1 SMA MUHAMMADIYAH I PASURUAN TAHUN PELAJARAN 2023-2024 SISTIM DAN STRUKTUR POLITIK EKONOMI INDONESIA MASA ORDE BARU {1959-1965 } DI SUSUN OLEH: NUR FAJARIA, S.Pd MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP Type Document Heading HerType subheading he
2 D A F T A R I S I DAFTAR ISI..............................................................................................................................2 Bagian 1: Masa Transisi 1966-1967 ....................................................................................3 A. Aksi aksi Tritura ......................................................................................................3 B. Surat Perintah Sebelas Maret ...................................................................................3 C. Dualisme Kepemimpinan Nasional .........................................................................7 Bagian 2: Stabilitasasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi...................................................9 A. Stabilisasi Politik dan Keamanan Sebagai Dasar Pembangunan...........................11 B. Stabilisasi Penyeragaman.......................................................................................12 C. Penerapan Dwi Fungsi ABRI.................................................................................14 D. Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru...........................................................................15 E. Kebijakan Pembangunan Orde Baru .....................................................................16 Bagian 3: Integrasi Timor Timur.......................................................................................18 Bagian 4: .Dampak kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru ..............................19 Latihan Soal .......................................................................................................................22 DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................................24
3 A. MASA TRANSISI 1966-1967 1. AKSI AKSI TRITURA Sejarah Tritura Dikutip dari modul Sejarah Indonesia Kemdikbud kelas XII oleh M.Th. Yetti Pudiyantari, hal yang menyebabkan terjadinya aksi Tritura yaitu dari adanya ketidakpuasan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan masyarakat terhadap sikap dan kebijakan pemerintah. Gerakan moral yang dimunculkan para mahasiswa ini dilakukan untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kebenaran. Tapi, pemerintah justru mencurigai gerakan tersebut dan kemudian sejumlah tokoh KAMI juga Kesatuan Alesi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) ditangkap. Masa tersebutlah yang melahirkan sebuah generasi baru yaitu angkatan '66. Bisa disebut, angkatan '66 menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa nasional. Ketidakpuasan tersebut akhirnya memuncak, sehingga mereka turun ke jalan menyerukan aksi Tritura yang dimulai pada 10 Januari 1966. Pembacaan tuntutan dari aksi Tritura terjadi di halaman Fakultas Kedokteran UI. Tujuan dari gerakan tersebut yaitu supaya aktivis mahasiswa Indonesia bisa menggalang aksi, salah satunya melancarkan demonstrasi menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). 2. SURAT PERINTAH SEBELAS MARET Surat Perintah Sebelas Maret, yang biasa disebut dengan singkatan Supersemar sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966, yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apa pun yang "dianggap perlu" untuk memulihkan ketertiban pada situasi yang kacau selama pembantaian di Indonesia 1965–1966. Singkatan "Supersemar" juga merupakan plesetan dari nama Semar, tokoh mistik dan sakti yang sering muncul dalam mitologi Jawa, termasuk dalam pertunjukan wayang. Pemanggilan Semar mungkin dimaksudkan untuk membantu memanfaatkan mitologi Jawa untuk memberikan dukungan terhadap legitimasi Soeharto selama periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Akibatnya, Supersemar kemudian dilihat sebagai instrumen kunci pengalihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dalam Sidang Umumnya pada tahun 1966 kemudian mengangkat Supersemar menjadi resolusi semi-konstitusional yang tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno. Resolusi ini secara eksplisit menyatakan bahwa Supersemar tidak lagi memiliki kekuatan hukum setelah "terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum." Pemilihan umum diadakan pada tahun 1971 dan para anggotanya diambil sumpahnya pada tanggal 28 Oktober 1971.
