memiliki Suami atau Istri yang
sah menurut Hukum Negara.

20. Dilarang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain baik kepada sesama anggota
ataupun ke orang lain yang bukan anggota AHPC Indonesia.

Pasal 6
SANKSI TERHADAP ANGGOTA

Sanksi yang diberikan kepada setiap anggota yang melanggar AD/ART serta tata tertib organisasi
berupa:

1. Pengurus Wilayah melalui rapat dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya berupa
peringatan lisan maupun tertulis, apabila anggota dianggap melanggar Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, Tata tertib serta aturan , kemudian Pengurus Wilayah mengajukan

20 | P a g e

rekomendasi hasil putusan kepada Pengurus Regional kemudian diteruskan kepada
Pengurus Pusat untuk dilakukan langkah – langkah selanjutnya.
2. Setiap anggota yang dikenai sanksi mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan
atau keberatan terhadap sanksi yang dijatuhkan Pengurus Wilayah.
3. Peringatan tertulis yang diberikan oleh Pengurus Wilayah berlaku dalam waktu 1 (satu)
minggu dan dalam waktu tersebut diberikan waktu menjawab/tanggapan atas peringatan
tersebut.
4. Apabila dalam waktu 1 (satu) minggu tersebut tidak ada jawaban/tanggapan dan masih
melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 6 ayat 1 tersebut diatas, maka dalam rapat
Pengurus Pusat dapat mengambil keputusan untuk memberhentikan status
keanggotaannya.
5. Pencopotan anggota secara tidak terhormat bila telah melakukan pelanggaran berat dan
sudah mencoreng nama baik AHPC Indonesia.
6. Setiap Anggota yang sudah jelas melakukan kesalahan dan disertai dengan bukti – bukti /
saksi – saksi yang meyakinkan Dewan Pengurus Pusat berhak melakukan penonaktifan
keanggotaan resmi di AHPC Indonesia.
7. Status keanggotaan akan di nonaktifkan di website resmi AHPC Indonesia, dan seluruh
atribut yang ada / dimiliki tidak mencerminkan / bagian dari keanggotaan AHPC Indonesia.

21 | P a g e

BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN WILAYAH , REGION

Pasal 7
PEMBENTUKAN WILAYAH DAN REGION

Pembentukan Wilayah , Regional mengikuti aturan administratif Pemerintah Indonesia
diantaranya :

1. Pembentukan Wilayah baru setingkat kota / kabupaten memiliki anggota resmi sebanyak
minimal 5 ( lima ) Orang.

2. Mengajukan permohonan pembentukan pembukaan Wilayah baru kepada Pengurus
Pusat.

3. Pembentukan Regional baru setingkat Propinsi memiliki minimal 3 (tiga) Wilayah yang
sudah dibentuk kecuali Daerah Khusus boleh mengikuti aturan pembentukan Wilayah.

22 | P a g e

BAB III
ATRIBUT RESMI ( ATURAN PENGGUNAAN LOGO )

Pasal 8
ATURAN PENGGUNAAN LOGO

1. Tidak ada modifikasi / penambahan apapun terhadap logo yang ditempelkan di motor,
dimana untuk windshield hanya logo saja sedangkan untuk spakbor belakang ada
penambahan NRA di logo seperti contoh gambar dibawah ini.

Gambar 1 : Peletakan sticker untuk Windshield

Gambar 2 : Peletakan sticker NRA di Spakbor belakang

23 | P a g e

1. Penggunaan logo sebagai banner hanya logo saja atau ada penambahan namun tidak
diperbolehkan ada penambahan di area logo , penulisan wilayah dan lain lainnya ada sisi
kanan logo, kemudian design akan dibuatkan oleh Pengurus Pusat.

Gambar 3 : Contoh Banner Nasional

Gambar 4 : Contoh banner Region dan Wilayah
24 | P a g e

2. Penggunaan logo sebagai sticker sowan berukuran tinggi 8 cm dan lebar 6 cm dan hanya
diperbolehkan penambahan pita dibawah logo yang berisi wilayah , atau hanya berupa
tulisan wilayah saja tanpa ada pita, kemudian design akan dibuatkan oleh Pengurus Pusat.

