MATERI PKN BAB 3

MATERI PELAJARAN PPKN KELAS XII

BAB 1

KASUS KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam
kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat
dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi
masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka

2. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan
instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh
seluruh warga negara.
Pengertian dari nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak
berubah), nilai-nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila
(Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial) kemudian
dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dan nilai praksis yang lebih bersifat fleksibel
dalam bentuk aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bemasyarakat,
berbangsa dan bernegara.Pengertian dari nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut
dari nilai dasar atau nilai ideal secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945
dan peraturan Perundang undangan lainnya, dan dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Negara menurut UU No. 10 Tahun 2004. Nilai instrumental ini dapat berubah
atau diubah.

3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1
angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM).Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang
atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau
kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau
mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-
undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

4. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim
(1994)Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT
Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga
menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan,penganiayaan dan pembunuhan.
Kasus Pembunuhan (Munir)
Munir Said Thalib bukanlah sembarangan orang. Ia adalah seorang aktivis pembela HAM di
Indonesia yang pernah mengalami kasus pelanggaran Ham hingga merenggut nyawanya.
Munir yang lahir pada tanggal 8 Desember 1965 di kota Malang ini pernah menangani
kasus pelanggaran ham berat maupun ringan seperti kasus timor timur, kasus

pembunuhan Marsinah dan lain sebagainya. Sebagai seorang aktivis Ham, Munir meninggal
pada 07 September 2004 silam. Ia meninggal di dalam pesawat yang tengah
ditumpanginya menuju kota Amsterdam, Belanda. Isu simpang siur dan spekulasi kala itu
mulai bermunculan tentang apa penyebab kematian Munir yang sebenarnya. Ada yang
berpendapat bahwa Munir meninggal karena dibunuh, diberi racun, serangan jantung dan
sebagainya.
5. Kasus sengketa antara Israel dengan Palestina merupakan salah satu sengketa global yang
tidak ada habisnya. Dulunya, Israel hanya sebuah wilayah yang terbentuk dari
perkumpulan orang-orang Yahudi yang mengungsi ke wilayah Palestina.
6. Orang-orang Yahudi itu diterima baik oleh bangsa Palestina, namun kenyataannya Israel
mulai sedikit demi sedikit memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagian besar
wilayah Palestina, dan pada akhirnya Israel memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan
dengan Palestina, padahal dulunya wilayah Israel lebih kecil dibanding Palestina. Pasukan
Nazi pimpinan Adolf Hitler dikenal sebagai pembantai kaum Yahudi. Lalu apa alasan Nazi
pimpinan Adolf Hitler sangat membenci Yahudi? Sejarah menyebutkan jika indikasi
kebencian Hitler kepada Yahudi disebabkan oleh kematian yang janggal sang ibu di tangan
dokter Yahudi.

1. Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada
kita sendiri. Contohnya:
a. hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat.
b. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan
kepercayaan masing-masing yang dipercayai;
c. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;
d. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
e. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
f. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam
pemerintahan;

2. Kewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contoh dari Kewajiban adalah:
Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan
kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 ,
melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang
diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.

3. Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia - Berikut ini

diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1) Hak atas kewarganegaraan Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk

Indonesia? Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara ialah

orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk
Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.
2) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Negara Republik Indonesia
menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di
hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan
rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 Ayat (2)
menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan
kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini misalnya
terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem
Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan
untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan
yang layak.
4) Hak dan kewajiban bela Negara Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa Setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan
tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan.
Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi
kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.
5) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Pasal 28 menetapkan hak warna negara dan
penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan
maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-
undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan
berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.
6) Kemerdekan memeluk agamaPasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar
atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa
Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) menyatakan
Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini
merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan
bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama,
tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing,
serta bukan berarti pula bebas untuk mencampuradukkan ajaran agama.

7) Pertahanan dan keamanan Negara Pertahanan dan keamanan negara dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam

bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2).

Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

8) Hak mendapat pendidikan Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia

antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 Ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa

setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan

penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

9) Kebudayaan nasional Indonesia Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan

nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan

mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini

merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-

nilai budayanya. Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (2) disebutkan Negara menghormati

dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini

merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan

menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.

10) Perekonomian nasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas

lima ayat menyatakan sebagai berikut.
Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam
SSpasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan
sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan
kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak
1) Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaradisebabkan oleh faktor-faktor
berikut.
a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaranhak dan pengingkaran
kewajiban warga negara yang berasal daridiri pelaku, di antaranya adalah:1) sikap egois
atau terlalu mementingkan diri sendiri.; 2) rendahnya kesadaran hukum warga negara; dan3)
sikap tidak toleran
.b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yangmendorong seseorang atau
sekelompok orang melakukanpelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
negara,diantaranya sebagai berikut:
1) penyalahgunaan kekuasaan,
2) ketidaktegasan aparat penegak hukum ,
3) penyalahgunaan teknologi, dan
4) kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi..

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

 Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subyek hukum oleh
aparat pe negak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak
tertulis,sehingga subyek hukum tersebut dapat merasakan keadilan,ketentraman,kepastian .
pentingnya perlindungan dan penegakan hukum
 negara wajib melindungi warga negaranya dari bernagai macam
ketidakadilan,ketidaknyamanan dan penyimpangan hukum lainya
Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting di lakukan karena dapat mewujudkan hal hal
berikut ini:
a) Tegaknya supremasi hukum
b) Tegaknya keadilan
c) mewujudkan perdamean dalam kehidupan di masyarakat

 Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak di sertai dengan penegak hukum.
 penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh

aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan perdamean dalam kehidupan
masyarakat.
 lembaga yang berperan dalam proses perlindungan dan penegak hukum di indonesia di
antaranya adalah kepolisian,kejaksaan,Lembaga peradilan (pemegang kekuasaan kehakiman
)dan advokat atau penasihat hukum serta komisi pemberantasan koripsi
 Pelanggaran hukum yang terjadi pada umunya pada umunya di sebabkan oleh ketidak patuhan
terhadap ketentuan yang berlaku.ketidak patuhan tersesebut pada ahirnya akan menyebabkan
kepentingan setiap orang tidak terlindungi.
 wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di indonesia
salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap
hukum yang berlaku di berbagai lingkungan.
Dinamika pelanggaran hukum
Berikut ini contoh prilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan
keluarga,sekolah ,masy,bangsa dan negara

BAB III
PENGARUH KEMAJUAN IPTEK TERHADAP NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
SUB BAB:
A.Mengindendentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI
B:Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek
1.Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat,berbangsa,bernegara.
a) aspek politik:menjadikan nilai nilai ketebukaan dalam kebebasan demokrasi
b) aspek ekonomi: makin meningkatnya investasi asing d negara kita
c) aspek sosial budaya;mempermudah untuk memperoleh informasi
d) aspek hukum,:makin menguatnya supremasi hukum
e) pertahanan,dan keamanan

2.Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat,berbangsa,bernegara.
a) aspek politik:munculnya gerakan gerakan radikalisme dan terorisme
b) aspek ekonomi: cepat atau lambat perekonomian negara kita d kuasai oleh asig
c) aspek sosial budaya;munculnya gaya hidup konsumtif
d) aspek hukum,
e) pertahanan,dan keamanan akan menimbulkan tindakan anarkis
MEMBANGUN SIKAP SELEKTIF DALAM MENGHADAPI BERBAGAI PENGARUH KEMAJUAN
IPTEK
1) Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek
2) sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek
Nilai nilai pancasila merupakan cerminan dari nilai nilai budaya bangsa yang dapat d terima
oleh semua kalangan sehingga dapat di jadikan benteng yang kukuh dalam menghadang
pengaruh negatif dari kemajuan iptek
 sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik
 sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi
 sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya
 Kemajuan IPTEK tentunya membrikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa,baik itu pengaruh
positif maupun negatif.
 Kemajuan IPTEK telah menjadikan nilai nilai seperti keterbukaan,kebebasan dan demokrasi
berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa indonesia
 kecanggihan alat komunikasi yang d tandai dengan munculnya internet sacara langsung telah
mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainya,sehingga kita secara tidak
langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita
 Di dalam usah a pengembangan dengan cara pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak
akan merusak lingkungan hidup.akan tetapi kalu IPTEK di manfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan
pertimbangan moral,kecenderungan untuk merusak lingkugan untuk merusak lingkungan lebih besar

