Rancangan Aksi Perubahan

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN V

TAHUN 2021
PENINGKATAN KINERJA PELAPORAN KEUANGAN

DENGAN MENGGUNAKAN “BUDI KERJA”
(BUKU DIGITAL PANDUAN DALAM BEKERJA)
PADA UNIT KERJA KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Di susun oleh :
ILHAM RIZKY, S.E
NIP : 19850906 201101 1 001
KASUBAG KEUANGAN SATPOL PP
KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021

LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

PENINGKATAN KINERJA PELAPORAN KEUANGAN
DENGAN MENGGUNAKAN “BUDI KERJA”

(BUKU DIGITAL PANDUAN DALAM BEKERJA)
PADA UNIT KERJA KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menyetujui : Pandeglang, Maret 2021
MENTOR REFORMER

H. Oki Rudianto, S.IP., M.Si Ilham Rizky, S.E.
NIP. 19720508 199101 1 002 NIP. 19850906 201101 1 001

Mengetahui :
COACH

Euis Mulyaningsih, S.T., M.T.
NIP. 19710413 199703 2 005

DAFTAR ISI Hal.

Halaman Judul i
Lembar Pengesahan ii
Daftar Isi 1
BAB I PENDAHULUAN 1
5
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan Aksi Perubahan 7
1.3 Manfaat Aksi Perubahan 7
BAB II PROFIL KINERJA PELAYANAN 8
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja 9
2.2 Identifikasi Area Yang Bermasalah 9
2.3 Indentifikasi Isu 11
2.4 Sumber Daya Instansi 11
BAB III ANALISA MASALAH 11
3.1 Indentifikasi Masalah 12
3.2 Penetapan Masalah Dominan 14
3.3 Penetapan Gagasan Perubahan 16
3.4 Analisis Kelayakan Gagasan 16
BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH 18
4.1 Deskripsi Gagasan Perubahan 19
4.2 Hasil Penerapan Gagasan 21
4.3 Peta Stakeholder 26
4.4 Pengendalian Pekerjaan
4.5 Prosedur Pelayanan Publik

ii

BAB I
PENDAHUALUAN

1.1 Latar Belakang
Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk

membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki
integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki
kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan
pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem
manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan
area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah,
meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan,
sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan
publik, mind set dan culture set aparatur.

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk
melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah dalam hal ini unit
kerja keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang
efektif dan efisien dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu
pekerjaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelaksanaan pekerjaan
yang efektif dan efisien, perlu adanya pedoman dan panduan dalam
bentuk dokumen Standar Operasional Prosedur (selanjutnya di sebut
SOP). SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan. Sebagaimana tertuang dalam Permenpan&RB nomor 35
Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional
prosedur administrasi pemerintahan.

Adapun SOP mempunyai manfaat, diantaranya adalah :
1. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin

dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

Rancangan Aksi Perubahan 1

3. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara
keseluruhan;

4. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung
pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi
keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;

5. sebagai panduan dan acuan kepada pegawai baru dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menyusun SOP, perlu kiranya dilengkapi dengan uraian
tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing pegawai. Beberapa manfaat
uraian tupoksi yang diterima organisasi dan pegawai saat menerapkan
tupoksi yang baik. Berikut adalah beberapa manfaat dari uraian tupoksi
dalam pekerjaan :
1. memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugas tugas-tugas dalam organisasi;
2. membantu pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya;
3. memberikan informasi tentang pengetahuan, pelatihan, pendidikan,

dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan tiap-tiap
pekerjaan secara lengkap dan objektif.

Uraian tupoksi Satpol PP di atur dalam Peraturan Walikota
Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja. Uraian Tupoksi Satpol PP sebagaimana Perwal Nomor
49 Tahun 2016, hanya terbatas pada jabatan struktural. Untuk tupoksi
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional PNS di tetapkan oleh
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Berangkat dari
keterbatasan inilah perlu adanya uraian tugas dan fungsi (TUSI)
pelaksana Non PNS di lengkapi dengan SOP agar dalam menjalankan
pekerjaan pelaksana Non PNS berjalan dengan efektif dan efisien.