4 Latar belakang Pada tanggal 30 September 1965, sebuah kelompok yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September membunuh enam jenderal senior dan satu perwira Angkatan Darat, mengambil alih kendali sementara atas beberapa bagian dari pusat kota Jakarta, dan mengeluarkan sejumlah keputusan atas Radio Republik Indonesia. [2] Soeharto dan sekutu-sekutunya mengalahkan gerakan tersebut dan dalam proses yang agak berlarut-larut yang berlangsung selama enam bulan atau lebih, posisi resmi Soekarno sebagai presiden negara ini perlahan-lahan tapi pasti surut. Selama beberapa bulan berikutnya, Soeharto dan angkatan bersenjata mengambil inisiatif. Angkatan bersenjata menuduh saingan lamanya, Partai Komunis Indonesia (PKI), berada di balik "upaya kudeta" dan pembersihan antiKomunis pun terjadi. Selama rapat kabinet (yang tidak dihadiri oleh Soeharto) pada tanggal 11 Maret 1966, ketika demonstrasi mahasiswa yang dilindungi oleh tentara berlangsung di Jakarta, pasukan tanpa lencana mengepung istana kepresidenan di mana rapat tersebut diadakan. Belakangan diketahui bahwa mereka adalah pasukan khusus Angkatan Darat. Soekarno disarankan untuk meninggalkan pertemuan tersebut dan ia melakukannya, terbang ke istana kepresidenan di Bogor, 60 km sebelah selatan Jakarta, dengan menggunakan helikopter. Sore harinya, tiga jenderal Angkatan Darat, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Menteri Veteran dan Demobilisasi, Brigadir Jenderal M. Jusuf, Menteri Perindustrian Dasar dan Brigadir Jenderal Amir Machmud, Komandan Komando Daerah Militer ke-5, mengunjungi Soekarno (yang ditemani oleh Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena, Chaerul Saleh, dan Soebandrio) dan kembali dengan membawa Supersemar yang telah ditandatangani, yang kemudian mereka serahkan kepada Soeharto. Keesokan harinya, Soeharto menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk melarang PKI dan, pada tanggal 18 Maret, lima belas menteri loyalis Soekarno ditangkap. Soeharto mengubah komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan setahun kemudian, pada bulan Maret 1967, MPRS memutuskan untuk mencopot kekuasaan Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai pelaksana tugas presiden. Pada tahun 1968, MPRS menghapus kata 'pelaksana tugas' dan lebih dari dua tahun setelah peristiwa September 1965, Soeharto menjadi presiden Indonesia. Proses peralihan jabatan presiden dari Soekarno ke Soeharto memakan waktu lebih dari dua tahun. Suharto tetap berkuasa sebagai presiden hingga ia mengundurkan diri selama krisis politik di Indonesia pada Mei 1998.
5 Beberapa kontroversi Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar "Lho ini kan perpindahan kekuasaan". Tidak jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan di mana karena pelaku sejarah peristiwa "lahirnya Supersemar" ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank. Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah Reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. “Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,” ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu. Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya "A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto", seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan
6 bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap di Istana untuk menghindari kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Menurutnya, mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari Istana Merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta izin untuk datang ke Bogor. Semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah dikelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tanktank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yang datang ke Istana Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir. Tentang pengetik Supersemar, siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa. Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor, tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan. Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, ANRI telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) M. Jusuf, yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, dan M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha ANRI itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008, membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.
7 3. DUALISME KEPEMIMPINAN NASIONAL Di antara Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Latar belakang dualisme kepemimpinan nasional Di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30S dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya, pada 11 Maret 1966. Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka, pada 11 Maret 1996 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. 2/3 Baca juga: Latar Belakang Supersemar Surat itu dikenal sebagai Supersemar. Isinya, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk: 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Soeharto memimpin pemerintahan Supersemar bertujan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, Setelah mengantongi Supersemar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden No 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR. Keputusan tersebut yakni: 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang 2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat atau pun mendukung G30S 3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945. Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak. Sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Dikutip dari Hari-hari Yang Panjang: Transisi Orde Lama Ke Orde Baru, Sebuah Memoar (2008), dualisme kepemimpinan memunculkan polarisasi. Ada yang setuju dengan Soeharto untuk membubarkan. Namun ada juga yang masih setia kepada Soekarno. Soekarno terdesak Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Supersemar ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS Nomor IX/1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu, MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Supersemar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Latar belakang dualisme kepemimpinan nasional Di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30S dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya, pada 11 Maret 1966. Demonstrasi mahasiswa secara besarbesaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri/Panglima Angkatan
8 Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka, pada 11 Maret 1996 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. 2/3 Baca juga: Latar Belakang Supersemar Surat itu dikenal sebagai Supersemar. Isinya, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk: 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan PanglimaPanglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Soeharto memimpin pemerintahan Supersemar bertujan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, Setelah mengantongi Supersemar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden No 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR. Keputusan tersebut yakni: 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang 2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat atau pun mendukung G30S 3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945. Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak. Sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Dikutip dari Harihari Yang Panjang: Transisi Orde Lama Ke Orde Baru, Sebuah Memoar (2008), dualisme kepemimpinan memunculkan polarisasi. Ada yang setuju dengan Soeharto untuk membubarkan. Namun ada juga yang masih setia kepada Soekarno. Soekarno terdesak Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Supersemar ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS Nomor IX/1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu, MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Supersemar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. 3/3 Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di Sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan. Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal AH Nasution. Surat yang bernama "Pelengkap Nawaksara" itu berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30S atau yang disebutnya dengan Gestok (Gerakan 1 Oktober). Sebulan kemudian, pada 7 Februari 1967, Soekarno kembali mengirim surat, kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Malam harinya, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman Soekarno. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketetapan itu tertuang dalam TAP MPRS Nomor XXXIII/1967
9 B. Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Kata “stabilitas” apalagi jika dihubungkan dengan politik dan keamanan (polkam) sangat dimaklumi jika masih meninggalkan trauma bagi sebagian warga Negara Republik Indonesia. Stabilitas polkam dalam satu periode pernah menjadi momok di negeri ini, kala stabilitas politik artinya kontrol, penyeragaman dan pengekangan terhadap hak politik warga negara . Kala stabilitas keamanan diwujudkan dalam tindakan represif aparat keamanan yang merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan yang otoriter. Stabil itu artinya mantap, kokoh, tidak goyah. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, stabil dapat diartikan keadaan yang tenang dan jauh dari berbagai macam gejolak. Sehingga stabilitas (keadaan/kondisi stabil) di bidang politik dan keamanan tentu sangat dibutuhkan oleh setiap bangsa dan negara, karena jika suatu bangsa atau negara terusmenerus disibukkan dengan berbagai macam gejolak, dalam hal ini gejolak politik dan keamanan, maka bisa dipastikan pembangunan di berbagai macam bidang lainnya tidak dapat berjalan dengan baik. Karena dipandang begitu pentingnya masalah stabilitas bagi Negara Republik Indonesia, sejak Kabinet Pembangungan III pada tahun 1978 di bawah pemerintahan Presiden RI ke-2 Soeharto, diangkat menteri koordinator yang membidangi masalah politik dan keamanan yang disebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Menteri tersebut memiliki tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian (dulu disebut departemen) dan lembaga setingkat menteri dalam ruang lingkup politik dan keamanan. Keberadaan Menkopolkam dipertahankan hingga kini dengan pergantian nama seiring perubahan serta penambanahan kementerian dan lembaga setingkat menteri di bawah koordinasinya. Pada masa pemerintahan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid tahun 2000, Menkopolkam berganti nama menjadi Menkopolsoskam, lalu kembali lagi menjadi Menkopolkam pada pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputeri. Dan sejak pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Menkopolkam menjadi Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan) hingga pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo sekarang. Meski sistem dan pemerintahan telah berganti-ganti, namun dengan dipertahankannya keberadaan Menkopolhukam hingga kini menunjukkan bahwa stabilitas politik dan keamanan ditambah dengan stabilitas hukum masih dipandang sebagai hal yang sangat penting di negeri kita. Dan sudah seharusnya seperti itu, bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bahkan mendasar bagi Negara Republik Indonesia. Namun harus disadari bahwa sistem pemerintahan pada saat pertama kali keberadaan Menkopolkam dengan saat ini ketika telah menjadi Menkopolhukam sudah tidak sama lagi, dengan kata lain konteks sosial-politiknya sudah jauh berbeda. Dengan dimasukkannya kata “Hukum” yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) di bawah koordinasi Menkopolhukam, dengan sendirinya hal itu sudah menjadi rambu-rambu bahwa mewujudkan stabilitas politik dan keamanan tetap harus berada dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi HAM. Bahwa stabilitas politik tidak lagi dapat dipaksakan melalui fusi
10 partai-partai politik (parpol) menjadi hanya 2 (dua) parpol ditambah dengan Golongan Karya (Golkar), serta kontrol maupun intervensi berlebihan oleh kekuasaaan yang sentralistik terhadap parpol dan golkar. Bahwa perwujudan stabilitas keamanan tidak lagi bisa diwujudkan semata-mata melalui security approach (pendekatan keamanan) dengan menabrak hukum serta mengabaikan HAM. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri yang tidak dapat dibilang ringan bagi Menkopolhukam yang sekarang dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH. Tentang bagaimana menghindarkan kegaduhan maupun berbagai macam gejolak politik yang merupakan indikasi adanya instabilitas politik, namun tanpa memberangus hak-hak politik warga Negara yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Tentang bagaimana mewujudkan keamanan negara yang stabil dengan tetap menghormati hukum serta menjunjung tinggi HAM. Bahwa stabilitas politik harus diwujudkan dengan membangun pondasinya berupa kesadaran tiap warga Negara Republik Indonesia tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban politiknya. Bahwa parpol tidaklah semata digunakan sebagai sarana menyerap dana dari pemerintah, bukan kendaraan untuk memenuhi syahwat kekuasaan, bukan tameng untuk menciptakan kegaduhan politik, bukan pula alat untuk menaikkan posisi tawar (bargaining) agar mendapat jatah kursi di pemerintahan dan lain sebagainya. Bahwa politik dan parpol sejatinya adalah sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, baik dengan berada di dalam pemerintahan maupun diluarnya dengan menjalankan fungsi ‘check and balance’ terhadap berbagai macam kebijakan pemerintah maupun pelaksanaannya. Bahwa politik dan parpol adalah sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan sempit untuk pribadi dan golongannya. Bahwa stabilitas keamanan harus dimulai dengan menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap tanah air, sehingga timbul kesadaran tentang kepedulian dan rasa memiliki. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah milik kita bersama, seluruh rakyat Indonesia, sehingga harus dibangun dan dijaga bersama-sama. Lantas bagaimana dengan stabilitas hukum, apakah sekedar untuk rambu-rambu bagi upaya perwujudan stabilitas politik dan keamanan? Tentunya lebih dari itu. Stabilitas hukum adalah suatu kebutuhan tersendiri lebih dari sekedar rambu-rambu bagi stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas hukum dapat diwujudkan melalui proses maupun produk-produk hukum yang berkualitas, yang akuntabel dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran. Hanya dengan proses serta produk hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaranlah stabilitas hukum dapat tercapai, yaitu berupa rasa aman dan nyaman bagi setiap warga Negara melalui kepastian hukum. Bahwa proses dan produk hukum tidak boleh sekedar memenuhi pesanan atau desakan baik dari kekuasaan, oknum-oknum pengusaha yang serakah, kelompok radikal berbasis keagamaan dan sebagainya. Lembaga Aliansi Indonesia sebagai lembaga yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan kembali ke rakyat memiliki konsern sangat tinggi mengenai terwujudnya stabilitas politik, hukum dan keamanan, karena hanya dengan stabilitas di bidang tersebutlah pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya dapat terlaksana dengan baik, sehingga cita-cita mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
11 memiliki pondasi yang kokoh, tidak mudah dilanda gejolak politik, ketidakpastian hukum maupun ancaman terhadap keamanan. 1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan Masa Orde Baru Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi: 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu); 2. Menyusun dan merencanakan Repelita; 3. Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971; 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945; 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum (pemilu), pemerintah Orde Baru melakukan‘pelemahan’ atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan kelompok Islam Fundamentalis (yang sering disebut kaum ekstrimis kanan) Selain itu, pemerintahan Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar.Berdasarkan Tap MPRS No IX/MPRS/1966, pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu pada tahun 1968. Namun karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada 1971. Lembaga Pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, sedangkan peserta pemilu ditetapkan melalui Keputusan Presiden No.23 tanggal 23 Mei 1970.
12 Berdasarkan surat keputusan itu, jumlah partai politik (parpol) yang diijinkan ikut serta dalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu: NU, Parmusi, PSII, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) ditambah dengan Golkar. Adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut: Golkar(236 kursi, 62,82%), NU (58 kursi,18,68%), Parmusi (24 kursi (5,56%), PNI (20 kursi,6,93%), PSII (10 kursi,2,39%), dan Parkindo (10 kursi, 2,39%). (Anhar Gonggong ed, 2005: 150) Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan–alasan tertentu, seperti kasus pada masa “demokrasi parlementer”. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan saja karena persaingan antarparpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis, bahkan perpecahan yang dinilai bisa mengganggu stabilitas polkam. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada awalnya banyak parpol yang menolak gagasan itu, yang sedikit banyak dinilai telah menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Namun adanya tekanan pemerintah menyebabkan mereka tidak mempunyai pilihan lain.Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Sembilan partai yang ada berfusi ke dalam dua partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Empat Partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama/NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia/PSII, dan Perti bergabung dalam PPP. Sementara itu lima partai non Islam, yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung dalam PDI. Selain kedua kelompok tersebut ada pula kelompok Golkar yang semula bernama Sekber Golkar. Pengelompokkan tersebut secara formal berlaku pula di lingkungan DPR dan MPR. (Gonggong dan Asy’arie, ed, 2005). 2. Stabilisasi Penyeragaman Masa Orde Baru Stabilisasi Penyeragaman Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetia bagi ikrar tersebut.
13 Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetia Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu (1) takwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan; (2) mencintai sesama manusia dengan selalui ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang; (3) mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi;(4) demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah; (5) suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain (Referensi Bahan Penataran P4 dalam Anhar Gongong ed, 2005: 159). Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR, Akhirnya, pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi Tap MPR No.II/MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdulgani. Sebagai badan pelaksananya dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 (BP7) yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai Demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.Pegawai negeri (termasuk pegawai BUMN), baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai Perguruan Tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah “suku”, “agama”, “ras”, dan “antargolongan”, (Sara). Menurut pemerintah Orde baru, “sara” merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan Sara. Secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk berpikir seragam; dengan kata lain yang lebih halus, harus mau bersikap toleran dalam arti tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah sara. Meskipun demikian, akhirnya konflik yang bermuatan sara itu tetap tidak dapat dihindari. Pada tahun 1992 misalnya, terjadi konflik antara kaum muslim dan non muslim di Jakarta
14 (Ricklefs, 2005: 640). Demikian pula halnya dengan P4. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan banyak peserta penataran pada umumnya merasa muak terhadap P4. Fakta ini kemudian disampaikan kepada Presiden agar masalah P4 ditinjau kembali.Setelah P4 menjadi Tap MPR dan dilaksanakan, selanjutnya orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, yang dikenal dengan sebutan “asas tunggal”. Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan ABRI (Rapim ABRI), di Pekanbaru , Riau, tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan kembali pada acara ulang tahun Korps Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha) di Cijantung, Jakarta 16 April 1980.Gagasan Asas Tunggal ini pada awalnya menimbulkan reaksi yang cukup keras dari berbagai pemimpin umat Islam dan beberapa purnawirawan militer ternama. 3 PENERAPAN DWI FUNGSI ABRI Dwi fungsi ABRI mengandung pengertian bahwa ABRI mengemban dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi sebagai kekuatan sosial politik. Fungsi sebagai kekuatan sosial politik hakikatnya adalah tekad dan semangat pengabdian ABRI untuk ikut secara aktif berperan serta bersama-sama dengan segenap kekuatan sosial politik lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan kedaulatannya. Tujuannya ialah untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamik di segenap aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Lahirnya ABRI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia berangkat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan RI. Pengalaman sejarah itu mengakibatkan bagaimana ABRI memandang dirinya yakni sebagai alat revolusi dan alat negara, juga sebagai pejuang yang terpanggil untuk memberikan jasanya kepada semua aspek kehidupan dan pembangunan bangsa. Keterlibatannya dalam memerankan fungsi sosial politik ini, didorong oleh kondisi internal (ABRI) dan kondisi eksternal termasuk lingkungan strategik internasional. Pada tahun 1948-1949 (Agresi Militer Belanda II) pemimpin-pemimpin politik ditangkap Belanda, peran ABRI menjadi meningkat. Pada tahun 1957-1959 ketika pemimpin politik sipil juga tidak mampu mengatasi pemberontakan daerah, ABRI tampil menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat pemberontakan G 30 S/PKI di mana kepemimpinan sipil gagal menyelamatkan Pancasila dari rongrongan Partai Komunis, lagi-lagi ABRI tampil di depan menyelamatkan Republik ini. Secara historis dan budaya dwi fungsi ABRI dapat diterima oleh rakyat Indonesia kendatipun harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Peran serta politik tersebut semakin besar setelah penumpasan G 30 S/PKI sehingga memungkinkan ABRI turut menentukan kebijaksanaan nasional dalam pembangunan. Hal itu ditunjukkan oleh masuknya para perwira ABRI ke dalam berbagai bidang; lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, lembaga ekonomi
15 kemasyarakatan. Meskipun demikian tidak berarti militer menggantikan peranan sipil. Perluasan peran biasanya pada posisi-posisi kunci dengan cara penempatan (kekaryaan) dan yang diminta oleh lembaga instansi terkait, serta dengan memperhatikan perkembangan pembangunan dan kehidupan bangsa. Luasnya penempatan personil militer tersebut pada instansi/lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat menimbulkan silang pendapat yang menuntut perlunya aktualisasi dwi fungsi ABRI (fungsi sospol) di masa depan. Aktualisasi dwi fungsi ABRI di masa depan ini akan efektif apabila ada keseimbangan kepentingan, yaitu keharmonisan antara kepentingan militer dan kepentingan sipil. Konsensus selalu dapat dibuat atas dasar tidak satu pun pihak boleh mendominasi pihak yang lain. Kecurigaan terhadap golongan lain harus dihindari, kearifan harus ditumbuhkan agar konflik internal tentang hal ini tidak merebak menjadi perpecahan yang mengganggu tannas. Runtuhnya rezim orde baru diganti dengan orde reformasi mengeliminasi peran TNI (militer) dalam negara secara bertahap. TNI diharapkan menjadi kekuatan, pertahanan yang profesional sebagaimana layaknya kekuatan pertahanan di negara-negara yang sudah maju untuk itu segala keperluannya harus didukung oleh pemerintah dan pengelolaan yang profesional. 4. REHABILITASI EKONOMI ORDE BARU Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru Apa yang kalian ketahui tentang rehabilitasi ekonomi Orde Baru? Setiap masa pemerintahan memiliki berbagai kebijakannya masing-masing, termasuk dalam hal ekonomi. Kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Orde Baru jelas berbeda dengan sekarang. Program rehabilitas ekonomi Orde Baru dilaksanakan dengan berlandaskan pada Tap MPRS No. XXIII/1966. Isinya antara lain adalah mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Agar bisa benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat, kebijakan politik dalam dan luar negeri harus dirancang sedemikian rupa. Prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah dengan mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berimbang. Pemerintah Orde Baru juga melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah utang luar negeri dan mencari utang baru yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru juga melakukan diplomasi dengan mengirim tim ke Paris, Prancis (Paris Club) untuk merundingkan utang negara dan ke London, Inggris (London Club) untuk merundingkan utang swasta. Pada 10 Januari 1967, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) diberlakukan. UU PMA digunakan pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kebijakan Orde Baru berbeda dengan Orde Lama. UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga diterbitkan oleh pemerintah. Pada 19 Januari 1967, Badan Pertimbangan Penanaman Modal (BPPM) dibentuk.
16 Berdasarkan Keppres No. 286 Tahun 1968 BPPM diubah menjadi Tim Teknis Penanaman Modal (TTPM) yang kemudian digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1973. Pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan dengan berdasar pada Trilogi Pembangunan. Isi Trilogi Pembangunan adalah: Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 5. KEBIJAKAN ORDE BARU Kebijakan Umum Era Orde Baru dalam Bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Orde baru adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde baru lahir sebagai akibat dari krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada masa orde lama di bawah Presiden Soekarno. Orde baru memiliki visi untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia1 . Untuk mewujudkan visi tersebut, orde baru mengeluarkan berbagai kebijakan umum yang dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kebijakan Politik Kebijakan politik orde baru bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan nasional, serta menghapus pengaruh komunisme yang dianggap sebagai ancaman utama bagi negara. Beberapa kebijakan politik yang dikeluarkan oleh orde baru antara lain adalah: Membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi pendukungnya, serta melakukan pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S/PKI2 . Pembersihan ini berakibat pada pembunuhan massal yang menewaskan ratusan ribu orang3 . Menyelenggarakan pemilu dalam batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Juli 1968. Pemilu ini diikuti oleh sepuluh partai politik, namun hanya tiga partai yang mendapat kursi di parlemen, yaitu Golkar, PNI, dan NU4 . Pemilu ini juga dianggap tidak demokratis karena adanya manipulasi dan intimidasi terhadap pemilih5 . Melakukan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional. Orde baru berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat maupun Timur, serta mengambil peran
17 aktif dalam organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, OKI, Gerakan Non-Blok, dan PBB6 . Melanjutkan perjuangan anti penjajahan dan kolonialisme dalam segala bentuk. Orde baru mendukung perjuangan rakyat Vietnam, Kamboja, Laos, Palestina, Afrika Selatan, dan lain-lain yang menghadapi penjajahan atau apartheid. Orde baru juga melakukan integrasi terhadap Papua Barat melalui Pepera tahun 1969 yang kontroversial. Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi orde baru bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi inflasi, mengurangi kemiskinan, serta membuka peluang investasi asing. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh orde baru antara lain adalah: Membentuk Tim Ekonomi Muda (TEM) yang terdiri dari para ahli ekonomi lulusan Amerika Serikat. TEM berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan mikro yang berorientasi pada pasar bebas dan liberalisasi perdagangan. Menerapkan program stabilisasi moneter dengan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Program ini meliputi devaluasi mata uang rupiah, pengurangan subsidi pemerintah, peningkatan pajak, pengendalian anggaran belanja negara, serta penyesuaian harga-harga barang-barang pokok. Melaksanakan program pembangunan lima tahun (Repelita) yang dimulai sejak tahun 1969. Program ini mencakup berbagai sektor seperti pertanian, industri, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain. Program ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7 persen per tahun. Mendorong investasi asing dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan. Orde baru juga membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengurus perizinan dan pengawasan investasi asing. Investasi asing berkontribusi dalam meningkatkan ekspor, devisa, dan lapangan kerja.
18 Kebijakan Sosial Budaya Kebijakan sosial budaya orde baru bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Beberapa kebijakan sosial budaya yang dikeluarkan oleh orde baru antara lain adalah: Menetapkan Pancasila sebagai ideologi dan asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Orde baru juga mengadakan berbagai program untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada rakyat, seperti P4, Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), Wajib Belajar 9 Tahun, dan lain-lain. Membangun Transmigrasi sebagai program untuk meratakan penduduk dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Orde baru mengirim jutaan penduduk dari pulau-pulau padat penduduk seperti Jawa, Bali, dan Madura ke pulau-pulau yang kurang berkembang seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terpadu dan terjangkau. Orde baru juga melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mengembangkan pendidikan nasional dengan menetapkan kurikulum nasional yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945. Orde baru juga meningkatkan akses dan mutu pendidikan di semua jenjang, serta memberikan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi. Kesimpulan Orde baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang memiliki visi untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, orde baru mengeluarkan berbagai kebijakan umum yang dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak positif maupun negatif bagi perkembangan Indonesia. C. INTEGRASI TIMOR TIMUR Timor Timur merupakan kawasan yang termasuk dalam gugus pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dulunya merupakan daerah jajahan dari bangsa Portugis. Pasca peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timor Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Timor Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis. Runtuhnya Kekuasaan Portugis Runtuhnya kekuasaan Portugis atas Timor Timur terjadi sekitar tahun 1974 kerena berkembangnya Revolusi Bunga atau Revolusi Anyelir. Dalam buku Hari-Hari Terakhir Timor Timur : Sebuah Kesaksian (2003) karya Zacky Anwar dkk, Revolusi Bunga merubah rezim Portugal dari kediktatoran
19 otoriter menjadi demokrasi praktis. Revolusi Bunga juga berdampak pada Timor Timur sebagai daerah jajahan. Baca juga: Timor Leste, Negara Bekas Bagian Indonesia Pada Mei 1974, pemerintahan baru di Portugal memberikan izin pendirian partai politik untuk menentukan masa depan bangsa Timor Timur melalui referendum yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 1975. Referendum tersebut meliputi 3 pilihan, yakni: Menjadi daerah otonom dalam federasi Portugis Menjadi negara bebas dan merdeka Menjadi bagian dari Indonesia Muncul tiga partai politik di Timor Timur dengan pandangan politik yang berlawanan yakni, UDT, Fretilin dan Apodeti. Persaingan antara tiga partai tersebut menjadikan konflik yang berkepanjangan dan mengharuskan masyarakat sipil mengungsi ke wilayah Indonesia. Operasi Militer Indonesia Dalam buku Sejarah Kecil ‘Petite Histoire’ Indonesia (2004) karya Rosihan Anwar, disebutkan bahwa Ali Moertopo memimpin pasukan dalam Operasi Komodo yang bertujuan untuk integrasi Timor Timur ke Indonesia. Baca juga: 3 Negara yang Berbatasan Langsung dengan Daratan Indonesia Operasi Komodo merupakan misi intelijen yang dilakukan oleh perwira perwira TNI. Pasca Operasi Komodo, Indonesia kembali melancarkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Amerika Serikat turut mengambil peran dalam operasi-operasi keamanan yang dilakukan Indonesia di Timor Timur. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak ingin Timor Timur jatuh kedalam pengaruh Komunis. Proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia secara resmi disahkan melalui UU no 7 tahun 1976 tentang penyatuan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I di Timor Timur. D. DAMPAK KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI MASA ORDE BARU Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan paling lama yang bertahan di Indonesia. Di masa ini, lahir juga beberapa kebijakan. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia. Mulai dari kebijakan politik maupun ekonomi. Seperti apa dampak kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini? Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada masa Orde Baru pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Dimana, masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS No.XXIII/1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik. Guna mewujudkan perbaikan ini maka pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN, serta mengurusi hutang luar negeri dan
20 mencari sumber hutang baru dengan bunga renda agar bisa melakukan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. (Baca juga: Indonesia di Masa Orde Baru) Kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini, nyatanya memiliki dampak terhadap Indonesia. Dimana, untuk dampak kebijakan politik sendiri pada masa Orde Baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini : Pemerintah sentralistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendamping Disamping itu, dari sisi ekonomi sendiri yang menitikberatkan kepada perbaikan ekonomi rakyat diatas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik, nyatanya menghasilkan beberapa dampak yang positif antara lain : Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 14 November 1985 Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras Adanya penurunan drastis dari angka kematian dan angka kemiskinan Angka pendidikan sekolah dasar yang melejit akibat program SD dan SMP Inpres (program ABRI masuk desa) Revolusi Hijau Dampak lain yang terjadi akibat pemerintahan masa Orde Baru adalah adanya revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan perubahan cara atau metode yang dilakukan dalam pertanian dari yang semula merupakan pertanian tradisional (peasant) berubah menjadi pertanian modern (farmers). Guna meningkatkan hasil pertanian tersebut, maka pemerintah memberikan 4 cara peningkatan hasil pertanian seperti : Intensifikasi Intensifikasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah luas lahan pertanian, melainkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Perubahan ini dilakukan dengan cara Panca Usaha Tani yang meliputi : Pemilihan dan penggunaan bibit unggul, Pemupukan yang cukup, Pengairan yang cukup, Pemberantasan hama secara intensif, dan Teknik penanaman yang baik. Ekstensifikasi
21 Ekstensifikasi adalah usaha yang dapat dilakukan oleh petani guna meningkatkan hasil pertanian melalui perluasan wilayah atau penambahan produksi. Misalnya, adalah melalui penambahan jumlah tenaga kerja dan atau memperluas area pertanian. Diversifikasi Diversifikasi adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara menganekragamkan komoditas pertanian. Salah satu langkah diversifikasi adalah minapadi yaitu penyebaran benih ikan di lahan pertanian. Rehabilitasi Rehabilitasi adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara pemulihan sumber daya pertanian yang sudah rusak atau berada dalam kondisi kritis. Misalnya adalah penghentian tanam pada setelah 6 kali tanam untuk mengembalikan unsur hara di dalam tanah.
22 LATIHAN SOAL Pilihan Ganda 1. Susunan ttanan perikehidupan rakyat, bangsa dan negara berdasarkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen merupakan pengertian dari... a. orde pembangunan b. orde baru c. modernisasi d. revolusi e. reformasi 2. Pembuatan Supersemar dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto mengandung maksud.... a. memberikan kekuasaan sementara b. memberi mandat sebagai presiden c. untuk pemulihan keamanan dan ketertiban d. penyerahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto e. melindungi keamanan presiden Soekarno dan keluarganya 3. Landasan hukum lahirnya Orde Baru adalah.... a. Pancasila b. UUD 1945 c. Supersemar d. Kepres RI e. dukungan rakyat 4. Berikut ini yang merupakan negara-negara anggota pada awal pembentukan ASEAN, kecuali.... a. Malaysia b. Singapura c. Indonesia d. Brunei Darussalam e. Filipina
23 5. Perhatikan data-data berikut: 1. Pendali inflasi 2. Perbanyak peredaran uang 3. Pemulihan produksi 4. Membentuk undang-undang baru 5. Memasukkan investor asing Yang merupakan program jangka pendek dari kabinet Ampera adalah... a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 3 dan 4 d. 4 dan 5 e. 1 dan 3 Uraian Soal 1. Jelaskan tujuan penyederhanaan partai masa Orde Baru! Soal 2 Jelaskan proses penggabungan partai politik masa Orde Baru! Jawaban: Soal 3 Jelaskan upaya stabilisasi sosial dan politik masa Orde Baru! Soal 4 Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pemerintah masa Orde Baru! Soal 5 Apa isi dari Trilogi Pembangunan masa Orde Baru? Soal 6 Apa yang dimaksud dengan Dwifungsi ABRI? Soal 7 Sebutkan kebijakan rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru! Soal 8 Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari pemerintah Orde Baru! Soal 9 Apa yang dimaksud dengan Operasi Seroja? Soal 10 Mengapa pemerintahan Orde Baru dicap sebagai rezim otoriter?
24 DAFTAR PUSTAKA 1. KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 2018 2. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
25