 Ada 3 alternatif sikap yang bisa di ambil oleh bnagsa kita dalam menghadapi kemajuan IPTEK
ini.pertama ,menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan IPTEKini.
1. Menolak dengan tegas semua pengaruh iptek dalam semua aspek kehidupan
2. Menerima sepunhya pengaruh tersebut tanpa d saring terlebih dahulu.
3. bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut,yaitu kita mengambil hal hal positif dari kemajuan iptek
dan membuang hal hal negati

LAT SOAL SUB A BAB III

1. Masyarakat dapat menyampekan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanana
yang d berikan oleh pemerintah ,seperti website pengaduan milik instansi DPR yang
bernama DPR now,pernyataan tersebut menunjukan pengaruh kemajuan iptek pada
aspek...
A. politik
B. hukum
C. ekononomi
D. sosial budaya
E. pertahanan dan keamanan

2. pengaruh perkembangan iptek dalam bidang politik di tunjukan oleh pilihan....
A. masy dapat menyaksikan kesenian daerah secara langsung melalui televisi tanpa harus
hadir di lokasi pergelararan wayang kulit
B. komunitas tari,komunitaslukis,komunitasbudaya lainya terbentuk seiring berkembangnya
teknologi
C. masy dapat menilai capres dan cawapres melalui depat capres cawapres yg d siarkan
langsung oleh stasiun televisi
D. masy dapat memantau perkembangan nilai tukar rupiah melalui laman laman di
internet
E. toko onlen dan berbagai usaha dengan memaafaatkn media sosial semakin di gemari

3. intansi pemerintah kini memiliki laman yang dapat diakses masy umum.laman tersebut beisi
berbagai informasi terkait intansi yang bersangkutan.mulai dari susunan kepengurusan
organisasi ,tijuan,kegiatan serta forum diskusi pengaduan.laman tersebut hendaknya di
manfaatkan dengan baik oleh masy untuk:
A. memaksakan kepentinngan pribadi
B. mencampuri kinerja pemerintah
C. menjalin kemitraan usaha
D. menyampekan keiginan
E. menyampekan aspirasi

4. kemajuan iptek berpengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan.pengaruh positif iptek
bagi kehidupan ekonomi adalah...
A. semakin meningkatnya investasi asing di indonesia
B. semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas tugas penegak hukum
C. semakin menguatnya demokratisasi terhadap di laksanakan ham
D. menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga
keaman
E. semakin menguatnya pembuatan peraturan perundangan yang bermanfaat untuk
kepentingan rakyat

5. contoh manfaat kemajuan iptek dalam aspek hukum,yaitu....
A. internet di gunakan sebagai sumber belajar
B. kenaikan harga saham dapat d pantau melalui beberapa laman internet
C. aparat kepolisian memanfaatkan cctv untuk memantau lalu lintas
D. meningkatkan partisipasi masy dalam pemerintahan
E. masy dapat memantau dan mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah

LAT SOAL SUB B BAB III

6. Munculnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan
bebas.pernyataan tersebut menunjukan kemajuan iptek yang memberikan pengaruh negatif
terhadap kehidupan ...
A. politik
B. hukum
C. ekonomi
D. sosial budaya
E. pertahanan dan keamanan

7. internet merupakan salah satu produk kemajuan iptek.salah satu dampak negatif pemakaian
internet di kalangan pelajar...
A. mengakses internet untuk bergabung dalam komunitas positif
B. mencari artikel di internet untuk memenuhi tugas sekolh
C. menggunakan internet untuk melakukan tindak penipuan
D. mengakses internet untuk mencari bahan pelajaran
E. mengirim tugas kepada guru melalui e-mail

8. kriminalitas semakin meningkat penjarahan terjadi di pusat pusat perbelanjaan,keadaan ini
merupakan efek lanjutan dari dampak negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi ,yaitu
A. memudarnya semangat gotong royong
B. menurunya tingkat kesehatan
C. meningkatnya pemgamgguran
D. munculnya sikap individual
E. kesenjangan sosila

9. internet merupakan salah satu produk kemajuan iptek.salah satu dampak negatif pemakain
internet di kalangan pelajar adalah...
A. mengakses internet untuk bergabung dalam komunitas positif
B. mencari artikel di internet untuk memenuhi tugas sekolah
C. menggunakan internet untuk melakukan pnipuan
D. mengaksesinternet untuk mencari bahan pelajaran
E. mengirim tugas kepada kepada guru melalui email.

