Contoh E-MODUL SEJARAH

SEJARAH INDONESIA MASA ORDE BARU HINGGA REFORMASI
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

Dosen Pengampu: Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.
Yusuf Perdana, S.Pd.,M.Pd.

Disusun Oleh :

Winda Pitriani P (1913033005)
Renaldy Jovanda (1913033002)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga
kami dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-
Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan karya tulis ini dengan
baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita
yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan syafaatnya di akhirat nanti.
Penyusun mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-
Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penyusun mampu
untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari mata kuliah Sejarah
Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi “Rencana Pembangunan Lima
Tahun’’.
Penyusun tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan
masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu,
penyusun mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk karya tulis ini,
supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi.
Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini penyusun mohon
maaf yang sebesar-besarnya.
Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada
Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd. dan Yusuf Perdana, S.Pd.M.Pd. yang telah
membimbing kami dalam menulis makalah ini. Demikian, semoga makalah ini
dapat bermanfaat. Terima kasih.

Bandar Lampung, April 2022

Penyusun

ii

DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................. i
Kata Pengantar ........................................................................................... ii
Daftar Isi ..................................................................................................... iii
Bab I Pendahuluan...................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 3
1.3 Tujuan Makalah ..................................................................................... 3
Bab II Pembahasan ..................................................................................... 4
2.1 Latar Belakang Dibuatnya Rencana Pembangunan Lima Tahun .......... 4
2.2 Rencana Pembangunan Lima Tahun I Tahun 1969-1974...................... 7
2.3 Rencana Pembangunan Lima Tahun II Tahun 1974-1979 .................... 8
2.4 Rencana Pembangunan Lima Tahun III Tahun 1979-1984 ................. 10
2.5 Rencana Pembangunan Lima Tahun IV Tahun 1984-1989.................. 11
2.6 Rencana Pembangunan Lima Tahun III Tahun 1989-1994 .................. 12
Bab III Penutup......................................................................................... 13
3.1 Kesimpulan ........................................................................................... 13
Daftar Pustaka........................................................................................... 14

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dan pembangunan merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Dalam
pandangan kaum post stukturalis sebagaimana dikemukaan oleh Foucault
(2008:77) negara merupakan ‘‘the mobile effect of a regime of multiple
govemmentalities’’ efek bergerak dari sebuah rezim kepengaturan yang bersifat
multi ganda. Dengan konsepsi ini maka pembangunan dapat dilihat sebagai efek
dari negara yang di dalamnya mengandung proses benturan dan saling berlawanan
di antara berbagai aktor dalam mewujudkan sebuah kehendak untuk memperbaiki
atau dalam istilah Tania Li disebut “the will to improve”. Negara sendiri bukanlah
sebuah entitas yang ajeg, statis dan homogen, namun sebuah proses pembentukan
yang terus menerus yang dipraktikan dan diaktualisasikan melalui pembangunan.
Dengan demikian ada proses ulang alik antara negara dan pembangunan. Negara
terbentuk melalui proses pembangunan dan sebaliknya pembangunan dikonstruksi
oleh aktoraktor, agen dan institusi yang merepresentasikan negara atau memiliki
karakter negara yaitu kehendak untuk melakukan pengaturan dan kontrol atas
populasi dalam sebuah wilayah tertentu (Subhkan, 2014: 132).

Rist (2007) mendefinisikan esensi pembangunan merupakan tranformasi dan
destruksi umum atas lingkungan alam dan hubungan sosial untuk meningkatkan
produksi komoditas (barang dan jasa) dalam rangka memenuhi permintaan melalui
mekanisme pasar dengan bertindak (saying by doing). Pembangunan tidak lagi
dipandang sekedar sebagai sebuah konstruksisosial atau hasil kehendak politik,
namun lebih merupakan keniscayaan dari sebuah tatanan dunia alamiah yang
diimani dan diinginkan. Pandangan ini merupakan cara yang ampuh untuk
menghadapi berbagai kemungkinan kritik yang muncul terhadap pembangunan.
Gardner dan Lewis (1996) menjelaskan bahwa konsepsi pembangunan memiliki
akar sejarah yang panjang jauh sebelum dipopulerkan oleh Presiden Harry S
Truman tahun 1949. Menurut Arturo Escobar, pembangunan sebagai seperangkat
gagasan dan praktik telah berfungsi sebagai mekanisme dominasi kolonial dan neo-

1

kolonial negara-negara Utara terhadap negara-negara Selatan sepanjang abad 20.
Dalam berbagai penggunaannya, kata pembangunan menyiratkan makna perubahan
atau kemajuan positif.