Rancangan Aksi Perubahan 2

Untuk menggambarkan kondisi saat ini, dapat di lihat pada catatan
hasil reviu inspektorat tahun 2020. Dimana terjadi cukup banyak
catatan-catatan terkait pelaporan keuangan akhir tahun yang telah di
reviu. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada hasil reviu di bawah ini :

Rancangan Aksi Perubahan 3

Ada kondisi saat ini, adapula kondisi yang diharapkan pada aksi
perubahan yaitu meningkatnya kinerja pelaporan keuangan. Untuk lebih
jelasnya, kondisi yang di harapkan adalah sebagai berikut :
1. berkurangnya atau tidak ada kesalahan dan keterlambatan dalam

mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan;
2. meningkatnya efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara
keseluruhan;
3. terbentuknya kemandirian pegawai dan tidak tergantung pada
keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses pekerjaan yang
menjadi tugasnya.
Adapun GAP dan dampak yang mungkin terjadi apabila dalam
proses pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya pembagian tugas dan
tanggung jawab yang jelas adalah kesenjangan pekerjaan dan saling
mengandalkan dalam penyelesaian pekerjaan. Untuk lebih jelasnya
mungkin dapat saya gambarkan dalam gambar berikut ini :

PEGAWAI BARU PEGAWAI LAMA

GAP

Karena alasan inilah perlu adanya gagasan perubahan dalam

meningkatkan kinerja pelaporan keuangan pada subbagian keuangan

di Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Gagasan perubahannya yaitu

tersedia buku panduan dalam bekerja yang terstandarisasi secara

tertulis dan dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan

aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana

dan oleh siapa dilakukan.

Rancangan Aksi Perubahan 4

1.2 Tujuan Aksi Perubahan
Tujuan yang ingin dicapai dalam aksi perubahan adalah

meningkatnya kinerja pelaporan keuangan dengan cara menyediakan
BUku DIgital panduan dalam beKERJA (BUDI KERJA) pada unit kerja
keuangan Satpol PP. Buku panduan ini di harapkan dapat menjadi
solusi permasalahan pada unit kerja yang saya pimpin, dimana sering
terjadinya kesalahan dan keterlambatan dalam menjalankan dan
menyelesaikan suatu pekerjaan.

Tujuan yang ingin di capai dari aksi perubahan ini dibagi dalam 3
(tiga) tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang. Adapun rincian tahapannya sebagai berikut :
1. Jangka pendek

a. membuat KAK dalam menyusun digitalisasi buku panduan
dalam bekerja

b. mengumpulkan sumber referensi, literatur dan materi dalam
menyusun buku

c. membuat uraian tupoksi dan SOP kerja
d. membuat outline buku
e. mengumpulkan software dan perangkat lunak yang dibutuhkan

untuk membuat buku digital
f. menyediakan tenaga ahli atau video tutorial dalam membuat

buku digital
g. mengolah dan menginport file word ke aplikasi pembuat buku

digital yang akan digunakan
h. mendesign daftar isi dan cover buku digital
i. persiapan dan pelaksanaan sosialisasi
j. implementasi dan evaluasi dari pelaksanaan buku digital
2. Jangka menengah
a. pengusulan anggaran arsip fisik buku
b. mengintegrasikan buku digital ke dalam website Satpol PP
3. Jangka panjang
a. Mengembangkan dan melengkapi isi dari buku digital

Rancangan Aksi Perubahan 5

1.3 Manfaat Aksi Perubahan
Manfaat dari aksi perubahan yang diharapkan, antara lain :

1. Individu
Manfaat aksi perubahan yang diharapkan melalui buku panduan
terhadap penulis adalah untuk memudahkan melakukan
pengendalian dan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
bawahan. Adapun manfaat bagi bawahan sebagai panduan dalam
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, terlebih lagi apabila
bawahan atau staf tersebut adalah pegawai baru.

2. Organisasi
Manfaat diharapkan dari buku panduan ini adalah tersampainya
informasi tentang aturan dan cara dalam menyelesaikan pekerjaan
yang efektif dan efisien, sehingga tujuan dan target capaian kinerja
pegawai dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

3. Stakeholder
Dengan adanya peningkatan kinerja yang menghasilkan laporan
keuangan yang akuntabel, diharapkan juga meningkatkan
kepercayaan stakeholder terhadap organisasi atau unit kerja
bagian keuangan yang dipimpin oleh penulis.

