ORASI ILMIAH PERAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA DALAM ARAH PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS fifffflffiflffiflffffiflfiflffiflffiffffi fiffffiffiflflfffflff ffflffi ffflfl flffffi ffiffiffi ffiffiffi ff fifffflffififlffffifflffiffffifflfflffifflfflffifflffl
1 Peran Inteligensia Kristen Indonesia Dalam Arah Pembangunan Hukum Nasional Menuju Indonesia Emas1 Dhaniswara K. Harjono2 I. Pengantar Dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2023 -2028, Pengurus baru PIKI mengundang Rektor Universitas Kristen Indonesia untuk memberikan orasi ilmiah. Bagi UKI, PIKI tidaklah asing, karena sivitas akademika UKI, baik pejabat struktural maupun para dosennya, telah ikut serta mendirikan dan membesarkan PIKI hingga saat ini. Sebagai organisasi yang menyandang nama Kristen dan yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Dunia sesuai dengan kesaksian Alkitab dan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 1 Orasi Ilmiah dalam Rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2023 -2028 2 Rektor Universitas Kristen Indonesia, dosen tetap pada Program Studi Doktor Hukum UKI
2 bernegara. Dari Website PIKI, saya mendapati informasi penting mengenai organisasi ini. Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) adalah Organisasi Kemasyarakatan bagi Intelegensi Kristen di Indonesia yang didirikan di Jakarta tanggal 19 Desember 1963. 3 Sesuai dengan permintaan tersebut, hari ini saya akan membawakan orasi ilmiah dengan judul “Peran Intelegensia Kristen Indonesia dalam Arah Pembangunan Hukum Nasional Menuju Indonesia Emas”. Dalam membawakan orasi ini, saya akan menceritakan juga mengenai pendirian UKI sebagai sumbangsih para pemuda Kristen kepada negara dan bagaimana kemudian UKI berkontribusi bagi pembentukan para cendekiawan Indonesia. Awal mula pendirian UKI, dalam rangka mengisi kemerdekaan dalam mencapai tujuan negara melalui perwujudan pencapaian tujuan pembangunan nasional, beberapa tokoh-tokoh Kristen Indonesia yakni, Mr. Todung Sutan Gunung Mulia, Mr. Yap Thiam Hien dan Benjamin Thomas Philip Sigar atas nama gereja-gereja yang tergabung dalam DGI mendirikan Yayasan Universitas Kristen Indonesia (YUKI) dengan Akte Notaris 3 https://piki.or.id/
3 No. 117 tanggal 18 Juli 1953. Dalam akte Notaris tersebut dijelaskan bahwa Yayasan yang dibentuk ketiga tokoh tadi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu persekutuan kerja Kristen untuk menyelenggarakan pendidikan dan menyiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk pelbagai pekerjaan dalam masyarakat. Tiga bulan setelah pendirian Yayasan UKI, barulah Universitas Kristen Indonesia (UKI) resmi dibuka, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1953.4 Tahun ini UKI akan merayakan hari jadinya yang ke-70 pada tanggal 15 Oktober 2023. Hampir 70 tahun UKI mengabdi bagi bangsa Indonesia. UKI menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi swasta pertama yang mendidik pemuda Indonesia agar negara ini dapat segera bangkit dari keterpurukan akibat penjajahan. Dua hal yang menjadi perhatian para pendiri UKI ketika itu, yaitu, penguasaan bahasa Inggris dan ekonomi sehingga prioritas diberikan kepada kedua hal yang amat penting dalam pembangunan. Fakultas Ekonomi didirikan kerena ahli-ahli ekonomi diperlukan oleh Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya. Fakultas Sastra dan Filsafat dengan sub fakultas Pedagogi didirikan untuk 4 Buku Sejarah Universitas Kristen Indonesia, Unibersitas Kristen Indonesia, Jakarta, 1997, halaman 20.
