BUKU SAKU SURAT IZIN PERUMAHAN (SIP) TAHUN 2023 SEKSI REGULASI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG REGULASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
KATA PENGANTAR Bapak Sarjoko, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Ibu Ledy Natalia, selaku Kepala Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Bapak Jani Manan Malau selaku Subkoordinator Urusan Regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Ibu Elva Simanjuntak selaku Coach Diklat CPNS Golongan III Angkatan 156 Kelompok 2. Bapak Ahmad Subejo selaku Penguji Diklat CPNS Golongan III Angkatan 156 Kelompok 2. Bapak Subarkah, Ibu Almitra, Bapak Daniel Atmario, Bapak Achmad Haryo, selaku rekan kerja Seksi Regulasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Serta rekan-rekan kerja baik PNS maupun PJLP dari Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Saku Surat Izin Perumahan tahun 2023 ini dapat terselesaikan baik dan tepat pada waktunya sebagai aktualiasasi Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III angkatan 156. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Saku ini. Khususnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Semoga Buku Saku yang berisi informasi dan ketentuan seputar Surat Izin Perumahan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi semua pihak. Kami pun menyadari bahwa Buku Saku ini masih terdapat kekurangan, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan lebih lanjut sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi terkait Surat Izin Perumahan (SIP). Anwar Kirom 199603312022031006
TABLE OF CONTENTS S E J A R A H R UM A H B E R - S I P D A S A R H U K UM S Y A R A T P EM E G A N G S I P P EM A K A I A N R UM A H B E R - S I P P E R P A N J A N G A N S I P B E R K A S P E R P A N J A N G A N S I P B I A Y A S EW A M U T A S I S I P S I P B A T A L D EM I H U K UM P E N I N G K A T A N H A K L AM P I R A N D A F T A R R U J U K A N 0 1 0 2 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 1 1 2 1 3 2 4
SEJARAH 1942 Belanda kalah dari Jepang. Belanda meninggalkan Indonesia. Rumah ditinggalkan. Woonver-Ordening Batavia: Larangan memasuki rumah tanpa izin KUP yang dikenal dengan Vestigingsbewijs atau SIP KUP dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Tingkat I, PP 6 Tahun 1958 Rumah-rumah ber-SIP untuk sementara waktu dikuasai Kepala Daerah 1947 1958 1963 SEJARAH 1
PP 55 Tahun 1981 PP 6 Tahun 1958 PP 17 Tahun 1963 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (BAB IVa) Tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Tentang PokokPokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Perumahan (Ps. 5) Permensos 7 Tahun 1965 Tentang Penggunaan Perumahan dalam masa peralihan (Ps. 1, 3, 7, 8, 9) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan Perumahan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta DASAR HUKUM 2
PP 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik Pergub DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DASAR HUKUM 3
SYARAT PEMEGANG SIP Harus nyata-nyata menempati rumah dan menggunakan secara tertib dan patut Melaporkan kepada Kepala Daerah jika: meninggalkan rumah lebih 3 bulan dan terjadi perubahan penghuni Syarat-syarat khusus yang lain yang dicantumkan secara khusus di dalam DIP SIP Permensos No. 7 Tahun 1965, Ps. 8 4
PEMAKAIAN RUMAH SIP Pemakaian, penempatan atau penggunaan Rumah Ber-SIP ditentukan dan ditetapkan Kepala Dinas Perumahan Pemakaian, penempatan atau penggunaan rumah ber-SIP adalah sah bila telah mendapatkan SIP dari Kepala Dinas Perumahan Semua Surat Izin Perumahan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan menciptakan hubungan sewa - menyewa Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 1971, Ps. 8 5
