Pedoman Evaluasi Bersama RB

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN
EVALUASI BERSAMA REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat proses pelaksanaan evaluasi,
efisiensi biaya evaluasi, dan meningkatkan kualitas hasil evaluasi reformasi
birokrasi di seluruh instansi pemerintah diperlukan evaluasi bersama
reformasi birokrasi yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Bersama Reformasi
Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

2. Undang…

-2-

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN EVALUASI
BERSAMA REFORMASI BIROKRASI.

KESATU…

-3-

KESATU : Evaluasi bersama reformasi birokrasi dilakukan oleh Tim Penilai Nasional
KEDUA Reformasi Birokrasi yang terdiri dari seluruh unit kerja di lingkungan
KETIGA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim
yang ditugaskan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional terkait dengan
KEEMPAT area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

: Susunan Tim Penilai Nasional Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi
Nasional sebelum dilakukan evaluasi bersama reformasi birokrasi.

: Perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi yang
dilakukan oleh Tim Penilai Nasional Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan
evaluasi bersama reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dilaksanakan berdasarkan Pedoman Evaluasi Bersama Reformasi
Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta 2021
pada tanggal

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN EVALUASI

BERSAMA REFORMASI BIROKRASI

PEDOMAN
EVALUASI BERSAMA REFORMASI BIROKRASI

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode terakhir sesuai dengan
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam Peraturan Presiden
Nomor 81 tahun 2010 ditujukan dalam mewujudkan “Dynamic Governance”.
Selama satu dekade ini, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pemerintahan dengan pelayanan
publik yang prima, di setiap tahunnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku Ketua Tim Reformasi
Birokrasi Nasional (TRBN) melalui Deputi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKUNWAS) selaku Unit
Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) telah melakukan evaluasi
atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.

Sebagai perkembangan bentuk evaluasi, Kementerian PANRB telah
menetapkan kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan
laporan PMPRB-nya kepada Menteri PANRB yang dilakukan melalui laman
pmprb.menpan.go.id dengan pengisian data secara daring. PMPRB yang
digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan
reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), kemudian dilakukan

-5-

evaluasi secara nasional oleh Kementerian PANRB sesuai dengan kebijakan
evaluasi reformasi birokrasi nasional, terakhir tertuang dalam Peraturan
Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi,
telah diperoleh masukan dalam perbaikan yang berkelanjutan bagi
pelaksanaan reformasi birokrasi berikutnya. Namun demikian, pelaksanaan
evaluasi terhadap penilaian area perubahan dalam reformasi birokrasi masih
dilakukan secara terpisah dan terkesan duplikasi oleh unit kerja lain di
Kementerian PANRB dan unit kerja lain dari atau Instansi Pemerintah lainnya.
Masing-masing unit kerja dalam Kementerian PANRB, begitu juga unit kerja
dari atau instansi pemerintah lainnya masih melakukan penilaian area
perubahan dalam reformasi birokrasi secara terpisah dengan tools evaluasi
yang berbeda. Sampai saat ini belum terdapat keutuhan dalam penilaian
seluruh area perubahan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Kedeputian RBKUNWAS selaku
UPRBN, rata-rata nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi dari tahun ke
semakin meningkat, khususnya pada Kementerian dan Lembaga. Meskipun
rata-rata nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota
masih menurun, namun jumlah populasi yang dievaluasi semakin bertambah.
Jumlah populasi evaluasi reformasi birokrasi pun masih belum memperoleh
kejelasan, untuk Pemerintah Daerah saat ini adalah 34 Pemerintah Provinsi
dan 399 Pemerintah Kabupaten/Kota dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota
yang ada. Kemudian jumlah populasi Kementerian dan Lembaga yang di
evaluasi sebanyak 83 Kementerian dan Lembaga. Namun demikian, jumlah
Pemerintah Daerah masih bisa bertambah sejalan dengan proses pemekaraan
wilayah, dan jumlah Kementerian masih bisa berubah sesuai dengan kebijakan
presiden, serta masih terdapat Lembaga yang belum memperoleh kejelasan
apakah harus dilakukan evaluasi reformasi birokrasi atau tidak.