4 memberikan pembekalan bahasa Inggris karena untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia, kemampuan berbahasa Inggris menjadi persyaratan mutlak. Fakultas tersebut berkembang menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Sastra dan Bahasa. Kemudian UKI Mendirikan Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang paling baru, adalah Fakultas Vokasi yang berdiri pada tahun 2018. Dalam perjalanannya, UKI terus berusaha relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendirian program studi di lingkungan UKI merupakan respons UKI atas tantangan yang ada di depan mata kita. Pendirian Fakultas Vokasi dengan program diploma maupun sarjana terapan, serta pendirian program studi doktor pendidikan agama Kristen dan program studi doktor hukum pada Program Pascasarjana juga merupakan bukti bahwa UKI adaptif terhadap arus perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. II. UKI Menghasilkan Inteligensia untuk Indonesia Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul merupakan modal utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional suatu negara, termasuk halnya Indonesia. Para
5 pendiri negara (founding fathers) telah merumuskan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi yaitu dalam alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan negara sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut di atas, akan dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan yang tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 yang merata materil dan spiritual. Tujuan negara, khususnya dalam kaitannya dengan “mencerdaskan kehidupan bangsa” bermaksud menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Hal ini akan dapat dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
6 mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab5. Yang khusus untuk pendidikan tinggi bertujuan untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar nenjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.6 Untuk mampu mencapai tujuan negara dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan secara konstitusional normatif institusi pendidikan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan para lulusan unggul sebagai kaum inteligensia. Perguruan Tinggi berperan strategis dalam menciptakan SDM unggul untuk 5 Indonesia, Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301, Pasal 3. 6 Indonesia, Undang Undang tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336, Pasal 3 huruf a.
7 meningkatkan daya saing, kesejahteraan, kemajuan dan ekonomi bangsa dan negara. Perguruan Tinggi harus mampu sebagai mesin untuk menyiapkan SDM unggul dalam kerangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Perguruan Tinggi harus mampu memainkan fungsinya dalam menghasilkan pemimpin masa depan yang mempunyai keunggulan dalam menjamin tercapainya tujuan bangsa dan negara. Pemerintah sangat menyadari pentingnya peran pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dalam menciptakan SDM unggul yang berkualitas. Negara pun sudah memberikan amanat melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari pengaturan secara konstitusional dalam Pasal 31 Perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk dengan menetapkan alokasi anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai turunan pengaturan secara konstitusional dari Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
8 Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta berbagai aturan organik lainnya yang lebih bersifat operasional. Visi Indonesia 2019-2024 telah ditetapkan yakni SDM Unggul, Indonesia Maju. Untuk itu, Perguruan Tinggi dituntut dan diharapkan untuk menyiapkan dan menghasilkan SDM Unggul untuk persaingan global. Fokus utama bisnis pendidikan tinggi adalah penguatan SDM. Dengan begitu, pendidikan tinggi akan menjadi pusat SDM Unggul. Dalam rangka itu, seluruh potensi harus diberdayakan, termasuk kurikulum, sarana dan metode pembelajaran serta berbagai inovasi dan kreativitas lainnya. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang gencar dalam mencetak kualitas SDM yang Unggul sebagai modal utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan dapat bersaing pada semua bidang di ranah global. Selain itu, dengan kualitas SDM Unggul, taraf hidup masyarakat dan roda perekonomian juga akan mengalami peningkatan. Sudah lama sejak abad ke-17, para ekonom menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa, banyak negara
9 memulai pembangunannya dari SDM. Adam Smith (1729- 1790) menilai bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (capital) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga ekonomi terus tumbuh dan berkembang (growth). Dengan kata lain, alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 1990an telah dikembangkan kebijakan pembangunan dengan pendekatan kemampuan yang meletakkan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai tujuan utama, sehingga kualitas SDM merupakan salah sau tolok ukur keberhasilan pembangunan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang masiff telah melahirkan era baru yang memerlukan banyak adaptasi dari SDM. Konstribusi SDM dengan keterampilan dan kemampuan yang tinggi sangat diperlukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Bagaimana kualitas SDM Indonesia saat ini? Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik, diketahui bahwa saat ini kualitas SDM di Indonesia masih tergolong rendah. Data BPS menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia masih
10 didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 39,10 persen (Februari 2022). Tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMP sebesar 18,23 %, SMA 18,23 % dan SMK sebesar 11,95 %. Sementara tenaga kerja dengan pendidikan akhir Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 12,60 % (BPS 2022). Padahal salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pendidikan dan pelatihan yang bisa beradaptasi dengan perubahan social dan masyarakat.7 Di sisi lain, data terkait dengan pengangguran berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh SMK 10,38% (Februari 2022). Pengangguran yang menamatkan pendidikan SD ke bawah sebesar 3,09 %, SMP sebesar 5,61 %, SMA sebesar 8,35 %, sedangkan pengangguran dengan pendidikan terakhir diploma sebesar 6,09 % dan universitas sebesar 6,17 % (BPS, 2022). Oleh karena itu, memasuki tahun 2023, meski diliputi rasa optimisme pemulihan ekonomi, sesungguhnya Indonesia masih dihadapkan pada persoalan mendasar dalam meningkatkan kualitas SDM. 7 KADIN dalam Peningkatan Kulaitas Sumber Daya Manusia Indonesia, Merdeka.com, 21 Maret 2023, diunduh, 24 Mei 2023.
11 Mulai dari persoalan kualitas pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. Sejumlah indikator menunjukkan Indonesia masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas SDM Menuju SDM unggul. Hal ini perlu dilakukan segera, mengingat Indonesia akan segera memasuki puncak bonus demografi pada 2030-2040 dan puncak perayaan 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 yang dikenal dengan masa INDONESIA EMAS. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama dalam peningkatan kualiatas SDM di era global. Dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi saat ini membuktikan bahwa kreativitas dan inovasi memberikan pilihan, peluang dan dampak yang sangat besar pada peningkatan SDM. Seiring dengan perkembangan revolusi industri yang terjadi saat ini dan beragamnya tantangan yang menghadang, kita melihat dunia usaha membuka peluang berupa kesempatan kerja yang berbasis pada kreativitas dan inovasi. Pengembangan industri dalam negeri saat ini membutuhkan SDM yang berkualitas dan unggul, inovatif dan kreatif sebagai ujung tombak daya saing ekonomi. Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah adanya ketidaksesuaian pendidikan dan tuntutan dunia kerja.
12 Ketidaksesuaian atau gap pendidikan dengan dunia kerja menggambarkan bahwa latar belakang pendidikan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja/industri. Banyak negara, termasuk Indonesia yang kurang berhasil dalam penyelenggaraan pendidikan karena pemangku kepentingan yang tidak memahami konsep, sehingga kurikulum yang disusun hanya bertujuan pada akademis yang tidak implementatif terhadap industri. Guna menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, terampil dan bermutu serta relevan dengan tuntutan dunia atau pasar kerja yang terus berkembang, kolaborasi pendidikan dengan industri sangat diperlukan. Sebab dengan hal ini, pemerintah secara aktif mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk turut mendukung dan megembangkan SDM unggul. Dalam perkembangannya, khususnya di usinya yang 70 tahun pada tahun 2023 ini, sejarah telah mencatat lebih dari 10.000 lulusan yang sekarang tersebar dalam berbagai profesi. Para alumni yang diharapkan memegang teguh nilai-nilai rendah hati, berbagi dan peduli, disipilin, profesional, bertanggung jawab dan berintegritas. Nilainilai inilah yang diharapkan menjadi ciri kaum intelektual
13 Kristen yang dihasilkan UKI sebagai institusi pendidikan Kristen yang bertanggung jawab secara moral dalam pencapaian tujuan bangsa melalui perwujudan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam membentuk SDM untuk menjadi bagian dari kaum intelegensia bangsa ini, UKI memberi ruang untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan (ekstrakurikuler) selain kegiatan kurikular dan kokurikular. Kegiatan ekstrakurikuler menjadi perhatian dalam mendidik para calon intelektual muda karena selain untuk menggali ilmu dalam suatu bidang studi, kompetensi para calon intelektual ini dibangun, diasah dan dikembangkan sebagai bekal mereka kelak setelah lulus. Gelar yang disandang oleh seorang lulusan perguruan tinggi adalah tanda bahwa mereka siap mengabdi melalui bidang ilmu yang ditekuninya selama mereka belajar, namun keterampilan dan sikap menjadi nilai tambah bagi sang penyandang gelar tersebut. Mendidik para calon cedekiawan tidaklah mudah karena mereka kita didik untuk menghadapi tantangan di masa depan, yaitu tantangan yang mungkin belum terlihat pada masa mereka studi. Apa yang dipelajari di ruang kelas mungkin tidak lagi up to date pada saat mereka masuk ke dunia kerja, atau menghadapi dunia VUCA. Istilah VUCA atau
14 Volatility (volatilitas), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (kompleksitas), dan Ambiguity (ambiguitas) diadopsi dari istilah militer Amerika untuk menggambarkan situasi geo-politik ketika itu dan istilah tersebut dianggap cocok menggambarkan situasi bisnis di masa sekarang. Istilah ini sering terdengar belakangan itu menggambarkan perubahan cepat dan kedinamisan yang hanya dapat disikapi apabila kita pun bersikap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Melihat tantangan bangsa yang sangat besar, terobosanterobosan juga terus diupayakan oleh melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing, Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah (a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa (Pasal 5).
15 Salah satu terobosan yang paling baru dan membuat pembelajaran bergairah adalah program Merdeka Belajar Kampus Mendeka (MBKM) yang diperkenalkan di awal tahun 2021. Gambar 1: Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka8 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang didukung penuh oleh pemerintah menawarkan berbagai program, yang salah satu diantaranya dilakukan melalui program Praktisi Mengajar. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. 8 https://dikti.kemdikbud.go.id/wpcontent/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-BelajarKampus-Merdeka-2020
16 Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi mengenai trend dunia profesional dan kebutuhan kompetensi SDM sesuai dengan perkembangan zaman. Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri masih perlu ditingkatkan terutama di tingkat pendidikan tinggi. Perkuliahan pada institusi pendidikan tinggi memerlukan partisipasi praktisi yang dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana best practice yang dilakukan. Oleh sebab itu, program Praktisi Mengajar sebagai salah satu program unggulan dalam MBKM dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh dan meningkatkan kompetensi. Program Praktisi Mengajar bertujuan sebagai berikut: 1. Menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif, yang didorong oleh permintaan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja. 2. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan praktisi dunia kerja
17 dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan praktis dan aplikatif. 3. Menjadi sarana yang mampu menjembatani kesenjangan antara perguruan tinggi dan dunia kerja.9 Selain Praktisi Mengajar, kegiatan pertukaran mahasiswa, baik Pertukaran Mahasiswa Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa di dalam Indonesia dan program ICT (International Credit Transfer) dan IISMA (Indonesian International Student Mobility Awards), yang merupakan program pertukaran mahasiswa luar negeri. Mobilitas akan memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengenal lingkungan dan budaya yang berbeda, berjejaring dengan sesama mahasiswa dari provinsi atau negara yang berbeda. Sebagai warga negara dunia, mahasiswa harus sejak dini diperkenalkan dengan Indonesia yang multikultural melalui program PMM dan manca negara melalui program ICT dan IISMA. 9 Buku Panduan Pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Tekniologi Republik Indonesia, halaman 9.
18 III. Arah dan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Menuju Indonesia Emas Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan sesuatu yang sangat strategis dan menentukan dalam mengatur tata tertib kehidupan, oleh karenanya, pembenahan system hukum merupakan suatu tuntutan baik di bidang substansi maupun penegakannya. Diakui bahwa arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan bidang lainnya secara komprehensif. Berbicara mengenai arah pembangunan hukum, merupakan bagian dari objek dan domain dari politik hukum yang oleh Padmo Wahyono diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.10 Melalui politik hukum penyelenggaraan negara menyatakan kehendaknya mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan arah pembangunan hukum yang akan dibangun. Penyusunan arah pembangunan hukum nasional di masa mendatang berkaitan dengan erat dengan Visi Indonesia 2045 sebagai Indonesia Emas sebagaimana yang telah 10 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 160.
19 disampaikan pemerintah cq. Badan Pengawas Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan gambaran, bagaimana situasi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2045 dan bagaimana strategi dan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyongsongnya. Gambaran ini juga yang akan menjadi patokan bagi arah pembangunan hukum ke depan sebagai sesuatu yang bersifat ius constituendum. Visi pembangunan hukum nasional 2025-2045 adalah bekerjanya hukum secara efektif, efisien dan inovatif dalam mendukung dan mengawal pembangunan nasional bagi pencapaian Visi Indonesia 2045. Berdasarkan visi tersebut, maka misi pembangunan hukum nasional adalah: a. Membangun susbtansi hukum berbasis nilai-nilai Pancasila serta responsive dan antisipatif terhadap berbagai kemajuan teknologi beserta implementasinya dengan mendasarkan pada praktik regulasi yang baik yang sesuai dengan standar internasional maupun kebutuhan dan karakteristik Indonsia. b. Membangun struktur hukum yang mantap dan dapat mendukung bekerjanya hukum secara efektif dan efisien.
20 c. Membangun budaya hukum aparatur dan masyarakat yang kuat, yang terwujud dalam kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat dan aparatur yang menjunjung tinggi etika hukum dan berorientasi pada pelayanan. d. Membangun sarana dan prasarana hukum yang dapat mendukung pembangunan substansi hukum yang terwujud dalam dukungan teknologi informasi hukum yang terintegrasi, lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat.11 Dalam penyusunan arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional menuju Indonesia Emas, maka Pancasila harus tetap menjadi dasar dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ketetapan ini telah disepakati sejak awal masa orde baru melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang pada lampiran bagian I: Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia ditetapkan bahwa Pancasila merupakan 11 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2020, Pohon Cahaya, Jakarta, 2020, halaman 120.
21 sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan. Pandangan hidup, kesadaran dan citacita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial. Dalam tataran undang-undang formal, amanat TAP MPRS tersebut diatur dalam ditetapkan melalui UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan melalui Pasal 2 dengan menentukan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jika dikaitkan dengan teori stufenbau theory oleh Hans Kelsen, maka Pancasila adalah grundnorm dari tatatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif yang formal di Indonesia. Hans Kelsen dalam
22 stufenbau theorinya menyatakan bahwa system hukum merupakan system anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang lebih tinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grund norm). Dalam tataran implementasi, peraturan perundang-undagan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan suatu prinsip dalam peraturan perundang-undangan. Secara filosofis, penyusunan arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional menuju Indonesia Emas harus dilakukan dan berdasar kepada tiga nilai dasar hukum yang merupakan teori tujuan hukum yang disampaikan Gustav Radbruch, yaitu tujuan hukum dri segi filsafat adalah keadilan, tujuan hukum dari segi juridis adalah kepastian hukum dan tujuan hukum dari segi sosiologis adalah kemanfaatan. Dalam hubungannya dengan tujuan hukum yang disampaikan Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dalam praktiknya sering sekali tidak dapat diwujudkan secara sekaligus karena sering ditemukan adanya kesulitan dalam mewujudkan nilai-
23 nilai dasar tersebut secara bersamaan. Kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah hal itu mungkin. Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dengan yang lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya, dalam satu kasus, jika hakim menginginkan putusannya “adil” menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya. Radbruch mengatakan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.12 Selain itu, penyusunan arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional menuju Indonesia Emas harus dilakukan secara komprehensif dengan menyentuh seluruh unsur hukum yang disampaikan oleh L.M. Friedmann, yaitu legal substance (substansi hukum), legal strtucture (struktur hukum) dan legal culture (budaya hukum). Struktur hukum yang menyangkut aparat penegak hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur mengacu kepada 12 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, halaman 29-30.
24 bentuk dan ketentuan pranata hukum yang terdapat dalam system hukum tersebut, termasuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. Di Indonesia misalnya, maka termasuk didalamnya struktur aparat penegak hukum dalam tataran supra struktur, yaitu polisi, jaksa, advokat yang mempunyai tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang tersendiri. Selain itu, dalam tataran infrstruktur, termasuk institusi penegak hukumnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan bahkan termasuk pembuat hukum atau undang-undang. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system hukum itu. Lawrence M. Friedman merumuskan untuk substansi hukum “by this is meant the actual rules, norms and behavior patterns of people inside the system”. 13 Substansi hukum dapat pula berisi produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka hasilkan dan aturan baru yang mereka buat. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law in the books). 13 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, W.W. Norton & Company, New York, London, 1984, halaman 6.
25 Unsur ketiga dari sistem hukum yang disampaikan L.M. Friedman adalah budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum, termasuk didalamnya nilai, pemikiran dan harapannya. R.M. Panggabean mengemukakan bahwa budaya hukum adalah iklim dari pemikiran social dan kekuatan social (the climate of social thought and social force) yang menentukan bagaimana hukum digunakan (need), dihindari (avoid) atau disalahgunakan (abused). Bagaimana peranan hukum dalam masyarakat, apakah hukum itu hanya sebagai alat untuk menjaga harmoni, ketertiban dan stabilitas atau hukum itu berisi perlindungan terhadap individuindividu.14 Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum atau tiga nilai dasar hukum yang disampaikan Gustav Radbruch tersebut di atas, maka arah dan kebijakan pembangunan nasional secara substansial (legal substance) harus mampu mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tidak saja dari segi substansi hukumnya, termasuk dari segi struktur hukum melalui lembaga penyelesaian sengketa dalam tataran infrastruktur 14 R.M. Panggabean, Budaya Hukum Hakim, Dibawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter (Studi Tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI, 1950-1965), Pusat Studi Hukum ekoniomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 1.
26 maupun para aparat penegak hukum dalam tataran suprastruktur harus mampu mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, yang jika ketiga tujuan hukum ini tidak dapat berjalan bersamaan, akan jatuh kepada. IV. Penutup Dengan tujuan utama membangun generasi dan sumber daya manusia, PIKI sebagai organisasi pengayom para intelektual Kristen di Indonesia harus memberikan perhatian pada pendidikan tinggi sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mencetak intelektual. Peran PIKI akan lebih bergaung bila PIKI dapat menjadi inspirasi dan membantu memberi solusi bagi bangsa. Dengan pemikiran bernas dari para anggotanya yang berada di berbagai posisi dan sektor di Indonesia, intelektual Kristen dharus berperan utama dalam mengatasi tantangan yang ada untuk pembangunan bangsa yang komprehensif dan relevan terhadap perubahan cepat yang ada. UKI akan selalu terbuka untuk bersama-sama memikirkan yang terbaik bagi Indonesia dan memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Semoga PIKI terus mencerminkan Kristus dalam seluruh pelayanannya, sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 6: 44: “Sebab setiap pohon dikenal pada
27 buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur.” Selamat atas pelantikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2023 -2028. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bapak/Ibu sekalian. Terima kasih.
28 DAFTAR PUSTAKA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2020, Pohon Cahaya, Jakarta, 2020. Buku Panduan Pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Tekniologi Republik Indonesia. Buku Sejarah Universitas Kristen Indonesia, Unibersitas Kristen Indonesia, Jakarta, 1997. https://dikti.kemdikbud.go.id/wpcontent/uploads/2020/04/Buku-PanduanMerdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020 https://piki.or.id/ Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021. Indonesia, Undang Undang tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336, Pasal 3 huruf a. Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301, Pasal 3. KADIN dalam Peningkatan Kulaitas Sumber Daya Manusia Indonesia, Merdeka.com, 21 Maret 2023, diunduh, 24 Mei 2023. Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, W.W. Norton & Company, New York, London, 1984. Orasi Ilmiah dalam Rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2023 -2028. Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
29 R.M. Panggabean, Budaya Hukum Hakim, Dibawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter (Studi Tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI, 1950-1965), Pusat Studi Hukum ekoniomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
UKI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA UKI Press 2023