Pembiayaan Ultra Mikro Rapimnas DJPb 2017-booklet landscape

PUSAT INVESTASI PEME

BERSINERGI MENGANGKAT EKONOMI RAKYAT

Profil Bisnis

Pembiayaan Ultra Mi

(UMi)

ERINTAH

ikro

Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 Jakarta Pusat 10710

PUSAT INVESTAS

BERSINERGI MENGANGKAT EKONOMI RAKYAT

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SI PEMERINTAH

o Kata Pengantar
o Pendahuluan
o Masalah Aksesibiltas Pembiayaan Usaha Mikro
o Solusi : Skema Pembiayaan Alternatif
o Konsep Dasar Pembiayaan UMi
o Linkage PT. BAV (Persero)
o Kreasi UMi PT. Pegadaian (Persero)
o Mekaar UMi PT PNM (Persero)
o Pelaksana Program
o Regulasi Pembiayaan UMi
o Visi, Misi dan Struktur Organisasi PIP
o Metode Implementasi Pembiayaan UMi
o Peran Instansi Vertikal DJPb
o Peran KPPN/Kanwil
o Penatausahaan Dokumen Penyaluran
o Rekonsiliasi Dokumentasi Penyaluran
o Konfirmasi Kepada Penyalur
o Hasil Rekonsiliasi
o Cara Mengatasi Gangguan/Kerusakan SIKP Umi
o Progress Pembiayaan UMi
o Rencana Pembiayaan 2018

Kata Penga

Saat ini, persentase penduduk miskin di Indonesia masih
pendapatan yang relatif besar, yaitu 0.393. Sementara pertumb
masih sulit menembus level 6 persen. Di sisi lain, pemerin
mencapai 7 persen, angka kemiskinan turun menjadi 5-6 pers
inklusi keuangan naik menjadi 75 persen

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mem
menyediakan pembiayaan yang murah dan memadai agar ban
lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank.
yang akhirnya akan menambah pendapatan mereka. Ketika p
dapat keluar dari kemiskinan. Selanjutnya, dengan kemampuan
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ket

Pemerintah harus memastikan hak masyarakat untuk m
segolongan kecil masyarakat. Karena itu, APBN memberikan k
pembiayaan investasi dan modal kerja di lembaga-lembaga keua

Sejak tahun 2007, pemerintah telah menyalurkan program
kecil dan menengah (UMKM). Program KUR disalurkan oleh b
macet, pemerintah memberikan penjaminan melalui Askr
menggunakan skema subsidi bunga dan disalurkan oleh 34 Bank

Namun, dari beberapa studi tentang impact evaluation
pendapatan ditemukan bahwa KUR belum mampu memberi ak
dengan tahun 2016, jumlah UMKM mencapai sekitar 62 juta u
usaha atau 29 persen. Sisanya, sekitar 44 juta usaha atau 71 p
memiliki aset tetap yang dapat dijadikan jaminan (agunan) di Ba

Berdasarkan kondisi diatas dan dalam rangka meningkatkan
pembiayaan ultra mikro (UMi) dan menugaskan Pusat Investa
men

antar

h cukup tinggi, sekitar 10,64 persen, dengan ketimpangan
buhan ekonomi Indonesia walaupun cukup tinggi, akan tetapi
ntah menargetkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi
sen ketimpangan pendapatan turun menjadi 0,37, dan indeks

mbuat empat indikator tersebut makin baik adalah dengan
nyak masyarakat, terutama golongan miskin, memiliki akses ke

Dengan cara ini, diharapkan produksi output bisa meningkat
pendapatan masyarakat golongan miskin meningkat, mereka
n produksi yang lebih baik, maka adanya penambahan output
timpangan pendapatan.
mengakses pembiayaan secara adil, tidak menumpuk pada
kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengakses
angan.
m Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembiayaan usaha mikro,
bank yang ditunjuk pemerintah. Untuk menjamin risiko kredit
rindo dan Jamkrindo. Pada tahun 2015, KUR diperbarui
k.

KUR terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
kses pembiayaan kepada sebagian besar usaha mikro. Sampai
usaha, sementara yang terakses KUR hanya mencapai 18 juta
persen belum terakses pembiayaan KUR, karena mereka tidak
ank.
n indeks inklusi keuangan, pemerintah meluncurkan program
asi Pemerintah (PIP) sebagai pengelola pembiayaan UM3i dan

menjadi coordinated fund.
Program ini mulai diuji coba pada tahun 2017 dengan angga

skema maupun dampak menunjukkan hasil positif, maka peny
bertahap dapat mengakseskan sekitar 44 juta usaha ultra mikro

Semoga program ini, tidak saja mampu mendorong penin
mensejahterakan rakyat pada lapisan ekonomi terbawah dan m

aran pembiayaan sebesar Rp1,5 triliun. Bila hasil uji coba, baik
yalurannya akan diperluas mulai tahun 2018, sehingga secara
o ke sumber-sumber pembiayaan.
ngkatan inklusi keuangan, tetapi yang lebih penting adalah
menciptakan keadilan ekonomi.

Plt. Direktur Utama

Syahrir Ika
NIP.19590503 198903 1001

4

PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEN

NAWA CITA : • N 5 : Mening

• N 7 : Mewuju
sektor-sekto

TARGET PENGENTASAN KEMISKINAN DAN • Tingkat kem
PENGANGGURAN di tahun 201

• Tingkat Peng
2014 menjad

TARGET INKLUSI KEUANGAN • Indeks ink
menjadi 75

TARGET KESENJANGAN EKONOMI • Gini ratio t
tahun 2019

Pendahuluan (1)

NINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

gkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
udkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
or strategis ekonomi domestik.

miskinan turun dari kisaran 11% di tahun 2014 menjadi 5-6%
19
gangguran Terbuka turun dari dari kisaran 6% di tahun
di 4-5% di tahun 2019

klusi keuangan naik dari 67,82% pada tahun 2016
5% pada tahun 2019

turun dari 0,41 pada tahun 2014 menjadi 0,37 pada
9

5

TREND PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKIN

Pendahuluan (2)

NAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Bila program-program
pemberdayaan ekonomi kepada
Usaha Miro, Kecil dan Menengah
(UMKM), termasuk Kredit Usaha
Rakyat (KUR) dan UMi berjalan
efektif, akan meningkatkan
pendapatan UMKM yang
membuat mereka bisa keluar dari
kemiskinan dan mengurangi
ketimpangan pendapatan. Selain
itu, dengan kemampuan
pendapatan yang lebih baik, akan
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi sebagai efek dari
penambahan output.

6

TANTANGAN PEMERINTAH DALA

JUMLAH UMKM YANG BELUM MEMPEROLEH FASILITAS

Pendahuluan (3)

AM MENDORONG INKLUSI KEUANGAN

KUR

1. Selama periode 10 tahun terakhir (1
Dekade) pertumbuhan jumlah UMKM
masih rendah, yaitu rata-rata 2,5% per
tahun.

2. Sejak tahun 2007 pemerintah
melaksanakan program Kredit Usaha
Rakyat (KUR), melalui Inpres No. 6/2007.
Target UMKM yang akan dilayani KUR
sebanyak 50,145 juta. Dananya bersumber
dari bank, dan pemerintah memberikan
PMN kepada PT. Jamkrindo dan PT.
Askrindo untuk menjamin risiko kredit
macet (NPL).

3. Jumlah UMKM yang terakses KUR selama
periode 2007-2016 sebanyak 17,6 juta atau
28,5% dari 61,8 juta UMKM

7

AKSES KUR PADA USAHA YANG N

• Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Tahu
sasaran KUR belum dapat diyakini. Sekitar 74% dana KU
collateral (DJPb dan BKF, 2014).

Konsep Das

Kuadran A :
 Usaha yang layak, tetapi

tidak memiliki aset tetap
untuk dijadikan agunan ke
bank
 Pemerintah membantu
program KUR yang risiko
dijaminkan oleh
pemerintah melalui
Askrindo dan Jamkrindo.

Kuadran D :
 Masyarakat yang tidak

memiliki atau usaha tidak
layak dan tidak memiliki
aset yang dijadikan
agunan ke bank;
 Pemerintah memberikan
bantuan sosial seperti
PKH, Rastra, e-warong, dll.

Masalah Aksesibilitas Pembiayaan UMi

NON BANKABLE MASIH RENDAH

un 2014 antara lain menyimpulkan bahwa ketetapan
UR disalurkan ke nasabah golongan komersil yang memiliki

sar KUR (Pola Penjaminan)

Kuadran B :
 Usaha yang sudah

mandiri
 Pemerintah mendorong

agar terciptanya Iklim
yang kondusif dan
kompetitif serta
memberikan
kemudahan (Fiskal dan
Non Fiskal)

Kuadran C :
 Walaupun masyarakat

memiliki usaha yang
tidak layak karena biaya
dana (cost of fund) dari
perbankan tinggi;
 Pemerintah membantu
dengan cara memberi
subsidi bunga.

8

SKEMA KUR TAIL

• Oleh karena program KUR belum bisa m
UMKM, khususnya usaha mikro yang be
Pendapat (RDP) antara Menteri Keuang
18 Juni 2016, DPR RI meminta Menteri K
KUR Tailor Made (UMKM). Tailor Made
fleksibiltas (tidak rigid) dalam memenuh

• Pemerintah kemudian menciptakan ske
mikro dilapisan terbawah yang disebut p
dengan UMi, dengan plafond pembiaya
disalurkan tidak oleh Bank melainkan Le

Solusi : Skema Pembiayaan Alternatif

LOR MADE

menfasilitasi pembiayaan kepada seluruh
elum bankable, maka dalam Rapat Dengar
gan dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal
Keuangan untuk mengembangkan skema
adalah kredit program yang memiliki
hi persyaratan pembiayaan.

ema pembiayaan baru untuk segmen usaha
pembiayaan “ultra mikro” atau disingkat
aan maksimum Rp10 juta/nasabah dan
embaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

9

SASARAN PEMBIAYAAN : USAHA

Kuadran A :
 Usaha ultra mikro yang

feasible tetapi tidak
memiliki aset tetap
untuk dijadikan agunan
ke bank
 Pemerintah membantu
dengan pembiayaan
yang mudah dan murah
(UMi).
 Disalurkan oleh PIP

Kuadran D :
 Pemerintah wajib hadir

mempertahankan daya
beli masyarakat dan
memberdayakan
mereka;
 Pemerintah memberikan
bantuan sosial seperti
PKH, Rastra, e-warong,
dll.

Konsep Dasar Pembiayaan UMi (1)

A YANG FEASIBLE TETAPI NON BANKABLE

Kuadran B :
 UMKM sudah bisa

mandiri
 Pemerintah menciptakan

Iklim yang kondusif dan
kompetitif serta
memberikan kemudahan
(Fiskal dan Non Fiskal)

Kuadran C :
 Usaha Mikro yang tidak

feasible karena biaya
dana (cost of fund) dari
perbankan tinggi;
 Pemerintah membantu
dengan cara memberi
subsidi bunga kepada
usaha mikro.

10

SKEMA PEMBIAYAAN

Konsep Dasar Pembiayaan UMi (2)

N ULTRA MIKRO

PIP sebagai Coordinated Fund
Sasaran program adalah usaha mikro khususnya di
segmen ultra mikro dengan nilai pembiayaan <Rp10
juta/Nasabah.
SIKP sebagai alat penentuan ketepatan sasaran
pembiayaan
SIKP-UMi sebagai alat monitoring transaksi dan
evaluasi pembiayaan
Penjaminan piutang yang diikat secara Fiducia
Instansi vertikal DJPb Kemenkeu (Kanwil dan
KPPN) berperan dalam Monev dan rekonsiliasi data
nasabah
PEMDA menyediakan data potensi calon nasabah
& sharing pendanaan dengan PIP sebagai
Coordinated Fund
Menjaga akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan dana melalui Trustee

11

SINERGI PEMBIAYAAN UMI DE

Nasabah KUBE KUR
yang berpotensi Mikro
naik kelas menjadi
nasabah UMi Usaha
persy

GAP “44 juta UMi
usaha (tidak ada
Usaha Mikro yang tidak bel
Collateral)” diakses KUR

Bansos Nasaba
(KUBE) berpote
kelas m
Hibah kepada startup usaha mikro sebagai nasaba
inkubator

Konsep Dasar Pembiayaan UMi (3)

ENGAN PEMBIAYAAN LAIN

KUR s.d Rp 25 juta Subsidi
Retail /Nasabah Bunga
(Usaha Mikro ) (Belanja
a Mikro yang memenuhi Pemerintah)
yaratan bank Rp.25 Juta s.d
Rp500 juta Dana
lum dapat /Nasabah Bergulir
(Usaha Mikro ) (Investasi
Pemerintah)
s.d Rp 10 juta
/Nasabah
(Ultra Mikro)

ah UMi yang Nasabah KUR yang Bantuan
ensi naik berpotensi naik kelas Sosial
menjadi menjadi nasabah Kredit (Belanja
ah KUR Komersil Pemerintah)

12

MODEL SIN

PAYUNG HUKUM SINERGI Sinergi Proses
Pelayanan Publik
o MoU antara Menteri Keuangan,
Menteri Koperasi, Dan Menteri PERGURUAN
Komunikasi dan Teknologi TINGGI

o MoU antara Menteri Keuangan Riset dan
dengan Ketua Umum PBNU, Learning
Ketua Umum MUI dan Ketua
Umum PP Muhammadiyah BUMN dan

o MoU antara Kepala PIP dengan BUMD
Dirut BP3TI
Penyalur dan
o MoU antara Kepala PIP dengan Sharing pendanaan
Dirut PT Pegadaian, Dirut PT
PNM, dan Dirut PT BAV BP
(KOM

Akses IT bagi Penyalur
dan Debitur

Konsep Dasar Pembiayaan UMi (4)

NERGI PEMBIAYAAN UMI

Sebagai Linkage Pembina LKM, baik langsung

LEMBAGA ORMAS maupun tidak langsung
KEUANGAN ATAU
MIKRO (LKM) LEMBAGA
PEMBINA
BLU LAIN LKM

N Sinergi Program
KEMENTERIAN
KOPERASI & Berkelanjutan

UKM

PIP

(KEMENTERIAN
KEUANGAN)

PEMDA Pendampingan dan
sharing pendanaan

P3TI LKBB Penyalur Pembiayaan
MINFO) kepada UMi

Kanwil
DJPB &
KPPN

• Monitoring dan Evaluasi
• Rekonsiliasi Data Nasabah
• Koordinasi dengan Pemda

dan Stakeholder

13

TARIF LAYANAN PE

o Tarif layanan PIP ke Lembaga Penyalur ditetapkan de
Nomor.41/PMK.05/2017, Pasal 2 ayat (2)), yaitu 2-4%

1. Suku bunga dari PIP ke lembaga linkage/koper
letter PIP kepada LKBB). Pada penyalur langsu
8%, dimana 4 % diantaranya untuk mengakom
seperti asuransi, monitoring, dan pedampinga

2. PIP tidak menetapkan batas suku bunga di lev
setiap LKBB memiliki variasi produk dan tingka
Mekaar di PT. PNM memiliki suku bunga pinja
pembiayaan individual yang dimiliki oleh Prod
terjadi pada produk pembiayaan koperasi yan

3. PIP menyediakan fasilitas pembiayaan yang m
menggunakan lembaga keuangan yang sudah
bunga yang rendah. Suku Bunga Mekaar UMi
Kreasi UMi lebih rendah dari Suku Bunga Krea
Bunga Linkage program Exsisting.

Konsep Dasar Pembiayaan UMi (5)

EMBIAYAAN UMI

engan Peraturan Menteri Keuangan, (PMK
%.
rasi (melalui BAV) ditetapkan 8% (tercantum dalam offering
ung (one step), suku bunga sampai ke end user ditetapkan
modir biaya-biaya baru yang muncul di LKBB penyalur
an.
vel debitur (end user) sebagaimana pada KUR (9%), karena
at risiko yang berbeda. Produk pembiayaan kelompok
aman (lending rate) yang lebih tinggi dari produk
duk pembiayaan Kreasi (PT. Pegadaian). Hal yang sama juga
ng sangat variatif.
mudah dan murah bagi usaha mikro. Mudah karena
dekat dengan nasabah (bukan bank). Murah karena suku
lebih rendah dari Suku Bunga Mekaar Existing, Suku Bunga
asi Existing, Suku Bunga Linkage UMi lebih rendah dari Suku

14

POLA PENYALURAN

Pola penyaluran Langsung (one s

PT Pegadaian
PT Permodalan Nasion

melalui lembaga li
(two step)

PT Bahana Artha Ve
Koperasi/LKM yang
memenuhi kriteria

Catatan: pada tahun 2017, PIP menggunakan 3 BUMN sebagai Piloting

Konsep Dasar Pembiayaan UMi (6)
N PEMBIAYAAN UMI

step)

nal Madani (PNM) Koperasi/LKM yang
belum sehat akan
inkage LKBB/Linkage : dilakukan pembinaan
Koperasi + agar bisa menjadi
LKM penyalur utama UMi
(Kaderisasi)
Ventura (BAV)
g telah
a PMK No.22/2017

15

LEMBAGA PE

o Menggunakan Lembaga/Profesional yang
sudah ada, terbukti sukses, dan mampu
menyelesaikan persoalan Asymetric
menjadi Symetric

o Perlu proses pendampingan pada level
end user (Nasabah)untuk mengatasi gap
informasi/pengetahuan tentang
peningkatan kapasitas ekonomi dan
kapasitas hidup, akses pasar dan
teknologi informasi.

o Fokus pada produk pembiayaan yang
sukses, bukan menciptakan atau menguji
coba produk pembiayaan baru.

o Penggunaan BUMN untuk memitigasi
risiko keuangan negara

Konsep Dasar Pembiayaan Ultra Mikro (7)
ENYALUR

Kreasi UMi •Pengajuan Kredit sangat cepat dan mudah
(Pegadaian) •Jangka waktu pinjaman Fleksibel
•Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
•Jaminan BPKB

Mekaar •Mengadopsi Pola Grameen Bank
(PNM) •Wanita prasejahtera secara berkelompok
•Pinjaman modal serta binaan untuk membuka usaha

•Displin hadir dalam setiap pertemuan dengan
kelompok dan mengangsur pinjaman

Koperasi- •Lembaga Linkage : Pembiayaan untuk meningkatkan
koperasi •Komida kapasitas hidup nasabah
•AKR
(BAV) •Sidogiri
•BMT BUS
• dll

16

MODEL PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN
TELAH BERJALAN DAN SUK

GROUP LENDING – GRAMEEN MODEL

Karakteristik :
1. Penerima pembiayaan membentuk kelompok antara 5 – 10 oran
2. Diberikan kepada masyarakat miskin yang mau mulai usaha ata

mengembangkan usaha yang ada
3. Pembayaran dilakukan secara mingguan
4. Dilakukan pertemuan secara mingguan bersama dengan

pendamping untuk mengetahui kondisi usaha masing-masing
5. Tanggung renteng – jika ada anggota kelompok yang tidak mam

membayar angsuran, ditanggung oleh anggota yang lain.
6. Plafon pembiayaan maksimal 5 juta
7. Tujuan pembiayaan tidak hanya mengatasi masalah keuangan,

namun juga merupakan pendidikan disiplin dan kejujuran terhad
masyarakat miskin

Linkage PT BAV (Persero)

N MENGIKUTI POLA PEMBIAYAAN YANG
KSES DI LEMBAGA LINKAGE

INDIVIDUAL LENDING

Karakteristik :
ng 1. Penerima pembiayaan membentuk merupakan
au individu

2. Diberikan kepada masyarakat miskin telah

menerima pembiayaan dari Group Lending dan

mempunyai potensi dan keinginan yang kuat untuk

mpu mengembangkan usaha nya
3. Pembayaran dilakukan secara bulanan

4. Pendampingan dilakukan secara individu untuk

peningkatan kompetensi bisnis.

5. Plafon pembiayaan antara 5 – 10 juta.
dap

17

4 Hasil Cyclical Finan
Panen
Offtaker

Pemberian 5
1 Bibit Pembayaran

Kelompok
Tani

Petani
Individu

3 Pencairan
Kredit

2 Pengajuan
Kredit

Kelompok 6 Pelunasan Kelompok
Tani Tani
Kelompok
Tani

Pembayaran Kewajiban Petani: Balloon Payment (Saat Panen)

Kreasi UMi PT. Pegadaian (Persero)
ncing – Yarnen Pegadaian

Pembayaran Kewajiban Pegadaian: Installment Anuitas

Model Pembiayaan Diberikan dengan Pola Ke
Pola Individu Kepada Mereka yang Te

GROUP LENDING –

Karakteristik :
1. Penerima pembiayaan membentuk kelo
2. Diberikan kepada masyarakat miskin ya

yang ada
3. Pembayaran dilakukan secara minggua
4. Dilakukan pertemuan secara mingguan

kondisi usaha masing-masing
5. Tanggung renteng – jika ada anggota ke

ditanggung oleh anggota yang lain.
6. Plafon pembiayaan maksimal 5 juta
7. Tujuan pembiayaan tidak hanya menga

pendidikan disiplin dan kejujuran terhad

Mekaar UMi PT PNM (Persero)

elompok agar Akuntabilitas Lebih Terjaga dan
elah Terbukti Lancar di Pola Kelompok

– GRAMEEN MODEL

ompok antara 5 – 10 orang
ang mau mulai usaha atau mengembangkan usaha

an
n bersama dengan pendamping untuk mengetahui

elompok yang tidak mampu membayar angsuran,

atasi masalah keuangan, namun juga merupakan
dap masyarakat miskin

19

PIP sebagai Vehicle

Menteri Keuangan memutuskan menggunakan
BLU PIP sebagai vehicle atau pelaksana program
dengan merubah mandat PIP dari pembiayaan
infrastruktur menjadi coordinated fund untuk
pembiayaan UMKM.

Pada tahun 2015-2016, BLU PIP dalam proses
likuidasi sebagai konsekuensi dari keputusan DPR
dalam APBN-P TA 2015 (pasal 23A UU No.3 Tahun
2015 tentang APBN-P TA 2015), yang menyatakan
bahwa : “seluruh Investasi Pemerintah dalam PIP
dialihkan menjadi penambahan PMN pada PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero)”

Pelaksana Program

BADAN LAYANAN UMUM

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

Tujuan BLU
oMeningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa
oFleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas
oPenerapan praktek bisnis yang sehat

Motivasi BLU : Menyediakan layanan kepada
masyarakat

Pendanaan BLU : Dari penerimaan pajak

Pengelolaan BLU : Melalui sistem APBN

20

UU dan PP

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No.4502)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812)

Regulasi Pembiayaan UMi

PMK dan PerDirjen

Peraturan Menteri Keuangan No.
22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra
Mikro
Peraturan Menteri Keuangan No.
91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
41/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan
Umum Pusat Investasi Pemerintah pada
Kementerian Keuangan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
No.10/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis
Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra
Mikro Oleh Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan

21

VISI

BERSINERGI MENGANGKAT EKONOMI
RAKYAT

MISI

•Menjadi koordinator pendanaan (Coordinated Fund)
bagi pembiayaan usaha mikro

•Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha
mikro yang pruden, efisien, dan optimal

•Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan murah
kepada usaha ultra mikro

•Mengembangkan sistem informasi pembiayaan ultra
mikro yang handal, profesional dan modern

•Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima
pembiayaan ultra mikro

•Melakukan kerjasama pembiayaan dengan
Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Bukan Bank,
serta investor strategis

Visi, Misi dan Struktur Organisasi

SPI

22

TAHUN 2017

• Piloting
• 21 Provinsi
• BUMN bidang pembiayaan Non Bank sebagai Penyalur

Utama
• Evaluasi Skema Pembiayaan UMi:

a) PIP sebagai Coordinated Fund
b) Pola Penyaluran One Step & Two Step
c) BAV sebagai LKBB yang mengevaluasi lembaga

Linkage
d) SiKP-Umi
e) Peran Pemda
f) Peran Instansi Vertikal DJPb
g) Trustee
h) Jaminan Piutang (Fiducia)

Implementasi Pembiayaan UMi

IMPLEMENTASI SECARA LUAS (2018)

• Menjangkau Seluruh Indonesia
• Melibatkan Banyak Koperasi
• Mendorong terciptanya Penyalur-

penyalur baru
• Meningkatkan Sinergi antar

Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah, dan Lembaga Keuangan
• Meningkatkan Efektifitas penyaluran
melalui Monitoring dan Evaluasi

23

Partner UMi d

Verifik
PMK 2
melaku
basis d

Liaiso
untuk
Fund
PMK 2
(fund
Pemer
sebaga

Peran Instansi Vertikal DJPb

di Provinsi Seluruh Indonesia

kator / Rekonsiliator
22/2017 memberikan amanat kepada KPPN untuk
ukan rekonsiliasi dokumen penyaluran dengan
data SIKP

on Officer Pemerintah Pusat
k
Raising di Trustee
22/2017 juga memberikan otorisasi perolehan dana
raising) yang dapat berasal dari Pemerintah Pusat,
rintah Daerah dan LKBB dengan menunjuk bank
ai trustee

1

Perjanjian 1a Penyalur
menginput/
upload data
penyaluran

Penyalur 1b
an
UMI Apabila Penyalur
tidak dpt mengunggah
data, maka Penyalur
mengirimkan sofcopy

data penyaluran

5 Dit. SMI 4 Kanwil mem
dan analisis
Monev atas penyaluran Pembiay
Pembiayaan Ultra Mikro Mikro
mengirimka
SM

Gambaran Umum Peran KPPN/Kanwil

2 KPPN melakukan
rekonsiliasi
dokumen yang
diterima dari
Penyalur dengan
database SIKP

mbuat rekap KPPN mengirimkan
s penyaluran
yaan Ultra 3 hasil rekonsiliasi
o serta kepada Kanwil
annya ke Dit.
MI