EDISI XIII agustus 2023
DAFTAR ISI SEKAPUR SIRIH .............................................................................2 RETUR SP2D....................................................................................3 PAGU DAN REALISASI BELANJA .....................................5 PROGRAM PENYALURAN DANA BANSOS DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT .....................8 REKAM KEGIATAN ......................................................... 18 INOVASI..........................................................................22 APRESIASI SATKER ........................................................23 1 *Penanggung Jawab: Vicensia Retnasari *Pemimpin Umum: Samsudin *Pemimpin Redaksi: Ernest Hasiolan Sebastian *Redaktur dan Editor: Elip Sundono, Andi Kurnia, Sugeng Priyanto, Novita Pradiyasanti *Desain Grafis dan Layout: Ikhwan Errawan, Miftahul Khoiri, Tri Abdi,Diani Toiriyah, Victoria Naomi Siahaan, Ricky Firmansyah *Reporter: Gandes Witing Palupi, Siti Chodijah, Patricia Ruth Azari *Fotografer: Syahrial Husein, Arafat Raihan Alfanny
MOSAIK 7 edisi ke-13 bulan Agustus 2023 menyajikan artikel utama tentang Retur SP2D. Pemilihan topik tersebut sejalan dengan semangat mewujudkan Zero Retur SP2D sehingga penting bagi kita untuk mengerti lebih dalam apa penyebab retur SP2D dan upaya pencegahan dan penyelesaian atas retur yang terjadi. Ada peristiwa penting dalam organisasi KPPN Jakarta VII pada bulan Juli 2023, yaitu Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Sosialisasi Layanan dan Tour Office KPPN Jakarta VII, Family Day 2023, Bimtek Pelaporan Target/Capaian Output, FGD Percepatan Penyelesaian Retur, dan Pelepasan pejabat Mutasi/Promosi, Evaluasi dan Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023, serta FGD Pengelolaan UP/TUP lingkup Satker BLU. Pada rubrik Inovasi, kami tampilkan inovasi terbaru dari KPPN Jakarta VII yang diberi nama Batavia 7. Silakan baca secara lengkap artikelnya. Seperti biasanya, MOSAIK 7 selalu menyajikan informasi terbaru tentang Pagu dan Realisasi Belanja, serta penyaluran berbagai jenis Bantuan Negara kepada masyarakat sampai dengan akhir bulan berkenaan, Edisi ini juga menampilkan satker terbaik pada masing-masing kategori, sebagai apresiasi atas kinerja dan kerja sama satker mitra KPPN Jakarta VII. Melanjutkan edisi ke-12, kami masih dan akan terus menyampaikan pesan-pesan integritas dan motivasi. Semoga kami, para pegawai KPPN Jakarta VII maupun satker mitra kerja KPPN Jakarta VII tetap terinspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya guna mewujudkan cita-cita bangsa. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia, "Terus Melaju untuk Indonesia Maju." Akhir kata, selamat menikmati sajian aneka informasi dari kami. Terima kasih. SEKAPUR SIRIH Semangat Pagi 2
Kesalahan data rekening penerima yang menyebabkan terjadinya retur atau penolakan/pengembalian dana yang sudah dialokasikan pada APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim ini menimbulkan dampak internal dan eksternal. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Satker. SP2D memiliki dua fungsi, yaitu sebagai dasar penyelesaian/settlement pembayaran oleh Bank Operasional dan sebagai dasar pencatatan dalam sistem akuntansi instansi oleh Satker. 