Buku saku pedoman cuti dan potongan tunjangan kinerja BPK Perwakilan Aceh

BUKU SAKU CUTI DAN POTONGAN
TUNJANGAN KINERJA
APARTUR SIPIL NEGARA

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH

TAHUN 2022
SUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH

KATA

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat
rahmat dan karunia-Nya Buku Saku Cuti dan Potongan Tujangan
Kinerja Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 ini dapat terselesaikan
tepat pada waktunya dan dapat disusun dengan baik guna
memenuhi Kegiatan Aktualisasi Pendidikan dan Pelatihan Calon
Pegawai Negeri Sipil (Diklat CPNS) Golongan III BPK RI.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan Buku Saku ini. Terima kasih
khususnya disampaikan kepada:

Bapak Dhani Adrian S.E., M.M., Ak., CA selaku Kepala Subbagian
Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Ibu Cut Ekarama Dhianty selaku Pengelola Kepegawaian
Subbagian Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi
Aceh
Ibu Adisti Andarini Siregar S.Akt. selaku Coach Diklat CPNS
Golongan III BPK RI
Edy Mulya S.E., M.Ak., Ak. selaku Penguji Diklat CPNS
Golongan III BPK RI

Sangat disadari bahwa penyusunan Buku Saku ini masih terdapat
kekurangan, sehingga diharapkan saran dan masukan dari semua
pihak untuk perbaikan lebih lanjut agar dapat memenuhi
kebutuhan pegawai dalam mendapatkan informasi dengan
maksimal

Semoga buku saku ini dapat memberikan informasi seputar cuti
dan potongan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Aceh.

Aru Malika
NIP : 199510242022031001

Dasar Hukum Cuti Dan

Potongan Tunjangan Kinerja

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA

PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 230/K/X-XIII.2/4/2013 TENTANG PEDOMAN
CUTI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PELAKSANA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 486/K/X-XIII.2/11/2015 TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI BADAN PEMERIKA KEUANGAN



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130/K/X-XIII.2/5/2021 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPADA PEJABAT

TINGGI MADYA,PIMPINAN TINGGI PRATAMA
,ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS PADA

PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENGERTIAN
CUTI

Cuti adalah keadaan
tidak masuk kerja yang
diizinkan dalam jangka
waktu tertentu

JENIS-JENIS CUTI

CUTI TAHUNAN
CUTI BESAR
CUTI SAKIT
CUTI MELAHIRKAN

CUTI KARENA ALASAN
PENTING
CUTI BERSAMA

CUTI DILUAR
TANGGUNGAN
NEGARA

CUTI
TAHUNAN

KETENTUAN

PNS yang telah bekerja minimal satu tahun secara terus
menerus
Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja
Pengajuan cuti melalui aplikasi cuti di SISDM kepada Pejabat yang
Berwenang Memberikan Cuti sebelum pelaksanaan cuti tahunan
Penggunaan cuti tahunan tidak memotong tunjangan kinerja
Bagi PNS yang hendak menggunakan hak atas cuti tahunannya di
tempat yang sulit perhubungannya maka jangka waktu cuti
tahunan dapat ditambah untuk paling lama 12 hari kalender
Apabila cuti tahunan tidak digunakan, dapat digunakan kembali
pada tahun berikutnya hingga 24 hari

Dasar Hukum
Per BKN No 24 Tahun 2017
Kep Sekjen No 230/K/X-XIII.2/4/2013
Kep Sekjen No 486/K/X-XIII.2/11/2015

CUTI
BESAR

KETENTUAN

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus
menerus
Paling lama 3 bulan, Penggunaan cuti besar kurang dari 3 bulan,
maka sisa cuti besar yang menjadi haknya dihapus.
Mengajukan permintaan cuti melalui aplikasi cuti pada SISDM
kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lambat
10 hari kerja sebelum pelaksanaan Cuti Besar
Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS tidak berhak atas
cuti tahunan dalam tahun mengajukan cuti besar.
Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS menerima
penghasilan berupa gaji pokok (termasuk tunjangan yang
melekat),tunjangan kinerja maksimal 50 %

Dasar Hukum
Per BKN No 24 Tahun 2017
Kep Sekjen No 230/K/X-XIII.2/4/2013
Kep Sekjen No 486/K/X-XIII.2/11/2015

CUTI
SAKIT

KETENTUAN

Setiap pegawai yang menderita sakit lebih dari satu hari

diberikan paling lama 1 tahun,dapat ditambah untuk paling lama 6
bulan apabila yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya.

Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan seperti dimaksud
PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan
dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena
sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pegawai yang mengalami gugur kandungan diberikan cuti paling
lama 1 1/2 bulan.

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh menjalankan
tugas, berhak menerima hak atas cuti sakit hingga sembuh.