Program Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama yang dimulai tahun 1969
merupakan program utama Pemerintah Orde Baru. Program Pembangunan tersebut
dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam berbagai bidang
kehidupan yang timbul akibat kegagalan di masa pemerintah Orde Lama. Menurut
catatan sejarah, di masa Pemerintah Orde Lama memang terjadi krisis di bidang
ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Saat itu sering terjadi
penyelewengan terhadap konstitusi dan pertikaian politik, sehingga menimbulkan
pergolakan-pergolakan yang mencapai klimaknya pada tahun 1965, yaitu saat
meletus pemberontakan G. 30 S/PKI (Arief, Soedharsono dan Sumarno, 1999: 1).

Suatu kenyataan bahwa Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama yang
menjadi program utama Orde Baru telah membawa perubahan dalam berbagai
bidang kehidupan bangsa Indonesia. Keberhasilan Pembangunan Jangka Panjang
Tahap Pertama ini tentu saja merupakan hasil kerja keras rakyat dan pemerintah
Indonesia, Dalam kurun waktu 1969-1988, yaitu sejak awal Pelita/ Pembangunan
Lima Tahun pertama sampai dengan akhir Pelita ke empat, gerak pembangunan di
Provinsi Jawa Timur dalam berbagai aspek kehidupan telah berjalan dengan baik.
Perencanaan yang hati-hati dan dengan modal kemauan yang besar serta bimbingan
dari Pemerintah Pusat. Dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan di Jawa
Timur dalam kurun waktu tahun 1969--1988 telah dapat dirasakan oleh rakyat Jawa
Timur dan juga tentunya oleh bangsa Indonesia (Arief, Soedharsono dan Sumarno,
1999: 1).

2

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi
rumusan masalah pada karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang dibuatnya rencana pembangunan lima tahun?
2. Bagaimana rencana pembangunan lima tahun I tahun 1969-1974?
3. Bagaimana rencana pembangunan lima tahun II tahun 1974-1979?
4. Bagaimana rencana pembangunan lima tahun III tahun 1979-1984?
5. Bagaimana rencana pembangunan lima tahun IV tahun 1984-1989?
6. Bagaimana rencana pembangunan lima tahun V tahun 1989-1994?
1.3 Tujuan Makalah
Adapun tujuan dibuatnya makalah ini, yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui latar belakang dibuatnya rencana pembangunan lima

tahun.
2. Untuk mengetahui rencana pembangunan lima tahun I tahun 1969-1974.
3. Untuk mengetahui rencana pembangunan lima tahun II tahun 1974-1979.
4. Untuk mengetahui rencana pembangunan lima tahun III tahun 1979-1984.
5. Untuk mengetahui rencana pembangunan lima tahun IV tahun 1984-1989.
6. Untuk mengetahui rencana pembangunan lima tahun V tahun 1989-1994.

3

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Latar Belakang Dibuatnya Rencana Pembangunan Lima Tahun

Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang
didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sejalan dengan tujuan tersebut maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai
stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat maka pemerintah mencanangkan
pembangunan nasional yang diupayakan melalui Program Pembangunan Jangka
Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan nasional dilakukan untuk
melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan social (Abdurakhman, Arif Pradono. Dkk,
2018:129).

Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada tiga konsep pembangunan
nasional yang terkenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu: (1) pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat: (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan (3) stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak
diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak Pembangunan
Lima Tahun Tahap III (1 April 1979-31 Maret 1984) maka pemerintahan Orde Baru
menetapkan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu: (1) pemerataan pemenuhan
kebutuhan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan
kesehatan; 2) pemerataan pembagian pendapatan; (3) pemerataan kesempatan
kerja; (4) pemerataan kesemputan berusaha; (5) pemerataan kesempatan
berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum
wanita; (6) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan

4

(7) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Akibat pokok rakyat, khususnya
pangan, sandang, dan perumahan (Abdurakhman, Arif Pradono. Dkk, 2018:129).
Dalam kehidupan sosial, kebijakan-kebijakan yang dikuarkan pemerintah adalah
sebagai berikut:
1. Pemerataan Pendidikan Melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun

Pada masa kepemimpinan Soeharto pembangunan pendidikan mengalami
kemajuan yang sangat penting. Ada tiga hal yang patut dicatat dalam bidang
pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan Sekolah Dasar Inpres (SD
Inpres), program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar atau kejar.
Semuanya itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di
pedesaan dan bagi Sumber Yayasan daerah perkotaan yang penduduknya
berpenghasilan rendah (Abdurakhman, Arif Pradono. Dkk, 2018:132).

Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang memiliki unsur
paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksankannya. Pemerintah hanya
mengimbau orang tua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke
sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, di samping
tenaga pengajarnya. Meski program wajib belajar tidak diikuti oleh kebijakan
pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,
pemerintah waktu itu berupaya mengatasinya melalui program beasiswa. Untuk itu,
upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai
diresmikan pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei
1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor I Tahun 1994.
Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia
saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas
pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan saat itu, yaitu peningkatan
secara kuantitatif, baru kemudian memerhatikan kualitas atau mutu pendidikan
(Abdurakhman, Arif Pradono. Dkk, 2018:133).

Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintahan Orde Baru
mencanangkan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Cara yang ditempuh
adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau "kejar". Kejar merupakan

5

program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang
berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat
yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan minimal
sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar
disesuaikan dengan kondisi setiap tempat. Keberhasilan program kejar salah
satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang
menurun (Abdurakhman, Arif Pradono. Dkk, 2018:134).

2. Keluarga Berencana (KB)

Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan
penduduk yang dikenal dengan Keluarga Berencana (KB). Pengendalian penduduk
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan
kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan
oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Keberhasilan
Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF, karena
dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya
lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF
bahkan mengemukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia
itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian
bayinya masih tinggi (Abdurakhman, Arif Pradono. Dkk, 2018:134-135).

3. Kesehatan Mayarakat Posyandu

Perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh
dr. Y. Leimena dan dr. Patah pada tahun 1951, Bandung Plan merupakan suatu
konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif.
Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu
model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Pada 12
November 1962 Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan
malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional (HKN).
Konsep Bandung Plan terus dikembangkan, tahun 1967 diadakan seminar konsep
Puskesmas. Pada tahun 1968 konsep Puskesmas ditetapkan dalam Rapat Kerja
Kesehatan Nasional dengan disepakatinya bentuk Puskesmas yaitu Tipe A, B &

6

C. Pada tahun Pencatatan 1969, Tipe Puskesmas menjadi A & B. l Pada tahun 1984
dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang
gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, GIzi, Penanggulangan Diare
dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk
pelayanan ibu hamil (Abdurakhman, Arif Pradono. Dkk, 2018:135-136).

2.2. Rencana Pembangunan Lima Tahun I Tahun 1969-1974

Pada Repelita I, pemerintah memfokuskan pada peningkatkan taraf hidup rakyat
dan sekaligus peletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya dengan
titik berat pada pembangunan bidang pertanian (Mayrudin,2018:82).

Sanusi (2014:82) juga memaparkan bahwa dalam pelita I, pertanian dan irigasi
dimasukkan satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Dijelaskan
dalam rincian penjelasan bahwa tujuan hal ini adalah untuk peningkatan produksi
pangan, terutama beras. Berikut adalah kutipan kalimat yang terdapat dalam buku
Pedomen Repelita: “Peningkatan produksi pangan bertujuan agar Indonesia dalam
waktu lima tahun jang akan datang tidak usah mengimpor beras lagi. Tudjuan lain
ialah memperbaiki mutu gizi pola konsumsi manusia Indonesia melalui
peningkatan produksi pangan jang mengandung chewani dan nabati, terutama ikan
dan katjang-katjangan. Akibat positif dari peningkatan produsi beras ialah bahwa
lambat laun tidak perlu lagi mengimpor pangan, sehingga dengan demikian, devisa
jang langka itu dapat digunakan untuk mengimpor barang modal dan bahan baku
jang diperlukan untuk pembangunan sektor-sektor lain, terutama sektor industri.
Selandjutnja, peningkatan produksi pangan akan meningkatkan taraf penghidupan
para petani jang telah sekian lamanja hidup dalam serba kesengsaraan dan
kemiskinan.”

