PERBANKAN

PETA KONSEP Lembaga Jasa Keuangan Perbankan Pengertian, Fungsi Bank, dan Jenis Bank, Bank berdasar Prinsip Syariah Prinsip Kegiatan Usaha Produk Bank Lembaga Penjamin Simpanan

PERBANKAN KEGIATAN BELAJAR 1 A. Pengertian Bank Disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,mencakup kelambagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk=bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Bank merupakan lembaga keuangan yang penting dalam perekonomian negara. B. Fungsi Bank Berdasarkan Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998, fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain menghimpun atau menyalirkan dana dari dan ke masyarakat, bank juga memberikan pelayanan jasa dalam bidang keuangan lainnya kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 itu pula, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara umum fungsi bank dikelompokan sebagai berikut: 1) Bank berfungsi sebagai penerima kredit (kredit pasif) atau lebih dikenal dengan penghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk sebagai berikut: a) Simpanan Tabungan (Saving Deposit), yaitu simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. b) Simpanan Deposito (Time Deposit), yaitu simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo) utuk penarikannya.

c) Simpanan Giro (Demand Deposit) yaitu simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro. 2) Bank berfungsi sebagai pemberi kredit (kredit aktif) kepada masyarakat, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif. Pendapat ini serupa dengan bank berfungsi untuk menyalurkan dana (Lending) atau menjual dana yang dihimpun dari masyarakat, dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, dan kredit profesi. 3) Bank berfungsi sebagai perantara lalu lintas moneter, antara lain dalam bentuk berikut: a) Kiriman uang (transfer), artinya jasa pengiriman uang lewat bank b) Kliring (clearing), penagihan warkat (surat-surat berharga) seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota. c) Inkaso (collection), artinya penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. d) Kartu kredit atau ATM atau bank card. e) Letter of credit (L/C), artinya pembayaran dari importir kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk. f) Cek wisata (traveller cheque), artinya cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis atau wisatawan. g) Jasa-jasa lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Likuiditas, artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek. 2) Solvabilitas, artinay kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila bank tersebut bubar, atau dapat melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 3) Rentabilitas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya. 4) Soliditas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. C. Jenis Bank Dalam praktiknya di indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status,

dan cara menentukan harga. Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari segi fungsinya adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 1) Bank Umum Bank umum disebut juga bank komersil (commercial bank). Bersadarkan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatann usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu berdasarkan Pasal 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu. Adapun usaha bank umum disebutkan dalam Pasal 5 No. 10 Tahun 1998, sebagai berikut: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersaakan dengan itu. b) Memberikan kredit c) Menerbitkan surat pengakuan hutang d) Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakuya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Obligasi Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah

f) Menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjam dana dari bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. l) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang meliputi hal-hal berikut: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b) Memberikan kredit c) Menyediaka pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. D. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga sedangkan bank konvensional melaksanakan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuantungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah Islam. Dalam perdaganagn Islam ada dua konsep utama, yaitu: 1) Larangan atas penerapan bunga 2) Sebagai penggantiannya dipakai sistem bagi hasil Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. 1) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24pbi/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka bank umum bisa mengajukan untuk menjalanakan prinsip syariah. Maka berdasarkan hal tersebut, berarti Bank Konvensional juga dapat menjalankan perbankan sistem syariah (dual banking system) meskipun ada Bank syariah yang khusus menjalankan prinsip syariah tanpa prinsip konvensional. Perbankan syariah dalam melakuakn kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur berikut: 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang memepersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah) 2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

3) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui, keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. 5) Batil atau zalim, yaitu transaksi yang menumbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Dalam melakukan kegiatan Bank Syariah memiliki prindip antara lain sebagai berikut: 1) Mudharabah (Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau penyertaan modal) Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuantungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia dan keahlian. 2) Murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan marqin) Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuantungan yang disepakati. 3) Musyarakah (pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan) Musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuantungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. 4) Ijarah (pembiayaan berdasarkan prinsip sewa) Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 5) Wadi’ah (prinsip titipan) Wadi’ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. 6) Salam (pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pembayaran dilakuakn di muka)

Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakuakn terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. 7) Istishna’ (pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pesanan) Istishna’ adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni) dan penjual atau pembuat (shani’) 8) Qardh (pinjaman uang) Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. 9) Hiwalah (pengambilalihan utang piutang) Hiwalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. 10) Kafalah (penjaminan) Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful). 11) Rahn (pelimpahan atau gadai) Rahn adalah pelimpahan atas suatu kekuasaan (barang) oleh nasabah kepada bank untuk memperoleh sejumlah dana (uang) dan oleh karenanya bank berhak atas sejumlah imbalan. 12) Wakalah (perwakilan) Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada bank atas jasanya tersebut bank berhak meminta imbalan tertentu. Contoh: pembukaan L/C dan transfer uang. E. Prisip-Prinsip Kegiatan Usaha Bank Dalam menjalanakan kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia berpegang pada beberapa prinsip, yaitu: 1. Prinsip Kehati-hatian (Pridential Principle) Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian

ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 2 UU No 10 Tahun 1998. 2. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle) Prinsip kepercayaan adalah suatu asa yang melanddasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat 4 UU No 10 Tahun 1998. 3. Prinsip Kerahasiaan (Secrecy Principle) Prinsip kerahasiaan bank diatur dala Pasal 40 UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang DAN LELANG Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. 4. Prinsip Mengenal Nasabah (Knowing your costumere principle) Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan megetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan yag hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan degan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakuakn nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. F. Produk-Produk Bank Masyarakat luas lebih mudah mengenal produk perbankan dalam bentuk tabungan, baik tabungan biasa maupun deposito. Namu, sesuangguhnya produk yang ditawarkan perbankan tidak hanya itu, tetapi banayak ragamnya.

