E-Book Transformasi INKINDO bersama Imam Hartawan

Imam Hartawan S.T., M.T.

Untuk

Transformasi INKINDO
Menyongsong
INKINDO Emas 2030

CALON KETUA UMUM

DPN INKINDO MASA BAKTI

2022-2026

No.2

2

IMAM HARTAWAN, S.T., M.T.

Untuk

TRANSFORMASI INKINDO

MENYONGSONG
INKINDO EMAS 2030

CALON KETUA UMUM DPN INKINDO
MASA BAKTI 2022-2026

DAFTAR ISI - Ketahanan Energi.............................. 17

PENGANTAR.................................... 1 - Kebutuhan Pembangunan
- Infrastruktur masih besar .................19
PENDAHULUAN................................ 3 - Peluang usaha .....................................20
Kebutuhan Pembangu
TANTANGAN................................... 7 PENGELOLAAN INKINDO..................22
- Regulasi................................................7 - Kelembagaan........................................23
- Keterbatasan Tenaga Ahli.................9 - Operasional Organisasi......................23
- Iklim Usaha....................................... 10 - Pemberdayaan DPP............................24
- Kompetisi Antar Asosiasi.............. 11 - Peningkatan
- Globalisasi......................................... 12 - Kompetensi Anggota .........................25
- Tahun Politik - Regulasi.................................................26
- APBD - Kerjasama Kelembagaan...................26
- IKN..................................................... 13 - Pengabdian Profesi.............................28
- Provinsi Baru
- Sektor Swasta REKAM JEJAK UNSUR DPP
- Hukum............................................... 14 MENUJU DPN.................................. 29
- Disrupsi Teknologi
KESIMPULAN
PELUANG MENUJU
INKINDO EMAS 2030.................... 15 DAN SARAN.....................................31

- Menjadi Kekuatan LAMPIRAN.......................................34
Ekonomi Besar ................................ 16
- Bonus Demografi ........................... 17 REFERENSI....................................... 35

36

Imam Hartawan, S.T., M.T.

02 Calon Ketua Umum DPN INKINDO
Masa Bakti 2022-2026

PENGANTAR

Transformasi INKINDO Jasa Konsultansi memegang peran strategis dalam
pembangunan karena merupakan ujung tombak
pengembangan industri. Untuk itu pengemba-
ngan jasa konsultansi, memerlukan suatu wadah
organisasi yang tangguh dan gesit dalam menghadapi
perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik
dalam lingkup nasional maupun internasional. Me-
ngutip Einstein: “Kita tidak bisa memecahkan persoalan
dengan tingkat yang sama seperti ketika masalah itu
diciptakan”. Untuk itu perlu transformasi INKINDO.

Sebagai Calon Ketua Umum DPN INKINDO 2022-2026
dengan mengusung visi dan misi, saya siap membawa
bahtera INKINDO mengarungi berbagai tantangan

menyongsong INKINDO Emas 2030. Untuk itu mohon
dukungan semua sahabat untuk INKINDO lebih baik,
koreksi buku ini akan menjadi bagian penting untuk
INKINDO.

2 Menyongsong INKINDO Emas 2030

PENDAHULUAN Sesuai Roadmap Menu- Anggota sesuai dengan kompe-
ju INKINDO Emas 2030 tensi utama atau akumulasi por-
“INKINDO Mandiri Demi tofolio yang dimiliki dan sesuai
Keunggulan Negeri”, periode dengan bidang keahlian utama
2022-2026 adalah Tahap-2 dari dari tenaga ahli tetap yang dimi-
Tiga Tahap yang dirancang da- liki oleh badan usaha.
lam Roadmap INKINDO. Dalam
Tahap-2 ini INKINDO diharap- Sebagai suatu pedoman peta
kan melangkah menuju penguat- jalan organisasi, maka Roadmap
an profesi dan kelembagaan INKINDO tersebut sangat pen-
pendukung terkait. Sasaran ide- ting, namun dalam perkemba-
al yang dituju yaitu INKINDO ngannya INKINDO sebagai or-
Mandiri Menuju Keunggulan ganisasi perusahaan konsultan

3

PENDAHULUAN telah merumahkan karyawannya.

yang mengandalkan kemampuan olah Tsunami Regulasi juga me-
pikir (brainware) juga tidak bisa meng- rupakan kondisi yang tidak per-
abaikan perkembangan lingkungan stra- nah dibayangkan sebelumnya.
tegis organisasi yang sangat dinamis. Hal ini utamanya terkait dengan
terbitnya UU Nomor 11 Tahun
Belajar dari pengalaman yang lalu, 2020 Tentang Cipta Kerja, yang
terjadinya Pandemi Covid-19 sejak awal mengubah hampir seluruh Un-
Tahun 2020 sangat mempengaruhi tatan- dang-Undang yang terkait de-
an bisnis secara nasional maupun global, ngan Jasa Konsultansi. UU No 11
termasuk jasa konsultansi, merupakan Tahun 2020 antara lain mengu-
kondisi yang tidak pernah terbayang- bah UU No 2 Tahun 2017 Tentang
kan sebelumnya. Dampaknya luar biasa. Jasa Konstruksi dan peraturan
Menurut survey DPN INKINDO menun- turunannya, yang berdampak luas
jukan 27 % perusahaan konsultan tutup, dalam kegiatan usaha jasa konsul-
perusahaan konsultan dengan dana APBN tansi. Peraturan LKPP yang meng-
terkena dampak realokasi anggaran lebih atur seleksi konsultan juga turut
dari 75 %, dan 44 % perusahaan konsultan berubah, yang sangat berdampak
pada kegiatan bisnis konsultan.

