Laporan Akhir Divisi Hukum, Himas dan DatinT.A 2021 + Sampul t.galek 1

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN DATA INFORMASI

BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021

PENYUSUN :
Prayogi, S.Pd.I
(Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi)
Fatwa Masrurianto, S.Pd
(Staf Divisi Hukum dan Data Informasi)
Ryan Eko Cahyono, S.Pd
(Staf Divisi Hubungan Masyarakat)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas segala
Limpahan Rahmat dan Hidayah’Nya, serta yang telah memberikan berbagai nikmat
terlebih nikmat kesehatan. Shalawat dan salam kita limpanhkan kepada Nabiyullah
Muhammad S.W.T. yang telah memberikan pencerahan kepada kita akan segala suri
tauladan terlebih keteladanan dalam mengemban amanah, mudah - mudahanan kita
bisa terus berkomitmen menjalankan amanah yang telah diberikan demi terwujudnya
proses demokrasi yang lebih baik.

Laporan ini di buat sebagai salah satu wujud dari pertanggung jawaban berkaitan
dengan tugas dan fungsi Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021, sebagaiman
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020. Isi dalam laporan
ini juga menyampaikan berbagai kegiatan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020, yang kemudian bisa digunakan bagi pembaca
untuk menyandingkan dengan serangkaian kegiatan yang dijalankkan oleh Divisi Divisi
Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2021, dimana tahun ini merupakan pelaksanaan
kegiatan tanpa adanya tahapan Pemilu ataupun Pemilihan.

Dalam menjalankan program kegiatan selama tahun 2021 ini menjadi tantangan
tersendiri karena dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, dimana dalam situasi
seperti ini kita harus membatasi aktivitas secara langsung dan situasi seperti ini tentunya
mempengaruhi pelaksanaan program - program yang telalah di agendakan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum.

Kami berharap saat Laporan Akhir ini berada di tangan pembaca khususnya
pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI dan seluruh lapisan masyarakat
yang berada di wilayah Jawa Timur untuk memberikan segala kritik dan saran supaya
kami bisa bekerja lebih baik. Kami bukanlah siapa-siapa tanpa partisipasi masyarakat
dan sesungguhnya kami ada dari rakyat dan hasilnya bukan untuk siapa-siapa
melainkan untuk rakyat.

Trenggalek, 24 Januari 2022
Prayogi, S.Pd.I

Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek

I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... I
DAFTAR ISI ...................................................................................................... II
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... III
DAFTAR TABEL ............................................................................................... IV
BAB I Pendahuluan ...................................................................................... 1
1
A. Gambaran Umum ........................................................................ 3
B. Tujuan ..........................................................................................
BAB II Tugas Pokok dan Fungsi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan 5
Data Informasi .....................................................................................
A. Tugas Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data 5
6
Informasi sesuai Perbawaslu Nomor 3 tahun 2020 ....................... 12
B. Dokumen Perencanaan ................................................................ 12
BAB III Hubungan Masyarakat .........................................................................
A. Humas dan Media......................................................................... 12
B. Publikasi Pemberitaan (peliputan dan pembuatan berita) dan 14
14
media sosial.................................................................................. 15
BAB IV Hukum ................................................................................................. 17
24
A. Advokasi (Bantuan Hukum) .......................................................... 31
B. Dokumentasi Hukum (JDIH) ......................................................... 31
C. Analisis (Kajian Hukum)................................................................
D. Perundang – Undangan (Sosialisasi Produk Hukum)................... 33
BAB V Data Informasi .....................................................................................
A. Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi ................................. 34
B. Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) 37

(Penggunaan aplikasi dan/atau sistem informasi lainnya) .............
BAB VI Rencana Kerja Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data

Informasi Tahun anggaran 2022..........................................................
BAB VII Rekomendasi ......................................................................................

II

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Kabupaten Trenggalek ...................................................... 2
Gambar 2 : grafik visitor dalam setahun ...................................................... 13
Gambar 3 : akun media sosial bawaslu kabupaten trenggalek .................... 13
Gambar 4 : dokumentasi produk hukum di website PPID
26
Bawaslu Kabupaten Trenggalek .............................................. 28
Gambar 5 : Diskusi mingguan Divisi Hukum, Data dan Informa ...................
Gambar 6 : Sosialisasi Peran dan Fungsi Bawaslu serta Pendidikan 29
30
Politik Bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 2 Trenggalek ..........
Gambar 7 : Pesantren Kilat Pengawas Partisipatif (Sanlat Awas) ................

III

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persebaran Desa/Kelurahan, RT dan RW pada tiap Kecamatan 3
di Kabupaten Trenggalek .................................................................
9
Tabel 2 : Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Hukum, Humas dan Data 15
Invormasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024........... 25

Tabel 3 : Data item anggaran yang disiapkan untuk bantuan Hukum ................ 34
Tabel 4 : Data Produk Hukum dalam JDIH Tahun 2021 ....................................
Tabel 5 : rencana kerja Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data

Informasi Tahun Anggaran 2022 .......................................................

IV

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu

Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di
wilayah kabupaten/ kota, sebagaimana amanah undang – undang nomor 7 tahun
2017 memliki tugas dalam pengawasan, pencegahan dan penindakan di wilayah
kabupaten/ kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.
Mempunyai kewenangan memeriksa, mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah
kabupaten/ kota dan merekomendasikan hasil pemeriksaan, pengkajiannya kepada
pihak - pihak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Pemilu, serta menerima,
memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa
proses. Sebagai lembaga publik Badan Pengawas Pemilu yang terdiri dari jajaran
komisioner dan kesekretriatannya hadir di tengah masyarakat yang senantiasa
dinilai dan dimintai pertanggungjaawaban moral dari pelaksanaan tugas fungsi
Badan Pengawas Pemilu.

Merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan
Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ kota, panwas
Kecamatan, Panwas Kelurahan/ desa, Panwaslu Luar Negari, dan Pengawas
Tempat Pemungutan Suara, penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan
dilakukan pendistribusian tugas, wewenang dan kewajiban dalam divisi - divisi mulai
dari tingkat pusat sampai ke tingkat Kabupaten/ Kota. Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Trengalek sesuai Perbawaslu 3 tahun 2020, pada Divisi Hukum,
Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, memiliki tugas, wewenang dan
kewajiban yang jelas pada masing -masing bidang.

Pasca Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 Bawaslu Kabupaten
Trenggalek melakukan persiapan untuk menghadapi pemilu serentak tahun 2024,
khususnya Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi tentunya kerja
– kerja yang dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusia agar lebih
memahami kegiatan hukum pemilu, pendokumentasian produk hukum dan
sekaligus sosialisasi produk hukum pemilu yang lebih baik, melakukan koordinasi
internal dan koordinasi dengan Bawaslu tingkat atas untuk penguatan kapasitas
pemahaman hukum pemilu.

Tahun 2021 ini merupakan tahun yang penuh tantangan bagi penyelenggara
pemilu karena adanya Pandemi civid-19, terlebih di Kabupaten Trenggalek yang
tingkat penyebarannya termasuk dalam kategori tinggi diantara daerah – daerah
lainnya di Provinsi Jawa Timur. Hal ini tentunya juga menjadi tentangan tersendiri
dalam terlaksananya program - program bidang Divisi Hukum, Hubungan

1

Masyarakat dan Data Informasi yang telah direncanakan di Bawaslu Kabupaten
Trenggalek, sehingga dengan pemanfaatan teknologi program – program bisa
dilaksanakan, diantaranya sosialisasi melalalui media website Bawaslu Kabupaten
Trenggalek.

Sebagaimana pasal 25 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, memberikan
tugas dan kewajiban untuk menyiapkan Laporan Akhir bidang Hukum dan Data
Informasi sebagai kerja divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten
Trenggalek.