Selain mengembangkan di bidang pangan, proyek Repelita I ini mencakup di
bidang pendidikan pula. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan tenaga kerja
terdidik baik dari tenaga kejuruan maupun tenaga teknik. Peningkatan tenaga kerja
terdidik tersebut diperuntukkan untuk membantu pemerintah dalam usaha-usaha
pembangunan. Tak hanya dari segi peningkatan tenaga kerja terdidik, usaha
pembangunan pula menyentuh di bidang kerohanian dengan penyediaan buku-buku

7

pelajaran, kitab-kitab suci dan pembangunan tempa-tempat ibadah. Dengan rencana
pembangunan tersebut, tentu diperlukan biaya. Itulah mengapa mulai digali
sumber-sumber keuangan tabungan pemerintah, kredit jangka menengah, dan
kredit jangka panjang dari perbankan maupun penanaman modal dan re-investasi
oleh perusahaan asing dan perusahaan negara, serta bantuan luar negeri berupa
bantuan proyek dan bantuan program (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 579).

Selama Repelita I dilakukan rahabilitasi terhadap perkebunan dan pabrik-pabrik
pengolahan yang telah ada. Pembangunan kesehatan dicanangkan pula
pembangunan dalam bidang kesehatan untuk memberantas penyakit menular dan
untuk meningkatkan kesehatan yang menunjang program keluarga berencana. Oleh
karenanya dilakukan pembangunan rehabilitasi sarana kesehatan, yaitu Balai
Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas), dan rumah sakit baik di provinsi maupun di kabupaten. Iklim
ekonomi yang semakin membaik mengundang para penanam modal dalam negeri
dan juga penanam modal asing. Sektor industri merupakan sektor yang paling
menarik bagi penanaman modal dalam negeri disusul oleh sektor kehutanan,
pariwisata, pehubungan, dan perkebunan (Poesponegoro & Notosusanto, 2008:
580-582).

2.3. Rencana Pembangunan Lima Tahun II Tahun 1974-1979

Pelita II memiliki sasaran utama tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana
prasarana, mensejahterakan rakyat yang juga masih terpaku pada bidang pertanian
(Mayrudin,2018:82). Repelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan
yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah
pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah
Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan (Poesponegoro dan
Notosusanto, 2008:585).

Perekonomian pada periode ini masih sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan
devaluasi November 1978, juga oleh resesi dunia yang sulit diramalkan kapan akan
berakhir. Kebijaksanaan yang sifatnya mendukung kebijaksanaan November 1978

8

banyak dilakukan, khususnya yang bertujuan untuk memperlancar arus barang.
Dalam periode ini kebijaksanaan tersebut dilakukan pada Januari 1982. Inti dari
kebijaksanaan ini adalah memberi keringanan persyaratan kredit ekspor, penurunan
biaya gudang serta biaya pelabuhan. Disamping itu eksportir dibebaskan dari
kewajuban menjual devisa yang diperolehnya dari hasil ekspor barang atau jasa
kepada Bank Indonesia. Dengan perkataan lain eksportiers ekarang bebas memiliki
devisa yang diperolehnya (Suroso, 1997:75)

Di bidang impor juga diberikan keringannan bea masuk dan PPN impor untuk
barang-barang tertentu. Kemudian dalam rangka meningkatkan ekspor, Januari
1983 pemerintah memberlakukan kebijaksanaan imbal-beli (counter purches). Di
bidang penerimaan pemerintah menaikan biaya fiskal keluar negeri dari
Rp.25.000,- menjadi Rp. 150.000,-. Sementara itu dalam bidang perpajakan mulai
diberlakukan pungutan atas dasar undang-undang pajak yang baru (1984).

Pertumbuhan perekonomian periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum
juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecendrungan harga minyak yang
semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita III. Keadaan ini
membuat posisis neraca pembayaran Indonesia semakin buruk. Untuk mengatasi
ancaman ini, juga dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia,
pemerintah memberlakukan devaluasi rupiah terhadap US$ sebesar 27,6% pada 30
maret 1983. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha pemerintah
diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik dari penggalakan
ekspor mapun pajak-pajak dalam negeri. Untuk itu tanggal 31 Maret 1983
pemerintah memberlakukan kebijaksanaan bebas visa dari 26 negara yang
berkunjung ke Indonesia kurang dari 2 bulan. Maksudnya agar turis semakin
tertarik mengunjungi Indonesia.

Pada akhir tahun Repelita III perkembangan yang terjadi di lingkup Internasional
adalah bahwa nilai dollar menguat, tingkat bunga riil di AS menguat, dana mengalir
ke AS, likuiditas Internasional meningkat dan semakin beratnya beban utang
negara-negara yang sedang berkembang. Jika dianalisis lebih dalam, kemajuan
ekonomi bisa dicapai oleh pemerintahan Orde Baru melalui komitmennya yang

9

besar terhadap pembangunan ekonomi sebagai salah satu cara mewujudkan
legitimasi politiknya di hadapan rakyat (Sanusi, 2014:89).

