BUKU AJAR PP KOTA

( SDAU), rencana mesonya disebut Plan d ‘ Occupation de Sol / Rencana
Pemanfaatan Lahan ( POS ) sedangkan rencana mikronya disebut Plan Local
d’Urbanisme / Rencana Lokal Kota (PLU). Di Amerika Serikat istilah yang digunakan
sangat beragam antara satu kota dengan kota lainnya, antara lain comprehensive
plan, general plan atau strategic plan untuk rencana makro; zoning plan, functional
plan untuk rencana meso dan land use plan / sub division plan untuk rencana mikro.
Di Singapura rencana makronya disebut Concept Plan, rencana mesonya disebut
Development Guide Plan (untuk setiap distrik yang terdiri dari 55 distrik) sedangkan
rencana mikronya disebut subdivision plan.

Untuk menyamakan persepsi maka terlebih dahulu perlu disampaikan beberapa
definisi tentang apa yang dimaksud dengan zona, zoning dan zoning regulation.
Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan
yang spesifik. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai
dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-
fungsi lain. Sedangkan zoning regulation dapat didefinisikan sebagai ketentuan yang
mengatur tentang klasifikasi, notasi dan kodifikasi zona-zona dasar, peraturan
penggunaan, peraturan pembangunan dan berbagai prosedur pelaksanaan
pembangunan.

51

Tujuan penyusunan peraturan zonasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur keseimbangan
dan keserasian peruntukan tanah dan menentukan tindak atas suatu satuan
ruang. Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan umum yang memadai serta
meningkatkan kualitas hidup.

c. Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan.
d. Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna

serta mendorong peran serta masyarakat.

Fungsi peraturan zonasi adalah ,

a. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. Peraturan zonasi dapat
menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat
operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang perjabaran rencana
dari yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat meso sampai kepada
rencana yang bersifat mikro (rinci).

b. Sebagai panduan teknis pemanfaatan lahan. Ketentuan-ketentuan teknis yang
menjadi kandungan peraturan zonasi, seperti ketentuan tentang penggunaan
rinci, batasan-batasan pengembangan persil dan ketentuan-ketentuan lainnya
menjadi dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan.

c. instrumen pengendalian pembangunan Peraturan zonasi yang lengkap akan
memuat ketentuan tentang prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata
cara pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang ada karena dikemas dalam
aturan penyusunan perundang-undangan yang baku dapat dijadikan landasan
dalam penegakan hukum.

Pelaksanaan Rencana Tata Guna Lahan
Secara umum dapat terbagi mejadi 4 katagori alat-alat yang digunakan dalam
merealisasikan rencana tata guna lahan :

52

a. Penyediaaan fasilitas umum (fasum), biasanya melalui perbaikan modal
(infarstruktur), dan dng cara melestarikan atau secara dini menguasai lahan
umum dan daerah milik jalan (damija)

b. Peraturan peraturan pembangunan : ordonansi yang mengatur pendaerahan
(zoning).

c. Himbauan, kepemimpinan & koordinasi, sebagai alat kemudahan dan
kelancaran pelaksanaan terkait dengan pengambilan putusan.

d. Rencana tata guan lahan : meninjau, mensahkan kembali dari waktu ke waktu
sehingga tercipta kesinambungan dalam mewujudkan cita/rencana

Peraturan pembagian wilayah (zoning ordinance), berupa peta dan teks:
a. Peta membagi-bagi komunitas dalam distrik-distrik Peraturan: ukuran, bentuk,

tinggi struktur yang diijinkan;kepadatan pengembangan maksimum dan
persyaratan halaman dan sepadan minimum
b. Teks mencantumkan jenis-jenis pemanfaatan yang diijinkan dalam setiap
distrik Peraturan aspek pengembangan (rambu-rambu & parkir,fasade).

Beberapa Produk Konsep Zonning
a. Density Zoning : mempertahankan kontrol yang telah ada terhadap ketinggian
koefesien lantai bangunan (FAR), lot size, footage dll
b. Conditional Use Zoning : menentukan penggunaan ruang yang diperbolehkan
jika petunjuk tertentu diikuti (peruntukan lahan)
c. Floating Zoning :menerapakan kontrol yang terbatas pada seluruh tipe
pembangunan (pemukiman, pusat perdagang eceran ) sangat bermanafaat
dalam pembagian (subdivisi ) baru.

53

d. Impact Zoning : menghubungkan permintaan tehadap tata guna lahan dengan
kapasitas & konsekuensi perubahan merupakan suatu bentuk menejemen tanah
yang mengharuskan untuk mengevaulasi konsekuensi dari pembangunan .

e. Transfer Zoning: mengizinkan pemilik bangunan/gedung bersejarah untuk
menjual hak membagun kepada orang lain yang mampu membangun dimana
saja pd kepadatan tinggi serta mampu mempromosikan pelestarian historis.

f. Precentage ZoningRECENTAGE ZONING : lahan campuran ( mixed- use) yang
dinginkan di tentukan terlebih dahulu dlm proporsi minimum (berapa komposisi
fungsi yang pas/keterkaitannya).

g. Contract Zoning: menentukan petunjuk-petunjuk yang akan dinegosiasikan
dengan developer

h. Special – Use Zoning : katagori yang berbeda/ tersendiri untuk penggunaan
tertentu, misal distrik utk teater atau kawasan hotel

i. Agriculture and Forestry Zones: menetukan daerah daerah yang harus tetap
dipergunakan sbg daerah hijau /pertanian, mencegah pembangunan spekulatif.

j. Bonus atau Insentif : mengizinkan kepadatan atau ketinggian yang lebih besar
jika diikuti petunjuk desain tertentu (misalkan pelataran parkir,rg terbuka, plaza)
penggabunagan perkantoran, dan teater

k. Exclusionary Zoning : menentukan standar performance sering dipergunakan
didaerah pinggiran utk mempertahankan eksklusifitas keseragaman

IV.3. Teori Tata Guna Lahan Perkotaan

Tujuan dari pengendalian pemanfaatan lahan (Courtney, dalam Harold, 1983),
adalah:

a. Menyediakan kenyamanan publik (Pubic Aminities), seperti misalnya ruang
terbuka, yang tidak dapat disediakan oleh swasta

b. Meningkatkan efisiensi, dengan mengarahkan pembangunan dan
pembangunan kembali yang sesuai dengan kepentingan umum

c. Membatasi terjadinya urban sprawl dan mencegah alih fungsi lahan pertanian

54

d. Memperoleh skala ekonomi dalam pelayanan publik
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengaturan guna lahan (Land Use
Regulation).