4

Regulasi memang diperlukan untuk meningkat- prediksi dan Visi Indonesia
kan kompetensi dan daya saing jasa konsultansi, Emas Tahun 2045, dimana In-
namun hendaknya disesuaikan dengan kondisi donesia akan tumbuh menjadi
existing sehingga tidak bersifat kontra produktif kekuatan ekonomi besar kare-
terhadap perkembangan konsultan nasional. na memiliki bonus demografis.

Meskipun dalam jangka pendek kita akan Sesuai dengan fungsi
menghadapi tantangan besar karena mengha- INKINDO untuk member-
dapi tahun-tahun politik, namun dalam jangka dayakan anggotanya, maka
panjang ada cahaya di ujung terowongan. Pelu- program pelayanan, pembi-
ang besar ke depan terbuka lebar, seiring dengan naan, dan perlindungan Ang-
gota menjadi sangat penting.
INKINDO harus melaksanakan
program-program, bukan ha-
nya sesuai dengan Roadmap
INKINDO , tetapi juga peka
dan mampu merespons isu-isu
strategis yang berkembang se-
suai dengan arah kebijakan pe-
merintah secara nasional.

Transformasi INKINDO Menyongsong INKINDO Emas 2030

5

Transformasi INKINDO 6 Menyongsong INKINDO Emas 2030

Tantangan

Dampak Covid-19 belum juga usai, dun- terhadap upaya peningkatkan kapasitas konsultan
ia usaha jasa konsultansi akan mengha- nasional.
dapi tantangan ke depan yang lebih be-
rat lagi. Tantangan-tantangan tersebut Beberapa regulasi yang masih merupakan kendala
antara lain: bagi konsultan antara lain:

1 Regulasi • INKINDO harus terlibat dalam penyusunan materi
RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
Regulasi merupakan bagian dari pas- saat ini sedang berproses, untuk bidang Jasa Kon-
ar, jika regulasi kurang kondusif maka struksi dan Non Jasa Konstruksi, meliputi proyek
akan mempengaruhi akses terhadap APBN, APBD, dan Swasta.
pasar. Sistem seleksi konsultan masih
menyisakan berbagai persoalan yang • Perlu mencermati Rancangan Peraturan Presiden
menyebabkan partisipasi perusahaan Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
lokal menjadi tidak optimal Regulasi 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Peme-
sangat penting untuk meningkatkan rintahyang akan segera terbit, dan mempersiapkan
daya saing konsultan, namun perlu masukan untuk penyusunan aturan turunannya.
disesuaikan dengan kondisi yang ada,
agar tidak bersifat kontraproduktif • Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pe-
doman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pe-

Transformasi INKINDO Menyongsong INKINDO Emas 2030

7

merintah Melalui Penyedia, yang masih • Konsep KPBU
mempersyaratkan NPt (Nilai Pekerjaan Konsep KPBU bersifat tertutup da-
Tertinggi) dalam seleksi konsultan. Hal ini
menyebabkan partisipasi konsultan lokal lam seleksi konsultan, sehingga kurang
sangat terbatas karena umumnya pengala- memberikan peluang yang optimal bagi
man konsultan setempat sangat minim dan konsultan nasional. Karena investor cen-
pengalaman tertinggi sangat terbatas. Juga derung membawa konsultannya sendiri.
penilaian pengadaan barang/jasa terkait
domisili perusahaan lokal. • UU Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kein-
sinyuran
• Repeat order, jika tidak dilakukan secara
objektif akan berpotensi menimbulkan Ada tumpang tindih antara UU No. 2
monopoli oleh perusahaan konsultan ter- Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
tentu yang telah mendapatkan kegiatan sebagaimana diubah dengan UU No. 11
sebelumnya. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di satu
sisi UU Keinsinyuran mensyaratkan STRI
• E-katalog/e-purchasing. (Surat Tanda Registrasi Inisnyur) dan
Jika sistem ini diterapkan, Jasa Konsultansi UU Jasa Konstruksi mensyaratkan SKK
(Sertifikat Kompetensi Kerja). Hal ini cu-
yang mengutamakan aspek brainware diper- kup memberatkan tenaga ahli konsultan.
lakukan seperti barang,yang hanya dinilai dari
harga terendah. Hal tersebut akan menurun- • UU Arsitek
kan kualitas produk yang dihasilkan. Terbitnya UU No. 6 Tahun 2017 tentang

Arsitek dan PP No. 15 Tahun 2021 Ten-

Transformasi INKINDO 8 Menyongsong INKINDO Emas 2030

tang Peraturan Pelaksanan UU Nomor kontraktor, karena seleksi konsultan tidak
6 Tahun 2017, masih belum sinkron de- dilakukan secara transparan. Hal ini juga
ngan UU Jasa Konstruksi dan peraturan berpotensi menyebabkan konsultan pe-
turunannya. Hal ini berdampak SKK un- rencana tidak independent dan terbatas.
tuk Arsitek terkendala penerbitanya, se-
hingga banyak tenaga ahli yang tidak bisa • SIMPAN tenaga ahli akan menyebabkan
memperpanjang SKK Arsitek. konsultan semakin kesulitan mencari
tenaga ahli, karena ada potensi overlap-
• UU Jasa Konsultansi ping dengan perusahaan lain.
Jasa Konsultansi terdiri dari Jasa Kon-
2 Keterbatasan Tenaga Ahli
sultansi Konstruksi dan Non Konstruksi.
Untuk Jasa Konsultansi Konstruksi su- Masalah defisit tenaga ahli konsultan se-
dah ada payung hukumnya, sedangkan benarnya merupakan isu lama, yang sangat
Jasa Konsultansi Non Konstruksi belum mengganggu kiprah konsultan nasional.
ada. Untuk itu masih diperlukan UU Jasa Persoalan tenaga ahli memang bukan ru-
Konsultansi sebagai payung hukum un- ang lingkup dan kewenangan INKINDO
tuk bidang Jasa Konsultansi Konstruksi. sebagai asosiasi badan usaha konsultan,
Namun rencana akan terbit Perpres Pe- namun dampaknya sangat besar bagi ke-
ningkatan daya Saing Konsultan Nasional giatan usaha.
perlu di dorong segera terbit.
Menurut data Kementerian PUPR, dari
• Design and Build, akan hanya melibatkan 8 juta tenaga kerja konstruksi baru seki-
konsultan perencana yang dekat dengan