3 Sementara itu, kesalahan selain data rekening penerima, seperti akun rekening tidak aktif, akun rekening sudah ditutup/diblokir, akun rekening dengan saldo melebihi batas maksimal (khusus rekening dengan jenis tertentu). Pengertian Retur SP2D Dalam pelaksanaan realisasi belanja di sebuah KPPN, dapat terjadi penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim yang disebut sebagai Retur SP2D. Adanya Retur SP2D menjadi salah satu permasalahan yang menghambat penyaluran realisasi belanja. Penyebab Retur SP2D Retur SP2D dapat terjadi karena adanya kesalahan pada data rekening penerima atau kesalahan selain data rekening penerima. Kesalahan pada data rekening penerima, meliputi kesalahan nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening. Kesalahan pada data rekening penerima ini sebenarnya merupakan kesalahan yang terjadi dalam hubungan antara Satker dengan penerima karena dalam hal ini KPPN Jakarta VII berperan sebagai mitra Satker yang merupakan penyalur dana. Dampak Retur SP2D Dampak eksternal, retur menyebabkan penyaluran dana ke penerima menjadi terhambat sehingga para penerima tidak dapat menerima dan menggunakan hak atas dana tersebut sesuai waktunya, yang kemudian juga akan menghambat jalannya kegiatan ekonomi. Dampak internal yang ditimbulkan oleh retur SP2D, yaitu terdapat realisasi APBN yang menjadi data semu karena dana yang diretur belum sampai ke penerima secara riil. Selain itu, adanya retur SP2D menambah usaha ekstra bagi Satker dan KPPN dalam melaksanakan proses penyelesaian retur SP2D serta berpengaruh dalam penurunan kinerja KPPN. Retur SP2D
Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Retur SP2D Dalam rangka meminimalkan retur SP2D, KPPN Jakarta VII telah melaksanakan upaya edukasi bagi para satker yang memiliki masalah retur berupa: 4 Focus Group Discussion (FGD) dan asistensi dengan beberapa satker yang dinilai memerlukan perhatian khusus Bimbingan teknis dan/atau pendampingan khusus bagi satker baru/satker dengan volume retur tinggi 1. 2. Pada akhirnya, upaya meminimalisir jumlah dan percepatan penyelesaian Retur SP2D merupakan usaha bersama dari KPPN selaku Kuasa BUN dan Satuan Kerja sebagai ekstensi pelaksanaan anggaran agar penyerapan dapat terlaksana dengan lebih optimal, dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur/non-infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, belanja subsidi dan berbagai program pemerintah lainnya. Dengan demikian, optimalisasi penyelesaian Retur SP2D menjadi langkah yang akan mengantarkan kita untuk mewujudkan Zero Retur SP2D. Melalui kegiatan ini, KPPN, sebagai mitra kerja, dapat mendengar dan memberikan solusi untuk meminimalkan terjadinya retur SP2D kepada para satker. KPPN Jakarta VII juga telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada satker yang berhasil mengurangi frekuensi returnya. Upaya edukasi dan apresiasi ini tentu dapat menjadi salah satu penyemangat bagi para satker untuk terus meningkatkan potensinya dalam merespon dan meminimalkan terjadinya retur. Upaya pencegahan dan penyelesaian retur SP2D yang telah dilakukan oleh KPPN Upaya pencegahan dan penyelesaian retur SP2D yang dapat dilakukan satker Melakukan pengecekan pada Aplikasi SAKTI di bagian pembuatan SPP-SPM untuk memastikan data rekening sudah benar dan membandingkannya dengan internet/mobile banking. Dalam rangka meminimalkan retur SP2D, Satker dapat melakukan beberapa langkah preventif berikut: 1. Membuat grup jaringan komunikasi antara penerima dengan perwakilan Satker untuk mempermudah koordinasi atas kesalahan data rekening penerima sehingga koordinasi dan pendampingan perbaikan data juga dapat dilaksanakan dengan lebih terarah. 3. Meningkatkan koordinasi di lingkungan internal Satker dalam hal pengelolaan data rekening penerima agar tidak terjadi kesalahan data 2. Retur SP2D
5 Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp64.265.821.468.501 dari total pagu Rp121.960.226.034.000 Realisasi Belanja Modal sebesar Rp934.498.329.200 dari total pagu Rp5.263.150.876.000 PAGU DAN REALISASI BELANJA PERIODE 1 JAN - 31 JULI 2023* *DATA DIAMBIL DARI OMSPAN PER 1 AGUSTUS 2023 Total realisasi belanja sebesar Rp83.788.712.713.680 dari total pagu keseluruhan sebesar Rp174.727.050.982.000 Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp4.497.579.628.013 dari total pagu Rp7.980.178.879.000 Realisasi Belanja Barang sebesar Rp14.090.813.287.966 dari total pagu Rp39.523.495.193.000