Secara umum terdapat tiga teknik dalam pengaturan penggunaan lahan yang
dapat dikatagorikan sebagai berikut (Courtney, dalam Harold, 1983):

a. Insentif (incentive), pemanfaatan kekuasaan pemerintah dan sumberdaya
finansialnya untuk mengorganisasikan penggunaan lahan secara efektif.
Bentuk insentif misalnya penyediaan infrastruktur dan pelayanannya untuk
memfasilitasi pembangunan seperti membiayai langsung terhadap
pembangunan tapak.

b. Pelarangan (restriction), pemanfaatan kekuasaan pemerintah untuk
mengendalikan penggunaan lahan yang dilakukan swasta (private) dan
aktifitas pembangunan lainnya. Instrumen yang digunakan meliputi zoning,
subdivision, building control (code dan ordinance); Development control,
dan relokasi atau pelarangan permukiman kumuh atau liar.

c. Perbaikan dan pengelolaan (management improvement), merupakan
usaha-usaha untuk menghilangkan hambatan dalam pelaksanaan dari
teknik insentives dan restriction pada kekuatan pasar.

Dalam pengendalian pemanfaatan lahan dikenal dengan istilah code dan
ordinance yang merupakan bentuk pengaturan penempatan fasilitas pada
lahan, penentuan tingkat kepadatan, penyediaan standar untuk utilitas,
pelayanan, dan struktur yang menjadi dasar bagi manajemen kota, meliputi
(Rivkin, dalam Harold, 1983):

1. Zoning, pada dasarnya merupakan pembagian komunitas ke dalam zona-
zona dengan penggunaan yang dominan, tingkat kedetailanan tertentu, dan
berisi ketentuan-ketentuan pengembangannya.

55

2. Subdivision, merupakan upaya kontrol terhadap pembangunan tapak,
ukuran, bentuk, karakteristik, kapasitas, lokasi utilitas, standar sistem
jaringan jalan internal, dan lain sebagainya

3. Building code, pengaturan terhadap karakteristik struktur dan kelayakan
bangunan, terkadang juga terdapat ukuran minimum kamar, dan jumlah
maksimum orang yang boleh menempati suatu lantai bangunan.
Zoning adalah pemisahan penggunaan lahan perkotaan berdasarkan
peraturan setempat (ordinance) dan peraturan tersebut digunakan untuk
mengatur penggunaan lahan pada zona tersebut. Di dalam zoning juga
meliputi aturan-aturan umum lokasi, kelebihannya (beban), ketinggian,
rasio, bentuk, penggunaan, dan struktur di masing-masing zona. Courtney
(dalam Harold, 1983):

Zoning berusaha mengorganisasi dan mensistematiskan pertumbuhan di
perkotaan dengan memberikan katagori, kelas, memberikan arahan
penggunaan dan bangunan yang seharusnya di letakkan, dan
memberlakukan pembatasan terhadap bentuk dan lokasi bangunan. :
Zoning merupakan instrumen kontrol publik terhadap penggunaan lahan
berdasarkan peraturan. Prinsip zoning adalah membagi suatu area menjadi
beberapa zona berdasarkan tujuan masing-masing yang di dalamnya
terdapat aturan yang seragam terhadap bangunannya. Aturan ini
menjelaskan standar yang berkaitan dengan luasan, ketinggian, kepadatan,
cakupannya, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa elemen dalam zoning:

a. peruntukan lahan
b. bangunan
c. ketentuan-ketentuan (peraturan) yang mengikat keduanya

56

Tujuan utama dari zoning adalah (Courtney, dalam harold, 1983):

a. meningkatkan efisiensi, yaitu dengan pembatasan penggunaan lahan pada
area tertentu untuk membatasi dampak yang merugikan dari pembangunan
yang berlebihan

b. meningkatkan manfaat aglomerasi (skala ekonomi)
c. memberikan standar minimum terhadap kesehatan dan keselamatan public
d. menyediakan lahan untuk barang dan jasa public
e. melindungi hak pemilik property di lokasi tersebut

4.3.1. Konsep Dasar Zoning

1. Tata ruang kota merupakan hasil dari proses ekonomi pasar dan proses
politik. Didalam hal ini terkandung pengertian dimana: (1) individu, firms,
organisasi, masing-masing mengejar kepentingannya sendiri-sendiri
(maximazing interests), dan (2) pemerintah menjalankan kewenangannya
melakukan upaya menegakkan kepentingan umum (common interests,
public interests).

2. Kepentingan publik biasanya di gunakan didalam hukum atau perundang-
undangan sebagai kekuatan pengadilan (pemerintah) untuk memberi
sangsi berdasarkan kepentingan umum dalam bentuk kewenangan polisi,
membebaskan tanah, kewenangan untuk menarik pajak, dan
membelanjakan uang untuk keperluan program dan projek untuk
kepentingan umum.

3. Didalam perencanaan tata ruang kota, kepentingan publik biasanya di
identikkan dengan faktor-faktor : kesehatan-keamanan; convenience;
efficiency; konservasi energi; kualitas lingkungan; pemerataan sosial;
social choice dan amenity.

4. Kesehatan dan keamanan. Peraturan-perundangan yang berkaitan
dengan ini adalah kesehatan lingkungan, sanitasi, peraturan perumahan,
building codes. Biasanya saling tumpang tindih dengan peraturan,
perundangan yang berkait dengan kualitas lingkungan. Dalam kaitannya
dengan tata ruang, faktor kesehatan-keamanan biasanya dikaitkan

57

dengan peraturan penentuan lokasi, kepadatan, penggunaan, bulk dan
bentuk konstruksi. Peraturan-peraturan tersebut dikemukakan didalam
subdivision regulation, zoning dan penentuan lokasi atau ruang untuk
jalan fasilitas publik.
5. Convenience biasanya dikaitkan dengan keamanan dan kenikmatan yang
dijadikan basis untuk pengaturan lalu-lintas. Namun convenience tidak
hanya dianggap merupakan fungsi dari sistem sirkulasi, namun juga
merupakan derivasi dari aransemen lokasi penggunaan lahan, intensitas
kepadatan penduduk dan kegiatan kota
6. Efisiensi dan konservasi energi pada umumnya dikaitkan dengan jarak
pencapaian lokas (misal dari rumah ketempat kerja, dari rumah kesekolah
dan fasilitas lingkungan lainnya).
7. Kualitas lingkungan. Didalam perencanaan tata-ruang, faktor ini
berhubungan dengan: (1) perletakkan lokasi dan intensitas kegiatan yang
dikaitkan kemampuan daya dukung alam (lahan, tata air, pencemaran
terhadap udara, aliran sungai); (2) penyediaan sarana-prasarana untuk
kesehatan lingkungan, dan (3) pemecahan problem externality.
8. Social equity dan social choice merupakan hak-hak manusia yang
mendasar. Kedua-duanya menyangkut kondisi yang serba beragam
(pluralism) dari masyarakat kota. Social equity berkaitan dengan
kesamaan kesempatan didalam pencapaian pada kebutuhan pokok
kehidupan (e.g., work, shelter,eduacation, medical care) dan keadilan
didalam distribusi manfaat dan biaya. Social choice menyangkut ruang
lingkup kesempatan yang dapat dipilih oleh kelompok - kelompok
masyarakat.
9. Amenity menyangkut aspek persepsi lingkungan ruang urban, termasuk
aspek penampilan keindahan yang disajikan, dan kenikmatan ruang..

4.3.2. Inovasi dalam zoning
Konsep zoning mengalami perkembangan. Zoning tradisional pada dasarnya
menuntut keseragaman baik penggunaan lahan maupun bangunan dalam zona

58

tersebut. Hal ini dinilai tidak fleksibel. Berdasarkan hal tersebut, terjadi inovasi
terhadap zoning itu sendiri. Berikut ini akan diuraikan beberapa inovasi zoning
(Goldberg, 1984):

1. Planning Unit Development (PUDs), merupakan inovasi terhadap
kerangka zoning tradisional. Konsep ini sudah mengarah pada mix use,
keragaman tipe-tipe bangunan, dan kelonggaran terhadap ketentuan
kepadatan, asalkan masih memenuhi aturan kepadatan secara
keseluruhan.

2. Exclusionary zoning, berusaha meminimalkan eksternalitas negatif
dengan mengijinkan masyarakat di luar zoning untuk tinggal di area
tersebut. (memungkinkan adanya percampuran permukiman berdasarkan
budaya, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya).

3. Fiscal zoning, aplikasi dari zoning dimana tujuannya lebih difokuskan
untuk memperoleh fiskal atau pendapatan bagi pemerintah lokal
dibandingkan dengan mengontrol penggunaan lahan dan meminimalkan
eksternalitas.

4. Performance zoning, termasuk aplikasi zoning yang fleksibel dan inovatif,
dimana konsep ini mengisolasi karakteristik dari berbagai macam aktifitas
yang menyebabkan terjadinya eksternalitas negatif. Misalnya dalam
rangka mengurangi kepadatan dilakukan dengan pengaturan prasarana

5. Incentive zoning, prinsipnya adalah melakukan pengelolaan terhadap
eksternalitas yang ditimbulkan akibat penerapan zoning tradisional.
Misalnya memberikan insentif bagi pihak swasta yang menyediakan
taman sehingga akan meningkatkan image pada zoning tersebut

6. Floating zoning, seperti halnya dalam tradisional planning dimana zoning
disusun dalam official planning, tetapi dalam hal ini tidak secara spesifik
dan eksplisit dituangkan dalam peta zoning. Sifatnya adalah antisipasi dan
mulai meninggalkan pendekatan fungsional, tetapi mengarah pada
pendekatan mix use.

59

7. Time zoning, dilakukan pada area yang kecil tetapi mengalami
perkembangan yang pesat. Prinsipnya adalah mengubah peruntukan
zoning dari waktu ke waktu untuk mengantisipasi perkembangan yang
terjadi

8. Building permit, prinsipnya adalah melonggarkan peraturan bangunan
yang boleh di terdapat pada suatu zoning, misalnya pengalihan lantai
bangunan ke pihak lain

9. Official maps, merupakan pelengkap dari official plan dan peta zoning
yang isinya mendisain infrastruktur di masa mendatang. Aplikasi ini tidak
lagi terfokus pada kontrol guna lahan, tetapi sebagi alat untuk
mengarahkan pertumbuhan di masa mendatang

10. Subdivision control, menyediakan kekuasaan bagi pemerintah lokal untuk
membatasi eksternalitas negatif. Hal ini dapat dilakukan dengan
menyediakan alat untuk mengatur pembagian (subdivision) dan
pelayanan pada lahan. Pemerintah lokal dapat memberikan standar
pelayanan publik pada setiap zona.

4.4. Moda Transportasi

Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan
alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat
lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan
atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta
moda yang terbang di udara. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan
atas moda jalan, moda kereta api dan moda pipa. Sistem Transportasi Nasional
(Sistranas) adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman
terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau,
dan penyeberangan, transportasi laut serta transportasi pipa, yang masing-
masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi
dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem
pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani
perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

60

Sejarah perkembangan otomotif di Indonesia diawali pada akhir abad
19 dan berkembang pesat dalam 5 dekade hingga sekarang ini banyak
dipengaruhi oleh produk – produk dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa,
dan terakhir Jepang. Industri mobil dalam negeri belum bisa berkembang
dinegeri sendiri, namun industri perakitan yang kemudian berkembang dan
diproduksi didalam negri. Perkembangan yang pesat ini tidak diikuti dengan
penyediaan prasarana jalan yang memadai yang pada gilirannya menimbulkan
kemacetan lalu lintas dan berbagai permasalahan lain seperti meningkatnya
pencemaran lingkungan yang diakibatkan moda transportasi jalan, yang
berdampak pula kepada kesehatan masyarakat, perubahan cuaca dan berbagai
dampak negatif lainMenurut Utomo, transportasi adalah pemindahan barang dan
manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sedangkan menurut Sukarto,
transportasi adalah perpindahandari suatu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia,
hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada
adanya perjalanan (trip) antara asal (origin) dan tujuan (destination).

