Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN

2022

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prakata

Laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil
pengolahan data dan informasi. Data dan informasi
inilah yang nanti akan digunakan seorang pimpinan
dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan atas
kegiatan selanjutnya. Laporan keuangan adalah
catatan informasi keuangan suatu instansi pada suatu
periode akuntansi yang dapat digunakan untuk
menggambarkan kinerja instansi tersebut. Laporan
keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
keuangan.
Pemerintah membutuhkan penyusunan laporan
keuangan yang baik dan benar agar dapat membantu
pimpinan/pengambil keputusan dalam menyusun
rencana kegiatan ditahun-tahun berikutnya. Adanya
buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
pengelola keuangan dalam penyusunan laporan
keuangan. Baik dalam memahami standar operasional
prosedurnya maupun tata cara penyusunan laporan
keuangan.

Sragen, Mei 2022

2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daftar Isi

1 Halaman Judul
2 Prakata
3 Daftar Isi
4 Pendahuluan
8 SOP Penyusunan Laporan

Keuangan
10 Panduan Penyusunan

Laporan Keuangan
20 Penutup
21 Referensi

3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendahuluan

Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses
akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi
keuangan, hasil yang diterima, serta perubahan dalam posisi
keuangan suatu instansi/satker. Laporan keuangan juga
merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan
oleh suatu instansi. Laporan keuangan adalah media yang paling
penting untuk menilai kondisi ekonomi dan prestasi manajemen.

Setiap instansi memiliki tujuan khusus yang hendak dicapai.
Kinerja instansi tercermin dari laporan keuangan yang disusun
setiap tahun. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi
keuangan.

Kelompok unsur keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas dan
fungsi salah satunya adalah menyiapkan bahan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Sehingga kelompok
unsur keuangan diharapkan mampu menyusun laporan
keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai
dengan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan harus
memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan menyeluruh
kepada stakeholders agar terhindar dari kebiasaan karena
kesalahan atas pengelolaan keuangan, baik itu berupa kesalahan
pencatatan maupun pengelenggaraan dalam pengelolaan
tanggungjawab keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen.

4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maksud, tujuan dan sasaran

a. Maksud

Penyusunan buku ini sebagai panduan dalam menyusun
Laporan Keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sragen.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan buku ini adalah:
1.Memberikan informasi terkait Standar Operasional
Prosedur dalam penyusunan Laporan Keuangan di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
2.Memberikan informasi terkait langkah-langkah,
sistematika dan periode penyusunan Laporan Keuangan
di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
3.Memudahkan penyusunan laporan keuangan di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
4.Mentertibkan administrasi dalam penyusunan Laporan
Keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sragen.

c. Sasaran

Sasaran dari buku ini adalah kelompok unsur keuangan dan
pihak terkait penyusunan laporan keuangan di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Istilah dan Pengertian

1.Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan,
dimana dan oleh siapa dilakukan.

2.Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan
Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen adalah serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai penyusunan laporan
keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen.

3.Laporan Keuangan (LK) adalah bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah atas
pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

4.Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sragen merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola
oleh kelompok unsur keuangan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sragen.

5.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan
saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

6.Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan
tanggungjawab dari Pengguna/Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang terhadap pelaksanaan anggaran di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen, ditandatangani oleh Kepala Dinas
selaku Pengguna Anggaran/Barang pada setiap periode
penyampaian Laporan Keuangan.

6

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Istilah dan Pengertian

Pernyataan tanggungjawab memuat pernyataan sebagai
berikut:
Pernyataan tanggungjawab terhadap penyusunan dan
isi Laporan Keuangan yang disampaikan.
Pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pernyataan Laporan Keuangan telah disusun
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang
memadai.
7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan pemerintah yaitu aset, utang ekuitas pada
tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintah dalam periode laporan.
10. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan
yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam LRA, LO, LPE dan Neraca dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SOP Penyusunan
Laporan Keuangan

SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
9

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Panduan Penyusunan
Laporan Keuangan

Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan
a. Menyusun LRA

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan pemakaian sumber saya keuangan yang dikelola
oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA
bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi dan
anggaran SKPD secara tersanding dan menunjukkan tingkat
ketercapaian target-target yang telah disepakati antara
legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-
undangan.

10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Langkah yang harus dilakukan adalah dengan memastikan
seluruh jurnal transaksi baik pendapatan maupun belanja telah
selesai diposting seluruhnya. Seluruh jurnal dimaksud
diantaranya adalah jurnal biasa, jurnal koreksi dan jurnal
penyesuaian. Dalam aplikasi SIMDA Keuangan BPKP, untuk
memeriksa jurnal transaksi yang belum diposting terdapat pada
menu Data Entry -> SKPD -> Pembukuan -> Posting Data.

Setelah dibuka, akan tertampil seluruh jurnal-jurnal yang belum
diposting. Jurnal yang belum terposting tersebut belum akan
menambah Realisasi dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sehingga
untuk mendapatkan LRA yang benar, perlu diposting seluruhnya.
Jika sudah selesai diposting, maka LRA dapat dicetak.

b. Menyusun Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi
keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada
tanggal tertentu.

