PELAKU EKONOMI
DALAM SISTEM
PEREKONOMIAN
UNTUK KELAS XI SMA
DISUSUN OLEH
SONDANG HOTNIDA SIMATUPANG 1805110953
SYAHRANI RAHMAT 1805113258
UTARI MELANI PUTRI 1805112578
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas berkat rahmat karunia-Nya dan nikmat-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan E-Book yang bertajuk “Pelaku Ekonomi Dalam Sistem
Perekonomian” dengan baik serta lancar. Penyusunan E-Book ini dalam
rangka memenuhi tugas Mata Pelajaran Inovasi Pendidikan Ekonomi yang
diampu oleh Bapak Dr. H. Gimin, M. Pd. Dalam proses penyusunannya
tidak lepas dari bantuan, arahan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu
penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya dalam
menyelesaikan E-Book ini. Meski demikian, penulis menyadari masih
banyak sekali kekurangan di dalam penulisan E-Book ini, baik dari segi
tanda baca, tata bahasa maupun isi. Sehingga penulis secara terbuka
menerima segala kritik dan saran positif dari pembaca. Untuk itu, penulis
berharap E-Book ini dapat bermanfaat dan mampu menambah wawasan
bagi semua orang.
Pekanbaru, 24 Maret 2021
Penulis
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I
PEMBAHASAN............................................................................................4
A. Pengertian BUMN, BUMS, dan Koperasi..........................................4
B. Peran BUMN, BUMS, dan Koperasi..................................................4
C. Bentuk-Bentuk BUMN, BUMS, dan Koperasi..................................5
D. Kebaikan dan Kelemahan BUMN, BUMS, dan Koperasi.................8
BAB II
PENUTUP...................................................................................................10
A. Rangkuman.......................................................................................10
B. Evaluasi.............................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................13
iii
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring, peserta didik
diharapkan dapat :
1. Siswa dapat memahami Pengertian BUMN, BUMS dan
Koperasi setelah guru menampilkan powepoin
2. Siswa dapat menjelaskan peran BUMN, BUMS dan Koperasi
setelah guru menampilkan powerpoint
3. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk bentuk BUMN, BUMS
dan Koperasi setelah guru menampilkan materi melalui
powerpoint
4. Siswa dapat membedakan kebaikan dan kelemahan BUMN,
BUMS dan Koperasi setelah guru menampilkan materi melalui
powerpoint
4
BAB I
PEMBAHASAN
A. Pengertian BUMN, BUMS, dan Koperasi
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19
Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan
slah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional,
disamping badan usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan
kegiatan usahanya, BUMN, swasta, dan koperasi melaksanakan
peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.
Gambar 1.1 PT Perusahaan Listrik Negara ( Perusahaan BUMN)
Berbeda dengan BUMN, badan usaha swasta adalah badan
usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha
swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan
usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan
usaha yang modalnya dimilki oleh masyarakat dalam negeri.
Sedangkan badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang
modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri.
Gambar 1.2 PT Pupuk Kaltim (BUMS)
Sementara itu, Menurut Undang-Undang Koperasi No. 25
Tahun 1992 pasal 1 isinya: Koperasi adalah badan usaha yang
5
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
Gambar 1.3 KOPERASI
B. Peran BUMN, BUMS, dan Koperasi dalam Perekonomian
1. Peran BUMN dalam Perekonomian
BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian
nasional. Oleh karena itu, BUMN punya peranan penting dalam
penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, Peran BUMN dalam sistem
perekonomian nasional tersebut adalah Sebagai penghasil barang
dan jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Peran
BUMN lainnya adalah sebagai pelopor dalam sektor-sektor
usaha yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik,
pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, pembantu
pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta pendorong
aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha.
2. Peran Badan Usaha Swasta dalam Perekonomian
Adapun peran badan usaha swasta dalam perekonomian
Indonesia, antara lain sebagai berikut.
a. Sebagai mitra BUMN. Badan usaha milik swasta dibutuhkan
kontibusinya dalam penanaman modal (investasi), serta
pemenuhan kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya
6
menuju pada peningkatan laba BUMN dan pertumbuhan
ekonomi nasional.
b. Sebagai penambah produksi nasional. Keberlangsungan
usaha yang dilakukan oleh badan usaha swasta dan dibarengi
dengan iklim usaha yang kompetitif akan meningkatkan
produksi nasional.
c. Sebagai pembuka kesempatan kerja. Dengan
berpartisipasinya badan usaha swasta dalam perekonomian,
banyak tenaga kerja yang diserap kedalamnya.
d. Sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan
nasional. Kas negara bertambah melalui pajak dan laba
BUMN yang bermitra dengan badan usaha swasta.
3. Peran Koperasi dalam Perekonomian
Pasal 4 Undag-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan fungsi dan peran
koperasi sebagai berikut:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umunya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manuisa dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan
dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi
sebagai sokogurunya, dan
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan uasha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
C. Bentuk-Bentuk BUMN, BUMS, dan Koperasi
1. Bentuk BUMN
7
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun
2003 Tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari
dua bentuk, yaitu Badan usaha perseroan (Persero), dan badan
usaha (Perum). Adapun penjelasan kedau bentuk BUMN ini
sebagai berikut.
(a) Badan usaha perseroan (Persero)
Badan usaha perseroan (Persero) adalah BUMN yang
berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan
utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan
pendirian persero adalah menyediakan barang dan/ atau jasa
yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar
keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh
Persero antara lain PT. Pertamina, PT. Kimia Farma Tbk, PT.
Garuda Indonesia, PT. Kereta API Indonesia, dan PT. Bank
BNI Tbk.
Contoh perusahaan persero
(b) Badan usaha umum (Perum)
Badan usaha umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh
modalnya dimilki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.
Maksud dan tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha
yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/ atau jasa yang berkualitas dengan harga yang
terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan
badan usaha yang sehat. Contoh Perum antara lain Perum
Damri, Perum Pegadaian, Perum Bulog, dan Perum
Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
8
Contoh Badan Usaha Umum
2. Bentuk BUMS
Badan usaha yang terdiri dari tiga jenis, yaitu badan usaha
perseorangan, persekutuan (partnership), dan perseroan terbatas.
(a) Badan usaha perorangan
Badan usaha peroranagn dimiliki oleh satu orang. Oleh
karena itu, pengelolaan badan usaha ini mudah dan biaya
yang dikeluarkan pun murah. Pengusaha sebagai pemilik
bebas mengemukakan dan menerapkan kebijakannya
kepada bawahan tanpa jalur birokratis. Pendirian badan
usaha ini mudah dan murah, begitu pula dengan
penutupannya.
Begitu pemilik merasa badan usahnya tidak
menguntungkan lagi, dengan mudah ia dapat menutup
badan usahanya. Modal badan usaha perorangan menjadi
satu (tidak terpisah) dengan modal pribadi pemilik,
karena pemilik harus mendanai sendiri usahanya. Dengan
demikian, setiap pergerakan keuangan badan usaha ini
otomatis memengaruhi kondisi keuangan pemilk.
(b) Badan usaha persekutuan (partnership)
Badan usaha persekutuan dimiliki oleh beberapa orang.
Oleh karena itu, badan usaha ini memiliki kemampuan
yang lebih baik untuk emmperoleh modalyang besar
9
daripada badan usaha perorangan. Badan usaha
persekutuan bisa berbentuk firma dan persekutuan
komanditer (CV).
Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih
untuk mendirikan dan menjalankan suatu
perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-
masing sekutu atau anggota memiliki tanggung
jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung
jawab sekutu tidak terbatas sehingga tidak ada
pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan
kekayaan pribadi atau prive. Apabila perusahaan
menderita kerugian, maka seluruh kekayaan
pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup
kerugian firma.
Persekutuan comanditer (CV) adalah persekutuan
dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di
mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu
yang hanya menyerahkan modal dan sekutu
lainnya yang menjalankan perusahaan. Jadi,
dalam persekutuan komanditer dikenal dua
sekutu, yaitu: sekutu aktif atau sekutu bekerja
/sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berhak
memimpin perusahaan dan sekutu pasif atau
sekutu tidak bekerja/sekutu komanditer (sleeping
partner) yaitu sekutu yang hanya menyerahkan
modalnya saja.
(c) Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan yang
memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau
saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau
lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal
yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta
notaris dan izin (persetujuan dari menteri kehakiman),
serta diumumkan dalam berita negara (Lembaran Berita
Negara), sehingga PT berbentuk badan hukum.
3. Bentuk Koperasi
Berdasarkan tingkatannya bentuk koperasi terdiri dari koperasi
primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi
yang didirikan oleh dan beranggotakan sekurangnya 20 orang.
10
Sementara itu, Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan
oleh dan beranggotakan sekurangnya tiga badan hukum koperasi.
Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan
kepentingan ekonomi anggotanya antara lain sebagai berikut:
a. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang mengelola
usah simpan pinjam.
b. Koperasi produksi merupakan koperasi yang mengelola
usaha produksi barang tertentu.
c. Koperasi konsumsi merupakan koperas yang mengelola
badan usaha penjualan barang-barang konsumsi.
d. Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang
menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang
dihasilkanoleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen.
e. Koperasi jasa merupakan koperasi yang mengelola usaha
layanan jasa.
D. Kebaikan dan Kelemahan BUMN, BUMS, dan Koperasi
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
a. Kebaikannya:
1) Berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup
orang banyak
2) Menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejateraan
masyaeakat
3) Memantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat
berusaha lebih baik
b. Kelemahannya:
1) Karena sebagian BUMN bertujuan memebri layananpada
masyaraka, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam
pengelolaannya
2) Maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para
penentu kebijakan pada BUMN
3) Lambat dalam mengambil keputusan akrena pemilik
(pemegang saham)matau pemodal adalah pemerintah
sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui
birokrasi yag berbelit-belit
2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
a. Kebaikannya:
1) Cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik
modal juga kadang kala menjadi pengelola
2) Memberi kontribusi dalam menaikkan Produk Domestik
Bruto
11
3) Cepat mendapat modal karena pengelola umunya juga
oemilik
4) Penyumbang pajak pada kas pemerintah
5) Banyak menampung tenaga kerja
6) Penyedia barang dan jasa
b. Kelemahannya:
1) Terlalu mementingkan laba ssehingga sering idak
emmeperhatikan lingkungan
2) Sering kesulitan untuk mendapat pinjaman
3) Sering terjadi silang pendpat anatar manajemen
perusahaan dengan serikat buruh
3. Koperasi
a. Kebaikannya:
1) Menjadi pelaksana demokrasi ekonomi pada masyarakat
berpenghasilan rendah
2) Memperhatikan pembangunan daerah lingkungan
kerjanya
3) Badan usaha yang sesuai dengan kepribadian Bangsa
Indonesia
b. Kelemahannya:
1) Banyak koperasi kekurangan modal dan sulit untuk
mendapatkannya
2) Banyak anggota koperasi yang kurang sadar tentang hak
dan kewajibannya terhadap koperasi
3) Kurangnya kemampuan pengurus sehingga
memperlambat kemajuan koperasi
\
12
BAB II
PENUTUP
A. RANGKUMAN
• Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang
seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.
• Badan Usaha MilIk Swasta adalah badan usaha yang modalnya
dimiliki oleh pihak swasta.
• Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri
dan badan usaha swasta asing.
• Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
• Peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional adalah sebagai
penghasil barang dan jasa demi pemenuhan hajat hidup orang
banyak.
• Adapun peran badan usaha swasta dalam perekonomian Indonesia
antara lain sebagai mitra BUMN, sebagai penambah produksi
nasional, sebagai pembuka lapangan kerja, sebagai penambah kas
negara dan pemacu pendapatan nasional.
• Fungsi dan peran koperasi antara lain membangun dan
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
khususnya dan masyarakat pada umunya serta berusaha untuk
mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan uasha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.
• BUMN terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan
(Persero) dan badan usaha umum (Perum).
• Badan usaha swasta terdiri atas tiga jenis, yaitu badan usaha
perorangan, persekutuan (partnership), dan perseroan terbatas.
• Berdasarkan tingkatannya, bentuk koperasi terdiri dari koperasi
primer dan koperasi sekunder.
• Berdasarkan jenis usahanya, bentuk koperasi adalah koperasi
konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan
pinjam.
13
B. Evaluasi
1. Badan usaha yang menjadi pelaksana kegiatan ekonomi di Indonesia
adalah . . . .
a. perseroan terbatas, kongsi, konglomerasi
b. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi
c. koperasi, perusahaan negara, konglomerasi
d. Persero, Perjan, Perum
e. departementasi, konglomerasi, kongsi
2. badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan . . . .
a. bumn
b. bums
c. koperasi
d. Perseroan Terbatas (PT)
e. Persekutuan Komanditer (CV)
3. Peran BUMN antara lain adalah, kecuali . . . .
a. penghasil barang dan jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak
b. sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati pihak
swasta
c. pelaksana pelayanan publik
d. pembuka lapangan kerja
e. pengontrol badan usaha milik swasta agar berkembang sesuai dengan
milik pemerintah
4. Berikut ini yang bukan kebaikan keberadaan BUMS . . . .
a. Penyumbang pajak pada kas pemerintah
b. Banyak menampung tenaga kerja
c. Cepat dalam mengambil keputusan
d. Penyedia barang dan jasa
e. Sering kesulitan untuk mendapat pinjaman
5. Berikut ini yang bukan peran Badan Usaha Milik Swasta adalah . . . .
a. Sebagai penyeimbang untuk membatasi gerak BUMN
b. Penyumbang pajak pada kas pemerintah
c. Sebagai mitra BUMN dalam kegiatan ekonomi
d. Sebagai penambah produksi nasional
e. Sebagai pembuka lapanga kerja
6. Perusahaan yang pemiliknya perorangan atau individu disebut . . . .
a. Koperasi
b. BUMN
c. Perum
d. Firma
e. BUMS
7. Undang-undang yang mengatur tentang BUMN adalah . . . .
14
a. UU No. 18 Tahun 2003
b. UU No. 19 Tahun 2003
c. UU No. 15 Tahun 1989
d. UU No. 15 Tahun 1989
e. UU No. 16 Tahun 2000
8. Salah satu kelemahan dari BUMN adalah . . . .
a. sulit memperoleh modal
b. maju hidupnya badan usaha tersebut tergantung keadaan kementrian yang
bersangkutan
c. umurnya tidak bertahan lama
d. karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan kepada masyrakat
maka seolah-olah BUMN pengelolaannya tidak perlu efisien
e. sering mengalami kebangkrutan
9. Salah satu kelemahan BUMS adalah . . . .
a. sering berspekulasi
b. tidak memperhatikan lingkungan untuk mengejar laba
c. sering perusahaan menjadi milik keluarga
d. bubar jika tidak berlaba
e. sulit mendapat pinjama dari pemerintah
10. Berikut adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara adalah . . . .
a. PT Astra Internasional
b. PT Philips Ralin
c. PT Gudang Garam
d. PT Waskita Karya
e. PT Bentoel
15
DAFTAR PUSTAKA
Alam S. 2014. Ekonomi untuk SMA Kelas IX. Jakarta:Penerbit Erlangga
16