Sejarah P- Unknown

Daftar Isi
· Awal Kedatangan Belanda ke Indonesia

(1596 – 1601)

· Penjajahan Belanda pada Masa VOC (1602
– 1799)

· Indonesia Pasca Pendudukan VOC

· Pemerintahan Herman Willem Daendels
(1806-1811)

· Pemerintahan Jan Willem Janssen (1811)

· Pemerintahan Thomas Stamford Raffles
(1811-1814)

· Masa Kekuasaan Belanda Ke Dua (1816-
1942)

o Kebijakan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel):
Van den Bosch (1830-1870)

o Kebijakan Pintu Terbuka (1870-1900) :
Eksploitasi Manusia dan Agraria

· Politik Etis (1901-1942)

Sejarah Penjajahan Belanda di

Indonesia (1596 – 1942) dan

Kebijakan – Kebijakannya

Belanda dianggap menjajah Indonesia selama 3,5. Banyak hal
mempercayai hal tersebut namun ada sebagian orang yang
menyangkal lamanya penjajahan tersebut. Ucapan Bung Karno

“Indonesia dijajah selama 350 tahun” semata – mata hanya untuk
menaikkan semangat patriotisme rakyat Indonesia dalam
memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan ucapan “Lebih
menderita dijajah Jepang selama 3,5 tahun daripada dijajah
Belanda 3,5 abad” seolah menjadi pembenaran ucapan Bung
Karno terseb

Awal Kedatangan Belanda ke
Indonesia (1596 – 1601)

Belanda pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di pelabuhan
Banten dengan empat buah kapal yang dipimpin oleh Kapten
Pieter Keyzer dan Cornelsi de Houtman pada 23 Juni 1596.
Kedatangan kapal Cornelis de Houtman dan awak kapalnya
semula disambut dengan baik oleh para pribumi Banten. Banyak
penduduk pribumi yang naik ke kapal tersebut untuk menawarkan
makanan ataupun dagangan kepada mereka. Namun, sambutan
baik ini disalah artikan oleh Cornelis de Houtman yang justru
bertindak kasar kepada pribumi Banten yang menawarkan
keramah tamahan kepada mereka. Walau demikian, pribumi
banten masih saja menawarkan lada yang Belanda butuhkan.
Tujuan Belanda ke Indonesia semula murni untuk berdagang
rempah – rempah, mengambil keuntungan besar dari penjualan
rempah – rempah yang sangat di butuhkan di Eropa. Namun pada
perkembangannya tujuan tersebut berubah dari yang semula
berdagang dan selanjutnya memonopoli perdagangan hingga
menjajah Indonesia.

Kedatangan Belanda ke Banten bertepatan dengan rencana
penyerangan Banten ke Palembang. Banten meminta Belanda
meminjamkan kapalnya untuk dipergunakan sebagai tambahan
kapal pengangkut pasukan Banten untuk penyerangan ke
Palembang. Namun rencana tersebut ditolak oleh Belanda dengan
alasan mereka datang ke Banten untuk berdagang dan akan
kembali ke Belanda setelah selesai melakukan transaksi
perdagangan.

Ketika Banten selesai melakukan penyerangan ke Palembang,
sekembalinya dari Palembang mereka masih mendapati Belanda
di tanah Banten. Belanda beralasan, mereka menunggu panen
lada yang tidak lama lagi. Pada waktu panen, harga lada akan
lebih murah. Hal ini membuat Mangkubumi Jayanegara marah.
Yang lebih parah adalah suatu malam Belanda membawa dua
kapal dari Banten yang penuh dengan lada dan memindahkan ke
kapalnya. Karena kepergok melakukan hal tersebut, Belanda
kemudian menembaki kota Banten.

Atas kejadian ini mengakibatkan rakyat Banten sangat marah.
Beberapa dari tentara Banten menyerbu ke kapal Belanda dan
selanjutnya menangkap kapten Houtman beserta delapan anak
kapalnya. Houtman baru dilepaskan dengan tebusan 45.000
Gulden serta diusir dari tanah Banten pada 2 Oktober 1596. Dua
tahun kemudian tepatnya pada 1 Mei 1598, rombongan pedagang
dari Belanda berangkat dipimpin oleh Jacob van Neck dibantu van
Waerwijk dan van Heemskerck tiba di Banten pada 28 November
1598. Pribumi Banten menerima dengan baik karena sikap
Belanda berbeda dengan pada saat kedatangan Houtman.
Nampaknya, pengusiran Houtman dijadikan pelajaran bagi
Belanda.

Pembawaan mereka sanggup membuat hati Sultan Banten
terpikat, bahkan permohonan mereka untuk bertemu dengan
Sultan pun dikabulkan. van neck membawakan piala berkaki emas
sebagai tanda persahabatan dengan Sultan Banten, Sultan Abdul
Mafakhir. Mangkubumi Jayanegara kemudian membujuk van Neck
untuk membantu melakukan penyerangan ke Palembang atas
pembalasan kematian Sultan Muhammad dengan janji

memberikan dua kapal penuh lada. Awalnya van Neck menyetujui
tapi dengan syarat satu kapal diberikan di awal dan satu kapal
diberikan setelah perang sedangkan Mangkubumi menghendaki
pembayaran dilakukan sekaligus setelah perang. Kesepakatan
tidak tercapai dan penyerangan ke Palembang tidak dilanjutkan.

Van Neck membawa pulang tiga kapal yang penuh dengan
muatan, sementara dua pembantunya yaitu van Waerwijk dan van
Heemskerck melakukan pelayaran lagi untuk mencapai wilayah
Maluku dengan lima buah kapal.

Setelah dua pelayaran Belanda berhasil, selanjutnya berduyun –
duyun orang – orang Belanda berlayar ke Nusantara. Pada tahun
1598 tercatat sebanyak 22 kapal baik milik perorangan maupun
perserikatan dagang dari Belanda melakukan pelayaran ke
Indonesia. Bahkan pada tahun 1602 sebanyak 65 kapal kembali ke
Belanda dengan muatan penuh.

Suatu hari pemerintah Portugis mengirimkan utusan dari Malaka
dengan membawa uang 10.000 rial untuk meminta Banten
memutuskan hubungan dengan Belanda dalam perdagangan dan
apabila Belanda tetap melakukan perdagangan maka kapal –
kapal Belanda akan di rusak serta diusir. Dikabarkan pula, Portugis
akan melakukan pembersihan kapal – kapal Belanda di Banten
dan negeri timur lain. Mangkubumi Jayanegara menyetujui hal
tersebut dan menerima pemberian dari Portugis. Namun, secara
rahasia Mangkubumi Jayanegara mengirimkan utusan untuk
menyampaikan akan datangnya pasukan Portugis yang akan
menyergap mereka. Mendengar apa yang disampaikan utusan
Mangkubumi, kemudian kapal Belanda pun meninggalkan wilayah
Banten.

Kemudian pada tahun 1598 angkatan laut Portugis sampailah di
Banten yang dipimpin Laurenco de Brito dari pangkalannya di Goa.
Ketika sampai di Banten, kapal – kapal Belanda sudah tidak ada
dan marahlah dia. Mangkubumi yang dituduh telah
bersengkongkol dengan Belanda dituntut untuk mengembalikan
hadiah yang Portugis berikan. Mangkubumi pun tidak mau
menuruti karena ia berpendapat bahwa Portugis tidak berhak
melakukan pengusiran kapal – kapal yang berlabuh di Banten.

Pasukan Portugis marah, pelabuhan Banten diserang dan dijarah.
Bahkan pedagang Cina pun ikut dirampas dangangannya. Melihat
adanya serangan dari Portugis, tentara Banten kemudian
menyerang balik hingga tiga kapal Portugis dapat direbut dan
awak kapalnya melarikan diri meninggalkan kapal dan barang
rampasan.

Penjajahan Belanda pada Masa
VOC (1602 – 1799)

Adanya persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda
berimbas pada keuntungan yang semakin sedikit dan tidak jarang
merugi. Melihat adanya hal tersebut, kemudian pada 1602
dibentuklah perserikatan dagang Belanda yang
bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dengan
modal awal 6,5 juta gulden yang berkedudukan di Amsterdam.
Tujuan dari dibentuknya organisasi ini adalah untuk meraup laba
sebesar – besarnya dan memperkuat kedudukan Belanda di
Nusantara untuk melawan kekuasaan Portugis dan Spanyol.
Pembentukan VOC yang baru seumur jagung mendapat saingan
berat yaitu kongsi dagang Inggris EIC (East Indies Compagnie)
yang telah dibentuk pada tahun 1600. Untuk mempermudah ruang

gerak VOC, kemudian dibangunlah kantor – kantor cabang seperti
di Middelberg, Delft, Rotterdam, Horm dan Enkhuizen. Setelah
dianggap cukup mapan, VOC kemudian membangun cabang di
Nusantara dengan Pieter Both yang menjabat sebagai Gubernur
Jendral pertama dan dibantu oleh Dewan Penasehat (Raad van
Indie) sebanyak 5 anggota.

VOC mengalami kemuduran pada 31 Desember 1799.
Kemunduran VOC dikarenakan beberapa sebab, salah satunya
adalah banyaknya korupsi yang ada di dalam tubuh VOC.
Pemerintah Belanda kemudian mengambil alih VOC.

Indonesia Pasca Pendudukan
VOC

Pada tahun 1799 Belanda mengambil alih wilayah Indonesia dari
VOC. VOC mengalami kebangkrutan dan hal ini menjadi sebab di
bubarkannya VOC. Sementara itu, Inggris mengincar wilayah
Indonesia untuk dijadikan wilayah jajahannya. Jawa adalah
wilayah koloni Belanda Perancis yang belum jatuh ke tangan
Inggris. Pada akhir abad ke 18 dan awal ke 19 terjadi perang
antara Perancis dan Belanda di daratan Eropa. Perancis
memenangkan peperangan tersebut pada 1806 dan menyebabkan
tanah
jajahan Belanda diserahkan kepada pemerintahan Perancis.

Pemerintahan Herman Willem
Daendels (1806-1811)

Napoleon Bonaparte mengutus Herman Willem Daendels untuk
mengemban tugas mempertahankan pulau Jawa dari serangan
Inggris. Daendels memerintah di Jawa pada kurun waktu 1806 –
1811. Terdapat dua tugas utama yang harus dilaksanakan
Daendels, yaitu :

Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris

Memperbaiki sistem pemerintahan agar tidak tejadi
penyelewengan serta korupsi

Dalam mengemban misi tersebut, Daendels kemudian
menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya :

1. Membangun jalan raya pos atau Grote Postweg yaitu dari
Anyer hingga Panarukan

2. Mendirikan benteng – benteng pertahanan
3. Membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung

Kulon
4. Mendirikan pasukan yang beranggotakan pribumi
5. Mendirikan pabrik – pabrik senjata seperti di Surabaya,

pabrik pembuatan meriam di Semarang serta sekolah militer
di Batavia
6. Membangun rumah sakit serta tangsi militer baru

Kebijakan lain selain dalam bidang pertahanan :

1. Memecah pulau Jawa menjadi 9 prefektur atau daerah
setara Karesidenan untuk mempermudah pengawasan

2. Mengangkat bupati – bupati Jawa menjadi pegawai
pemerintah

3. Menaikkan gaji pegawai
4. Mendirikan pengadilan dengan adat istiadat sebagai aturan

yang diberlakukan
Daendels yang dikenal dengan sikap kerasnya terkadang juga
melakukan tindakan keras terhadap raja – raja di Jawa seperti :

1. Raja Solo dan Yogyakarta dimana raja kerajaan tersebut
harus mengakui bahwa raja Belanda sebagai junjungannya

2. Karena Banten tidak mau melakukan pembangunan jalan
raya Post Groteweg, Daendels mengambil kebijakan keras
dengan mengasingkan Sultan Banten ke Banten

Ada dua versi mengapa Daendels dipanggil kembali ke
negaranya (Perancis) yaitu :

1. Daendels sangat dibutuhkan untuk memimpin pasukan
Perancis guna melakukan serangan ke Rusia

2. Hubungan buruk antara Daendels dengan raja – raja di Jawa
yang dikhawatirkan akan memperburuk situasi menjelang
serangan dari Inggris.

Pemerintahan Jan Willem
Janssen (1811)

Daendels digantikan oleh Jenderal Jan Willem Jansen pada 20
Februari 1811. Pemerintahan Belanda di bawah Gubernur Jansen
berlangsung sebentar, Belanda menyerah kepada Inggris setelah
ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang yang berisi

Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris
Semua tentara Belanda menjadi tentara Inggris
Orang – orang Belanda dipekerjakan untuk pemerintah Inggris

Pemerintahan Thomas Stamford
Raffles (1811-1814)

Setelah Inggris mampu menguasai pulau Jawa, Raffles kemudian
ditunjuk untuk menjadi Gubernur di Jawa. Kebijakan – kebijakan
Raffles diantaranya

Menghapus sistem Perangerstelsel, kerja paksa, dan
menghentikan perdagangan budak
Membebaskan rakyat dalam melakukan penanaman
Menghapuskan sistem pajak hasil bumi (Contingenten)

Menerapkan sistem tanah sebagai milik pemerintah
sedangkan petani sebagai pengarap
Pemberlakuan pajak tana
Pengangkatan Bupati sebagai pegawai pemerintahan dan
menetapkan jabatan Bupati diwariskan turun temurun
Membagi pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan
Membentuk sistem pemerintahan yang serupa dengan sistem
pemerintahan di negara Inggris
Adapun hambatan pemberlakuan kebijakan – kebijakan yang
dilakukan oleh Inggris diantaranya :

Terbentur adanya budaya dan tradisi Jawa
Belum adanya kepastian hukum atas tanah
Uang belumsepenuhnya berlaku di Jawa sebagai alat
pembayaran pajak
Singkatnya masa pemerintahan Raffles
Kekuasaan Raffles hanya sampai 1814 setelah Perancis kalah
oleh Rusia, Prusia, Austria dan Swedia dalam pertempuran Leipzig
pada tahun 1813. Imbasnya negara Belanda memerdekakan diri
dan berhak kembali atas tanah jajahan terdahulu yang tertuang
dalam Konvensi London.

Masa Kekuasaan Belanda Ke Dua
(1816-1942)

Adanya perang melawan Perancis serta hutang VOC
menyebabkan kekosongan kas Belanda. Kemudian dikirimlah Van
der Capellen (1816 – 1826) untuk menjabat sebagai Gubernur
Jenderal di Nusantara dengan tugas utama mengekploitasi
kekayaan nusantara guna mengisi kos Belanda yang kosong.
Setelah Van Der Capellen lalu dilanjutkan oleh de Gisignies (1826-
1830). Karena ketidak adilan serta kesewenang – wenangan
mengakibatkan munculnya perlawanan – perlawanan oleh para
pribumi, diantaranya :

Perang Saparua (1817)
Perlawanan Sultan Palembang (1818-1825)

Perang Diponegoro (1825-1830)
Perang Padri (1815-1838)
Perang Bone (1824)
Adanya perlawanan – perlawanan tersebut mengakibatkan
terkurasnya kas Belanda. Kemudian Belanda mengirim Johannes
van Den Bosch untuk menyelamatkan kas negara dari
kebangkrutan. van Den Bosch kemudian memberlakukan
kebijakan peningkatan produksi tanaman ekspor dengan sistem
tanam paksa

Kebijakan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel):
Van den Bosch (1830-1870)

Berikut ini adalah poin – poin penting pemberlakuan sistem tanam
paksa

Pribumi diwajibkan menyisihkan 1/5 tanahnya untuk ditanami
tanaman ekspor
Untuk pribumi yang tidak memiliki tanah, maka diwajikan
untuk bekerja kepada Belanda selama 66 hari
Kelebihan hasil produksi Belanda dikembalikan kepada rakyat
Kerusakan akibat gagal panen sepenuhnya dibebankan
kepada rakyat
Pengawasan dan penggarapan lahan dilakukan dan
sampaikan melalui kepala desa
Kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan seringkali
tidak sesuai dengan ketentuan. Bagi Belanda, dengan
diberlakukannya sistem tanam paksa inilah kesempatan untuk
mengeruk keuntungan sebesar – besarnya. Kas Belanda pun
mengalami surplus. Namun diberlakukannya sistem ini mendapat
kritikan dari berbagai pihak. Salah satu yang mengkritik adalah
Eduard Douwes Dekker. Akibat adanya keritikan berbagai pihak,
kemudian pada 1870 sistem tanam paksa dihapus dan dikeluarkan
UU Agraria (Agrarische Wet) dan UU Gula (Suiker Wet). Adapun
tujuan dari UU Agraria adalah :

Meindungi hak milik petani atas tanahnya sendiri dari
penguasa asing
Memberi peluang kepada pemodal asing untuk dapat
menyewa tanah kepada pribumi Nusantara

Membuka peluang kepada pribumi untuk bekerja menjadi
buruh perkebunan
Sedangkan UU Gula sendiri bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik
gula milik pemerintah Belanda.

Kebijakan Pintu Terbuka (1870-1900) :
Eksploitasi Manusia dan Agraria

Adapun latar belakang dari kebijakan pintu terbuka yaitu :

Perubahan Politik di Belanda
Di tahun 1850 politik di Belanda dimenangkan oleh partai
liberal dan kemudian menyebabkan sistem pemerintahan
Belanda berubah menjadi sistem liberalis. Karena sistem
liberalis tidak bisa lepas dari para pemilik modal, maka
perekonomian digerakkan dengan sistem kapitalisme.
Adanya pengaruh revolusi industri

Penerapan Politik Terbuka
Adapun penerapan politik terbuka yaitu munculnya pabrik – pabrik
baru milik swasta yang mulai menjamur di Indonesia seperti Pabrik
tembakau di Deli, Besuki dan Kediri, Pabrik tebu dai Batavia,
Semarang dan lain – lain, pabrik kina di Jawa Barat, Pabrik teh di
Jawa Barat dan Sumatera dan lain sebagainya. Dampak dari
penerapan pintu terbuka ini bmenjadikan Belanda semakin
makmur dan penderitaan bagi rakyat Indonsia.

Eksploitasi Manusia
Ekploitasi manusia yang dimaksud adalah pengerahan manusia
yang dilakukan dengan tipudaya, paksaan, ketidakadilan serta
kesewenang – wenangan yang dialami pribumi di perkebunan baik
milik Belanda maupun swasta asing. Pada masa ini muncul
sebutan Koeli (buruh) dan Ordernemer (pemilik perkebunan).
Dalam menerapkan eksploitasi manusia, pemerintah Belanda
memberlakukan aturan Koeli Ordonantie 1881 yang menjamin
pemilik perkebunan dapat memperoleh, mempekerjakan serta
mempertahankan kuli di perkebunan mereka sesuai kebutuhan.
Para pribumi diwajibkan bekerja dari pagi hingga sore dengan
membuka lahan, dan upah serta makan dan juga tempat tinggal

jauh dari kata layak. Rakyat Jawa juga ada yang dipekerjakan di
Suriname dan Guyana Belanda untuk bekerja di perkebunan milik
Belanda. Tidak sedikit para pekerja melarikan diri, namun Belanda
telah membuat aturan dengan istilah Poenal Sanctie yaitu
hukuman bagi para pekerja yang melarikan diri berupa denda,
disekap, ditelanjangi, kerja paksa tanpa upah serta ada yang
dibunuh.

Eksploitasi Agraria
Yang dimaksud disini adalah memaksimalkan penggunaan lahan –
lahan produktif di Indonesia dengan melakukan pembukaan lahan
kosong untuk perkebunan dan pertambangan yang dikerjakan oleh
pribumi.Tanah yang dimaksud dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Tanah yang dikuasai langsung (bumi narawita)
2. Tanah hadiah
3. Tanah mancanegara yang dikuasai bupati
Reaksi Terhadp Kebijakan Pintu Terbuka
Akibat adanya politik pintu terbuka, banyak reaksi serta kritikan
dari berbagai pihak. Para kaun humanis menentang praktek
ekploitasi oleh kolonial Belanda. Hal ini memicu Theodore van
Deventer mengkritik kebijakan Belanda dan menuntut untuk
memperhatikan serta mensejahterakan masyarakat pribumi. Kritik
ini kemudian dikenal dengan Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik Etis (1901-1942)

Ratu Wilhelmina dalam pidatonya pada 17 September 1901
mengungkapkan bahwa Pemerintah Belanda memiliki panggilan
moral kepada kaum pribumi dan kemudian lahirlah Politik Etis yang
dituangkan dalam Trias Van Deventer yang meliputi :

1. Irigasi yaitu dengan membangun serta memperbaiki
engairan dan bendungan untuk keperluan bidang pertanian.

2. Edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi
3. Migrasi, yaitu memindahkan kepadatan penduduk di Jawa ke

daerah lain

5