Modul Administrasi Pajak

Kelas XI ADMINISTRASI PAJAK
Semester 1

2022

MODUL
ADMINISTRASI

PAJAK

Disusun oleh : Dian Riamukti

1

KATA PENGANTAR
Alhamdulillah penyusun panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah
SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya
sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul Administrasi Pajak untuk siswa
kelas XI Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan. Modul ini disusun dengan
tujuan sebagai sumber belajar yang dapat membantu mereka belajar secara mandiri
Modul ini disusun berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator
Pencapaian Kompetensi (IPK). Pembahasan yang akan disampaikan tentang dasar
perpajakan dan ketentuan umum tata cara perpajakan. Modul ini disertai dengan
soal-soal yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dan
ketuntasan.
Penyusunan modul ini masih memungkinkan terdapat kelemahan. Oleh
karena itu, penyusun sangat membuka kritik dan saran yang sifatnya membangun,
dan mudah-mudahan modul ini memberikan manfaat.

Banyumas, Januari 2022
Penyusun

iv

DAFTAR ISI
Hal

SAMPUL MODUL
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................... ii
PETA KONSEP .............................................................................................. iii
GLOSARIUM ................................................................................................. iv
I. PENDAHULUAN ...................................................................................v

A. Petunjuk Penggunaan Modul.......................................................... vi
B. Kompetensi Dasar dan IPK ........................................................... vii
C. Pokok-Pokok Materi dan Tujuan Pembelajaran........................... viii
II. URAIAN MATERI .................................................................................1
KB 1.........................................................................................................2
A. Pengertian Pajak ...............................................................................3
B. Pungutan Lain Selain Pajak..............................................................3
C. Fungsi Pajak .....................................................................................6

Tes Formatif KB 1............................................................................7
KB 2.......................................................................................................10
D. Kedudukan Hukum Pajak...............................................................11
E. Jenis-Jenis Pajak.............................................................................15

Tes Formatif KB 2..........................................................................18
KB 3.......................................................................................................20
F. Tata Cara Pemungutan Pajak..........................................................21
G. Sistem pemungutan Pajak...............................................................22
H. Asas-Asas Perpajakan.....................................................................24

Tes Formatif KB 3..........................................................................29
III. PENUTUP

A. Rangkuman.....................................................................................32
B. Tes Sumatif.....................................................................................34
C. Kunci Jawaban................................................................................37
D. Daftar Pustaka ................................................................................41

v

PETA KONSEP

PERPAJAKAN Pengertian Pajak
Pungutan Selain Pajak
Fungsi Pajak
Kedudukan Hukum Pajak

PAJAK JENIS-JENIS PAJAK Menurut Sifatnya
Menurut Golongan
Menurut Pemungutnya

PEMUNGUTAN Tata Cara Pemungutan Pajak
PAJAK Sistem Pemungutan Pajak

Asas-Asas Perpajakan

vi

GLOSARIUM

ISTILAH PENGERTIAN

Self Assessment System Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam
menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya
ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem
administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah

Official Assessment Wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada
System setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

Withholding System Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan
wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus

Asas Equality Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai
dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara
tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Asas Certainty Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga
bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Asas Convinience of Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak
Payment (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru
menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak
menerima hadiah.

Asas Effeciency Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin,
jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar
dari hasil pemungutan pajak.

vii

I. PENDAHULUAN

Dapat dipastikan bahwa tidak seorangpun yang suka untuk membayar
pajak. Ketika mereka bersedia membayar pajak, hal tersebut dikarenakan adanya
unsur paksaan untuk membayar dan menghindari sanksi. Ketika mereka bersedia
membayar, mereka berusaha mencari cara agar pajak yang mereka bayar tidak
terlalu besar. Hal inilah yang sering mendorong mereka melakukan tindakan
avoidance (penghindaran pajak) yang sering kali membuat mereka menjurus pada
bentuk tindakan kriminal dalam perpajakan yaitu praktek evasion (penggelapan
pajak). Praktek avoidance dan evasion yang dilakukan juga dapat disebabkan
karena tingkat pemahaman perpajakan setiap individu (taxpayer understanding
degree) berbeda. Oleh karena itu, masalah tingkat pemahaman tentang perpajakan
dirasa perlu untuk dibahas.