Di dalam transportasi, terdapat unsur-unsur yang terkait erat dalam
berjalannya konsep transportasi itu sendiri. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai
berikut:

 Manusia yang membutuhkan
 Barang yang dibutuhkan
 Kendaraan sebagai alat/sarana
 Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi
 Organisasi (pengelola transportasi)

Fungsi dan Manfaat Transportasi
Transportasi memiliki fungsi dan manfaat yang terklasifikasi menjadi

beberapa bagian penting. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua
yaitu melancarkan arus barang dan manusia dan menunjang perkembangan

61

pembangunan (the promoting sector). Sedangkan manfaat transportasi menjadi
tiga klasifikasi yaitu:

1. ManfaatEkonomi
Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan
menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang
menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak
geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.

2. ManfaatSosial
Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya :a) pelayanan
untuk perorangan atau kelompok, b) pertukaran atau penyampaian
informasi, c) Perjalanan untuk bersantai, d) Memendekkan jarak, e)
Memencarkan penduduk.

3. ManfaatPolitis
Transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan
negara, mengatasi bencana, dll.

4. ManfaatKewilayahan
Memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman.

Jenis-Jenis Transportasi
Jenis-jenis transportasi terbagi menjadi tiga yaitu,

 Transportasi darat: kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh
hewan (kuda, sapi,kerbau), atau manusia. Moda transportasi darat dipilih
berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak
perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan moda, ukuran kota dan kerapatan
permukiman, faktor sosial-ekonomi.

 Transportasi air (sungai, danau, laut): kapal,tongkang, perahu, rakit.
 Transportasi udara: pesawat terbang.
 Transportasi udara dapat menjangkau tempat – tempat yang tidak dapat

ditempuh dengan moda darat atau laut, di samping mampu bergerak lebih
cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan.

62

Transportasi Publik
Transportasi publik adalah seluruh alat transportasi di mana penumpang

tidak bepergian menggunakan kendaraannya sendiri. Transportasi publik
umumnya termasuk kereta dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai
penerbangan, feri, taxi, dan lain-lain.

Konsep transportasi publik sendiri tidak dapat dilepaskan dari konsep
kendaraan umum. Pengertian kendaraan umum berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan dengan kendaraan umum yaitu Kendaraan umum adalah setiap
kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan
dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

4.5. Berbagai Jenis Moda Transportasi.
Transportasi Massal (Mass Transportation/Mass Transit) merupakan hal

mutlak yang diperlukan bagi setiap kota besar. Bahkan jika sebuah wilayah
sudah disebut sebagai kota, wilayah tersebut harusnya memiliki moda
transportasi.
Menurut definisi, Transportasi Massal artinya moda yang dapat mengantar orang
dalam jumlah besar dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam kota, antar kota,
maupun antar negara. Namun moda transportasi massal yang akandi bahas
adalah moda transportasi Kota

a. Bus Rapid Transit (BRT)/Busway
Moda transportasi massal paling umum adalah Bus Rapid Transit atau

Busway adalah transportasi massal yang menggunakan bus sebagai pengangkut
pada penumpang namun berbeda dari bus kota pada umumnya karena memiliki
jalur eksklusif yang membuatnya terbebas dari kemacetan.
Banyak kota-kota besar di Dunia yang menggunakan sistem BRT sebagai
transportasi massalnya, diantaranya Bogota dengan TransMilenio, Capetown,
Johannesburg, dn lain-lain. Di Indonesia sendiri kota-kota besar yang memiliki
Moda Transportasi massal BRT diantaranya Bandung, Bogor, Semarang, Jogja,
Palembang, Surakarta, Bandar Lampung, dan Jakarta.

63

b. Ground Light Rail/Tram
Tram merupakan moda transportasi paling populer di kota-kota wisata

seperti Amsterdam, Paris, dan Istambul. Tram dipilih karena bobot dan
ukurannya yang sangat kecil, sehingga gang sekalipun bisa dilewatinya. Selain
itu, kebanyakan tram beroperasi di atas tanah sehingga selain sebagai fungsi
utamanya sebuah transportasi massal, Tram juga bisa berfungsi sebagai
kendaraan city sightseeing. Umumnya tram menggunakan listrik sebagai sumber
energinya, listrik tersebut menggantung diatas lintasan tram, tak jarang juga tram
yang tidak menggunakan listrik, namun tenaga diesel elektrik seperti Tram
Railbus di Solo.

c Trolleybus
Trolleybus merupakan gabungan dari Tram dan BRT. Trollybus sekilas
terlihat seperti BRT, namun energinya berasal dari kabel listrik diatas
lintasannya, seperti tram. Kabel listrik tersebut selain sebagai sumber listrik
juga sebagai "guider" yang mengatur lintasan bus tersebut.

64

d. Mass Rapid Transit (MRT)/Metro
Moda transportasi yang wajib dimiliki kota-kota megapolitan dunia. MRT
merupakan moda transportasi yang dinilai paling efisien karena cepat, tidak
terganggu lalu lintas jalan, dan juga memuat banyak penumpang. Kereta
yang dipergunakan dapat berupa kereta listrik maupun kereta diesel elektrik.
Berdasarkan daerah operasinya, MRT dapat dibagi atas Ground Rail, bila
beroperasi sejajar dengan permukaan tanah, Elevated Rail bila beroperasi
secara melayang diatas permukaan tanah (menggunakan tiang penyangga
tentunya ^^), dan Underground Rail/Subway bila beroperasi dibawah
permukaan tanah.

e. Monorail
Monorail merupakan moda transportasi yang terlihat paling modern diantara
yang lainnya, mengapa? karena kereta ini hanya menggantung di rel
tunggal. Dengan bobotnya yang ringan dan bentuk yang umumnya