-6-

100.00 77 70 82 77 83 84 83 Rata-rata Indeks RB
80.00 66.20 69.73 72.57 72.35 73.91 74.93 Jumlah IP
60.00
40.00 53.20
20.00
0.00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 1. Grafik Perkembangan RB Kementerian/Lembaga

70.00 41.62 56.69 62.15 60.56 64.23 64.28 Rata-rata Indeks RB
60.00 32 34 Jumlah IP
50.00 34 33 34 34
40.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30.00
20.00
10.00

0.00

Gambar 2. Grafik Perkembangan RB Pemerintah Provinsi

500.00 58 94 182 323 399 Rata-rata Indeks RB
400.00 55.94 55.97 53.85 Jumlah IP
300.00 2016 57.72 57.66 2019 2020
200.00 2017 2018
100.00

0.00

Gambar 3. Grafik Perkembangan RB Pemerintah Kabupaten/Kota

Terkait dengan evaluasi atas penilaian area perubahan reformasi
birokrasi yang masih dilakukan secara parsial dengan tools yang berbeda oleh
unit kerja lain di Kementerian PANRB dan unit kerja lain dari atau Instansi
Pemerintah lainnya, masih terdapat perbedaan jumlah populasi dalam evaluasi
tersebut.

-7-

2. Maksud dan Tujuan

Dengan semakin meningkatnya jumlah Instansi Pemerintah yang
dilakukan evaluasi reformasi birokrasi, juga semakin dalamnya kualitas
evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan, Pedoman evaluasi bersama
reformasi birokrasi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan secara teknis
terhadap pelaksanaan evaluasi bersama reformasi birokrasi. Tujuan
dilakukannya evaluasi bersama reformasi birokrasi, antara lain:

a. Mempercepat proses pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;

b. Efisiensi biaya evaluasi reformasi birokrasi; dan

c. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi reformasi birokrasi di seluruh instansi
pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Evaluasi bersama reformasi birokrasi dilaksanakan dengan metode
dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun
2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi
bersama reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional
Reformasi Birokrasi (TPN RB) yang dibentuk oleh Menteri PANRB selaku
TRBN. TPN RB dapat terdiri dari pegawai pada Kedeputian Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kedeputian Kelembagaan
dan Tatalaksana, Kedeputian SDM Aparatur, Kedeputian Pelayanan Publik,
serta unit kerja dari atau Instansi Pemerintah lain yang memiliki peran dalam
menilai area perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi. Populasi dalam
evaluasi bersama reformasi birokrasi adalah seluruh Instansi Pemerintah yang
terdiri dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, dan Pemerintah Kota yang telah menyampaikan laporan hasil
PMPRB pada Menteri PANRB sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

B. Teknis Evaluasi Bersama Reformasi Birokrasi

Secara umum model penilaian dalam evaluasi bersama reformasi
birokrasi dilaksanakan sesuai dengan model kerangka logis PMPRB pada
Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana komponen penilaian terdiri dari

-8-
komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%). Penilaian komponen
pengungkit dijabarkan dalam subkomponen pemenuhan (mandatory) dengan
bobot 20% dan subkomponen perubahan (reform) dengan bobot 30%. Proses dari
masing-masing subkomponen ini memfokuskan penilaian dalam 8 area perubahan
yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan
organisasi, penataan tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,
Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik.

Komponen pengungkit juga dilengkapi dengan subkomponen hasil antara
dengan bobot 10% yang menggunakan hasil penilaian dari instansi pemerintah
lain dalam menilai area perubahan. Sementara untuk penilaian komponen hasil
diharapkan dapat menjawab kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas
pelayanan publik, kualitas pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas
kinerja organisasi dengan bobot masing-masing 10%.

Gambar 4. Model Penilaian Evaluasi Bersama Reformasi Birokrasi

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang
ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi merupakan proses yang menjadi
pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih
dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

-9-
Mekanisme yang dijalankan dalam teknis evaluasi bersama reformasi
birokrasi diawali dengan perencanaan, pembentukan TPN RB, pelaksanaan,
pengumpulan data monitoring, panel TPN RB, dan pelaporan.

Gambar 5. Alur Mekanisme Evaluasi Bersama Reformasi Birokrasi

1. Perencanaan
Perencanaan evaluasi bersama reformasi birokrasi diawali dengan

pengumpulan data PMPRB, untuk menentukan banyaknya jumlah populasi
dari Instansi Pemerintah yang akan dilakukan evaluasi bersama, dengan
melihat berapa banyak Instansi Pemerintah yang telah menyampaikan laporan
PMPRB-nya kepada Menteri PANRB. Data PMPRB diperoleh dengan
mengkases aplikasi PMPRB melalui laman resmi Kementerian PANRB
pmprb.menpan.go.id. Berdasarkan data yang diperoleh dari PMPRB
kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pra evaluasi reformasi birokrasi,
yang dilakukan dengan menganalisis data hasil PMPRB untuk menentukan
catatan awal atas PMPRB, serta memantau tindak lanjut dari rekomendasi
hasil evaluasi reformasi birokrasi sebelumnya.

Dengan hasil analisis pra evaluasi reformasi birokrasi ini, dapat
ditentukan seberapa besar beban kerja yang harus dihadapi, kemudian juga
untuk menentukan besarnya TPN RB yang harus dibentuk dan metode serta
mekanisme evaluasi yang harus dilakukan seperti desk evaluation atau perlu
field evaluation.

- 10 -

Gambar 6. Proses Perencanaan Evaluasi Bersama Reformasi Birokrasi

2. Pembentukan Tim Penilai Nasional
TPN dalam evaluasi bersama reformasi birokrasi dapat terdiri dari

pegawai pada Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan, Kedeputian Kelembagaan dan Tatalaksana, Kedeputian SDM
Aparatur, Kedeputian Pelayanan Publik, serta unit kerja dari atau Instansi
Pemerintah lain yang memiliki peran dalam menilai area perubahan
pelaksanaan reformasi birokrasi. TPN RB dalam evaluasi bersama reformasi
birokrasi terdiri dari beberapa sektor penilaian sesuai dengan area perubahan
dalam PMPRB.

Setelah ditentukan besarnya beban kerja dalam evaluasi bersama
reformasi birokrasi, disusun tim yang akan berperan menjadi TPN RB dalam
evaluasi bersama reformasi birokrasi melalui rapat koordinasi TRBN. TPN RB
hasil pembahasan TRBN kemudian ditetapkan oleh Menteri PANRB selaku
Ketua TRBN.

- 11 - Menteri PANRB
Selaku Pengarah dan Penanggung Jawab.
Ketua TRBN
Deputi RBKUNWAS
Ketua Selaku Koordinator Tim Evaluasi Bersama
UPRBN Reformasi Birokrasi.

TPN TPN TPN TPN TPN SDM TPN TPN TPN
Manajemen Deregulasi Organisasi Tatalaksana Akuntabilitas Pengawasan Pelayanan
Perubahan Kebijakan
Kinerja Publik

Penentuan TPN RB dilakukan
melalui Rapat Koordinasi TRBN

Gambar 7. Susunan TPN RB dalam Evaluasi Bersama Reformasi Birokrasi

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi bersama reformasi birokrasi dilakukan dengan
menerapkan beberapa metodologi dan teknik evaluasi yang berlaku secara
umum, juga pendokumentasian dan skema evaluasi bersama reformasi
birokrasi harus dilaksanakan secara akuntabel.