10. joni dan teman teman mengadakan reuni di rumah makan ,mereka berkumpul dalam satu
ruangan.akan tetapi mereka tidak saling bicara.tangan mereka sibuk dengan hp dengan
berbagi fitur,fenomena ini merupakan pengaruh negatif perkembangan teknologi yaitu....
A. munculnya sikap individualis
B. munculnya sikap kesenjangan sosial
C. munuclnya gaya hidup konsumtif
D. memudarnya nilai nilai keagamaan
E. memudarnya semangat gotong royong

11. Salah satu dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah …
A. Buat pekerjaan menjadi lebih lama dan lambat
B. Bisa memperluas dan mempermudah informasi dan komunikasi
C. Membuat manusia mengalami ketergantungan terhadap ilmu pengetahuan dan
teknologi
D. Bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempercepat proses produksi

12. Dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah …
A. Bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat
B. Masyarakat menjadi bersifat konsumtif dan tergantung dengan teknologi
C. Mobilitas penduduk yang lancar dan cepat
D. Bisa mengolah sumber daya alam sejarah efisien dan efektif bagi kepentingan
masyarakat

13. Apa manfaat perkembangan teknologi pada kegiatan distribusi ?
A. Memperlancar dan mempercepat sampainya barang dari produsen kepada
konsumen
B. Menambah jumlah barang dan jasa secara massal untuk memenuhi kebutuhan
penduduk
C. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran
D. Menentukan prioritas kebutuhan dari yang penting sampai yang tidak penting

14. Yang bukan termasuk ciri-ciri orang kreatif adalah …
A. mempunyai banyak gagasan
B. selalu berdiam diri di rumah
C. bisa belajar dari kegagalan
D. selalu ingin tahu

15. Kreativitas yang dipunyai oleh seseorang bisa diartikan sebagai …
A. Kemampuan dalam memberikan atau mendapatkan gagasan baru yang bisa
dipakai dalam memecahkan masalah
B. Keahlian dari seseorang dalam Membuat perubahan dalam sistem kehidupan
bermasyarakat
C. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi setinggi-tingginya dan digunakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
D. Memproduksi barang dengan beberapa produk yang berbeda

16. Berikut ini merupakan tujuan perusahaan melakukan inovasi pada hasil
produksinya. kecuali.
A. Memproduksi barang dengan harga
B. Membuat barang yang mempunyai dayaguna & serbaguna
C. Memiliki produk yang mempunai ciri khas yang berbeda dari perusahaan lain
D. Memproduksi produk sebanyak-banyaknya dengan tenaga kerja sebanyak
mungkin

17. Cara untuk menumbuhkan semangat wirausaha pada diri siswa dapat dilakukan
dengan cara …
A. Membuat acara bazar di sekolah
B. Mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik
C. Uang saku yang banyak kepada orang tua
D. Membeli buku pelajaran di toko buku

18. Apa artinya pengusaha yang memiliki sikap mental kepribadian yang kuat ?
A. Punya kemauan bekerja keras mencapai tujuan
B. Sebagai manusia yang memiliki moral yang tinggi
C. Memiliki kepekaan dan mengenal lingkungan sekitar
D. Mampu berikir kreatif dan mampu memimpin perusahaan

19. Apa peranan pasar bagi sumber daya manusia ?
A. menyerap tenaga kerja dan mengurangi penganguran
B. mempermudah konsumen mendapatkan barang dan jasa
C. sebagai tempat promosi produk
D. sebagai tempat menjual barang dan jasa untuk pembangunan