Selama menjalankan cuti sakit, pegawai tetap menerima
pengasilan atas gaji pokok (termasuk tunjangan yang
melekat),tunjangan kinerja (setelah dipotong 2% per hari) dan
tunjangan jabatan

Dokumen pendukung untuk rawat jalan berupa surat keterangan
dokter dan rawat inap surat keterangan klinik/rumah sakit

Dasar Hukum
Per BKN No 24 Tahun 2017
Kep Sekjen No 230/K/X-XIII.2/4/2013
Kep Sekjen No 486/K/X-XIII.2/11/2015

CUTI
MELAHIRKAN

KETENTUAN

Pegawai yang akan melahirkan dengan kelahiran anak pertama
sampai dengan kelahiran anak ketiga .

Paling lama 3 bulan untuk PNS dan CPNS Paling lama 2 bulan
untuk tenaga tidak tetap.

Mengajukan permintaan cuti melalui aplikasi cuti pada SISDM
kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

Selama menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima
penghasilan terdiri atas gaji pokok (termasuk tunjangan yang
melekat),tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan.Untuk
anak ketiga dipotong 2% per hari dan anak keempat
disarankan mengajukan cuti besar.

CUTI
BERSAMA

Cuti bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan

tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Dasar Hukum
Per BKN No 24 Tahun 2017
Kep Sekjen No 230/K/X-XIII.2/4/2013
Kep Sekjen No 486/K/X-XIII.2/11/2015

CUTI
ALASAN PENTING

KETENTUAN

Pegawai yang berhak atas cuti alasan penting yaitu :
1.ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau
menantu sakit keras atau meninggal dunia dan dapat diberikan cuti
apabila PNS/CPNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari
anggota keluarganya yang meninggal dunia dengan melampirkan
surat kematian apabila meninggal dunia.

2. melangsungkan perkawinan dengan melampirkan undangan.

3. PNS/CPNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar
dapat diberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan rawat
inap dari Unit Pelayanan Kesehatan

4. mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam,
dapat diberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan paling
rendah dari Ketua Rukun Tetangga

5. ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan
dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti guna memulihkan
kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan.

Paling lama 1 bulan dengan mengajukan permintaan cuti melalui

aplikasi cuti pada SISDM kepada Pejabat Yang Berwenang

Memberikan cuti dan selama menggunakan cuti karena alasan

penting, pegawai tetap menerima penghasilan berupa gaji

pokok,tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja (dipotong

setelah hari ke 9) Dasar Hukum

Per BKN No 24 Tahun 2017
Kep Sekjen No 230/K/X-XIII.2/4/2013
Kep Sekjen No 486/K/X-XIII.2/11/2015

CUTI
DILUAR TANGGUNGAN

NEGARA

KETENTUAN

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-
menrerus dapat diberikan cuti apabila terdapat alasan sebagai berikut:
a.mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar
di dalam/luar negeri dengan bukti surat penugasan atau surat
perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang;

b.mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri dengan bukti
surat keputusan atau surat penugasan/ pengangkatan dalam
jabatan;

c.menjalani program untuk mendapatkan keturunan dengan bukti
surat keterangan spesialis

d.mendampingi anak yang berkebutuhan khusus dengan bukti surat
keterangan spesialis

e.mendampingi suami/istri/ anak yang memerlukan perawatan khusus
dengan bukti surat keterangan spesialis dan/atau;

f.mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur. dengan
bukti surat keterangan dokter.

Mengajukan permintaan/ permohonan secara tertulis kepada Sekjen

disertai dengan alasan.Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang paling lama 1 tahun.Selama menjalankan cuti PNS tidak

menerima penghasilan.

Dasar Hukum
Per BKN No 24 Tahun 2017
Kep Sekjen No 230/K/X-XIII.2/4/2013
Kep Sekjen No 486/K/X-XIII.2/11/2015

POTONGAN
TUNJANGAN KINERJA

Jenis Cuti Potongan terhadap Tunjangan
Kinerja

1 Cuti tahunan 0% per hari

Rawat jalan dengan dokumen 2% per hari
pendukung surat keterangan

dari dokter

Rawat inap dengan dokumen

pendukung surat keterangan 0% per hari

2 Cuti sakit dari puskesmas/klinik/rumah
sakit

Menjalani pemulihan setelah a.0% per hari untuk 3 hari kerja
rawat inap dengan dokumen pertama
pendukung surat keterangan
dari puskesmas/klinik/rumah b.Untuk hari kerja berikutnya,
2% per hari
sakit

a.   Paling lama 8 hari kerja

Musibah dalam1 bulan, 0% per hari
b.   Untuk hari kerja berikutnya,

Cuti karena 2% per hari

alasan a. Paling lama 8 hari kerja

3 penting Melangsungkan pernikahan dalam
(CAP) pertama 1 bulan, 0% per hari
b.    Untuk hari kerja berikutnya,

2% per hari

Alasan lainnya 3% per hari

4 Cuti Pertama dan kedua 0% per hari
bersalin Ketiga 2% per hari

5 Cuti besar 50% per bulan atau
2,5% per hari

Dasar Hukum
Per BKN No 24 Tahun 2017
Kep Sekjen No 230/K/X-XIII.2/4/2013
Kep Sekjen No 486/K/X-XIII.2/11/2015