Rancangan Aksi Perubahan 6

BAB II
PROFIL KINERJA PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Satpol PP Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 tahun 2010
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan
telah di gantikan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Satpol PP dijabarkan dalam
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2011 dan
telah di gantikan oleh Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49
Tahun 2016, kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas dan fungsi
sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma,

standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan keuangan di lingkup
Satpol PP;
2. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program,
kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
3. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan
dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
4. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan
dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan
dan Satpol PP;
5. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup
Subbag Keuangan;
6. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Subbag
Keuangan Satpol PP;

Rancangan Aksi Perubahan 7

7. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup

Subbagian Keuangan dan Satpol PP;

8. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/ dokumen

pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan

di lingkup Satpol PP;

9. menghimpun/menyusun /menganalisa/merumuskan/dokumen

Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup Satpol PP;

10. mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan

Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;

11. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian,

pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian

Keuangan;

12. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas

pegawai pada Subbagian Keuangan; dan

13. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

2.2 Identifikasi Area Yang Bermasalah

Berdasarkan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan, dapat di

identifikasi area yang bermasalah yaitu :

1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma,

standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan keuangan di lingkup

Satpol PP;

2. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup

Subbag Keuangan;

3. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/ dokumen

pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, s dan tahunan di lingkup

Satpol PP;

4. menghimpun/menyusun /menganalisa/merumuskan/dokumen

Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup Satpol PP;

5. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian,

pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian

Keuangan.

Rancangan Aksi Perubahan 8

2.3 Indentifikasi Isu
Isu yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi dilingkup unit kerja

bagian keuangan adalah sering terjadinya kesalahan dan
keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan. Kesalahan dan
keterlambatan menyajikan laporan keuangan akibat dari belum
optimalnya kinerja pelaporan keuangan yang dilakukan oleh aparatur
yang ada dilingkup unit kerja bagian keuangan. Hal ini mungkin dapat
menurunkan kepercayaan stakeholder dan dapat menghambat
pengambilan keputusan pimpinan instansi pada unit kerja tersebut.

2.4 Sumber Daya Instansi
Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP

adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. yang terdiri dari :
1. Kepala Satpol PP;
2. Sekretariat;

a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan;
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur;
a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
b. Seksi Teknis Fungsional.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. Unit Pelaksana Satpol PP; dan Kelompok jabatan Fungsional

Rancangan Aksi Perubahan 9

Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh
jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional dan bertanggung jawab
kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi. Adapun untuk
melaksanakan kegiatan fungsi Satpol PP yaitu menjaga ketentraman
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,
perlu di dukung oleh anggaran yang telah di tuangkan dalam DPA.
Anggaran tersebut di kelola oleh unit kerja subbagian keuangan, yang
mana memang fungsinya untuk mendukung kebutuhan belanja setiap
kegiatan yang di lakukan oleh Satpol PP.

Rancangan Aksi Perubahan 10

BAB III
ANALISA MASALAH

3.1 Indentifikasi Masalah
Menurut hasil indentifikasi masalah dari tugas pokok dan fungsi

subbag keuangan adalah sebagai berikut :
1. belum optimalnya kinerja pelaporan keuangan Satpol PP Kota

Tangerang Selatan
2. belum efektif dan efesien dalam pengelolaan arsip
3. belum optimalnya sistem aplikasi pengelolaan dan pelaporan

keuangan
4. belum optimalnya laporan keuangan Satpol PP
5. belum optimalnya pembagian tugas dan fungsi pegawai pada

bagian keuangan

3.2 Penetapan Masalah Dominan
Dalam menetapkan masalah dominan yang akan dijadikan isu

utama dalam aksi perubahan ini, maka digunakan metode USG
(Urgensi, Seriousness, dan Growth). Metode USG merupakan salah
satu cara menetapkan masalah dominan dengan metode teknik
scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan
memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang
dihadapi, serta kemungkinan bekembangnya masalah tersebut semakin
memburuk jika masalah tidak terselesaikan.

Dibawah ini adalah tabel analisis USG yang digunakan dalam
menentukan maslah dominan :

Tabel 1. Analisis USG

NO SITUASI KRITERIA JUMLAH RANKIN
USG G

1 Belum Optimalnya Kinerja 4 5 5 14 1
Pelaporan Keuangan Satpol PP 2 5

2 Belum efektif dan efisien dalam 1 1 2
pengelolaan arsip

Rancangan Aksi Perubahan 11

NO SITUASI KRITERIA JUMLAH RANKIN
USG G

3 Belum Optimalnya Sistem

Aplikasi SIPD dalam

Pengelolaan dan Pelaporan 5 4 1 10 2
Bendahara Pengeluaran untuk

menghasilkan Pelaporan

Keuangan

4 Belum optimalnya laporan 2 3 4 9 3
keuangan Satpol PP

5 Belum optimalnya pembagian 8 4
uraian tugas dan fungsi (Job 3 2 3
Desk) pada setiap pegawai
pada bagian

Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisa USG di atas,
maka di dapat masalah dominan ada pada urutan penilaian rangking 1
yaitu Belum Optimalnya Kinerja Pelaporan Keuangan Satpol PP.