20. Masyarakat dapat menyampekan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanana
yang d berikan oleh pemerintah ,seperti website pengaduan milik instansi DPR yang
bernama DPR now,pernyataan tersebut menunjukan pengaruh kemajuan iptek pada
aspek...
A. politik
B .hukum
C. ekononomi
D. Sosial budaya
E. pertahanan dan keamanan

MATERI PELAJARAN PPKN KELAS XII
BAB IV

DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

1. Tujuan NKRI termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang
berbunyi sebagai berikut. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa tujuan negara
Indonesia, adalah:
a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
b. memajukan kesejahteraan umum,
c. mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial. Dari Bangsa Menuju Negara Indonesia

1. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami pengertian atau makna
negara Indonesia. Makna tesebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas
negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan
mengenai makna konsep NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan
Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi
negara federal.Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa ”Negara Indonesia ialah negara
kesatuan, yang berbentuk Republik.” Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi
sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa,
satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia.

3. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dari adanya ketetapan
Majelis Permusyarawatan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final

4. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 (lima) alasan berikut :
1) Pertama adalah unitarisme sudah menjadi cita-cita gerakan kemerdekaan
selama masa perjuangan. Hal ini menggambarkan bagaimana kekuatan
unitarisme dalam pergerakan perjuangan pada saat itu.
2) Kedua adalah agar tidak memberi kesempatan bagi provinsionalisme yang
mengklasifikasikan daerah mereka lebih superior dan berkuasa dari daerah
lain.
3) Ketiga adalah fakta bahwa tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Jawa
sehingga menyulitkan tenaga di daerah-daerah untuk membentuk negara
federal mengingat luasnya Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan
terbesar di dunia.
4) Keempat adalah wilayah-wilayah di indonesia yang tidak memiliki potensi dan
kekayaan yang sama sehingga semakin menyulitkan pembentukan negara
federal.
5) Kelima, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia
sebagai negara yang kuat apabila berbentuk sebagai negara kesatuan.

5. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan
bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara
Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang
majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung
menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti :

No. Pasal Isi Pasal

1. Pasal 1 Ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik.

2. Pasal 18 Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang.

3. Pasal 18B Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

4. Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara
kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
undang.

5. Pasal 37 Ayat (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

6. Dalam praktik kenegaraan federal, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian
(lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah
federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian. Pada umumnya kekuasaan
yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:
1) Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional,
misalnya masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
2) Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan
nasional, perang dan damai;
3) Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azasazas pokok
hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah
pusat, misalnya mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
4) Hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal,
misalnya hal pajak, bea cukai, monopoli, mata uang (moneter);
5) Hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya masalah pos,
telekomunikasi, statistik.

7. Kelebihan dan Kekurangan Negera Federal
Pilihan bentuk negara sangat ditentukan oleh tujuan bangsa dan kondisi dari bangsa itu
sendiri. Tidak bisa meniru apa yang dilakukan oleh negara lain. Setiap bentuk negara
tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelemahan dan keunggulan
bentuk negara federal antara lain sebagai berikut.

No. Kelemahan Keunggulan

1. Tidak semua bidang dikendalikan pusat sehingga bisa Kewenangan pejabat

terjadi kesenjangan dalam bidang yang urusannya daerah lebih luas

diserahkan kepada daerah, misalkan: pendidikan, sehingga diharapkan

kesehatan, dll; lebih efektif dan

efisien dalam

melaksanakan

pemerintahannya.

2. Kesejahteraan rakyat bisa tidak merata sehingga terbentuk Tokoh daerah di

daerah kaya, sedang, dan miskin. tingkat nasional

merata berasal dari

seluruh daerah

3. Kepemimpinan pusat dan daerah bisa tidak sejalan karena Daerah yang

merasa memiliki kepentingan masing- masing; memiliki potensi

alam yang baik bisa

lebih cepat

berkembang

4. Setiap Negara bagian bersetatus tidak berdaulat sehingga Urusan mengenai

Negara bagian dapat memisahkan diri dari federal. keuangan,

pertahanan Negara
diserahkan
kepemerintahan
pusat atau federal.