2.4. Rencana Pembangunan Lima Tahun III Tahun 1979-1984
Pada Pelita III pemerataan pembangunan dan kesejahteraan adalah konsen
pemerintah (Mayrudin,2018:82) Tidak jauh berbeda dengan rencana pembangunan
nasional sebelumnya pada Repelita I dan Repelita II, Repelita III merupakan
kelanjutan selanjutnya. Program ini dilaksanakan pada 1 April 1979 hingga
berakhir pada 31 Maret 1984. Asas yang dipakai dalam pembangunan tak jauh
berbeda seperti pada Trilogi pembangunan dengan fokus pada pemerataan.
Pemerataan ini sendiri memiliki berbagai langkah dan kegiatan yakni seperti :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak.

b. Kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

c. Pembagian pendapaatan.

d. Kesempatan kerja.

e. Kesempatan berusaha.

f. Kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

g. Penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air

h. Memperoleh keadilan.

Seperti yang telah terjabarkan sebelumnya, masalah pangan masih menjadi fokus
utama dari pemerintah dalam usaha pembangunan lima tahunnya. Usaha yang
ditempuh agar persediaan dan konsumsi terus meningkat yakni dengan
meningkatkan kegiatan intensifikasi, penganekaragaman dan perluasan kegiatan
pertanian. Di bidang lainnya pula mendapat perhatian, seperti di bidang sandang
dan adanya pembangunan perumahan rakyat (Poesponegoro & Notosusanto,
2008:585).

Di bidang pendidikan pemerintah menitikberatkan pada perluasan pendidikan
dasar, serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruhan pada semua tingkat.

10

Kemudian pada bidang kesehatan perbaikan kesehatan ditujukan untuk
meningkatkan pemberantasan penyakit menular, penyakit masyarakat, peningkatan
gizi, peningkatan sanitasi lingkungan, perlindungan terhadap bahaya narkotika,
penyediaaan obat-obatan yang semakin merata dan terbeli oleh rakyat, penyediaan
tenaga medis dan para medis. Pembangunan pusat kesehatan masyarakat
(PUSKESMAS) di kota-kota kecamatan dan di desa-desa juga ditingkatkan
(Poesponegoro & Notosusanto, 2008:586).

Selama Repelita III kesempatan kerja akan diperluas antara lain melalui Proyek
Padat Karya Guna Baru dengan sasaran utama memperluas kesempatan kerja
produktif dalam pembangunan atau rehabilitasi sarana ekonomi. Selama Repelita
III untuk mengatasi masalah kependudukan dan kesempatan kerja ialah
meningkatkan program transmigrasi. Selain itu diutamakan pula pembangunan
daerah-daerah yang terbelakang, daerah-daerah minus dan daerah-daerah yang
padat penduduknya (Poesponegoro & Notosusanto, 2008:587).

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan April 1974 yang mengharuskan
Bank Indonesia mengikuti dan menganalisis secara terus menerus serta mendalami
berbagai variabel, seperti neraca pembayaran, dampaka moneter dari APBN, serta
laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi guna menentukan apakah program
moneter perlu disesuaikan dalam 1 tahun anggaran. Kemudian untuk menunjang
terus berlangsungnya pembangunan pemerintah mengeluarkan Pakjun 1983 (Paket
Juni). Paket ini merupakan rangkaian pertama dan langkah-langkah diregulasi
diberbagai bidang seperti keuangan dan perdagangan, yang mendapat sambutan
baik di kalangan usaha (Poesponegoro & Notosusanto, 2008:587).

2.5. Rencana Pembangunan Lima Tahun IV Tahun 1984-1989

Rencana Pembangunan Lima Tahun IV (atau yang sering disingkat dengan istilah
Repelita IV) adalah salah satu dari rangkaian program kerja besar yang disusun
kabinet-kabinet pemerintahan pada periode Indonesia era orde baru. Kurun waktu
berlangsungnya Repelita IV adalah antara tahun 1984 hingga tahun 1989, tepatnya
semenjak dimulainya masa kerja Kabinet Pembangunan IV pada tanggal 19 Maret
1983 hingga tanggal 23 Maret 1988 (Yuliastati, 2017).

11

Fokus kerja yang ditetapkan dalam Repelita IV masih serupa dengan apa yang
ditargetkan pada Repelita III. Hal ini dikarenakan keadaan bernama Oil Boom yang
memberikan surplus (keuntungan) berlebih bagi Indonesia telah usai. Indonesia
yang sempat terbuai dengan keuntungan berlebih tersebut harus kembali fokus
dalam membangun industri orientasi ekspor (IOE). Wujud nyata dari fokus ini
adalah ragam kebijakan terkait pembangunan sumber daya manusia; seperti
pendidikan, kesehatan, dan pengendalian jumlah penduduk. Pada Repelita IV
Pemerintah mengeluarkan kebijakan Wajib Belajar anak usia 7-12 tahun. Program
Wajar itu sendiri secara praktis baru dilaksanakan mulai pertengahan Juli atau pada
awal tahun ajaran 1984/1985 (Basundoro, 2012: 82).

2.6. Rencana Pembangunan Lima Tahun III Tahun 1989-1994
Rencana Pembangunan Lima Tahun V (atau yang sering disingkat dengan istilah
Repelita V) adalah salah satu dari rangkaian program kerja besar yang disusun
kabinet-kabinet pemerintahan pada periode Indonesia era orde baru. Kurun waktu
berlangsungnya Repelita V adalah antara tahun 1989 hingga tahun 1994, tepatnya
semenjak dimulainya masa kerja Kabinet Pembangunan V pada tanggal 23 Maret
1988 hingga tanggal 17 Maret 1993 (Nisak, 2016).
Fokus kerja yang ditetapkan dalam Repelita V adalah penyusunan dan pencanangan
kegiatan industri yang berbasis jasa. Setelah sukses dalam membangun industri
yang sifatnya ekstraktif (mengambil dari alam) dan industri yang sifatnya
manufaktur (mengolah bahan baku dan memberi nilai tambah), diharapkan bahwa
industri jasa juga dapat dibangun dengan mapan di Indonesia. Contoh dari industri
jasa yang dimaksud tersebut adalah jasa keuangan seperti perbankan, jasa
pariwisata seperti hotel, restoran, dan taman wisata, jasa penelitian dan
pengembangan pengetahuan seperti konsultan, lembaga riset, dan semacamnya
(Siombo, 2013).

12

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang
dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun
masa jabatan Soeharto. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk
ekonomi makro yang ada di Indonesia. Perancangan program Repelita berada di
bawah arahan Widjojo Nitisastro pada tahun 1967 saat ia menjabat sebagai kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang disempurnakan
selama kurun waktu lebih kurang setahun. [1] Selain Nitisastro, program ini juga
disusun bersama dengan tokoh teknokrat lain yang juga berasal dari lingkungan
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yaitu Emil Salim, Ali Wardhana, J.B.
Sumarlin, Saleh Afiff, Subroto dan Mohammad Sadli.

Repelita I dimulai pada tanggal 1 April 1969 setelan pengesahan Rancangan
Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia tahun
anggaran 1969/1970 pada tanggal 31 Maret 1969. Repelita I (1969–1974) bertujuan
memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang
pertanian. Repelita II (1974–1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-
pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. Repelita III
(1979–1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
Repelita IV (1984–1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
Repelita V (1989–1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan
pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA
Abdurakhman, Arif Pradono. Dkk. 2018. Sejarah Indonesia Kelas XII. Pusat

Kurikulum dan perbukuan, Balitbang Kemdikbud.
Arief, S. Soedharsono, B. dan Sumarno. 1999. Pembangunan Lima Tahun Di

Propinsi Jawa Timur 1969-1988. Jakarta: Cv. Ilham Bangun Karya
Purnawan Basundoro. 2012. Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa

Kolonial sampai Masa Reformasi (1906-2012). Surabaya: Departemen
Ilmu Sejarah.
Gardner, K. Dan D. Lewis. 1996. Anthropology, Development and the Crisis of
Modernity, London: Pluto Press. Chapter 1
Nisak, A. K. 2016. Pembangunan Bidang Pndidikan Di Surabaya Pada Masa
Repelita Iv Tahun 1984-1989. Avatara, 4(3).
Siombo, M. R. 2013. Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia. Masalah-
Masalah Hukum, 42(3), 381-389.
Subkhan, I. 2014. Gbhn Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia
Gbhn. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, 5(2), 131-143.
Rist, Gilbert. 2007. Development as a Buzzword. Development in Practice, Volume
17, Numbers 4 – 5.
Yuliastati, Y. 2017. Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. Katalogis, 4(12).

14