Metodologi Skema
Criteria Referrenced Test
KKE LHE
Metodologi
Exit Meeting

LKE

Entry Meeting

TPNRB Dokumentasi
Teknik
Dokumentasi
- KKE
- LKE
- LHE

Teknik
- Pengumpulan Data
- Analisis Data

Gambar 8. Pelaksanaan Evaluasi Bersama Reformasi Birokrasi

- 12 -

a. Metodologi

Sama halnya metodologi dalam PMPRB, evaluasi bersama
reformasi birokrasi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang
menerapkan metode criteria referrenced test, dimana untuk komponen
pengungkit yaitu setiap indikator dalam subkomponen pengungkit dinilai
dengan kriteria penilaian dari masing-masing indikator yang telah
ditetapkan. Sedangkan untuk komponen hasil dinilai dengan mengisikan
data yang diperoleh dari hasil penilaian eksternal antara lain opini Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran laporan keuangan instansi
pemerintah, indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, nilai hasil
survei eksternal terhadap persepsi anti korupsi (Survei Penilaian
Integritas), nilai hasil survei eksternal terhadap persepsi kepuasan
pelayanan publik, nilai hasil survei internal organisasi (survei kapasitas
organisasi dan survei integritas jabatan), persentase ketercapaian kinerja
reformasi birokrasi instansi pemerintah, dan kinerja lainnya instansi
pemerintah.

Penilaian setiap area perubahan menjadi tanggung jawab TPN di
masing-masing area perubahan sampai pada saat pembahasan panel TPN.
Nilai akhir, kesimpulan, dan rekomendasi hasil evaluasi bersama
reformasi birokrasi diperoleh berdasarkan konsensus TPN.

b. Teknik

TPN RB diperkenankan menggunakan berbagai teknik evaluasi
dalam penilaian evaluasi bersama reformasi birokrasi, yang pada dasarnya
harus dapat digunakan untuk pengumpulan dan analisis data, serta mampu
menjawab tujuan dilakukannya evaluasi reformasi birokrasi. Beberapa
teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data, antara lain:
kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan/atau kombinasi
dari beberapa teknik tersebut. Sedangkan untuk teknik analisis data yang
dapat digunakan, antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan
pengukuran, penggunaan data statistik, pembandingan, analisis logika
program, dan sebagainya.

- 13 -

c. Pendokumentasian

Agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri
kembali, untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan Laporan Hasil
Evaluasi (LHE), maka pendokumentasian langkah penilaian dalam
evaluasi bersama reformasi birokrasi perlu dituangkan dalam Kertas Kerja
Evaluasi (KKE) sebagai pendukung LKE. Setiap langkah evaluator yang
cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi juga harus
didokumentasikan dalam KKE. KKE tersebut berisi fakta dan data yang
dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan.
Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada,
analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan
argumentasi), sampai pada simpulannya.

TPN RB dapat melakukan desk evaluation dengan menguji
dokumen bukti dukung (evidence) yang telah diisi dalam PMPRB oleh
evaluatan. Pengujian juga dapat dilakukan secara langsung di lapangan
(field evaluation) jika dirasa memang diperlukan. Pengisian nilai KKE
dan LKE dapat dilakukan melalui media aplikasi berbasis web
pmprb.menpan.go.id.

d. Skema

Setiap pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi perlu diawali
dengan entry meeting dan diakhiri dengan exit meeting, sebagai bentuk
budaya kerja pelayanan yang akuntabel. Entry meeting evaluasi
mengutamakan pemantauan atas capaian tindak lanjut dari rekomendasi
atas hasil evaluasi sebelumnya, juga menyampaikan maksud dan tujuan
dilaksanakannya evaluasi reformasi birokrasi, serta catatan awal dari hasil
analisis PMPRB di tahap Pra Evaluasi. Sebelum dikeluarkannya LHE
reformasi birokrasi, exit meeting akan membahas catatan sementara
(tentative finding) hasil evaluasi reformasi birokrasi pada instansi
pemerintah. TPNRB perlu mengungkap secara jelas permasalahan
dan/atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative finding), beserta
dengan saran perbaikan atas pelaksanaan reformasi birokrasi.
Pengungkapan tersebut juga perlu dikomunikasikan kepada pihak instansi

- 14 -

yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan
secukupnya sampai kemudian dibahas dalam exit meeting. Entry meeting
dan exit meeting dapat dilakukan oleh perwakilan TPN RB.