65

aerodinamis, Monorail memungkinkan untuk beroperasi lebih cepat daripada
moda transportasi massal lainnya. Karena itu, monorail juga merupakan
Moda Transportasi yang paling diminati para turis. Terdapat dua jenis
monorail, yaitu Monorail biasa dan Monorail yang seperti kereta gantung
(Suspended Monorail). Monorail juga umumnya menggunakan listrik, listrik
disetrum langsung ke relnya. Namun tak jarang yang menggunakan tenaga
diesel dan tenaga angin seperti Aeromovel di TMII.

f. Magnetic Levitation Train (MAGLEV
Ini adalah teknologi yang diilhami film-film fiksi ilmiah, namun Maglev
bukanlah sebuah fiksi. Moda Transportasi masa depan ini telah
menghubungkan bandara pudong di shanghai dengan kota. Perjalanan 30
km lebih hanya memakan waktu kurang dari 10 menit. Keajaiban ini bisa
terjadi berkat bantalan magnet pada rel kereta tersebut yang sangat mahal.
Bantalan ini memungkinkan kereta untuk berjalan melayang, tidak
menyentuh rel sehingga memperkecil gaya gesek. Sementara itu, dorongan
ke depan dilakukan melalui interaksi antara rel magnetik dengan mesin
induksi yang juga menghasilkan medan magnetik.

66

BAB V
MORFOLOGI KOTA

5.1. Pengertian Morfologi Kota

Pemahaman kita tentang “morfologi kota” tidak dapat dilepaskan dari
wujud fisik kota yang terbentuk utamanya oleh kondisi fisik-lingkungan maupun
interaksi sosial – ekonomi masyarakat yang dinamis. Sebagai sebuah cabang ilmu
geografi dan arsitektur, morfologi mempelajari perkembangan bentuk fisik di
kawasan perkotaan, yang tidak hanya terkait dengan arsitektur bangunan, namun
juga sistem sirkulasi, ruang terbuka, serta prasarana perkotaan (khususnya jalan
sebagai pembentuk struktur ruang yang utama). Secara garis besar, wujud fisik
kota tersebut merupakan manifestasi visual dan parsial yang dihasilkan dari
interaksi komponen-komponen penting pembentuknya yang saling mempengaruhi
satu sama lainnya (Allain, 2004).

Dalam beberapa dekade terakhir, kita mencermati terjadinya proses
transformasi sosial yang sangat pesat di kawasan perkotaan yang telah mengubah
morfologi kota-kota Indonesia. Transformasi tersebut semakin dipercepat pasca
diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Dalam proses perwujudannya,
maka morfologi kota dapat dilihat sebagai evolusi dari sejarah kota masa lalu,
perancangan kota untuk masa kini serta perencanaan kota untuk masa depan. Di
satu sisi, dalam konteks kekinian morfologi merupakan sesuatu yang kasat mata
secara fisik, namun di sisi lain, tersimpan makna sejarah yang sifatnya lebih
abstrak, yang menjadi alasan dari keberadaannya.

Selain itu, morfologi merupakan hasil dari proses perencanaan dan
perancangan kota melalui sistem formal yang berlaku (misal : Rencana Ruang
Wilayah/RTRW, Rencana Detail Tata Ruang/RDTR, hingga Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan/RTBL). Namun demikian, morfologi kota juga terbentuk
dari proses yang bekerja diluar jangkauan atau kendali sistem formal yang
ada,sebagaimana yang banyak kita jumpai di kota-kota Indonesia. Secara
keseluruhan, baik dalam kerangka formal maupun informal, kota dengan
morfologinya menjadi cermin peradaban masyarakatnya (urban artifact).

67

Morfologi kota merupakan kesatuan organik elemen-elemen pembentuk kota
Morfologi kota terbentuk melalui proses yang panjang, setiap perubahan bentuk
kawasan secara morfologis dapat memberikan arti serta manfaat yang sangat
berharga bagi penanganan perkembangan suatu kawasan kota.

Cakupan Morfologi Kota
 Aspek detail (bangunan, sistem sirkulasi, open space, dan prasarana
kota)
 Aspek tata bentuk kota/townscape (terutama pola tata ruang, komposisi
 lingkungan terbangun terhadap pola bentuk di sekitar kawasan studi)
 Aspek peraturan (totalitas rencana dan rancangan kota yang
memperlihatkan dinamika kawasan kota.

Perkembangan Morfologi Kota
 Perkembangan morfologi suatu kota dipengaruhi oleh banyak faktor.
 Faktor-faktor yang berkembang umumnya memiliki karakter tertentu yang
mempengaruhi wajah kota dalam kurun waktu yang sangat panjang.
 Kompleksitas wajah kota dalam suatu kronologis waktu dipengaruhi
diantaranya oleh sejarah, gaya bangunan, peraturan, struktur jalan,
teknologi membangun, perkembangan regional, ataupun karena suatu
landasan kosmologi yang berkembang di suatu daerah.
 Morfologi sifatnya never ending dalam artian terus berkembang dan waktu
ke waktu.

Elemen Pembentuk Struktur Ruang Kota
 Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk di dalamnya perdagangan,
pemerintahan, keuangan yang cenderung terdistribusi secara
berkelompok dalam pusat pelayanan.
 Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) pergudangan dan
perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat.
 Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang
terbuka hijau.
 Jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas.

68

Pola Struktur Ruang Kota
 compositional form : kumpulan bangunan individu yang dikomposisikan
pada bidang 2 dimensi, linkage spasial lebih jelas
 mega form : struktur ruang skala besar dihubungkan ke dalam kerangka
linier secara hirarkis
 group form : terbentuk dari akumulasi struktur sepanjang magnet ruang
terbuka komunal dan linkagenya berkembang secara alami (natural)
maupun organic.

Bentuk struktur ruang kota ditinjau dari pusat pelayanan
1. Monocentric city
Kota yang belum berkembang pesat, jumlah penduduknya belum banyak,
dan hanya mempunyai satu pusat pelayanan yang sekaligus berfungsi
sebagai CBD (Central Bussines District).
2. Polycentric city
 Inefisiensi pusat pelayanan krn perkembangan kota
 Kota yang bertambah besar membutuhkan lebih dari satu pusat
pelayanan yang jumlahnya tergantung pada jumlah penduduk kota.
 Fungsi pelayanan CBD diambil alih oleh pusat pelayanan baru yang
dinamakan sub pusat kota (regional centre)

69

 CBD secara berubah dari pusat pelayanan retail (eceran) menjadi
kompleks kegiatan perkantoran komersial yang daya jangkauan
pelayanannya dapat mencakup bukan wilayah kota saja, tetapi wilayah
sekeliling kota yang disebut juga wilayah pengaruh kota.

 CBD dan beberapa sub pusat kota atau pusat bagian wilayah kota
(regional centre) akan membentuk kota menjadi polycentric city atau
cenderung seperti multiple nuclei city

3. Kota metropolitan
 CBD, yaitu pusat kota lama yang telah menjadi kompleks perkantoran
 Inner suburb (kawasan sekeliling CBD), yaitu bagian kota yang tadinya
dilayani oleh CBD waktu kota belum berkembang dan setelah
berkembang sebagian masih dilayani oleh CBD tetapi sebagian lagi
dilayani oleh sub pusat kota
 Sub pusat kota, yaitu pusat pelayanan yang kemudian tumbuh sesuai
perkembangan kota
 Outer suburb (pinggiran kota), yaitu bagian yang merupakan perluasan
wilayah kegiatan kota dan dilayani sepenuhnya oleh sub pusat kota
 Urban fringe (kawasan perbatasan kota), yaitu pinggiran kota yang
secara berangsur-angsur tidak menunjukkan bentuk kota lagi,
melainkan mengarah ke bentuk pedesaan (rural area)

Struktur Ruang Berdasarkan Pusat Pelayanannya
1. Mono centered

Terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat yang tidak saling terhubung
antara sub pusat yang satu dengan sub pusat yang lain.
2. Multi nodal
Terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat dan sub sub pusat yang
saling terhubung satu sama lain. Sub sub pusat selain terhubung langsung
dengan sub pusat juga terhubung langsung dengan pusat.

70

3. Multi centered
Terdiri dari beberapa pusat dan sub pusat yang saling terhubung satu sama
lainnya.

4. Non centered
Pada model ini tidak terdapat node sebagai pusat maupun sub pusat. Semua
node memiliki hirarki yang sama dan saling terhubung antara yang satu
dengan yang lainnya.

Dinamika kota yang berbeda-beda menyebabkan kota dalam perkembangannya
terdapat perbedaan. Bentuk morfologi kota sangat bervariasi. Dari waktu ke waktu
bentuk morfologi kota selalu berubah sedangkan batas administrasi tetap. Menurut
Northam dalam Yunus (1999), ada tiga macam kemungkinan hubungan yakni:

71

Under Bounded City adalah batas fisik kekotaan berada jauh di luar batas
administrasi kota.

True Bounded City adalah batas fisik kota koinsiden dengan batas administrasi kota.

Over Bounded City adalah batas fisik kekotaan berada di dalam batas administrasi
kota.

72

5.2. Urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Berbeda
dengan perspektif ilmu kependudukan, definisi Urbanisasi berarti persentase
penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Pengertian urbanisasi menurut
Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah suatu proses kenaikan proporsi jumlah
penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Urbanisasi memiliki pengertian
yang berbeda – beda tergantung sudut pandang yang di ambil. Jika dilihat dari
segi Geografis, urbanisasi ialah sebuah kota yang bersifat integral, dan yang
memiliki pengaruh atau merupakan unsur yang dominan dalam sistem
keruangan yang lebih luas tanpa mengabaikan adanya jalinan yang erat antara
aspek politik, sosial dan aspek ekonomi dengan wilayah sekitarnya.
Berdasarkan pengertian tersebut, urbanisasi memiliki Pandangan inilah yang
mejadi titik tolak dalam menjelaskan proses urbanisasi.

Seiring dengan meluasnya urbanisasi dan bias urban (urban bias)
dalam strategi pembangunan, tumbuh subur pula kantung-kantung pemukiman
kumuh (slum) dan kampong-kampung di tengah kota yang sangat padat
(shantytown). Meskipun pertumbuhan penduduk dan migrasi dari desa ke kota
yang terus menerus menigkat merupakan penyebab utama semakin
banyaknya pemukiman kumuh di perkotaan, namun sebagian lagi disebabkan
oleh pihak pemerintah di masing-masing Negara paling miskin.

Secara umum, sebuah kota terbentuk karena dapat memberikan
keunggulan dari segi biaya kepada produsen dan konsumen, melalui ekonomi
aglomerasi (agglomeration economics). Walter Island menyebutkan bahwa
ekonomi aglomerasi muncul dalam dua bentuk. Pertama, ekonomi urbanisasi
(urbanization economics) yaitu dampak-dampak yang nerkaitan dengan
pertumbuhan kawasan geografis yang terpusat secara umum. Kedua, ekonomi
lokalisasi (localization economics) yaitu dampak-dampak yang ditimbulkan oleh
sector-sektor khusus dalam perekonomian, setelah sektor-sektor itu

73

berkembang dalam suatu daerah. Ekonomi lokalisasi seringkali muncul dalam
bentuk keterkaitan ke depan maupun ke belakang.

Proses Urbanisasi.
Urbanisasi dikenal melalui empat proses utama, yaitu :
1. Adanya pemusatan kekuasaan pemerintah kota sebagai pengambil

keputusan dan sebagai badan pengawas dalam penyelenggaraan
hubungan kota dengan daerah sekitarnya.
2. Adanya arus modal dan investasi untuk mengatur kemakmuran kota dan
wilayah disekitarnya. Selain itu, pemilihan lokasi untuk kegiatan ekonomi
mempunyai pengaruh terhadap arus bolak – balik, kota – desa.
3. Difusi inovasi dan perubahan yang berpengaruh terhadap aspek sosial,
ekonomi, budaya dan politik di kota akan dapat meluas di kota-kota yang
lebih kecil bahkan ke daerah pedesaan. Difusi ini dapat mengubah
suasana desa menjadi suasana kota.
4. Migrasi dan permukiman baru dapat terjadi apabila pengaruh kota secara
terus – menerus masuk ke daerah pedesaan. Perubahan pola ekonomi
dan perubahan pandangan penduduk desa mendorong mereka
memperbaiki keadaan sosial ekonomi.

Faktor Penyebab Urbanisasi.

Faktor penyebab adanya urbanisasi adalah karena adanya faktor utama yang klasik
yaitu kemiskinan di daerah pedesaan. Faktor utama ini melahirkan dua faktor penyebab
adanya urbanisasi yaitu:

1. Faktor Penarik (Pull Factors)

Alasan orang desa melakukan migrasi atau pindah ke kota didasarkan atas beberapa
alasan, yaitu:

Lahan pertanian yang semakin sempit

74

1. Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya
2. Menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa
3. Terbatasnya sarana dan prasarana di desa, misalnya sarana hiburan yang

belum memadai
4. Diusir dari desa asal, sehingga ke kota menjadi tujuan.
5. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya, karena tingkat upah di kota lebih tinggi
6. Melanjutkan sekolah, karena di desa fasilitas atau mutunya kurang
7. Pengaruh cerita orang, bahwa hidup di kota gampang cari pekerjaan, atau

mudahnya membuka usaha kecil-kecilan
8. Kebebasan pribadi lebih luas
9. Adat atau agama lebih longgar

2. Faktor Pendorong (Push Factors)

Di sisi lain kota mempunyai daya tarik, di pihak lain keadaan tingkat hidup di desa
umumnya mempercepat proses urbanisasi tersebut, hal ini menjadi faktor pendorong
timbulnya urbanisasi. Faktor pendorong yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Keadaan desa yang umumnya mempunyai kehidupan yang statis (tidak
mengalami perubahan yang sangat lambat). Hal ini bisa terjadi karena adat
istiadat yang masih kuat atau pun pengaruh agama.

2. Keadaan kemiskinan desa yang seakan – akan abadi
3. Lapangan kerja yang hampir tidak ada karena sebagian besar hidup

penduduknya hanya bergantung dari hasil pertanian
4. Pendapatan yang rendah yang di desa
5. Keamanan yang kurang
6. Fasilitas pendidikan sekolah atau pun perguruan tinggi yang kurang berkualitas

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa faktor utama penyebab timbulnya urbanisasi yang
paling kuat adalah faktor ekonomi (menjadi motif utama para migran), selain itu disusul
dengan faktor tingkat pendidikan.

75

Kekuatan dan Kelemahan Urbanisasi.

1. Kekuatan (Strength) atau Keuntungan
a. Urbanisasi dapat meningkatkan kemampuan seseorang (skill) karena
mereka dituntut untuk memiliki multitalented. Sehingga dapat
mengembangkan diri seseorang agar orang tersebut memiliki kemampuan
yang dibutuhkan dalam masyarakat.
b. Tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terpenuhi, dimana banyak industri,
perdagangan dan lain-lain yang membutuhkan tenaga kerja, dan dengan
adanya urbanisasi maka kebutuhan tenaga kerja teratasi sehingga dapat
memberikan dampak positif bagi pihak penyedia tenaga kerja maupun
tenaga kerja yang ada.
c. Dengan adanya urbanisasi dapat meningkatkan taraf hidup seseorang,
karena mereka dapat hidup yang lebih baik dengan sarana dan prasarana
yang mendukung di kota besar.
d. Dengan adanya urbanisasi mampu memberikan cara pandang yang baru
bagi masyarakat urbanisasi, Karena cara pandang masyarakat di desa dan
di kota berbeda, maka mereka dapat mengetahui cara pandang dari kedua
sisi tersebut, sehingga hal ini dapat mengubah cara berfikir mereka dalam
menentukan suatu keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

2. Kelemahan (Weakness) atau Kerugian

a. Tidak sedikitnya penduduk yang melakukan urbanisasi datang hanya untuk
mengadu nasib, sehingga mereka tidak memiliki modal kemampuan (skill)
yang dibutuhkan karena mereka hanya bermodalkan tekad yang kuat.
Sehingga dapat meningkatkan jumlah pengangguran serta kemiskinan.

b. Banyaknya jumlah yang melakukan urbanisasi sehingga tidak terkontrolnya
sarana dan prasarana yang tersedia. Dampaknya adalah tidak adanya
tempat tinggal yang memadai.

c. Banyaknya jumlah urbanisasi mengakibatkan menipisnya penduduk desa.
Akibatnya banyak lahan kosong yang tidak dimanfaatkan untuk usaha.

76

d. Menjadi ketatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan dan lebih
banyak yang ditolak daripada diterima. Sehingga pengagguran menjadi
meningkat.

e. Adanya pengangguran yang bertambah banyak akibat urbanisasi dan tidak
punya pekejaan tetap membuat para urban tidak bisa pulang ke desa karena
tidak ada biaya pulang sehingga kepadatan penduduk di kota besar semakin
bertambah dengan tempat tinggal seadanya dan kesejahteraan pun menjadi
bekurang.

f. Karena terjepit biaya, bagi mereka yang penganggura banyak yang menjadi
pengemis, pengamen, wanita penghibur, pekerja seks komersial, gigolo,
pencopet, penjambret, penodong, dan pencuri.

g. Banyak juga yang terjerumus akan dunia malam, narkoba, dan menjadi
preman.

Dampak yang Ditimbulkan dari Urbanisasi.

Akibat dari meningkatnya proses urbanisasi menimbulkan dampak-dampak terhadap
lingkungan kota, baik dari segi tata kota, masyarakat, maupun keadaan sekitarnya.
Dampak urbanisasi terhadap lingkungan kota antara lain:

Dampak Positif Bagi Kota

Pandangan yang positif terhadap urbanisasi, melihat urbanisasi sebagai usaha
pembangunan yang menyeluruh, tidak terbatas dalam pagar administrasi kota. Selain
itu kota dianggap sebagai “agen modernisasi dan perubahan”. Mereka melihat kota
sebagai suatu tempat pemusatan modal, keahlian, daya kreasi dan segala macam
fasilitas yang mutlak diperlukan bagi pembangunan.

