Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 51 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Prinsip-prinsip pengembangan wilayah adalah sebagai berikut: a) Pengembangan wilayah harus berbasispada sektor unggulan Dimana sektor ini akan mengarahkan sumberdaya kepada sektor yang diunggulkan melalui pemetaan antara sektor unggulan dengan sektor yang menjadi pendukungnya. b) Pengembangan wilayah dilakukan atas dasar karakteristik daerah yang bersangkutan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik c) Penegmbangan wilayah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu d) Pengembangan wilayah mutlak harus mempunyai keterkaitan kedepan dan kebelakang (forward and back ward linkage) secara kuat atau pengembangan kawasan prokdutif di hinterland harus dikaitkan dengan penegmbangan kawasan industri pengolahan di perkotaan, untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. e) Pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi dan desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk mengembangkan sumber daya manusia, menciptakan iklim usaha untuk dapat menarik modal dan investasi.
Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 52 Dengan demikian, pengembangan suatu wilayah atau kawasan harus didekati berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan sekaligus mengantisipasi perkembangan eksternal. Faktor-faktor kunci dari sisi internal adalah pola-pola pengembangan sumber daya manusia, informasi, sumber-sumber daya modal, dan investasi, kebijakan dalam investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan kemampuan kelembagaan lokal, dan kepemerintahan, serta berbagai kerja sama dan kemitraan yang harus digalang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Faktor eksternal adalah perhatian pada masalah kesenjangan wilayah dan pengembang kapasitas otonomi daerah, perdagangan bebas terutama pengembangan produk dalam pasar bebas untuk meningkatkan daya saing. 4. Tantangan Penataan Ruang Untuk menciptakan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dirasakan masih menghadapi tantangan berat. Tantangan berasal dari kondisi lingkungan fisik, implementasi penataan ruang dan perubahan faktor eksternal. Beberapa tantangan penataan ruang diantaranya: a. Posisi indonesia di kawasan yang sangat cepat berkembang yaitu Pasific ocean rim Indian ocean rim yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian khusus dalam rangka pertumbuhan ekonomi wilayah. Disisi lain penyediaan prasarana dan sarana dalam mendukung pengembangan wilayah terutama wilayah timur Indonesia masih harus terus ditingkatkan b. Ketersediaan sumberdaya alam yang semakin terbatas di Pulau Jawa dan Sumatera, dan sebaliknya lebih melimpah di kawasan Timur Indonesia namun belum dimanfaatkan secara optimal. Adaoun peningkatan intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang terjadi dihampir seluruh wilayah Indonesia telah sangat mengancam kelestarian lingkungan c. Letak Indonesia pada kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik, yang mengakibatkan rawan bencana geologi geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi, menuntut prioritisasi pertimbangan aspek mitigasi bencana dalam penataan ruang yang berbasis pada pengurangan resiko bencana d. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara yang memerlukan perhatian khusus demi menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia e. Kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dieleminir tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. f. Ekspansi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan
Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 53 dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisi pangan, krisi air, dan krisi energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan nasional jangka panjang yang perlu diwaspadai dan direspon oleh penataan ruang agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, yaitu teramcamnya persatuan bangsa, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat. Krisis pangan diakibatkan ketidakmampuan tata ruang melindungi lahan pertanian produktif (sawah), serta krisis energi dalam penataan tata ruang untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas (geothermal) energi matahari, arus laut, dan tenaga angin serta tenaga nuklir yang tepat lokasi g. Selain faktor-faktor tersebut, tantangan penataan ruang berasal dari faktor eksternal khususnya respon dinamika persaingan global yang semakin kuat berpengaruh pada pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Perekonomian nasional menjadi lebih terbuka dan akan berpengaruh perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah di Indonesia. Selanjutnya akan diikuti dengan peningkatan investasi pemanfaatan sumber daya dan kebutuhan ruang yang meningkat dan harus direspon secara baik oleh perangkat penataan ruang untuk memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi h. Tantangan-tantangan baru penataan ruang muncul perubahan ragam paradigma perencanaan, yang ditandai dengan globalisasi dan pasar bebas/kapitalisme, demokratisasi dan desentralisasi, pluralisme, good gove-nance, partisipatif, gender, kerusakan lingkungan, kemiskinan dan ketidakadilan sosial, konsepsi peran negara, dan sebagainya. Selain itu perubahan nilai-nilai perencanaan, seperti: 1) Orientasi oada asoek fisik-estetissemata mulai ditinggalkan 2) Lebih fokus pada kepentingan publik dan lingkungan 3) Tidak lagi berasumsi dan berorientasi pembuatan cetak biru 4) Mengakui pentingnya proses 5) Menyadari aspek politis perencanaan 6) Proses perencanaan adalah proses pembentukan kesepakatan dan negoisasi 7) Keharusan untuk melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder 8) Model kerjasama regional Ratna (2013) menambahkan bahwa sekarang yang menjadi bagian terberat dari penataan ruang adalah pengendalian perizinannya. Metode perizinan harus diteliti agar penataan ruang dapat dilakukan dengan baik. Penataan ruang yang baik nantinya akan menjadikan suatu daerah nyaman, aman, lancar, produktif, dan membantu pembangunan berkelanjutan. Sedangkan Triyana (2012)
Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 54 menggarisbawahi bahwa terdapat dua masalah atau tantangan besar terkait pengelolaan ruang yaitu efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam koordinasi dan pengelolaan rung diantara institusi-institusi di daerah. Secara ringkas beberapa tantangan dan kendala penataan ruang secara umum sering ditemui diantaranya: a. Kebijakan dalam RTRW masih dirasakan bersifat makro dan tidak operasional, sehingga sehingga perlu diterjemahkan dalam langkahlangkah detil mulai dari tahap perencanaan, tahap pemanfaatan dan tahap pengendalian pemanfaatan tat ruang b. Belum ada instrumen atau peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian permasalahan sengketa runag c. Belum terintegrasinya peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang serta ego sektoral masih nampak pada masing-masing instansi d. Perencanaan ruang relatif lebih jelas, sehingga perlu ada proses yang lebih detil operasional dengan RDTR e. Banyak kasus pemanfaatan ruang/pembangunan yang terjadi diluar perencanaan f. Pemanfaatan ruang lebih dinamis dan komples, termasuk yang dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat sendiri g. Masyarakat harus tetap waspada mengamati dan mengontrol prosesproses pemanfaatan ruang 5. Permasalahan dan Strategi Penataan Ruang dan Wilayah a. Problem penataan ruang Penataan ruang sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan telah memiliki landasan hukum sejak pemberlakuan Undang-Udang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (diperbaharui melalui UU Nomor 26 Tahun 2007). Dengan penataan ruang di harapkan dapat terwujud ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tetapi hingga saat ini kondisi yang tercipta masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin meningkatnya permasalahan bencana banjir dan longsor. semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan belum terselesaikannya masalah permukiman kumuh. semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan; serta belum terpecahkannya masalah ketidakseimbangan perkembangan antarwilayah. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang secara umum dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu : permasalahan lingkungan dan wilayah dan permasalahan manajemen tata ruang.
Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 55 b. Permasalah Lingkungan 1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dipicu oleh inkonsistensi pemanfaatan ruang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna adalah praktek pembangunan yang kerap terjadi. 2) Penurunan luas hutan tropis (deferestasi) akibat pembalakan liar, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, atau untuk pengembangan kepentingan budidaya seperti perkebunan dan pertambangan. 3) Penurunan luas dan fungsi kawasan resapan air mislokasi pemanfaatan ruang untuk kepentingan pemukiman, budidaya pertanian dan pariwisata telah mempercepat kerusakan Daerah Aliran Sungai. 4) Meningkatnya fenomena bencana yang di akibatkan miss manajemen relasi alam dan manusia seperti banjir, longsor dan kekeringan yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di indonesia. 5) Degradasi kualitas lingkungan pada kawasan pesisir yang di tandai semakin rusak dan menurunnya luas hutan mangrove. 6) Ancaman dampak global warming semakin memperparah kondisi resiko kerusakan lingkungan khususnya pada sebagian besar perkotaan pesisir di Indonesia. 7) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan akibat imigrasi desakota yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. 8) Pengembangan struktur ruang dan sistem perkotaan yang terpusat pada pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih sangat terpusat di pulau Jawa-Bali, sedangklan pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar jawa, berjalan lambat dan tertinggal. 9) Masih tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah, seperti antara Indonesia bagian barat (Sumatera, Jawa-Bali) dengan indonesia bagian timur, antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan, dan kawasan di wilayah perbatasan kawasan terpencil, terluar dan tertinggal. 10) Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan konflik peruntukan ruang, baik antarwilayah, antar pusat dan daerah, serta antar penggunaan. c. Permasalahan Pengelolaan Penataan Ruang Rencana tata ruang wilayah belum sepenuhnya efektif menjadi acuan dalam penataan ruang, sehingga menjadi inkonsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana tata ruang serta lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang. Hal ini juga di sebabkan permasalahan internal penataan ruang khususnya terkait dengan aspek
Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 56 kelembagaan manajemen. Beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut: 1) Belum tepatnya kompetensi sumberdaya manusia dalam bidang pengelolaan penataan ruang, karena banyak menajemen tata ruang di daerah tidak memiliki kompetensi (pendidikan, keterampilan, dan pengalaman) yang memadai untuk merencanakan, melaksanakan, memantau atau mengawasi penyelenggaraan tata ruang; 2) Rendahnya kualitas hasil rencana tata ruang baik disebabkan sulitnya memperoleh data dan peta dasar, kompetensi penyusun yang rendah maupun proses penyusunan tata ruang yang tidak partisipatif dan memperhatikan dinamika wilayah dan masyarakat-nya. 3) Belum diacukan perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor, yang mengakibatkan semakin menguatnya konflik kepentingan sektoral seperti pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebaginya. Konflik kepentingan regional juga terjadi khususnya antar daerah hulu dengan hilir dan serta antara kotan dan pinggiran kota atau desa; 4) Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektoral dan wilayah; 5) Ego sektoral dan regional yang ditandai dengan kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan; 6) Dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dalam RTRWN seperti kawasan perbatasan negara, kawasan andalan, dan kawasan lainnya. Hasil serupa juga terjadi di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 7) Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. 8) Masih belum lengkapnya alokasi fungsi-fungsi ruang pada skala detil dan operasional yang secara langsung dapat digunakan untuk pemberian ijin pemanfaatan ruang; 9) Masih lemahnya pemenuhan hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat dalam penataan ruang. 10) Lemahnya dukungan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan (decision support system) atau intervesnsi kebijakan penataan ruang sehingga belum optiman pemanfaatannya, walaupun komplesitas permasalahan perkembangan wilayah dan pemanfaatan ruang semakin kompleks dan nyata;
Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 57 11) Masih terbatasnya kompatibilitas dan kesesuaian standar peta yang digunakan dalam perencanaan tata ruang wilayah pada berbagai macam skala (ketelitian peta), khususnya peta dasar; 12) Problem teknis materi dari peraturan tentang penataan ruang yang meliputi : a) Pembagian kewenangan secara tegas antara pemerintahan, pemerintah provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota; b) Penegasan muatan rencana tata ruang; c) Sifat komplementer antara RTRWN, RTRWP, dan RTRWK; d) Penerapan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan penataan ruang e) Perhatian yang lebih besar terhadap kelestarian lingkungan hidup; f) Keterkaitan antara rencana tata ruang dengan program pembangunan; g) Penegasan mengenai hak masyarakat h) Penegasan kawajiban dan larangan serta ketentuan sanksi. i) Batas waktu penyesuaian rencana tata ruang dengan ketentuan undang-undang penataan ruang (Ernawi 2009). 13) Lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang. d. Strategi Penataan Ruang dan Wilayah Di Indonesia 1) Strategi Kutub Pertumbuhan (Growth Poles) Pengertian Growth Poles yang terkait dengan ruang sebagai suatu kumpulan kekuatan ekonomi, yang didefinisi oleh Perroux sebagai pusat memiliki gaya sentrifugal dengan kekuatan untuk mendorong, dan gaya sentripetal dengan kekuatan untuk menarik. Setiap pusat mempunyai daya tarik dan daya tolak dalam suatu medan bersama dengan pusat lainnya. Dalam kutub pertumbuhan terdapat kecenderungan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada titik tertentu karena adanya faktor saling keterkaitan dan ketergantungan aglomerasi (munir, 1984) Dari hirarki kota ini diharapkan dapat terjadi proses penyebaran kemajuan antar kota di wilayah yang pada dasarnya berlangsung dalam beberapa cara (munir, 1984) yaitu sebagai berikut: a) Perluasan kegiatan ekonomi kewilayah pasar yang baru yaitu dari pusat terbesar epada yang kecil. b) Perpindahan kegiatan berupah rendah dari pusat yang besar kepusat yang lebih kecil karena meningkatnya upah dikota (pusat) yang lebih besar c) Memberikan alternative lokasi yang lebih baik untuk kegiatan industri yang mempunyai wilayah pasar dan kebutuhan prasarana yang berbeda sehingga operasinya lebih efisien d) Dorongan investasi dari kewirausahaan yang disebarkan melalui hirarki
Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 58 Dampak positif : Growth Pole Konsep kutub pertumbuhan memberikan peluang untuk mendekatkan dua cabang penting dalam analisis regionalyaitu analisis mengenai pertumbuhan ekonomi regional dan analisis struktur ruang regional. a) Konsep kutub pertumbuhan memberikan kemungkinan pemakaian dan pengembangan teknik-teknik analisis seperti analisis input-auput, analisis aglomerasi b) Konsep kutub pertumbuhan ini dapat digunakan sebagai alat strategi intervensi oleh pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan investasi bagi pembangunan daerah Dampak negative (Growth Pole) a) Kerangka permasalahan dikembangkan dalam setting masyarakat industry dan cenderung tidak melihat problem spesifik wilayah, khususnya wilayah pedesaan yang di dominasi sector pertanian b) Dalam hubungan pusat pinggiran, efek balik, sering bekerja lebih cepat dari efek pemancaran, sehingga kesenjangan wilayah semakin melebar. Kondisi ini terjadi karena kurang jelasnya hirarki kota-kota dan wilayah pinggiran tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan sumber dayanya (Firman 1989) 2) Strategi Desentralisasi Teritorial Pendekatan desentralisasi territorial merupakan strategi pembangunan dari bawah (development from bellow). Strategi dari bawah ini memberikan alternative bagi elemen-elemen dalam pembangunan seperti alokasi faktor produksi, sistem pertukaran, pembentukan organisasi soaial ekonomi yang spesifik, dan perubahan konsep dasar pembangunan yang hanya menekankan aspek ekonomi. Menurut Stohr 1981 strategi pembangunan disentralisasi ini didasarkan pada hipotesa yaitu: a) Kegagalan strategi development from above di banyak Negara (terutama Negara berkembang) dalam menciptakan integrasi ekonomi wilayah, yang berakibat pada ketimpangan wilayah. b) Kondisi fisik dan sosial ekonomi internal merupakan kunci sukses penerapan strategi pembangunan. Oleh kerena itu banyak factor internal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu onsep pembangunan c) Dorongan bagi pengembangan suatu konsep pembangunan hendaknya berasal dari masyarakat dengan mempertimbangkan sumber daya lokal. d) Sistem ekonomi lokal berperan dalam membentuk pola interaksi ekonomi antar wilayah untuk meningkatkan nilai tukar barang-barang produksi lokal sehingga tidak hanya memiliki nilai guna, namun juga memiliki nilai tukar dan meningkatkan nilai tambah.
Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 59 3) Strategi Agropolitan Strategi ini muncul sebagai respon kegagalan development from above, seperti kutub pertumbuahan. Menurut strategi ini pengertian pembangunan tidak hanya kemajuan ekonomi yang sentralistik, tetapi memberikan kesempatan bagi individu-individu, kelompok-kelompok sosial dan organisasi masyarakat untuk memobilitasi kemampuan dan sumber daya lokal bagi kemajuannya. Pendekatan ini menitik beratkan pada upaya untuk menciptakan dorongan bagi pembangunan dinamis di wilyah-wilayah (pedesaan) yang relative terbelakang. Agropolitan merupakan pendekatan pengembangan wilayah yang menitik bertkan pada upaya untuk menciptakan dorongan bagi pembangunan dinamis di wilayah-wilayah pedesaan dan wilayah yang relatif terbelakang. 4) Strategi Integrasi Spasial Strategi ini merupakan jalan tengah antara pendekatan sentralisasi yang menekankan pertumbuhan pada wilayah perkotaan (metropolitan) dan desentralisasi yang menekankan penyebaran investasi dan sumber daya pembangunan pada kota-kota kecil dan pedesaan. 5) Strategi Pengembangan Kota Kecil Menengah Menurut Anwar (2001) pembangunan kota kecil menengah sangat diperlukan untuk mendorong kegiatan sektor pertanian dan sector komplemennya di wilayah pedesaan. Sedangkan menurut Rondinelli (1985) kota kecil menengah dapat menunjang berbagai fungsi sosial, ekonomi, dan jasa yang sangat penting bagi proses pengembangan wilayah baik secara regional maupun nasional, meskipun tidak semua kota-kota itu bisa menyediakan berbagai fungsi dengan baik. Peranan yang harus dilakuksn oleh kota-kota kecil menengah dalam mendorong pembangunan wilayah pedesaan sebagai berikut (Rondinelli, 1979, De Jong, 1998) : a) Pusat untuk menyediakan barang-barang tahan lama dan tidak tahan lama b) Pusat jasa public dan jasa privat c) Sebagai penghubung ke pasar yang lebih besar bagi produk-produk pedesaan d) Pusat suplai factor-faktor prouksi e) Pusat agro-prosesing dan resource-prosesing f) Pusat pengetahuan dan informasi 6) Strategi Rural Urban Lingkages Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan penerapan strategi kutub-kutub pertumbuhan telah mengakibatkan polarisasi atau kesenjangan spasial antar wilayah khususnya wilayah pedesaan dan perkotaan. Strategi growth poles mengakibatkan munculnya primate city yang berupa dominasi kota-kota besar dalam distribusi penduduk dan perekonomian wilayah.
Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 60 Model interaksi dwesa-kota dalam konteks ekonomi pembangunan, khususnya ketenaga kerjaan dikemukakan oleh Lewis. Dalam bukunya Economic Development With Unlimited Suplies of Labour, mengemukakan model perubahan struktur ekonomi dan sektor secara implisit mensyaratkan proses perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Pradhan (2003) mengemukakan bahwa dalam sistem interaksi antar wilayah khususnya perdesaan dan perkotaan terdapat tiga komponen utama, yaitu: a) Wilayah perkotaan, adalah tempat produksi barang (industri), pelayanan, teknologi, ide-ide dan kesempatan kerja dan upah yang tinggi b) Wilayah pedesaan merupakan tempat dihasilkannya bahan mentah, produksi pertanian, kerajinan dan industri kecil rumah tangga, tenaga kerja dan modal c) Sarana dan prasarana serta kelembagaan yang memungkinkan terjadinya interaksi antara wilayah perkotaan dan pedesaan khususnya transportasi (darat, laut, dan udara) dan komunikasi. 7) Strategi Regional Networking Model strategi ini merupakan respon kegagalan konsep growth poles yang justru memberikan efek balik yang merugikan pembanguna pedesaan dan menimbulkan kesenjangan yang semakin melebar antara pedesaan dan perkotaan. Selain itu konsep ini juga memberikan koreksi dari model hubungan desa kota, dari yang sifatnya hubungan satu arah baik desa ke kota mauypun dari kota ke desa menjadi hubungan yang lebih melebardalam bentuk jejaring yang lebih kompleks dan berdampak signifikan bagi pengembangan wilayah secara keseluruhan. Douglas (1998) menyajikan perbandingan perbedaan antara konsep growth poles dengan regional network, yang terdiri dari lima aspek : a) Aspek pengembangan sektor basis, dalam regional network semua sektor dapat dijadikan sebagai leading sector dalam pengembangan ekonomi wilayah tergantung potensi masing-masing wilayah khususnya berbasis pada wilayah dengan ukuran kecil menengah. Sedangkan growth poles lebih terfokus pada industry perkotaan di kota besar sebagai leading sector dalam pembanguna regional, terutama penekanannya pada leading orpropulsive industries yang berskala besar dan footloose production b) Aspek sistim perkotaan Pada model growth pole pengembangan sistem perkotaan berdasarkan sistem center place dengan menerapkan hubungan pusat dan hinterland yang lebih bersifat hirarki top-down, dengan pengandalkan pusat kota besar yang memiliki peran dominan yang dicirikan oleh konsentrasi jumlah penduduk dan pusat pelayanan terpusat.. c) Aspek keterkaiatan desa kota (urban-rural lingkages) d) Aspek perencanaan e) Aspek kebijakan
Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Konsep Wilayah dan Tata Ruang 61 DAFTAR PUSTAKA Djamaluddin, H. M. Arief. 2006. Diktat Kuliah Perencanaan Pembangunan. Universitas Borobudur: Jakarta. Endarto, Danang.,dkk. 2006. Geografi untuk Kelas XII SMA/MA. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Huki, Luci. 2016. Pengaruh Pusat Pertumbuhan terhadap Perubahan Lingkungan. K. Wardiyatmoko, 2013. Geografi untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga. Krugman, Paul R., dan Obstfeld, Maurice. 2004. Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan, Edisi Kelima, Jilid 1. PT Indeks Kelompok Gramedia:Jakarta. Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia. 2014. Suplemen Sumber Belajar Olimpiade Geografi. Jakarta : Bian Prestasi Insani. Mulyono Ssdyohutomo, 2008. Manajemen Kota dan Wilayah. Jakarta : Bumi Aksara. Muta’ali. 2013. Penataan Ruang Wilayah dan Kota. Badan Penerbit Fakultas Geografi: Yogyakarta Suwastono, Andik dan Mustofa. 2016. Modul Pelatihan Geografi. Jakarta : Kemendikbud Tarigan, Robinson. 2010. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : PT. Bumi Aksara Utoyo, Bambang. 2006. Geografi untuk Kelas XII SMA/MA. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Wardiyatmoko. 2012. Geografi SMA Kelas XII. Jakarta : Erlangga Wirasasmita, Yuyun. 2006. Catatan Kuliah Ekonomi Pembangunan. Universitas Borobudur: Jakarta.