Majalah Rimoi | Edisi 2023

RIMOI majalah PENGAYOMAN EDISI 2023 S A T U D A L A M C E R I T A Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

PEMBINA M. Adnan, S.H.,M.H PENASEHAT Andi Basmal, S.Sos., S.H.,M.H Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H.,M.H Sandi Andaryadi, A.Md.,Im,S.IP.,M.Si Lili, S.H.,M.H PENANGGUNG JAWAB Irwan Kadir, S.H.,M.H PEMIMPIN REDAKSI Ermin Rasyim, S.T.,S.H EDITOR Ridwan Lobubun, SE., M.Acc Muh. Irfan, S.Sos Muhammad Faqih LAYOUTER Muh. Irfan, S.Sos FOTOGRAFER Muhammad Drajat, S.T Bella Anugrah Pertiwi, S.Kom Muh. Irfan, S.Sos Hasriati Cu’la, S.Kom Syahidna J Fataruba Muhammad Faqih “RIMOI” Kata “RIMOI” merupakan akronim dari beberapa gabungan kata yang menjadi tata nilai yang senantiasa digelorakan oleh pimpinan tinggi serta seluruh pegawai. RIMOI berasal dari suku kata Responsif, Idealis, Mandiri, Objektif, dan Integritas. Tata nilai ini menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. RIMOI lahir atas eksistensi tata nilai Kementerian Hukum dan HAM, yakni PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, dan Transparan). Selanjutnya disandingkan dengan tata nilai RIMOI yang jika digabungkan menjadi “PASTI RIMOI”. Tata nilai inilah yang menjadi padanan kata dalam rangka glorikasi disetiap arahan dan amanat pimpinan yang kemudian menjadi landasan bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Malut dalam mencapai target kinerja. Majalah Rimoi hadir sebagai wadah bacaan bagi internal maupun eksternal tentang capaian kinerja dan eksistensi Ka n w i l Ke m e n k u m h a m M a l u t d a l a m r a n g k a menyukseskan pelayanan publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan mengusung slogan “Satu Dalam Cerita”, Majalah Rimoi dikemas dengan mengeksplor kegiatan rutin dan utama yang dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Malut sebagai bentuk dukungan terhadap semangat reformasi birokrasi yang sampai saat ini konsisten digencarkan oleh Pemerintah. Relevansi Majalah Rimoi turut serta mendorong terbentuknya good governance sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan nasional. Upaya diterbitkannya Majalah Rimoi ini, selain merupakan representasi dari salah satu tata nilai Kementerian Hukum dan HAM, yakni Kami PASTI, dan mendorong optimalnya SDM, juga sebagai wadah interaktif dengan berbagai komponen masyarakat dalam menyampaikan informasi dan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Kemenkumham pada umumnya, dan Kanwil Kemenkumham Malut khususnya. SEKAPUR SIRIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa. Semoga segala aktitas yang kita laksanakan adalah bentuk komitmen kita terhadap nikmat yang telah di curahkan oleh-Nya sebagai amal ibadah, Amin. Penerbitan Majalah Rimoi “Satu Dalam Cerita” adalah sebagai media penyebarluasan informasi dan bentuk pertanggung jawaban Kanwil Kemenkumham Malut kepada publik atas kinerja dan capaian Kanwil Kemenkumham Malut dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, terbitnya Majalah edisi tahun ini juga sebagai wadah interaksi kepada publik eksternal (masyarakat dan pemangku kepentingan) dan internal (seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Malut). Dengan demikian, maka disampaikan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Malut bahwa majalah ini merupakan milik kita bersama. Sehingga eksistensinya merupakan tanggung jawab bersama pula. Untuk itu sangat diharapkan kontribusi dan partisipasi aktif berupa penyampaian tulisan ilmiah/artikel serta tulisan ringan lainnya. Diera transformasi seperti sekarang ini, direktori tulisan dalam bentuk apapun memiliki nilai yang semakin penting karena publik lebih mudah mengetahui arus informasi melalui tulisan baik yang disampaikan (dikemas) melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, buletin, buku, tabloid, dan lain sebagainya, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media sosial seperti facebook, twitter, instagram, tiktok, dan youtube. Berbagai jenis sarana media tersebut kami juga ingin meningkatkan jalinan silaturahmi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan menjalin persahabatan melalui Majalah Rimoi “Satu Dalam Cerita” ini. Saran, kritik, serta tanggapan para pembaca selalu kami harapkan sebagai bagian penting dari proses perubahan peningkatan ke arah yang lebih baik. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas atensi maupun partisipasi yang telah diberikan. Salam Pembaharuan... Kami PASTI...!!! Malut... Pasti RIMOI...!!! pengantar redaksi Diberdayakan oleh: Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi M. ADNAN KEPALA KANTOR WILAYAH

DAFTAR ISI SEKAPUR SIRIH PENGANTAR REDAKSI DAFTAR ISI Apel Pagi, Wadah Penguatan dan Arahan Pimpinan ......................................................... 1 Dirjen Imigrasi Berganti, Kemenkumham Malut Saksikan Sertijab Secara Daring .................... 2 Tinjau Sarpras Kantor Imigrasi Ternate, Kakanwil M. Adnan: JikaSarpras Baik, Maka SDM Harus Baik .................................... 3 Pelantikan Majelis Pengawas Daerah Notaris, Kakanwil Tekankan Kualitas Layanan ............. 4 Canangkan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja ............................................ 5 Semangat Hari Bhakti Imigrasi ke 73, Kemenkumham Malut Gelar Jalan Sehat ............................................................... 6 Semarak Hari Bhakti Imigrasi ke 73, Kemenkumham Malut Gelar Upacara & Tabur Bunga ................................................ 7 Puncak Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke 73 Tahun, Kemenkumham Malut Laksanakan Upacara ......................................................... 8 Selamat Hari Bhakti Imigrasi ke 73 Tahun ..... 9 Sinergi Antar APH, Kemenkumham Malut Hadiri Pisah Sambut Kepala Kajati Malut 10 Bangun Zona Integritas Melalui Asessment Test Anggota Kelompok Kerja ............................... 11 Penguatan Survei Pelayanan Publik Oleh Sesbalitbangkumham Jhonny P Simamora ... 12 Asistensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh BPHN Kemenkumham RI ........ 13 Masa Reses Anggota DPR RI, Komisi III Rapat Dengar Pendapat Bersama Kanwil Kemenkumham Malut ................................... 14 Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Bahas Peran Peran Sentral SDP Jelang Pemilu 2024 ........ 15 Sosialisasi Layanan Partai Politik, Kakanwil: Kontestasi Parpol Dalam Pemilu Harus Berstatus Badan Hukum ................................................ 16 164 ASN Dilantik, Wajah Baru, Semangat Baru! ............................................. 17 Rapat Internal Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan Gratikasi ........................ 18 Kemenkumham Malut - BPHN Diseminasikan Tindak Pidana Bullying (Kekerasan Pada Anak) di SDN 1 Ternate ............................................... 19 Jelang Penilaian DUPAK JFT Keimigrasian, Kadiv Keimigrasian: Teliti & Objektif Dalam Menilai ........................................................... 20

DAFTAR ISI Gelar Workshop Kekayaan Intelektual, Kemenkumham Malut Tekankan Pentingnya Pencatatan Hak Cipta ..................................... 21 Upacara dan Tabur Bunga, Peringatan Hari Bhakti Keimigrasian ke 59 ......................................... 23 Penyuluhan Hukum Gratis di Pasar Bastiong Ternate ............................................................ 24 Panen Raya Kacang Tanah, Hasil Pertanian WBP Lapas Labuha ................................................ 25 Arahan Sekjen Jelang Momentum Lebaran 1 Syawal 1444 H ............................................... 26 Kemenkumham Salurkan Zakat 1.4 Miliar Melalui Badan Amil Zakat Nasional ............................. 27 Yasonna Lepas Keberangkatan 31 Bus Mudik Bareng Kemenkumham ................................. 28 573 Warga Binaan Pemasyarakatan Terima Remisi Khusus Idul Fitri 1444 H ..................... 29 Kunjungan Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Yasin Ali .......................................................... 31 Kemenkumham Malut Sambut Kunjungan Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara .......................... 32 Bimbingan Teknis Penelusuran & Pemanfaatan Informasi Paten, Dorong Peneliti Ketahui Paten Lebih Dalam ................................................... 33 Kemenkumham Malut Raih Penghargaan IKPA Terbaik Tahun 2022 ....................................... 34 SUDUT ARGUMENTASI Raih Kinerja Anggaran, Topang Pertumbuhan Ekonomi ........................................................... 35 Kinerja Anggaran dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi ........................................................... 36 Implementasi SPPA Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak ...................................................... 39 SERBA-SERBI RIMOI

Majalah RIMOI Apel Pagi, Wadah Penguatan dan Arahan Pimpinan liputan khusus Edisi 2023 Ternate - Apel pagi yang rutin dilaksanakan setiap awal p e k a n n y a m e n j a d i momentum bagi pimpinan t i n g g i Ka n t o r Wi l a y a h Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk memberikan penguatan dan arahan kepada jajaran. Kakanwil M. Adnan, Kadiv Administrasi Andi Basmal, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Ignatius M T S i l a l a h i , K a d i v Pemasyarakatan Lili, dan Kadiv Keimigrasian S a n d i An d a r y a d i s e c a r a bergantian memberik an arahan d a n p e n g u a t a n setiap senin di tiap pekannya. Momentum tersebut menjadi k e s e m p a t a n p i m p i n a n menyampaikan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian kinerja, target kinerja, dan evaluasi kinerja bagi jajaran Kanwil Ke m e n k u m h a m M a l u t . Kakanwil selaku pimpinan t e r t i n g g i s e l a l u menyampaikan 3 pesan k u n c i s u k s e s u n t u k diterapkan dalam bertugas, pertama yaitu memahami status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua, Kakanwi l mendorong agar p e t u g a s pemasyarakatan harus memahami dengan baik tugas dan fungsi ASN. Ke t i g a , Ka k a n w i l m e n g a t a k a n a g a r s e l u r u h p e g a w a i s e l a l u menanam kan ni lai moral dalam pengabdian kepada negara. “Ketika pegawai memberikan yang terbaik, maka akan ada reward menanti. Begitupun sebal i knya. Ini adalah pilihan.” Tutur Kakanwil saat menyampaikan arahan. Se m e n t a r a i t u , Ka d i v Administrasi Andi Basmal di setiap arahan apel senin p a g i n y a s e l a l u m e n g i n g a t k a n k e p a d a jajaran agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik, baik itu eksternal maupun internal. “Divisi Administrasi sebagai p e l a k s a n a d u k u n g a n m a n a j e m e n h a r u s memberikan pelayanan cepat untuk setiap divisi di Kanwil. Jangan sampai ada k e l u h a n y a n g m a s u k terhadap pelayanan yang kita berikan.” Ujar Andi Basmal. Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M T Silalahi juga memberikan arahan a g a r s e l u r u h p e g a w a i s e n a n t i a s a m e n j a g a k e d i s i p l i n a n d a l a m melaksanakan tugas. “Apel senin pagi selain dapat menjadi wadah pengarahan pimpinan, juga medium tegur sapa kepada pimpinan dan s e s a m a j a j a r a n . ” U n g k a p Ignatius. H a l y a n g s a m a j u g a disampaikan o l e h Ka d i v Pemasyaraka tan, Lili saat m e m i m p i n a p e l s e n i n p a g i (16/01/2023). D i r i n y a menekankan agar seluruh p e g a w a i d a p a t meningkatka n kedisiplinan dengan taat m e n g i k u t i a p e l s e r t a memberikan kontribusi t e r h a d a p o r g a n i s a s i . (Humas/MI) “Satu Dalam Cerita” | 1

Majalah RIMOI Edisi 2023 | 2 “Satu Dalam Cerita” DIRJEN IMIGRASI BERGANTI, KEMENKUMHAM MALUT SAKSIKAN SERTIJAB SECARA DARING liputan DARING Ternate - Tongkat kepemimpinan institusi imigrasi pada tahun ini berganti. Pucuk kepemimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tersebut dijabat oleh Silmy Karim. Beliau adalah ex Direktur Utama PT. Krakatau Steel. Penunjukan dirinya mengisi jabatan strategis di Kemenkumham tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Silmy Karim dilantik secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang digelar di Gedung Graha Pengayoman, J a k a r t a , R a b u (04/01/2023). Ya s o n n a d a l a m a m a n a t n y a mengatakan bahwa l a y a n a n keimigrasian harus sejalan d e n g a n s e m a n g a t u n t u k menciptakan kemudaha n berusaha di Indonesia d e n g a n t e t a p memenuhi k r i t e r i a d a l a m rangka menjaga kedaulatan, ketertiban dan keamanan negara serta kepentingan nasional. “Dibalik semua itu kunci utamanya adalah digitalisasi teknologi.” Ucap Menkumham setelah melantik pejabat. Sementara itu, Silmy Karim, Dirjen Imigrasi yang baru saja dilantik meminta dukungan Menkumham serta semua pihak di lingkungan Kemenkumham khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan tugas untuk menjadikan imigrasi yang lebih baik. “Saya harap dapat bekerja sama dan bahu membahu dengan seluruh jajaran imigrasi di Indonesia untuk menjadikan imigrasi yang lebih maju.” Ungkapnya. Kemenkumham Malut Saksikan Sertijab Secara Virtual Acara serah terima jabatan (sertijab) Dirjen Imigrasi turut disaksikan oleh Kanwil Kemenkumham Malut yang diikuti oleh Kakanwil M. Adnan, Kadiv Keimigrasian, Sandi Andaryadi, Kadiv Pemasyarakatan, Lili serta pejabat. (Humas/MI) “Satu Dalam Cerita” | 2

Majalah RIMOI Edisi 2023 tinjau sarpras Kantor imigrasi ternate, kakanwil M. adnan: jika sarpras baik, maka sdm harus baik liputan khusus (Humas / Irfan) Ternate - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kemenkumham Malut) M. Adnan memantau secara langsung sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Ternate setelah dilakukan perawatan dan pemeliharaan. Kakanwil yang turut didampingi oleh Kadiv Keimigrasian, Sandi Andaryadi dan pejabat disambut langsung oleh Kakanim Ternate, Putut Sukoco dan langsung melakukan pemantauan, baik itu sarpras, maupun pelayanan oleh petugas, Selasa (10/01/2023). Dihadapan pegawai, Kakanwil M. Adnan menuturkan bahwa, setelah dilakukan pemeliharaan, sarpras di Kanim Ternate menjadi lebih baik. Dirinya mengharapkan adanya peningkatan kompetensi seluruh pegawai, baik itu peningkatan melalui jalur pendidikan, maupun dari pelaksanaan tugas. “ " J i k a s a r p r a s b a i k , m a k a kompetensi juga harus baik. Hal ini agar terjadi keseimbangan. Masyarakat juga merasa bahwa tidak hanya sarana saja yang baik, tapi juga pelayanannya." Jelasnya. Olehnya itu, Kakanwil berpesan untuk tidak mudah berpuas diri dan senantiasa melakukan peningkatan dalam melayani masyarakat. Disaat yang sama, Kakanwil menghimbau agar jajaran Kanim Ternate menyosialisasikan prosedur kedaruratan kepada seluruh pegawai sebagai deteksi dini menghadapi bencana alam. "Petunjuk jalur evakuasi saya lihat sudah ada. Tinggal bagaimana Kakanim menyampaikan dimana jalur dan titik kumpulnya. Keselamatan SDM adalah tanggung jawab pimpinan," Tuturnya. Mengakhiri arahannya, Kakanwil mengutip pesan dari Imam Sya'i sebagai pesan moral kepada jajaran Kanim Ternate. Kakanwil berpesan bahwa terdapat 3 ciri orang hebat, yakni seseorang yang mampu menyembunyikan kemelaratan, seseorang yang mampu menyembunyikan amarah, dan seseorang yang mampu menyembunyikan kesusahan. (Humas/MI) “Satu Dalam Cerita” | 3

Majalah RIMOI Edisi 2023 PELANTIKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS, KAKANWIL TEKANKAN KUALITAS LAYANAN liputan khusus (Humas / Irfan) Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kemenkumham Malut) M. Adnan menekankan adanya kualitas pelayanan kepada m a s y a r a k a t s e h i n g g a d a p a t memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan Kakanwil setelah melantik dan mengambil sumpah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Halmahera periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dan Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Daerah Notaris Ternate di Aula Gamalama Kanwil, Selasa (17/01/2023). “Pembentukan MPD yang baru ini bertujuan untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam s i s te m pengawasan notari s , s e h i n g g a d i h a r a p k a n d a l a m menjalankan profesi jabatannya. Notaris di wilayah Halmahera dan Ternate dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannnya,” Tutur Kakanwil. Optimalisasi pengawasan dan pembinaan notaris Kata Kakanwil, tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran MPN. Kakanwil atas nama Menkumham dalam hal ini dapat m e m b e n t u k M P D N d a n b e r k e d u d u k a n d i I b u k o t a K a b u p a t e n / K o t a . K a k a n w i l m e n j e l a s k a n b a h w a M P D N merupakan suatu lembaga pembinan dan pengawasan yang merupakan ujung tombak terhadap pengawasan kinerja notaris. “Meningkatnya tantangan atau tuntutan masyarakat atas kualitas layanan notaris, dipandang perlu untuk membentuk MPD yang baru, yakni MPD Halmahera karena sudah memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku.” Jelas Kakanwil menutup sambutannya. Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M TSilalahi. Sementara yang bertindak sebagai saksi dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah, yakni Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir, dan Kepala Bagian Umum, M. Kasim Umasangadji. (Humas/MI) | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 4

Majalah RIMOI Edisi 2023 CANANGKAn pembangunan zi menuju wbk/wbbm melalui penandatanganan perjanjian kinerja liputan INTERNAL sesuai yang telah ditargetkan," ujar M. Adnan. Terkait pengunggahan data dukung WBK, M. Adnan menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian Tim Verikasi Kanwil atas persentase pengunggahan data dukung pembangunan ZI pada 16 satker Maluku Utara, melalui aplikasi erb.kemenkumham.go.id di akhir tahun 2022. “Saya minta agar pengunggahan data dukung ini menjadi perhatian seluruh pimpinan satuan kerja, termasuk para Kepala Divisi. Pengunggahan data dukung pembangunan ZI merupakan kewajiban meskipun satker belum dapat diusulkan ke TPI." ungkapnya. Satker di Maluku Utara, tambah M. Adnan, memiliki kapabilitas mumpuni dalam pembangunan zona integritas, yang ditandai dengan capaian beragam prestasi pada satker masing-masing. Hal itu dibuktikan dengan capaian Kanim Kelas II Non TPI Tobelo meraih predikat WBK tahun 2022 dari KemenpanRB. Di akhir sambutannya Kakanwil M. Adnan kembali mengingatkan resolusi Kemenkumham tahun 2023, yaitu: “Wujudkan Kemenkumham Semakin PASTI BerAKHLAK dengan bekerja cepat, tepat, ikhlas, dan hasilnya akuntabel”, yang sangat relavan dengan upaya pembangunan ZI WBK dan WBBM, serta pencapaian perjanjian kinerja. Ternate - Kanwil Kemenkumham Malut menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diikuti Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, bertempat di aula Gamalama, Selasa (24/01/2023). Pencanangan Pembangunan ZI WBK dan WBBM tersebut dihadiri secara langsung Kakanwil M. Adnan, Kadiv Administrasi Andi Basmal, Kadiv Keimigrasian Sandi Andaryadi, Kadiv Pemasyarakatan Lili, Kadiv Yankumham Ignatius M.T.S., 13 Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta disaksikan Pejabat Administrator dan Pengawas serta seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut secara langsung maupun virtual. M e n u r u t K a k a n w i l , s e s u a i Permenkumham Nomor 11 Tahun 2022, pencanangan pembangunan ZI tidak diwajibkan terdapat acara yang khusus/formal. Karena yang utama ialah penyebarluasan informasi satker yang sedang melakukan pembangunan zona integritas. "Saya meminta komitmen para Pimti dan para KUPT di wilayah Maluku Utara untuk dapat membangun dan memperkuat sinergitas dan kolaborasi sehingga pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta pencapaian perjanjian kinerja dapat berjalan efektif “Satu Dalam Cerita” | 5

Majalah RIMOI Edisi 2023 SEMARAK HARI BHAKTI IMIGRASI KE-73, KEMENKUMHAM MALUT GELAR JALAN SEHAT liputan LANGSUNG pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dan berguna untuk masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut, beliau mengingatkan untuk menaga kesehatan dan terus semangat agar dapat menggapai kinerja aparatur yang berkualitas berlandaskan tata nilai PASTI. “Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan imun tubuh, meningkatkan produktivitas dalam bekerja serta mempererat silaturami dan kekompakkan antar pegawai, pejabat dan pimpinan dilingkungan Kemenkumham Malut, Imigrasi Baru Untuk Indonesia Semakin Maju,” Ungkapnya. Ternate - Dalam rangka merayakan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-73, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate menggelar kegiatan Jalan santai yang dilaksanakan di Kanim Kelas I TPI Ternate, Senin (23/01/2023). Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malut (Kakanwil Kemenkumham Malut), M,Adnan, Para Pimpinan Tinggi Pratama, dan diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Malut dan Kanim Kelas I TPI Ternate. Kegiatan dibuka oleh K a k a n w i l Kemenkumham Malut pada pukul 07:00 WIT, dengan Start Halaman Kanim Kelas I TPI Ternate, dengan rute yang ditempuh oleh peserta jalan santai melalui benteng Orange kemudian Landmark dan arah kembali ke Kanim Kelas I TPI Ternate. Sebelum memulai jalan sehat, M.Adnan memberikan sambutannya, beliau mengharkapa dengan bertambahnya usia Imigrasi dapat meningkatkan kualitas di dalam | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 6

Majalah RIMOI Edisi 2023 SEMARAK HARI BHAKTI IMIGRASI KE-73, KEMENKUMHAM MALUT GELAR UPACARA & TABUR BUNGA liputan LANGSUNG Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-73 harus dijadikan sebagai momentum untuk mereeksikan perjuangan para pahlawan dalam berjuang dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan pada kesempatan kali ini, Kakanwil juga berpesan agar dengan Hari Bhakti Imigrasi ke-73, ASN Kemenkumham terus meningkatkan pelayanan kepada mas yarakat berpedoman pada Resolusi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Ternate - Kepala Kantor Wi layah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kakanwil Kemenkumham Malut), M. Adnan didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, dan Kepala UPT Se-Ternate serta para Pejabat dan Pegawai Kanwil Kemenkumham Malut mengikuti Upacara Tabur Bunga. Bertempat di Taman Makam Pahlawan Banau, Selasa (24/01/2023). Kegiatan upacara tabur bunga ini merupakan rangkaian Peringatan Hari Bhakti imigrasi ke-73 sebagai ungkapan, kesadaran dan kepedulian dan merupakan bentuk terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para Pahlawan yang telah gugur dalam merebut Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara, M. Adnan meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada arwah pahlawan yang dengan sepenuh jiwa raga rela berjuang hingga titik darah penghabisan. Acara dilanjutkan dengan tabur bunga yang dilakukan oleh Kakanwil, PIMTI dan beserta seluruh peserta upacara. “Satu Dalam Cerita” | 7

Majalah RIMOI Edisi 2023 PUNCAK PERINGATAN liputan LANGSUNG HARI BHAKTI IMIGRASI KE 73 TAHUN, KEMENKUMHAM MALUT LAKSANAKAN UPACARA Imigrasi dapat memberikan berbagi kemudahan untuk menarik investor-investor asing melalui program Golden Visa, dan memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan melalui sistem yang sudah terkoneksi dan terintegrasi secara luas. Penguatan internal Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi faktor penting untuk membangun Imigrasi yang lebih kuat kedepannya. Di akhir amanatnya Beliau menyampaikan sebagai sebuah institusi, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan pengamanan perbatasan dan penegakan hukum. Kerja sama secara sistem antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Lembaga terkait lain bukan hal yang mustahil akan memperkuat sistem yang sudah ada dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Ternate - Kakanwil Kementerian Kemenkumham Malut M.Adnan mengikuti jalannya Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi yang ke-73 Tahun 2023 yang diselenggarakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate. Kamis (26/01/2023). Upacara turut dihadiri langsung oleh Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M T Silalahi, Kadiv Pemasyarakatan, Lili, dan Kadiv Keimigrasian, Sandi Andaryadi, Pejabat Administrator, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, Putut Sukoco Nusantoro beserta jajarannya. Bertindak sebagai Inspektur Upacara yaitu Kakanwil Kemenkumham Malut, M.Adnan. Dalam amanatnya beliau membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Dimana beliau menyampaikan Bahwa tantangan global karena pandemi sudah mulai mereda, namun ancaman resesi yang melanda dunia tetap mengintai. Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan hari jadinya ke-73 tahun, menunjukan bahwa Imigrasi telah berhasil melalui berbagai zaman dengan tantangannya masing-masing dan masih tetap hadir menjaga kedaulatan negara. “Keberhasilan yang telah dicapai masih terus memerlukan berbagai penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman dan situasi global.” Ujarnya. Dikesempatan yang sama Menkumham memberikan Apresiasi sebesar-besarnya atas berbagai capaian yang telah membawa Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi lebih baik. “Direktur Jenderal Imigrasi baru saja mendapatkan amanat untuk memimpin Imigrasi, saya meyakini dalam kepemimpinan beliau, Imigrasi akan dapat mencapai banyak hal yang sebelumnya mungkin belum terbayang di benak kita semua”. Sambungnya. | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 8

Majalah RIMOI Edisi 2023 HARI BHAKTI IMIGRASI PERINGATAN Menuju Puncak 26 Januari 2023 “Satu Dalam Cerita” | 9

Majalah RIMOI Edisi 2023 SINERGI ANTAR APH, kEMENKUMHAM mALUT HADIRI PISAH SAMBUT KEPALA kAJATI MALUT liputan khusus Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) terus menjalin sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Malut, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Malut. Sinergi tersebut terus di jalin dengan menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Malut yang digelar di Gamalama Ballroom, Sahid Bella Hotel, Ternate, Kamis malam (09/02/2023). Mewakili Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal menghadiri langsung pisah sambut pimpinan tinggi Kejaksaan Tinggi Malut dengan turut menyerahkan cenderamata sebagai tanda mata kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang lama. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi yang lama, Dade Iskandar, S.H., M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama dirinya berkarir di wilayah Timur Indonesia, rasa suka dan senang sangat mendominasi. “1 tahun 7 bulan terasa sangat cepat. Rasa suka dan senang sangat mendominasi selama saya berkarir di Malut. Saya menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati terdalam jika sikap dan ucapan salah yang pernah saya lakukan.” Tutur Dade dihadapan tamu undangan yang didampingi Istri. Disaat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru, DR. Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H mengungkapkan latar belakang karirnya hingga sampai sekarang ini menjabat sebagai kajati Malut menggantikan Dade Iskandar. Dirinya berharap dapat melanjutkan kinerja kepemimpinan sebelumnya. Sebagai informasi, DR. Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Malut, kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Malut. Sementara Dade Iskandar S.H., M.H mendapatkan promosi jabatan sebagai Inspektur IV pada Kejaksaan Agung RI. (Humas/MI). | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 10

Majalah RIMOI Edisi 2023 BANGUN ZONA INTEGRITAS MELALUI ASESSMENT TEST ANGGOTA KELOMPOK KERJA liputan INTERNAL Ternate - Semangat dalam membangun Zona Integritas di tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) selenggarakan Assessment Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, Senin (12/02/2023). Bertepat di ruang rapat lantai II Kanwil Kemenkumham Malut, Assessment ini merupakan upaya dalam menyeleksi pejabat dan pegawai Kanwil Kemenkumham Malut yang mempunyai komitmen dan integritas tinggi dalam mewujudkan predikat WBK pada Tahun 2023 ini. Dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M. Adnan beserta para Pimpinan Tinggi Pratama, Adapun indikator penilaian yang dipakai oleh asesor untuk menentukan kelayakan calon tim kerja meliputi core value BerAKHLAK, tata nilai PASTI, Integritas, hingga penilaian keseharian yang bersangkutan. Selaku Kakanwil, M Adnan menjelaskan indikator penilaian yang dipakai oleh asesor untuk menentukan kelayakan calon tim kerja meliputi core value BerAKHLAK, tata nilai PASTI, Integritas, hingga penilaian keseharian pegawai yang bersangkutan. “Assessment ini dilakukan untuk menyaring yang betul-betul layak, jadi hanya yang bisa bekerja dan berintegritas yang akan masuk tim, dan kami hanya akan memilih yang berintegritas dan bisa bekerja untuk mewujudkan Zona Integritas di Kanwil Kemenkumham Malut,” Ungkapnya. “Satu Dalam Cerita” | 11

Majalah RIMOI Edisi 2023 penguatan survei pelayanan publik oleh sesbalitbangkumham Jhonny P. Simamora liputan INTERNAL Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapa nilai 93.97 dengan nilai indeks 3.76 katagori Sangat Baik (A); dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai nilai 93.92 nilai indeks 3.76 katagori Sangat Baik (A),” Ungkapnya “Semakin baik kepemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat (hightrust), Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut. Olehnya itu Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dan harapan. Maka kinerja dibawah harapan, masyarakat akan kecewa dan bila kinerja sesuai harapan, masyarakat akan puas. Masyarakat yang puas akan setia lebih lama,”ungkapnya. Menutup sambutannya, beliau mengatakan bahwa dalam memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survey IKM-IPK masih terdapat kekurangan dan perlunya penyempurnaan. Baik dalam pemberian layanan maupun dalam penyusunan standar pelayanan. “ O l e h n y a i t u p a d a kesempatan yang baik ini, kami memohon arahan d a n b i m b i n g a n d a ri Sekretaris Badan dan Kepala Pusat Penelitian d a n Pe n g e m b a n g a n Kebijakan Hukum dan H A M u n t u k d a p a t memberikan penguatan pelaksanaan tugas dan f u n g s i k e p a d a kami,”Ungkapnya. Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) Lakukan Penguatan Tugas dan Fungsi Kanwil Melalui Verikasi Hasil Survei IPK-IKM dan Opini Kebijakan dari Sekretaris Badan dan Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Kebijakan Hukum dan HAM, Senin (13/02/2023). Bertepat di Aula Gamalama Kanwil Kemenkumham Malut, Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M.Adnan, Para Pimpinan Tinggi Pratama, para pejabat dan Operator Survei 3AS di Kanwil. Menghadirkan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jonny Pesta Simamora dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Hukum dan HAM, Syarifuddin. Dalam sambutannya, Kakanwil menjelaskan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi di tahun 2022 pada Bulan November Kanwil Kemenkumham Malut mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapa nilai 92.56 dengan nilai indeks 3.70 kategori Sangat Baik (A); dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai nilai 93.10 nilai indeks 3.72 kategori Sangat Baik (A). Sementara sedikit terjadi penurunan di bulan Desember 2022 pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 89.94 nilai indeksnya 3.60 kategori Baik (B) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai nilai 91 dengan nilai indeks 3.64 kategori Sangat Baik (A). “Dengan tujuan meningkatkan kualitas layan publik semangat k e r j a j a j a r a n K a n w i l Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di awal tahun ini menunjukan t r e n y a n g p o s i t i v d i m a n a s u r v e i kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi pada Bulan Januari 2 0 2 3 K a n w i l K e m e n k u m h a m M a l u k u U t a r a mencatat Indek s | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 12

Majalah RIMOI Edisi 2023 Asistensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh BPHN Kemenkumham RI liputan INTERNAL (Humas) terjadi akan diselesaikan melalui program legislasi daerah dan program legislasi nasional. “Kita menyusun bukan hanya untuk melahirkan dokumen tertulis, tapi melahirkan sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan problematika masyarakat,” Tuturnya. Penyusunan peraturan lanjut Indra, juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat ketika diterapkan. “Apa kerugian yang ditimbulkan. Ketika banyak manfaatnya, maka akan efektif. Begitu pula sebaliknya.” Pungkasnya. Permasalahan kedua yang menjadi topik diskusi yakni perencanaan pembentukan perda, dan ketiga yakni peran kanwil dalam perencanaan hukum di daerah. Kondisi ini juga untuk menyelaraskan arahan presiden terkait regulasi saat pidato kenegaraan pada puncak peringatan HUT RI, 16 Agustus 2019, yakni regulasi tidak boleh kaku, rumit dan yang berpotensi menimbulkan biaya tinggi yang menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha. Kegiatan turut dihadiri Kepala Bidang Hukum, Sarwedi Siregar, Kepala Bidang HAM, Burhani Hadad, pejabat Administrator (Eselon IV) serta staf Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. (Humas/MI) Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) menggelar asistensi perencanaan pembentukan peraturan daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong terbentuknya regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Senin (20/02/2023). Dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M T Silalahi di Aula Gamalama, dirinya menyampaikan adanya pemahaman yang selaras terhadap pembentukan regulasi di daerah. Kepala Subseksi Fasilitasi Program Legislasi Daerah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Indra Hendrawa selaku narasumber menyampaikan bahwa terdapat 3 permasalahan pokok yang menjadi pembahasan pada giat ini. Pertama, Kata Indra yakni kondisi regulasi di Indonesia. Terdapat 45.674 peraturan dengan rincian sebanyak 4.177 peraturan pusat, 17.944 peraturan menteri, 4.892 peraturan lembaga pemerintah non kementerian, dan 18.661 peraturan daerah di seluruh Indonesia. Kondisi hyper regulasi yang terjadi saat ini kata Indra menjadi permasalahan yang menimbulkan permasalahan baru, seperti ego sektoral dan lainnya. Indra mengungkapkan bahwa permasalahan regulasi yang “Satu Dalam Cerita” | 13

Majalah RIMOI Edisi 2023 MASA RESES ANGGOTA DPR RI, KOMISI III RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA KANWIL KEMENKUMHAM mALUT liputan khusus (Humas) Hal senada juga disampaikan, oleh Ketua Tim yang menambahkan, bahwa hari ini merupakan kegiatan dalam bentuk pengawasan kinerja dari jajaran Kanwil Kemenkumham Malut. "Dan kami sangat memberikan apresiasi yang baik kepada Kanwil Kemenkumham Malut, pekerjaannya sangat baik dan bagus. Semua tersaji sesuai dengan yang diinginkan pimpinan dan rekan-rekan dari Komisi III DPR RI," Ucapnya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama dengan seluruh anggota Komisi III DPR RI, dalam diskusi tersebut, dan berdasarkan hasil reses dalam kesempatan tersebut, dirinya mengapresiasi jajaran Kanwi l Kemenkumham Malut yang telah berhasil menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal. "Dengan hadirnya komisi III DPR RI ini, telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas sehingga kedepannya dapat meningkatkan kinerja kemenkumham Malut yang lebih baik lagi,” Ujar M.Adnan Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham Malut) beserta seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Malut menyambut baik kunjungan kerja Komisi III DPR RI, di Hotel Sahid Bella, Senin (20/02/2023). Diketuai oleh Ir. Bambang Wuryanto, disambut langsung kedatanganya oleh Kakanwil Kemenkumham Malut, M.Adnan beserta jajaran, Bambang menyampaikan maksud dan tujuannya adalah untuk mendengarkan aspirasi dari Kanwil Kemenkumham Malut dan rapat kali ini mencari mufakat atau sepakat. “Kami ucapkan selamat datang di Ternate, yang mana Ternate ini merupakan Kota Bahagia,dan kami harap bapak dan ibu sekalian juga merasakan bahagia berada disini,” Ujar M.Adnan. | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 14

Majalah RIMOI Edisi 2023 RAPAT KERJA TEKNIS PEMASYARAKATAN, BAHAS PERAN SENTRAL SDP JELANG PEMILU 2024 liputan LANGSUNG dalam pemilu. “Saya berharap operator atau punggawa SDP yang hadir pada hari ini dapat mengimplementasikan kegiatan hari ini d e n g a n m a k s i m a l , ” Jelasnya. “Dinas Dukcapil dalam hal ini menjadi institusi untuk membangun s i n e r g i t a s d a l a m menentukan calon pemilih pada pemilu 2024 bagi WBP di L a p a s / R u t a n . ” Tambahnya. S e l a m a k e g i a t a n berlangsung, tampak Kadiv Pemasyarakatan, Lili, Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kabid HAM, Bu r h a n i H a d a d , p a r a p e j a b a t D i v i s i Pemasyarakatan Malut, Kepala UPT se Malut, operator SDP se UPT Malut, dan narasumber dari Disdukcapil Kota T e r n a t e . (Humas/MI) Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melalui Divisi Pemasyarakatan menggelar agenda rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya, yakni Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (rakernispas) tahun 2023. Rakernispas yang digelar tahun ini mengangkat topik ‘Optimalisasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Lapas/Rutan, khususnya di Malut, Rabu (08/03/2023). Kakanwil M. Adnan dalam sambutannya menyampaikan bahwa SDP merupakan keseluruhan sistem informasi pemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan berbasis teknologi informasi. Optimalisasi SDP ini kata kakanwil, sudah pasti harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung, salah satu yang terpenting adalah SDM. Peran operator SDP s e l a k u S D M m e m i l i k i p e n g a r u h p e n t i n g a t a s terselenggaranya pemutakhiran data WBP terhadap pelaksanaan pemilu 2024. “Melalui forum ini, para operator SDP agar dapat bekerja dengan baik dan giat serta berupaya maksimal untuk memberikan yang terbaik dengan menyelesaikan pemutakhiran data dan sinkronisasi NIK para WBP.” Jelas Kakanwil saat membacakan sambutan di Ballroom Gamalama Sahid Bela Hotel. Senada dengan itu, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dodot Adikoeswanto, menjelaskan Operator SDP merupakan pondasi dalam pemutakhiran data narapidana dan tahanan yang akan digunakan untuk pendaftaran peserta pemilih “Satu Dalam Cerita” | 15

Majalah RIMOI Edisi 2023 SOSIALISASI LAYANAN PARTAI POLITIK, kAKANWIL: kONTESTASI PARPOL DALAM PEMILU HARUS BERSTATUS BADAN HUKUM liputan khusus Disaat yang sama, Kakanwil M. Adnan menyebutkan terdapat 18 parpol yang akan mengikuti kontestasi pemilu di tahun 2024 di Provinsi Malut. 18 parpol ini kata Kakanwil, telah lolos verikasi dan validasi. “Kami sangat mengharapkan parpol dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mensukseskan pemilu 2024.” Harapnya. Dalam pelaksanaannya, tampak Kadiv Yankumham, Ignatius M T Silalahi, Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kadiv Pemasyarakatan, Lili mengikuti jalannya kegiatan. Sementara narasumber yang dihadirkan untuk menyamakan persepsi kepada peserta yang didominasi oleh parpol, yakni Hi. Bupati Mahmud (Divisi Teknis Penyelenggara KPU Prov. Malut), Dr. Rudy Achsony, S.H., M.H (Akademisi UMMU Ternate), dan Suleman Patras, S.Sos (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu) (Humas/MI) Ternate – Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kemenkumham Malut) M. Adnan menekankan bahwa partai politik (parpol) yang turut serta dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 harus berstatus badan hukum (legal). Hal tersebut Kakanwil sampaikan saat menyampaikan sambutan pada kegiatan ‘Sosialisasi Layanan Partai Politik’ dengan tajuk penegakan demokrasi dan HAM yang digelar di Emerald Hotel-Ternate, Senin (13/03/2023). “Ap a b i l a s u a t u p a r p o l i n g i n berkontestasi dalam pemilu, maka suatu partai politik harus berstatus sebagai badan hukum,” Pungkas Kakanwil. D a l a m h a l i n i , e k s i s t e n s i Kemenkumham secara khusus terkait legalitas formal partai politik diamanatkan oleh UU Nomo 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik seta UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan parpo harus berbadan hukum. | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 16

Majalah RIMOI Edisi 2023 164 ASN DILANTIK, WAJAH BARU, SEMANGAT BARU! liputan LANGSUNG memahami status, peran dan tusi secara baik sebagai ASN Kemenkumham. Hal yang sama kembali Kakanwil sampaikan untuk dipedomani oleh para ASN yang baru. “Pahamilah status, peran dan tusi secara baik. Miliki komitmen moral untuk memberikan pengabdian yang terbaik. Jagalah marwah dan kehormatan institusi. Serta capailah target kinerja yang telah ditentukan.” Terangnya. Selama pelantikan berlangsung, turut serta Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kadiv Pemasyarakatan, Lili, Kadiv Keimigrasian, Sandi Andaryadi serta pejabat pengawas. Tampak juga seluruh Kepala UPT se Malut yang mendampingi para ASN yang baru. (Humas/MI) Ternate – Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kemenkumham Malut) M. Adnan melantik 164 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut, Selasa (14/03/2023). Sebanyak 164 CASN, diantaranya 21 pejabat fungsional secara sah menjadi ASN setelah mengucapkan sumpah pegawai yang dipimpin langsung oleh Kakanwil M. Adnan yang digelar di Ballroom Royal Resto, Ternate. “Saya mengucapkan selamat menjadi ASN dilingkungan Kemenkumham kepada saudara-saudara yang baru saja saya lantik dengan harapan agar saudara-saudara segera menjalankan tugas dengan baik,” Tutur Kakanwil. “Bahwa setiap insan pengayoman harus memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual,” Tambahnya. Kakanwil meyakini bahwa ASN yang dirinya lantik adalah punggawa-punggawa yang mempunyai kompetensi, integritas, profesionalitas, serta moralitas yang baik terhadap sumpah jabatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam setiap amanatnya, Kakanwil sering kali menekankan kepada setiap jajarannya untuk selalu “Satu Dalam Cerita” | 17

Majalah RIMOI Edisi 2023 RAPAT INTERNAL PENGUATAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR & GRATIFIKASI liputan INTERNAL (Humas) Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa sangat mempercayai bahwa setiap individu di Kanwil Kemenkumham Malut adalah individu yang mampu mempunyai kontribusi yang positive bagi Kanwil Kemenkumham Malut. “Jadilah insan yang syukur nikmat bukan kufur nikmat yang mana menjadikan kita merasa cukup sehingga kita tidak ingin melakukan hal-hal negatif tersebut, dan terakhir saya meminta pada masing-masing divisi untuk membuat pemetaan risiko, dan dikumpulkan hari Kamis pada Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir” Tutupnya. Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melaksanakan Rapat Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan Gratikasi di ruang rapat lantai II Kanwil Kemenkumham Malut, Selasa (14/03/2023). Rapat kali ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M.Adnan, dan dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Lili, serta para pejabat Administrator. Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, bel iau mengatakan bahwa rapat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut yang merupakan wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan oleh Kakanwil M.Adnan, beliau menghimbau untuk mengenali potensi terjadinya pungutan liar di divisi masing-masing. “Disini, kita mempunyai kepercayaan publik yang mana ada 2 hal, yaitu bagaimana kita melayani dan bagaimana kinerja kita yang mana setiap tahapannya kita memberikan kepastian, dan disamping itu, sebagai ASN, kita harus mempunyai komitmen bersama dalam rangka menihilkan pungutan liar” Ungkapnya. | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 18

Majalah RIMOI Edisi 2023 Kemenkumham Malut – BPHN Diseminasikan Tindak Pidana Bullying (Kekerasan Pada Anak) di SDN 1 Ternate liputan khusus Kemenkumham RI menggelar kegiatan di SDN 1 Ternate dengan tajuk “BPHN Mengasuh”, Senin (20/03/2023). Kegiatan diseminasi yang dilaksanakan secara tatap muka di SDN 1 Ternate diasumsikan bahwa para pelajar/siswa rentan terhadap perilaku bullying, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Tajuk “BPHN Mengasuh” diusung untuk memperkenalkan kepada para pelajar tentang tindak pidana yang marak terjadi di kalangan remaja saat ini, mulai dari perilaku yang ditimbulkan sampai kepada sanksi yang didapat bagi pelaku kekerasan. Komunikasi interaktif tampak terjalin antara pengajar dari Kanwil kemenkumham Malut dan para siswa SDN 1 Ternate. Diseminasi yang dilaksanakan kepada para pelajar atau siswa ini diharapkan dapat meminimalisir pelaku tindak pidana kekerasan khususnya yang terjadi pada anak. Kegiatan yang berkolaborasi dengan BPHN Kemenkumham RI ini turut melibatkan Penyuluh Hukum dan Guru Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Malut sebagai pengajar. (Humas/MI) Ternate – Kantor W i l a y a h K e m e n t e r i a n Hukum dan HAM M a l u k u U t a r a ( K a n w i l K e m e n k u m h a m M a l u t ) y a n g berkolaborasi dengan Ba d a n Pe m b i n a a n H u k u m N a s i o n a l ( B P H N ) “Satu Dalam Cerita” | 19

Majalah RIMOI Edisi 2023 Jelang penilaian dupak jft keimigrasian, Kadiv Keimigrasian: teliti & objektif dalam menilai liputan LANGSUNG | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 20 Dalam arahannya, Sandi berpesan a g a r t e l i t i d a n o b j e k t i f d a l a m m e n i l a i D a f t a r Usulan Penetapan A n g k a K r e d i t Fungsional Analis Keimigrasian dan P e m e r i k a Keimigrasian. “Dengan adanya penilaian DUPAK ini d a p a t m e n j a d i motivasi bagi para pemangku jabatan F u n g s i o n a l Keimigrasian untuk terus berkinerja dan t e r t i b d a l a m m e n g u m p u l k a n Angka Kredit, dan saya minta untuk saling berkoordinasi sehingga didapat h a s i l y a n g maksimal,” Ungkapnya Ternate - Melalui Divisi Keimigrasian, Ka n t o r Wi l a y a h K e m e n t e r i a n Hukum dan HAM M a l u k u U t a r a menggelar Rapat Penilaian Daftar Usul Penetapan A n g k a K r e d i t (DUPAK) Jabatan Fungsional Analis d a n P e m e r i k s a Keimigras ian di Lingkungan Kanwil K e m e n k u m h a m M a l u t , S e n i n (20/02/2023). Bertepat di Ruang rapat lantai II Kanwil K e m e n k u m h a m M a l u t , r a p a t d i p i m p i n o l e h K e p a l a D i v i s i Keimigrasian, Sandi Andaryadi, dan di hadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, beserta pejabat dan staff Divisi Keimigrasian.

Majalah RIMOI Edisi 2023 “Satu Dalam Cerita” | 21 Gelar workshop kekayaan intelektual, kemenkumham Malut tekankan pentingnya pencatatan hak cipta liputan LANGSUNG (Humas) Ambon (Vega Ricky Salu). Sementara narasumber secara virtual, yaitu Komisioner pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jhonny Maukar. Sebelumnya, Kabid Pelayanan Hukum, Zulkar Gailea dalam laporannya mengatakan tiga poin pelaksanaan kegiatan, yaitu pemahaman tentang arti penting KI, mendorong kreatitas dan inovasi masyarakat, dan bentuk antisipasi pelanggaran HKI. (Humas/MI) Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) menggelar kegiatan workshop Kekayaan Intelektual dengan tema ‘Penguatan Sumber Daya Manusia Kekayaan Intelektual’, Selasa (21/03/2023). Tema tersebut diangkat untuk merangsang pemahaman kepada komunitas pencipta lagu dan penyanyi, konten kreator, serta pelaku UMKM yang ada di Malut tentang pentingnya pencatatan hak cipta dan pelindungannya. Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M T Silalahi menyampaikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan pengakuan terhadap karya yang dihasilkan dari olah pikir (intelektual). Pengakuan tersebut kata Ignatius, diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya kreatifnya dalam menemukan karya intelektual yang telah menyita waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya. “Kegiatan pembinaan terhadap para pelaku KI dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai ekonomi yang terkandung suatu produk KI sehingga memiliki daya saing dan nilai jual yang tinggi,” Jelasnya saat membacakan sambutan Kakanwil di Hotel Emerald Ternate. “Juga diharapkan dapat menciptakan suatu e k o n o m i k r e a t i f y a n g m a m p u mensejahterakan para pemilik dan pelaku dibidang kekayaan intelektual.” Tambah Ignatius. Narasumber dihadir kan secara langsung untuk memberikan pemahaman y a n g a k t u a l , d i a n t a r a n y a Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya Ditjen KI (Andy M a r d a n i ) d a n Dosen Tetap pada Fakultas Seni K e a g a m a a n Kri s t e n IAK N Andy Mardani Pemeriksa Desain Industry Ahli Madya Ditjen Kekayaan Intelektual Vega Ricky Salu Dosen Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Majalah RIMOI Edisi 2023 | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 22

Majalah RIMOI Edisi 2023 “Satu Dalam Cerita” | 23 Upacara dan Tabur Bunga, Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 59 liputan LANGSUNG (Humas) Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melaksanakan kegiatan upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Banau Ternate, Kamis (06/04/2023) pagi. Upacara yang dirangkai dengan tabur bunga diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke 59 Tahun 2023, Dengan tema “Transformasi pemasyarakatan semakin PASTI BerAKHLAK, Indonesia maju”. Kegiatan Upacara di makam Pahlawan dan tabur bunga dipimpin langsung oleh Kakanwil, M. Adnan dan dihadiri oleh pimpinan tinggi pratama yaitu Kepala Divisi administrasi, Andi Basmal dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Li l i, pejabat struktural kantor wilayah, dan Ka UPTsekota Ternate U p a c a r a d i Ta m a n makam pahlawan Banau merupakan salah satu b e n t u k p e n g h o r m a t a n kepada pahlawan bangsa Indonesia yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan telah berjuang dengan gigih bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan yang saat ini dirasakan dan dinikmati bersama. Ziarah Makam dimulai Pukul 08:00 WIT sampai dengan selesai, Dimulai dengan upacara penghormatan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur serta tabur bunga ke setiap makam yang ada di taman Makam Pahlawan Banau. Kepala Kantor Wilayah M.Adnan menyampaikan bahwa ziarah makam pahlawan ini sebagai ajang pengingat nilai-nilai kepahlawanan yang dulu telah di ajarkan oleh para pahlawan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah semangat, pantang menyerah, kerja keras, gigih dalam berjuang, serta rasa tanpa pamrih yang harus diterapkan ke dalam setiap pelaksanaan tugas di seluruh jajaran Kantor Wilayah kemenkumham Malut.

Majalah RIMOI Edisi 2023 penyuluhan hukum gratis di pasar bastiong ternate liputan LANGSUNG | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 24 Ternate - Dalam rangka menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kanwil Kemenkumham Malut melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling di Pasar Bastiong Ternate, Kamis, (06/04/2023). Sebelum melaksanakan Penyuluhan Hukum Keliling, Tim Penyuluh yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Anita Safitri, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang disambut baik oleh Kepala Sub Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Usaha, Lakamisi. Dalam kesempatan tersebut Anita menyampaikan maksud dan tujuannya. “Sebagai bentuk nyata untuk berbagi wawasan tentang hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Malut hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat yang disibukkan dengan aktifitasnya berjualan maupun tukang ojek di pasar, agar mereka juga memahami tentang peraturan-peraturan/produk hukum yang berlaku di Indonesia” tutur Anita. “Kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara”, lanjutnya. Adapun Kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling dilaksanakan dengan cara menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat secara langsung maupun melalui brosur, leaflet yang berisi informasi tentang produk hukum yang berlaku. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk konsultasi hukum terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Majalah RIMOI Edisi 2023 PANEN RAYA kacang tanah, HASIL PERTANIAN WBP LAPAS LABUHA liputan khusus “Satu Dalam Cerita” | 25 Labuha – Kakanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan bersama Pimpinan Tinggi Pratama yakni Kadiv Pemasyarakatan, Lili dan Kadiv Administrasi, Andi Basmal didampingi Kepala Lapas Kelas III Labuha, Budi Hardiono melakukan panen raya hasil pertanian kacang tanah pada Lapas Kelas III Labuha, Jumat (07/04/2022). M. Adnan dalam berbagai kesempatan terus mendorong jajarannya untuk meningkatkan produktivitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan keterampilan, pertanian, dan program pemasyarakatan lainnya. Pemberdayaan narapidana (WBP) melalui kegiatan pertanian merupakan bentuk upaya Kemenkumham Malut membentuk karakter dan keterampilan narapidana menjadi kreatif dan produktif selama menjalani masa pembinaan. “Sehingga nantinya dapat menjadi pribadi yang bermanfaat ketika kembali ke masyarakat,” ujarnya. Kakanwil turut mengapresiasi kinerja Kepala Lapas Kelas III Labuha, Budi Hardiono dan jajarannya dalam pelaksanaan program dan sistem pemasyarakatan. Kalapas Labuha Budi Hardiono berujar, panen raya hasil pertanian di antaranya kacang tanah, ubi jalar, dan sayuransayuran menjadi program jajaran Lapas Labuha dalam pemberdayaan WBP. Budi menyampaikan bahwa jajarannya juga menjalin sinergitas bersama dinas terkait pada Pemda Halsel dalam kegiatan pertanian WBP dan juga kegiatan pelatihan lainnya. Sebelumnya, Kadiv Pemasyarakatan Lili pada hari yang sama turut mengapresiasi kinerja Kepala Lapas Labuha bersama jajarannya yang selalu responsif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. “Jangan kasih kendor, untuk menjadi satker dan pribadi yang maju,” ujar Lili saat memberikan penguatan, sembari mengingatkan agar tetap responsif menjaga ketertiban dan keamanan Lapas. Hal senada juga disampaikan Kadiv Administrasi, Andi Basmal saat memberikan penguatan pelaksanaan tusi administratif. Andi mengingatkan pentingnya hak dan kewajiban ASN Lapas Labuha, termasuk dalam pelaksanaan tusi pemberdayaan WBP menjadi produktif.

Majalah RIMOI Edisi 2023 arahan sekjen jelang momentum lebaran liputan daring | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 26 Ternate - Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) M. Adnan dan Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) mengikuti arahan tugas dan evaluasi dari Sekretaris Jenderal (sekjen) Kemenkumham RI, Jumat (14/04/2023). Arahan Sekjen digelar secara hybrid, langsung dari Lounge Lt 7 Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, dan d i s a k s i k a n s e c a r a daring oleh Kakanwil dan Pimti Pratama dari Aula Gamalama Kanwil. S e k j e n Kemenkumh am, Komjen Pol Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa realisasi anggaran yang ditargetkan pada triwulan pertama yakni persentase 15 hingga 25%. Di tahap ini, Kanwil Kemenkumham Malut berada pada posisi pertama realisasi anggaran tingkat kanwil dengan persentase 33.31%. Sementara nilai IKPA, Kemenkumham Malut memperoleh nilai 99.51. berada pada posisi ke tiga dari 33 kanwil di seluruh Indonesia. “IKPA ini adalah kualitas pelaksanaan anggaran. Saya Sekjen selaku koordinator dukungan manajemen meminta kepada para kepala kantor wilayah selaku KPA agar selalu memberikan laporan intens yang menjadi perhatian kita semua,” Kata Andap. Andap menjelaskan atensinya kepada seluruh jajaran sebelum cuti agar memedomani SKB 3 Menteri, SE Sekjen tentang perubahan pelaksanaan hari libur nasional, dan Jukrah Sekjen tentang langkah antisipasi saat cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1444H. Ia berharap kepada seluruh jajaran agar sebelum cuti, tugas yang limitasi waktunya telah ditentukan, agar dapat diselesaikan dengan segera. Arahan selanjutnya yang menjadi perhatian Andap yakni glorifikasi dan publikasi berbagai berita positif. Dirinya meminta agar kata kunci/tagar tentang Kemenkumham diatur dan ditata agar memiliki keselarasan yang dapat dipedomani di wilayah. (Humas/MI)

Majalah RIMOI Edisi 2023 “Satu Dalam Cerita” | 27 KEMENKUMHAM SALURKAN ZAKAT 1,4 MILIAR MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SIARAN PERS Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyalurkan total zakat trah dan shodaqohnya di tahun 2023 ini sebanyak Rp1.453.917.072,-. Perolehan yang diterima per Senin, 17 April 2023 Pukul 06.00 WIB ini akan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Didampingi Sekretaris Jenderal, Andap Budhi Revianto dan juga Pimpinan Tinggi Kemenkumham lainnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan zakat trah tersebut langsung kepada Ketua Baznas, Noor Ahmad secara simbolis. Dalam sambutannya Wamenkumham menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkumham yang telah menunaikan kewajiban berzakat melalui Baznas. “Kita tahu persis bahwa zakat trah adalah suatu kewajiban, dan mengapa harus melalui Baznas? Kita percaya bahwa Baznas akan menyalurkan secara bertanggungjawab, dan sesuai juga dengan yang disampaikan Presiden bahwa ini memang lembaga resmi yang dibentuk oleh negara,” ujar pria yang akrab disapa Eddy ini. Dengan menyalurkan zakat melalui Baznas, ujar Eddy, Kemenkumham turut mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan beragam persoalan sosial, pengentasan kemi s k inan, serta meningkat kan kesejahteraan masyarakat. “Dengan menyalurkan zakat secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan (melalui Baznas), saya berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagaimana kita menyucikan harta, menyalurkan dan memanfaatkannya secara benar,” jelas Eddy. Perolehan zakat dari ASN Kemenkumham di tahun ini melalui Baznas lebih besar Rp238.004.590 bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.215.912.482,-. Berzakat melalui Baznas, kata Eddy, dana zakat dapat dikelola dengan profesional dan transparan. “Semoga zakat yang kita tunaikan dapat memberikan keberkahan kepada kita semua, menyempurnakan ibadah puasa kita, dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” tutup Eddy. Sementara itu Ketua Baznas, Noor Ahmad, mengapresiasi peningkatan pengumpulan zakat trah dan shodaqoh yang dilakukan oleh Kemenkumham. “Apa yang telah diberikan melalui kami, akan kami salurkan sesuai dengan peruntukannya, khususnya kepada fakir miskin dan mereka-mereka yang sangat membutuhkan, seperti di daerah perbatasan; daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T); juga daerah rawan bencana,” jelas Noor. Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya mengimbau kepada seluruh umat Islam, khususnya pejabat-pejabat negara, ASN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh kepala daerah di seluruh tanah air untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Baznas, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan profesional dan transparan.

Majalah RIMOI Edisi 2023 Yasonna Lepas Keberangkatan 31 Bus Mudik Bareng Kemenkumham SIARAN PERS “Satu Dalam Cerita” | 28 Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, melepas keberangkatan bus Mudik Bareng bersama Kemenkumham, Selasa (18/04/2023). Sebanyak 1.071 Pegawai beserta keluarga Pegawai ikut dalam program mudik ini. K e m e n k u m h a m menyiapkan 31 unit bus untuk sembilan kota tujuan, di antaranya untuk ke Sumatera yakni P a l e m b a n g d a n Lampung, serta kota - kota di Jawa seperti Yogyakarta, Surakarta, Se m a r a n g , d a n Surabaya. "Hari ini jajaran Kemenkumham melaksanakan Mudik Bareng bersama bagi Pegawai dan keluarganya yang berasal dari luar kota Jakarta. Selamat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah bersama keluarga di kota masing-masing, Mohon maaf lahir batin, sampaikan salam hangat buat keluarga" ucap Yasonna saat Apel Kesiapan dalam rangka Pengamanan Idul Fitri 1444 H dan Pelepasan Mudik Bareng. Menkumham mengingatkan para Pegawai agar tidak melalaikan kinerja karena cuti bersama libur Idul Fitri. Ia berharap setiap pekerjaan bulan April dapat diselesaikan tepat waktu. Mengusung tema 'Mudik Aman dan Sehat', Yasonna berharap peserta mudik mengutamakan keselamatan dan kesehatan selama pelaksanaan mudik. Ia menjelaskan angka Covid-19 menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir, sehingga peserta mudik harus memperhatikan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. "Saya berharap bahwa seluruh jajaran mampu menjaga keamanan diri dan keluarga serta jangan sampai sakit seperti terkena Covid-19," kata Yasonna di lapangan apel Kemenkumham. Adapun mudik bersama ini terlaksana atas kerja sama Kemenkumham dengan Kementerian Perhubungan, dan sejumlah mitra BRI, BNI, Bank Mandiri, serta Bank Jabar. Mencegah WBPdan Deteni Kabur Saat Liburan Menyikapi cuti bersama Idul Fitri 2023 pada 19 - 25 April 2023, Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan pengamanan di lingkungan kerja seluruh jajaran.

Majalah RIMOI Edisi 2023 573 WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERIMA REMISI KHUSUS IDUL FITRI 1444 h liputan HUMAS “Satu Dalam Cerita” | 29 “Satu Dalam Cerita” | 2 Ternate - Rona bahagia terpancar dari wajah para narapidana dan anak binaan pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara pasca pelaksanaan salat Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023 yang dilaksanakan terpusat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIATernate, Sabtu (22/04). Pada momen spesial lebaran ini, Kemenkumham Malut melalui Lapas, Rutan, dan LPKA memberikan remisi khusus Idul Fitri 1444 Hijriah kepada 573 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Kakanwil Kemenkumham Malut M. Adnan memberikan apresiasi kepada WBP yang memperoleh remisi khusus Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023 dengan harapan mereka dapat terus meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian. "Remisi merupakan bentuk apresiasi negara atas perilaku baik warga binaan pemasyarakatan selama masa pembinaan pada Lapas/Rutan/LPKA," ujar Kakanwil M. Adnan sebelumnya. Berdasarkan surat Kadiv Pemasyarakatan, Lili, hasil rekapitulasi sebanyak 573 WBP yang memperoleh remisi khusus di Malut, terdiri atas 555 narapidana dan 18 anak binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan penyerahan remisi khusus Idul Fitri 1444 Hijriah pada Lapas/Rutan/LPKA di wilayah Maluku Utara berlangsung aman dan lancar. Kepala Lapas Kelas IIA Ternate, Dedy Setiawan saat menyerahkan remisi kepada 175 narapidana Lapas Ternate, menyampaikan harapan kepada para napi agar menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan kedepannya. Sebelumnya, Kakanwil dan Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Malut mendorong jajaran UPT agar membentuk tim pengamanan, melakukan deteksi dini, menjalin sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum, dan langkah mitigasi lainnya dalam rangka menjaga pengamanan menjelang dan setelah pemberian remisi dan libur hari raya Idul Fitri.

malut.kemenkumham.go.id Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444H Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqabbal Ya Kariim Marilah kita saling memaafkan Mohon maaf lahir dan batin Majalah RIMOI Edisi 2023 “Satu Dalam Cerita” | 30

Majalah RIMOI Edisi 2023 KUNJUNGAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA, m. YASIN ALI liputan langsung Ternate - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) M. Adnan menyambut kunjungan silaturahmi dari Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Yasin Ali, bertempat di ruangan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jum’at (28/04/2023). Kunjungan Wakil Gubernur Maluku Utara ke Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara antara lain untuk Silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1444H, kedatangan M. Yasin Ali disambut hangat oleh Kakanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan. Dalam pertemuan ini kakanwil menyampaikan Terima kasih atas kedatangan Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara. “Terima kasih atas kedatangan Bapak, Kami sangat senang menerima kunjungan silaturahmi dari Bapak, mohon maaf lahir batin”, ucap M.Adnan. Acara silaturahmi kemudian diisi dengan ramah tamah serta obrolan hangat. Kemenkumham Malut selaku instansi vertikal pemerintah di wilayah senantiasa membangun sinergi dengan pemerintah provinsi Malut untuk mendorong provinsi dengan Indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia ini maju dan berkembang mengikuti perkembangan. “Satu Dalam Cerita” | 31 “Satu Dalam Cerita” | 2

Majalah RIMOI Edisi 2023 kemenkumham malut sambut kunjungan kanwil djpb provinsi maluku utara liputan khusus “Satu Dalam Cerita” | 32 Ternate - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut), M. Adnan menyambut kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, bertempat di ruangan Kakanwil Kemenkumham Malut, Jum’at (05/04/2023). Kunjungan Kakanwi l DJPb ke Kantor Wi layah Kemenkumham Maluku Utara antara lain untuk menjalin Silaturahmi. Kedatangan Tunas Agung Jiwa Brata tersebut disambut hangat oleh Kakanwil Kemenkumham Malut, M.Adnan. Dalam pertemuan ini kakanwil Kemenkumham, M. Adnan dan didampingi Bapak Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Malut Andi Basmal menyampaikan Terima kasih atas Atensi kedatangan Bapak Kakanwil DJPb, Tunas Agung Jiwa Brata. Kakanwil Berharap pertemuan ini terus terjalin sinergitas Antara Kanwil Kemenkumham Malut dengan Kanwil DJPb. Dalam hal ini, Kemenkumham Malut selaku pengguna anggaran mengharapkan adanya kolaborasi yang intens guna mendorong kinerja pelaksanaan anggaran semakin membaik tiap tahunnya. Sementara itu, Kadiv Administrasi Andi Basmal dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Malut yang baru. Dirinya berharap dukungan penuh DJPb terhadap kinerja dan pelaksanaan anggaran Kanwil Kemenkumham Malut dengan harapan realisasi dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel.

Majalah RIMOI Edisi 2023 Bimbingan teknis penelusuran & pemanfaatan informasi paten, dorong peneliti ketahui paten lebih dalam liputan HUMAS “Satu Dalam Cerita” | 33 “Satu Dalam Cerita” | 2 Ternate - Kanwil Kemenkumham Malut melalui Sub Bidang Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten dengan mengusung Tema “Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif: Ekonomi Tangguh yang terseleggara di Hotel Emerald, Senin (15/05/2023). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kantor Wilayah (Kakanwil) M. Adnan dan dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama, Dosen Universitas Khairun Ternate dan narasumber yang dihadirkan baik internal maupun eksternal. Dalam sambutannya, M. Adnan mengatakan bahwa dalam Perkembangan teknologi informasi saat ini, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. “Besar harapan kami mari kita jadikan kegiatan ini menjadi starting kepada Perguruan Tinggi / Brida dan Litbang khususnya kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif utuk melahirkan inovasi yang baru yang memiliki nilai ekonomi yang dapat m e m i c u p e r t u m b u h a n ekonomi.” Bimtek Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten bertujuan agar peserta lebih memahami tentang Sistem Paten, Informasi Paten dan manfaat Informasi Paten. Selain itu peserta mengetahui jenis-jenis Penelusuran Paten serta Metode Penelusuran State of the Art serta mampu melaksanakan praktik Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Kepala LPPM Unkhair,Prof.Dr.M.Irfan dan Dosen Unkhair, Iis Hamsir Ayub Wahab dan Koordinator Permohonan dan Publikasi Pemeriksa Paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Slamet Riyadi dan Pemeriksa Paten Madya Aditia Meirizia Ashibi dengan materi Penulusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten (State of the Art). Kegiatan ini membekali peserta pelatihan Dasar Penelusuran Informasi Paten untuk melakukan penelusuran paten dan mengetahui manfaat informasi paten.

Majalah RIMOI Edisi 2023 “Satu Dalam Cerita” | 34 Kemenkumham Malut Raih penghargaan IKPA Terbaik Tahun 2022 LIPUTAN Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) meraih penghargaan sebagai instansi pemerintah dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik kategori alokasi anggaran (pagu) sedang di Tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate, Rochmad Arif Tri Setyawan, Rabu (17/05/2023) di Aula KPPN Ternate. Penyerahan penghargaan tersebut merupakan rangkaian acara dari "Stakeholder Day KPPN Ternate Tahun 2023". Kakanwil M. Adnan dalam kesempatan terpisah menuturkan rasa syukur dan bahagia atas capaian IKPA Terbaik yang berhasil diraih oleh Kanwil Kemenkumham Malut. "Rasa syukur dan bangga saya sampaikan atas raihan yang berhasil dicapai. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran di Kanwil berjalan baik dan transparan." Ujar Kakanwil. Sementara itu, Kadiv Administrasi, Andi Basmal mengatakan penghargaan kali ini merupakan hasil dari kerja kita bersama, dalam hal ini 4 divisi, yakni Administrasi, Pelayanan Hukum dan HAM, Pemasyarakatan, dan Keimigrasian. "Semoga penghargaan ini tidak membuat kita besar hati serta menjadi pemantik agar penghargaan di Tahun 2023 dapat diraih juga." Jelasnya. Berdasarkan informasi, Kanwil Kemenkumham Malut meraih penghargaan terbaik pertama IKPA kategori pagu sedang. Diikuti Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang menempati posisi terbaik kedua, yakni LPKAKelas II Ternate. Sementara Rutan Kelas IIB Soasiu mencatatkan penghargaan terbaik ketiga dengan kategori pagu kecil. (Humas/MI)

Majalah RIMOI DUT ARGUMENtasi “Satu Dalam Cerita” | 35 “Satu Dalam Cerita” | 2 RAIH KINERJA ANGGARAN, TOPANG PERTUMBUHAN EKONOMI SU Capaian kinerja anggaran entitas publik berkolerasi dengan pencapaian target pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, yang pada gilirannya dapat menopang pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly saat menerima penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan, Kemenkumham selalu meningkatkan kinerja dan kualitas belanja negara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. “Penghargaan kinerja anggaran terbaik menunjukkan tata kelola anggaran Kemenkumham yang semakin baik dari waktu kewaktu, serta terfokus untuk pelayanan kepada masyarakat dan juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yasonna, didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, pada Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023”, Jakarta, Rabu (17/05). Kegiatan bertajuk “Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia” tersebut, Kementerian Hukum dan HAM memperoleh nilai 97,10 (sangat baik) kategori pagu besar Kementerian/Lembaga. Menkumham, Yasonna H. Laoly berharap pemberian penghargaan kinerja anggaran terbaik dapat mendorong semua K/L untuk mengelola APBN sesuai peruntukkanya demi Indonesia yang lebih maju dan makmur. Adapun penilaian terhadap kinerja anggaran K/L merupakan gabungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang terdiri dari 3 aspek (kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran) dan 8 indikator. Kemenkumham mendapatkan penghargaan pada kategori pagu besar bersama Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI. Menariknya, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Maluku Utara (Malut) pada tahun 2022 juga mencatat berbagai penghargaan kinerja anggaran, seperti peringkat II terbaik nilai IKPA tingkat Kanwil Kemenkumham RI, peringkat I tingkat wilayah dari KPPN Ternate, dan Peringkat I Kinerja Anggaran Tahun 2022 tingkat Kantor Wilayah untuk DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan menyampaikan bahwa capaian kinerja anggaran yang diraih jajarannya merupakan bukti bahwa pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut berjalan transparan, akuntabel, dan berbasis outcome. Edisi kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana kinerja anggaran tersebut dapat menopang kualitas pertumbuhan ekonomi. Selamat membaca! Edisi 2023 Foto: Menkumham saat menerima penghargaan dari Menteri Keuangan, 17 Mei 2023

Majalah RIMOI DUT ARGUMENtasi kinerja anggaran dan SU akselerasi pertumbuhan ekonomi Edisi 2023 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Maluku Utara (Malut) dalam beberapa tahun terakhir tercatat meraih beberapa prestasi di bidang kinerja anggaran baik di tingkat wilayah maupun nasional. Beberapa prestasi yang diraih Kanwil Kemenkumham Malut di antaranya yaitu Terbaik II nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 Tingkat Kanwil Kemenkumham RI, Peringkat I IKPA Tahun 2022 Tingkat Satker di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate, Peringkat I Kinerja Anggaran Tahun 2022 tingkat Kantor Wilayah untuk DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, serta berbagai penghargaan lainnya. Penghargaan kinerja anggaran di tingkat wilayah di Indonesia, termasuk pada Kanwil Kemenkumham Malut tersebut pada gilirannya akan membantu menopang capaian kinerja Unit Eselon I maupun Kemenkumham RI. Capaian kinerja anggaran pada pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi, pelayanan hukum dan HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan memiliki kolerasi dengan kualitas pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyebut bahwa kinerja anggaran yang baik menunjukkan tata kelola anggaran Kemenkumham yang semakin baik dari waktu kewaktu, dengan sasaran pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Senada dengan itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan dalam berbagai kesempatan mendorong agar pelaksanaan anggaran tidak sekadar pada pencapaian output (keluaran). Lebih dari itu, harus mengarah pada pencapaian outcome (hasil) sesuai karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Malut. Dengan demikian, untuk membahas lebih jauh hubungan/pengaruh antara kinerja anggaran dan pertumbuhan ekonomi melalui capaian kinerja sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi, penting untuk melihat gambaran umum kerangka dari “kinerja anggaran” itu sendiri. Kinerja Anggaran Kinerja anggaran merupakan akumulasi dari nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Keduanya merupakan platform berbasis website yang dibangun oleh Kementerian Keuangan sebagai wadah informasi, pengukuran, dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja dan anggaran pada kementerian/lembaga. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu, porsi kinerja anggaran merupakan perwakinan antara SMART sebesar 60% dan IKPA 40%. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kemenkumham Tahun 2022 menetapkan Rencana Aksi Target Kinerja berbunyi “nilai indikator kinerja anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah (minimal) 95. Dengan kata lain, Kemenkumham menempatkan capaian “kinerja anggaran” sebagai indikator kualitas pelaksanaan anggaran yang patut dicapai oleh seluruh satker. “Satu Dalam Cerita” | 36

Majalah RIMOI DUT ARGUMENtasi SU Edisi 2023 Adapun komposisi SMART terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas 3 aspek, yakni aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Untuk aspek implementasi, terdapat empat indikator yang dilakukan evaluasi, yaitu: 1) capaian keluaran, 2) penyerapan anggaran, 3) esiensi, dan 4) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Sementara nilai IKPA terdiri atas delapan indikator, yaitu: 1) revisi DIPA, 2) deviasi halaman III DIPA, 3) penyerapan anggaran, 4) belanja kontraktual, 5) penyelesaian tagihan, 6) pengelolaan UP dan TUP, 7) dispensasi SPM, dan 8) capaian output. Kinerja anggaran entitas pemerintah merupakan perpaduan dari keduanya: SMART dan IKPA untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Capaian kinerja anggaran Kementerian Hukum dan HAM, dan juga satker Kanwil Kemenkumham Maluku Utara memungkinkan terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) yang mengarah pada pencapaian target organisasi baik pada dokumen perjanjian kinerja, maupun target kinerja yang telah ditentukan setiap tahun. K i n e r j a A n g g a r a n , K i n e r j a Pelaksanaan Tusi? Diskursus terkait capaian kinerja di level anggaran dan kinerja pada level pelaksanaan tusi menjadi menarik untuk didalami. Berbagai perbaikan regulasi dan motode penilaian kinerja terus diperkuat. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan terus mendorong jajaran kementerian/lembaga di Indonesia agar pengukuran kinerja tidak sebatas pada realisasi pelaksanaan anggaran, mengingat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden Jokowi mendorong agar kinerja pelaksanaan anggaran harus berkolerasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact). Terutama pada program prioritas pemerintah, yang mengarah seperti pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Terbaru, diterbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Dalam SEB tersebut disebutkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja bukan sesuatu yang mudah di Indonesia. Tantangan terbesar dari awal penerapan sampai saat ini yakni berkaitan dengan rumusan output dan hubungan output dengan outcome yang sesuai kerangka berpikir logis (logic model) sejak tahun 2015. Pendekatan model logika merupakan pengembangan dari model kinerja yang dikembangkan oleh para ahli di antaranya Knowlton & Phillips dalam karyanya The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results (2013). Model logika menghendaki adanya hubungan antara pelaksanaan kegiatan pada tataran input, proses, output, outcome, dan impact. Dengan kata lain, pelaksanaan anggaran harus memiliki hasil dan dampak terhadap pencapaian pelaksanaan tusi terutama program prioritas pemerintah. Pelaksanaan tusi Kanwil Kemenkumham Malut dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja setiap tahun, yang memuat program/kegiatan administrasi, pelayanan hukum dan HAM, pemasyarakatan, dan keimigrasian. Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 8 (delapan) Sasaran Strategis, dan 126 Target Kinerja, yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja. Target Kinerja tersebut terbagi dari 87 Target Kinerja di tingkat pusat, sementara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan 39 Target Kinerja. Pertumbuhan ekonomi Capaian kinerja anggaran terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai perjanjian kinerja dan target kinerja Kanwil Kemenkumham Malut di bidang administrasi, pelayanan hukum dan H A M , p e m a s y a r a k a t a n , d a n keimigrasian mengarah pada upaya mendorong kualitas pertumbuhan e k o n o m i . P e r j a n j i a n K i n e r j a Pemasyarakat, misalnya, secara spesik menjelaskan salah satu sasaran strategis berbunyi “memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional” melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), di antaranya “persentase klien pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna”. Pada Perjanjian Kinerja Keimigrasian, meskipun tidak secara spesik menyebutkan pertumbuhan ekonomi dalam dokumen PK, namun demikian, sasaran strategis maupun IKU keimigrasian tetap mengarah pada upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui IKU “kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum”, dan IKU “Indeks Pengamanan Keimigrasian”. IKU tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi keimigrasian yakni: pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Asas kebijakan selektif (selective policy) keimigrasian didasarkan pada dua pendekatan, yakni pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach) pada penerapannya dilakukan secara simultan (M. Iman Santoso, dkk dalam buku “Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia”, 2005). “Satu Dalam Cerita” | 37 “Satu Dalam Cerita” | 2

Majalah RIMOI Edisi 2023 “Satu Dalam Cerita” | 38 D UT ARGUMENtasi SU H al ini b e r k ait a n d e n g a n p r o g r a m p e m e rin t a h d alam meningkatkan investasi asing di bidang pertambangan nikel dan hilirisasi industri di Maluku Utara, yang mana industri pertambangan juga mempekerjakan tenaga kerja asing. Pada titik ini, fungsi keimigrasian dalam pelayanan dan pengawasan keberadaan orang asing sesuai ketentuan peraturan keimigrasian berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang didominasi oleh ekspor pertambangan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan II tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara sebesar 27 persen. Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara merupakan tertinggi di Indonesia bahwa di dunia. “Nggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27 persen” ujar Presiden Jokowi, Rabu, (30/11/2022). Pelaksanaan tusi di bidang pelayanan hukum dan HAM juga mengarah pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Beberapa contoh yang dapat diambil misalnya pelayanan kekayaan intelektual dengan tujuan terjadinya peningkatan jumlah permohonan hak kekayaan intelektual baik KI personal, maupun KI komunal yang difasilitasi kantor wilayah. Menkumham, Yasonna H. Laoly bahkan menempatkan kekayaan intelektual sebagai poros baru ekonomi nasional. Kontribusi KI dalam ekonomi nasional tahun 2019 mencapai 1.105 triliun dengan serapan 17 juta tenaga kerja dalam setahun (katadata.co.id, 2021). Kanwil Kemenkumham Malut pada tahun 2020 dan 2021 mencatat prestasi sebagai wilayah dengan tingkat pendaftaran KI komunal terbanyak di Indonesia. Selain itu, tusi di bidang administrasi hukum umum, misalnya mendorong peningkatan pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan oleh UMKM memudahkan legalitas usaha dalam akses permodalan ke lembaga perbankan. Tentu, tusi lainnya juga berkolerasi secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dukungan tusi fasilitatif-administratif dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran mendorong capaian kinerja pada level tusi teknis-substantif. Pelaksanaan fungsi administratif seperti upaya mendorong percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk UMKM merupakan bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta bersifat inklusif bagi seluruh kalangan terutama masyarakat. Kinerja anggaran yang baik pada level hulu yang melahirkan output sesuai target pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perjanjian kinerja dan target kinerja pada gilirannya dapat menopang pencapaian outcome dan impact atas kualitas pertumbuhan ekonomi di hilir. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah dan Indonesia secara keseluruhan. Oleh: Ridwan Lobubun | Kanwil Kemenkumham Malut

Majalah RIMOI DUT ARGUMENtasi IMPLEMENTASI SPPA DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK SU Edisi 2023 “Satu Dalam Cerita” | 39 “Satu Dalam Cerita” | 2 Negara Indonesia menjadi salah satu negara peserta PBB yang turut serta menandatangani konvensi hak anak pada tahun 1989. Konsekuensinya, segala k e b i j a k a n y a n g d i b u a t p e r l u mempertimbangkan kepentingan anak di dalamnya. Indonesia meratikasi konvensi hak anak menjadi produk hukum melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada tahun selanjutnya produk-produk hukum sebagai sebagai perlindungan agar terpenuhinya hak-hak anak terus dibuat. Pada tahun 2012, menjadi momentum penting undang-undang SPPA disahkan untuk mengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 yang dianggap sudah tidak relevan. Hal ini sekaligus sebagai pertanda bahwa Negara Indonesia serius dalam upaya proteksi terhadap kepentingankepentingan terbaik bagi anak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung dalam rangka memenuhi amanat yang diembannya. Peran masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah diatur sehingga tercapainya tujuan besar perlindungan hak-hak anak diseluruh Indonesia. Implementasi dari konvensi hak anak pada akhirnya mendukung terciptanya dunia yang layak bagi anak sehingga negara pendukung menjadi negara yang layak anak. Konsekuensi dari hal ini maka pada tataran bawah tiap provinsi dan kota menjadi layak anak. Pada tahun 2006, gagasan kota layak anak mulai di ujicobakan ke beberapa kota di Indonesia. Gagasan ini terus dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya hingga pada puncaknya pada tahun 2021 terbit Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kita harus memahami bahwa anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan peradaban manusia akan bergantung pada kualitas anak dalam peradaban itu. Sehingga arah kedepan ditentukan oleh cara mendidik mereka saat ini. Spirit “World Fit for The Children” yang dibawa sebagai upaya untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas dengan memenuhi hak-hak mereka dan menjadikan dunia yang layak bagi mereka. Adriyansyah M Puasa Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate

Majalah RIMOI DUT ARGUMENtasi IMPLEMENTASI SPPA DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK SU Edisi 2023 | 2 “Satu Dalam Cerita” “Satu Dalam Cerita” | 40 Ratikasi konvensi hak anak oleh negara Indonesia dengan konsekuensi segala pembangunan dan regulasi yang diciptakan dengan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak tersebut. Beijing Rules, Riyadh Guidelines, Havana Rules dan Tokyo Rules menjadi dasar pijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga terbitlah UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Implementasi dari Undang-Undang ini akan mendukung terciptanya negara yang layak bagi anak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus mencapai salah satu indikator dari Indonesia yang layak bagi anak. Pengaturan yang rinci didalam Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012, tentang pembagian tanggungjawab penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Dialog antar instansi kelembagaan akan terjadi jika implementasi ini dilakukan secara menyeluruh antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah, serta antara unsur kelembagaan didalam pemerintahan (pusat maupun daerah). Pada puncaknya, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka Kota Layak Anak (KLA) akan terwujud. Tentu pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam pengimplementasian SPPA, melalui sinkronisasi perumusan kebijakan daerah terkait tindakan preventif, penyelesaian dan reintegrasi sosial yang anti pada stigmatisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Dinas Sosial memiliki posisi strategis dilevel penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kebijakan peraturan daerah sebagai perpanjangan dari SPPA perlu mengatur tata koordinasi instansi kelembagaan tersebut sehingga mampu mengawal terpenuhinya hak-hak anak selama proses jalannya peradilan pidana anak. Salah satu yang penting dalam penanganan sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pemisahan fasilitas layanan anak dari orang dewasa sehingga infrastruktur penunjang perlu dibangun disetiap daerah seperti, LPKS, LPKA, LPAS, dan lembaga rehabilitasi lainnya yang dikhususkan agar kepentingan terbaik bagi anak bisa terpenuhi.

Majalah RIMOI Edisi 2023 SERBA - SERBI RIMOI

Majalah RIMOI Edisi 2023 SEKILAS TENTANG KANTOR WILAYAH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang usianya masih tergolong relatif muda senantiasa memberikan pelayanan kepada Masyarakat Maluku Utara meliputi pengembangan kelembagaan dan kapasitas kelembagaan, peraturan perundang-undangan, pemasyarakatan, keimigrasian, hak kekayaan intelektual, perlindungan hak asasi manusia, pembinaan hukum nasional, penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia LUAS WILAYAH MALUKU UTARA Propinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Dari jumlah itu, sebanyak 64 pulau telah dihuni, sedangkan 331 pulau lainnya tidak dihuni. Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140,255,36 Km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27 %). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73*), adalah daratan. Pulau yang relatif besar adalah Pulau Halmahera (18.000 km²). Pulau yang ukuran relatif sedang yaitu Pulau Obi ( 3.900 km²), pulau Taliabu (3.195 km²), Pulau Bacan (2.878 km²) dan Pulau Morotai (2.325 km²) GEOGRAFIS Secara geogras Provinsi Maluku Utara berada pada 3º Lintang Utara hingga 129º Bujur Timur. Wilayah ini dilintasi khatulistiwa, tepatnya di Halmahera Tengah, yang memberi efek penting pada pemanasan air laut yang bergerak dari samudera Indonesia ke Pasik. Batas-batas yang mengitari wilayah Maluku Utara semuanya adalah laut. Sebelah Timur berbatasan dengan laut Halmahera. Sebelah Barat dengan laut Maluku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara sebagai instansi vertikal perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah, terbentuk pada tanggal 28 Januari 2002. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Maluku Utara berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara harus mempu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya, pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dituntut untuk lebih profesional, taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi dan menjunjung tinggi etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Amanat ini harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh segenap pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Upaya penataan sumber daya manusia untuk pengisian jabatan dalam struktur organisasi dilakukan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PENGAYOMAN Produksi: Humas Kanwil Kemenkumham Malut 2023 Sekretariat Divisi Administrasi Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Jl. Cengkeh Afo No. 40, Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate Redaksi menerima sumbangan artikel, opini, dan laporan kegiatan disertai foto pedukung.