Untuk itu Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu
Kabupaten Trenggalek menyampaikan laporan akhir sebagai bentuk tanggung
jawab dan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan kerja yang telah dilakukan dan
sekaligus juga akan menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya
untuk lebih baik lagi.

Administrasi Wilayah Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Trenggalek merupakan Daerah yang terletak di bagian

selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur, yang secara astronomis terletak pada
111º 24’ – 112º11’ Bujur Timur dan 7º 53’ – 8º 34’ Lintang Selatan dengan luas
wilayah 1.261,40 km² yang dihuni oleh ± 758.412 jiwa. Kabupaten Trenggalek
secara ketinggian tempat terdiri dari 2/3 wilayah pegunungan dan 1/3 lainnya
merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 690 meter diatas permukaan
air laut. Dua pertiga wilayah Kabupaten Trenggalek yang merupakan kawasan
pegunungan dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 hingga diatas 100
meter diatas permukaan laut, dan ketinggian tersebut 53,8% berketinggian 100-
500 m. Apabila dilihat pada peta, maka Kabupaten Trenggalek tergambar seperti
berikut:
Gambar 1 : Peta Kabupaten Trenggalek

Sumber : https://peta-hd.com/peta-kabupaten-trenggalek-hd-lengkap-gambar-
dan-keterangannya/

2

Adapun batas wilayah di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
b. Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
d. Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

Secara administratif Kabupaten Trenggalek dibagi menjadi 14 kecamatan,
152 desa, 5 Kelurahan, 540 dusun/lingkungan. 1.290 Rukun Warga (RW) dan
4.502 Rukun Tetangga. Persebaran kelurahan berada di Pusat Kabupaten
Trenggalek. Sedangkan desa tersebar di daerah pinggiran dan perbatasan
Kabupaten Trenggalek. Dibawah ini merupakan data persebaran desa/kelurahan
pada setiap kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

Tabel 1 : Persebaran Desa/Kelurahan, RT dan RW pada tiap Kecamatan di

Kabupaten Trenggalek

No. Kecamatan Desa/ Rukun Warga Rukun
Kelurahan Tetangga

1. Panggul 17 155 521
322
2. Tugu 15 99 296
242
3. Durenan 14 78 338
296
4. Trenggalek 13 72 353
328
5. Watulimo 12 80 469
378
6. Karangan 12 81 319
202
7. Munjungan 11 66 249
188
8. Gandusari 11 126 4.502

9. Dongko 10 144

10. Pule 10 117

11. Pogalan 10 121

12. Bendungan 8 64

13. Kampak 7 77

14. Suruh 7 40

Jumlah/Total 157 1.290

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

B. Tujuan
1. Memenuhi kewajiban dan tanggung jawab untuk menyampaikan laporan atas
kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Divisi Hukum, Hubungan
Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagaimana
diatur dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020;

3

2. Laporan ini menjadi sarana evaluasi agar kedepannya bidang Divisi Hukum,
Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek
lebih baik dalam menjalankan tugas untuk persiapan penyelenggaraan pemilu
dan pemilihan serentak yang akan datang;

3. Sebagai upaya memberikan informasi dan referensi kepada publik tentang
kepemiluan.

4

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan
wajib dikerjalan oleh seorang anggota atau pegawai dalam suatu lembaga secara rutin
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan progam kerja yang
telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu lembaga. Setiap anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum dituntut dalam melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang
dilakasanakan secara jelas dalam setiap bagian atau divisi, rincian tugas-tugas tersebut
digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan
tuntutan atas tanggung jawab. Tugas pokok dan fungsi memberi gambaran tentang
ruang lingkup atau kompleksitas dalam suatu jabatan tersebut.

A. Tugas Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sesuai Perbawaslu
Nomor 3 tahun 2020
Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana pasal
25 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan
Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan
Suara, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan fungsi :
1. penyiapan analisis dan kajian hukum;
2. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
3. koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provins
dalam:
a. pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan
perselisihan hasil Pemilihan
b. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
c. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. hubungan masyarakat;
5. pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat,
pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;
7. pemantauan dan evaluasi; dan
8. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan
laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

B. Dokumen Perencanaan

5

Dokumen Perencanaan yang pernah dibuat Bawaslu Kabupaten
Trenggalek adalah Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun
2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum
adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk periode 5
(lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan
penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-
2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Target
Kinerja

1. Visi
Mengacu pada Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu memiliki Visi

yang menunjukan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.
“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”
Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen
bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak
faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang
mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang
demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya
pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik
dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu
dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta
diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu,
dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga
yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi
penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya,
adalah sebagai berikut:
Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan
penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral,
transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip
umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi
hukum serta moral politik dari publik.

2. Misi
Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan

dilaksanakan oleh seluruh satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi
Bawaslu adalah:
1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif

serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

6

2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja

pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi,
efektif, transparan dan aksesibel;

3. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh Bawaslu pada akhir

periode perencanaan. Tujuan Strategis adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu,

memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran

pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3) Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang

berkualitas;
4) Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang

terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional

dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
modern.

4. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis sebagai rencana pencapaian pada setiap tahun

selama 1 periode Renstra (5 Tahun) untuk mendukung dalam mewujudkan visi,
misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis yang akan
dicapai pada periode 2020-2024 adalah:
a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan

pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan
pemilu partisipatif;

b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian
sengketa proses pemilu;

c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang
berkualitas;

d. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif,
transparan dan aksesibel;

7

e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan
sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
modern.

Visi dan Misi Bawaslu untuk menjadi lembaga pengawas pemilu yang
terpercaya menjadi acuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan
kinerja dalam menegakkan keadilan pemilu sehingga Bawaslu semakin dipercaya
oleh masyarakat. Lembaga pengawas pemilu yang terpercaya akan bisa terwujud
jika mempunyai integritas yang tinggi, mampu menindak tegas pelanggaran pemilu
tanpa pandang bulu.
5. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis
Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Trenggalek menetapkan indikator-indikator sebagai
pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Rincian indikator dan target pada
masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran
Renstra ini. Adapun target kinerja Bawaslu Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa
Timur dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagaimana yang tertuang pada Renstra
Bawaslu adalah sebagai berikut:

8

Tabel 2 : Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Hukum, Humas dan Data Invormasi

Indikator Kinerja Kegiatan Divisi H
Bawaslu Kabupaten Tren

No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan

MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK HUKUM YANG HARMONIS D

01 Pengelolaan Terwujudnya Persentase Pengelolaan

Pendokumentasi Pengelolaan Pendokumentasian

an Informasi Pendokumentasian Informasi Hukum pada

Hukum Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten

pada Bawaslu Trenggalek tipe B yang

Kabupaten sesuai dengan Indeks

Trenggalek tipe B Kepatuhan Dalam

untuk Penyusunan Produk

mengimplementasika Hukum

n kepatuhan terhadap

penyusunan produk

hukum

Bawaslu Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024

Hukum, Humas dan Data Invormasi
nggalek Tahun 2020-2024

Target 2024 Satuan Formula
202 202 202 100 Persen
Persentase Jumlah
2023 Pengelolaan
012 Pendokumentasian
DAN TERINTEGRASI Informasi Hukum pada
Bawaslu Kabupaten
100 100 100 Trenggalek tipe B
yang sesuai dengan
Indeks Kepatuhan
Dalam Penyusunan
Produk Hukum

9

No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan

02 Pemberian Terlaksananya Jumlah layanan Advokasi

layanan layanan Advokasi Hukum untu kegiatan

Pendampingan Hukum untuk pelanggaran dan pidana

Hukum/Advokasi kegiatan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Hukum dan pidana

Pemilu/Pemilihan

03 Pengelolaan dan Terlaksananya Jumlah laporan

Pendokumentasi Pengelolaan dan Pengelolaan dan

an informasi pendokumentasian pendokumentasian

hukum informasi hukum informasi hukum

04 Penyiapan, Terlaksananya Jumlah Laporan

Pengelolaan penyiapan Kajian Pengelolaan Kajian Hukum

Kajian Hukum, Hukum, Peraturan Peraturan Perundang-

Peraturan Perundang-undangan undangan dan produk

Perundang- dan produk hukum hukum

undangan dan

produk hukum

MEMPERKUAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENDUK

SENGKETA PEMILU TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN

Target

202 202 202 2023 2024 Satuan Formula

012

0 1 1 1 Layanan

1 1 1 1 Laporan
Akhir

1 1 1 1 Laporan
m, Akhir

KUNG KINERJA PENGAWASAN, PENINDAKAN SERTA PENYELESAIAN
N AKSESIBEL

10

No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan

01 Pengelolaan Terwujudnya Data Persentase jumlah Data

Data dan dan Informasi di dan Informasi di Bawaslu

Informasi Bawaslu yang yang terpadu dan

terpadu dan terintegrasi demi

terintegrasi demi tercapainya keterbukaan

tercapainya informasi publik

keterbukaan

informasi publik

02 Pengelolaan dan Terlaksananya Jumlah layanan

pelayanan data layanan data dan pengelolaan data dan

informasi public informasi publik informasi publik

03 Pengelolaan dan Terlaksananya Jumlah layanan

pelayanan layanan pengelolaan kehumasan, Pemberitaah

kehumasan, kehumasan, dan publikasi pengawasan

Pemberitaan dan pemberitaan dan pemilu di Bawaslu

publikasi publikasi KAbupaten tipe B

pengawasan pengawasan pemilu

pemilu di di Bawaslu

Bawaslu KAbupaten Tipe B

Target

202 202 202 2023 2024 Satuan Formula

012

100 100 100 100 Persen

1 1 1 1 Layanan

1 1 1 1 Layanan
n

11

No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan

Kabupaten Tipe
B

Target

202 202 202 2023 2024 Satuan Formula

012

12

BAB III
HUBUNGAN MASYARAKAT
A. Humas dan Media
Salah satu penunjang kehumasan adalah strategi komunikasi, dalam hal ini,
hubungan masyarakat atau public relations adalah wajah dari sebuah lembaga .
Tugas penting humas adalah menyampaikan informasi tentang organisasi kepada
pemangku kepentingan terkait dan publik.
Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada keberhasilan pejabat
humas atau pejabat humas dalam menjaga reputasi dan citra positif di masyarakat.
Saat ini keterbukaan informasi kepada publik sudah menjadi hal yang lumrah.
Namun, tentu saja peran humas sangat penting. Dalam hal ini humas harus
memberikan informasi berdasarkan fakta dan keakuratan semua informasi dalam
organisasi yang bersangkutan.

Hubungan Media Atau Media Relations Dalam Konteks Humas Kegiatan seorang
praktisi Humas yang selalu berhubungan dengan masyarakat atau stakeholder
lainnya tentu harus memiliki suatu hubungan yang khusus pula dengan media
massa yang selalu menjadi konsumsi bagi masyarakat. Era modern yang
berkembang dengan pesat menuntut pula seorang Humas untuk lebih proaktif
dalam membangun sebuah relasi yang baik dengan beberapa pihak media.
Sebelum membahas lebih jauh,

B. Publikasi Pemberitaan (peliputan dan pembuatan berita) dan media sosial
1. Publkasi
Humas atau kependekan dari hubungan masyarakat merupakan salah
satu jabatan yang selalu ada dan dibutuhkan setiap perusahaan serta berbagai
lembaga atau instansi lainnya. Dalam hal ini, humas memiliki peranan penting
dalam menjembatani kepentingan perusahaan atau lembaga dengan
masyarakat atau publik. Tidak jarang, humas selalu menjadi perwakilan dalam
memberikan setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat. Bawaslu
Kabupaten Trenggalek dalam menjlanakn tugasnya melakukan publikasi yang
disampaikan lewat medsos, melalui website, majalah internal dan multimedia

2. Peliputan Dan Pembuatan Berita
Kemampuan, ketrampilan, dan pengarahan adalah faktor penting

kepemimpinan yang efektif Berbagai kegiatan pimpinan yang menyangkut
kepentingan publik sudah selayaknya diketahui oleh masyarakat, divisi humas
bawaslu kabupaten trenggalek.

Divisi Humas Bawaslu Trenggalek berlokasi di Jl. Kanjeng Jimat 191 A

12

Rejowinangun Kabupaten Trenggalek. dibawah Tekanan Prayogi, S.Pd.I,
diddukung oleh 1 (satu) personil sekretariat sebagai Koordinator Hukum,
Humas dan Data Informasi Prayogi, S.Pd.I, Koordinator Sekretariat Nanang
Sumiarko, kemudian Staf Teknis bagaian humas yaitu Ryan Eko Cahyono,
S.Pd. dibawah ini grafik visitor dalam setahun.

Gambar 2 : grafik visitor dalam setahun

3. Media Sosial
Humas memiliki peranan penting dalam menjembatani kepentingan

perusahaan atau lembaga dengan masyarakat atau publik. Publiksi dilakukan
salah satuya dengan media sosial, bawaslu trenggalek mempunyai tujuan dari
adanya social media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk
menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas.
Terdapat akun media sosial bawaslu kabupaten trenggalek yaitu twitter,
fanspage, instagram, youtube, website.

Gambar 3 : akun media sosial bawaslu kabupaten trenggalek

13

BAB IV
HUKUM

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan
tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah
terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian
hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh
pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau
ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan
masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

A. Advokasi (Bantuan Hukum)
Advokasi (Bantuan Hukum) adalah pemberian bantuan hukum melalui

pendampingan dalam menghadapi masalah hukum, apabila terjadi pelanggaran
hukum memang tidak mudah diselesaikan sendiri dan seringkali dibutuhkan
Advokasi dan Pendampingan. Hak untuk mendapatkan advokasi dan
pendampingan bagi setiap orang yang menghadapi permasalahan hukum
merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28D
Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum”. Penegasan dalam UUD 1945 tersebut sebagai
sarana perlindungan hak asasi manusia.

Mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah pemberian
layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu
dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
Bawaslu, dan sebagai Pemberi Bantuan Hukum adalah unit kerja yang membidangi
Hukum pada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi. Pemberian Bantuan juga dapat
diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan pensiunan
Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di
lingkungan Bawaslu. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud paling sedikit
meliputi, perkara perdata; perkara pidana; perkara Tata Usaha Negara; perkara
kode etik pengaduan hukum; konsultasi hukum; alternatif penyelesaian sengketa;
dan permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu.

Pada pelaksanaan peran dan fungsi divisi hukum dan data informasi terhadap
Advokasi dan Pendampingan Hukum di tahun 2020 dan 2021 tentunya memiliki
perbedaan pelaksanaan, pada tahun 2021 ini dikarenkan dilaksanakan tanpa
adanya tahapan Pemilu/ Pemilihan maka Bawaslu Kabupaten tidak menyiapkan
anggaran khusus untuk bantuan hukum, adapun kegiatan yang dilakukan oleh Divisi

14

Hukum dan Data Informasi bawaslu Kabupaten Trenggalek adalah berupaya

melakukan peningkatan kapasitas dalam bidang hukum diantaranya lebih

mendalamai teknis tentang tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan

Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 dimana

sebagai upaya fasilitasi advokasi dan pendampingan hukum, Bawaslu Kabupaten

Trenggalek telah menyiapkan anggaran untuk memberikan advokasi dan

pendampingan hukum kepada jajaran pengawas. Namun, selama pelaksanaan

tugas di tahun tersebut tidak ada pengawas yang memiliki masalah hukum atau

memerlukan advokasi dan pendampingan hukum, adapu rincian data item anggaran

yang disiapkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020

adalah :

Tabel 3 : Data item anggaran yang disiapkan untuk bantuan Hukum

Satuan

No. Item Kegiatan Frekuensi (OK / OJ / Kali / Buah /

OH)

1 penyediaan anggaran untuk 1 Paket 1 Kali x 1 Paket x 1

konsultan hukum/ advokat. K/K

2 Belanja Bahan Konsumsi 32 Paket 8 Orang x 4 Kali

3 Belanja Bahan ATK 1 Paket 1 Paket

4 Belanja Bahan 1 Paket 1 Paket

Fotocopy/Penggandaan

Pada dasarnya upaya – upaya yang bersifat preventif dalam menjalankan
kewenangan memegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek
Tahun 2020 maupun Tahun 2021 pasca pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Trenggalek, Bawaslu Kabupaten Trenggalek tidak terdapat permasalahan
hukum yang dihadapi, baik itu permasalahan etik, perdata, pidana, ataupun tata
usaha.