3.3 Penetapan Gagasan Perubahan
Sebelum penetapan gagasan perubahan, perlu menentukan

alternatif solusi yang akan di ambil dengan menggunakan metode Cost
Benefit Analysis (CBA) yaitu dengan memperhatikan biaya dan
manfaat. Apabila nilai biayanya rendah (R) dan manfaatnya yang tinggi
(T), maka itulah sebagai alternatif yang terpilih. Dibawah ini adalah
penilaian alternatif solusi menggunakan analiss CBA (Cost Benefit
Analysis) yang tersaji dalam sebuah tabel 2 berikut ini :

Rancangan Aksi Perubahan 12

Tabel 2. Analisis CBA (Cost Benefit Analysis)

PENYEBAB MASALAH ALTERNATIF COST-BENEFIT ANALYSIS
SOLUSI
NO BIAYA MANFAAT
(R-S-T) (T-S-R)
ASPEK URAIAN HASIL

1 SDM Minimnya
pengetahuan
pegawai dalam Pengadaan R T Alternatif
memahami tugas Bimbingan Teknis Terpilih
dan fungsi dalam dan Pelatihan
pekerjaan

Seringnya terjadi Pengangkatan T T
keluar dan masuk menjadi pegawai
pada pegawai tetap
tidak tetap

2 Prosedur / Belum adanya

Tata Posedur / Tata Digitalisasi Buku Alternatif
Laksana laksana dalam Panduan Terpilih
melaksanakan Pelaporan
dan Keuangan R T
menyelesaikan

pekerjaan

3 Pengendal Kurangnya Pembuatan kartu R T Alternatif
ian Pengendalian kendali digital Terpilih
/Pengawas dalam dalam
an pelaksanaan pelaksanaan
pekerjaan pekerjaan

4 Tupoksi Banyaknya Pembuatan buku
pekerjaan yang uraian tugas dan
hanya dikerjakan fungsi pegawai R T Alternatif
oleh satu pegawai pada setiap Terpilih
pekerjaan

5 Reward Tidak adanya Penyediaan

and Reward dan ketentuan aturan

Punishme Punishment untuk tentang Reward

nt keberhasilan dan dan Punishment Alternatif
Terpilih
kesalahan dalam atas keberhasilan R T

penyelesaian dan kesalahan

pekerjaan dalam

menyelesaikan

pekerjaan

Setelah dilakukan penilaian melalui metode CBA, didapatlah
beberapa alternatif solusi terpilih. Maka selanjutnya penetapan gagasan

Rancangan Aksi Perubahan 13

perubahan dengan menggunakan analisa APKL (Aktual, Problematik,
Kekhalayakan dan Kelayakan). Analisa ini untuk menganalisa
ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual,
problematik, kekhalayakan dan kelayakan dari beberapa alternatif
solusi yang terpilih.

Dibawah ini merupakan tabel analisa APKL, sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis APKL

NO ALTERNATIF SOLUSI PENAPISAN
TERPILIH JUMLAH RANK

APKL

1 Pengadaan Bimbingan Teknis 8 4
3122

dan Pelatihan

2 Digitalisasi Buku Panduan 5555 20 1
Pelaporan Keuangan

3 Pembuatan kartu kendali 2233 10 3
digital dalam pelaksanaan
pekerjaan

4 Pembuatan buku uraian tugas

dan fungsi pegawai pada 4444 16 2

setiap pekerjaan

5 Penyediaan ketentuan aturan 6 5
tentang Reward dan
Punishment atas keberhasilan 1 3 1 1
dan kesalahan dalam
menyelesaikan pekerjaan

3.4 Analisis Kelayakan Gagasan
Ada 4 (empat) aspek pengukuran analisis kelayakan gagasan

perubahan yaitu administratif, mapping Sumber Daya Manusia (SDM),
teknis dan hukum. Ke 4 analisis kelayakan gagasan dijabarkan pada
penjelasan di bawah ini :

Rancangan Aksi Perubahan 14

1. Administratif
Aspek administratif ini berkaitan dengan belum adanya rumusan,
standar, prosedur dan target waktu pelaksanaan dan penyelesaian
pekerjaan di lingkup unit kerja subbagian keuangan. Sehingga perlu
adanya panduan dalam bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan
secara cepat dan akurat. Buku panduan pelaporan keuangan
Satpol PP dapat dilaksanakan, karena merupakan tupoksi dari
subbagian keuangan yaitu menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup
urusan keuangan di lingkup Satpol PP.

2. Aspek Mapping SDM
Aspek mapping sdm bertujuan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan aksi perubahan ini yaitu dalam peranan SDM untuk
mendukung digitalisasi buku panduan pelaporan keuangan dengan
melihat kompetensi pegawai yang ada.