6 PAGU DAN REALISASI BELANJA DATA REALISASI KONTRAKTUAL PERIODE 1 JANUARI - 31 JULI 2023* *DATA DIAMBIL DARI OMSPAN PER 1 AGUSTUS 2023 BELANJA BARANG PAGU REALISASI KONTRAK NON KONTRAK SISA PAGU OUTSTANDING KONTRAK SISA PAGU YANG BELUM ADA PERIKATAN 39.523.495.193.000 14.090.813.287.966 1.849.701.262.804 12.241.112.025.162 25.432.681.905.034 3.509.670.152.192 21.923.011.752.842 BELANJA MODAL PAGU REALISASI KONTRAK NON KONTRAK SISA PAGU OUTSTANDING KONTRAK SISA PAGU YANG BELUM ADA PERIKATAN 5.263.150.876.000 934.498.329.200 688.010.657.576 246.487.671.624 4.328.652.546.800 1.919.317.970.631 2.409.334.576.169 BELANJA BANSOS PAGU REALISASI KONTRAK NON KONTRAK SISA PAGU OUTSTANDING KONTRAK SISA PAGU YANG BELUM ADA PERIKATAN 121.960.226.034.000 64.265.821.468.501 68.863.268.455 64.196.958.200.046 57.694.404.565.499 27.164.495.000 57.667.240.070.499
PAGU DAN REALISASI BELANJA TIAP BAGIAN ANGGARAN (1 JAN - 31 JULI 2023)* *DATA DIAMBIL DARI OMSPAN PER 1 AGUSTUS 2023 57,45% 62,12% 57,33% 56,92% 53,57% 49,32% 49,05% 48,30% 45,74% 45,07% 42,84% 35,08% 33,56% 24,82% 21,81% 7
Rp 15,23 Miliar TOTAL REALISASI Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Rp 37,5 Miliar Bantuan Sosial Sembako Rp 45,12 Triliun Rp 22,13 Triliun 18.800.000 KPM PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Bertujuan membantu meringankan beban ekonomi pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk memenuhi kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang Bantuan Komunitas Adat Terpencil (KAT) TOTAL ANGGARAN Rp 50,86 Miliar Rp 2,11 Miliar PENERIMA MANFAAT 545 KPM TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hak warga negara, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas dan kemandirian sebagai warga negara. 3.810 Penerima/KK* *Kepala Keluarga PENERIMA MANFAAT Bertujuan untuk melakukan pemberdayaan sosial dengan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu. Pada tahun ini fokusnya pada pemberdayaan masyarakat untuk menjadi peternak. PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023 8
TOTAL REALISASI Bantuan Dukungan Perlengkapan Layanan Dukungan Psikososial TOTAL ANGGARAN Rp 5,22 Miliar Rp 5,59 Miliar PENERIMA MANFAAT 41,266 Paket Bantuan Lumbung Sosial Rp9,02 Miliar Rp 496 Juta 2.093 Orang/Penerima PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Tujuan dibentuknya lumbung sosial ini untuk menyimpan logistik bagi para korban terdampak bencana alam agar memudahkan proses penyaluran bantuan. penyaluran kebutuhan masyarakat seperti sembako dan keperluan lainnya Bantuan Keserasian sosial TOTAL ANGGARAN Rp 15 Miliar Rp 180 Juta PENERIMA MANFAAT 250 Orang/Penerima Bertujuan untuk mewujudkan integrasi sosial, penerimaan sosial dalam tatanan hidup berdampingan secara damai melalui sistem dan mekanisme kerukunan sosial diantara kelompok masyarakat pada daerah yang berpotensi konflik TOTAL REALISASI *Blokir Rp 6,9 Miliar (DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL) Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial individu maupun masyarakat agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami krisis dalam situasi bencana maupun kecelakaan 9 PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023
Bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST) Rp 56 Miliar Rp 33,73 Miliar 1.686 KPM PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Bertujuan sebagai gagasan yang komprehensif mempercepat penangan kemiskinan. Selain itu, Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) tidak hanya untuk memperbaiki rumah tidak layak huni namun juga memberikan penguatan kewirausahaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Rp 28,7 Triliun Rp14,93 Triliun PENERIMA MANFAAT 10.000.000 KPM Tujuan dari program Bantuan Sosial PKH ialah untuk membantu masyarakat yang terdampak dari krisis ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia dan untuk memberikan layanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan & gizi dan perawatan. Bantuan Santunan Korban Bencana TOTAL ANGGARAN Rp 1,86 Miliar Rp 925 Juta TOTAL REALISASI PENERIMA MANFAAT 68 Penerima/Orang Bertujuan untuk menanggulangi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana di seluruh Indonesia dan memenuhi kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial dalam segi kesehatan, pangan & gizi dan perawatan. 10 PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023 (DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)
Bertujuan untuk menyatukan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban Bantuan Reintegrasi Sosial TOTAL ANGGARAN Rp 450 Juta PENERIMA MANFAAT 30 Penerima/KPM Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana Sosial dan Non Alam Rp 400 Juta Rp 163 Juta 3 Penerima/Kelompok PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN TOTAL REALISASI Tujuan untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan pendapatan korban dan keluarganya, serta untuk meringankan beban keluarga dalam mengatasi masalah yang ada TOTAL ANGGARAN Rp 25,6 Miliar Rp 23,6Miliar PENERIMA MANFAAT 277 Paket TOTAL REALISASI Bertujuan untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan juga air bersih. *BLOKIR Rp. 100 Juta 11 Bantuan Kedaruratan PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023 (DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)
Bantuan Makanan Rp 20,4 Miliar 290.000 Paket TOTAL ANGGARAN PENERIMA MANFAAT Program bantuan bertujuan untuk mengurangi bahan pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. TOTAL ANGGARAN Rp 50,1 Miliar Rp 18,48 Miliar PENERIMA MANFAAT 39.752 Penerima/Orang Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dapat menjalani kehidupan dengan baik. Dalam kelangsungan hidup manusia ada berbagai kebutuhan yang muncul untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari setiap anggota keluarga. TOTAL REALISASI 12 PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023 (DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL) Bantuan Keperluan Keluarga
1.489 Paket Bantuan Kearifan lokal *Blokir Rp 12,5 Miliar 250 Kelompok Masyarakat TOTAL ANGGARAN PENERIMA MANFAAT Bertujuan untuk mencegah konflik sosial dan deradikalisme di masyarakat. Dan agar masyarakat dapat mengembangkan kearifan lokal menjadi tempat tujuan wisata di desa masing-masing. Bantuan Pemulihan Sosial TOTAL ANGGARAN Rp 16 Miliar Rp 8,62 Miliar PENERIMA MANFAAT Bantuan Sosial Pemulihan Sosial (BSPS) merupakan bantuan tunai yang diberikan kepada korban bencana untuk rehabilitasi/rekonstruksi/relokasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok secara gotong royong. TOTAL REALISASI 13 PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023 (DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)
Rp 22,19 Miliar PENERIMA MANFAAT 8 Penerima/Orang Bantuan Atensi YAPI Rp 52,8 Miliar PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN Bantuan Atensi YAPI atau Asistensi anak yatim, piatu, dan anak yatim piatu bertujuan mendukung kelangsungan hidup anak dan mengurangi beban keluarga dan untuk mendukung kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan asupan nutrisi, vitamin dan gizi bagi anak. Bantuan Dit. Korban Bencana dan Kedaruratan TOTAL ANGGARAN Rp 30,86 Miliar Rp 240 Juta TOTAL REALISASI TOTAL REALISASI ➢ Januari 2023 : 10.757 PM, Sebesar Rp 2.151.400.000 ➢ Februari 2023 : 10.695 PM, Sebesar Rp 2.139.000.000 ➢ Maret 2023 : 10.622 PM, Sebesar Rp 2.124.400.000 ➢ April 2023 : 10.526 PM, Sebesar Rp 2.105.200.000 ➢ Mei 2023 : 10.422 PM , Sebesar Rp 2.084.400.000 ➢ Juni 2023 : 512 PM, Sebesar Rp 502.000.0000 * PM (Penerima Manfaat) di Bulan Juli 2023 belum tersedia (DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL) Bertujuan untuk bantuan logistik kepada korban terdampak bencana dan bantuan kedaruratan kepada korban yang mengalami musibah bencana alam 14 PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023
Rp 362 Juta PENERIMA MANFAAT 26.958 Penerima/Orang Bantuan Sosial Pemberian Permakanan Penyandang Disabilitas Rp 186 Miliar PENERIMA MANFAAT TOTAL ANGGARAN Bantuan Sosial Pemberian Permakanan Penyandang Disabilitas merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan atau nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak dan bertujuan mendukung pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka memulihkan keberfungsian sosial dan nutrisi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi. Bantuan Sosial Permakanan Lansia TOTAL ANGGARAN Rp 552 Miliar Rp 22,09 Miliar TOTAL REALISASI TOTAL REALISASI (DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL) Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar disamping pemenuhan kebutuhan sandang dan kesehatan yang diberikan terhadap lansia terlantar. Program Bantuan Sosial Permakanan Lansia merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dengan sasaran individu yang berfokus pada kesehatan lansia. 15 PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023 2.164 Penerima/Orang
Jaminan Persalinan (Jampersal) Fakir miskin & orang tidak mampu* 110.505.088 Jiwa 124.862 Jiwa merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayar pemerintah Jampersal adalah bantuan pembiayaan dari pemerintah yang dapat di klaim ibu hamil, melahirkan dan nifas paling lama 42 hari pasca persalinan. Dan untuk bayi maksimal 28 hari setelah dilahirkan. Program ini bagian dari peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan kategori kurang mampu dan fakir miskin guna menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB) yang jumlahnya masih tinggi. Rp 67,5 Miliar Rp 5,22 Miliar PENERIMA SEBANYAK : TOTAL ANGGARAN TOTAL ANGGARAN Rp 46,464 Triliun Rp 27,01 Triliun PENERIMA MANFAAT TOTAL REALISASI TOTAL REALISASI 241 Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan *) Blokir 55.897.116.000 Bayi baru lahir yang belum ada NIK* 16 Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan JKN/KIS (PK) PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023
Rp. 220 MILIAR TAHAP 1 SEBESAR Rp. 94,41 MILIAR TAHAP 2 SEBESAR Rp. 126,49 MILIAR PENERIMA SEBANYAK : TOTAL REALISASI TAHAP 1 SEBANYAK 21,764,016 JIWA TAHAP 2 SEBANYAK 29,514,954 JIWA Bantuan Pemerintah untuk Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan. Dan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, sehingga dapat memperoleh layanan kesehatan yang baik sebagai hak dasar yang harus dipenuhi, tetap sehat serta tetap produktif dalam menjalani aktivitasnya. TOTAL ANGGARAN 17 Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBUP & BP PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023
Rp 368 Miliar Rp 311 Miliar TOTAL REALISASI Pembangunan Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal di Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan rumah sakit yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. RS UPT Vertikal Makassar akan memberikan penanganan terhadap penyakit otak, jantung dan kanker RS. Umum Pusat Di Makassar (Multiyears 2022 -2024) Rp 1,47 Triliun TOTAL ANGGARAN Rp 1,52 Triliun TOTAL REALISASI RS. Umum Pusat Di Surabaya (Multiyears 2022 -2024) TOTAL ANGGARAN Pembangunan Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal di Surabaya, Jawa Timur, merupakan rumah sakit yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. RS UPT Vertikal Surabaya memberikan penanganan terhadap penyakit otak, jantung dan kanker serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat 18 PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 1 Jan-31 Juli 2023 Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Daerah
Rekam Kegiatan Bulan Juli 2023 Kamis, 13 Juli 2023 KPPN Jakarta VII telah menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran serta Sosialisasi Layanan KPPN Jakarta VII secara luring bertempat di aula Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada satker mitra kerja KPPN Jakarta VII terkait layanan yang diberikan oleh KPPN, mekanisme rekonsiliasi laporan keuangan, penyampaian informasi survei pengguna layanan dan mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih baik melalui pencapaian IKPA. Jumat, 14 Juli 2023 KPPN Jakarta VII melaksanakan kegiatan Family Day di Aula Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan bersama Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta dan KPPN Jakarta III serta diikuti oleh keluarga para pegawai. Program Family Day tahun ini mengangkat tema "Memulai Integritas dari Keluarga" yang menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng moral bagi pegawai. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan Office tour bersama para satker mitra kerja di KPPN Jakarta VII sembari memperkenalkan proses bisnis, serta sarana/prasarana yang disediakan oleh KPPN Jakarta VII untuk mendukung layanan yang diberikan. Selain penyampaian materi terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, kegiatan ini juga diisi dengan fun games dan quiz yang diikuti oleh keluarga para pegawai. Kegiatan diakhiri dengan jelajah kantor untuk mengenalkan lebih dekat lingkungan kerja pegawai kepada para keluarga. 19 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Sosialisasi Layanan dan Tour Office KPPN Jakarta VII Family Day 2023
Rekam Kegiatan Bulan Juli 2023 Adapun satuan kerja diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dan permasalahan yang menjadi penyebab utama peningkatan frekuensi retur yang terjadi selama periode tahun 2023. Jumat, 21 Juli 2023 KPPN Jakarta Jakarta VII melepas melepas dua pegawai pegawai terbaiknya yaitu Bapak Kunto Aribowo, Kepala Seksi Verifikasi Verifikasi dan Akuntansi Akuntansi yang pindah tugas ke KPPN Bekasi sebagai sebagai Kepala Seksi Pencairan Pencairan Dana serta Bapak Arian Dwi Purwanto, pelaksana Seksi Pencairan Dana yang mendapat mendapat promosi promosi sebagai sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana di KPPN Manokwari. Pelepasan Bapak Arian Kamis-Jumat, 20-21 Juli 2023 KPPN Jakarta VII melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan supplier dalam rangka minimalisir dan percepatan penyelesaian retur SP2D. Kepala Seksi Bank yaitu Bapak Elip Sundono, mengawali diskusi ini dengan menyampaikan kembali dampak dan penyebab utama terjadinya retur tersebut, 20 Pelepasan Bapak Kunto FGD Percepatan Penyelesaian Retur Selasa, 18 Juli 2023 KPPN Jakarta Jakarta VII telah mengadaka mengadakan bimbingan bimbingan teknjs pelapora pelaporan target/capau target/capauan output secara daring kepada satker. satker. Kegiatan Kegiatan bimtek ini dilaksanakan sehubungan dengan akan diberlakukan diberlakukan pengisian proyeksi/tar proyeksi/target capaian capaian output pada Aplikasi Aplikasi SAKTI dan telah terbitnya terbitnya Petunjuk Petunjuk Teknis Target/Capai Target/Capaian Output Satker pada aplikasi SAKTI, Bimtek pelaporan target/capaian output satker pada aplikasi SAKTI
Rekam Kegiatan Bulan Juli 2023 FGD Pengelolaan UP/TUP lingkup satker BLU Ibu Vicensia Retnasari selaku Kepala KPPN Jakarta VII menyampaikan menyampaikan materi terkait terkait evaluasi evaluasi serta strategi strategi optimalisasi optimalisasi pelaksanaan anggaran anggaran satuan kerja di lingkup KPPN Jakarta VII. Dalam kesempatan kesempatan ini pula, Ibu Sari menyampaikan menyampaikan peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas integritas salah satunya satunya dengan menolak menolak dan melaporkan melaporkan apabila apabila menemukan menemukan praktik praktik gratifikasi gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kamis, 27 Juli 2023 Dalam rangka pengelolaan pengelolaan uang persediaan persediaan dan tambahan tambahan uang persediaan persediaan di lingkup satker BLU dan memitigasi permasalahan dalam pemgelolaan sumber dana DIPA rupiah murni., KPPN Jakarta VII mengadakan mengadakan FGD dengan satuan kerja BLU di lingkup lingkup KPPN Jakarta VII. 21 Rabu, 26 JUli 2023 KPPN Jakarta VII telah melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 dan Strategi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Dalam kegiatan kegiatan ini, Ibu Mei Ling selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta memberikan memberikan arahan pembuka pembuka terkait terkait overview belanja Kementerian dan Lembaga.. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada satuan kerja sebagai bentuk apresiasi presiasi atas kinerja kinerja optimal optimal sampai dengan periode semester I tahun 2023. Ibu Mei Ling Kepala Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta Ibu Vicensia Retnasari Kepala KPPN Jakarta VII Evaluasi dan Apresiasi Pelaksanaan Anggaran Semester I tahun 2023
Batavia 7 merupakan singkatan dari Bincang Kata Motivasi dan Integritas KPPN Jakarta VII. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan nota dinas Kepala KPPN Jakarta VII Nomor ND635/KPN.1207/2023 tanggal 10 Juli 2023 dalam rangka piloting penguatan dan pengembangan peran KPPN melalui standarisasi manajemen KPPN. Kegiatan Batavia 7 menjadi salah satu segmen yang dihadirkan dalam rangkaian Doa Bersama, Arahan Pagi, dan Morning Call offline pada hari Selasa dan Kamis setiap minggunya. Batavia 7 menjadi wadah bagi para pegawai untuk menumbuhkembangkan ide dan kreatifitas dalam public speaking, khususnya berbagi cerita dan pengalaman untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi pegawai lainnya. Selain untuk memupuk silaturahmi, Batavia 7 diharapkan dapat menggerakkan kemauan pegawai KPPN Jakarta VII untuk selalu mengembangkan diri dan menambah pengetahuan. 22 INOVASI
APRESIASI APRESIASI SATKER SEKRETARIAT DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN (465895) 1 3 1 2 SATKER YANG BERHASIL MELAKSANAKAN ZERO RETUR PERIODE JANUARI-JULI 2023 23 DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA (423089) 2 SEKRETARIAT DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (465827) SATKER YANG MENGIRIM LPJ BENDAHARA PALING AWAL PERIODE JULI 2023 3 DIREKTORAT PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI DAN PEMAGANGAN (626132) DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA (449916) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA (423089)
APRESIASI APRESIASI SATKER BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA (416233) SATKER DENGAN PENGAJUAN GAJI INDUK TERCEPAT PERIODE JULI 2023 (GAJI AGUSTUS 2023) 1 3 1 PUSAT KEMITRAAN GLOBAL (690624) 24 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA JAKARTA (350084) 2 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II (632200) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL (247982) SATKER DENGAN PENYAMPAIAN DATA CAPAIAN OUTPUT TERCEPAT PERIODE BULAN JULI 2023 2 KODIM 0505/ JAKARTA TIMUR (685082) 3
kppnjakarta7 kppnjakarta7 kppnjakarta7 KPPN Jakarta VII Jalan Otto Iskandardinata No 53-55, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330 situs: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta7/id/ "Kita boleh merdeka secara fisik tapi kita masih perlu usaha keras buat mewujudkan manusia bermental baja guna meraih cita-cita bangsa. " --MMoohhaammmmaadd HHaattttaa--