B. Dokumentasi Hukum (JDIH)
Pengelolaan Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum,
sehingga pendokumentasian dapat diartikan sebagai aktivitas mendokumentasi.
Sebagaimana Ketentuan tersebut tertera pada Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan
Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020, di antaranya Menjelaskan bahwa “Divisi Hukum,
Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/ Kota
mengoordinasikan fungsi pendokumentasian produk hukum. Adapun
Pendokumentasian Produk Hukum yang dilakukan divisi hukum dan data, informasi

15

Bawaslu Kabupaten Trenggalek diantaranya dilakukan melalui Jaringan Dokumen
dan Informasi Hukum (JDIH).

Walaupun pada pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2021 berjalan tanpa
adanya tahapan Pemilu ataupun Pemilihan, divisi hukum dan data informasi
Bawaslu Kabupaten Trenggalek tetap melaksanakan Proses Pendokumentasian
produk hukum tentang kerjasama (Nota Kesepahaman), adapun tujuan dari Nota
Kesepahaman tersebut adalah untuk membangun kemitraan serta memaksimalkan
Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kepela Daerah maupun Pemilihan Umum.

Adapun dokumen Nota Kesepahaman Tentang Pengembangan Pengawasan
Partisipatif, Pendidikan Politik Dan Penguatan Demokrasi, yang di unggah kedalam
JDIH diantaranya :
1. Nota Kesepahaman, Nomor 035/Hk.02.00/K.Ji-27/11/2021 Antara Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Dengan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Trenggalek Tentang Pengembangan
Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik Dan Penguatan Demokrasi di
Kabupaten Trenggalek, link dalam JDIH:
https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/436870377/nota-kesepahaman-antara-
badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupaten-trenggalek-dengan-pimpinan-
cabang-gerakan-pemuda-ansor-kabupaten-trenggalek-tentang-
pengembangan-pengawasan-partisipatif-pendidikan-politik-dan-penguatan-
demokrasi-di-kabupaten-trenggalek.html
2. Nota Kesepahaman Nomor 036/Hk.02.00/K.Ji-27/11/2021 Antara Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Dengan Pengurus Cabang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Trenggalek Tentang
Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik Dan Penguatan
Demokrasi di Kabupaten Trenggalek, link dalam JDIH:
https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/766341713/nota-kesepahaman-antara-
badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupaten-trenggalek-dengan-pengurus-
cabang-pergerakan-mahasiswa-islam-indonesia-kabupaten-trenggalek-
tentang-pengembangan-pengawasan-partisipatif-pendidikan-politik-dan-
penguatan-demokrasi-di-kabupaten-trenggalek.html
3. Nota Kesepahaman Nomor 037/Hk.02.00/K.Ji-27/11/2021 Antara Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Dengan Pimpinan Cabang
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek Tentang
Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik Dan Penguatan
Demokrasi di Kabupaten Trenggalek, link dalam JDIH:
https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/772369765/nota-kesepahaman-antara-
badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupaten-trenggalek-dengan-jaringan-
pendidikan-pemilih-untuk-rakyat-kabupaten-trenggalek-tentang-
pengembangan-pengawasan-partisipatif-pendidikan-politik-dan-penguatan-

16

demokrasi-di-kabupaten-trenggalek.html
4. Nota Kesepahaman Nomor 038/Hk.02.00/K.Ji-27/11/2021 Antara Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Dengan Jaringan
Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Kabupaten Trenggalek Tentang
Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik Dan Penguatan
Demokrasi di Kabupaten Trenggalek, link dalam JDIH:
https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/772369765/nota-kesepahaman-antara-
badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupaten-trenggalek-dengan-jaringan-
pendidikan-pemilih-untuk-rakyat-kabupaten-trenggalek-tentang-
pengembangan-pengawasan-partisipatif-pendidikan-politik-dan-penguatan-
demokrasi-di-kabupaten-trenggalek.html

C. Analisis (Kajian Hukum)
Hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman

bertingkahlaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya, serta
untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat mempunyai ciri
dan pengalaman yang berbeda - beda. Aturan atau hukum yang ada perlulah
dianalisis dan dikaji kembali, termasuk didalamnya kajian atas aturan - aturan dalam
proses penyelenggaraan pemilihan umum. Analisis dan kajian hukum dapat
dilakukan terhadap isu - isu krusial maupun perihal Peraturan baik Undang-Undang
Pemilu maupun Perbawaslu selama proses tahapan jalannya Pemilihan Tahun
2020.

Salah satu peran dan tanggung jawab Divisi Hukum dan Data Informasi
sebagaimana tertera dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 3
Tahun 2020 adalah menjalankan fungsi terhadap penyiapan analisis dan kajian
hukum. Sebagaimana tanggung jawab tersebut, Divisi Hukum dan Data Informasi
Bawaslu Kabupaten Trenggalek tentunya berperan aktif dalam penyiapan analisis
dan kajian hukum pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek
Tahun 2020 yaitu pendampingan dalamhal analisis dan kajian hukum terhadap
adanya dugaan pelanggaran, sedangkan di tahun 2021 analisis dan kajian hukum
yang dibuat adalah tentang penyiapan dalam pembuatan materi untuk kegiatan
sosialisasi maupun peninggkatan kapasitas di Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

Pada pelaksanaan tanggung jawab Divisi Hukum dan Data Informasi di tahun
2021 yang berjalan tanpa adanya tahapan pemilu maupun pemilihan, Divisi Hukum
dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek melaksanakan Penyiapan
Analisis dan Kajian Hukum diantaranya :
1. Penyusunan materi Peran dan Fungsi Bawaslu serta Pendidikan Politik Bagi

Pemilih Pemula;
Salah satu cara Bawaslu Kabupaten Trenggalek untuk mengajak para

generasi muda supaya tidak melakukan tindakan yang negatif adalah melalui

17

pendidikan politik yang dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 2 Trenggalek,
pendidikan Politik bagi pemilih pemula adalah proses pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta pemilu dan pilkada
yang lebih baik lagi kedepannya, selain itu bawaslu Kabupaten trenggalek juga
menyampaikan tentang Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pelaksanaan pemilu.

Divisi Hukum dan Data Informasi dalam giat tersebut menjelaskan
tentang perbedaan Pemilu dan Pemilihan, bahwa 2 kata tersebut adalah istilah
yang berbeda dimana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan Pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota
untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Dan dalam
penyelenggaraannya terdapat tiga lembaga yang pemilu yang
melaksanakannya yaitu DKPP, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum.

Dalam Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penindakan di
wilayah kabupaten terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu
Pemilu/ Pemilihan Bawaslu memiliki jajaran mulai dari Badan Pengawas Pemilu
Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas
Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN).
Jenis-Jenis Pelanggaran Dalam Pemilu Atau Pemilihan
a) Pelanggaran Administrasi yaitu Pelanggaran yang meliputi tata cara,

prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan.
Contoh: Pemasangan APK tidak sesuai, KPU tidak melakukan verifikasi
faktual syarat calon dll
b) Pelanggaran Kode Etik yaitu Pelanggaran terhadap etika penyelenggara
Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum
menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Contoh: Anggota
Bawaslu Kab/Kota berpihak kepada salah satu calon/parpol
c) Tindak Pidana yaitu Pelanggaran terhadap ketentuan atau norma-norma
pidana yang diatur dalam UU 7/2017 atau UU 1/2015 Jo. UU 8/2015 Jo.
UU 10/2016. Contoh: pemalsuan ijazah, Politik Uang, Kampanye
menggunakan fasilitas pemerintahan
d) Pelanggaran Lain Di Luar Uu Pemilu/ Pemilihan yaitu Pelanggaran
terhadap ketentuan perundang-undangan di luar UU Pemilu atau UU

18

Pemilihan, tapi peristiwanya terkait dengan pemilu. Contoh: PNS
menghadiri dan ikut berpidato dalam kampanye calon atau parpol
tertentu.

Dalam pelaksanaan pemilu/ pemilihan Indonesia menganut asas Pemilu
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang disingkat LUBER. LUBER,
dan penentu dari kualitas pemilu terebut diantaranya :
1) Kepastian Hukum
2) Peran Pemerintah
3) Peran Peserta Pemilu (Partai Politik & Calon)
4) Partisipasi Masyarakat (Sejauh Mana Rakyat Terlibat)

2. Penyusunan materi Demokrasi dan Pemilu di Indonesia.
Dalam kegiatan pembelajaran Pesantren Kilat Pengawas Partisipatif

(Sanlat Awas), Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten
Trenggalek menyampaikan materi tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia.
Dalam pemaparannya disampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu
negara yang menganut sistem Demokrasi. Perkembangan demokrasi di
Indonesia dapat dilihat dari bukti normatif dan empirik. Bukti normatif dapat
ditemukan UUD 1945 alinea keempat. "maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat....“ Bukti empirik yang menunjukkan Indonesia
adalah negara demokrasi dapat dilihat pada masa pemerintahan yang pernah
berjalan di Indonesia. Antara lain masa revolusi, parlementer, demokrasi
terpimpin, orde baru, dan reformasi.
Macam-macam Demokrasi :
a. Demokrasi Parlementer adaah Demokrasi yang memberi lebih banyak

kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi
parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas
demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen.
b. Demokrasi Langsung adalah Demokrasi langsung atau demokrasi murni
merupakan jenis demokrasi dimana rakyatlah yang memiliki kekuasaan
secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen.
Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik.
c. Demokrasi Tidak Langsung adalah Demokrasi tidak langsung adalah ketika
rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen.
Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia.
d. Demokrasi Pancasila, Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang
saat ini berlaku di Tanah Air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai

19

sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan
memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga Negara
seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila
e. Demokrasi Presidensial di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden
dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara.

Ciri paling mendasar dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan
umum (Pemilu), meski pemilu bukanlah satu-satunya aspek dalam demokrasi
namun pemilu merupakan pilar utama dari sebuah negara demokrasi, karena
melalui pemilu rakyat memilih wakilnya yang mana para wakil rakyat ini
mendapat mandat kedaulatan rakyat untuk mengurusi negara.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945. Fungsi Sistem Pemilihan Umum sebagai prosedur dan
mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara
negara lembaga legislative dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat
nasional maupun local serta sebagai instrumen untuk membangun sistem
politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan
umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Indonesia sudah
melakukan pemilu sebanyak duabelas kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977,
1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.
Masyarakat Harus Terlibat dalam Pemilu karena :
1) Memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat.
2) Memastikan terselenggaranya Pemilu yang bersih, transparan, dan

berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya.
3) Mendorong terwujudnya Pemilu sebagai instrument penentuan

kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik
4) Mendorong munculnya kepemimpinan politik sesuai dengan aspirasi

terbesar rakyat.

3. Penyiapan Bahan materi “Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja (SOTK)”;
Bahwa berdasarkan analisis narasumber (Dr. Suripto, SAg,. MPd.I)

sebagaimana arahan Kordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu
Kabupaten Trenggalek, disimpulkan bahwa Pemilu di indonesia adalah pemilu
yang sngat besar dan sangat banyak problematika, sehinga banyak para ahli
yang mengatakan pemilu di indonesia itu sebagai The biggest and most
complicated alection in the word pemilu terbesar dan ter rumet sedunia, maka

20

kerumitan yang begitu besar ini membutuhkan serangkaian proses
pengawasan agar bisa berjalan dengan baik. maka The biggest and most
complicated alection in the word ini perlu ditransformasikan pada 5 hal :
a. Elektoral sistem
b. Elektoral proses
c. Elektoral menejemen
d. Elektoral jastis

Disinilah peran Bawaslu sangat penting sekali untuk mengawal
pelaksanaan pemilu agar bisa berjalan dengan jurdil. Untuk mendukung tugas
dan wewenang bawaslu juga dibutuhkan satu suporting sistem kesekretariatan
Bawaslu yang terlembaga secara permanen dan didikung dengan
profesionalisme yang memiliki tupoksi yang jelas untuk menjamin terjadinya
bangunan sistem kesekretariatan yang kuat, maka dibutuhkan apa yang
disebut dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bawslu, diperlukan
pola hubungan komisioner Bawaslu dengan sekretariat Bawaslu yang bersifat
sinergis dalam rangka kebijakan administratif fungsional yang dijabarkan dalam
implementasi teknis dan oprasional.
Dasar hukum
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
2) Perpres Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen Bawaslu,Sekretariat
Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
3) Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS
4) Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS
5) Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekjen Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/kota, Sekretarian Panwaslu Kecamatan.
6) Persetujuan Menpan RB melalui surat Nomor B/26/M.KT.01/2021 tanggal
18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi
di Lingkungan Sekjen Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah;

Sebgai catatan untuk pemantik diskusi, terdapat catatan didalam UU
PEMILU, UU PILKADA dan PERBAWASLU. Undang – undang pemilu adalah
hal yang sangat kusus dan berbeda dengan umumnya Undang – undang yang
lain, Undang – undang tersebut merupakan satu produk hukum yang tidak

21

disertai dengan peraturan pemerintah, kalau berbicara pada Undang – undang
lain pasti disertai dengan peraturan pemerintah. Maka Undang-Undang
tersebut memberikan kewenangan atribusi kepada Bawaslu untuk menyusun
dan menetapkan Perbawaslu. Bawaslu dalam menyusun dan menetapkan
Perbawaslu diperintahkan langsung oleh Undang-Undang dimana dalam
prosesnya wajib konsultasi dengan anggota DPR, Apabila Undang-Undang
Pemilu & Pilkada tidak diterbitkan Perbawaslu, secara teknis operasional dalam
hal pengawasan tidak dapat diimplementasikan oleh Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Legitimasi Yuridis Perbawaslu Dalam Hierakhi Peraturan Perundang-
Undangan seringkali Perbawaslu dan PKPU banyak yang mempersoalkan
tentang posisi hukumnya terhada peraturan yang dibuat oleh Bawaslu maupun
peraturan yang dibuat oleh KPU. Dan Apabila membaca dalam Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang –
undangan Pasal 7 ayat (1) tata urtan perundang undangan itu dikenal ada 7
(tuju) tingkatan, yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/PERPU, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota, dalam
ketentuan tersebut tidak tertera Peraturan Bawaslu, PKPU maupun peraturan
DKPP, akan tetapi didalam Pasal 8 ayat (1) & (2) Disamping ketentuan Pasal
7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan MPR, DPR, DPD,MA, MK,
BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi,
Gubernur, DPRD Kab/Kota, Bupati/walikota, Kades atau yang setingkat.
Sebagaimana ketentuan tersebut artinya Perbawaslu memiliki Legitimasi
Yuridis dalam Hierakhi Peraturan Perundang - Undangan. Sedangkan apabila
membicaran sistimnya memamang banyak juga yang memperdebatkan
tentang Peraturan Bawaslu karena sebuah peraturan itu kalu didalam hukum
bersifat regeling (tindakan pemerintah yang bersufat mengatur) berbeda
dengan keputusan yang bersifat beschikking (bersifat individual dan khusus),
untuk itulah aturan yang dibuat Bawaslu tidak sampai menerbitkan sangsi
karena apabila menerbitkan sangsi maka tingkatannya berada di Undang –
undang. Sebagaimana ketentuan tersebut terdapat hal yang tidak bisa
dijalankan dalam pengawasan atau penindakan Bawasalu, permasalahannya
bukan ada di Bawaslu akan tetapi permasalahannya adalah dari landasan
hukum yang tidak memberi kewenangan yang lebih sebagai lembaga
pengawas dan penindakan Pemilu mengingat Bawaslu sebagai lembaga yang
paling bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dalam seluruh
tahapan pelaksanaan Pemilu.

Problematika yang dihadapi Bawaslu.

22

a. Problematika kepemimpinan
Sebagaimana diatur dalam (Pasal 92 ayat 7 UU No.7 Tahun 2017

Tentang Pemilu) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota.
Sebagaimana ketentuan tersebut kepemimpinan di Bawaslu adalah ketua,
itu berbeda dari sekretariat Bawaslu sebagaimana (Pasal 28 ayat 1 Perpres
No.68 Tahun 2018/ Pasal 91 Perbawaslu No. 1 tahun 2021) Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota (dalam bentuk satker), apabila belum satker
dipimpin oleh koordinator sekretariat. Disini menimbulkan perbedaan
dalam hal kepemimpinan antara Bawaslu dan sekretariat Bawaslu yaitu
perbedaan sistem kepemimpinan yang digunakan. Semisal dalam KPU
menggunakan istilah Kepemimpinannya yaitu Ketua, sedangkan di
Bawaslu Kepemimpinannya adalah Kepala Sekretariat, itu memiliki
implikasi yang panjang terhadap perbedaan kepemimpinan karena ketua
adalah sebagai fungsi yang bersifat koordinatif saja sebagaimana maksut
ketua adalah orang yang dituakan, berbeda dengan kepala yang digunakan
dalam sistem kepemimpinan dimana artinya yang dipegang adalah tongkat
komando yaitu memiliki kepemimpinan yang bersifat instruktif. Dalam hal
inilah perbedaan kepemimpinan yang bersifat koordinatif dan instruktif
akan berdampak pada implikasi – implikasi teknis oprsional dalam kerja –
kerja Bawaslu.

b. Problematika Pertanggung Jawaban
Sebagaimana dalam Pasal 28 ayat 1 Perpres No.68 Tahun 2018

dan Pasal 91 Perbawaslu No. 1 Tahun 2021 Secara administrasi
Sekretariat Bawaslu bertanggung jawab kepada Sekjen Bawaslu, Secara
fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
Perbedaan pertanggung jawaban ini seringkali menimbulkan suatu
kemenduaan loyalitas, dimana satu sisi pertanggung jawaban secara
administratif itu kepada Sekretariat Sekjen Bawaslu tetapi secara
fungsional bertanggung jawab kepada Bawaslu.

c. Problematika Status Kepegawaian
Status Jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu adalah Non ASN yang

masa jabatannya 5 tahun dan Status kepegawaian Sekretariat Bawaslu
adalah ASN dan PPNPN (Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri) jadi
pola ini menjadi satu problematika yang perlu dikaji agar masing – masing
Bawaslu maupun sekretaritan Bawaslu memiliki tupoksi dan menyadari
atas peran, tugas dan tanggung jawabnya serta menyadari tentang

23

kuwajiban dan perannya masing – masing, sehingga apabila itu tidak
dilakukan dengan benar maka akan terjadi conflict of interest diantara
Bawaslu dan sekretariat bawaslu. Disinlah perlunya pola hubungan
bawaslu dan Sekretariat Bawaslu harus dibangun secara Instruktif,
Koordinatif dan Konsultatif.

4. Penyiapan Bahan materi Penyusunan Legal Drafting dan Legal Opinion.
Bahwa berdasarkan analisis narasumber (Irfan Firdianto, S.H.I., M.H.)

sebagaimana arahan Kordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu
Kabupaten Trenggalek, didapati kesimpulan bahwa tentang pentingnya
Perancangan hukum (legal drafting) yang merupakan salah satu unsur penting
dalam praktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu
“Legal” dan “Drafting”. Secara harfiah, kata “legal” bermakna sesuatu yang
sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan “drafting” bermakna
perancangan/pengkonsepan. Jadi Legal Drafting dapat diartikan secara singkat
sebagai perancangan naskah hukum, sedangkan Legal opinion merupakan
pendapat atau opini hukum dengan Prinsip dasar dalam membuat Legal
Opinion adalah sebagai berikut:
1) Dibuat dengan berdasarkan pada hukum Indonesia.
2) Disampaikan secara lugas, jelas, dan tegas dengan tata bahasa yang

benar dan sistematis.
3) Tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan.
4) Harus diberikan secara jujur dan lengkap.

D. Perundang – Undangan (Sosialisasi Produk Hukum)
Perkembangan dunia yang semakin terbuka dan global dewasa ini

menyebabkan akselerasi pembangunan makin meningkat di segala bidang tidak
terkecuali pembangunan bidang hukum. Makin meningkatnya pembangunan
khususnya pembangunan bidang hukum banyak didorong serta dipengaruhi arus
informasi dengan dukungan teknologi informasi berupa jaringan internet, satelit, dan
media komunikasi lainya, dalam hal memanfaatkan Teknologi Informasi tersebut
Badan Pengawas Pemilihan umum tentunya mempunyai program kegitan
sosialisasi produk hukum yang di laksanakan melalui media berbasis online.

Dalam hal sosialisasi Produk hukum dengan dukungan teknologi informasi
berbasis online di Bawaslu Kabupaten Trenggalek, dilakukan melaului media JDIH
(Jaringn Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan mulauli website PPID (Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

1. Jaringn Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek selama

24

pelaksaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 sampai
denga tahun 2021 melakukan Sosialisasi Produk Hukum yang keberadaanya
sangat penting kedalam JDIH, adapun jenis dokumen tersebut antara lain :

Tabel 4 : Data Sosialisasi Produk Hukum dalam JDIH Tahun 2020 dan 2021

No Tahun Jumlah Dokumen

1 2020 32

2 2021 36

Di tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukakan aktifitas
sosialisasi didalam JDIH berupa produk hukum yaitu Nota kesepahaman
Tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik Dan
Penguatan Demokrasi di Kabupaten Trenggalek sebanyak 4 dokumen, adapun
Maksud dan Tujuan dari Nota Kesepahaman tersebut adalah :
a) Untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK, sebagai perwujudan

rasa tangungjawab bersama dalam upaya membangun etika dan budaya
politik yang sesuai dengan Pancasila, bermartabat dan berintegritas di
Kabupaten Trenggalek baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ,
Pemilihan Kepala Daerah maupun wujudan demokrasi lainnya;
b) Untuk Peningkatan Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan
Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong
kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas;
c) Untuk mensinergikan kegiatan – kegiatan untuk terciptanya
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang
yang lebih berkualitas.
Output yang diharapkan dari adanya Nota Kesepahaman Tentang
Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik Dan Penguatan
Demokrasi Di Kabupaten Trenggalek adalah meliputi Penyelenggaraan kegiatan
:
a) Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
b) Mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah yang berkualitas, berintegritas dan demokrasi;
c) Pengabdian kepada masyarakat.

2. PPID
Sebagai badan publik Bawaslu Kabupaten Trenggalek secara penuh

memberikan akses informasi yang transparan, akutanbel dan bertanggng jawab
kepada publik, dalam hal ini tidak hanya sebatas tentang keterbukaan publik,
akan tetapi juga kemudahan dalam mengakses informasi.

Aktivitas Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum Divisi Hukum

25

dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek selain dalam JDIH juga

melalui website PPID, ketentun tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bawaslu kabupaten Trenggalek dalam melakukan kegiatan pengelolaan

Produk Hukum melalui website PPID melakukan pendokumentasian berupa

regulasi-regulasi yang terkait dengan Pelayanan Informasi diantaranya Undang
– undang sebanyak 3 dokumen, Peraturan Pemerintah sebanyak 3 dokumen,

Peraturan Mahkamah Agung sebanyak 1 dokumen, Peraturan Komisi Informasi

sebanyak 3 dokumen, Peraturan Menteri sebanyak 1 dokumen, Perbawaslu

sebanyak 4 dokumen, dan SK PPID sebanyak 1 dokumen

Berikut website PPID Bawaslu Kabupaten Trenggalek

http://ppid.trenggalek.bawaslu.go.id/.

Gambar 4 : dokumentasi produk hukum di website PPID Bawaslu Kabupaten
Trenggalek

3. Sosialisasi Di Bidang Hukum dan Data Informasi
Sebagai lembaga pengawas pemilu yang mempunyai tugas

pengawasan, pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten terhadap
pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, tentunya Bawaslu mempunyai
kewjiban dalam memberikan edukasi ataupun wawasan kepada masyarakat dan
jajaran Pengawas ditingkat bawah.

Sesuai peran dan fungsi Divisi hukum dan data, informasi sebagaimana
dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020,
Menjelaskan bahwa “Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi

26

Bawaslu Kabupatn/ Kota mengoordinasikan fungsi sosialisasi dan peningkatan
kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat dan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik dan/atau data informasi”.

Pada pelaksaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun
2020, tentunya Divisi Hukum dan Data Informasi turut berperan aktif dalam
berbagai kegiatan sosialisasi, dimana pada saat itu pelaksanaan kegiatan
sosialisasi dengan melibatkan peseta yang beragam mulai dari Panwaslu
Kecamatan, Ketua DPC/DPD Partai Politik, Ormas dan OKP dan dari pegiat
media sosial, dengan kegiatan sosialisasi diantaranya Tata Cara Penyelesaian
Sengketa, Pengawasan Partisipatif, Pengawasan Kampanye Melalui Media
Masa (Cetak atau Elektronik). Sedangkan pasca pemilihan ditahun 2021 juga
berperan aktif dalam pelaksanaan Sosialisasi di bidang hukum dan data
informasi, akan tetapi pelaksan kegiatan dilaksanakan secara daring, adapun
kegiatan secara tatap muka/ langsung namun dengan jumlah peserta yang
terbatas.

Pada tahun 2021 Aktifitas sosialisasi di Bidang Hukum yang dilaksanakan
adalah :

1. Diskusi mingguan Divisi Hukum, Data dan Informasi
Kegiatan Diskusi mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi

merupakan kegiatan terjadwal dan rutin yang diselenggarakan oleh
Bawaslu Provinsi Jawa Timur bersama Bawaslu Kabupaten/ Kota se Jawa
Timur secara daring. Sebagai pelaksana kegiatan adalah Bawaslu
Kabupaten Trenggalek dan Bawaslu Kabupaten Magetan, dimana diskusi
tersebut merupakan seri ke-13, dengan tema “Struktur, Organisasi, dan
Tata Kerja (SOTK)” dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 September
tahun 2021. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
a) Memberikan pemahaman dan informasi kepada peserta kegiatan

terkait dengan Struktur Organisasi, dan Tata Kerja di lingkungan
Bawaslu;
b) Sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Bawaslu di setiap jenjang;
c) Sebagai sarana untuk menghimpun kritik maupun saran yang akan
disampaikan oleh peserta kemudian dijadikan sebagai perhatian
dalam melakukan perbaikan, khususnya terhadap sistem Organisasi,
dan Tata Kerja di lingkungan Bawaslu .

Selain internal lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum
kegiatan tersebut juga di ikuti peserta dari masyarakat umum, diharapkan
dari kegiatan ini adalah didapatnya khazanah pengetahuan dan
pemahaman terkait. Stuktur Organisasi, dan Tata Kerja di lingkungan
Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu serta diharapkan melalui diskusi ini

27

terdapat feedback dari peserta dalam rangka turut serta memberikan kritik
maupun saran untuk perbaikan Kelembagaan Bawaslu sehingga bisa
digunakan sebagai persiapan dalam menghadapi Pemilu Srentak Tahun
2024.

Pada kegiatan Diskusi mingguan Divisi Hukum, Data dan Informasi,
Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu penyelenggara
membahas tema Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan
mendatangkan narasumber Dr. Suripto, SAg,. MPd.I. (Ketua STAI
Muhamadiyah Tulungagung) yang juga pernah menjabat sebagai Anggota
KPU Trenggalek Periode 2009-2014, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Trenggalek Periode 2014-2019. Dalam diskusi memaparkan materi
tentang Problematika Hubungan Kinerja Bawaslu Dengan Sekretariat
Bawaslu.

Gambar 5 : Diskusi mingguan Divisi Hukum, Data dan Informas

2. Sosialisasi Peran dan Fungsi Bawaslu serta Pendidikan Politik Bagi Pemilih
Pemula
Kegiatan Sosialisasi Peran dan Fungsi Bawaslu serta Pendidikan
Politik Bagi Pemilih Pemula adalah salah satu kegiatan Bawaslu
Kabupaten Trenggalek yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum dan data
Informasi sebagai bukti komitmen dan keinginan untuk melakukan edukasi
kepada pemilih pemula terkait dengan Pengenalan lembaga, peran dan
fungsi Bawaslu serta pemahaman politik terhadap aturan dan regulasi
pemilu, kegiatan tersebut diselenggarakan di SMA Negeri 2 Trenggalek
pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2021. Dari kegiatan tersebut
diharapkan akan ada rasa ketertarikan dari pemilih pemula untuk berperan
aktif menjadi pengawasan pertisipatif.

Gambar 6 :Sosialisasi Peran dan Fungsi Bawaslu serta Pendidikan Politik
Bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 2 Trenggalek

28

3. pembelajaran Pesantren Kilat Pengawas Partisipatif (Sanlat Awas)
Sanlat Awas adalah gerakan bersama antara Bawaslu Kabupaten

Trenggalek dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang
berintegritas dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau
Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang
partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan program Pesantren Kilat Pengawas Partisipatif
dilaksanakan dengan sistim tatap muka ataupun online dan dibagi menjadi
2 kelas dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek Jl. Kanjeng
Jimat 191 A, Rejowinangun, Trenggalek. Peserta berjumlah 30 orang yang
berasal dari Santri, mahasiswa perguruan tinggi, Siswa SMU sederajat,
utusan organisasi masyarakat (ormas), utusan organisasi kepemudaan
(OKP), organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan.

Peran Divisi Hukum dan Data informasi dalam kegiatan tersebut
adalah sebagai narasumber dan memaparkan Materi pembelajaran
dengan tema Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia, pelaksanaan pada hari
Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 (Kels A) dan hari Senin tanggal 1
Nopember 2021 (kelas B).

Gambar 7 : Pesantren Kilat Pengawas Partisipatif (Sanlat Awas)

Kelas A Kelas B

29

30

BAB V
DATA INFORMASI
A. Pengelolaan Data Pelayanan Informasi
Data dan informasi hukum yang tertera dan terselenggara dengan baik dalam
suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan
tata pengelolaan lembaga yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk
memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen hukum dan informasi hukum yang
dibutuhkan.
Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan
Informasi Hukum melalui JDIH yang mempunyai tujuan, mamnfaat dan fungsi
antara laian :
1. Tujuan
a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota;
b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang
lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan
anggota JDIH Bawaslu serta antarsesama anggota JDIH Bawaslu dalam
rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan
kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik,
transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
2. Manfaat
a. Keberadaan JDIH di lingkungan Bawaslu mempermudah pengelolaan
Dokumen dan Informasi yang terpadu dan terintegrasi di seluruh tingkatan;
b. Dokumen dan informasi hukum terkait kepemiluan dapat diakses secara
cepat dan mudah;
c. Terjalinnya kerjasama yang efektif pada lingkungan Bawaslu di seluruh
tingkatan untuk berpartisipasi dalam melakukan upaya pembangunan
hukum terutama di bidang kepemiluan;
d. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik sebagai bentuk
ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan
bertanggung jawab.
3. Fungsi
a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan hukum bidang
kepemiluan;
b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan
hukum khusunya terkait dengan kepemiluan;

31

c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-
undangan dan bahan dokumentasi terkait dengan kepemiluan;

d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan
hukum dan kepastian hukum di bidang kepemiluan

e. Sebagai sarana inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan
Informasi Hukum yang berkaitan dengan Pemilu dan/ Pemilihan

f. Sebagai sarana klasifikasi Dokumen dan Informasi Hukum agar mudah
diakses oleh pembaca

g. Sebagai sarana digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di
bidang kepemiluan.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik
wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek dalam upaya meningkatkan Pelayanan
Informasi Publik bagi masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Trenggalek juga telah menjalankan amanat dari
Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu
membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pelayanan Informasi
di Bawaslu Kabupaten Trenggalek :

1. SOP Pelayanan Informasi
2. SOP Klsifikasi Informasi
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi dikecualikan
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi
5. SOP Penyusunan dan Penyampaian Layanan Informasi
6. SOP Penyusunsn DIP
Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Trenggalek
memiliki sarana dan prasarana antara lain :
1. Ruang Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek, dalam melakukan
pelayanan informasi publik saat ini Bawaslu Kabupaten Trenggalek sudah
menggunakan Ruangan khusus PPID. Terdapat beberapa fasilitas seperti meja,
kursi, formulir terkait pelayanan informasi, Banner Permohonan Informasi dan
perangkat alat tulis kantor dalam Ruangan PPID. Satu orang staf layanan
informasi juga setiap hari dijadwalkan bertugas untuk melayani permohonan
informasi.
2. Dengan mengakses website PPID http://ppid.trenggalek.bawaslu.go.id/.
masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan data, ataupun informasi yang

32

dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten
Trenggalek. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan
melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif.

B. Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) (Penggunaan aplikasi dan/atau sistem

informasi lainnya)

Bawaslu Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa akun sosial media yang

aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain

:

1. Instagram : BawasluKabTrenggalek

2. Facebook : Bawaslu Trenggalek

3. Youtube : Bawaslu Trenggalek

4. Twitter : @BawaslukabTrenggalek

5. Website Lembaga : www.trenggalek.bawaslu.go.id

33

BAB VI

RENCANA KERJA DIVISI HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN DATA
INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2022

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan pengimplementasian konsep
perencanaan. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam
keseluruhan proses manajerial organisasi, telah menempatkan perencanaan sebagai
faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari lembaga yang
bersangkutan. Perencanaan perlu dilaksanakan mengingat adanya ketidakpastian
akibat pengaruh dinamika lingkungan yang dihadapi. Perencanaan merupakan suatu
proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-
pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dimasa yang
akan datang.

Dalam persiapan terselenggaranya kegiatan di Tahun Anggaran 2022 tentunya
Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sedah menyiapkan berbagai
rencana kerja yang telah tersusun, adapun rencana kerja tersebut adalah sebagai
berikut :

Tabel 5 : rencana kerja Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi
Tahun Anggaran 2022

Keterangan

No Nama Kegiatan pelaksanaan output (Budgeter/ Non

Budgeter)

1 sosialisasi Kegiatan Sebagai informasi Budgeter

produk hukum Sosialisasi akan tentang aturan/

tentang terselenggara 2 regulasi kepemiluan

peraturan/ (dua) kali kegiatan serta Sebagai upaya

regulasi dalam dengan untuk mengukur

kepemiluan pembahasan sejauh mana

tentang aturan peraturan/ regulasi

kepemiluan kepemiluan telah

(Perbawaslu dan menjamin kepastian

PKPU) untuk hukum atas

persiapan dalam penyelenggaraan

menghadapi pemilu serentak tahun

Pemilu serentak 2024

tahun 2024

2 pembuatan Kegiatan Sebagai upaya Non Budgeter

34

Keterangan

No Nama Kegiatan pelaksanaan output (Budgeter/ Non

Budgeter)

konten sebagai sosialisasi di memperkenalkan

bahan media sisial tentang peran, tugas

sosialisasi dalam Bawaslu dan fungsi

media sosial Kabupaten kelembagaan

Trenggalek Bawaslu kepada

dengan masyarakat luas.

mengangkat tema
– tama tentang

penyelenggara,

pengawasan,

penegakkan

hukum dan

teknologi

informasi.

3 Memperkuat Penulisan dan Menjalin dan menjaga Non Budgeter

kerjasama non penulisan relasi dengan media

dengan media (undangan serta memajukan citra

peliputan, atau reputasi

konferensi pers, organisasi dimata

press briefing dan stakeholder

wawan cara

4 Memperkuat Sosialisasi Sebagai upaya Non Budgeter

kerjasam terhadap pemilih menjaga

dengan sekolah pemula dan kepercayaan publik

dan kampus mahasiswa kepada lembaga

tentang tugas dan Bawaslu serta

fungsi Bawaslu Mengenalkan

dalam informasi terkait

menegakkan dengan Badan

demokrasi Pengawas Pemilu

dan diharapkan

Generasi melenial

dapat mengetahui

dimana arah lembaga

bawaslu dalam

mengawal demokrasi

dan ikut mengambil

35

Keterangan

No Nama Kegiatan pelaksanaan output (Budgeter/ Non

Budgeter)

peran dalam

pengawasn

partisipatif

5 Podcast dan Podcast bersama Diharapkan Budgeter

kerjasama radio narasumber dari masyarakat dapat

daerah luar internal mengetahui tentang

Bawaslu dan pendidikan pemilu

menjalin kerjasam serta dapat

dengan radio mengetahui ketika

daerah terjadi pelanggran

dalam proses pemilu

dan melalui

kerjasama radio

daerah diharapkan

akan dapat ikut

mensosialisasikan

program bawaslu

Kabupaten

Trenggalek, tentang

tahapan dan potensi

pelanggran serta

dapat

mensosialisasikan

pendidikan politik

untuk masyarakat

36

BAB VII
REKOMENDASI
Dari kegiatan Divisi Hukum, humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten
Trenggalek yang telah dilakukan di tahun 2021, pencapaian kegiatan dirasa belum
maksimal dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan ketiadaan tahapan pasca pilkada
serentak 2020. Dua kondisi ini memaksa kreatifitas divisi hukum untuk bisa
menghadirkan program- program hukum yang akan lebih fokus dan terarah pada
peningkatan keterampilan teknis bidang hukum dn data informasi, sosialisasi yang lebih
meluas lagi dan pendokumentasi produk hukum yang lebih intensif walaupun bahkan di
tengah pandemi yang masih berlangsung. Untuk itu disarankan agar adanya upaya terus
pembimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan bidang hukum
dan data informasi serta juga adanya alokasi anggaran yang memadai untuk menunjang
kegiatan yang telah direncanakan oleh Bawaslu ditingkat Kabupaten.

37

38