Gambar 4 : Sticker Sowan dengan Pita Gambar 5 : Sticker Sowan tanpa Pita
2. Penggunaan logo dalam merchandise , baik itu topi , kaos , dan lainnya , tidak boleh ada

perubahan terhadap badan logo AHPC Indonesia secara visual sehingga tidak merubah
bentuk dasar logo AHPC Indonesia.
3. Segala bentuk penggunaan logo harus seijin pengurus pusat secara tertulis.

BAB IV
SUSUNAN DAN PERIODE PENGURUS AHPC INDONESIA

Pasal 9
SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus di setiap tingkat Organisasi adalah sebagai berikut :
a. Untuk tingkat Pengurus Pusat, terdiri dari :
i. Dewan Pembina
ii. Ketua Umum
iii. Wakil Ketua Umum
iv. Sekretaris

25 | P a g e

v. Bendahara
vi. Hubungan Masyarakat
vii. Tatib
viii. Multimedia
ix. Keanggotaan dan Merchandise
b. Untuk tingkat Regional sebanyak-banyaknya sama dengan kepengurusan
Pengurus Pusat atau minimal :
i. 1 (Satu) orang Koordinator Regional ( Koreg )
ii. 1 (Satu) orang Sekretaris Regional
iii. 1 (Satu) orang Humas Regional
c. Untuk tingkat Wilayah sebanyak-banyaknya sama dengan kepengurusan
Pengurus Pusat atau minimal :
i. 1 (Satu) orang Kordinator Wilayah ( Korwil )
ii. 1 (Satu) orang Sekretaris Wilayah
iii. 1 (Satu) orang Humas Wilayah
iv. 1 (Satu) orang Bendahara Wilayah
2. Dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam Rapat
pengurus dapat ditetapkan kelengkapan perangkat organisasi yang diperlukan sehingga
tercipta efektifitas dan efisiensi kerja organisasi dengan mempertimbangkan asas
keterwakilan.
3. Pengurus harian organisasi terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Regional.
4. Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah harus berjalan sesuai dengan Tugas dan fungsinya
masing – masing dan harus saling berkoordinasi satu dengan lainnya.

26 | P a g e

BAB V
TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 10
SISTEM KERJA

Sistem kerja Pengurus adalah berbentuk Kolektif Kolegial.

Pasal 11
PEMBAGIAN KERJA

Pembagian tugas/kerja diantara anggota pengurus serta tata-kerja organisasi adalah sebagai
berikut.
1. Ketua Umum

a. Memimpin dan penanggung jawab tertinggi Organisasi.
b. Bersama pengurus lainnya menetapkan arah kebijakan Organisasi.
c. Melakukan Koordinasi diantara Pengurus lainnya.
d. Mewakili kepentingan Organisasi baik ke dalam maupun ke luar komunitas.
e. Bila dipandang perlu dapat memberi mandat kepada pengurus yang ditunjuk untuk

menjalani tugas organisasi.
f. Meminta pertanggungjawaban secara periodik dan atau sewaktu-waktu kepada

anggota pengurus lainnya.

2. Wakil Ketua Umum
a. Membantu ketua umum dalam mengkoordinasikan bidang-bidang pembantu
kepengurusan.
b. Membantu tugas ketua umum untuk tercapainya kelancaran organisasi sehari-hari.
c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum.

27 | P a g e

d. Berhak memberikan pernyataan umum yang berlaku secara internal maupun
eksternal dalam organisasi dengan persetujuan Ketua Umum.

3. Sekretaris Umum ( Sekum )
a. Mengkoordinasikan, memelihara dan bertanggungjawab atas kelancaran
kesekretariatan AHPC INDONESIA
b. Sebagai pusat aktivitas dan komunikasi baik didalam maupun keluar organisasi.
c. Mendampingi dan membantu Ketua Umum dalam melancarkan jalannya
organisasi.
d. Bertanggungjawab atas masalah-masalah hubungan eksternal, surat-menyurat,
dokumentasi dan notulensi rapat.
e. Berhak memberikan pernyataan umum yang berlaku secara internal maupun
eksternal dalam organisasi dengan persetujuan Ketua Umum.

4. Bendahara Umum ( Bendum )
a. Bertanggungjawab atas penggunaan keuangan organisasi.
b. Bersama Ketua Umum mengatur dan mengawasi posisi/neraca keuangan organisasi.
c. Menyediakan dan mengeluarkan uang yang telah disetujui penggunaannya oleh
Ketua Umum dengan sepengetahuan anggota pengurus lainnya.
d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodic dan
mempublikasikannya kepada anggota

5. Hubungan Masyarakat / Humas
a. Sebagai pusat mediator AHPC dalam berbagi informasi baik untuk kepentingan
internal dan eksternal AHPC.
b. Mewakili pengurus sebagai penghubung dengan pihak diluar AHPC, pers & pihak lain
yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung untuk menunjang kerja
Pengurus AHPC.
c. Mendokumentasikan atau bekerja sama dengan bidang dokumentasi untuk segala
kegiatan untuk kepentingan AHPC maupun pihak luar guna mempertanggung
jawabkan segala jenis program & kegiatan AHPC.

28 | P a g e

d. Mempublikasikan kegiatan komunitas kepada pihak luar sebagai upaya
memperkenalkan keberadaan komunitas dan juga membangun kesan positif
dimasyarakat.

e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
f. Mensosialisasikan segala bentuk program & kegiatan AHPC kepada anggota

Divisi-divisi

a. Menjalankan kebijakan dan program kerja organisasi sesuai dengan bidangnya
dengan memperhatikan arahan-arahan dari Ketua Umum.

b. Membantu dan mewakili Pengurus Inti yang berhalangan dalam fungsinya
sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum/Sekretaris Jendral dan Divisi lainya dalam
menjalankan roda organisasi berdasarkan penunjukan dari Ketua Umum.

Koordinator Regional ( Koreg )

a. Menjalankan kebijakan dan program kerja organisasi dengan memperhatikan
arahan-arahan dari Ketua Umum.

b. Berkoordinasi dengan seluruh koordinator wilayah di bawah regional masing masing.
c. Membuat / merekomendasikan keputusan keputusan ditingkat wilayah untuk

diajukan ke Pengurus Pusat.
d. Membantu / Mewakili Pengurus Pusat ditingkat wilayah atas mandat dari Ketua

Umum.
e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat / Ketua

Umum.
f. Mensosialisasikan segala bentuk program & kegiatan AHPC kepada Koordinator

Wilayah dibawah regional masing masing.

Koordinator Wilayah ( Korwil )

a. Menjalankan kebijakan dan program kerja organisasi dengan memperhatikan
arahan-arahan dari Koordinator Regional dan Ketua Umum.

29 | P a g e

b. Berkoordinasi dengan Koordinator Regional dalam hal program dan kebijakan di
wilayah masing masing.

c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Regional dan
Ketua Umum.

d. Mensosialisasikan segala bentuk informasi , program dan kegiatan AHPC kepada
seluruh anggota dibawah wilayah masing masing.

e. Mentaati aturan aturan yang ada didalam AD/ART.
Dewan Pertimbangan Wilayah ( Watimwil )

a. Memberikan arahan kepada Pengurus Wilayah tentang AD/ART AHPC Indonesia.
b. Memberikan masukan kepada Pengurus Wilayah untuk selalu mentaati AD/ ART

AHPC Indonesia.
c. Memberikan masukan dan pertimbangan atas permintaan dari Ketua Umum

apabila diperlukan.

Pasal 12
PERIODE KEPENGURUSAN

1. Masa Bakti kepengurusan untuk setiap tingkatan organisasi adalah selama 5 Tahun dan
maksimal 2 periode berturut - turut.

2. Kepengurusan periode sebelum Munas otomatis berakhir ketika Munas selesai
dilaksanakan, dan Ketua Umum Terpilih harus melakukan pemilihan kepengurusan yang
baru dari tingkat Pusat , Regional sampai dengan Wilayah.

3. Pengurus yang sudah pernah menjabat dapat dipilih kembali dengan perubahan
personil kepengurusan maksimal 50 %

30 | P a g e

BAB VI
PERSYARATAN UMUM, HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 13
PERSYARATAN UMUM

Persyaratan Umum untuk menjadi Pengurus adalah :
1. Memiliki jiwa kepemimpinan, cakap, jujur dan bertanggungjawab.
2. Memahami kedudukan, fungsi dan kewajibannya.
3. Memiliki loyalitas, dedikasi dan integritas.

Pasal 14
HAK PENGURUS

Setiap pengurus mempunyai hak memberikan suara, mengajukan usulan dan saran-saran pada
setiap forum yang diselenggarakan.

Pasal 15
KEWAJIBAN PENGURUS

Setiap Pengurus berkewajiban :
1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan organisasi .
2. Mentaati segala peraturan, kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan Bersama.
3. Selalu Berkoordinasi , komunikasi dan memberikan informasi dari tingkat Pengurus
Wilayah , Pengurus Regional Hingga Pengurus Pusat.

31 | P a g e

4. Menjadi contoh / tauladan dalam menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta aturan aturan yang ditetapkan kemudian.

BAB VII
SANKSI dan KEHILANGAN HAK KEPENGURUSAN

Pasal 16
SANKSI

1. Rapat Pleno Pengurus dapat memberikan sanksi terhadap pengurus setelah
mendengarkan pembelaan dari pengurus yang dianggap telah melakukan pelanggaran
terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga secara berurutan berupa :
a. Peringatan lisan
b. Peringatan tertulis
c. Skorsing
d. Pemberhentian

2. Setiap pengurus yang dikenai sanksi mempunyai hak mengajukan keberatan atau
pembelaaan atas sanksi yang dijatuhkan dalam rapat pengurus.

3. Apabila pengajuan keberatan atau pembelaan atas sanksi yag dijatuhkan dapat diterima
maka melalui Rapat Pengurus harus memulihkan hak kepengurusannnya.

Pasal 17
KEHILANGAN HAK PENGURUS

Pengurus dapat kehilangan Hak Kepengurusannya apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Terkena Sorsing.
3. Diberhentikan dan atau berhenti dari kepengurusan.
4. Vakum selama 3 bulan berturut – turut tanpa pemberitahuan ke pengurus lainnya.
5. Penggantian Antar Waktu.
32 | P a g e

BAB VIII
PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 18
PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

1. Penggantian Pengurus Antar Waktu dapat dilakukan apabila :
a. Meninggal dunia
b. Berhenti atas permintaan sendiri
c. Berhalangan tetap
d. Diberhentikan

2. Penggantian pengurus Wilayah sebelum masa jabatan dikarenakan melanggar AD/ART
atau atas dasar permintaan 2/3 anggota di wilayah dapat dilakukan atas persetujuan
Dewan Pengurus Pusat.

3. Penggantian Pengurus Wilayah dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah
mufakat.

4. Khusus untuk jabatan Ketua Umum yang diganti melalui mekanisme pergantian antar
waktu maka status penggantinya adalah Dewan Pembina sampai ditentukan Ketua Umum
yang baru , melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

33 | P a g e

BAB IX
KEPEMILIHAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 19
KEPEMILIHAN PENGURUS

1. Pemilihan pengurus dalam setiap tingkat organisasi dilaksanakan melalui Formatur.
2. Formatur terdiri dari :

a. Seorang Ketua Formatur
b. Anggota Formatur
3. Pemilihan Ketua Formatur merupakan mekanisme untuk pemilihan Ketua Umum
Organisasi yang dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung dengan tahapan
sebagai berikut :
a. Tahap Pencalonan
b. Penyampaian Visi dan Misi
c. Tahapan Pemilhan.
4. Anggota Formatur dipilih dari dan oleh peserta forum permusyawaratan dan ditetapkan
dalam sidang forum tersebut.
5. Tata cara pemilihan anggota formatur akan diatur tersendiri dan ditetapkan dalam
permusyawaratan tersebut.

34 | P a g e

Pasal 20
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Tata cara pemilihan dan penentuan pengurus akan dilaksanakan oleh formatur dan diketahui
oleh ketua Umum terpilih sebagai Ketua Formatur.

BAB X
MUSYAWARAH

Pasal 21
MUSYAWARAH

Musyawarah adalah Forum Pengambilan Keputusan yang diselengarakan dan dihadiri oleh
seluruh anggota.

Pasal 22
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

1. Merupakan forum permusyawaratan organisasi di tingkat Nasional.
2. Musyawarah Nasional diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.
3. Musyawarah Nasional diikuti oleh seluruh anggota.
4. Musyawarah Nasional berwenang :

a. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
c. Menetapkan Pengurus Pusat.
d. Menetapkan keputusan-keputusan dan rekomendasi lainnya.

35 | P a g e

Pasal 23
PRA MUSYAWARAH NASIONAL ( PRA-MUNAS )

1. Merupakan forum permusyawaratan organisasi di tingkat Nasional
2. Pra-Musyawarah Nasional diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.
3. Pra-Musyawarah Nasional diikuti oleh Perwakilan Regional.
4. Pra-Musyawarah Nasional berwenang :

a. Merancang , merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Memilih dan mengajukan calon Ketua Umum mewakili Wilayah dibawah

regionalnya.
c. Membuat, mengajukan keputusan-keputusan dan rekomendasi lainnya.

Pasal 24
MUSYAWARAH REGIONAL ( MUREG )

1. Musyawarah Region diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.
2. Musyawarah Region diikuti oleh Pengurus Region dan anggota yang ada di Region.
3. Musyawarah Region berwenang :

a. Rekomendasi rancangan usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.

b. Menyusun dan menetapkan program kerja di tingkat Region.
c. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Region.
d. Menetapkan keputusan-keputusan dan rekomendasi lainnya.

36 | P a g e

Pasal 25
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)

1. Musyawarah Luar biasa dipimpin oleh Dewan Pendiri.
2. Mempunyai wewenang, kekuasaaan / kedaulatan yang sama dengan musyawarah

Nasional, yang hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu.
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan jika :

a. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi ikhwal kegentingan
yang membahayakan kelangsungan roda organisasi.

b. Pengurus Pusat melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga atau tidak
dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional.

c. Atas permintaaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
AHPC INDONESIA Region seluruh Indonesia.

BAB XI
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Pasal 26
KEPUTUSAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila permufakatan tidak tercapai, pengambilan suara diambil atas dasar suara

terbanyak.
3. Setiap surat-surat keputusan ataupun surat-surat keluar yang mengatas namakan atau

berkaitan dengan organisasi, harus ditandatangani oleh Ketua Umum atau Pengurus yang
mewakili, bersama dengan Sekretaris Umum atau anggota pengurus lainnya yang
mewakili.

37 | P a g e

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 27
KEUANGAN

1. Sumber keuangan atau pendanaan organisasi yang utama adalah bisa dari sumbangan
sukarela anggota dan usaha serta pendapatan lain yang sah dan halal.

2. Hal-hal yang menyangkut uang masuk dan keluar dari dan untuk organisasi akan
dipertanggungjawabkan dalam forum musyawarah dan dipublikasikan kepada anggota.

38 | P a g e

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum tercantum/diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, apabila diperlukan dapat
disampaikan melalui lisan dan dapat ditentukan oleh Rapat Pengurus selama tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Rumah Tangga ini merupakan kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar, berlaku sejak tanggal disahkan oleh Musyawarah
Nasional yang diselenggarakan pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 di Jakarta.

PENGURUS

(Ketua Umum) (Sekretaris)
DEWAN PENDIRI DAN DEWAN PEMBINA

(Pendiri )

39 | P a g e