3. Aspek Teknis
Secara teknis gagasan perubahan digitalisasi buku panduan
pelaporan keuangan di unit kerja keuangan Satpol PP adalah
membuat panduan dalam bekerja yang akan di gunakan sebagai
acuan untuk meningkatkan kinerja pelaporan keuangan.

4. Aspek Hukum
Gagasan perubahan digitalisasi buku panduan pelaporan keuangan
merupakan perwujudan dari tupoksi Subbagian keuangan yaitu
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma,
standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan keuangan di Satpol
PP yang tertuang dalam Perwal Nomor 49 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja Satpol PP.

Rancangan Aksi Perubahan 15

BAB IV
STRATEGI MENGATASI MASALAH

4.1 Deskripsi Gagasan Perubahan
Gagasan perubahan yang ingin di capai dalam aksi perubahan

yaitu pembuatan buku digital panduan pelaporan keuangan. Buku ini
sebagai panduan dalam bekerja untuk meningkatkan kinerja pelaporan
keuangan. Buku panduan ini dapat dikatakan sebagai BUku Digital
panduan dalam beKERJA (BUDI KERJA), karena memang buku ini
dibuat dalam bentuk digital (flipbook) yang dapat diakses dimana saja
dan kapan saja. Alasan kenapa di buat dalam bentuk digital adalah
menjawab tantangan dengan kondisi saat ini, dimana kita diharapkan
mengurangi kontak fisik dengan benda yang bersifat umum yang dapat
menularkan virus menular.

Adapun sekiranya perlu dicetak dalam bentuk fisik buku adalah
sebagai arsip fisik untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadi
seperti sulit mengakses buku digital tersebut. Untuk target saat ini
“BUDI KERJA” berisi tentang uraian tugas dan fungsi serta Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan. Dengan adanya “BUDI KERJA” di harapkan dapat menjadi
solusi permasalahan pada unit kerja yang saya pimpin, dimana sering
terjadinya kesalahan dan keterlambatan dalam menjalankan dan
menyelesaikan suatu pekerjaan.

Berikut ini tabel uraian proses kegiatan dalam upaya menguraikan
tujuan akhir dan tujuan antara (Milestones) dari gagasan perubahan :

Tabel 4. Tujuan/Target Antara (Milestones)

NO TUJUAN/TARGET ANTARA URAIAN KEGIATAN

1 Pembuatan buku manual  Membuat KAK dalam menyusun
panduan dalam bekerja digitalisasi buku panduan dalam
bekerja
Rancangan Aksi Perubahan
 Mengumpulkan sumber referensi,
literatur dan materi isi dalam
menyusun buku panduan dalam

16

NO TUJUAN/TARGET ANTARA URAIAN KEGIATAN

bekerja
 Membuat uraian tupoksi
 Membuat SOP kerja
 Membuat Outline Buku

2 Penyiapan sarana dan prasarana  Mengumpulkan software atau
perangkat lunak yang dibutuhkan
untuk membuat buku digital

 Menyediakan tenaga ahli atau video
tutorial dalam membuat buku digital

3 Pembuatan buku digital  Mempersiapkan Konten Buku Dalam
Bentuk Word Document

 Mengolah dan menginport file ke
Aplikasi Pembuat Buku Digital yang
telah di tentukan

 Membuat Daftar Isi Otomatis

 Memasukkan Cover Buku digital

4 Sosialisasi buku digital  Persiapan Sosialisasi buku digital
panduan dalam bekerja

 Pelaksanaan Sosialisasi buku digital
panduan dalam bekerja

5 Implementasi buku digital  Implementasi buku digital pada sub
bagian keuangan

 Membuat laporan evaluasi

implementasi buku digital

6 Pengembangan buku digital  Pengusulan Anggaran arsip fisik
panduan dalam bekerja buku panduan dalam bekerja

 Mengintegrasikan buku digital
dengan website Satpol PP

 Melengkapi dan mengembangkan isi
dari buku digital panduan dalam
bekerja

Buku digital yang akan dihasilkan merupakan publikasi berupa teks
dan gambar dalam bentuk digital yang dapat dibaca melalui komputer
atau alat digital lainnya. Buku digital dengan teknologi e-book tiga
dimensi dikenal dengan sebutan flipbook, dimana halaman sudah bisa
dibuka seperti membaca buku di layar monitor.

Rancangan Aksi Perubahan 17

Gambaran umum dari isi buku digital panduan dalam bekerja yaitu
pada halaman depan merupakan cover atau judul dari buku panduan
tersebut, lalu dilanjutkan dengan kata pengantar dan daftar isi.
Halaman berikutnya adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar
belakang pembuatan buku digital dan dilanjutkan penjabaran tentang
uraian tugas dan fungsi di sertai dengan SOP dari pelaksanaan
pekerjaan SOP penyusunan Perencanaan dan Program, SOP
Pembuatan dan penerbitan Surat Perintah Membayar(SPM), SOP
verifikasi SPJ Keuangan, SOP penyusunan laporan keuangan yang
ada di sub bagian keuangan Satpol PP.

Untuk halaman terakhir merupakan kesimpulan dan saran
dibutuhkan dalam membangun dan mengembangkan buku digital
tersebut. Adapun halaman penutup merupakan daftar pustaka/referensi
yang di pakai dalam menyusun buku digital panduan dalam bekerja.

4.2 Hasil Penerapan Gagasan
Penerapan gagasan yang sudah tertuang dalam tujuan/target

antara (milestones), diharapkan memperoleh hasil/output kunci dari
tahapan tersebut. Berikut di bawah ini, tabel uraian output kunci yang
diharapkan dalam upaya pemenuhan tujuan/target antara tersebut :

Tabel 5. Output Kunci

NO TUJUAN/TARGET OUTPUT KUNCI
ANTARA

1 Pembuatan buku manual Dokumen buku manual panduan
panduan dalam bekerja

2 Penyiapan sarana dan prasarana Aplikasi atau perangkat lunak

3 Pembuatan buku digital Dokumen buku digital panduan

4 Sosialisasi buku digital Laporan sosilisasi

5 Implementasi buku digital Laporan hasil implementasi buku digital

6 Pengembangan buku digital Dokumen arsip fisik buku panduan
panduan dalam bekerja

Rancangan Aksi Perubahan 18

4.3 Peta Stakeholder
Pada rancangan aksi perubahan ini, perlu sekali melibatkan

Stakeholder atau pemangku kepentingan yang akan memiliki hubungan
dan kepentingan serta peran pada rancangan aksi perubahan ini.
Berikut dibawah ini, tabel peta stakeholder yang terlibat dalam
rancangan aksi perubahan :

Tabel 6. Peran Stakeholder

STAKEHOLDER PERAN STAKEHOLDER

Internal Pejabat yang mengesahkan Buku
Manual Panduan Dalam Bekerja
Kasatpol PP
Seketaris Satpol PP Pejabat yang mengesahkan SK Tim
Kasubag PEP kerja dan juga sebagai Mentor
Kasubag Umpeg
Bendahara Pejabat yang memberikan saran dan
pendapat
Eksternal
Pejabat yang memberikan saran dan
Tenaga IT pendapat
Inspektorat
BPKAD Pegawai yang memberikan saran dan
pendapat
Diskominfo
Bappeda Pihak yang membantu merancang
digitalisasi buku

Sebagai Korektor dan Evaluator isi dari
buku panduan serta Tim TAPD

Sebagai Korektor dan Evaluator isi dari
buku panduan serta Tim TAPD

Sebagai fasilitator dalam Pembangunan
Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Kota Tangerang Selatan

Sebagai Tim TAPD

Untuk membantu Reformer dalam mencapai tujuan dari rancangan

aksi perubahan, diperlukan tim kerja yang solid dan handal. Tim kerja

ini diharapkan bekerja secara efektif dan efesien, sehingga tujuan dari

aksi perubahan dapat tercapai dengan cepat dan optimal.

Rancangan Aksi Perubahan 19

Dibawah ini merupakan tabel anggota tim kerja dilengkapi tugas

umum sesuai jabatan yang diberikan :

Tabel 7. Tugas & Fungsi Tim Kerja

NO NAMA JABATAN POSISI TUGAS & FUNGSI

1 TB. Khaeril Anwar Non PNS Membuat SK Tim
Kerja, membuat surat
2 Risma Destiana Non PNS Tim Admin & Info menyurat dan
menyiapkan segala
bentuk dokumen yang
dibutuhkan

3 Suryatmaji Non PNS Membantu reformer
menyediakan sarana
Tim Teknis dan prasarana yang
dibutuhkah dalam
4 Zefanya Lea Dyafra Non PNS pembuatan digitalisasi
buku panduan

Selanjutnya adalah struktur tim kerja yang dapat kita lihat pada
bagan struktur dibawah ini :

MENTOR

H.OKI RUDIANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19720508 199101 1 002