11

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c. Menyusun LO

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
pelaporan.

13

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c. Menyusun LPE

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

14

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan e. Menyusun CaLK

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif
atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Neraca. Selain itu CaLK juga mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang
diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan
secara wajar.
Struktur CaLK terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD
2.1 Kebijakan Keuangan
2.2 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEUANGAN
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

SKPD
3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

kinerja keuangan
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

(mengikuti/menyesuaikan kebijakan akuntansi Pemda)
4.1 Entitas akuntansi/pelaporan keuangan SKPD
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan

laporan SKPD
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan

laporan SKPD
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan

ketentuan yang ada dalam SAP

15

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
(menyesuaikan data LRA yang ada di SKPD)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
(menyesuaikan data neraca yang ada di SKPD)
ASET
ASET LANCAR
ASET TETAP
ASET LAINNYA
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
EKUITAS

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
(menyesuaikan data LO yang ada di SKPD)
PENDAPATAN-LO
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO
BEBAN
BEBAN OPERASI
Surplus/defisit operasional
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO

16

DEFISIT NON OPERASIONAL-LO
Surplus/defisit non operasional
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
Pendapatan luar biasa
Beban luar biasa
Surplus/defisit pos luar biasa
SURPLUS/DEFISIT LO

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
(menyesuaikan data LPE di SKPD)
EKUITAS AWAL
SURPLUS DEFISIT LO
KOREKSI MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS
EKUITAS AKHIR

BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON
KEUANGAN

6.1 Organisasi
6.2 Struktur Kepegawaian/SDM
BAB VII PENUTUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PENJELASAN ATAS CaLK

1) Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos
Pendapatan dan Belanja dengan struktur sebagai berikut:
a) Anggaran.
b) Realisasi.
c) Prosentase pencapaian.
d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi.
e) Perbandingan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
lalu.
f) Rincian lebih lanjut pendapatan menurut sumber pendapatan.
g) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi
dan fungsi.
h) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
Laporan Keuangan.
i) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

17

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2) Penjelasan atas Pos-pos Neraca.
Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos aset,
kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
a) Perbandingan dengan periode yang lalu.
b) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun neraca.
c) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
yang lalu.
d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka Laporan Keuangan.
e) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

3) Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)
a) Perbandingan dengan periode yang lalu.
b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
yang lalu.
c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan.
d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi
dan fungsi.
e) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka Laporan Keuangan.
f) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

4) Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
a) Perbandingan dengan periode yang lalu.
b) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun laporan perubahan
ekuitas.
c) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
yang lalu.
d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka Laporan Keuangan.
e) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

18

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sistematika Laporan Keuangan

Sistematika Laporan Keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen sebagai berikut:
a. Halaman Judul.
b. Kata Pengantar.
c. Daftar Isi.
d. Pernyataan Tanggungjawab.
e. Laporan Realisasi Anggaran.
f. Laporan Operasional.
g. Laporan Perubahan Ekuitas.
h. Neraca.
i. Catatan atas Laporan Keuangan.

Periode Pelaporan

Periode laporan yang harus disampaikan adalah Laporan Keuangan
yang disusun dan disajikan untuk periode pelaporan sebagai berikut:
a. Periode pelaporan Laporan Keuangan Semesteran adalah periode

yang berakhir 30 Juni Tahun Anggaran Berjalan.
b. Periode pelaporan Laporan Keuangan Semesteran adalah periode

yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran Berjalan.

19

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penutup

Penyusunan Laporan Keuangan pada dasarnya
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi instansi/satker. Standar Operasional Prosedur
yang disusun digunakan untuk mempermudah jalannya
penyusunan laporan keuangan. Panduan penyusunan
Laporan Keuangan merupakan tambahan yang akan
memperkaya penyajian dari sisi materi informasi. Panduan
ini bersifat tidak mengikat namun disesuaikan dengan
kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundang-
undangan yang ada. Apabila dipandang perlu panduan ini
dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan
perubahan yang terjadi.

20

Referensi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir

Selatan. 2018. Catatan atas Laporan Keuangan.

https://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/transparasi/fil

e/Laporan_Keuangan_Dinas_Pendidikan_dan_Kebuday

aan_Tahun_2018_compressed.pdf diakses pada

tanggal 17 Mei 2022.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Suluh, Dani. 2019. Langkah-langkah menyusun Laporan

Keuangan SKPD (Basis Akrual).

https://danisuluhpermadi.web.id/perencanaan-dan-

keuangan/langkah-langkah-menyusun-laporan-

keuangan-skpd-basis-akrual/ diakses pada tanggal 18

Mei 2022.

21

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan dan

Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik.

Indonesia. 2020. Petunjuk Pelaksanaan tentang

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara

Nasional Indonesia.

https://www.kemhan.go.id/puslapbinkuhan/wp-

content/uploads/2021/01/JUKLAK23-PEDOMAN-

PENYUSUNAN-LK.pdf diakses pada tanggal 18 Mei

2022.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

22

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen