NAMA: SERLI SAIMAH NIM: 2288220046 KELAS: 2B Dosen Pengampu: Muhammad Anggie Farizqi Prasadana S.Pd M.A MATA KULIAH HISTORIOGRAFI ANALISIS HISTORIS Judul Buku : KEHIDUPAN KAUM MENAK PRIANGAN 1800-1942 Penulis : Prof. DR. NINA H. LUBIS Halaman : 411 Halaman Penerbit : Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, Jl. Blk. Factory 2-A, Bandung 40111 Telp. 022-4205256, 4203502, Fax. 022-4210038 Tahun terbit :1998
PENDAHULUAN Alasan saya memilih buku kaum menak Priangan ini karena bukunya yang menarik, selain itu, kita dapat memperluas wawasan tentang kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya masyarakat priangan pada waktu itu. Melalui analisis buku ini kita juga dapat memahami kekayaan budaya lokal yang ada pada kehidupan mereka sehari-hari, karena buku ini menjelaskan nilai-nilai budaya, tradisi dan sistem kepercayaan, juga praktik adat yang menjadikan ciri khas kaum menak Priangan. Buku "Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942" karya dari Dr. H. Nina Lubis ini merupakan buku yang menjelaskan kaum bangsawan atau menak Priangan, yang memiliki peran yang signifikan dalam sejarah dan budaya Jawa Barat, khususnya di wilayah Priangan. PEMBAHASAN A. Resensi buku 1. Identitas Buku Judul Buku : KEHIDUPAN KAUM MENAK PRIANGAN 1800-1942 Penulis : Prof. DR. NINA H. LUBIS Penerbit : Pusat Informasi Kebudayaan Sunda Tahun terbit :1998 2. Sinopsis Akibat kekuasaan Mataram di Priangan selama hampir dua generasi (1620-1670), kehidupan kaum menak Priangan amat di pengaruhi tradisi Jawa. Pengaruh budaya Jawa feodal ini tidak putus setelah kekuasaan Mataram berakhir, tetapi berlangsung sampai dua abad, yaitu sampai akhir abad ke-19. Kuatnya pengaruh budaya Jawa Feodal ini diantaranya disebabkan setelah kerajaan Sunda runtuh, di Priangan tidak ada lagi kerajaan yang dapat dijadikan panutan budaya. Dalam perkembangannya, Menurut penulis, Para menak tertinggi ternyata tidak mengikuti perkembangan sejarah. Mereka umumnya tidak bersimpati kepada pergerakan nasional, yang dianggap mengancam kedudukan mereka.
3. Isi Buku Pada buku "Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942" disajikan Dalam Beberapa bab utama, pada Bab I yaitu Pengantar yang menyusun urutan permasalahan, Pada Bab II dibahas aspek geografis dan ekologi yang relevan sebagai setting Historis, Selanjutnya pada Bab III dijelaskan mengenai Kaum Menak sebagai elite birokrasi tradisional dan, Kemudian pada Bab IV menjelaskan gaya hidup kaum menak dan terakhir pada bab V berisi tentang kepemimpinan kaum menak dengan memfokuskan pada tokoh-tokoh menak yang dianggap representatif. Priangan Pada abad ke-19 Priangan terdiri atas beberapa kabupaten yang jumlah dan luasnya berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial. Pemerintahan di setiap kabupaten dijalankan oleh kelompok aristokrasi lokal di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda, dengan diselingi selama 6 tahun (antara tahun 1811-1816) oleh pemerintah Inggris. Kelompok aristokrasi lokal yang disebut kaum menak ini, terdiri atas para bupati, bawahan Bupati, dan sanak kerabat mereka. Sebagian dari para bupati ada yang dianggap berasal dari keturunan raja-raja Sunda, artinya benar-benar bangsawan. Secara etimologis Bupati diartikan sama dengan raja rakyat juga menganggap bahwa Bupati adalah ratu mereka. Dalam perjalanan sejarah antara tahun 1800 - 1942 kaum menak Priangan menghadapi berbagai perubahan, baik yang menyangkut status, kekuasaan, maupun sumber penghasilan mereka. perubahan ini terjadi seiring dengan perubahan kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda selaku atasan mereka.Kaum menak sebagai elit politik yang duduk dalam birokrasi tradisional menggunakan kedudukan politik sebagai salah satu cara untuk mempertahankan status mereka. Hubungan kaum menak dengan golongan-golongan sosial lainnya, sebagai anggota masyarakat yang hidup dalam suatu sistem tertentu. Dalam hal budaya kaum menak bisa menjadi model tradisinya. gaya hidup mereka dijadikan pola yang patut ditiru karena gaya hidup adalah simbol status. untuk bisa melaksanakan gaya hidup yang penuh kemewahan dan kemegahan diperlukan dukungan finansial yang cukup. yang menjadi permasalahan adalah ketika kekuasaan kaum menak dikurangi terus-menerus oleh pemerintah kolonial sumber penghasilan pun dikurangi dengan berbagai peraturan. Wilayah karesidenan priangan pada abad ke-19 luasnya kurang lebih seperenam pulau jawa. Di sebelah utara berbatasan dengan karesidenan batavia dan cirebon, di sebelah timur berbatasan dengan cirebon dan banyumas, di sebelah selatan dan sebelah barat daya berbatasan dengan samudra hindia, dan di sebelah barat
berbatasan dengan banten. Wilayah priangan dihuni sebagian besar oleh suku sunda yang di sering disebut urang gunung, wong gunung, atau tiang gunung oleh orang-orang yang tinggal di pesisir. Menurut raffles, orang sunda banyak menampilkan ciri ras pegunungan yaitu lebih pendek, lebih kokoh, lebih keras, dan nabi aktif bila dibandingkan dengan orang-orang jawa tengah dan jawa timur. Penilaian Raffles ini, untuk masa kini tampaknya harus dipertanyakan kembali, tetapi paling tidak itulah gambaran tentang orang sunda yang tinggal di daerah pegunungan priangan yang dilihat Raffles pada awal abad ke-19. Wilayah periangan ini meliputi daerah Galuh yang sudah ditaklukan terlebih dahulu oleh Mataram pada tahun 1595. Selanjutnya sultan mataram membagi bagi wilayah periangan, Yang dalam sumber belanda disebut Westerlanden, menjadi kabupaten-kabupaten yang masing-masing di kepalai oleh seorang bupati. Untuk mengawasi serta mengkoordinasikan para bupati ini, salah seorang bupati yang dianggap terkemuka atau cukup berpengaruh diangkat menjadi wedana bupati. Wedana bupati pertama adalah rangga Gempol (1620-1625), yang kedua adalah Dipati ukur (1625-1629), dan yang terakhir adalah pangeran rangga Gempol II (1641-1656). Setelah yang terakhir ini jabatan wedana bupati dihapuskan dan selanjutnya para bupati bertanggung jawab langsung kepada Sultan Mataram. Struktur politik tradisional Kaum Menak Priangan didasarkan pada system pemerintahan yang dipegang oleh para bangsawan atau pemimpin-pemimpin adat yang disebut Menak. Para Menak ini memiliki peran penting dalam memimpin masyarakat dan menjaga ketertiban social di wilayah Priangan.Dalam struktur politik tradisional kaum Menak Priangan, kekuasaan dipegang oleh seorang raja atau sultan yang disebut Pangeran atau Panembahan. Posisi raja atau sultan ini diwariskan secara turun temurun dan menjadi symbol kesatuan dan kedaulatan wilayah Priangan. Pangeran atau Panembahan juga memiliki peran sebagai pemimpin agama Islam di Wilayah tersebut. Di bawah Pangeran atau Panembahan, terdapat para Menak yang menjadi kepala-kepala desa atau kampong. Mereka bertanggung jawab atas pemerintahan dan keamanan di wilayah yang mereka pimpin. Para Menak ini memiliki kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat. Selain Pangeran atau Panembahan dan para Menak, terdapat juga golongan masyarakat yang lebih rendah seperti petani dan buruh yang tidak memiliki kekuasaan politik. Namun, mereka tetap diakui sebagai bagian dari masyarakat dan berperan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian di wilayah Priangan. Sistem pemerintahan tradisional Kaum Menak Priangan ini berjalan
dengan baik dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan karena memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada para bangsawan dan terkesan tidak adil bagi masyarakat jelata yang tidak memiliki hak politik yang sama. Selain itu, sistem ini juga tidak responsif terhadap perkembangan zaman dan gagasan modern yang berkembang di Indonesia. Belanda dan kemudian dalam pemerintahan Indonesia. Mereka dianggap sebagai elit birokrasi tradisional karena sebagian besar dari mereka telah memiliki pengalaman dan latar belakang dalam administrasi dan birokrasi kolonial. Keanggotaan dalam kelompok ini didasarkan pada kriteria sosial dan ekonomi. Mereka biasanya memiliki latar belakang keluarga bangsawan atau priyayi yang sudah mapan secara ekonomi. Selain itu, keanggotaan dalam kelompok ini juga dipengaruhi oleh keterampilan dan kualifikasi dalam administrasi dan birokrasi. Sebagai elit birokrasi tradisional, kaum Menak Priangan memiliki akses yang lebih mudah ke pekerjaan di pemerintahan dan kemudian dalam perusahaan- perusahaan besar. Mereka juga memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya politik dan ekonomi, serta memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok- kelompok kepentingan lainnya. Jabatan dalam birokrasi tradisional pada dasarnya tidak bersifat turun temurun. Karena kondisinya memungkinkan, jabatan bupati pada umumnya bisa diwariskan. Bisa dilihat dalam daftar para bupati yang memerintah di kabupaten priangan hingga awal abad ke-20, Jabatan bupati itu pada umumnya turun dari ayah kepada anak laki-laki tertua. Pada beberapa kasus ada juga jabatan dari kakek turun kepada cucu atau dari seorang kakak kepada adik. kasus-kasus seperti ini bisa terjadi bila anak laki-laki tertua dianggap tidak mampu. Namun, posisi dan peran kaum Menak Priangan dalam pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Banyak dari mereka yang telah kehilangan posisi dan pengaruh mereka dalam birokrasi dan politik setelah masa kemerdekaan. Kaum Menak Priangan memiliki gaya hidup yang khas dan dipengaruhi oleh nilai- nilai tradisional Jawa dan Islam. Lambang-lambang yang dimiliki kaum Menak merupakan percampuran antara lambang kebangsawanan dan lambang Jabatan pemerintahan. Biasanya lambang ini dikenali dalam gelar dan nama, pakaian dan perlengkapannya, bentuk tempat tinggal, sopan santun, bahasa, pusaka turun temurun, dan upacara yang dijalankan semasa hidup kaum Menak. Gelar-gelar yang dimiliki kaum Menak pada dasarnya hampir sama dengan gelar-
gelar yang dimiliki kaum bangsawan di tanah Jawa. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya pengaruh Mataram, serta adanya ketentuan oleh Belanda. Gelar kebangsawan dan gelar-gelar kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda mempunyai perbedaan yaitu, gelar bangsawan merupakan gelar yang diwariskan secara turun temurun. Sedangkan gelar kehormatan merupakan gelar yang diperoleh karena jasa atau pengabdian kepada pemerintah yang biasanya menyertai suatu promosi jabatan. Berdasarkan dua jenis gelar yang diberi Pemerintah Hindia Belanda, kaum Menak biasanya memiliki gelar rangkap, yaitu gelar kebangsawanan dengan gelar jabatan. Gelar kebangsawanan yang umum untuk pria yaitu Raden, sedangkan untuk perempuan Nyiraden . Selain itu, ada gelar kebangsawanan khusus yang lebih tinggi yaitu Pangeran . Gelar ini menunjukkan bahwa si pemakai gelar merupakan keturunan raja-raja. Tingkatan yang lebih rendah dari Pangeran secara berturut-turut yaituAdipati, Tumenggung, Rangga, Ngabehi, dan Demang . Megahnya tempat tinggal kaum Menak membuatnya mudah dibedakan dari rumah rakyat jelata. Rumah kaum Menak umumnya terbuat dari tembok dan ukuran yang relative besar, lengkap dengan beranda berbentuk pendapa. Bangunan tempat tinggal menak tertinggi di kabupaten, yaitu bupati, sangat eksklusif dan terletak di ibu kota kabupaten. Tempat tinggalnya secara khusus disebut kabupaten atau dalem. Pada mulanya kabupaten dibangun sendiri oleh bupati, tetapi sejak pertengahan abad ke-19 kabupaten dirancang dan dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tempat tinggal bupati sebagai "raja" di mata rakyat haruslah megah dan harus melambangkan kesempurnaan. Dalam Sajarah Sukapura disebutkan demikian:"Eta mungguh karajaan, pitu-turna para sepuh, nu natal kudu santosa, dikepung ku pager buni, lawangna make dijaga (artinya:"Demikian mengenai kerajaan, menurut tuturan orang tua-tua, keraton harus teguh-kukuh, dilingkungi pagar hingga tertutup rapat serta berpenjaga di pintu gerbang-nya"). Dengan padaleman yang seperti itu, orang tidak bisa masuk sembarangan sehingga derajat kabupaten terjaga dan kedudukan tidak direbut orang lain serta tetap lestari. Tempat tinggal kaum menak lainnya yang berada di bawah bupati juga terlihat meniru pola kabupaten, hanya saja ukurannya lebih kecil. Dalam Wawacan Carios Munada , disebutkan ada seorang jaksa yang memiliki "keraton yang indah". Dari pernyataan ini jelas tersirat adanya unsur meniru rumah panutan yang diibaratkan sebagai keraton, sekaligus juga menyiratkan bahwa rumah yang dimiliki menak tersebut mewah ataupun megah seperti sebuah keraton. Rumah tempat tinggal ménak tinggi kadang-kadang juga disebut keraton atau puri.
Etiket ini diperlakukan secara turun temurun, dengan tekanan oleh para bangsawan kepada bawahannya. Bahkan para pejabat Belanda menuntut bawahannya untuk memperlihatkan sikap penghormatan terhadap mereka. Salah satu buku yang mendapat pujian dari kalangan Menak yaituTatakrama Oerang Soenda yang ditulis oleh seorang guru OSVIA, D.K Ardiwinata. Dalam buku ini dijelaskan bahwa orang yang pertama-tama harus mendapat penghormatan adalah kaum Menak. Dalam hal ini, Menak tertinggi mendapat penghormatan paling tinggi. Misalnya, nyembah harus lebih banyak dilakukan kepada Menak yang lebih tinggi dibandingkan kepada Menak yang lebih rendah. Misalnya seperti melakukannyembah kepada bupati lebih sering daripada kepada Wedana. Menurut Ardiwinata,tata krama meliputi beberapa aspek, yaitu kelakuan, bahasa, dan pakaian (papaés). Kaum Menak, terutama Menak luhur, biasanya memiliki pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Pusaka-pusaka itu antara lain berupa keris, tombak, pedang, kitab, perisai, gamelan, wayang, tempat sirih, perhiasan, payung kebesaran, dan kandaga.Pusaka-pusaka milik kaum Menak biasanya dimandikan pada setiap bulan Maulud (bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW). Untuk upacara, kaum Menak pada umumnya menyertai upacara dengan pesta pertunjukkan kebesaran, kesenian, dan kenikmatan. Pesta-pesta seperti ini biasanya melambangkan derajat dan status penyelenggara, sekaligus pertaruhan prestise dan kewibawaan penguasa. Pendidikan kaum Menak diawali dengan proses sosialisasi, yaitu proses untuk mempelajari norma-norma dan kebudayaan masyarakat di mana dia menjadi anggota. Sebagai anggota suatu kelas sosial, dari kecil seorang Menak harus mempelajari dan mempraktekkan kebudayaan khusus yang berlaku untuk kelas tersebut, misalnya seperti etiket dan bahasa. Dalam proses sosialisasi ini, peranan seorang emban / babu (pengasuh) cukup besar. Setelah cukup umur seorang anak Menak harus menjalani pendidikan formal. Terdapat dua pilihan pendidikan yang dapat dipilih oleh kaum Menak di awal abad ke-19, yaitu pendidikan di pesantren dan pendidikan di kabupaten. Setelah adanya sekolah yang bergaya Barat, pendidikan di kabupaten telah pindah ke sekolah tersebut. Perkawinan antara keluarga Bupati dalam suatu presiden merupakan hal yang lumrah kiranya hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kemurnian darah bangsawan sekaligus untuk mempertahankan status. Pernikahan dengan keluarga yang tidak sederajat bisa dianggap mengurangi derajat kebangsawanan. contoh perkawinan yang sederajat adalah perkawinan Raden suriakarta
Hadiningrat, putra Bupati Bandung dengan Raden ayu ratnaningrat, Putri Bupati Cianjur. Perkawinan antara kerabat dekat di kalangan kaum menak Priangan sangat umum terjadi misalnya perkawinan itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan persaudaraan yang retak. Pernikahan kaum menak yang derajatnya lebih rendah dengan menak yang derajatnya lebih tinggi bisa juga dilakukan untuk mengangkat derajat atau status seseorang. Unsur-unsur gaya hidup kaum menak yang telah dikemukakan terdahulu jelas menunjukkan adanya pengaruh tradisi Jawa. Diantara cabang-cabang kesenian yang akrab di kalangan menak adalah seni sastra. Ada beberapa karya sastra sejarah yang ditulis oleh menak yang dekat hubungannya dengan bupati atau lingkungan pemerintah nasional. beberapa contohnya yaitu Raden kandungan kartinagara yang menulis sajarah Sukapura adalah pensiunan wedana Manonjaya, Raden Adipati suryalaga yang menulis kitab pancakaki adalah putra Bupati Sumedang, Raden jaya kusuma yang menulis sejarah Bandung adalah Patih batu layang. Pengaruh budaya Jawa hingga pertengahan abad ke-19 tampak jelas, termasuk dalam seni sastra karya-karya sastra sejarah yan ditulis sebelum pertengahan abad ke-19 pada umumnya ditulis dalam bahasa Jawa dan huruf jawa- Sunda, sedangkan yang disusun sesudah itu ditulis dalam bahasa Sunda dan Melayu serta menggunakan huruf Pegon atau latin. Bentuk kesenian lainnya yang digemari Kaum menak yaitu tayuban. Jenis makanan yang biasa dimakan kalau menanak pada abad ke-19 tidak banyak diketahui hal ini terjadi antara lain karena tidak ada kebiasaan mencatat jenis-jenis makanan yang akan dihidangkan untuk Bupati. Dalam beberapa sumber hanya pernah disebutkan bahwa makanan pokok adalah nasi lauk pauk berupa masakan daging binatang yang diternakkan seperti sapi daging kerbau daging ayam dan ikan dari kolam di samping itu kaum menak juga suka makan daging binatang buruan seperti rusa dan ikan sungai. Untuk Keagamaan dan Kepercayaan kaum menak ini, Anak-anak menak pada abad ke-19 yang masuk pesantren di usia remaja mereka diharapkan menjadi pemeluk agama Islam yang taat. Seperti telah dikemukakan, pemerintah Belanda menetapkan bupati sebagai kepala agama Islam di kabupatennya di balik pengangkatan ini tersirat maksud pemerintah agar bupati juga mengawasi perkembangan agama ini, terutama setelah terjadinya berbagai kerusuhan pada abad ke-19 yang dimotori para kyai dari pesantren-pesantren yang tersebar di pedesaan. tentu saja hal ini bisa dianggap sebagai beban bagi para bupati mereka menghadapi dilema Karena bila mereka memperlihatkan diri sebagai
muslim yang taat, penguasa yang sholeh, akan mengundang kecurigaan pemerintah, tetapi bila mengurangi ketekunannya beribadah bisa menjauhkan mereka dengan rakyat. Karena ingin menyenangkan penguasa asing, para pejabat pribadi bersikap hati-hati agar tidak terlihat fanatik. Hal ini mengakibatkan mereka kehilangan sambungan dengan dunia Islam. Ada juga kepercayaan tentang hubungan manusia dengan alam gaib. Di Ciamis, orang percaya bahwa makhluk halus yang disebut onom dan bertempat tinggal di rancaonom (artinya rawa tempat onom) selalu melindungi para bupati Galuh dan keturunannya. Oleh karena itu dalam setiap perhelatan di kabupaten selalu disediakan ruangan khusus untuk menghidangkan makanan untuk onom. 5. Kelebihan Dalam buku ini, penulisan sejarah yang menggunakan teori-teori sosial sehingga menghasilkan penulisan sejarah yang singkronis. Selain itu sangat terlihat sekali bahwa penulis buku ini memiliki data yang juga kuat dan bagus serta memiliki penguasaan data yang bagus. Didalam buku ini juga terdapat gambar-gambar tentang kaum Menak yaitu pakaian adat, peninggalan-peninggalan kaum menak, para pejabat, gambar pernikahan kaum menak, serta gambar peta wilayah Priangan sekitar tahun 1817-1925, dan masih banyak lagi. Buku ini juga terdapat glosarium dihalaman belakang terjemahan bahasa Sunda ke bahasa Indonesia, Sehingga pembaca tidak kebingungan dengan beberapa kata bahasa sunda karena ada glosarium dibukunya. 6. Kekurangan kekurangan dalam buku ini, terlihat bersifat ekslusif, karena banyak membahas tentang hubungan kaum menak dengan para pejabat Pemerintahan Hindia Belanda dan kaum menak sebagai elit birokratis tradisional, dan hanya sedikit sekali membahas tentang hubungan nyadengan masyarakat umum juga kepemimpinannya terhadap masyarakat umum. B. Metode Historis Pada Buku ini, Prosedur penelitian dilaksanakan sesuai dengan metode sejarah dengan dituntun oleh suatu kerangka pemikiran teoritis. Bantuan pendekatan ilmuilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan ilmu politik diperlukan karena kajian historis yang bersifat diakronis saja dianggap tidak cukup. Untuk memperoleh gambaran yang utuh perlu dilengkapi dengan analisis secara sinkronis. Dengan cara
ini pula eksplansi historis yang dihasilkan diharapkan cukup memadai. Pendekatan antropologis dapat mempertajam analisis yang menyangkut status sosial dan gaya hidup serta aspek-aspek yang terkait dengan kedua unsur kultural tersebut, termasuk meneliti latar belakang budaya yang melahirkan suatu perilaku politik. Pendekatan sosiologi politik terutama diberlakukan untuk menjelaskan hubungan antara status dan kekuasaan, masalah otoritas, hubungan-hubungan sosial, dan juga masalah birokrasi. Pendekatan ilmu politik dapat dipakai untuk menjelaskan cara kaum Menak memperoleh kekuasaan. Masalah kepemimpinan kaum menak dijelaskan dalam konteks sosial-politik. Sumber-sumber yang digunakan dalam buku ini, meliputi sumber-sumber tertulis yang tergolong primer dan sekunder, Sumber-sumber itu dapat dikategorikan sebagai sumber asing terutama sumber berbahasa Belanda dan sumber lokal. Selain sumber tertulis, ada juga sumber visual berupa benda yaitu peninggalan- peninggalan kaum menak, berupa bangunan tempat tinggal, foto-foto, maupun benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan kaum Menak yang bernilai historis. Sumber lainnya adalah Folkore yaitu tradisi lisan yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, berupa mitos, pepatah, dan peri bahasa C. Profile Penulis Prof Dr. Nina H. Lubis adalah wanita pertama yang meraih gelar doktor sejarah di Jawa Barat; dilahirkan di Bandung pada 8 September 1956. Setelah tamat dari SMUN 3 Bandung, ia diterima di Fakultas Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB), ini agak mengecewakannya, karena pilihannya adalah fakultas Seni rupa dan Desain. Namun, ia sempat menekuninya selama 2 tahun. Tahun 1978 ia masuk jurusan sejarah Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Tetapi program s1-nya ia selesaikan di Universitas Padjajaran Bandung (1984). Skripsinya tentang "Peranan pangeran Aria Cirebon sebagai perantara kompeni dengan para Bupati Priangan pada awal abad ke-18". Minatnya di bidang sejarah ini ditekuninya sepenuh hati. Tahun 1990 ia menyelesaikan program S-2 di Universitas gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan tesis "Bupati RAA Martanegara; studi kasus elit birokrasi pribumi di kabupaten Bandung (1893-1918)" dan terpilih sebagai lulusan terbaik. Studinya tentang kehidupan kaum menak Priangan itu lebih dikukuhkannya lagi ketika ia menyelesaikan program S-3 (doktor dalam ilmu sejarah) dan lulus cum laude. Karyanya adalah buku ini. Dengan karya ini pula ia menjadi dokter termuda di bidangnya. Menikah dengan H. Livian Lubis (pernah menjadi Dekan
fakultas sastra Universitas Padjadjaran) sekarang ia mengajar di Universitas Padjajaran BandungInformasi Singkat Buku D. Informasi Singkat Buku Dalam buku ini dijelaskan kaum menak sebagai elite birokrasi tradisional yang duduk dalam birokrasi Tradisional menggunakan kedudukan politik sebagai salah satu cara untuk mempertahankan status mereka. Ada juga aspek-aspek berkaitan dengan gaya hidup kaum Menak yang ymeliputi pemakaian gelar dan nama, pakaian, tempat tinggal, etiket dan bahasa, pusaka, upacara yang dijalankan selama hidup, pendidikan, perkawinan dan konkubinasi, ikatan kekerabatan, serta kesenian dan rekreasi. Dengan demikian, dapat dilihat perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek gaya hidup kaum menak dan bagaimana mereka mengantisipasi perubahan yang terjadi. Pada buku ini juga dijelaskan Masalah kepemimpinan dikalangan kaum menak. Untuk periode difokuskan pada kaum menak birokrat dan untuk periode abad ke 20 yang dibahas selain kepemimpinan tokoh-tokoh menak birokrat juga kepemimpinan tokoh-tokoh menak yang ikut terlibat dalam pergerakan nasional, dunia pers dan pendidikan. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas buku ini terdiri dari 411 halaman dan terdiri dari VI bab secara keseluruhan. Dengan penerbitnya yaitu Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, cetakan pertama yang diterbitkan pada tahun 1998 dengan penulisnya Prof. Dr. Nina H. Lubis. Penulis sebenarnya mewakafkan buku ini sejak 2020 dalam bentuk digital berformat PDF. Beliau berharap dengan diwakafkan bukunya ini membantu banyak orang yang akan mengambil manfaat dari karya penelitiannya itu karena ternyata buku ini banyak dicari oleh sejarawan, mahasiswa jurusan sejarah, hingga ilmu politik. Dimana selama ini buku tersebut tergolong langka dan harga untuk satu bukunya pun sangat mahal. GAYA PENULISAN A. Latar Belakang Latar belakang penulisan buku ini, dimulai ketika Prof. Dr. Nina H. Lubis selaku penulis saat dirinya masih kecil mempunyai gambaran tentang kaum menak merupakan sekelompok kecil masyarakat istimewa dan luar biasa kehebatannya,
baik dalam fisik, kekayaan, kepribadian maupun gaya hidupnya. Karena itu suatu keberuntungan dan kehormatan bagi penulis bila memiliki kesempatan untuk berjumpa, lebih berhubungan dengan kaum menak. Gambaran yang dipikirkan penulis itu ternyata adalah penulis sering mendengarkan cerita-cerita dari ibu angkatnya mengenai pengalamannya yang bergaul dengan kaum menak Priangan. Sejak Penulis mulai berkuliah pada tahun 1964 dan mulai menetap di bandung yang menjadi pusat wilayah Priangan. Berkat dirinya yang aktif di dalam organisasi, penulis berkesempatan untuk bertemu dan bergaul. Orang yang berdarah menak ini, memiliki pengetahuan dan kekayaan layaknya kaum menak. Namun ternyata, gaya hidup dan pandangannya bersifat kerakyatan. Yang dimana beliau ingin memajukan orang-orang yang berasal dari kalangan biasa dan sering mengkritik kaum menak yang masih memiliki pola pikir dan bergaya hidup feodal. Tujuan studi ini adalah untuk meneliti dinamika kehidupan kaum Menak di Priangan sebagai kelompok politik yang menempati strata tertinggi di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai titik awal penelitian diambil tahun 1800, yaitu ketika pemerintahan persekutuan dagang VOC berakhir dan pemerintahan negara Hindia Belanda dimulai. Masa ini merupakan awal perubahan dalam kehidupan kaum Menak yang cukup drastis. Tahun 1942 dijadikan batas akhir periode yang diteliti sejalan dengan berakhirnya pemerintah Hindia Belanda dan awal masa keruntuhan golongan priyayi, baik secara politis maupun kultural. Priangan yang dijadikan wilayah penelitian ini dalam kurun waktu 1800-1942, sebenarnya mengalami beberapa kali perubahan administrasi wilayah. Misalnya, kabupaten Cianjur yang pada abad ke-19 termasuk keresidenan Priangan, pada tahun 1925 dimasukkan ke dalam kepresidenan Bogor, kabupaten Ciamis yang pada abad ke-19 termasuk wilayah keresidenan Cirebon, lada tahun 1925 dimasukkan ke dalam keresidenan Priangan. Oleh karena kaum Menak yang dijadikan objek penelitian ini tidak terganggu eksistensinya oleh perubahan administrasi wilayah maka lokasi penelitian dianggap tetap yaitu meliputi Cianjur Sukabumi Bandung Sumedang Tasikmalaya Garut dan Ciamis. Kaum menak sebagai elit politik yang duduk dalam birokrasi tradisional menggunakan kedudukan politik sebagai salah satu cara untuk mempertahankan status mereka. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan Bagaimana struktur politik tradisional di kabupaten-kabupaten priangan pada waktu itu. Ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan asas-asas birokrasi yang bersifat legal- rasional, asas pewarisan jabatan yang biasa diterapkan oleh kaum anak ini dianggap tidak wajar. Sebagai akibatnya terjadilah benturan kepentingan.
Maka penulis meneliti Bagaimana Bupati dan kaum menak pada umumnya menghadapi benturan kepentingan ini dan Bagaimana pula pihak kolonial mengantisipasinya. Gaya hidup kaum Menak ini dijadikan pola yang patut ditiru karena gaya hidup mereka adalah simbol status. Untuk bisa melaksanakan gaya hidup yang penuh kemewahan dan kemegahan diperlukan dukungan finansial yang cukup. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kekuasaan kaum Menak dikurangi terus- menerus oleh pemerintah kolonial sumber penghasilan pun dikurangi dengan berbagai peraturan. Maka, akan diteliti apakah gaya hidup seperti itu masih dapat dipertahankan. B. Gerak Sejarah Kaum Menak Priangan ini dikategorikan dalam gerak sejarah daur kultural karena kaum menak mengalami perubahan dan perjalanan dalam aspek budaya mereka dari masa ke masa. Gerak sejarah daur kultural mengacu pada perubahan dan perjalanan yang terjadi dalam aspek budaya suatu kelompok atau masyarakat dari masa ke masa. Dimana Gerak sejarah daur kultural pada kaum menak ini mencakup perubahan dalam sistem nilai, norma, kepercayaan, bahasa, seni, dan praktik budaya mereka seiring waktu. Dalam perjalanan sejarah mereka telah mengalami pengaruh dari faktor-faktor seperti kolonialisme dan modernisasi yang telah membentuk dan membawa perubahan pada budaya mereka. Contohnya dalam bidang bahasa, seni dan adat istiadat kaum menak Priangan. Mereka sudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu, namun mereka juga tetap mempertahankan dan melestarikan warisan budaya mereka. Dengan demikian, kaum menak Priangan merupakan kelompok masyarakat yang mengalami gerak sejarah daur Kultural.
KESIMPULAN Buku Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942 karya Prof. Dr. Nina H. Lubis ini menjelaskan tentang salah satu kelompok etnis atau masyarakat di wilayah Priangan, yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat, Indonesia. Mereka memiliki ciri khas budaya dan sejarah sendiri. Kaum Menak Priangan memiliki warisan budaya yang beragam, termasuk dalam sistem kepercayaan, adat istiadat, bahasa, seni, dan seni. Kehidupan kaum menak yang bersifat mewah menempatkan mereka dalam kelas yang tinggi dalam tatanan masyarakat Priangan. Maka, tujuan dari penulisan buku ini untuk meneliti dinamika kehidupan kaum Menak di Priangan sebagai kelompok politik yang menempati strata tertinggi di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai titik awal penelitian diambil tahun 1800, yaitu ketika pemerintahan persekutuan dagang VOC berakhir dan pemerintahan negara Hindia Belanda dimulai. Sampai tahun 1942 dijadikan batas akhir periode yang diteliti sejalan dengan berakhirnya pemerintah Hindia Belanda dan awal masa keruntuhan golongan priyayi, baik secara politis maupun kultural. penelitian dilaksanakan sesuai dengan metode sejarah dengan dituntun oleh suatu kerangka pemikiran teoritis. Bantuan pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan ilmu politik diperlukan. Dengan menggunakan sumber-sumber seperti sumber primer, sumber sekunder, sumber visual dan sumber Folkore. DAFTAR PUSTAKA Lubis, Nina H.1998. "Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942". Pusat Informasi Kebudayaan Sunda:Bandung. Z. Mumuh Muhsin.“Effat al-Sharqiawi tentang Gerak Sejarah" . Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjajaran Jatinangor. 2007.