Perihal Terhadap Potongan Tunjangan Potongan Terhadap Tunjangan Kinerja
Kinerja

Terlambat 01 s/d 30 Menit 0,50 % per hari
31 s/d 60 Menit 0,75 % per hari
1 Masuk Kerja dan 61 s/d 90 Menit
Pulang sebelum 1 % per hari
> 90 Menit 1,25 % per hari
waktunya
5 % per hari (maksimal 100% dalam
2 Tidak masuk bekerja tanpa 1 bulan)
keterangan

3 Izin (termasuk izin tanpa surat 3 % per hari
keterangan dokter)

4 Tidak mengikuti Upacara Bendera 10 % per kejadian
HUT RI

Tugas belajar,kursus bahasa dalam 0 % per hari
5 rangka tugas belajar dan

secondment

Perihal Hukuman disiplin pemotongan tunjangan kinerja dilakukan sebagai
berikut :

Hukuman Disiplin Jumlah Total Durasi Keterangan
Potongan 2 Bulan Hukuman berupa teguran lisan

20%

Ringan 20 % 4 Bulan Hukuman berupa teguran tertulis
Sedang 20 % 6 Bulan
50 % 6 bulan Hukuman berupa pernyataan
50 % 9 Bulan tidak puas

50 % 12 Bulan Hukuman Penundaan kenaikan
gaji berkala selama 1 tahun

Hukuman Penundaan
kenaikan pangkat selama 1

tahun

Hukuman penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1

tahun

Dasar Hukum
Per BKN No 24 Tahun 2017
Kep Sekjen No 230/K/X-XIII.2/4/2013
Kep Sekjen No 486/K/X-XIII.2/11/2015

Berat 70 % 12 Bulan Hukuman penurunan pangkat
80 % 12 Bulan setingkat lebih rendah selama 3
90 % 12 Bulan
tahun

Hukuman berupa pemindahan
dalam rangka penurunan tingkat

jabatan setingkat lebih rendah

Hukuman perubahan berupa 
pembebasan dari jabatan

Hukuman Disiplin Tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang
Sah (dalam 1 Tahun)

Jumlah Tidak Masuk Kerja Jenis Hukuman
Secara kumulatif 3 hari kerja Teguran Lisan
Secara kumulatif 4 s.d 6 hari kerja
Secara kumulatif 7 s.d 10 hari kerja Teguran Tertulis
Pernyataan tidak puas secara tertulis





Secara kumulatif 11 s.d 13 hari kerja Pemotongqn tukin 25% selama 6 Bulan

Secara kumulatif 14 s.d 16 hari kerja Pemotongan tukin 25% selama 9 Bulan

Secara kumulatif 17 s.d 20 hari kerja Pemotongan tukin 25% selama 12 Bulan





Secara kumulatif 21 s.d 24 hari kerja Penurunan jabatan setingkat lebih
rendah 12 bulan

Secara kumulatif 25 s.d 27 hari kerja Penurunan abatan menjadi jabatan
pelaksana 12 bulan

Secara kumulatif 28 hari kerja atau Pemberhentian dengan hormat tidak atas

lebih permintaan sendiri dari PNS

Secara berturut-turut 10 hari kerja Pemberhentian dengan hormat tidak
atau lebih atas permintaan sendiri dari PNS

PEMOTONGAN UANG MAKAN

Besaran uang makan yang dipotong selama menjalankan cuti didasarkan pada

jumlah hari kerja yang dilewati selama cuti
Dasar Hukum

Per BKN No 24 Tahun 2017
Kep Sekjen No 230/K/X-XIII.2/4/2013
Kep Sekjen No 486/K/X-XIII.2/11/2015

PP NO 95 Tahun 2021

BAGAN ALUR PENGAJUAN DAN PEMEROSESAN CUTI
TAHUNAN,CUTI SAKIT,CUTI BESAR,CUTI

MELAHIRKAN,CUTI KARENA ALASAN PENTING

Pengajuan cuti Pegawai
melalui SISDM
(minimal 10 hari TIDAK TIDAK
sebelum Cuti
Atasan
besar) Langsung

Pertimbangan
permohonan
cuti pegawai

Validasi YA Kepala
Perwakilan

YA

Pemberian izin Pegawai
cuti

*Cuti sakit dapat diajukan setalah digunakan

BAGAN ALUR PENGAJUAN DAN PEMEROSESAN CUTI
DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

Pengajuan cuti Pegawai Atasan TIDAK
secara tertulis Langsung
kepada atasan YA
disetai alasan YA
Pegawai
Validasi Kepala
Perwakilan
Pengajuan cuti
secara tertulis TIDAK TIDAK
kepada sekjen
disetai alasan Sekretaris Kepala
Jenderal BKN
Verifikasi
YA
Meneruskan
kepada Kepala

BKN

Validasi

Pemberian izin Pegawai
cuti dari sekjen ke
Dasar Hukum
pegawai Per BKN No 24 Tahun 2017
Kep Sekjen No 230/K/X-XIII.2/4/2013
Kep Sekjen No 130/K/X-XIII.2/5/2021