Tanggapan lain adalah bahwa kita tidak mungkin membayangkan bagaimana
pertumbuhan dan keadaan Jakarta sekarang ini dan juga pusat-pusat industri di dunia
lainnya bisa tercapai bila seandainya tidak ada urbanisasi. Kelompok tertentu
berpendapat bahwa proses urbanisasi hanyalah suatu fenomena temporer yang tidak
menghambat pembangunan. Dan menekankan bahwa kota merupakan suatu “leading

77

sector” dalam perubahan ekonomi, sosial dan politik. Urbanisasi merupakan variable
independen yang memajukan pembangunan ekonomi.

Dampak Negatif Bagi Kota.

Arus urbansiasi yang tidak terkendali ini dianggap merusak strategi rencana
pembangunan kota dan menghisap fasilitas perkotaan di luar kemampuan
pengendalian pemerintah kota. Beberapa akibat negatif tersebut akan meningkat pada
masalah kriminalitas yang bertambah dan turunnya tingkat kesejahteraan.

Dampak negatif lainnnya yang muncul adalah terjadinya “overurbanisasi” yaitu
dimana prosentase penduduk kota yang sangat besar yang tidak sesuai dengan
perkembangan ekonomi negara. Selain itu juga dapat terjadi “underruralisasi” yaitu
jumlah penduduk di pedesaan terlalu kecil bagi tingkat dan cara produksi yang ada.

Pada saat kota mendominasi fungsi sosial, ekonomi, pendidikan dan hirarki
urban. Hal ini menimbulkan terjadinya pengangguran dan underemployment. Kota
dipandang sebagai inefisien dan artificial proses “pseudo-urbanisastion”. Sehingga
urbanisasi merupakan variable dependen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh tingginya arus urbanisasi adalah sebagai
berikut :

a. Semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan. Saat ini ruang untuk
tempat tinggal, ruang untuk kelancaran lalu lintas kendaraan, dan tempat parkir
sudah sangat minim. Bahkan, lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pun
sudah tidak ada lagi. Lahan kosong yang terdapat di daerah perkotaan telah
banyak dimanfaatkan oleh para urban sebagai lahan pemukiman, perdagangan,
dan perindustrian yang legal maupun ilegal.

b. Menambah polusi di daerah perkotaan. Masyarakat yang melakukan urbanisasi
baik dengan tujuan mencari pekerjaan maupun untuk memperoleh pendidikan,
umumnya memiliki kendaraan. Pertambahan kendaraan bermotor roda dua dan
roda empat yang membanjiri kota yang terus menerus, menimbulkan berbagai

78

polusi atau pemcemaran seperti polusi udara dan kebisingan atau polusi suara
bagi telinga manusia.
c. Penyebab bencana alam. Para urban yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat
tinggal biasanya menggunakan lahan kosong di pusat kota maupun di daerah
pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mendirikan bangunan liar baik untuk
pemukiman maupun lahan berdagang mereka. Hal ini tentunya akan membuat
lingkungan tersebut yang seharusnya bermanfaat untuk menyerap air hujan
justru menjadi penyebab terjadinya banjir.
d. Pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi. Kepergian penduduk desa ke
kota untuk mengadu nasib tidaklah menjadi masalah apabila masyarakat
mempunyai keterampilan tertentu yang dibutuhkan di kota. Namun, kenyataanya
banyak diantara mereka yang datang ke kota tanpa memiliki keterampilan
kecuali bertani. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan
yang layak. Mereka terpaksa bekerja sebagai buruh harian, penjaga malam,
pembantu rumah tangga, tukang becak, pedagang kaki lima dan pekerjaan lain
yang sejenis. Hal ini akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran di kota
yang menimbulkan kemiskinan dan pada akhirnya untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya, orang- orang akan nekat melakukan tindak kejahatan
seperti mencuri, merampok bahkan membunuh. Ada juga masyarakat yang
gagal memperoleh pekerjaan sejenis itu menjadi tunakarya, tunawisma, dan
tunasusila.
e. Penyebab kemacetan lalu lintas. Padatnya penduduk di kota menyebabkan
kemacetan dimana-mana, ditambah lagi arus urbanisasi yang makin bertambah.
Para urban yang tidak memiliki tempat tinggal maupun pekerjaan banyak
mendirikan pemukiman liar di sekitar jalan, sehingga kota yang awalnya sudah
macet bertambah macet. Selain itu tidak sedikit para urban memiliki kendaraan
sehingga menambah volum kendaraan di setiap ruas jalan di kota.
f. Merusak tata kota. Para migran tersebut kebanyakan adalah kaum miskin yang
tidak mampu untuk membangun atau membeli perumahan yang layak bagi
mereka sendiri. Akibatnya timbul perkampungan kumuh dan liar di tanah-tanah
pemerintah. Urban yang mendirikan pemukiman liar di pusat kota serta

79

gelandangan-gelandangan di jalan-jalan bisa merusak sarana dan prasarana
yang telah ada, misalnya trotoar yang seharusnya digunakan oleh pedestrian
justru digunakan sebagai tempat tinggal oleh para urban. Hal ini menyebabkan
trotoar tersebut menjadi kotor dan rusak sehingga tidak berfungsi lagi.

80

DAFTAR PUSTAKA
Harvey, Jack (1996). Urban Land economics, Houndmills, Macmillan press Ltd
Harrison, M.L and R. Mordney (1987). Planning Control: Philosophies, Prospects, and
Practise, London: Croom Helm
Courtney, John.M. Intervention Through Land Use Regulation. Dalam Dunkerley,
Harold B. Urban land Policy issues and Opportunities. Washington, World Bank, 1983
Rivkin, Malcolm.R. Intervention Through Direct Partisipation. Dalam Dunkerley, Harold
B. Urban land Policy issues and Opportunities. Washington, World Bank, 1983
Goldberg, dkk. (1984). Urban Land Economics. New York: John Wiley & Son
Cheesman, Deborah (1983). The Planning Approach System in Trinidad & Tobago.
Montreal: McGill University.

81

82