Rencana Aksi Perubahan Drs. H. Pua Monto Umbu Nay

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

(PKA) XI

“OPTIMALISASI ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS)
MENUJU PENDIDIKAN ISLAM NTT YANG MANDIRI”

Peserta:
Drs. H. Pua Monto Umbu Nay

Coach:

Dra. Siti Rahma, S.Ipi., M.Pd

Mentor:

Reginaldus S.S. Serang,S.Fil, M.Th

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BALITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

TAHUN 2022

0

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …………………………………………………………………….... 1
A. PENDAHULUAN ………………………………………………………….. 2
2
1. Latar Belakang ……………………………………………………….. 8
2. Tujuan …………………………………………………………………. 8
8
a. Jangka Pendek …………………………………………………… 9
b. Jangka Menengah ……………………………………………….. 9
c. Jangka Panjang …………………………………………………... 10
3. Manfaat ………………………………………………………………... 10
B. PROFIL KINERJA ORGANISASI ……………………………………….. 11
1. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………. 11
2. Struktur Organisasi …………………………………………………... 13
3. Sumber Daya …………………………………………………………. 14
4. Sarana dan Prasarana ………………………………………………. 18
5. Alokasi Anggaran …………………………………………………….. 19
6. Program Kerja ………………………………………………………… 25
C. Analisa Masalah …………………………………………………………... 25
D. Strategi Penyelesaian Masalah …………………………………………. 25
1. Terobosan/Inovasi ……………………………………………………. 25
2. Tahapan Kegiatan ……………………………………………………. 26
a. Jangka Pendek …………………………………………………... 26
b. Jangka Menengah ………………………………………………. 27
c. Jangka Panjang ………………………………………………….. 36
3. Sumber Daya …………………………………………………………. 36
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi ………………………………….. 37
5. Pembangunan Jejaring Kerja ……………………………………….. 38
6. Manajemen Risiko …………………………………………………….
E. Kesimpulan …………………………………………………………………

1

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam
dan sekaligus aset bagi pembangunan pendidikan nasional. Sebagai
warisan, ia merupakan amanat sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan
oleh umat Islam dari masa ke masa. Sedangkan sebagai aset, pendidikan
Islam yang tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi
bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya sesuai dengan sistem
pendidikan nasional. Dalam kedua perspektif di atas, pendidikan Islam
di Indonesia selalu menjadi lahan pengabdian kaum muslimin dan sekaligus
menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.
Pendidikan Islam di Indonesia secara garis besar terbagi ke dalam
dua tingkatan, yaitu makro dan mikro. Pada level makro, pendidikan Islam
bersentuhan dengan sistem pendidikan nasional dan faktor-faktor eksternal
lain yang terkait di dalamnya. Sedangkan pada level mikro, pendidikan
Islam dihadapkan pada tuntutan akan proses pendidikan yang efektif
sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Berbagai persoalan dari kedua level di atas pada prinsipnya mendorong
adanya perubahan arah pendidikan Islam, mengingat tantangan masa
depan yang berbeda dengan tantangan masa lalu.
Perkembangan pendidikan Islam secara makro di satu sisi
menunjukkan potensi fleksibilitas pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan
zaman. Namun demikian, di sisi lain perkembangan ini mendatangkan
tantangan pada level mikro yang amat kompleks. Karena setiap bentuk
kelembagaan pada pendidikan Islam seperti Pendidikan Diniyah dan

2

Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam pada Sekolah serta
Pendidikan Madrasah memiliki masalahnya sendiri-sendiri yang menuntut
penanganan secara spesifik.

Upaya penanganan masalah pendidikan Islam seringkali terkendala
oleh politik pendidikan dan/atau politik anggaran, di mana sering sekali
terjadi perubahan regulasi dan kebijakan pendidikan, termasuk regulasi dan
kebijakan di bidang perencanaan dan anggaran pendidikan Islam.
Perubahan regulasi dan kebijakan tersebut di satu sisi berdampak baik
pada aspek dan/atau layanan tertentu, namun di sisi lain tidak berdampak
bahkan cenderung merugikan pada aspek dan/atau layanan lainnya.
Beberapa contoh di antaranya adalah:

pada layanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren, anggaran
yang tersedia masih relatif stabil. Sempat mengalami pengurangan/
penghematan anggaran, namun kini mulai tersedia dan cenderung
akan mengalami peningkatan seiring berlakunya Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
pada layanan pendidikan agama Islam, pada tahun-tahun sebelumnya,
alokasi anggaran cukup tersedia, seperti: bantuan sarana ibadah,
bantuan pesantren kilat ramadhan hingga bantuan
penyediaan/pembangunan tempat ibadah (mushalla). Namun bantuan
tersebut saat ini seluruhnya tidak lagi tersedia.
untuk pendidikan madrasah, pada tahun-tahun sebelumnya selalu
tersedia anggaran pengembangan dan peningkatan mutu sarana dan
prasarana madrasah, yaitu:

3

untuk madrasah swasta, anggarannya disiapkan dalam bentuk
bantuan sosial melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan jumlah
penerima cukup banyak dan jenis bantuan yang relatif beragam.
Namun sejak tahun 2019 anggaran tersebut tidak lagi disediakan
melalui DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan
seluruhnya dialihkan ke Direktorat KSKK Madrasah, dengan
mekanisme dan proses pengajuannya dilakukan melalui aplikasi
Sistem Informasi Sarana dan Prasarana (SIMSARPRAS)
Madrasah. Penggunaan aplikasi tersebut di satu sisi sangat baik,
karena dengan begitu, madrasah swasta dapat menyesuaikan diri
dengan perkembangan serta dapat menciptakan transparansi dan
akuntabilitas bantuan. Namun di sisi yang lain, penggunaan aplikasi
tersebut cukup menyulitkan bagi madrasah di daerah-daerah
terpencil yang kesulitan akses dan kekurangan sumber daya.

Hal lain yang sangat berpengaruh adalah, kouta bantuan yang
tersedia semakin terbatas, sementara banyak madrasah swasta
yang dalam dua atau tiga tahun berturut-turut telah mengajukan
aplikasi SIMSARPRAS tetapi karena belum dilayani, pengelola
madrasah tersebut tidak mau mengajukan lagi pada tahun
berikutnya.
untuk madrasah negeri, pada tahun-tahun sebelumnya dapat
merencanakan dan mengalokasikan sendiri anggaran
pengembangan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana
madrasahnya (baik untuk kebutuhan rehabilitasi maupun

4

pembangunan unit baru) melalui DIPA masing-masing. Namun
dalam beberapa tahun terakhir ini anggaran tersebut tidak lagi
disediakan karena terjadi perubahan regulasi dan kebijakan. Saat
ini, anggaran rehabilitasi sarana dan prasarana madrasah negeri
tidak lagi tersedia pada DIPA Kementerian Agama, tetapi telah
dialihkan baik proses perencanaan maupun pengelolaan
anggarannya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Madrasah hanya bisa
mengajukan usulan perbaikan secara berjenjang kepada
Kementerian PUPR. Sedangkan untuk pembangunan unit baru,
sejak tersedianya anggaran pembiayaan sarana dan prasarana
madrasah negeri dengan skema pembiayaan melalui Surat
Berharga Syari’ah Negara (SBSN) madrasah negeri tidak dapat
lagi mengalokasikan sendiri anggaran pembangunan sarana dan
prasarananya melalui DIPA masing-masing, dan hanya bisa
mengusulkan prososal bantuan melalui skema pembiayaan SBSN
dengan beberapa persyaratan yang cukup ketat.

Di satu sisi, pembangunan sarana dan prasarana madrasah
negeri yang dilakukan melalui skema pembiayaan SBSN
memberikan hasil yang cukup memuaskan, namun pada sisi yang
lain dalam satu tahun anggaran, tidak banyak madrasah yang bisa
dibantu pembangunannya karena keterbatasan kuota dan
anggaran SBSN. Sementara masih banyak madrasah negeri yang
sarana/bangunannya adalah bangunan lama, hasil peralihan status
atau hibah aset dari madrasah swasta sebelumnya.

5

Mencermati perubahan regulasi dan kebijakan anggaran tersebut,
serta memahami bahwa pendidikan Islam merupakan warisan
peradaban Islam dan amanat sejarah, maka sejak tahun 2019 telah
digalakkan “Program Infaq Keluarga Besar Pendidikan Islam NTT”,
dengan maksud untuk membangun kesadaran kolektif seluruh warga
Pendidikan Islam Provinsi NTT agar menjadikan infaq sebagai sebuah
gerakan bersama dalam rangka ibadah kepada Allah SWT sekaligus
untuk membantu mengatasi berbagai masalah dan kebutuhan di
lingkup pendidikan Islam NTT., dalam rangka peningkatan kinerja
organisasi Kementerian Agama.

Program infaq yang dimulai sejak tahun 2019 tersebut, setidaknya
telah membantu mengatasi beberapa masalah dan/atau kebutuhan
pendidikan Islam di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di antaranya:
membantu pembangunan rumah tinggal salah satu operator yang
hancur akibat terdapak bencana banjir bandang, bantuan stimulus
untuk rehabilitasi dan pembangunan Gedung madrasah, serta
pengadaan lahan/tanah untuk pengembangan pendidikan madrasah.
Namun demikian pelaksanaan program infaq selama ini masih bersifat
spontanitas, belum menjadi program rutin jangka panjang.

Melihat potensi serta keterlibatan warga pendidikan Islam Provinsi
Nusa Tenggara Timur pada pelaksanaan program infaq selama ini,
sebetulnya potensi tersebut dapat digalang menjadi sebuah kekuatan.
Infaq dapat dijadikan sebagai sebuah Gerakan kolektif dalam rangka
meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah:

6

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At Taubah: 103).

Pada ayat lainnya, Allah SWT berfirman:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari
rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada
hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang
kafir itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al Baqarah: 254)

Selama ini, seluruh pegawai Kementerian Agama termasuk pada

lingkup pendidikan Islam telah menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah

(ZIS)melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersedia, namun

mengingatpenting serta mendesaknya kebutuhan pengembangan dan

peningkatanmutu sarana dan prasarana pendidikan Islam, maka perlu

dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lingkup pendidikan Islam

Provinsi NusaTenggara Timur untuk mengumpulkan zakat, infaq dan

shadaqah (ZIS) 7

seluruh pegawai dan stakeholders pendidikan Islam Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk membantu
pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah serta kebutuhan
pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam di Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Dengan demikian, pendidikan Islam Provinsi Nusa
Tenggara Timur secara bisa secara mandiri mengatasi berbagai masalah
dan kebutuhan yang ada.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Rancangan Aksi Perubahan
(RAP) ini diberi judul “Optimalisasi Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS) Menuju
Pendidikan Islam NTT yang Mandiri”. Setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok
dalam pemilihan judul ini, yaitu: memperkuat tata Kelola zakat, infaq, dan
shadaqah (ZIS), meningkatkan kualitas pendidikan Islam, serta
memperkokoh jejaring kerja sama dengan stakeholders.

2. Tujuan
a. Jangka Pendek
Untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga pendidikan Islam di
Provinsi Nusa Tenggara Timur akan pentingnya zakat, infaq, dan
sedekah (ZIS) sebagai salah satu sarana ibadah kepada Allah SWT.,
sekaligus dalam rangka membantu mengatasi berbagai masalah dan
kebutuhan pendidikan Islam di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
b. Jangka Menengah
Untuk meningkatkan peranserta dan tanggung jawab seluruh warga
pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam proses
pengumpulan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) guna membantu

8

mengatasi berbagai masalah dan/atau kebutuhan pendidikan Islam di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
c. Jangka Panjang
Untuk membangun jejaring kerja sama dan membina hubungan yang
sinergis dengan jejaring pendidikan Islam serta seluruh stakeholders,
baik sesama Lembaga Pemerintah (Kementerian/Lembaga), sektor
swasta, dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan peningkatan
mutu pendidikan Islam di Provinis Nusa Tenggara Timur.
3. Manfaat
Rencana Aksi Perubahan (RAP) ini diharapkan memberi manfaat pada:
a. Secara internal, dapat dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan
dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada lingkup
pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. Meningkatnya peranserta seluruh warga pendidikan Islam Provinsi
Nusa Tenggara Timur dengan manyalurkan zakat, infaq dan shadaqah
(ZIS) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pendidikan Islam Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
c. Meningkatnya peranserta dan tanggung jawab seluruh warga pendidikan
Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menangani berbagai
masalah dan/atau kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu
pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur secara mandiri;
d. Secara eksternal, dapat memperkuat jejaring kerja sama dengan
stakeholder serta meningkatkan nilai kepuasan masyarakat terhadap
layanan pendidikan Islam di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9

B. PROFIL KINERJA ORGANISASI
Profil Kinerja organisasi Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dikategorisasikan sebagai
berikut:
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan pasal 375 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Agama
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama, bahwa Bidang Pendidikan Islam bertugas
melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi,
dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan Islam
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi.
Pada pasal 376, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang pendidikan Islam;
b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada raudlatul
athfal dan madrasah, serta standar pelayanan pendidikan agama Islam,
pendidikan diniyah, dan pondok pesantren;
c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, sarana,
kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan
pada raudlatul athfal, madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan

10

diniyah dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem
informasi pendidikan Islam; dan
d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.
2. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Kepala Kantor Wilayah

Kabag Tata
Usaha

Kabid Pendidikan
Islam

Sub Koordinator Sub Koordinator Sub Koordinator Sub Koordinator Sub
Koordinator

pada Seksi KSKK pada Seksi GTK pada Seksi Pend. pada Seksi Pend. pada Seksi

Sistem Madrasah Madrasah Agama Islam

Diniyah & Pontren Informasi Pendis

Sta
ff

3. Sumber Daya

a. Susunan Kepegawaian

Susunan Kepegawaian pada Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Jabatan

Fungsional, Pelaksana dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

(PPNPN), dengan rincian sebagai berikut:

11

Jabatan Fungsional :
1. Muhammad Sadiq, S.Ag. (Sub Koordinator pada Seksi Kurikulum,

Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan/KSKK Madrasah)
2. Drs. H. Ibrahim Arif (Sub Koordinator pada Seksi Guru dan Tenaga

Kependidikan/GTK Madrasah)
3. Hj. Rosmini Semsi, S.E. (Sub Koordinator pada Seksi Pendidikan

Agama Islam)
4. Jubair Lamludin, S.Ag., M.Pd.I. (Sub Koordinator pada Seksi

Pendidikan Dinyah dan Pondok Pesantren)
5. Dahlin, S.E. (Sub Koordinator pada Seksi Sistem Informasi

Pendidikan Islam)
6. Ratnah, S.HI. (JFT Bendahara)

Pelaksana :
1. St. Rafiah Nasrun, S.Pt. (Pelaksana Analis Pengembangan Sarana

dan Prasarana Pembelajaran)
2. Sri Inang Kurniasih, S.Si. (Analis Pelaksana Pendidikan/Tenaga

Kependidikan)
3. Zainudin Muin, S.Pd.I. (Pelaksana Pengadministrasi Perencanaan)
4. Kamludin Sy. Saleh, S.E. (Pelaksana Pengadministrasi Keuangan)
5. Nurdin Nenosaet, S.Pd.I. (Pengadministrasi Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah)

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNPN) :
1. Jumardi Nasir, S.Si.
2. Naji Harif Kampoh
3. Sudirman, S.Pd.
4. Sudirman, S.Pd.
5. Mardiyah H. Djunaidi, S.E.
6. Muhammad Gaus, A.Md.
7. Nur Handayani M. Langoday, S.E.
8. Mardiyah H. Djunaidi, S.E.
9. Muhammad Djanti, S.Pd.
10. Muhidin Sakan

b. Peta Pendidikan Pegawai

Peta Pendidikan Pegawai pada Bidang Pendidikan Islam Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah

sebagai berikut:

1. Magister : 1 orang

2. Sarjana : 17 orang

3. Diploma : 1 orang

4. SMA : 2 orang

12

Data Pendidikan Pegawai

Magister Sarjana Diploma SMA
Selain sumber daya yang saat ini ada pada Bidang Pendidikan Islam
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pendidikan Islam juga memiliki
sumber daya lainnya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Sumber daya dimaksud adalah seluruh pegawai
(baik PNS maupun Non PNS) yang tersebar pada Seksi Pendidikan Islam
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Ustad/ustadzah pada
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Guru Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah, Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah,
serta stake holder terkait lainnya yang selama ini terlibat aktif membantu
pengembangan pendidikan Islam. Semua itu merupakan sebuah kekuatan
besar yang jika dihimpun secara baik maka akan memudahkan
implementasi rencana aksi.
4. Sarana dan Prasarana
Sarana pendukung kerja yang tersedia pada Bidang Pendidikan Islam
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinis Nusa Tenggara Timur adalah
sebagai berikut:

13

a. Laptop dan jaringan internet
b. Meja dan kursi kerja
c. Lounge layanan publik
d. Printer
e. Scanner
f. Mesin photo copy
g. ATK
h. Media informasi (email, website, facebook, instagram, tweeter, yotube,

dan Whatssapp Grup)

5. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran pada Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat fluktuatif dari
tahun ke tahun bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami
penurunan yang cukup drastis akibat perubahan regulasi dan kebijakan
serta terjadinya refocusing anggaran untuk belanja penanganan Covid-19.
Alokasi anggaran yang diuraikan berikut ini adalah alokasi anggaran yang
terkait serta menginspirasi ditetapkannya Rencana Aksi Perubahan (RAP)
ini, yaitu:
a. Anggaran bantuan sosial untuk Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

yang tidak disediakan selama beberapa tahun terakhir;
b. Anggaran belanja modal untuk rehabilitasi sarana dan prasarana

madrasah negeri yang telah dialihkan pengelolaannya kepada
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
c. Anggaran belanja modal untuk pembangunan ruang kelas madrasah
negeri telah dicabut dan diganti dengan skema pembiayaan melalui
Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN);

14

d. Anggaran bantuan pengembangan sarana dan prasarana madrasah
swasta sudah dialihkan pengelolaannya kepada Direktorat Kurikulum,
Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, yang proses
pengajuan usulannya melalui aplikasi Sistem Informasi Sarana dan
Prasarana (SIMSARPRAS) Madrasah;
Selain itu dalam 3 (tiga) tahun terakhir beberapa pos anggaran harus

direlokasi untuk kebutuhan belanja Covid-19 dan anggaran yang tersedia
pada pada program pendidikan Islam hanyalah anggaran rutin seperti
layanan perkantoran dan belanja pegawai.

Terkait dengan bantuan, pada tahun 2022 ini bantuan untuk
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang tersedia melalui DIPA
Bidang Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa
Tenggara Timur hanya berupa bantuan operasional lembaga dan bantuan
insentif ustad pada lembaga pendidikan keagamaan Islam. Sedangkan
bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren tidak tersedia. Bantuan-bantuan yang tersedia
melalui DIPA Bidang Pendidikan Islam adalah:

NO. JENIS BANTUAN JLH. SATUAN JUMLAH
PENERIMA
1 Bantuan BOP Pondok Pesantren 20.000.000 100.000.000
5 lembaga 75.000.000
2 Bantuan BOP MDT 15.000.000 75.000.000
5 lembaga 15.000.000
3 Bantuan BOP TPQ 5 lembaga

4 Insentif Ustadz pada Pondok 10 lembaga 3.000.000 30.000.000
Pesantren
10 lembaga
5 Insentif Ustadz pada MDT 10 lembaga 3.000.000 30.000.000
3.000.000 30.000.000
6 Insentif Ustadz pada TPQ 340.000.000

TOTAL

15

Pada layanan Pendidikan Agama Islam juga sama, bantuan yang
tersedia melalui DIPA Bidang Pendidikan Islam hanya berupa bantuan
penyelenggaraan ujian melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yaitu:

NO. JENIS BANTUAN JLH. SATUAN JUMLAH
PENERIMA
1 Bantuan KKG PAI 3.000.000 30.000.000
2 Bantuan MGMP PAI 10 lembaga 3.000.000 45.000.000
15 lembaga 75.000.000
TOTAL

Pada layanan Pendidikan Madrasah, salah satu anggaran yang
tersedia adalah anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Raudatul Athfal
(BOP RA). Selain itu, anggaran bantuan pengembangan sarana dan
prasarana yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia pada DIPA
Bidang Pendidikan Islam, Alhamdulillah untuk tahun anggaran 2022 ini
anggaran tersebut tersedia dan dialokasikan untuk bantuan pengembangan
madrasah di wilayah 3T., tetapi alokasi jumlah penerima dan besaran
anggaran telah ditetapkan oleh Direktorat KSKK Madrasah.

Anggaran lainnya adalah anggaran untuk pembiayaan SBSN pada
madrasah negeri yang pada tahun-tahun sebelumnya dialokasikan melalui
DIPA Direktorat KSKK Madrasah, pada tahun anggaran 2022 ini dialihkan
ke dalam DIPA Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. jumlah masing-masing jenis
anggaran tersebut di atas, dapat dirinci sebagai berikut:

16

a) Bantuan Operasional Pendidikan Raudatul Athfal (BOP RA)

NO. JENIS BANTUAN JLH. SATUAN JUMLAH
PENERIMA
1 BOP Raudatul Athfal (RA) 400.000 2.052.800.000
2 BOP Raudatul Athfal (RA) 5132 siswa 200.000 1.026.400.000
5132 siswa 3.079.200.000
TOTAL

b) Bantuan Pengembangan Madrasah di Wilayah 3T.

NO. JENIS BANTUAN JLH. SATUAN JUMLAH
PENERIMA 39.000.000
1 Bantuan Daerah 3T 2.052.800.000
TOTAL 12 lembaga 3.079.200.000

c) Peningkatan Sarana Madrasah (SBSN)

NO. PEMBANGUNAN SARANA JLH. SATUAN JUMLAH
4.537.267.000 4.537.267.000
PAKET 1.313.066.000 1.313.066.000
3.393.574.000 3.393.574.000
1 Asrama Siswa Type 1 pada MAKN 1 3.859.286.000 3.859.286.000
Ende (1 Gedung) 3.865.289.000 3.865.289.000
3.235.818.000 3.235.818.000
Mess Guru pada MAKN Ende 1 3.567.481.000 3.567.481.000
2 3.136.260.000 3.136.260.000
3.573.936.000 3.573.936.000
(5 Unit Rumah) 30.481.977.000

Gedung Kelas Baru pada MIN 1
3 Lembata (1 Gedung)

4 Gedung Kelas Baru pada MTsN 1 1
Alor (1 Gedung)

Gedung Kelas Baru pada MAN 2 1
5

Flores Timur (1 Gedung)

6 Gedung Kelas Baru pada MTsN 1
Kota Kupang (1 Gedung)

Gedung Kelas Baru pada MTsN 3 1
7

Lembata (1 Gedung)

Gedung Kelas Baru pada MIN 1 1
8 Sikka (1Gedung)

9 Gedung Kelas Baru pada MIN 3 1
Sumba Timur (1 Gedung)

TOTAL

17

6. Program Kerja
Program kerja Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki 3 (tiga) program prioritas,
yaitu Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Program Kualitas
Pembelajaran dan Pengajaran serta Program Dukungan Manajemen.
Dari ketiga program tersebut kemudian direncanakan dalam beberapa jenis
kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pada tahun
anggaran 2022, berdasarkan ketiga program prioritas yang tersebut,
maka disusunlah rencana kegiatan sebagai berikut;
a. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, yang meliputi :

1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah.
b. Program Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, yang meliputi:

1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah;

3. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah;

4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam.
c. Program Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam.

18

C. ANALISA MASALAH
Salah satu masalah yang paling krusial pada lembaga pendidikan Islam

di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah kurang terpenuhinya anggaran.
Sejauh ini Pemerintah telah menyediakan anggaran bantuan operasional untuk
seluruh satuan pendidikan Islam, baik formal maupun non formal. Akan tetapi
anggaran tersebut belum mencukupi keseluruhan kebutuhan pendidikan
yang ada. Anggaran bantuan operasional yang disediakan pemerintah,
hanya bisa mencukupi sebagian kebutuhan pendidikan seperti kebutuhan biaya
operasional dan kebutuhan pembayaran honor pendidik dan tenaga
kependidikan, sementara kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan masih
banyak yang belum memadai. Hal tersebut terjadi hampir pada seluruh jenis
lembaga pendidikan Islam yang ada, baik formal maupun non formal, termasuk
lembaga pendidikan negeri maupun swasta.

Pada lembaga Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, sebagaimana
yang diuraikan sebelumnya, kemampuan anggaran yang disediakan
pemerintah masih relatif baik bahkan cenderung akan mengalami peningkatan
sebagai konsekuensi logis dari lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pesantren. Demikian juga dengan Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah, Meskipun selama ini hanya tersedia anggaran dalam bentuk bantuan
sosial yang pada beberapa tahun ini tidak lagi disediakan, namun tanpa
bantuan tersebut masing-masing sekolah masih mampu mengatasinya.
Lembaga pendidikan Islam yang paling membutuhkan perhatian serius dalam
hal anggaran adalah madrasah, sebab madrasah dituntut untuk harus
memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan. Untuk memenuhi 8 Standar
Nasional Pendidikan tersebut, tentu membutuhkan anggaran yang menjadi

19

pemasalahan paling krusial saat ini di madrasah. Permasalahan anggaran pada
madrasah dapat dirinci sebagai berikut:
Madrasah Negeri
a. Seluruh madrasah negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan

merupakan madrasah negeri dari sejak awal didirikan, tetapi merupakan
hasil peralihan status dari sebelumnya madrasah swasta menjadi
madrasah negeri. Oleh karena itu sebagian besar sarana dan
prasarananya adalah sarana dan prasarana hasil hibah status dari
madrasah swasta yang minim pemeliharaan. Maka hingga saat ini banyak
madrasah negeri yang masih sangat membutuhkan pengembangan sarana
dan prasarananya;
b. Bahwa Pemerintah sejauh ini telah menyediakan anggaran Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), tetapi anggaran BOS tersebut tidak cukup
untuk mengakomodir seluruh kebutuhan biaya pendidikan pada madrasah
negeri. Anggaran BOS hanya bisa mencukupi kebutuhan belanja
operasional dan sebagian honor GTT dan PTT/honorer. Karena jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan pada sebagian besar madrasah negeri
di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih banyak PTT dan GTT dibandingkan
dengan PNS. Selain itu anggaran BOS, diberikan berdasarkan jumlah
siswa pada masing-masing madrasah. Dengan demikian madrasah yang
jumlah siswanya sedikit otomatis anggaran BOSnya kecil dan tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sarana dan prasarananya.
c. Hal lainnya adalah karena statusnya sebagai madrasah negeri yang harus
bersaing dengan lembaga pendidikan sejenjang di daerah sekitar,
maka untuk menarik minat siswa masuk madrasah, ada banyak madrasah

20

yang membebaskan biaya pendidikan seperti SPP dan biaya komite. Jika

pun diberlakukan biaya-biaya tersebut, nilainya sangat kecil. Hal ini

menyebabkan kurangnya tambahan biaya untuk kebutuhan

pengembangan sarana dan prasarana pendidikan madrasah.

d. Pada tahun-tahun sebelumnya, selalu tersedia anggaran untuk

pengembangan sarana dan prasarana madrasah negeri sehingga

madrasah negeri bisa merencanakan dan mengalokasikan sendiri

anggaran sesuai kebutuhanya. Bahkan hingga pelaksanaan pun masih

memungkinkan untuk dikerjakan secara swakelola. Sehingga beberapa

madrasah bisa mengoptimalisasikan anggaran tersebut untuk melengkapi

kebutuhan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan. Namun dalam

beberapa tahun terakhir ini tidak lagi tersedia anggaran pengembangan

sarana dan prasarana madrasah sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya, yaitu kewenangan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

rehabilitasi madrasah negeri telah diserahkan kepada Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan untuk

pembangunan, harus diajukan proposal bantuan melalui skema

pembiayaan SBSN, dengan syarat yang cukup ketat yang salah satunya

adalah syarat jumlah siswa minimal yang tidak semua madrasah negeri di

Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memenuhinya saat ini.

Madrasah Swasta

a. Masalah kekurangan anggaran yang terjadi pada madrasah swasta

di Provinis Nusa Tenggara Timur, tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang

melatari proses pendiriannya. Salah satu persyaratan pendirian madrasah

swasta adalah diajukan oleh lembaga berbadan hukum dalam bentuk

21

yayasan kemudian diverifikasi dan diberi izin operasional oleh Kementerian
Agama. Idealnya madrasah tersebut milik yayasan penyelenggara,
sehingga yayasan tersebut bertanggung jawab atas seluruh yang ada di
madrasah, termasuk pembiayaannya. Namun kondisi kondisi ideal tersebut
sulit ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebab yang yayasan
pendiri kebanyakan tidak memiliki kemampuan yang cukup secara finansial.
Semangat mendirikan madrasah swasta adalah dalam rangka syiar,
agar anak-anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan agama di
Madrasah. Kebanyakan keterlibatan yayasan hanya sebatas memfasilitasi
proses pendirian madrasah swasta, selanjutnya tanggung jawab
sepenuhnya termasuk dalam hal pembiayaan, diserahkan kepada pengelola
madrasah. Banyak yayasan juga yang tidak mampu menyiapkan anggaran
untuk pembayaran honor pendidik dan tenaga kependidikannya.
b. Oleh karena tanggung jawab pengelolaan madrasah swasta yang telah
diserahkan oleh yayasan kepada pengelola madrasah, menyebabkan
kepala madrasah swasta beserta para pendidik dan tenaga
kependidikannya memiliki peran ganda. Selain melaksanakan proses
belajar mengajar di madrasah, juga harus berjuang mencari sumber-sumber
pendapatan untuk pembiayaan madrasah;
c. Bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran Bantuan Operasional
(BOS) termasuk juga untuk madrasah swasta, namun anggaran tersebut
tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan yang ada.
Kondisinya sama seperti kondisi madrasah negeri yang telah diuraikan
sebelumnya.

22

d. Selain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), selama ini madrasah swasta
juga sering dibantu dengan biaya stimulus seperti Bantuan Sosial/Bantuan
Pemerintah untuk pengembangan sarana dan prasarananya yang
disediakan melalui DIPA Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah
Kementerian Agama. Namun dalam beberapa tahun terakhir, anggaran
tersebut tidak lagi disediakan pada DIPA Bidang Pendidikan Islam dan telah
dialihkan ke Direktorat KSKK Madrasah, yang proses pengajuannya melalui
aplikasi Sistem Informasi Sarana dan Prasarana (SIMSARPRAS) Madrasah
sebagaimana telah diuraikan di awal.
Dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, tidak menghapus

kewajiban madrasah swasta untuk memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan
yang telah diamanatkan Undang-Undang, termasuk standar sarana dan
prasarana. Oleh karena itu madrasah swasta tetap harus berjuang untuk
memenuhi seluruh ketentuan sesuai 8 standar yang telah ditetapkan. Karena
keterbatasan sarana dan prasarana, maka madrasah swasta masih mengalami
kendala untuk mengikuti beberapa kebijakan pendidikan, di antaranya:
a. Asesmen Kompetisi Madrasah Indonesia (AKMI) yang diselenggarakan

oleh Kementerian Agama RI dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer
(ANBK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai pengganti dari Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK) yang telah dihapus. AKMI dan ANBK wajib diikuti oleh seluruh
madrasah, termasuk madrasah swasta. Pelaksanaan AKMI dan ANBK
dilaksanakan secara online, namun masih banyak madrasah yang
mengalami kendala dalam hal sarana dan prasarana penunjang,
yaitu belum memiliki server dan jaringan komputer serta jaringan internet

23

untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejauh ini, madrasah swasta
berusaha menumpang pada madrasah/sekolah lain di lokasi/daerah
sekitarnya. Tidak jarang ada madrasah yang membawa siswanya
menempuh perjalanan yang cukup jauh bahkan ada yang menyeberang
lautan demi untuk menumpang mengikuti pelaksanaan AKMI dan ANBK
tersebut;
b. Pelaksanaan Akreditasi Madrasah, baik yang diselenggarakan oleh Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal
(BAN PAUD/PNF) untuk Raudatul Athfal (RA) dan Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) untuk madrasah, belum
sepenuhnya bisa diikuti oleh seluruh madrasah. Banyak madrasah swasta
yang menyadari kekurangsiapannya terutama dalam hal sarana dan
prasarana, sehingga tidak berani mendaftarkan diri untuk mengikuti
pelaksanaan akreditasi. Ada banyak juga madrasah swasta yang telah
mengikuti proses akreditasi, tetapi hasil yang diperoleh dengan sangat nilai
minimal bahkan tidak lulus.

Semua kondisi tersebut di atas harus bisa dicarikan solusi untuk
mengatasinya. Pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki
potensi dan sumber daya yang cukup, yang jika dikelola secara baik, maka
secara mandiri mampu mengatasi berbagai persoalan dan kebutuhan yang ada
pada lingkup pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

24

D. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH
1. Terobosan/Inovasi
Merujuk pada masalah tersebut di atas, maka terobosan/inovasi yang
akan dilakukan pada rencana aksi ini adalah mengembangkan potensi dan
sumber daya pendidikan Islam, dengan cara membentuk Unit Pengumpul
Zakat (UPZ) Pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq da sedekah
(ZIS) seluruh stakeholders pendidikan Islam, agar secara mandiri dapat
mengatasi berbagai persoalan dan kebutuhan yang ada pada lingkup
pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Tahapan Kegiatan
a. Jangka Pendek
1. menciptakan dan mengkampanyekan Brand “Pendis NTT Sadar
Infaq Menuju Kemandirian”
2. berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka membentuk Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) Pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
3. memilih dan menetapkan kepengurusan Unit Pengelola Zakat (UPZ)
Pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. mengusulkan kepungurusan Unit Pengelola Zakat (UPZ) Pendidikan
Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diterbitkan
surat keputusannya;

25

b. Jangka Menengah
1. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) nPengelolaan
Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS).
2. mensosialisasikan keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
Pendidikan Islam Nusa Tenggara Timur beserta SOP kepada warga
pendidikan Islam dan seluruh stakeholders pendidikan Islam Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
3. mengkampanyekan pentingnya zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)
sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, melalui forum-forum
pertemuan, serta melalui berbagai media informasi dan komunikasi
yang tersedia pada pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Jangka Panjang
1. mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah dari seluruh warga
pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) Pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
2. membentuk tim verifikasi proposal bantuan;
3. menyalurkan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)
untuk seuai SOP yang telah ditetapkan;
4. mendokumentasikan dan menginformasikan proses pengumpulan
dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada warga
pendidikan Islam dan seluruh stakeholders.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala atas
pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) Pendidikan Islam
kepada warga pendidikan Islam dan seluruh stakeholders.

26

Time Line Pelaksanaan Kegiatan

No. Kegiatan April Mei Juni

1. Menciptakan dan mengkampa- X
nyekan Brand Pendis NTT Sadar
Infaq menuju Kemandirian

2. Berkoordinasi dengan BAZNAS X
Provinsi NTT.

3. Memilih dan menetapkan X
kepengurusan UPZ Pendidikan
Islam NTT.

4. Mengusulkan kepengurusan UPZ X
Pendidikan Islam NTT kepada
BAZNAS Provinsi NTT.

5. Menetapkan SOP Pengelolaan X
ZIS

6. Mensosialisasikan keberadaan XXXX
Pengurus UPZ Pendidikan Islam
beserta SOP

7. Mengkampanyekan pentingnya XXXX
ZIS

8. Penyusunan laporan aksi XX
perubahan

3. Sumber Daya
a. Sumber daya pada pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur
cukup besar, terutama dalam hal jumlah pegawai yang terdiri dari:
Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa
Tenggara Timur dan pegawai pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik Pegawai
Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN). Jumlah pegawai dapat diirinci sebagai berikut:

27

Kanwil & PNS PPNPN Jumlah
NO Kabupaten/Kota
12 10 22
1 Kanwil Kemenag Provinsi 34 7
2 Kota Kupang 34 7
3 Kupang 44 8
4 Timor Tengah Selatan 23 5
5 Timor Tengah Utara 13 4
6 Belu 35 8
7 Alor 35 8
8 Flores Timur 24 6
9 Sikka 34 7
10 Ende 34 7
11 Ngada 64
12 Manggarai 23 10
13 Sumba Barat 34 5
14 Sumba Timur 33 7
15 Rote Ndao 23 6
16 Manggarai Barat 34 5
17 Lembata 33 7
18 Manggarai Timur 33 6
19 Nagekeo 14 6
20 Sumba Tengah 13 5
21 Sumba Barat Daya 24 4
22 Malaka 23 6
23 Sabu Raijua 5
70 91
Total 161

28

Jumlah pendidik (guru) pada pendidikan madrasah, baik Pegawai
Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)
dengan rincian:

No. Kabupaten/Kota PNS Non
PNS Jumlah
1 Kota Kupang 85
2 Kupang 13 171 256
3 Timor Tengah Selatan 31 85 98
4 Timor Tengah Utara 17 79 110
5 Belu 17 34
6 Alor 4 67 71
7 Flores Timur 115
8 Sikka 111 432 547
9 Ende 451 562
10 Ngada 39 203 242
11 Manggarai 187 395 582
12 Sumba Barat 150 172
13 Sumba Timur 22 186 264
14 Rote Ndao 78
15 Manggarai Barat 25 38 63
16 Lembata 41 119 160
17 Manggarai Timur
18 Nagekeo 6 36 42
19 Sumba Tengah 81 474 555
20 Sumba Barat Daya 98 334 432
21 Malaka 45 304 349
22 Sabu Raijua 61 137 198

Total 7 41 48
2 86 88
1 25 26
-
1.069 33
3.833 4.902

29

Jumlah tenaga kependidikan madrasah, baik Pegawai Negeri Sipil
(PNS) maupun Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dengan rincian:

No. Kabupaten/Kota PNS Non Jumlah
PNS
1 Kota Kupang 9 54
2 Kupang 1 45 12
3 Timor Tengah Selatan 3 11 20
4 Timor Tengah Utara - 17
5 Belu 1 4
6 Alor 30 4 17
7 Flores Timur 12 16 179
8 Sikka - 149 114
9 Ende 14 102 45
10 Ngada - 45 135
11 Manggarai 28 121 16
12 Sumba Barat 4 16 85
13 Sumba Timur 6 57 16
14 Rote Ndao - 12 46
15 Manggarai Barat 3 40
16 Lembata 27 1
17 Manggarai Timur 5 1 65
18 Nagekeo 6 62 113
19 Sumba Tengah - 86 62
20 Sumba Barat Daya - 57 33
21 Malaka - 27
22 Sabu Raijua - 4
50 4 20
Total 20
1
1 1
1 1.043
894

30

Jumlah guru pendidikan agama Islam, baik Pegawai Negeri Sipil
(PNS) maupun Guru Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS),
dengan rincian:

No. Kabupaten/Kota PNS Non Jumlah
PNS
1 Kota Kupang 79 112
2 Kupang 17 33 27
3 Timor Tengah Selatan 13 10 26
4 Timor Tengah Utara 13 11
5 Belu 5 11
6 Alor 7 6
7 Flores Timur 70 4 149
8 Sikka 55 79 91
9 Ende 18 36 29
10 Ngada 62 11 99
11 Manggarai 7 37 11
12 Sumba Barat 5 4 11
13 Sumba Timur 5 6 9
14 Rote Ndao 9 4 19
15 Manggarai Barat 9 10 12
16 Lembata 40 3 79
17 Manggarai Timur 48 39 68
18 Nagekeo 13 20 28
19 Sumba Tengah 21 15 26
20 Sumba Barat Daya 8 5 10
21 Malaka 10 2 10
22 Sabu Raijua 3 - 4
- 1 3
Total 3
504 341 845

31

Jumlah pengawas pendidikan madrasah dan pendidikan agama Islam
se Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian:

No. Kabupaten/Kota Madrasah PAI Jumlah

1 Kota Kupang 1 34
2 Kupang 1 12
3 Timor Tengah Selatan - 11
4 Timor Tengah Utara 1 -1
5 Belu - --
6 Alor - 11
7 Flores Timur 2 13
8 Sikka 1 -1
9 Ende 3 14
10 Ngada 1 -1
11 Manggarai 1 -1
12 Sumba Barat - 11
13 Sumba Timur 1 12
14 Rote Ndao - --
15 Manggarai Barat 1 23
16 Lembata 1 12
17 Manggarai Timur 2 13
18 Nagekeo 2 13
19 Sumba Tengah - --
20 Sumba Barat Daya - --
21 Malaka - --
22 Sabu Raijua - --
18 15 33
Total

32

Jumlah Ustad/Ustadzah pada pendidikan diniyah dan pondok
pesantren, dengan rincian:

No. Kabupaten/Kota MDT TPQ Pontren Jumlah
1 Kota Kupang 2 57 28 87
2 Kab. Kupang 32 8 59
3 Timor Tengah Selatan 19 83 4 90
4 Timor Tengah Utara 3 8 -9
5 Belu 1 54 4 75
6 Alor
7 Flores Timur 17 134 12 170
8 Sikka 24 56 16 77
9 Ende 21 - 35
10 Ngada 5 52 12 64
11 Manggarai 14 62 4 76
12 Sumba Barat 93 8 109
13 Sumba Timur - 34 8 44
14 Rote Ndao 10 36 4 43
15 Manggarai Barat 36 - 46
16 Lembata 8 68 24 96
17 Manggarai Timur 2 59 4 96
18 Nagekeo 3 15 16 46
19 Sumba Tengah 10 17 4 23
20 Sumba Barat Daya 4 13 4 24
21 Malaka 33 12 4 16
22 Sabu Raijua 15 22 - 22
Total 2 55
7
- 969 164 1.312
-
-
179

33

Rekap jumlah pegawai, pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan
serta ustad/ustadzah

No. Kanwil dan Madrasah Gur Pen Pontre Jumla
Kabupaten/Kota Pegaw u g n h
ai Guru Tendi
k PAI awa

s

1 Kanwil Kemenag 22 - -- - - 22
Provinsi 7 256 54 112 4 87 520

2 Kota Kupang

3 Kupang 7 98 12 27 2 59 205

4 Timor Tengah Selatan 8 110 20 26 1 90 255

5 Timor Tengah Utara 5 34 4 11 1 9 64

6 Belu 4 71 17 11 - 75 178

7 Alor 8 547 179 149 1 170 1054

8 Flores Timur 8 562 114 91 3 77 855

9 Sikka 6 242 45 29 1 35 358

10 Ende 7 582 135 99 4 64 891

11 Ngada 7 172 16 11 1 76 283

12 Manggarai 10 264 85 11 1 109 480

13 Sumba Barat 5 63 16 9 1 44 138

14 Sumba Timur 7 160 46 19 2 43 277

15 Rote Ndao 6 42 1 12 - 46 107

16 Manggarai Barat 5 555 65 79 3 96 803

17 Lembata 7 432 113 68 2 96 718

18 Manggarai Timur 6 349 62 28 3 46 494

19 Nagekeo 6 198 33 26 3 23 289

20 Sumba Tengah 5 48 4 10 - 24 91

21 Sumba Barat Daya 4 88 20 10 - 16 138

22 Malaka 6 26 1 4 - 22 59

23 Sabu Raijua 53 13 - 5 17

Tota 161 4.902 1.043 845 33 1.312 8.296
l

34

b. Selain memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak, dengan jumlah
8.296 orang, salah satu sumber daya yang dimiliki adalah sumber
pendapatan para pegawai tersebut. Sejauh ini perhatian pemerintah
terhadap kesejahteraan pegawai Kementerian Agama termasuk di
lingkup pendidikan Islam sangat terasa, di antaranya:
Proses pembayaran gaji pegawai yang selalu tepat waktu yaitu pada
tanggal 1 setiap bulan berjalan;
Tersedianya tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai dengan status
Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tersedianya tunjangan sertifikasi bagi guru bagi guru yang telah
tersertifikasi, baik PNS maupun Non PNS. Sedangkan bagi guru
PNS yang belum tersertifikasi, disediakan tunjangan kinerja;
Tersedianya tunjangan daerah terpencil bagi guru yang bertugas di
daerah-daerah terpencil baik PNS maupun Non PNS.
Memiliki hak perjalanan dinas sesuai tugas dan fungsinya masing-
masing, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Bagi Ustad dan Ustadzah pada Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren, disediakan anggaran insentif ustad dan ustadzah setiap
tahunnya secara bergilir.

c. Jumlah pegawai dan jumlah pendapatan yang diterima setiap pegawai
merupakan sumber daya potensial yang jika diorganisir dan dikelola
secara baik, maka akan bisa membantu pengembangan pendidikan
Islam secara mandiri guna meningkatkan kinerja organisasi.

35

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur sejauh ini telah

memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan
layanannya. Sebagian besar pelaksanaan tugas sudah menggunakan
aplikasi, baik untuk permohonan perizinan, permohonan bantuan,
pendataan, hingga pelaksanaan ujian di madrasah.

Selain aplikasi yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas dan
layanan, pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah memilik
media informasi dan komunikasi, berupa Webiste, Facebook, Instagram,
Tweeter dan Youtube serta Whats App Grup. Semua media informasi
tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan
(RAP) ini, baik pada tahapan sosialisasi, pelaksanaan hingga
pertanggunghawabannya.
5. Pembangunan Jejaring Kerja

Kementerian Agama sebagai instansi vertikal, yang terstruktur dari
Pusat hingga ke madrasah, maka koordinasi dan komunikasi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan selama ini sesungguhnya
telah menjadi bagian dari membangun jejaring kerja. Dengan demikian
maka pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan (RAP) ini tidak lagi
membentuk jejaring baru bersama orang-orang baru, tetapi cukup
mengembangkan jejaring yang sudah ada selama ini untuk pencapaian
tujuan Aksi Perubahan (RAP) tersebut.

36

Jejaring kerja yang akan dibentuk dalam rangka tindak lanjut

pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan (RAP) ini adalah :

1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pendidikan Islam tingkat Provinsi

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pendidikan Islam tingkat Kabupaten/

Kota

6. Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan (RAP) ini akan diupayakan

untuk selalu menerapkan manajemen risiko, Manejemen risiko yang coba

diterapkan adalah menggunakan pendekatan COSO Enterprise Risk

Management (ERM), sesuai tabel skala pengukuran sebagai berikut:

a. Skala Pengukuran Tingkat Kemungkinan dan Dampak (Likelihood
& Impact)

(L). Tingkat Kemungkinan (Likelihood)
Terjadinya Risiko

1. Incredible Hampir tidak mungkin terjadi

2. Vey Rare Sangat jarang terjadi

3. Rare Jarang terjadi

4. Unlikely Mungkin tidak terjadi

5. Possible Mungkin terjadi

6. Likely Hampir pasti terjadi

7. Almost Certain Sangat mungkin terjadi

(I). Dampak (Impact) Terjadinya Resiko

1. Insignificant Tidak berdampak – tidak menimbulkan dampak bagi UPZ

2. Very Minor Berdampak sangat kecil – menimbulkan dampak sangat kecil
bagi UPZ –

masalah kecil yang dapat diatasi dengan pengelolaan rutin

3. Minor Berdampak kecil – menimbulkan dampak kecil yang dapat

diatasi dengan

pengelolaan rutin
Berdampak sedang – mencegah UPZ memenuhi tujuannya
4. Moderate untuk periode

tertentu

5. Major Berdampak besar – mengakibatkan pihak UPZ tidak dapat

mencapai

sebagian tujuan jangka panjang
Berdampak sangat besar – mengakibatkan pihak UPZ tidak
6. Very Major dapat

mencapai sebagian besar tujuan jangka panjang

37

Berdampak malapetaka – mengakibatkan pihak UPZ tidak
7. Catastrophic dapat mencapai

seluruh tijuan jangka panjang, menyebabkan kebrangkutan,

kematian atau hukuman pidana.

b. Skala Pengukuran Tingkat Kerentanan dan Kecepatan Terjadinya Risiko
(Vulnerabilty & Speed of Onset)

(V). Tingkat Kerentanan (Vulnerability) UPZ

Very Low UPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang sangat baik
1. melalui langkah nyata yang terukur dengan baik untuk
segala skenarion kondisi; kemungkinan berhasil sangat
(Sangat tinggi bahkan untuk beberapa masalah ekstrim
Rendah)

UPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang baik;
2. Low (Rendah)

kemungkinan berhasil tinggi kecuali untuk beberapa
masalah ekstrim

3. Medium UPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang cukup;
(BIasa) kemungkinan berhasil biasa saja karena beberapa solusi
yang ditawarkan efektif dan beberapa lainnya belum efektif

4. Hihg (Tinggi) UPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang kurang baik;
kemungkinan berhasil rendah karena solusi yang
ditawarkan belum efektif

Very High UPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang buruk dan
5. (Sangat tidak memiliki langkah nyata yang terukur dengan baik
untuk segala scenario kondisi; kemungkinan berhasil sangat
Tinggi) rendah karena solusi yang ditawarkan tidak efektif

(S). Tingkat Kecepatan (Speed of Onset)
Terjadinya Risiko

Very Low Sangat lambat terjadi, terjadi setelah lebih dari setahun atau
1. (Sangat lebih

Rendah)

2. Low (Rendah) Terjadi dalam hitungan beberapa bulan

3. Medium Terjadi dalam hitungan bulan
(BIasa) Terjadi dalam hitungan beberapa hari atau minggu

4. Hihg (Tinggi)

Very High Sangat cepat terjadi, tanpa atau minim peringatan, seketika
5.

(Sangat
Tinggi)

Selain menggunakan skala pengukuran, juga menggunakan analisis
prioritas risiko, yang sesuai tabel berikut:

38

No. Jenis Risiko Dampa Mitiga
k si

1. Risiko Strategis (Visi Misi, 1.Membingungkan manajemen 1. Pengendalian proses
internal dan pengendalian
Tujuan dan Reputasi) dan Amil, tujuan dan program eksternal atas
pembangunan visi misi
kerja menjadi kurang jelas; UPZ;

2.Masyarakat kurang peduli 2. Mereview & menyusun visi
misi agar mudah dipahami
terhadap UPZ dan masyarakat;

menurunkan kepercayaan 3. Kajian ulang & menguji
program kerja ke stakeholder;
masyarakat;
4. Breakdown visi misi menjadi
3. Kegagalan kinerja UPZ; KPI (Key Performance
Indikator) sebelum
4.Pencapaian tujuan penyusunan RKAT;
terganggu, penurunan
kredibilitas UPZ;

5.Rendahnya kinerja dan
kepatuhan OPZ

5. Menyusun standar baku
Rekrutmen;

6. Peningkatan kompetensi amil;

7. Performance Appraisal
(penilaian kinerja) untuk

menilai kinerja amil

2. Risiko Edukasi (Eksternal & 1.Minimnya pengetahuan 1. Masyarakat disadarkan melalui

Internal) tentang zakat menyebabkan transparasi data2 penyaluran,

masyarakat awam apatis fakta2 & laporan2 keuangan

terhadap sosialisasi zakat, UPZ yang membangun trust

2.UPZ tidak/kurang optimal dalam (kepercayaan) masyarakat

proses pengelolaan zakat; terhadap UPZ;

3.Rendahnya kesadaran 2. Mendorong & mensupport

masyarakat tentang zakat peran ustad dalam sosialisasi &

dan membayar zakat edukasi;

4.Program edukasi Pemerintah 3. Menyusun materi sosialisasi

kurang efektif dan sulit ZIS dalam bentuk kampanye

tercapai; digital;

5. Menghambat 4. Turut serta dlm membangun

perkembangan UPZ. skema kompetensi pengelola

Sosialisasi reguler zakat, sehingga jadi dasar

pengembangan kurikulum

pendidikan di madrasah;

3. Risiko Operasional 1. Masyarakat cendrung 1. Peran UPZ lebih ditingkatkan

(Infrasturktur Jaringan & menyalurkan sendiri zakat dengan Pengawasan;
Kompetisi) mereka kepada Mustahik; 2. Cetak biru sistem dan

2. Menurunnya kepercayaan infrastruktur teknologi;
masyarakat terhadap
UPZ/BAZNAS 3. SOP layanan berbasis IT;

4. Membangun komunikasi dan
koordinasi yang baik mengacu
pada pertauran dan

perundangan yang ada, saling
menghorati dan berorientasi
pada manfaat

4039

4. Risiko Properti (Manusia) 1. Rusaknya properti berupa 1. Diterapkannya alert system
hilangnya data Muzakki, dalam sarana dan
Mustahik atau laporan prasarana gedung;
keuangan UPZ;
2. Menyediakan APAR dan
2. Pengelolaan zakat terhambat panduan evakuasi;

5. Risiko Amil-Relawan (Tata 1. Muzakki kurang puas; 3. Pengasuransian aset fisik
1. Mewajibkan Amil untuk
Kelola Amil) 2. Penghimpunan zakat kurang
sertifikasi uji kompetensi
efektif; melalui LSP-BNSP;

3. Resiko salah sasaran dan 2. Membuat SOP kedisiplinan;
inefisiensi program; (4)
3. SOP persetujuan proposal;
4. Menggangu reputasi UPZ
4. SOP monitoring

E. KESIMPULAN
Rencana Aksi Perubahan ini merupakan langkah penting dalam upaya

penguatan jejaring kerja demi peningkatan kinerja organisasi, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;
1. Pendidikan Islam merupakan warisan peradaban Islam dan merupakan

amanat sejarah yang harus dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam
dari masa ke masa. Ia merupakan ladang pengabdian bagi kaum muslimin.
Oleh sebab itu penting untuk menjaga keberlangsungan serta berupaya
meningkatkan mutunya;
2. Perubahan regulasi dan kebijakan di bidang perencanaan dan anggaran
pendidikan yang sering terjadi, serta terjadinya refocusing anggaran dalam
beberapa tahun terakhir ini cukup berdampak pada upaya pengembangan
dan peningkatan mutu pendidikan Islam di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Pendidikan Islam Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain memiliki sumber
daya manusia dalam hal ini pegawai serta pendidik dan tenaga
kependidikan dengan jumlah yang cukup besar, yaitu lebih kurang 8.296
orang, juga memiliki sumber pendapatan individu yang cukup. Jika sumber
daya tersebut dapat dikelola secara baik maka sangat memungkinkan
untuk mengatasi berbagai persoalan dan kebutuhan pendidikan Islam

4040



LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) XI

Drs. H. Pua Monto Umbu Nay

Telah diujikan pada tanggal ……. April 2022
di Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama

Coach Penguji

Dra. Siti Rahma, S.Ipi., M.Pd ………………………………………

Disahkan oleh
Kepala pusat tenaga administrasi

Drs. H. Buchori, MM

42