Penilaian dalam evaluasi bersama reformasi birokrasi tidak
hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata,
tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan yang pada intinya
adalah memberikan gambaran kondisi nyata pelaksanaan reformasi
birokrasi pada instansi pemerintah. Penilaian dan penyimpulan penilaian
atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam evaluasi bersama
reformasi birokrasi selaras dengan penilaian dan penyimpulan penilaian
atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Pengumpulan Data Monitoring

Evaluasi bersama reformasi birokrasi secara teknis telah didukung
dengan sistem informasi berbasis teknologi. Setiap dokumen yang diperlukan
dalam proses penilaian, bahkan proses penilaian sendiri pun telah terfasilitasi
secara daring melalui pmprb.menpan.go.id. Setiap evaluator TPNRB memiliki
akses untuk mengoperasikan aplikasi sesuai dengan area perubahan yang
menjadi tanggung jawabnya. Akses aplikasi diberikan kepada TPNRB setiap
area perubahan berupa pengisian KKE, penilaian LKE, hingga pencatatan
temuan dan rekomendasi terhadap hasil penilaian.

12

34

- 15 -

Gambar 9. LKE Bersama Reformasi Birokrasi dari Akses yang Berbeda
(1. Kedeputian RBKUNWAS, 2. Kedeputian Pelayanan Publik,

3. Kedeputian Kelembagaan Tatalaksana, 4. Kedeputian SDM Aparatur)

5. Panel Tim Penilai Nasional
Panel TPNRB perlu dilakukan dalam rangka menyatukan hasil

sementara pengisian KKE, penilaian LKE, serta pencatatan temuan dan
rekomendasi terhadap hasil penilaian para evaluator sebelum dituangkan
kedalam LHE dan disampaikan kepada instansi pemerintah yang dievaluasi.
Pertama-tama panel TPNRB dilakukan oleh evaluator dalam lingkup internal
TPN per area perubahan. Hasil dari panel pertama TPNRB per area perubahan
disatukan dalam panel koordinasi sehingga diperoleh Indeks RB sementara
instansi pemerintah yang dievaluasi. Hasil panel koordinasi kemudian
digunakan dalam panel akhir TPNRB dengan menyandingkan dan membahas
hasil penilaian setiap instansi pemerintah yang se-tipe. Hasil dari panel akhir
TPRBN dipersiapkan untuk menyusun LHE.

Gambar 10. Panel Evaluasi Bersama Reformasi Birokrasi

6. Pelaporan
LHE bersama reformasi birokrasi disusun berdasarkan prinsip kehati-

hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan pelaksanaan
reformasi birokrasi instansi pemerintah yang dievaluasi. TPNRB perlu
mengungkap secara jelas permasalahan dan/atau temuan, beserta dengan saran
perbaikan atas pelaksanaan reformasi birokrasi.

- 16 -

Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan
laporan yang baik, antara lain:
a. Penggunaan kalimat dalam laporan diupayakan menggunakan kalimat

yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan.
b. Kalimat laporan tidak boleh menggunakan ungkapan yang ambivalen atau

membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
c. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil

evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam laporan.

C. Penutup

Evaluasi bersama reformasi birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan
evaluasi eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi, yang juga merupakan bagian
dari siklus manajemen, yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam
tatakelola pemerintahan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, setiap evaluator
harus dapat mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti
perkembangan terbaru di bidang reformasi birokrasi, sehingga dapat memberikan
sumbangan yang berarti untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
pemerintah yang dievaluasi. Dengan evaluasi bersama reformasi birokrasi
diharapkan proses pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dapat menjadi lebih
cepat, biaya evaluasi reformasi birokrasi menjadi lebih efisien, dan kualitas hasil
evaluasi reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah pun meningkat.

Ditetapkan di Jakarta 2021
pada tanggal

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO