EDISI XI JUNI 2023 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN UAKBUN-D PAGU DAN REALISASI BELANJA
SEKAPUR SIRIH ...........................................................................2 REKONSILIASI ..............................................................................3 LK UAKBUN DAERAH ...................................................................5 PAGU DAN REALISASI BELANJA ....................................8 PROGRAM PENYALURAN DANA BANSOS DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT .................... 1 1 REKAM KEGIATAN .........................................................21 INOVASI..........................................................................23 APRESIASI SATKER ........................................................24 KOMIK ............................................................................26 DAFTAR ISI *Penanggung Jawab: Fauzi Syamsuri *Pemimpin Umum: Samsudin *Pemimpin Redaksi: Kunto Aribowo *Redaktur dan Editor: Elip Sundono, Andi Kurnia, Sugeng Priyanto, Novita Pradiyasanti *Desain Grafis dan Layout: Ikhwan Errawan, Miftahul Khoiri, Tri Abdi, Victoria Naomi, Diani Toiriyah, Azalia Andini *Reporter: Wiyogo Dwijo, Gandes Witing, Siti Chodijah *Fotografer: Syahrial Husein 1
SEMANGAT PAGI, Pada Edisi ke-11 ini, MOSAIK 7 menyajikan artikel utama tentang Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tingkat Daerah (LK BUN-D) dan Rekonsiliasi Eksternal, ada peran dari satker mitra kerja dalam proses penyusunan LK BUN-D oleh KPPN Jakarta VII berdasarkan kualitas rekonsiliasi eksternal antara satker dan KPPN. Alhamdulillah, LK BUN-D tahun 2021 KPPN Jakarta VII meraih peringkat pertama lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. Semoga LK BUN-D tahun 2022 yang dinilai pada tahun 2023 ini dapat meningkat nilainya dan dipertahankan peringkatnya. Rekam Kegiatan KPPN Jakarta VII selama bulan Mei 2023, antara lain berisi kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Sosialisasi TKDN, Halal-Bihalal DWP, Bimtek TTE pada SAKTI dan Gaji Web, Best Employee, dan Sharing Knowledge: Data Analytic. Pada halaman Inovasi, kami tampilkan salah satu inovasi KPPN Jakarta VII yang diberi nama Obras Kemeja. Apa itu Obras Kemeja? Silakan baca di halaman bagian dalam edisi ini. Seperti biasanya, MOSAIK 7 selalu menyajikan informasi terbaru tentang Pagu dan Realisasi Belanja, serta penyaluran berbagai jenis bantuan Negara kepada masyarakat sampai dengan akhir bulan berkenaan, serta menampilkan satker terbaik pada masing-masing kategori, sebagai apresiasi atas kinerja dan kerja sama satker mitra KPPN Jakarta VII. Mulai edisi ke-11 ini, izinkan kami menyampaikan pesan-pesan penguatan integritas dan anti korupsi dalam satu halaman tersendiri. Hal ini sebagai upaya kami mengingatkan baik kepada kami sendiri para pegawai KPPN Jakarta VII maupun kepada satker mitra kerja KPPN Jakarta VII agar meningkatkan kinerja dan tetap menjaga integritas. Selamat menikmati sajian aneka informasi dari kami. Terima kasih. SEKAPUR SIRIH 2
3 Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sejak tahun 2022 proses rekonsiliasi dilakukan menggunakan Aplikasi SAKTI dan MONSAKTI. TDK Rupiah: penyajian selisih data antara SPAN dan SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hanya sampai nilai rupiahnya saja. PMK Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L Dasar Hukum Rekonsiliasi Rekonsiliasi internal: rekonsiliasi yang dilakukan olehUnit Pelaporan Keuangan (Operator ModulGLP Satuan Kerja) danUnit Pengelolaan Barang (Operator Modul BMN (Aset Tetap & Persediaan Satuan Kerja) Rekonsiliasi eksternal: rekonsiliasi yang dilakukan Satuan Kerja (UAKPA) dengan KPPN menggunakan Aplikasi MONSAKTI. Rekonsiliasi terbagi dua yaitu: TDK CoA: penyajian selisih data antara SPAN dan SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat CoA. Elemen data yang direkonsiliasi pada TDK CoA meliputi kode SDCP (Sumber Dana/Cara Penarikan), kode program, kode kegiatan, kode output, kode akun, dan termasuk nilai rupiah. Proses rekonsiliasi eksternal diakhiri dengan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Terdapat dua persyaratan agar SHR dapat terbit yaitu: 1. Tidak terdapat selisih/TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) pada seluruh elemen data rekonsiliasi (TDK Rupiah dan TDK CoA); dan 2. Terdapat persetujuan KPPN yang didahului permintaan Satuan Kerja dalam hal masih terdapat TDK yang diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku (SHR terbit dengan penjelasan). REKONSILIASI
4 REKONSILIASI Data Setoran/Belanja Belum Masuk ke SiAP; Data Koreksi Dibukukan Berbeda antara Satker dengan KPPN; Data Jurnal Balik pada SAKTI Tidak Sesuai (Satker Salah Melakukan Hapus Pencatatan; Data Setoran Tidak diakui Satker Dengan Surat Pernyataan Tidak Mengakui; Data Estimasi PNBP SAKTI Sudah Benar Sesuai Dengan Dokumen Sumber; Selisih Dikarenakan Perbedaan Perlakuan Pembulatan SP2D Valas SAKTI dengan SPAN; Selisih Karena Data SAKTI Dobel; Selisih Belanja Karena Sisa Pagu Tidak Mencukupi Ketika KURS SP2D; Terdapat SP2D Atas SPM THR Yang Jurnalnya Tidak Sesuai/Tidak Terbentuk; Tanggal Revisi DIPA Berbeda Antara SAKTI dan SPAN; Pengembalian Belanja Belum Bisa Direkam Di SAKTI; Kas Hibah Berbeda Karena Sedang Proses Likuidasi; Selisih Dikarenakan Perbedaan Periode Void SP2D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Satker melakukan pendetilan persediaan dan aset tetap/aset lainnya menggunakan tanggal buku sesuai dokumen sumber secara berurutan; Satker memantau dan menindaklanjuti menu To Do List pada Aplikasi MonSAKTI; Tutup buku modul pelaporan pada aplikasi SAKTI dilakukan secara disiplin dan cermat. 1. 2. 3. 4 KPPN dapat menyetujui permintaan persetujuan rekonsiliasi dari satker dengan beberapa pertimbangan/kriteria perbedaan yang dapat dilakukan persetujuan oleh KPPN, antara Iain: Dalam melaksanakan proses rekonsiliasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah:
4 2. Operator modul GLP wajib mengoptimalkan monitoring data transaksi yang terdapat pada menu To Do List, Monitoring, & Daftar/Rincian. Setelah itu operator modul GLP wajib menyampaikan permasalahan yang terdapat pada menu To Do List, Monitoring, & Daftar Rincian kepada operator modul lainnya yang terkait agar dapat ditindaklanjuti; 3. Periksa secara berkala proses OLAP/posting yang terdapat pada Aplikasi MONSAKTI. Jika ditemukan terdapat selisih data rekonsiliasi segera hubungi operator terkait untuk segera memperbaiki data transaksi yang masih selisih. Apabila terdapat selisih pada segmen rekonsiliasi PNBP dan Pengembalian Belanja, operator modul GLP segera untuk menghubungi operator modul Bendahara agar dapat ditindaklanjuti. Jika ditemukan masih terdapat selisih pada segmen rekonsiliasi Belanja, Pengesahan BLU, Pengesahan Hibah Uang, dan MPHLBJS. Operator modul GLP segera untuk menghubungi operator modul Pembayaran agar dapat dicatat pengesahannya; 4. Operator GLP sebagai petugas rekonsiliasi, agar selalu memonitor secara berkala pembaruan terakhir atas data transaksi keuangan yang sedang direkonkan dengan data KPPN 5. Selain itu untuk memudahkan dalam menelusuri file excel hasil rekonsiliasi apabila terdapat selisih. Operator modul GLP dapat mengolah data hasil rekonsiliasi yang terunduh dalam file Microsoft excel dengan menggunakan menu pivot table. (Pivot table dianjurkan digunakan untuk data transaksi rekon yang jumlahnya cukup banyak). 6. Apabila ada kendala dalam proses rekonsiliasi eksternal, segera menghubungi PIC Rekonsiliasi pada KPPN dan/atau CSO KPPN maupun HAI Kemenkeu Operator modul GLP Satuan Kerja sebagai petugas rekonsiliasi, dapat melakukan beberapa strategi agar proses rekonsiliasi dapat berjalan dengan baik dan SHR segera terbit. Beberapa strategi tersebut diantaranya adalah: 1. Operator modul GLP wajib memperhatikan jadwal periode penyelesaian & penerbitan SHR berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan; 5 REKONSILIASI
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT DAERAH (LK UAKBUN-Daerah) Penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban dari setiap entitas akuntansi, KPPN Jakarta VII sebagai Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara Daerah (UAKBUN-Daerah) menyusun laporan keuangan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPN Jakarta VII sebagai UAKBUN-Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab VIII tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab IX tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN dan APBD pasal 51 dan 55. 6 KPPN Jakarta VII dalam menyusun LK UAKBUN-Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. LAK merupakan Laporan Keuangan yang menginformasikan penerimaan/pengeluaran kas ke/dari Kas Negara. LAK tidak terkait dengan Bagian Anggaran tertentu tetapi mencakup seluruh Bagian Anggaran. LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah. LAK menyajikan aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris yang melalui/dari rekening milik BUN, potongan SPM, dan yang tidak melalu rekening milik BUN tetapi menurut peraturan perundangundangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari Kuasa BUN seperti: Pendapatan dan belanja pada BLU; Pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Kementerian Negara/Lembaga; dan Pendapatan/penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri/dalam negeri yang oleh pihak pemberi pinjaman dan hibah luar negeri/dalam negeri tidak disalurkan melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan untuk mendanai belanja entitas kepada rekanan yang ditunjuk. 6 Sesuai dengan format LK UAKBUN-Daerah yang terdapat pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S6193/PB/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA TINGKAT DAERAH (LK UAKBUN-Daerah) 7 Sedangkan Neraca KUN menggambarkan pengaruh dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, potongan SPM, dan pengesahan terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan dalam Neraca KUN merupakan dampak dari data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diproses oleh Kuasa BUN. Neraca KUN berbeda dengan Neraca Kementerian Lembaga (K/L) yang dapat menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas walaupun transaksi penerimaan dan pengeluarannya belum terjadi. Neraca KUN tidak menyajikan aset dan kewajiban yang merupakan kewenangan pengguna anggaran seperti kas di bendahara penerimaan, piutang pajak, piutang PNBP, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek di pengguna anggaran, dan kewajiban jangka panjang. CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LAK dan Neraca KUN dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Satuan Kerja mitra kerja KPPN Jakarta VII juga memiliki peran dalam menghasilkan data yang akurat dan andal sebagai dasar dalam penyusunan LK UAKBUN-Daerah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Satuan Kerja untuk menjaga akurasi dan keandalan data Laporan Keuangan yang paling utama adalah terkait dengan batasan-batasan dalam penyelesaian dan pengajuan koreksi transaksi keuangan seperti SPM, SP3B BLU, SP2HL, MPHLBJS, dan Sentoran Penerimaan (PNBP) pada saat penyusunan LK UAKBUNDaerah Unaudited dan Audited dikarenakan dispensasi penyelesaian diajukan pada tahun anggaran berikutnya dengan rentang waktu yang singkat. Hal ini mengantisipasi data tidak wajar yang dapat mempengaruhi keakuratan dan keandalan data, yang secara jelas dapat terlihat melalui data hasil rekonsiliasi eksternal pada Aplikasi MONSAKTI.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp50.051.414.584.490 dari total pagu Rp120.696.414.583.000 Realisasi Belanja Barangsebesar Rp8.622.834.922.891 dari totalpagu Rp38.646.255.349.000 Realisasi Belanja Modal sebesar Rp521.031.315.435 dari total pagu Rp5.161.077.351.000 8 Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.959.201.825.355 dari total pagu RP8.760.324.883.000 PAGU DAN REALISASI BELANJA PERIODE 1 JAN - 31 MEI 2023* *DATA DIAMBIL TANGGAL 31 MEI 2023 Total realisasi belanja sebesar Rp62.154.482.648.171 dari total pagu keseluruhan sebesar Rp173.264.072.166.000
9 DETIL PAGU DAN REALISASI BELANJA PERIODE 1 JANUARI - 31 MEI 2023 BELANJA BARANG PAGU REALISASI KONTRAK NON KONTRAK SISA PAGU OUTSTANDING KONTRAK SISA PAGU YANG BELUM ADA PERIKATAN 38.647.782.809.000 8.482.947.184.338 1.060.427.436.137 7.422.519.748.201 30.164.835.624.662 2.254.046.131.151 27.910.789.493.511 BELANJA MODAL PAGU REALISASI KONTRAK NON KONTRAK SISA PAGU OUTSTANDING KONTRAK SISA PAGU YANG BELUM ADA PERIKATAN 5.155.502.991.000 520.970.115.435 376.163.816.115 144.806.299.320 4.634.532.875.565 11.308.317.922 4.623.224.557.643 BELANJA BANSOS PAGU REALISASI KONTRAK NON KONTRAK SISA PAGU OUTSTANDING KONTRAK SISA PAGU YANG BELUM ADA PERIKATAN 120.696.474.583.000 50.051.411.584.490 41.353.867.440 50.010.057.717.050 70.645.062.998.510 8.150.891.000 70.636.912.107.510
PAGU DAN REALISASI BELANJA TIAP BAGIAN ANGGARAN (1 JAN - 31 MEI 2023)* *DATA DIAMBIL TANGGAL 31 MEI 2023 40.87% 40.18 39.72% 36.46% 34.72% 34.65% 33.77% 33.27% 30.12% 28.65% 27.50% 20.87% 17.39% 12.78% 12.39% 10
Rp. 37,5 Miliar PENERIMA MANFAAT 500 Penerima/KK *Kepala Keluarga PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 MEI 2023 Bantuan Sosial Sembako Rp. 45,12 Triliun Rp.16 Triliun 18.800.000 KPM PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Bertujuan membantu meringankan beban ekonomi pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk memenuhi kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang Bantuan Komunitas Adat Terpencil (KAT) TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Rp. 50,86 Miliar Rp. 2,11 Miliar PENERIMA MANFAAT 545 KPM Bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hak warga negara, integrasi KAT dengan sistemsosial yang lebih luas dan kemandirian sebagai warga negara. Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) TOTAL ANGGARAN Rp. 2 Miliar TOTAL REALISASI Bertujuan untuk melakukan pemberdayaan sosial dengan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu. Pada tahun ini fokusnya pada pemberdayaan masyarakat untuk menjadi peternak (DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL) 11
PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 MEI 2023 Bantuan Lumbung Sosial Rp. 9,02 Miliar Rp. 496 Juta 2.093 Orang/Penerima PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Tujuan dibentuknya lumbung sosial ini untuk menyimpan logistik bagi para korban terdampak bencana alam agar memudahkan proses penyaluran bantuan. penyaluran kebutuhan masyarakat seperti sembako dan keperluan lainnya Bantuan Keserasian sosial TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Rp. 15 Miliar Rp. 180 Juta PENERIMA MANFAAT 250 Orang/Penerima Bertujuan untuk mewujudkan integrasi sosial, penerimaan sosial dalam tatanan hidup berdampingan secara damai melalui sistem dan mekanisme kerukunan sosial diantara kelompok masyarakat pada daerah yang berpotensi konflik Bantuan Dukungan Perlengkapan Layanan Dukungan Psikososial TOTAL ANGGARAN Rp. 5,22 Miliar Rp. 5,16 Miliar TOTAL REALISASI PENERIMA MANFAAT 33.734 Paket Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial individu maupun masyarakat agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami krisis dalam situasi bencana maupun kecelakaan *Blokir Rp 6,9 Miliar (DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL) 1 2
PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 MEI 2023 Bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST) Rp. 56 Miliar Rp. 3,68 Miliar 184 KPM PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Bertujuan sebagai gagasan yang komprehensif mempercepat penangan kemiskinan. Selain itu, Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) tidak hanya untuk memperbaiki rumah tidak layak huni namun juga memberikan penguatan kewirausahaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Rp. 28,7 Triliun Rp. 14,66 Triliun PENERIMA MANFAAT 10.000.000 KPM Tujuan dari program Bantuan Sosial PKH ialah untuk membantu masyarakat yang terdampak dari krisis ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia dan untuk memberikan layanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan & gizi dan perawatan. Bantuan Santunan Korban Bencana TOTAL ANGGARAN Rp. 1,86 Miliar Rp. 810 Juta TOTAL REALISASI PENERIMA MANFAAT 57 Penerima/Orang Bertujuan untuk menanggulangi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana di seluruh Indonesia dan memenuhi kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial dalam segi kesehatan, pangan & gizi dan perawatan. (DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL) 13
PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 MEI 2023 Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana Sosial dan Non Alam Rp. 400 Juta Rp. 163 Juta 3 Penerima/Kelompok PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Tujuan untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan pendapatan korban dan keluarganya, serta untuk meringankan beban keluarga dalam mengatasi masalah yang ada Bantuan Reintegrasi Sosial TOTAL ANGGARAN Rp. 25,6 Miliar Rp. 23,6Miliar PENERIMA MANFAAT 277 Paket Bertujuan untuk menyatukan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban BANTUAN KEDARURATAN TOTAL ANGGARAN Rp. 450 Juta TOTAL REALISASI PENERIMA MANFAAT 30 Penerima/KPM Bertujuan untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan juga air bersih. *BLOKIR Rp. 100 Juta (DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL) 14
PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 MEI 2023 BANTUAN MAKANAN Rp. 20,4 Miliar 290.000 Paket PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN Program bantuan bertujuan untuk mengurangi bahan pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya BANTUAN KEPERLUAN KELUARGA TOTAL ANGGARAN Rp. 50,1 Miliar Rp. 18,48 Miliar PENERIMA MANFAAT 39.752 Penerima/Orang Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dapat mejalani kehidupan dengan baik. Dalam kelangsungan hidup manusia ada berbagai kebutuhan yang muncul untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari setiap anggota keluarga. TOTAL REALISASI (DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL) 15
PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 MEI 2023 Bantuan Kearifan lokal *Blokir Rp. 12,5 Miliar 25O Kelompok Masyarakat PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN Bertujuan untuk mencegah konflik sosial dan deradikalisme di masyarakat. Dan agar masyarakat dapat mengembangkan kearifan lokal menjadi tempat tujuan wisata di desa masingmasing. Bantuan Pemulihan Sosial TOTAL ANGGARAN Rp. 16 Miliar Rp. 8,62 Miliar PENERIMA MANFAAT 1.489 Paket Pemulihan sosial (bsps) merupakan bantuan tunai yang diberikan kepada korban bencana untuk rehabilitasi/rekonstruksi/relokasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok secara gotong royong. TOTAL REALISASI (DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL) 16
PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 MEI 2023 Bantuan Atensi YAPI Rp. 52,8 Miliar Rp. 10,6 Miliar PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN Bantuan Atensi YAPI atau Asistensi anak yatim, piatu, dan anak yatim piatu bertujuan mendukung kelangsungan hidup anak dan mengurangi beban keluarga dan untuk mendukung kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan asupan nutrisi, vitamin dan gizi bagi Anak Bantuan Dit. Korban Bencana dan Kedaruratan TOTAL ANGGARAN Rp. 30,86 Miliar Rp. 240 Juta PENERIMA MANFAAT 8 Penerima/Orang Pemulihan sosial (bsps) merupakan bantuan tunai yang diberikan kepada korban bencana untuk rehabilitasi/rekonstruksi/relokasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok secara gotong royong. TOTAL REALISASI TOTAL REALISASI ➢ Januari 2023 : 10.757 PM, Sebesar Rp 2.151.400.000 ➢ Februari 2023 : 10.695 PM, Sebesar Rp 2.139.000.000 ➢ Maret 2023 : 10.622 PM, Sebesar Rp 2.124.400.000 ➢ April 2023 : 10.526 PM, Sebesar Rp 2.105.200.000 ➢ Mei 2023 : 10.422 PM , Sebesar Rp 2.084.400.000 * PM (Penerima Manfaat) (DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL) 17
PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 MEI 2023 Jaminan Persalinan (Jampersal) Rp. 67,5 Miliar Rp. 5,22 Miliar PENERIMA SEBANYAK : TOTAL ANGGARAN Jampersal adalah bantuan pembiayaan dari pemerintah yang dapat di klaim ibu hamil, melahirkan dan nifas paling lama 42 hari pasca persalinan. Dan untuk bayi maksimal 28 hari setelah dilahirkan. Program ini bagian dari peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan kategori kurang mampu dan fakir miskin guna menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB) yang jumlahnya masih tinggi. BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN JKN/KIS (PK) TOTAL ANGGARAN Rp. 46,464 Triliun Rp. 19,29 Triliun PENERIMA MANFAAT Fakir miskin & orang tidak mampu* merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayar pemerintah TOTAL REALISASI TOTAL REALISASI 241 Rumah Sakit/Pelayanan Kesehan *) Blokir 55.897.116.000 116,037,474Jiwa Bayi baru lahir yang belum ada NIK* 122,526 Jiwa 18
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PBUP & BP PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 MEI 2023 Rp. 220 MILIAR TAHAP 1 SEBESAR Rp. 94,41 MILIAR TAHAP 2 SEBESAR Rp. 126,49 MILIAR PENERIMA SEBANYAK : TOTAL ANGGARAN Bantuan Pemerintah untuk Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan. Dan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, sehingga dapat memperoleh layanan kesehatan yang baik sebagai hak dasar yang harus dipenuhi, tetap sehat serta tetap produktif dalam menjalani aktivitasnya. TOTAL REALISASI TAHAP 1 SEBANYAK 21,764,016 JIWA TAHAP 2 SEBANYAK 29,514,954 JIWA 19
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DI DAERAH PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 JAN-31 MEI 2023 Rp. 1,42 Triliun TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI RS. UMUM PUSAT DI MAKASSAR (Multiyears 2022 -2024) Rp. 260 Miliar Pembangunan Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal di Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan rumah sakit yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. RS UPT Vertikal Makassar akan memberikan penanganan terhadap penyakit otak, jantung dan kanker Rp. 1,52 Triliun TOTAL REALISASI RS. UMUM PUSAT DI SURABAYA (Multiyears 2022 -2024) TOTAL ANGGARAN Rp. 343 Miliar Pembangunan Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal di Surabaya, Jawa Timur, merupakan rumah sakit yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. RS UPT Vertikal Surabaya memberikan penanganan terhadap penyakit otak, jantung dan kanker serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat 20
Sosialisasi Tingkat Komponen Dalam Negari (TKDN) - 10 Mei 2023 KPPN Jakarta VII mengadakan sosialisasi dengan agenda pencatatan informasi TKDN dalam rangka implementasai P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) serta bimbingan teknis terkait login menggunakan NIK pada Aplikasi Sakti kepada para satuan kerja. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran -24 Mei 2023 21 KPPN Jakarta VII telah melaksanakan Workshop Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Selain evaluasi IKPA tahun 2022, terdapat pula materi terkait tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai melalui gaji web serta materi penting lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh satuan kerja KPPN Jakarta VII dan diisi dengan diskusi interaktif dengan narasumber PTPN KPPN Jakarta VII Sharing Knowledge Data Analytics - 25 Mei 2023 KPPN Jakarta VII telah mengadakan Sharing Session Data Analytics bersama Ibu Susanti Dewi, Kepala Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran III dari Dir. Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan ini diikuti oleh para pegawai lingkup Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta. Pelatihan Service Excellence - 17 Mei 2023 KPPN Jakarta VII melaksanakan Pelatihan Service Excellence bersama narasumber/trainer Ibu Fitri dari Bank Negara Indonesia (BNI) dengan materi "Having Personal Branding to Create Service Excellence". Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Kompetensi Service Excellence bagi seluruh pejabat/pegawai di unit vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2023. BULAN MEI 2023 REKAM KEGIATAN
Bimbingan Teknis TTE Sakti, Migrasi Gaji - 31 Mei 2023 Halal Bi Halal Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil DJPb. DKI Jakarta - 29 Mei 2023 KPPN Jakarta VII menjadi tuan rumah kegiatan Halal Bi Halal di Aula Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dengan narasumber dr.Aisah Dahlan,CMHt.,CM.NLP. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diprakarsai DWP Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan menjadi memperkuat silahturahmi para pegawai wanita dan keluarga pegawai di lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. BULAN MEI 2023 REKAM KEGIATAN 22 KPPN Jakarta VII telah mengadakan Bimbingan Teknis Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi SAKTI dan Migrasi Gaji Desktop ke Gaji Web. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Teams Meeting. Apresiasi Pegawai Terbaik Triwulan I Tahun 2023 - 30 Mei 2023 KPPN Jakarta VII telah melakukan pemilihan dan pemberian apresiasi kepada para pegawai terbaik atas kinerja selama Triwulan I Tahun 2023. Pemilihan pegawai terbaik ini dinilai berdasarkan nilai kinerja pegawai (NKP), disiplin kehadiran pegawai dan peran aktif dalam peningkatan kinerja organisasi. Jaga Integritas TToollaakkGGrraattiiffiikkaassii "Indonesia yang lebih berkualitas, membutuhkan pemerintahan yang bersih dan kuat" -Sri Mulyani Indrawati-
OBRAS KE EJA Obras Kemeja merupakan kependekan dari Obrolan Santai Seputar Kepegawaian dan Manajemen Kinerja. Obras Kemeja adalah salah satu inovasi KPPN Jakarta VII . Obras merupakan alat untuk membuat jahitan menjadi lebih kuat, lebih rapi dan lebih bagus. Sedangkan Kemeja mempunyai fungsi untuk menutupi, melindungi, dan memperindah pemakainya. Diharapkan Obras Kemeja menjadi sarana untuk memperkuat pengelolaan SDM, membuat tata kelola kinerja lebih rapi dan lebih bagus sebagai upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) menuju kesempurnaan. Obras Kemeja dikemas dengan mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam format podcast sehingga bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dari mana saja. Obras Kemeja merupakan sarana sosialisasi dan internalisasi peraturan atau ketentuan kepegawaian serta pengelolaan kinerja. Diharapkan sharing knowledge ini bisa bermanfaat bagi pegawai internal maupun eksternal KPPN Jakarta VII. Dalam pengembangannya Obras Kemeja juga dibawakan secara daring melalui Teams Meeting sehingga dapat lebih fleksibel dalam penyampaian materi dan informasi kepada para pegawai. 23 INOVASI
SATKER YANG BERHASIL MELAKSANAKAN ZERO RETUR DIREKTORAT PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI DAN PEMAGANGAN (626132) SATKER YANG MENGIRIM LPJ BENDAHARA PALING AWAL PERIODE MEI 2023 DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA (449916) BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA (579360) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENSOS (426638) BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA (579360) SEKRETARIA JENDERAL (BPK) (003019) APRESIASI SATKER 24
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA (423089) SATKER DENGAN PENYAMPAIAN DATA CAPAIAN OUTPUT TERCEPAT PERIODE BULAN MEI 2023 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA (416233) POLITEKNIK STMI JAKARTA (579350) SATKER DENGAN PENGAJUAN GAJI INDUK TERCEPAT PERIODE MEI 2023 (GAJI JUNI 2023) RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA (415706) BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA JAKARTA (350084) PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (579362) APRESIASI SATKER 25
KOMIK ANTI KORUPSI 26 Created with ToonMe by: Azalia Setya Andini
kppnjakarta7 kppnjakarta7 kppnjakarta7 KPPN Jakarta VII Jalan Otto Iskandardinata No 53-55, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330 situs: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta7/id/ "Sila artinya asas atau dasar, dan atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi." - Ir Soekarno-