COACH REFORMER STAKE HOLDER

EUIS MULYANINGSIH, S.T., M.T. ILHAM RIZKY, S.E  SATPOL PP
NIP. 19710113 199703 2 005 NIP. 19850906 201101 1 001  TENAGA AHLI/IT
 INSPEKTORAT
 BPKAD
 DISKOMINFO
 BAPPEDA

TIM IT TIM KERJA

A. TIM ADMINISTRASI dan INFORMASI
1. TB. KHAERIL ANWAR
2. RISMA DESTIANA

B. TIM TEKNIS
1. SURYATMAJI
2. ZEFANYA LEA DYAFRA

Gambar: Struktur Tim Kerja 20
Rancangan Aksi Perubahan

4.4 Pengendalian Pekerjaan
Pengendalian pekerjaan dilakukan selama tahap per

menengah dan jangka panjang. Dibawah ini merupakan ta
kegiatan, dan stakeholders yang terlibat pada masa Impleme

Tabel 8. T

NO URAIAN KEGIATAN M- M-
12
JANGKA PENDEK
TAHAP PERSIAPAN

1 Konsultasi dengan mentor terkait aksi perubahan
yang akan dilakukan

2 Pembentukan Tim Kerja
3 Rapat persiapan dengan Tim Kerja

4 Koordinasi dengan stakeholder internal

5 Koordinasi dengan stakeholder eksternal

Rancangan Aksi Perubahan

rsiapan, tahap pelaksanaan dalam jangka pendek, jangka

abel penjelasan yang menguraikan waktu pelaksanaan, output

entasi Aksi Perubahan dilaksanakan.

Tabel Pelaksanaan

WAKTU PELAKSANAAN M- OUTPUT STAKEHOLDER
9 KEGIATAN s
M- M- M- M- M- M-
345678

Dokumen Mentor
Rancangan Aksi
Perubahan

SK Tim Kerja Mentor

Dokumentasi dan Mentor
Notulen

Dokumentasi dan OPD Satpol PP
Laporan
Koordinasi

Dokumentasi dan Inspektorat,
Laporan BPKAD,Bappeda,
Koordinasi Diskominfo,
Tenaga IT

21

NO URAIAN KEGIATAN M- M-
TAHAP PELAKSANAAN 12

Pembuatan Buku Manual

6 Membuat KAK dalam menyusun digitalisasi buku
panduan dalam bekerja

7 Mengumpulkan sumber referensi, literatur dan
materi isi dalam menyusun buku panduan dalam
bekerja

8 Membuat uraian tupoksi

9 Membuat SOP kerja

10 Membuat Outline Buku

Penyiapan Sarana dan Prasarana

11 Mengumpulkan software atau perangkat lunak
yang dibutuhkan untuk membuat buku digital

12 Menyediakan tenaga ahli atau video tutorial
dalam membuat buku digital

Rancangan Aksi Perubahan

WAKTU PELAKSANAAN M- OUTPUT STAKEHOLDER
9 KEGIATAN s
M- M- M- M- M- M-
345678

Dokumen KAK Tim Kerja /
Mentor

Dokumen Tim Kerja /
dokumen literatur Mentor
dan referensi

Dokumen Uraian Tim Kerja /

Tupoksi Mentor

Dokumen SOP Tim Kerja /
kerja Mentor

Dokumen buku Tim Kerja /
manual Mentor

Aplikasi convert Tim Kerja /
digital Mentor

Tenaga ahli atau Tenaga IT / Ahli
video tutorial

22

NO URAIAN KEGIATAN M- M-
12
Pembuatan Buku Digital

13 Mempersiapkan Konten Buku Dalam Bentuk
Word Document

14 Mengolah dan menginport file ke Aplikasi
Pembuat Buku Digital yang telah di tentukan

15 Memasukkan konten-konten Video ke dalam
buku digital.

16 Membuat Daftar Isi Otomatis

17 Memasukkan Cover Buku digital

Sosialisasi Buku Digital

18 Persiapan Sosialisasi buku digital panduan
dalam bekerja

19 Pelaksanaan Sosialisasi buku digital panduan
dalam bekerja

Implementasi buku digital

20 Implementasi buku digital pada sub bagian
keuangan

Rancangan Aksi Perubahan

WAKTU PELAKSANAAN M- OUTPUT STAKEHOLDER
9 KEGIATAN s
M- M- M- M- M- M-
345678

File word buku Tenaga IT / Ahli
manual

Draft buku digital Tenaga IT / Ahli

Draft buku digital Tenaga IT / Ahli

Draft buku digital Tenaga IT / Ahli

Buku Digital Tenaga IT / Ahli

Surat Undangan Tim Kerja /
Mentor

Dokumentasi dan Tim Kerja /

Notulen Mentor

Buku Digital Bendahara / Staf
Panduan dalam unit kerja
bekerja keuangan

23

NO URAIAN KEGIATAN M- M-
12
21 Membuat laporan evaluasi implementasi buku
digital