DPMPTSP* PEMOHON DPRKP** Mengajukan permohonan perpanjangan SIP Mengajukan surat rekomendasi teknis SIP diterbitkan Mengeluarkan surat rekomendasi teknis *melaui website: jakevo.jakarta.go.id **melakukan peninjauan lapangan PERPANJANGAN SIP Pergub 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 6
Surat Permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan keabsahan dan kebenaran data dan dokumen, bermeterai 10.000 Identitas Pemohon Jika berbadan hukum: Akta Pendirian, SK Pengesahan pendirian dari instansi terkait, NPWP Jika dikuasakan menyertakan Surat Kuasa, bermeterai 10.000 dan KTP yang diberi kuasa SIP terdahulu Surat Keterangan Usaha, jika SIP Usaha Surat Pernyataan menempati lokasi PBB tahun terakhir Surat pernyataan penyerahan hak hunian rumah, jika Pas Foto berwarna 3x4 sebanyak 4 lembar Surat pernyataan penyerahan hak penghunian rumah kwitansi sewa terakhir BERKAS PERPANJANGAN SIP 7
BIAYA SEWA RUMAH BER-SIP FAKTOR LANGSUNG FAKTOR TIDAK LANGSUNG Menyangkut Komponen Bangunan, ex: Pondasi, Dinding, Jendela, Pintu, Lantai, Pagar, Listrik, Air, dan lain-lain Usia dan Kondisi Bangunan 1. 2. Penaksiran harga oleh tim penaksir Mekanisme permohonan keringanan harga sewa 1. 2. *Laporan Akhir Kajian Penetapan Tarif Sewa Rumah Ber-SIP di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 (Komponen Terlampir) 8
MUTASI SURAT IZIN PERUMAHAN Berdasarkan Surat KPK RI Nomor B9917/10-16/12/2016 tanggal 6 Desember 2016: melanjutkan moratorium mutasi/peralihan SIP 9
MUTASI SURAT IZIN PERUMAHAN Berdasarkan Surat KPK RI Nomor B4512/10-16/08/2017 tanggal 9 Agustus 2017: Perpanjangan dari dan ke nama yang sama 10
SIP BATAL DEMI HUKUM Jangka waktu SIP telah berakhir Syarat-syarat SIP tidak terpenuhi Pemegang SIP tidak menghuni selama 3 bulan tanpa izin tertulis Kepala Dinas Perumahan Terdapat perubahan anggota keluarga tanpa izin tertulis kepala Dinas Perumahan (6bln) Hubungan sewa-menyewa telah dihentikan secara sah Perumahan tersebut musnah seluruhnya SIP diterbitkan atas rumah yang disengketakan Perda DKI No. 7 Tahun 1971 Ps. 8 11
Kewenangan Dinas Perumahan hanya pada peninjauan lapangan dan pembuatan surat rekomendasi penerbitan SIP. Dalam hal, peningkatan hak atas tanah atau bangunan dapat menghubungi Kantor Pertanahan setempat. Dalam hal pengecekan status tanah (Tanah Hak Pengelolaan, Eks Desa atau Eks Kotapraja Milik, atau dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta) dapat mengajukan permohonan pengecekan kepada Badan Pengelola Aset Daerah PENINGKATAN HAK ATAS TANAH ATAU BANGUNAN 12
LAMPIRAN 13
LAMPIRAN Contoh Surat Izin Perumahan 14
LAMPIRAN Surat KPK RI Nomor B-9917/10-16/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 15
LAMPIRAN Surat KPK RI Nomor B-4512/10-16/08/2017 tanggal 9 Agustus 2017 16
LAMPIRAN Contoh Penetapan Harga Sewa Rumah Ber-SIP 17
LAMPIRAN Contoh Penetapan Harga Sewa Rumah Ber-SIP 18
LAMPIRAN Komponen Perhitungan Harga Sewa Rumah Ber-SIP 19
LAMPIRAN Komponen Perhitungan Harga Sewa Rumah Ber-SIP 20
LAMPIRAN Komponen Perhitungan Harga Sewa Rumah Ber-SIP 21
LAMPIRAN Komponen Perhitungan Harga Sewa Rumah Ber-SIP 22
LAMPIRAN Komponen Perhitungan Harga Sewa Rumah Ber-SIP 23
DAFTAR RUJUKAN PP 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I PP 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan Permensos 7 Tahun 1965 tentang Penggunaan Perumahan dalam masa peralihan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1971 tentang Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan Perumahan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta PP 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan PP 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pergub DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 24
THANK YOU Materi dapat diakses di: s.id/BSIP2023 atau bit.ly/BSIP2023