Modul ini membahas tentang berbagai konsep, hukum, dan tata cara
perpajakan. Hal ini akan sangat berguna bagi peserta didik agar nantinya menjadi
individu yang pemahamannya lebih tinggi tentang perpajakan. Peserta didik yang
memahami ketentuan umum ini akan terhindar dari sanksi pajak dan meningkatkan
kesadaran atau kepatuhan pajak ketika nanti mereka telah menjadi Wajib Pajak.

viii

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Niat dan kesungguhan yang kuat untuk mempelajari modul.
2. Memahami arah dan tujuan pembelajaran modul.
3. Pelajari keseluruhan materi dengan cara berurutan.
4. Pahami tiap pokok-pokok materi.
5. Tidak disarankan untuk melanjutkan ke pokok materi berikutnya

apabila masih ada yang belum dipahami.
6. Kerjakan tes yang ada pada akhir modul dengan teliti untuk

mengukur tingkat penguasaan setelah mempelajari modul ini.
7. Jika hasilnya belum memuaskan di anjurkan untuk mengulangi

pembelajaran materi.
8. Apabila masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang

ada, silahkan berdiskusi dengan teman atau guru.

ix

B.KOMPETENSI DASAR IPK

3.1 Memahami jenis-jenis pajak dan 3.1.1 Menginterpretasikan definisi
ketentuan umum dan tata cara pajak
perpajakan
3.1.2 Mengidentifikasi pungutan selain
4.1 Mengelompokkan jenis-jenis pajak
pajak dan tata cara perajakan
3.1.3 Menguraikan fungsi-fungsi
pajak

3.1.4 Menganalisis kedudukan hokum
pajak

3.1.5 Memilah-milah jenis-jenis pajak
3.1.6 Menelaah tata cara pemungutan

pajak

4.1.1 Menentukan jenis-jenis pajak
4.1.2 Menentukan tata cara

perpajakan
4.1.3 Melakukan pengelompokan

jenis-jenis pajak dan tata cara
perpajakan

x

RANAH TUJUAN

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik mampu:

Pengetahuan 1. Menginterpetasikan definisi pajak dengan percaya diri dan benar
2. Mengidentifikasi pungutan selain pajak dengan percaya diri dan

benar
3. Menguraikan fungsi-fungsi pajak dengan percaya diri dan benar
4. Menganalisis kedudukan hukum dan peraturan pajak dengan

percaya diri dan benar
5. Memilah-milah jenis-jenis pajak dengan percaya diri dan benar
6. Menelaah tata cara pemungutan pajak dengan percaya diri dan

benar

Ketrampilan 1. Menentukan jenis-jenis pajak dengan percaya diri dan tepat.
2. Menentukan tata cara perpajakan dengan percaya diri dan tepat.
3. Melakukan pengelompokkan jenis pajak dan tata cara

perpajakan dengan tepat

C.POKOK-POKOK MATERI

A. Pengertian Pajak
B. Pungutan Lain Selain Pajak
C. Kedudukan Hukum Pajak
D. Fungsi Pajak
E. Jenis-jenis Pajak
F. Tata Cara Pemungutan pajak
G. Sitem Pemungutan Pajak
H. Asas-Asas Perpajakan

xi

ADMINISTRASI PAJAK

II. URAIAN MATERI

Tidak dapat disangkal bahwa pajak sangat menentukan keberlangsungan
pembangunan nasional dan roda pemerintahan, mengingat sumber penerimaan
negara pada APBN kita mayoritas ditopang oleh pajak. Hal tersebut sejalan dengan
tujuan pajak, yakni digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
sebagaimana tujuan pembangunan nasional.

Gempuran dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 telah
menyerang berbagai sendi kehidupan dan lapisan masyarakat. Tidak hanya bidang
kesehatan, pendidikan, dan sosial, namun pandemi juga merambah ke bidang
ekonomi hingga pariwisata. Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh besar
terhadap perekonomian luar negeri, imbas pandemi juga berpengaruh di Indonesia.

Bencana Nasional ini telah memengaruhi stabilitas ekonomi dan
produktivitas masyarakat. Menurunnya produktivitas menekan penawaran (supply)
barang di masyarakat karena menjalani pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
dan physical distancing. Di sisi permintaan (demand), mengingat ruang gerak
masyarakat dibatasi yang menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi lesu.

1

ADMINISTRASI PAJAK

KB. 1 Pengertian Pajak, Pungutan Lain Selain Pajak,
Fungsi Pajak
Penyusun:
Dian Riamukti

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN KEUANGAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU

2

ADMINISTRASI PAJAK

A. Pengertian Pajak
Pajak merupakan bentuk peran serta
masyarakat dalam rangka mendukung
pembangunan ekonomi. Melalui pajak
masyarakat ikut membiayai
pembangunan. Kita lihat dulu definisi
pajak dari beberapa ahli.
(slideshare.net)
1. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3), Pajak adalah iuran
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Mardiasmo (2011: 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian
dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan
kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
3. Soeparman Soemahamidjaja (1964), Pajak adalah iuran wajib, berupa
uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma
hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum.
4. Halim, Icuk, Amin (2014:2), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan
sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan,
kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

3

ADMINISTRASI PAJAK

5. UU NO 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan defini di atas, dapat kita simpulkan ciri-ciri pajak yaitu:
No. Ciri-Ciri
1. Iuran wajib pada negara.
2. Bersifat memaksa.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang.
4. Tidak mendapat balas jasa secara langsung.
5. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

B. Pungutan Lain Selain pajak
Selain pajak, ada juga pungutan resmi lainnya yang tidak masuk klasifikasi
pajak, merupakan sumber penerimaan negara dan daerah, diantaranya:
1. Retribusi, adalah iuran rakyat yang disetorkan pada kas negara atas dasar
pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan
orang-rang tertentu. Contoh: pembayaran listrik, langganan air PDAM, jalan
tol.
2. Cukai, ialah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti rokok.
3. Bea Masuk, ialah bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke
daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri.
4. Bea Keluar dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah
pabean Indonesia, dengan maksud barang itu akan diekspor.
5. Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan
orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan
dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau

4

ADMINISTRASI PAJAK

daerah. Jadi, pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut
hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan.
Contohnya adalah sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan.
Secara ringkasnya perbedaan pajak dengan pungutan lainnya, kalian lihat tabel
berikut ini:

No Dilihat dari Pajak Pungutan Resmi lainnya

1 Dasar hukum Undang-Undang Peraturan Pemerintah,
2 Balas jasa Peraturan Menteri dan
Tidak diterima secara sebaginya
langsung Dapat diterima secara langsung

3 Objek Umum Orang tertentu
4 Sifat Memaksa Sesuai kebijakan pemerintah
5 Sanksi Sesuai dengan yang Sesuai kebijakan pemerintah
tercantum dalam
Undang-Undang

6 Jatuh tempo Sesuai tahun pajak Sesuai dengan pemakaian

Gambar 1: Membayar parkir adalah contoh dari retribusi
(kumparan.com)

5

ADMINISTRASI PAJAK

C. Fungsi Pajak
Pajak sangat berperan dalam kehidupan suatu negara, karena menjadi salah satu
sumber penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan,
dan mengatur kegiatan ekonomi negara. Ada beberapa fungsi pajak yaitu:
1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)
Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun
dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan
nasional. Jadi, pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas
lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur serta gaji ASN.
Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti
menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan
publik lainnya. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran tersebut sehingga fungsi pajak sebagai anggaran
atau budgeter. Di Indonesia sendiri pajak merupakan penyumbang
pendapatan negara terbesar.
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulered)
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut antara
lain:
a. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misal Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
b. Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi.
c. Pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misal pajak barang ekspor0%.
d. Untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang
produktif.
3. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribution)
Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk
menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan
kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk
pemerataan pendapatan masyarakat.

6

ADMINISTRASI PAJAK

Gambar 2
Pembangunan bandara Soeta dibiayai dengan dana APBN dibawah
kewenangan Kementrian Perhubungan sesuai dengan fungsi anggaran pajak.

(ekonomi.kompas.com)

7

ADMINISTRASI PAJAK

TES FORMATIF Kb 1

1. Pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa fasilitas yang disediakan
oleh pemerintah disebut…..
A. Pajak
B. Retribusi
C. Sumbangan
D. Iuran
E. Fungsi

2. Definisi pajak yaitu iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk
membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara
untuk penyelenggaraan pemerintahan, merupakan pendapat dari…..
A. Dr. Awaluddin Jamin, SH.
B. Dr. P.J.A. Andriani
C. Dr. Rochmat Soemitro, SH
D. Dr. Radius Prawiro
E. Undang-Undang

3. Pajak adalah iuran resmi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada
negara dengan…..
A. Mendapatkan fasilitas dari Pemerintah
B. Tidak mendapat imbalan jasa secara langsung
C. Tidak mendapat balas jasa yang maksimal
D. Mendapatkan balas jasa secara langsung
E. Mendapatakan hadiah dari Pemerintah

8

ADMINISTRASI PAJAK
4. Beberapa pungutan kepada kas Negara yang dilakukan oleh mereka yang

menggunakan jasa Negara seperti parkir, kebersihan, dan ijin bangunan
dinamakan…..
A. Subsidi
B. Retribusi
C. Pajak
D. Iuran Negara
E. Bea Materai
5. Fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan
tertentu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, seperti
mengadakan perubahan tarif, dan memberikan pengecualian merupakan
fungsi…..
A. Controller
B. Annualler
C. Budgeter
D. Regulerend
E. Distribution
6. Apakah kegunaan pajak bagi Negara? Jelaskan!

9

ADMINISTRASI PAJAK

KB. 2 Kedudukan Hukum Pajak, Jenis-Jenis Pajak
Penyusun:

Dian Riamukti
PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN KEUANGAN

PENDIDIKAN PROFESI GURU

10

ADMINISTRASI PAJAK

D. Kedudukan Hukum Pajak
1. Sejarah Hukum Pajak
Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian
sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara
kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai
pegawai kerajaan, dan lain sebagainya.
Biasanya, warga negara yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk
natura diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan
kepentingan umum dalam kurun waktu yang ditentukan.
Sementara, orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan
memiliki cukup harta dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan
membayar uang ganti rugi.
Di Indonesia, pajak awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian
secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini
hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke
rakyat.
Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat
tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai
mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri.
Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk
kepentingan rakyat juga, misalnya untuk menjaga keamanan rakyat,
membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya.
Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-
cuma dan lebih ke arah memaksa ini pun dibuat suatu aturan yang lebih baik
dengan memperhatikan unsur keadilan. Karena itu, rakyat juga dilibatkan
dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak karena hasil pajak tersebut
nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri.
2. Pengertian Hukum Pajak
Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan
kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku
pemungut pajak.

11

ADMINISTRASI PAJAK

Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam.
Setidaknya, terdapat enam ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya
mengenai hukum pajak, yakni:
Santoso Brotodihardjo (1995:1)
Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai
hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak
pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya
kembali ke masyarakat melalui kas negara.
Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur
hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk
menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara.
Bohari (2004:29)
Pendapat senada juga diutarakan oleh Bohari. Menurutnya, hukum pajak
merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat
selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut
pajak.
Rachmat Soemitro (1979:24-25)
Menurut Rachmat Soemitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang
mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku
pemungut pajak.
Erly Suandy (2000:13)
Erly Suandy juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Menurutnya,
hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang
mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau
pemerintah selaku pemungut pajak.
Dr. Soeparman Soehamidjaja
Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Dr. Soeparman Soehamidjaja.
Menurutnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan
yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai
kesejahteraan umum.

12

ADMINISTRASI PAJAK

Hartono Hadisoeprapto
Smentara, Hartono Hadisoeprapto menyatakan, hukum pajak adalah
serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas
keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau
jumlah pajak yang dikenakan.
3. Fungsi Hukum Pajak
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pajak memiliki sejumlah
fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk menyejahterakan
rakyat. Adapun fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut:
1) Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan system

pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta
diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu
sendiri.
2) Hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa
subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber
pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.
4. Macam-Macam Hukum Pajak
1) Hukum Pajak Formal
Hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam
mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak
formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak,
hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga
menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta
prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum
pajak formal adalah Tata Cara Perpajakan.
2) Hukum Pajak Material
Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap
keadaan yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang akan dikenakan
pajak (subjek pajak) dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta
berapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak). Contoh hukum pajak
material adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).

13

ADMINISTRASI PAJAK

5. Kedudukan Hukum Pajak

(bospajak.com)

6. Peraturan Perundangan Perpajakan
Setidaknya, ada delapan undang-undang yang menjadi landasan atau dasar
hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

(bospajak.com)
14

ADMINISTRASI PAJAK

E. Jenis-Jenis Pajak
Pajak di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan:
1. Berdasarkan sifatnya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak
dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan
dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contoh
Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Impor.
2. Berdasarkan sasarannya/objeknya
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya
(orangnya), dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh
Pajak Penghasilan, Pajak Kekayaan.
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya,
tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Bumi dan
Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah.
3. Berdasarkan siapa yang memungut
a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui
aparatnya yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai.
Contoh Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi
dan Bangunan.
b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh
pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota/Kabupaten. Contoh Pajak
Kendaran Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame.

15

ADMINISTRASI PAJAK

Gambar 3
Perbedaan Pajak Pusat dan Daerah

(tanyapajak.com)

Semua kabupaten dan kota di Indonesia terhitung tanggal 1 Januari 2014
diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan
Perkotaan (P2). Mengapa?
Karena untuk meningkatkan Local Taxing Power pada Kabupaten atau Kota
seperti:
1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)
3. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah

16

ADMINISTRASI PAJAK
4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan

pada daerah
Pemerintah pusat akan mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB-
P2 kepada kabupaten/kota. Kewenangan tersebut antara lain: proses
pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan
dan pelayanan.

17

ADMINISTRASI PAJAK

TES FORMATIF Kb 2

1. Salah satu jenis pajak yang termasuk pajak langsung adalah…..
A. Bea Masuk.
B. Pajak Penjualan
C. Bea Meterai.
D. Pajak Penghasilan
E. PPN

2. Berikut ini yang termasuk pajak tidak langsung adalah…..
A. Pajak Penghasilan Badan.
B. Pajak Penghasilan Orang Pribadi
C. Pajak Pertambahan Nilai
D. Pajak Bumi dan Bangunan
E. Pajak Kendaraan Bermotor

3. Berikut ini yang termasuk pajak daerah tingkat I adalah ...
A. Pajak Hotel.
B. Pajak Kendaraan Bermotor
C. Pajak Restoran.
D. PBB Pertambangan
E. Pajak Bumi dan Bangunan

4. Jenis pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat
dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain dinamakan ...
A. Pajak langsung
B. Pajak PPnBM
C. Pajak bea masuk
D. Pajak orientasi
E. Pajak tidak langsung

18

ADMINISTRASI PAJAK
5. Berikut ini yang termasuk pajak daerah tingkat II yaitu ...

A. Pajak Rokok
B. Pajak Kendaraan Bermotor
C. Pajak Restoran.
D. PBB Pertambangan
E. Pajak Hotel
6. Jelaskan apa saja jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan?

19

ADMINISTRASI PAJAK

KB. 3 Pemungutan Pajak
Penyusun:

Dian Riamukti

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN KEUANGAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU

20

ADMINISTRASI PAJAK

F. Pemungutan Pajak
1. Tata Cara Pemungutan Pajak
Untuk tata cara pemungutan pajak sendiri di Indonesia ada tiga, yakni:
a. Stelsel Nyata/Riil
Merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek
atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya (penghasilan nyata untuk
Pajak Penghasilan). Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungutan
pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang
sesungguhnya dapat diketahui kemudian atau disebut sistem pemungutan
pajak di belakang (naheffing).
Kelebihan: Pajak dikenakan lebih realistis.
Kelemahan: Pajak baru dikenakan pada akhir periode.
b. Stelsel Anggapan
Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur
oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat
bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan
yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem
pemungutan pajak di depan (voor hedging). Misalnya, penghasilan suatu
tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal
tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk
tahun pajak berjalan.
Kelebihan: Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus
menunggu sampai akhir tahun.
Kelemahan: Pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

21

ADMINISTRASI PAJAK

c. Stelsel Campuran
Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan
keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar
daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah
pembayaran. Sebaliknya, apabila besaran pajaknya menurut kenyataan
lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta
kembali kelebihannya (direstitusi) atau dapat juga dikompensasi.
Kelebihan: Pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun
pajak, dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang
sesungguhnya terutang.
Kelemahan: Adanya tambahan pekerjaan administrasi karena
penghitungan pajak dilakukan dua kali, yaitu pada awal dan akhir tahun.

2. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan
untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.
Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:
a. Self Assessment System
Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan
besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam
menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah
dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak
ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system
diterapkan pada jenis pajak pusat.

22

ADMINISTRASI PAJAK

Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak
yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak
pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konskuensi
dalam sistem pemungutan pajak ini, karena wajib pajak memiliki
wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu
dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk
menyetorkan pajak sekecil mungkin.
Ciri-ciri Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment yaitu:
1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu

sendiri.
2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya

mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika

wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak
yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.
b. Official Assessment System
Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang
untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat
perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak
Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada
setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem
pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi
Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran
PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak
berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu
lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB
berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan
oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.
Ciri-ciri Sistem Perpajakan Official Assessment yaitu:
1) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.

23

ADMINISTRASI PAJAK

3) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang
terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.

4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak
yang wajib dibayarkan.

c. Withholding System
Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang
bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Witholding
System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh
bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP
untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan
withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh
Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan
pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa
bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut
nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN
dari wajib pajak yang bersangkutan.

3. Asas-Asas Perpajakan
Mengingat pajak menyangkut kepentingan banyak orang, maka perlu

diperhatikan dasar hukumnya serta asas pemungutan pajak yang jelas agar
tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak yang ada di Indonesia.

Asas pemungutan pajak sendiri digunakan sebagai pedoman dalam
pembuatan regulasi perpajakan. Selain itu, hal ini juga berguna sebagai dasar
pedoman yang digunakan petugas yang berwenang untuk pengumpulan
pajak. Secara umum, asas pajak yang digunakan di dunia ada tiga, yaitu asas
tempat tinggal, asas kebangsaan dan asas sumber.

Namun demikian, untuk negara Indonesia sendiri, diterapkan setidaknya
tujuh asas pemungutan pajak. Bukan berarti berbeda secara keseluruhan,
namun hanya dipecah ke dalam beberapa bagian yang lebih mendetail.
Tujuannya adalah agar dalam rangka menjalankan sistem perpajakan, baik
petugas maupun wajib pajak memiliki pegangan yang jelas dalam
menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya.

24

ADMINISTRASI PAJAK

1) Asas Wilayah
Asas wilayah, hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku
berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib
pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara
Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sama
halnya jika ada warga negara asing yang misalnya memiliki aset atau objek
pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati
peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan,
namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan
secara merata.

2) Asas Kebangsaaan
Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan
tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing
yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih
dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara.
Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan
yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang
berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan
berlaku secara merata.

3) Asas Sumber
Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat
perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya pajak
yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan
bekerja di Indonesia. Jika misal seseorang tinggal di Indonesia, namun
memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan
digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian,
pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam
PPh Pasal 22.

4) Asas Umum
Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di
Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara
umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki

25

ADMINISTRASI PAJAK

besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya. Asas umum juga
berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya
akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam, seperti
jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya.
5) Asas Yuridis
Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 UUD
145. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain
mengenai pemungutan pajak di Indonesia.
6) Asas Ekonomis
Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan
perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak
yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat
dan malah membuat ekonomi secara umum merosot.
Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil
pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.
7) Asas Finansial
Artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi
finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan
Rp5.000.000,00 tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada
wajib pajak dengan pendapatan Rp1.000.000.000,00. Asas pemungutan
pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak
yang dimiliki.

26

ADMINISTRASI PAJAK

Gambar 4
Orang asing yang bekerja di Indonesia dipungut pajak sesuai asas

kebangsaan dalam pemungutan pajak
(marketeers.com)

Terkait dengan asas pemungutan pajak, memang ketujuh asas di atas diberlakukan
secara bersamaan demi menjamin keadilan sosial. Tentu saja, dengan sistem self
assessment yang kini diberlakukan, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh
negara untuk menghitung, membayar atau menyetor serta melaporkan pajak yang
menjadi tanggung jawabnya.

(bospajak.com)
27

ADMINISTRASI PAJAK
Asas pajak menurut Menurut Adam Smith Dalam bukunya The Wealth of
Nation dengan ajaran yang terkenal ”The Four Maxims”, asas pemungutan
pajak sebagai berikut:
1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan
kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak
diskriminatif terhadap wajib pajak.
2) Asas Certainty (asas kepastian hukum)
Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang
melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu
atau asas kesenangan)
Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang
paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya
atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4) Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis pajak)
Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai
terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

28

ADMINISTRASI PAJAK

TES FORMATIF Kb 3

1. Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menetapkan jumlah pajak yang
terutang sendiri, dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan
menetapkan pajak sepenuhnya berada pada wajib pajak system ini
dinamakan...
A. Rental Offcial system
B. Official assessment system
C. Withholding system
D. Selft assessment system
E. Multimatic system

2. Cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan dan anggapan
tersebut tergantung pada ketentuan UU. COntohnya penghasilan seseorang
wajib pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun
sebelumnya dinamakan...
A. Stelsel Simbolatif
B. Stelsel Campuran
C. Stelsel Fictive
D. Stelsel Riil
E. Stelsel Anggapan

3. Fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan UU
yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak dilakukan pengenaan pajak
sesuai keadaan yang sesungguhnya (riil), dinamakan…..
A. Stelsel Simbolatif
B. Stelsel Kreatif
C. Stelsel Rill
D. Stelsel Campuran
E. Stelsel Anggapan

29

ADMINISTRASI PAJAK

4. Sistem pemungutan pajak yang mana perhitungan pemotongan, pembayaran,
dan pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh Negara dinamakan
sistem...
A. Rental Offcial system
B. Multimatic system
C. Withholding system
D. Official Assesmen system
E. Selft assessment system

5. Suatu sistem pemungutan pajak dimana aparatur pajak (fiskus) menetapkan
jumlah pajak yang terutang dari wajib pajak, dalam system ini inisiatif dan
kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada
aparatur pajak (fiskus) system ini disebut…
A. Rental Offcial system
B. Official assessment system
C. Withholding system
D. Multimatic system
E. Selft assessment system

6. Yang termasuk hukum pajak material yaitu…..
A. Hak-hak Fiscus
B. Peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek Pajak)
C. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
D. Tata Cara Pendaftaran NPWP
E. Kewajiban Fiscus

7. Jika seseorang bertempat tinggal di luar Indonesia, namun dikenakan pajak
oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menganut ….
A. Asas Sumber
B. Asas kebangsaan
C. Asas Pemerataan
D. Asas Domisili
E. Asas Ekonomis

30

ADMINISTRASI PAJAK

8. Asas pajak yang menyebutkan bahwa sebaiknya pajak yang dipungut tidak
mengganggu kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak
mengakibatkan terjadinya penurunan perekonomian masyarakat
dinamakan…..
A. Asas Certainty
B. Asas Economic
C. Asas Convinience
D. Asas Equality
E. Asas Financial

9. Asas perpajakan yang menyebutkan bahawa dalam proses pemungutan pajak
dilakukan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya pemungutan lebih rendah
dari pendapatan dinamakan…..
A. Asas Finansiil
B. Asas Certainty
C. Asas Yuridis
D. Asas Multiguna
E. Asas Kebangsaan

10. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri Official Assessmen System pada sistem
pemungutan pajak yaitu…..
A. Pajak ditentukan pihak ketiga
B. Wajib Pajak bersifat pasif.
C. Fiscus hanya mengawasi.
D. Wajib Pajak bersifat aktif
E. Mendapatkan imbalan secara langsung

31

ADMINISTRASI PAJAK

III. PENUTUP

A.RANGKUMAN

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidaka mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pungutan Lain Selain pajak
a. Retribusi
b. Cukai
c. Bea Masuk
d. Bea Keluar
e. Sumbangan

3. Fungsi Pajak:
a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)
b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulered)
c. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribution)

4. Kedudukan Hukum terdapat hukum Perdata dan Hukum Pidana
5. Jenis-Jenis Pajak

a) Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi:
Pajak langsung.
Pajak tidak langsung.

b) Berdasarkan sasarannya/obyeknya, pajak digolongkan menjadi:
Pajak subjektif.
Pajak objektif.

c) Berdasarkan siapa yang memungut, pajak digolongkan menjadi:
Pajak pusat.
Pajak daerah.

6. Tatat Cara Pemungutan Pajak
a. Stelsel Nyata/Riil
b. Stesel Anggapan

32

ADMINISTRASI PAJAK

c. Stesel Campuran
7. Asas-Asas Perpajakan

a. Asas Wilayah
b. Asas Kebangsaan
c. Asas Sumber
d. Asas Umum
e. Asas Yuridis
f. Asas Ekonomis
g. Asas Finansial

33

ADMINISTRASI PAJAK

B. TES SUMATIF

Untuk mengukur tingkat pemahaman, jawablah tes formatif berikut ini dengan
jawaban yang benar!
1. Berikut ini yang bukan ciri-ciri pemungutan pajak ….

A. Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara.
B. Pembayaran didasarkan pada norma hukum.
C. Tidak memaksa
D. Balas jasa dirasakan langsung.
E. Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi tertentu.
Sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak terdiri atas ….
A. sanksi teguran, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana
B. sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi kenaikan
C. sanksi peringatan pertama, sanksi peringatan kedua, dan sanksi pidana
D. sanksi penambahan jenis pajak, sanksi denda, dan sanksi pidana
E. sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi pidana.

3. Untuk meningkatkan produksi tekstil dalam negeri, pemerintah menaikkan
tarif pajak tekstil impor. Tindakan ini merupakan contoh penerapan fungsi ….
A. Lokasi
B. Regulasi
C. Anggaran
D. Stabilisasi
E. Redistribusi

4. Pajak berbeda dengan pungutan resmi lainnya. Hal ini membedakan pajak
dengan retribusi adalah ….
A. besarnya tarif yang ditarik pemerintah
B. balas jasa yang diberikan

34

ADMINISTRASI PAJAK

C. sistem pemungutannya
D. lembaga pemungut
E. proses penarikannya

5. Pak Maulana menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak, kemudian
membayar dan melaporkannya. Berarti dalam pemungutannya menggunakan
sistem….
A. With Holding
B. Official Assesment
C. Self Assesment
D. With Holding dan Official Assesment
E. Self Assesment Dan With Holding

6. Nabila bekerja di sebuah kantor akuntan. Besarnya penghasilan Nabaila sudah
dikenai pajak penghasilan. Untuk mempermudah pembayaran pajak, nilai
pajak penghasilan dipotong gaji oleh bendahara. Berdasarkan ilustrasi tersebut,
sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah….
A. Self Assesment
B. With Holding
C. Official Assesment
D. Self Assesment
E. With Profit Holding

7. Berikut yang termasuk pajak daerah yaitu….
A. Pajak Penghasilan
B. Pajak Pertambahan Nilai
C. Pajak Penjualan Barang Mewah
D. Pajak Reklame
E. Bea Masuk

35

ADMINISTRASI PAJAK

8. Berikut ini jenis-jenis pajak:
1) Pajak Penghasilan
2) Pajak Reklame
3) Pajak Kendaran Bermotor
4) Pajak Pertambahan Nilai
5) Pajak Bumi dan Bangunan
Yang termasuk pajak langsung yaitu….
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 3, dan 5
D. 2, 3, dan 4
E. 2, 3, dan 5

9. Berikut ini jenis-jenis pajak:
1) Pajak hotel dan restoran
2) Pajak reklame
3) Pajak kendaran bermotor
4) Pajak pertambahan nilai
5) Pajak bumi dan bangunan
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu….
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 3, dan 3
D. 2, 3, dan 4
E. 2, 3, dan 5

10. Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 adalah ….
A. Jangka waktu pajak
B. Bagian tahun pajak
C. Asa pajak
D. Tahun pajak
E. Fungsi Pajak

36

ADMINISTRASI PAJAK

C. KUNCI JAWABAN

Tes Formatif KB 1 Jawaban

No.

1. A

2. B

3. B

4. B

5. D

6. 1) Sebagai anggaran: pajak adalah sember pemasukan negara yang

digunakan untuk pengeluaran negara.

2) Sebagai pengatur: pajak untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan

negara.

3) Sebagai pemerataan: pajak untuk membiayai kepentingan umum dan

dirasakan oleh semua warga negara.

4) Sebagai stabilitas: pajak untuk menjaga stabilitas perekonomian

negara. Seperti mengatur peredaran uang dan pengelolaan pendapatan

pajak dengan baik.

Tes Formatif KB 2 Jawaban

No.

1. D

2. C

3. B

4. A

5. C

6. Pajak bisa dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berikut jenis-jenis bajak yang harus dibayarkan.

1. Pajak Pusat, dikelola Direktorat Jenderal Pajak:

- Pajak Penghasilan (PPh)

37

ADMINISTRASI PAJAK

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Meterai
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Pajak Daerah, dikelola Pemerintah Daerah
a. Ada Pajak Provinsi, yang berupa:
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Kendaraan Bermotor
- Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
b. Ada Pajak Kabupaten, yang berupa:
- Pajak Hotel
- ajak Parkir
- Pajak Reklame
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Pajak Restoran, dan lain-lain

Tes Formatif KB 3 Jawaban

No.
1. D
2. C
3. D
4. C
5. B
6. C
7. A
8. B
9. A
10. B

38

ADMINISTRASI PAJAK

Tes Sumatif PEMBAHASAN

NO. JAWABAN

1. D Ciri-ciri Pajak yaitu:

1. Iuran wajib pada negara.

2. Bersifat memaksa.

3. Dipungut berdasarkan undang-undang.

4. Tidak mendapat balas jasa.

5. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

2. E Wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi

tertentu. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak

terdiri atas sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi pidana.

3. B Untuk meningkatkan produksi tekstil dalam negeri, pemerintah

menaikkan tarif pajak tekstil impor. Tindakan ini merupakan

contoh penerapan fungsi regulasi.

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur

kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi

mengatur tersebut antara lain:

1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.

2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong

kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.

3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap

barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak

Pertambahan Nilai (PPN).

4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang

membantu perekonomian agar semakin produktif.

4. B Pajak berbeda dengan pungutan resmi lainnya. Hal

inimembedakan pajak dengan restribusi adalah balas jasa yang

diberikan.

5. C Self Assesment System, yaitu sistem yang memberikan

kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk

menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan dan

39

ADMINISTRASI PAJAK

membayarnya sendiri. Pada sistem ini petugas pajak melakukan
pengawasan dan bimbingan kepada wajib pajak, selain
penegakan hukum.
6. B Nabila bekerja di sebuah kantor akuntan. Besarnya penghasilan
Nabila sudah dikenai pajak penghasilan. Untuk mempermudah
pembayaran pajak, nilai pajak penghasilan dipotong gaji oleh
bendahara. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sistem pemungutan
pajak yang digunakan adalah with holding.
With Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut, dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak. Contoh pemotongan pajak penghasilan karyawan
(PPh pasal 21).
7. D Berikut yang termasuk pajak daerah adalah pajak reklame
8. C Yang termasuk pajak langsung
1. Pajak penghasilan
2. Pajak kendaran bermotor
3. Pajak bumi dan bangunan
9. A Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Pajak hotel dan
restoran, pajak reklame, pajak kendaran bermotor.
10. A Asas Pajak adalah cara perhitungan pajak wajib pajak itu
sendiri. Jangka waktu perhitungan dan penyetoran pajak.

Setiap jawaban Tingkat penguasaan:
benar bernilai 1 A = Baik Sekali = 90-100
Nilai= Jawaban B = Baik = 80-90
benar x 10 C = Cukup = 70-80
D = Kurang = <69

40

ADMINISTRASI PAJAK

DAFTAR PUSTAKA

Andhika. 2020. https://ajaib.co.id/sistem-pemungutan-pajak-dan-tata-caranya-di-
indonesia/.

(diakses tanggal 25 Januari 2022)
Alam & Rudiyanto.2016. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI Kurikulum 2013

yang Disempurnakan Kelompok Peminatan. Jakarta: Erlangga
Bachdar, Saviq. 2018. https://www.marketeers.com/bahagianya-ekspatriat-hidup

di-asia-pasifik/
(diakses tanggal 23 Januari 2022)
https://bospajak.com/Perpajakan-Indonesia-Sistem-Pemungutan-dan

Klasifikasinya
(diakses tanggal 26 Januari 2022)
https://bospajak.com/hukum-pajak-pengertian-kedudukan-dan-hierarkinya
(diakses tanggal 26 Januari 2022)
Fauzi, Achmad. 2018. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/14/111559826/

airport-tax-bandara soekarno-hatta-naik-maskapai-sesuaikan-harga-tiket:
kompas.
(diakses tanggal 23 Januari 2022)
Heryansyah , Tedy Rizkha . 2018 . https://www.ruangguru.com/blog/ekonomi
kelas-11-hubungan-3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia-dengan
pembangunan-mrt
(diakses tanggal 25 Januari 2022)
https://konsultanpajaksurabaya.com/index.php?/jenisjenis-sanksi-pajak
(diakses tanggal 24 Januari 2022)
https://tanyapajak.com/artikel/detail/perbedaan-objek-pajak-pusat-dan-pajak
daerah---konsultan-pajak-bandung
(diakses tanggal 24 Januari 2022)
Indarwati, Tanti. 2020. https://www.astrapedia.co.id/assets/images
/product/pdf/1595831404843.pdf: PT. Dinamika Astrapedia Sejahtera.
(diakses tanggal 24 Januari 2022)

41