22 Monitoring dan Evaluasi hasil implementasi aksi
perubahan

23 Pembuatan Laporan Aksi Perubahan

24 Seminar Aksi Perubahan

JANGKA MENENGAH

1 Pengusulan Anggaran arsip fisik buku panduan Bulan Juli
dalam bekerja

2 Mengintegrasikan buku digital dengan website Bulan Juli
Satpol PP

JANGKA PANJANG

1 Melengkapi dan mengembangkan isi dari buku Tahun 202
digital panduan dalam bekerja

Rancangan Aksi Perubahan

WAKTU PELAKSANAAN M- OUTPUT STAKEHOLDER
9 KEGIATAN s
M- M- M- M- M- M-
345678 Bendahara / Staf
unit kerja
catatan hasil keuangan
evaluasi Mentor

Dokumentasi & Mentor, Evaluator
Dokumen Hasil
Monev Mentor, Evaluator

Laporan Aksi
Perubahan

Dokumen aksi
Perubahan

i s.d Desember 2021 RKA dan DPA Tim TAPD
i s.d Desember 2021
Website Satpol Diskominfo
PP Tangsel

22 s.d 2023 Aplikasi open Diskominfo
source buku
digital

24

Pada uraian tabel di atas, ada waktu pelaksanaan yang dalam
proses perjalanannya tidak terlepas dari kendala. Kendala yang akan
muncul harus di siapkan strategi untuk mengatasinya. Dibawah ini
adalah potensi kendala dan strategi mengatasinya dalam pelaksanaan
gagasan perubahan antara lain:

Tabel 9. Potensi Kendala dan Strategi Mengatasi Masalah

NO POTENSI KENDALA STRATEGI MENGATASI KENDALA

1 Buku ini merupakan panduan Melakukan searching di internet untuk
untuk melaksanakan suatu mencari materi dan sumber referensi
pekerjaan, maka penting sekali yang tepat dan sesuai dengan yang di
untuk mendapatkan sumber butuhkan dalam menyusun suatu buku
referensi, literatur dan materi isi panduan. Adapun cara lain dengan
yang tepat dan akurat dalam meminta saran kepada stakeholder.
menyusun buku panduan ini.

2 Dalam membuat buku digital perlu Hal yang utama adalah menentukan

tenaga ahli/IT untuk mengubah bentuk digitalisasi buku seperti apa.

dari tampilan buku manual ke Setelah ditentukan, tentunya mencari

bentuk digital yang diharapkan. tenaga ahli/IT yang berkompeten untuk

Tentunya bukan hal yang mudah mengerjakannya. Apabila dalam

menemukan tenaga ahli/IT perjalanan kesulitan mencari tenaga

tersebut. ahli/IT, maka alternatif lain yaitu mencari

sendiri dengan dibantu tim yang efektif

bagaimana cara membuat buku digital

seperti yang diharapkan. Pada jaman

teknologi informasi seperti sekarang ini,

bukan hal yang sulit mencari video

tutorial maupun software yang

dibutuhkan dalam membuat buku digital

tersebut.

Rancangan Aksi Perubahan 25

4.5 Prosedur Pelayanan Publik
Alat bantu prosedur yang dibutuhkan dalam pelayanan publik pada

gagasan perubahan “BUDI KERJA” tidaklah sulit. Buku digital ini hanya
membutuhkan akses internet dan media flash player untuk dapat
mengakses dan memutar buku digital tersebut. Adapun alat bantu lain
yaitu aplikasi pembaca buku elektronik (e-book) seperti pdf reader dan
aplikasi lain yang sama fungsinya. Bentuk buku digital yang ingin
digunakan adalah berbentuk flifbook, dimana buku digital menampilkan
tampilan seperti buku pada umumnya tetapi orang/pegawai yang
membacanya mendapatkan pengalaman yang berbeda bila
dibandingkan dengan membaca buku konvensional pada umumnya.
Untuk menampilkan buku digital ini memerlukan alat bantu seperti
komputer dan handphone/gadget atau alat digital lainnya.

Untuk lebih jelasnya, dapat di ilustrasikan pada tampilan gambar
dibawah ini :

Gambar di atas merupakan contoh yang diambil dari flipbook
Panduan GULO ASEM DinkopUMKM Kota Semarang.

Rancangan Aksi Perubahan 26