1. Produk Perbankan Konvensional Produuk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, antara lain: a. Tabungan Berbagai cara digunsksn bank untuk mnghimpun dana dari nasabah yang umumnya berasal dari tabungan. Bank juga menawarkan produk tabungan mulai tabungan pendidikan sampai tabungan hari tu. Variasi bentuk tabungan tersebut tujuannya hanyalah satu, meraih dan menambha keuntungan bank. b. Deposito Deposito berbeda dengan tabungan. Perbedaannya terletak pada cara penyimpanan dana yang menggunakan jagka waktu tertentu, sehingga nasabah hanya bisa mengambil uangnya sesuai dengan lama deposito yang dipilih. Jangka waktu deposito yang umumnya ditawarkan saat ini mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. c. Giro Giro merupakan sebuah produk perbakan yang berfungsi untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan ebalikan dari sitem cek, berupa surat perintah utuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.fungsi dari giro ini tidak lain untuk mempermudah transaki keuangan. d. Cek Cek termasuk salah satu produk perbankan yang berfungsi memudahkan transaksi keuangan. Cek merupakan surat perjanjian kepada bank untuk mencairkan dana sebesar dana yang tertera pada cek. Jenis cek sangat beragam, diantaranya cek atas nama, cek atas unjuk. e. Kredit Kredit merupakan sebuah produk perbankan yang mampu memberikan keuntungan besar pada sektor perbankan. Hal tersebut terjadi karena dengan kredit, bank mendapatkan pendapatan berupa selisih tingkat suku bunga kredit dengan tingkat suku unga tabungan. Bank menawarkan jenis kredit meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, kredit perdaganagn dan kredit konsumtif. f. Produk Jasa Lainnya

Produk perbankan yang tidak kalah pentingnya yang lain adalah produk jasa laiannya seperti transfer uang, transaksi RTGS, transaksi klring dll. 2. Produk Perbankan Syariah Bank syariah juga memiliki produk perbankan yang ditawarkan kepada para nasabah namun produk erbankan syariah berbeda dengan bank konvensional. Hal ini karena bank syariah lebih menggunakan fondasi nilia-nilai Islam dengan memasukkan beragam ajaran Islam dalam perbankan syariah. a. Al-Wadiah Bank syariah menawarkan jasa penitipan dana yang bisa diambil sewaktu-waktu. b. Deposito Mudharabah Anda bis amenemukan produk deposito mudharabah ketika anda menyimpan dana di bank dalam jangka waktu tertentu. Karena jangka waktu inilah yang menyebabkan diperlukan suatu akad mudharabah sehingga terjadi bagi hasil antara nasabah dan pihak perbankan yang tercantum dalam presentase. c. Ba’I Al-Murabahah Biasanya jenis produk ini diguakan ketika konsumen mengajukan pinjaman konsumsi kepada pihak bank.pihak bank boleh melakuakn pembelaian barang yang diinginkan nasabah untuk dijual kepada nasabah dengan menggunakan dasar berupa akad ini. d. Ar-Rahn Ar-Rahn disebut juga gadai, dimana akad ini menawarkan kepada nasabah agar bisa menggadaikan barangnya ke bank untuk mengajukan suatu pinjaman. e. Al-Qardh Produk Al-Qardh merupakan produk yang ditawarkan oleh bank tanpa tujuan komersial. Artinya ketika nasabah membutuhkan dana tanpa adaya suatu imbalan atau bunga maka pihak perbankan mengkhususkan produk ini. G. Lembaga penjamin Simpanan (LPS) 1. Penegrtian LPS Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat memengaruhi stabilitas perekonomian

secara keseluruhan. Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat keoercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh keajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat blanket guarantee). Untuk mengatasi krisis dan menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang lembaga penjami Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatau lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. 2. Fungsi dan Tugas LPS Dalam menjalankan kegiatan LPS memiliki fungsi, diantaranya: a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya Dalam menjalankan tugasnya, LPS bertugas diantaranya: a) Merumuskan dan mentapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan b) Melaksanakan penjaminan simpanan c) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas perbankan d) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sitematik e) Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik 3. Wewenang LPS Lembaga penjamin simpanan dalam menjalankan kegiatannya berwenamg: a) Menetapkan dan memungut premi penjaminan b) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta

c) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS d) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank e) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data nasabah f) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim g) Menunjuk, mengusahakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu h) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan i) Menjatuhkan sanksi administratif 4. Kepesertaan LPS a) Setiap bank dalam melakukan kegiatannya, baik umum maupun perkreditan dan bank syariah diwajibkan untuk mrnjadi peserta LPS agar setiap nasabah memiliki jaminan atas simpananya. b) Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik indonesia wajib menjadi peserta penjaminan c) Bank peserta penjamin meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. d) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan e) Setiap Bank Peserta diwajibkan: Menyerahkan dokumen kepesertaan Membayar kontribusi kepesertaan, sebesar 0,1% dari modal sendiri (ekuitas) Membayar premi penjaminan Menyampaiakn laporan 5. Simpanan yang Dijamin LPS a) Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu b) Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah meliputi: Giro berdasarkan Prinsip Wadiah, Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah, Tabungan berdasarkan

Prinsip Mudharabah Muthalaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank, dan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP. c) Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bak lain. d) Nilai simpanan yang dijamim LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank e) Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account) f) Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. g) Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan, saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal h) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak ketiga (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sevagai saldo rekening pihak lain yang bersangkutan. i) Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00