Transformasi INKINDO Menyongsong INKINDO Emas 2030

9

tar 10 % yang bersertifikat. Jadi gap an- perkembangan konsultan nasional adalah
tara kebutuhan dan ketersediaan tenaga terjadinya fenomena banting harga dalam
ahli sangat besar. Hal itu ditambah oleh proses seleksi konsultan. Banting harga
kapasitas LSP (Lembaga Sertifikasi Pro- adalah penawaran di bawah 80 % HPS.
fesi)yang mah banyak belum beroperasi Menurut hasil survey DPN INKINDO ta-
dan belum optimal dalam menerbitkan hun 2022, banting harga sebagian besar
SKK, banyak tenaga ahli yang menghada- terjadi pada proyek APBN (41 %) dan
pi kesulitan dalam memperpanjang SKK. APBD (50 %).
Kekurangan tenaga ahli menyebabkan
terhambatnya proses penerbitan SBU dan Adapun komponen yang dibanting
tenaga kerja konstruksi yang belum ber harga dilakukan sebagian besar pada re-
SKK, yang menyulitkan kegiatan usaha ang- munerasi Asisten/tenaga supporting staf
gota INKINDO. Kekurangan tenaga ahli yang tidak diatur dan harga satuan bi-
juga berdampak pada terjadinya pembaja- aya langsung yang tidak diatur. Implikasi
kan tenaga ahli yang berpotensi bermuara banting harga ini sangat serius dan bisa
kepada masalah hukum. menyebabkan degradasi kualitas konsul-
tan nasional, karena akan menurun kua-
3 Iklim Usaha litas pekerjaan disatu sisi dan di sisi lain
Salah satu yang sangat mengganggu menyebabkan menurunya HPS pada kon-
dan bersifat kontra produktif terhadap trak tahun berikutnya. Dengan demikian
standar minimal Billing Rate konsultan

Transformasi INKINDO 10 Menyongsong INKINDO Emas 2030

yang sudah ditetapkan oleh Kementerian nilai tambah apapun dalam proses
PUPR, dalam rangka meningkatkan kuali- SBU di LS INKINDO. Hal ini berpo-
tas konsultan nasional akan sia-sia. tensi untuk mengurangi jumlah ang-
gota INKINDO, karena badan usaha
4 Kompetisi Antar Asosiasi tentunya akan cenderung memilih
Pelaksanaan Sertifikasi oleh Lemba- asosiasi dengan nilai iuran yang le-
ga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) se- bih rendah, terlepas apakah asosisasi
suai ketentuan perundangan berpotensi tersebut melakukan pembinaan ter-
menyebabkan terjadinya persaingan an- hadap anggotanya atau tidak.
tar Asosiasi yang perlu dicermati. Tidak Berkurangnya jumlah anggota akan
adanya batasan keanggotaan bagi badan berpengaruh terhadap kemampuan
usaha konsultan dalam mengurus SBU di DPP untuk melakukan pelayanan
Lembaga Sertifikasi tertentu, akan berpo- dan pembinaan kepada Anggota.
tensi menurunkan preferensi badan usaha
konsultan dalam memilih asosiasinya. Arti- Dengan adanya Asosiasi BU lain
nya, badan usaha konsultan tidak harus sejenis ini juga merupakan tanta-
menjadi anggota INKINDO untuk mem- ngan untuk INKINDO dalam ber-
peroleh SBU melalui LS INKINDO. benah terkait pelayanan, perlin-
dungan serta pembinaan terhadap
Keanggotaan INKINDO tidak memiliki anggotanya.

Transformasi INKINDO 11 Menyongsong INKINDO Emas 2030

5 Globalisasi Berarti pasar jasa konsultansi juga akan
menurun. Juga perubahan kebijakan da-
Globalisasi juga perdagangan bebas (mis, lam politik setidaknya akan sedikit me-
AFTA, MEA) telah menyebabkan semakin rubah kebijakan terkait kegiatan proyek
ketatnya persaingan dengan konsultan baik APBN, APBD juga swasta.
asing di dalam negeri. Konsultan asing de-
ngan badan hukum Indonesia telah ban- 7 APBD
yak merambah proyek-proyek APBN de-
ngan nilai yang proyek relatif kecil. Hal ini Proyek-proyek APBD masih belum mengi-
menyebabkan konsultan nasional semakin kut standar Billing Rate minimal yang dite-
terdesak bukan hanya pada proyek-proyek rapkan oleh Kementerian PUPR. Alasan-
berbantuan luar negeri (loan) tetapi juga nya karena anggaran terbatas dan adanya
proyek-proyek dengan APBN murni. regulasi dari Permendagri yang mengatur
APBD. Banyak proyek-proyek APBD yang
6 Tahun Politik nilai konsultannya lebih kecil dari 1 % dari
nilai fisiknya (kontraktor), sehingga sa-
Tahun 2024 merupakan tahun politik, per- ngat memprihatinkan bagi jasa konsultan-
hatian pemerintah dan alokasi anggaran- si nasional. Padahal kompetensi tenaga
nya akan banyak terserap untuk kegiatan ahli yang digunakan juga sama dengan
politik, sehingga diperkirakan anggaran proyek-proyek APBN. Hal ini berpotensi
pembangunan akan cenderung menurun. mengurangi kualitas proyek-proyek APBD.

Transformasi INKINDO 12 Menyongsong INKINDO Emas 2030

8 IKN frastruktur kantor di IKN sesuai amanah AD/-
ART, dan ini tantangan yang cukup besar.
Sebagian besar dana pembangunan IKN
akan menggunakan investasi swasta, de- 9 Provinsi Baru
ngan skema KPBU (Kerjasama Pemerin- Tiga provinsi baru telah disahkan oleh pe-
tah dan Badan Usaha). Biasanya investor merintah, yaitu: Provinsi Papua Tengah,
swasta cenderung untuk menggunakan Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi
konsultannya sendiri, sehingga peluang Papua Selatan. Sebagai organisasi INKINDO
proyek-proyek KPBU bagi konsultan na- juga perlu segera menyesuaikan penambah-
sional akan kecil. Disamping tenaga ahli di an DPP INKINDO Di Papua sesuai penam-
bidang KPBU juga masih sangat terbatas. bahan provinsi baru. Jangan sampai asosiasi
sejenis lain yang melakukan lebih dulu. Pem-
Seleksi konsultan untuk proyek IKN yang binaan juga perlu dilakukan terhadap DPP di
didanai oleh APBN menggunakan sistem provinsi baru tersebut.
Panel yang berpotensi kurang memberikan
peluang bagi konsultan secara luas, khu- 10 Sektor Swasta
susnya kualifikasi M dan K, sehingga ha- Peran sector swasta akan semakin besar
nya akan memberikan peluang bagi konsul- dalam pembangunan karena keterbatasan
tan-konsultan tertentu yang sudah mapan. dana APBN dan APBD. Pemerintah per-
lu mempertegas pemberlakukan UU Jasa
Dengan berpindahnya IKN ke Kalimantan
Timur berarti INKINDO harus menyiapkan in-

Transformasi INKINDO Menyongsong INKINDO Emas 2030

13

Konstruksi No 2 Tahun 2017 dan UU 11 Hukum
No 11 Tahun 2020 dan aturan turunan-
nya juga berlaku untuk proyek swasta, Banyak Anggota INKINDO yang mengha-
sehingga dapat membuka peluang bagi dapi masalah hukum, antara lain terkait de-
konsultan nasional. Selama ini investor ngan kontrak lumpsum, overlapping tenaga
swasta banyak menggunakan konsul- ahli dan perpajakan.
tan inhouse yang bersifat individual dan
tidak ada ketentaun tentang kepemi- 12 Disrupsi Teknologi
likan SKK bagi tenaga ahli dan SBU bagi Sejak terjadi Pandemi Covid-19 era disrupsi te-
badan usaha konsultan yang digunakan. knologi menuju era Industri 4.0 semakin diper-
Menurut informasi Kementerian PUPR cepat. Komunikasi secara online menggunakan
khusus pengawasan terhadap proyek- zoom sudah menjadi hal biasa yang merubah
proyek swasta akan dilimpahkan ke budaya kerja. Teknologi IOT (Internet of Thing)
Pemda, untuk itu Pemda perlu mener- dan AI (Artificial Intelligence) sudah semakin luas
bitkan Perda/Pergub yang mengawasai digunakan. Penggunaan BIM (Building Informa-
proyek-proyek swasta di setiap daerah tion Modelling) dan LiDAR (Light Detection and
agar memenuhi ketentuan perunda- Ranging) dalam pekerjaan survey dan pemeta-
ngan yang ada. Juga konsep KPBU bisa an sudah dipersyaratkan dalam penanganan
menjadi tantangan tersendiri. proyek-proyek pemerintah.

Transformasi INKINDO 14 Menyongsong INKINDO Emas 2030

Transformasi INKINDO Menyongsong INKINDO Emas 2030

15

endati dalam tahun-tahun kede- • Pemerataan Pembangunan.
pan menghadapi perhelatan Pil- • Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pe-
pres, Pilkada dan Pileg, namun
merintahan.
Kmasih ada cahaya di ujung te-
rowongan. Sesuai dengan Visi Indonesia Menurut data Bappenas, dalam periode
Emas 2045 Indonesia akan menghadapi 2016 – 2045, ekonomi Indonesia mampu
kondisi yang cerah, karena akan tumbuh tumbuh 5,7 persen per tahun dengan terus
menjadi kekuatan ekonomi yang besar. melakukan reformasi struktural, memanfaat-
Bonus demografi juga merupakan salah kan bonus demografi dan kemajuan teknolo-
satu penyebabnya. gi, serta meningkatkan daya saing ekonomi.
Indonesia diperkirakan menjadi negara
Kondisi INKINDO 50 tahun mendatang pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB
sebagaimana tergambar dalam Visi Indonesia terbesar ke-5 pada tahun 2045. Pertumbuh-
Emas 2045 yang disusun pemerintah, yaitu: an ekonomi yang tinggi dan inklusif akan
meningkatkan jumlah kelas pendapatan me-
1 Menjadi Kekuatan Ekonomi Besar nengah menjadi sekitar 70 persen penduduk
Indonesia pada tahun 2045.
Visi Indonesia Emas 2045 meliputi :
Untuk mendukung pencapaian itu maka
• Pembangunan SDM & penguasaan faktor SDM sangat penting, bahkan menem-
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. pati urutan pertama dalam 4 Pilar Visi Indone-

• Pembangunan Ekonomi yang berke-
lanjutan.

Transformasi INKINDO 16 Menyongsong INKINDO Emas 2030

sia Emas. Dengan demikian peran konsul- Indonesia. Kota-kota besar dan daerah
tan nasional yang memiliki SDM unggul di pinggiran kota (peri urban) akan mem-
berbagai bidang memiliki peran strategis. bentuk mega urban. Pada tahun 2045,
Mewujudkan INKINDO Mandiri menja- masyarakat yang tinggal di perkotaan
di penting agar INKINDO mampu mem- menjadi 72,8 persen.
berikan kontribusi secara optimal dalam
pembangunan Indonesia menuju Indone- 3 Ketahanan Energi
sia Emas 2045: “Berdaulat, Maju, Adil dan Isu lingkungan perlu dicermati dalam
Makmur”. beberapa tahun mendatang, meng-
ingat komitmen pemerintah untuk mu-
2 Bonus Demografi lai mengembangkan penggunaan ener-
gi baru terbarukan (EBT), dalam upaya
Dalam periode 2010-2045, jumlah mengurangi pemanasan global. Saat ini
penduduk Indonesia usia produktif Pemerintah sudah melakukan moratori-
besar. Rasio ketergantungan (depen- um pembangunan PLTU berbahan bakar
dency ratio) mencapai tingkat terendah batubara.
sekitar tahun 2022. Jumlah penduduk
Indonesia pada tahun 2045 menca- Menurut Bappenas, peran EBT diting-
pai 319 juta. Pertumbuhan penduduk katkan menjadi 30 persen pada tahun
mendorong urbanisasi dan tumbuh- 2045. Pembangkit tenaga listrik diting-
nya kota kecil dan sedang di seluruh

Transformasi INKINDO Menyongsong INKINDO Emas 2030

17

Transformasi INKINDO katkan menjadi lebih dari 430 GW, rasio elek-
trifikasi 100 persen sejak tahun 2020, dan pa-
sokan energi per kapita menjadi 7 ribu kWh
pada tahun 2045. Pengembangan infrastruktur
ketenagalistrikan menerapkan konsep kepu-
lauan agar pemenuhan listrik per kapita lebih
efektif. Pemenuhan kebutuhan energi memper-
hatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Pe-
manfaatan energi nuklir dimungkinkan apabila
sumber energi lain tidak memenuhi.

18 Menyongsong INKINDO Emas 2030

4 Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Masih Besar Pembangunan Infrastruk-
tur ke depan diarahkan
Konektivitas darat diwujudkan dengan penyelesaian untuk:
ruas utama jalan di seluruh pulau; jalan tol Jawa dan
Sumatera; jalan perbatasan; kereta api di Sulawesi, Ka- Meningkatkan Konektivi-
limantan, dan Papua; serta transportasi perkotaan ber- tas Fisik dan Virtual,
basis rel dan kereta cepat untuk antisipasi mega urban
dan urbanisasi di Jawa. Mendorong Pemerata-
an Pembangunan antar
Sistem transportasi antarpulau melalui transportasi Wilayah,
laut dan udara diarahkan untuk mendukung mobilitas
penduduk dan distribusi barang antar wilayah. Akses Memenuhi Prasarana
perekonomian di Kawasan Timur Indonesia diawali Dasar.
dengan pengembangan kota-kota pelabuhan dengan
jalur reguler ke Kawasan Barat Indonesia dan meman- Mendukung Pembangunan
faatkan potensi jalur perdagangan internasional di Perkotaan dan Perdesaan.
wilayah tengah dan timur. Akses ke kawasan terpencil
dan terluar disediakan melalui pembangunan pelabuh- Antisipasi terhadap Ben-
an dan bandara perintis. Menurut Bappenas, biaya lo- cana Alam dan Perubahan
gistik tahun 2045 turun menjadi 8 persen PDB. Stok Iklim, termasuk Kenaikan
infrastruktur meningkat menjadi 70 persen PDB pada Muka Air Laut.
tahun 2045.
Menyongsong INKINDO Emas 2030
Transformasi INKINDO 19

5 Peluang usaha • Swasta (investasi) di dalam proyek proyek stra-
tegis nasional (PSN)
Masih ada peluang bagi badan usaha,
antara lain: Masih banyak proyek proyek strategis nasional
yang masih dalam tahap perencanaan, merupa-
• SLF (Sertifikat Laik Fungsi) kan peluang bagi konsultan. Hal itu antara lain
Ketentuan tentang Sertifikat Laik Fung- dalam pengembangan kawasan pariwisata dan
kawasan industri,
si (SLF) Bangunan Gedung diatur da-
lam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang • Konsultan go Internasional
Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Ta- Peluang proyek-proyek internasional juga sa-
hun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Ada kewajiban untuk memperpanjang ngat besar, untuk itu perlu didorong konsul-
SLF Bangunan Gedung setiap 5 tahun. tan-konsultan besar untuk go international. Ada
Hal ini merupakan peluang cukup be- beberapa anggota INKINDO yang sudah berha-
sar. Pemda sebaiknya membuat per- sil go international, baik di bidang jasa konsultansi
aturan daerah yang membuka peluang konstruksi maupun non konstruksi. Pemerintah
SLF dikerjakan oleh badan usaha bukan perlu memberikan insentif berupa keringanan
konsultan individu. Sebaiknya untuk ba- suku bunga bank bagi konsultan nasional yang
ngunan gedung yang kompleks peker- menangani proyek-proyek di luar negeri.
jaan SLF harus dikerjakan oleh badan
usaha yang memiliki SBU. Beberapa
kota besar sangat membutuhkan SLF.

Transformasi INKINDO 20 Menyongsong INKINDO Emas 2030

• Jasa Konsultansi Non Konstruksi • Proyek KPBU akan melibatkan po-
Dari 18 Bidang Keahlian Konsultan, 17 diantaranya adalah Bidang tensi konsultan

Keahlian Jasa Konsultansi Non Konstruksi. Peluangnya sangat be- Skema KPBU menggabungkan
sar jika dilihat dari alokasi anggaran namun pelakunya masih relatif keunggulan sektor publik dan swas-
sedikit. Menurut data Bappenas, nilai paket untuk pekerjaan Kon- ta, sehingga dengan menggunakan
sultan Non-Konstruksi sebesar Rp 19 triliun lebih sedangkan untuk KPBU, gabungan keunggulan dari
Jasaa Konsultan Konstruksi Rp 9,6 triliun. Dengan demikian pelu- kedua sektor dapat dioptimalkan.
angnya cukup besar dan tersebar di hampir seluruh Kementerian/ Keberhasilan jalannya KPBU mem-
Lembaga. Namun pelaku usaha di bidang non konstruksi masih berikan manfaat bukan hanya bagi
sangat minim. pemerintah pemangku kebijakan,
namun juga untuk masyarakat dan
Pengembangan pasar jasa konsultansi non konstruksi mengalami Badan Usaha atau swasta. Manfaat
kendala karena regulasinya belum mendukung. SBU Non JK yang lainnya terutama munculnya potensi
diterbitkan oleh INKINDO dengan akreditasi Kadin belum menjadi investasi, karena keberhasilan suatu
syarat untuk seleksi konsultan di pemerintahan, hanya beberapa daerah menyelenggarakan KPBU
instansi pemerintah dan BUMN yang secara sporadis memper- dapat menjadi pintu masuk investasi
syaratkan SBU Non JK. Untuk itu INKINDO perlu terus men- bagi pihak swasta lainnya, peningka-
dorong terbitnya payung hukum di bidang Non JK, baik berupa tan kualitas pelayanan, sharing risk,
Perpres maupun UU Jasa Konsultansi.Pengaturan Biaya Remune- efisiensi, optimalisasi pemanfaatan
rasi Tenaga Ahli juga belum diatur dengan standar baku, misalnya pembiayaan yang bersumber dari
Billing Rate Minimal Tenaga Ahli, kompetensi Tenaga Ahli. Teruta- APBN/D. Hal ini merupakan peluang
ma lembaga sebagai pembina jasa Konsultan belum ada. Untuk itu dan tantangan bagi konsultan nasi-
DPN ke depan harus memprioritaskan untuk merealisasikan ren- onal untuk mulai mengembangkan
cana pembentukan regulasi jasa konsultan non-konstruksi. kemampuannya di bidang KPBU,
antara lain di bidang jalan tol, SPAM
Transformasi INKINDO 21 dan banMdaenrayo. ngsong INKINDO Emas 2030

INPEKNGIENLODLAOAN 01

Transformasi INKINDO 22 KELEMBAGAAN

02

OPERASIONAL ORGANISASI

03

PEMBERDAYAAN DPP

04

PENINGKATAN
KOMPETENSI ANGGOTA

05

REGULASI

06

KERJASAMA KELEMBAGAAN

07

PENGABDIAN PROFESI

Menyongsong INKINDO Emas 2030

Menghadapi ber- 1 Kelembagaan
bagai tantang-
an tersebut di Dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan yang sangat
atas dan sesuai dengan dinamis, maka perlu dilakukan revitalisasi organisasi INKINDO,
Roadmap INKINDO yaitu membuat struktur organisasi yang ramping dan gesit (agi-
Emas 2030, DPN le), sehingga mampu merespon perkembangan lingkungan
INKINDO ke depan strategis yang berkembang cepat. INKINDO juga harus tang-
dituntut untuk melaku- gap dalam menjalin kerjasama dengan asosiasi profesi dan
kan transformasi secara peguruan tinggi dalam peningkatan SDM konsultan. Secara
masif, diantaranya : kelembagaan juga harus mampu melakukan koordinasi secara
intensif dengan berbagai Lembaga pemerintah terkait, seperti
Transformasi INKINDO Kementerian PUPR, LKPP, BPK, dan lain-lain sehingga mampu
secara proaktif mewarnai regulasi pemerintah. INKINDO DKI
Jakarta telah melaksanakan program kerjasama dengan asosi-
asi profesi untuk percepatan sertifikasi tenaga ahli, dan sangat
bermanfaat bagi anggota. Disamping itu juga melakukan Capaci-
ty Building Pengurus DPP untuk meningkatkan kinerja DPP. Hal
ini perlu dilakukan oleh INKINDO di tingkat nasional, sehingga
dapat diimplementasikan di tingkat DPP.

2 Operasional Organisasi

Sebagai organisasi yang memayungi badan usaha yang meng-

Menyongsong INKINDO Emas 2030

23

utamakan aspek olah pikir (brainware), maka operasionalisasi organisa-
si perlu didukung SOP yang baku dan SDM kesekretariatan yang han-
dal. Sistem Manajemen Mutu perlu secara konsisten diterapkan dalam
operasional organisasi.

Organisasi juga harus mampu mencari sumber pendanaan untuk
kegiatan organisasi di luar iuran dan sharing biaya SBU, unit usaha LSI.
Kerjasama dengan vendor dan asosiasi terkait perlu dibuat secara kom-
prehensif dan saling menguntungkan, Penanganan BKKA perlu lebih
ditingkatkan kualitasnya, misalnya dengan menyelenggarakan ber-
bagai kegiatan yang berbobot agar anggota BKKA merasakan manfaat-
nya sebagai anggota INKINDO, sehingga jumlahnya tidak menurun.

3 Pemberdayaan DPP
DPP INKINDO adalah ujung tombak organisasi baik dalam pembi-
naan Anggota maupun dalam hubungan eksternal dengan instansi-in-
stansi terkait di daerah. DPP INKINDO juga yang menghadapi secara
langsung persaingan dengan asosiasi konsultan sejenis.

Untuk itu pemberdayaan DPP sangat penting dilakukan, bukan ha-

Transformasi INKINDO 24 Menyongsong INKINDO Emas 2030

Transformasi INKINDO nya dalam aspek pendanaan juga perlunya kerjasama dengan
DPP INKINDO lain, dalam pelaksanaan program maupun ker-
jasama anggota lintas provinsi dalam penanganan proyek kon-
sultan.

4 Peningkatan Kompetensi Anggota
Tujuan utama organisasi adalah untuk kepentingan Anggo-
ta, untuk itu peningkatan kompetensi Anggota menjadi pri-
oritas utama organisasi. Anggota sebagai ”share holders”
INKINDO harus merasakan manfaatnya sebagai Anggota
INKINDO. DPN INKINDO perlu menyiapkan regulasi inter-
nal atau SOP serta mendukung narasumber yang diperlukan
dalam pelatihan, penyelenggaraan seminar, FGD, Workshop,
Diskusi Panel, maupun Sosialisasi. Pelatihan-pelatihan terha-
dap penggunaan teknologi terkini seperti BIM dan LiDAR perlu
diintensifkan. INKINDO perlu menyiapkan perangkat software
yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh Anggota sehing-
ga biayanya lebih ringan, karena tidak perlu investasi membeli
perangkat lunaknya sendiri.

Menyongsong INKINDO Emas 2030

25

5 Regulasi

Akses terhadap pasar sangat ditentukan oleh regulasi yang
ada. DPN INKINDO harus senatiasa peka terhadap rencana
regulasi pemerintah, sehingga mampu mewarnai regulasi
yang ada. Dalam memberikan masukan-masukan terhadap
regulasi harus mencerminkan kepentingan Anggota, baik un-
tuk Kualifikasi K, M dan B. Mengingat jumlah anggota M dan
K lebih dari 90 %, maka kelompok usaha ini perlu mendapat-
kan perlindungan dengan regulasi yang kondusif. DPN perlu
melakukan kajian-kajian secara mendalam terhadap rencana
regulasi yang akan diterbitkan pemerintah, dengan melibat-
kan seluruh DPP. Secara periodik, tiga bulan sekali, perlu
dilakukan pertemuan dengan zoom, untuk mengidentifikasi
permasalahan di DPP, dan memberikan solusinya.

6 Kerjasama Kelembagaan

Kerjasama kelembagaan dengan para pemangku kepentingan
perlu dilakukan secara intensif, antara lain dengan Kementeri-
an, LKPP, BPK, BKPM dan DPR RI. Saluran komunikasi dengan

Transformasi INKINDO 26 Menyongsong INKINDO Emas 2030

Transformasi INKINDO Lembaga-lembaga pemerintah
dan legisilatif perlu ditingkatkan
agar INKINDO memiliki posisi
tawar yang lebih tinggi. Sebagai
organisasi profesional di bidang
konsultan INKINDO juga harus
mampu merespon isu-isu pen-
ting yang berkembang dan
menyampaikan masukan-masu-
kan kepada institusi terkait.

Untuk menuju INKINDO
mandiri dan berdaya saing, akan
dilakukan kerjasama dengan
konsep pentahelix, yang meli-
puti unsur-unsur: Pemerintah,
Perguruan Tinggi (Akademisi),
Industri (Badan Usaha), Komu-
nitas Tenaga Ahli unggulan dan
Media.

Menyongsong INKINDO Emas 2030

27

7 Pengabdian Profesi

Pengabdian Profesi merupakan program penting, se-
bagaimana diatur dalam AD INKINDO Pasal 9 maupun
dalam Roadmap INKINDO tahap ke-2 periode 2022-
2026. INKINDO sebagai organisasi tentunya harus memi-
liki fungsi dalam mewujudkan pengabdian profesi demi
tercapainya pembangunan Indonesia seutuhnya.

Pengabdian profesi misalnya dengan cara memberikan
sumbangsaran dalam penyusunan rencana strategis pem-
bangunan pemerintah. Untuk itu perlu dijalin kerjasama
yang sinergis dengan asosiasi profesi terkait. INKINDO
bekerjasama dengan asosiasi profesi juga bisa menye-
diakan kelompok tenaga ahli (pool expert) untuk merespon
isu-isu penting yang berkembang di masyarakat, serta peka
terhadap kebutuhan masyarakat, misalnya Sumbangan,
Donasi, Bantuan Sosial untuk korban bencana alam, san-
tunan anak yatim piatu dan kaum dhuafa, seperti: banjir,
gempa bumi, tsunami, perencanaan rumah tahan gempa,
pemberdayaan masyarakat.

Transformasi INKINDO 28 Menyongsong INKINDO Emas 2030

Transformasi INKINDO Menyongsong INKINDO Emas 2030

29

REKAM JEJAK UNSUR DPP MENUJU DPN

Program INKINDO DKI untuk menuju INKINDO Mandiri diantaranya terkait :

A. PELAYANAN : E. KERJASAMA

1. Penataan kantor Perbankan dengan BRI dan Bank DKI Jakarta

2. Optimasi BSAP: pendampingan SBU (OSS, SBU) (penyertaan modal tanpa agunan)

dan SKK 1. AXXA (asuransi PI) 5. Perpajakan

3. KLINIK KONSULTASI (PERBANKAN, PERPAJAK- 2. Asosiasi Profesi (SKK) 6. PMI DKI Jakarta

AN, REGULASI, HUKUM) 3. PII, IAI, TA KPBU 7. Para Vendor

4. Buku perpajakan 4. Advokat

5. Galeri ATM Inkindo DKI Jakarta F. INOVASI
1. SIP (sistem Informasi Pelayanan) INKINDO DKI
6. Tempat Uji Kompetensi TA (TUK) 2. KTA Online
3. E-SBU Non JK (On Progres)
7. ISO 4. Klinik Konsultasi
5. Database Anggota (On Progress)
8. Media informasi : 6. Optimasi Website
7. Buku Perpajakan
- Majalah - Website, IG, FB

- Podcast - WAG, Hotline

B. PEMBINAAN

1. Diskusi 3. Pelatihan-pelatihan

2. Ngopi Bareng 4. Sosialisasi berbagai regulasi G. OPERASIONAL
1. Pelayanan SKK (cashback)
C. PERLINDUNGAN 2. Kerjasama Vendor
3. Kerjasama BANK DKI Jakarta
1. Pendampingan ahli 4. Pelayanan TUK
5. Sponsorship Kegiatan
2. Kerjasama advokat 6. Galeri ATM
7. Pelatihan-pelatihan
D. BAKTI PROFESI 8. PenerbitanMBeunykoun,gmsoanjgalIaNhK,INkaDlOenEdmears 2030

1. Bantuan Kemanusiaan (Donasi Bencana Alam, San-

tunan)

2. Donasi pandemi Covid, Vaksinasi

3. Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta (SLF, Pointer mus-
TransformarseinINbKaInNgD) O
30

Kesimpulan
dan saran

Transformasi INKINDO Menyongsong INKINDO Emas 2030

31

01 Jasa Konsultansi memegang peran stategis dalam pembangunan karena men-
jadi ujung tombak pengembangan industri dan penciptaan lapangan kerja serta

mampu menjadi sarana alih teknologi yang efektif.

Periode 2022-2026 adalah memasuki tahap-2 Roadmap INKINDO Emas 2030,

02 untuk menuju penguatan profesi dan kelembagaan pendukung terkait. Hal ini

perlu dilakukan revitalisasi organisasi agar mampu memiliki kinerja yang tinggi
dan gesit dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat.

03 Peningkatan Kompetensi Anggota sangat penting dalam mendukung INKINDO
Mandiri agar bisa berkontribusi secara optimal dalam pembangunan Indonesia

secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, karena memiliki SDM unggul

di berbagai bidang.

04 Regulasi memiliki peran dalam peningkatan kompetensi konsultan, namun hen-
daknya disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga regulasi hendaknya di-

maksudkan untuk membina konsultan bukan ”membinasakan” konsultan. Kare-

na jika konsultan nasional lemah maka konsultan asing akan semakin banyak

masuk ke Indonesia.

Transformasi INKINDO 32 Menyongsong INKINDO Emas 2030

INKINDO masih menghadapi berbagai tantangan dari aspek regulasi yang perlu

05 ditangani secara komprehensif oleh DPN INKINDO dengan mempertimbangkan

kepentingan daerah dan usaha Kecil dan Menengah yang merupakan bagian terbe-
sar dari Anggota INKINDO.

Pembangunan infrastruktur masih merupakan faktor pendukung yang perlu dilaku-

06 kan, untuk meningkatkan konektivits antar wilayah dan menurunkan biaya logistik

sehingga Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini merupakan peluang bagi
jasa konsultansi konstruksi. Ketahanan energi dan pengembangan industri dan
ekonomi kreatif juga akan merupakan peluang bagi jasa konsultansi non konstruksi.

07 Penguatan kinerja BAM untuk mengatasi kasus hukum anggota.

Perlu dilakukan transformasi INKINDO dalam menyongsong INKINDO Emas 2030

08 dengan melakukan revitalisasi organisasi dalam hal infrastruktur, SOP, SDM, dan

struktur organisasi yang lebih langsing dan gesit, sehingga mampu menghadapi
tantangan organisasi ke depan. Mengingat kondisi lingkungan strategis organisasi
yang sangat dinamis, maka dirasakan perlu dilakukan berbagai penyesuaian ter-
hadap Roadmap INKINDO Tahun 2030.

Transformasi INKINDO Menyongsong INKINDO Emas 2030

33

Lampiran

KEANGGOTAAN PROFESI

➢ HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)
➢ PII (Persatuan Insinyur Indonesia)
➢ INTAKINDO

SERTIFIKAT PELATIHAN

IMAM HARTAWAN, S.T., M.T. ➢ Sertifikat Ahli Madya Teknik Sipil INTAKINDO
➢ Sertifikat Keahlian, IPM PII
RIWAYAT ORGANISASI ➢ Sertifikat Ahli Utama Jalan,
➢ Sertifikat Ahli Utama Jembatan HPJI
2018 - 2022 • Ketua INKINDO DKI Jakarta ➢ Pelatihan Lemhanas RI 2020

2019 - 2024 • Wakil Ketua Umum Bidang Konsultasi dan Lingkungan Hidup, KADIN DKI Jakarta

2021 - 2025 • Wakil Ketua Bidang Organisasi HPJI DKI Jakarta

2021 - 2025 • Anggota Dewan Pakar INTAKINDO DKI Jakarta

2021 - 2025 • Anggota Komite Skema LSP IJJI (HPJI)

2020 - Present • Dewan Penasihat Pharas Buwana

2015 - 2018 • Anggota PGI, Pelti

2014 - 2018 • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pengembangan Pasar Sektor Pemerintah, DPN INKINDO

2008 - 2014 • Wakil Sekretaris Bidang Penguatan Kapasitas Konsultan Non-Kecil, DPP INKINDO DKI Jakarta

2008 - 2013 • Ketua Kompartemen Bidang Konstruksi dan Rekayasa HIPMI Jaya

Transformasi INKINDO 34 Menyongsong INKINDO Emas 2030

Referensi

• UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
• UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
• UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
• UU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek.
• Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Ber-

basis Risiko.
• Rancangan Perubahan Kedua Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peaturan LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Melalui Penyedia.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Men-
dukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
• Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045 (Bappenas)
• AD/ART INKINDO
• Roadmap Menuju INKINDO Emas 2030, “INKINDO Mandiri Demi Keunggulan Negeri”.

Transformasi INKINDO Menyongsong INKINDO Emas 2030

35

2

TRANSFORMASI INKINDO

MENYONGSONG
INKINDO EMAS 2030

Transformasi INKINDO 36 Menyongsong INKINDO Emas 2030