LAPORAN KINERJA K P P M A D Y A D U A B A N D U N G T A H U N 2 0 2 2
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 1 KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2022 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang diamanatkan kepada KPP Madya Dua Bandung. Penyusunan LAKIN ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) dan Nota Dinas nomor ND-465/PJ/2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN ini berperan pula sebagai alat kendali, alat penilai kinerja kualitatif dan kuantitatif, serta sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak dan mewujudkan Good Governance. LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan transparan bagi semua pihak yang berkepentingan sekaligus dapat memberikan motivasi dan mengubah budaya kerja bagi aparat di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung. Demikian Laporan Kinerja ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja KPP Madya Dua Bandung. Kepala Kantor Ditandatangani secara elektronik Supandi
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................................1 DAFTAR ISI....................................................................................................................................2 RINGKASAN EKSEKUTIF.............................................................................................................3 BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................4 A. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi...................................................................4 B. Peran Strategis Instansi.......................................................................................................5 C. Kekuatan Sumber Daya Instansi.........................................................................................5 D. Sistematika Pelaporan.......................................................................................................10 BAB II PERENCANAAN KINERJA.............................................................................................11 A. Rencana Strategis .............................................................................................................11 B. Rencana Kinerja ................................................................................................................14 C. Indikator Kinerja Kegiatan..................................................................................................14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG....................................................................................................................................15 A. Capaian Kinerja Organisasi...............................................................................................15 B. Evaluasi dan Analisis Kinerja ............................................................................................17 BAB IV PENUTUP........................................................................................................................25
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 3 RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2022 merupakan wujud keberhasilan ataupun kegagalan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Dari LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran, serta apakah semua kegiatan telah mengacu kepada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisis secara kuantitatif sehingga kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung dapat diukur dengan tepat. Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan pencapaian kinerja KPP Madya Dua Bandung dalam satu tahun anggaran. Tujuan utama dari Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung tahun 2022 pada khususnya adalah mendukung tercapainya target penerimaan pajak dengan tetap menjaga citra perpajakan yang bersih dan berwibawa. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu setahun itu adalah mengupayakan tercapainya target penerimaan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu Rp8.566.480.052.000,-. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan edukasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya melalui sosialisasi perpajakan dan melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak berdasarkan skala prioritas yang mempunyai deterrent effect luas terhadap masyarakat, dengan usaha tersebut target penerimaan bisa tercapai. Untuk tahun mendatang usaha ini perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga target yang direncanakan nantinya dapat tercapai kembali.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 4 BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi 1. Tugas Pokok Sesuai dengan Pasal 57A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Fungsi Organisasi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57B Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 23 Nopember 2020, KPP Madya menyelenggarakan fungsi: a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat; f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak; g. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan; h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal; j. pemutakhiran basis data perpajakan; k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; m.penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan p. pelaksanaan administrasi kantor.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 5 3. Struktur Organisasi Susunan Organisasi (Pasal 57B Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 23 Nopember 2020) di KPP Madya Dua Bandung terdiri atas : a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; b. Seksi Penjaminan Kualitas Data; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; e. Seksi Pengawasan I; f. Seksi Pengawasan II; g. Seksi Pengawasan III; h. Seksi Pengawasan IV; i. Seksi Pengawasan V; j. Seksi Pengawasan VI; k. Kelompok Jabatan Fungsional. B. Peran Strategis Instansi Peran strategis yang dilakukan KPP Madya Dua Bandung selaku instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pajak adalah program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara dengan menyelenggarakan pemeriksaan, penyuluhan, dan penetapan penagihan pajak. C. Kekuatan Sumber Daya Instansi 1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung untuk tahun 2022 baik struktural maupun fungsional sebanyak 108 orang dengan rincian sebagai berikut: a. Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional 1) Struktural - Eselon III (IV.b) : 1 Orang - Eselon IV (IV.a) : 9 Orang - Eselon IV (III.d) : 1 Orang - Account Representative (IV.a) : 2 Orang - Account Representative (III.d) : 14 Orang - Account Representative (III.c) : 9 Orang
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 6 - Account Representative (III.b) : 6 Orang - Account Representative (III.a) : 2 Orang - Pelaksana (III.d) : 1 Orang - Pelaksana (III.c) : 1 Orang - Pelaksana (III.b) : 3 Orang - Pelaksana (III.a) : 4 Orang - Pelaksana (II.d) : 2 Orang - Pelaksana (II.c) : 3 Orang - Pelaksana (II.b) : 5 Orang - Pelaksana (II.a) : 10 Orang 2) Fungsional - Pemeriksa Pajak Madya (IV.c) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Madya (IV.b) : 5 Orang - Pemeriksa Pajak Madya (IV.a) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Muda (III.d) : 6 Orang - Pemeriksa Pajak Muda (III.c) : 3 Orang - Penyuluh Pajak Ahli Muda (III.d) : 2 Orang - Asisten Penilai Pajak Penyelia (III.d) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Pertama (III.b) : 4 Orang - Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan (III.b): 3 Orang - Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan (III.a): 2 Orang - Penyuluh Pajak Ahli Pertama (III.b) : 2 Orang - Asisten Penyuluh Pajak Mahir (III.b) : 1 Orang - Asisten Penyuluh Pajak Mahir (III.a) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Pelaksana (II.d) : 3 Orang b. Berdasarkan Formasi - Pejabat Eselon III : 1 Orang - Pejabat Eselon IV : 10 Orang - Fungsional Pemeriksa Pajak : 28 Orang - Fungsional Asisten Penilai Pajak : 1 Orang - Fungsional Penyuluh Pajak : 4 Orang - Fungsional Asisten Penyuluh Pajak : 2 Orang - Pelaksana : 62 Orang - Sekretaris : 1 Orang
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 7 - Bendahara : 1 Orang - Account Representative (AR) : 33 Orang - Juru Sita : 3 Orang - Administrator Sistem : 2 Orang - Pelaksana lainnya : 22 Orang c. Berdasarkan status kepegawaian: - PNS : 108 Orang - CPNS : - Orang d. Berdasarkan tingkat pendidikan - Strata 3 : - Orang - Strata 2 : 31 Orang - Strata 1/D IV : 39 Orang - Sarjana Muda/Diploma III : 17 Orang - Diploma II : - Orang - Diploma I : 20 Orang - SLTA atau yg sederajat : 1 Orang - SD : - Orang e. Berdasarkan Pangkat - Golongan IV berjumlah : 19 Orang - Golongan III berjumlah : 66 Orang - Golongan II berjumlah : 23 Orang f. Berdasarkan jenis kelamin - Laki-laki : 74 Orang - Perempuan : 34 Orang Sedangkan PPNPN yang ada di KPP Madya Dua Bandung adalah: - Petugas Satuan Pengamanan : 12 Orang - Pengemudi Kendaraan Dinas Operasional : 1 Orang - Pramubakti : 13 Orang 2. Anggaran Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik dalam tujuan melaksanakan dan kelancaran administrasi kantor KPP Madya Dua Bandung memerlukan pengelolaan anggaran yang baik dan seefisien mungkin sehingga
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 8 dengan demikian keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan petunjuk Pelaksanaan DIPA tahun 2022 KPP Madya Dua Bandung, anggaran yang disetujui untuk program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak adalah sebesar Rp22.158.746.000,-. 3. Sarana dan Prasarana Kantor Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung didukung oleh sarana dan prasarana antara lain: a. Gedung Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung menempati gedung yang terletak di Jalan H. Ibrahim Adjie No.372 Kota Bandung. Luas tanah : Luas tanah yang berdiri gedung KPP Madya Dua Bandung seluas 5.104 m2 . Luas Bangunan : 3.929 m2 IMB Nomor : 641.6/184-III/DPB.1986 tanggal 28-04-1986 Gedung Kantor berlantai 3 terdiri dari : - Lantai dasar : Masjid Ruang Rapat Ruang Kolaborasi Ruang Arsip/Berkas Wajib Pajak - Lantai I : Sekretariat Ruang Kepala Kantor Tempat Pelayanan Terpadu Ruang Seksi Pelayanan Ruang Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Ruang Seksi Penjaminan Kualitas Data Help Desk Ruang Konsultasi Ruang Server - Lantai II : Ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Ruang Seksi Pengawasan I Ruang Seksi Pengawasan II Ruang Seksi Pengawasan III
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 9 Ruang Seksi Pengawasan IV Ruang Seksi Pengawasan V Ruang Seksi Pengawasan VI Ruang Fungsional Pemeriksa Pajak - Lantai III : Aula Ruang Rapat Gym b. Bangunan Masjid Tempat ibadah yang dibangun guna menunjang aktivitas peribadatan yang dapat digunakan sholat berjamaah pegawai KPP Madya Dua Bandung membaur dengan masyarakat sekitar kantor. c. Komputer dan Teknologi Informasi Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (khususnya Wajib Pajak) dan peningkatan pengawasan serta pengolahan data perpajakan, KPP Madya Dua Bandung dilengkapi sejumlah komputer dan laptop yang berfungsi dengan baik. Perangkat komputer tersebut juga didukung dengan jaringan teknologi informasi berupa server, console unit, modem dll. d. Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas yang tersedia pada KPP Madya Dua Bandung sebagai alat pendukung dan untuk memperlancar kegiatan operasional terdiri dari 6 (enam) unit kendaraan roda empat dan juga 10 (sepuluh) kendaraan dinas roda dua.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 10 D. Sistematika Pelaporan Penyusunan laporan berpedoman pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN), sebagai berikut: 1. Kata Pengantar 2. Ringkasan Eksekutif Pada bagian ini akan disajikan intisari laporan mengulas tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai KPP Madya Dua Bandung beserta hasil capaiannya, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk mengatasi kendala yang mungkin akan timbul pada periode berikutnya 3. Bab I Pendahuluan Bagian ini menguraikan hal-hal yang bersifat gambaran umum tentang KPP Madya Dua Bandung, meliputi tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis instansi yang bersangkutan, kekuatan sumber daya instnasi yang ada, dan sistematika pelaporan. 4. Bab II Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Bagian ini berisi gambaran singkat tentang rencana strategik dan rencana kinerja KPP Madya Dua Bandung yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program KPP Madya Dua Bandung disertai indikator keberhasilan pencapaiannya. 5. Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bagian ini akan diuraikan secara rinci Capaian Indikator Kinerja Utama serta Evaluasi dan Analisis Kinerja. 6. Bab IV Penutup
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 11 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 1. Visi Visi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024, adalah: Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Visi ini adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak yang juga menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder dan mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, berintegritas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (Compliance Risk Management), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. 2. Misi Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: “Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”. Misi Direktorat Jenderal Pajak sendiri adalah: 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 12 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. Dalam rangka mewujudkan misi yang telah diterapkan, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung mempunyai misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. • Fiskal Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UndangUndang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. • Ekonomi Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang minimalkan distorsi. • Politik Mendukung proses demokratisasi bangsa. • Kelembagaan Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknorasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir. 3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak tergambar dalam sasaran Tahun 2021 - 2024 sebagai berikut: 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien yaitu: a. Organisasi dan SDM yang optimal. b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi. c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 13 Sesuai dengan misi DJP tersebut, KPP Madya Dua Bandung berusaha untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dengan penggalian potensi di segala bidang. 4. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Adapun sasaran Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung yaitu tercapainya target penerimaan pajak sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sasaran tahun 2022 yang telah ditetapkan adalah tercapainya target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung sebesar Rp8.566.480.052.000,-. 5. Kebijakan dan Program Instansi Untuk mewujudkan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, KPP Madya Dua Bandung merumuskan beberapa kebijakan yang akan dilakukan disertai dengan program-program pelaksanaannya. Kebijakan-kebijakan dan programprogram yang akan dilakukan terdiri dari: 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebijakan ini diwujudkan melalui program: a. Peningkatan sarana dan prasarana; b. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta pengelolaan keuangan; c. Percepatan Penyelesaian Pelayanan. 2) Pencapaian Rencana Penerimaan PPh Kebijakan ini diwujudkan melalui program: a. Intensifikasi PPh; b. Penagihan PPh; c. Pengawasan Administrasi PPh. 3) Pencapaian Rencana Penerimaan PPN Kebijakan ini diwujudkan melalui program: a. Intensifikasi PPN; b. Penagihan PPN; c. Pengawasan Administrasi PPN. 4) Membangun Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak Kebijakan ini diwujudkan melalui program: a. Peningkatan Penyuluhan; b. Pengamatan Potensi Perpajakan.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 14 B. Rencana Kinerja Rencana kinerja tahun 2022 yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung telah dicanangkan dalam 10 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2022. C. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan adalah merupakan ukuran kuantitatif (dapat juga kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari: a. Input (Masukan/Rencana); b. Output (Keluaran/Realisasi); c. Outcome (Hasil); d. Benefit (Manfaat); e. Impact (Dampak). Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk indikator kinerja kegiatan terdiri atas tiga indikator kinerja kegiatan yaitu Input, Output dan Outcome yang disesuaikan dengan uraian kegiatan dimaksud.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG A. Capaian Kinerja Organisasi Dalam tahun anggaran 2022, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung telah melaksanakan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam tabel Indikator Kinerja Utama, yaitu sebagai berikut : Kode SS/IKU Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Polaris asi V/C Bobot IKU Bobot Tertimba ng Indeks Capaian Stakeholder Perspective 30,00% 108,78 1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 108,78 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 110,65% Max E/M 21% 60,00% 110,65 1b-CP Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 100,00% 105,98% Max P/M 14% 40,00% 105,98 Customer Perspective 20,00% 108,18 2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 105,28 2a-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis 100,00% 100,00% Max P/M 14% 50,00% 100,00 2b-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 100,00% 110,57% Max P/M 14% 50,00% 110,57 3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 111,09 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 100,00% 111,09% Max P/M 14% 100,00% 111,09
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 16 Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Internal Process Perspective 25,00% 118,50 4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 114,00 4a-CP Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan 67,00% 80,40% Max P/M 14% 40,00% 120,00 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan 80 88,00 Max E/M 21% 60,00% 110,00 5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif 120,00 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis 90,00% 118,73% Max P/M 14% 100,00% 120,00 6 Pengawasan kepatuhan material yang efektif 120,00 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis 100,00% 179,12% Max P/M 14% 56,00% 120,00 6b-N Persentase penyampaian IDLP 100,00% 250,00% Max P/H 11% 44,00% 120,00 7 Penegakan hukum yang efektif 120,00 7a-CP Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan 40,00% 60,14% Max P/M 14% 33,33% 120,00 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 120,00% Max P/M 14% 33,33% 120,00 7c-N Tingkat efektivitas pemeriksaan 80,00% 110,19% Max P/M 14% 33,33% 120,00 Learning & Growth Perspective 25,00% 106,92 8 SDM yang kompeten 114,51 8a-N Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*) 85% 97,33% Max P/M 14% 100,00% 114,51 9 Organisasi yang berkinerja tinggi 111,54 9a-N Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana 90,00% 100,00% Max P/H 11% 32,35% 111,11
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 17 Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85 95,93 Max P/M 14% 41,18% 112,86 9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator 90 99,01 Max A/M 9% 26,47% 110,01 10 Pengelolaan Keuangan yang optimal 94,71 10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95,50% 90,45% Max P/M 14% 100,00% 94,71 Nilai Kinerja Organisasi 110,63 Berdasarkan rata-rata nilai Capaian Indikator Kinerja tahun 2022 diatas, Indikator Kinerja Utama yang kurang kinerjanya adalah persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 90,45%. B. Evaluasi dan Analisis Kinerja a. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 1) Persentase realisasi penerimaan pajak . Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022 sebesar 110,65% atau sebesar Rp9.478.396.386.881,- dibandingkan dengan target penerimaan 2022 yaitu sebesar Rp8.566.480.052.000,-. Salah satu penyebab tercapainya realisasi penerimaan pajak tahun 2022 adalah karena adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. 2) Presentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60% serta pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. Pertumbuhan penerimaan pajak bruto tahun 2022 adalah 105,98% yang terdiri dari pertumbuhan nasional sebesar 94,68% dan pertumbuhan historis sebesar 120,00%.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 18 b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis Target IKU tahun 2022 adalah 100% dengan realisasi 100%. Angka mutlak target adalah 1.725 Wajib Pajak dan terealisasi sebanyak 1.725 Wajib Pajak. Target tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak tercapai karena kinerja yang baik dari Account Representative dan penyuluh pajak. 2) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tujuan IKU ini adalah untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa. Target IKU tahun 2022 sebesar 100% atau sebesar Rp7.276.060.049.000,- dan tercapai sebesar Rp8.044.898.021.192,- atau 110,57%. c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 1) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Tujuan IKU ini adalah untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material. Target IKU tahun 2022 sebesar 100% atau sebesar Rp1.290.420.003.000,-, dan tercapai sebanyak Rp1.433.480.378.403,- atau 111,09%. d. Edukasi dan pelayanan yang efektif 1) Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan Target IKU tahun 2022 adalah 67% yang terdiri dari rencana penyuluhan selama setahun, dan perubahan perilaku Wajib Pajak. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dicapai adalah 80,40% dengan angka mutlak sebanyak 31 kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, perubahan perilaku bayar 100%, dan perubahan perilaku lapor 88,37%, sehingga keseluruhan realiasasi adalah 80,40% dan capaian sebsar 120,00. Target atas IKU ini bisa tercapai antara lain didukung oleh banyaknya kegiatan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial, webinar dan media daring lainnya.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 19 2) Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan Salah satu indikator keberhasilan KPP dalam pencapaian Sasaran Strategis edukasi dan pelayanan yang efektif pada Internal Process perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan berupa tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei dilaksanakan bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Target untuk tahun 2022 adalah 80, dan indeks untuk KPP Madya Dua Bandung adalah 88,00 dengan capaian IKU sebesar 110,00. e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif 1) Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan persentase penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Target IKU ini tahun 2022 adalah 90% dengan formula 30% dikalikan persentase penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan ditambah 40% dikalikan persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 ditambah 30% dikalikan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Realisasi IKU ini sebesar 118,73% sehingga capaiannya adalah 120,00. f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif 1) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis Target IKU tahun 2022 adalah 100% berupa kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Formula penghitungan dilakukan atas jumlah seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang diterbitkan pada tahun berjalan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan yang telah ditetapkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 20 (DPP) dengan tahapan analisis sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ/2020 (LHPt komprehensif), jumlah LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan atas SP2DK hasil dari analisis komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ/2020 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun berjalan, dan realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan atas SP2DK hasil dari analisis komprehensif seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ/2020 yang diterbitkan tahun sebelumnya namun belum diterbitkan LHP2DK. Realisasi IKU ini adalah 179,12% dengan rincian realisasi Penelitian WP Strategis 113,54% dan realisasi tindak lanjut LHP2DK Wajib Pajak Strategis sebesar 163,13%. Capaian ini bisa melampaui target karena meningkatnya kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak dalam bentuk pemanfaatan data Approweb dan data lainnya. Di samping itu didukung dengan koordinasi, sinergi, dan teamwork yang baik antar pegawai KPP Madya Dua Bandung dan pendekatan yang baik kepada Wajib Pajak. 2) Presentase penyampaian IDLP Target IKU ini pada tahun 2022 adalah 2 usulan IDLP. IDLP sendiri adalah informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. Penyampaian IDLP merupakan IDLP yang dikirimkan ke Kantor Wilayah DJP dan ditindaklanjuti dengan kegiatan Pengembangan dan Analisis IDLP (PA IDLP) berdasarkan Lembar Identifikasi IDLP (LIDI). Usulan yang disampaikan ke Kanwil DJP Jawa Barat I selama tahun 2022 adalah sebanyak 5 usulan dengan realisasi 250,00% dan capaian 120,00. Penyampaian IDLP ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. g. Penegakan hukum yang efektif 1) Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan Untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 21 dan penagihan persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 40%. Jumlah ini dihitung dari ketetapan pajak cair tahun berjalan yang merupakan pencairan ketetapan pajak dari kegiatan pemeriksaan yang kemudian dibandingkan dengan ketetapan pajak terbit pada tahun berjalan berupa jumlah rupiah atas Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan oleh FPP yang terbit dan saldo piutang pajak awal tahun dikurangi dengan piutang yang disisihkan yang nilainya ditentukan di awal tahun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Realisasi pada tahun 2022 sebesar 60,14% dengan capaian IKU 120,00. IKU ini dapat melebihi target karena kinerja yang baik dari Fungsional Pemeriksa Pajak yang membuat Wajib Pajak membayar ketetapannya. 2) Efektivitas penagihan Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi: a. Penerbitan Surat Teguran (bobot 27,58%) b. Pemberitahuan Surat Paksa (bobot 35,61%) c. Pemblokiran (bobot 19,58%) d. Penyitaan (bobot 8,47%) e. Penjualan Barang Sitaan (6,62%) f. Pencegahan (2,14%) Target untuk tahun 2022 adalah sebesar 75% dengan realisasi sebesar 120,00% yang terdiri dari realisasi penerbitan Surat Teguran 33,1%, pemberitahuan Surat Paksa 42,73%, pemblokiran 23,5%, penyitaan 10,16%, penjualan barang sitaan 7,94%, dan pencegahan 2,57%. 3) Tingkat efektifitas pemeriksaan Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 22 IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu: a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 25%) b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai skp terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%) c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 25%) d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 20%) e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%) Target IKU tahun 2022 adalah 80% dan terealisasi 110,19% dengan capaian 120,00. Target atas IKU ini bisa tercapai dengan baik karena adanya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi dan koordinasi yang baik antara Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dengan seksi teknis terkait. h. SDM yang Kompeten 1) Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut: • Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV • Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2022 • Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2022 Target IKU tahun 2022 adalah 85% dengan formula 60% dikalikan persentase pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi ditambah 40% dikalikan persentase pejabat fungsional dan pelaksana umum yang memenuhi standar kompetensi. Realisasi IKU ini untuk tahun 2022 sebesar 97,33% dari target 85% sehingga capaian IKU adalah 114,51. Realisasi IKU ini tidak dapat mencapai 100% karena dari total 26 pegawai yang melakukan assessment (pejabat struktural) dan uji kompetensi (fungsional dan pelaksana) pada tahun 2022 terdapat 1 pegawai yang tidak memenuhi standar kompetensi.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 23 i. Organisasi yang berkinerja tinggi 1) Persentase efektifikas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkan di KPP, pada tahun 2022 target IKU ini adalah 90% dengan formula 50% dikalikan persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan pemantauan rencana aksi ditambahkan 50% dikalikan persentase rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan. Pemantauan rencana aksi sendiri merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-845/KMK.01/2016. Dialog Kinerja Organisasi di KPP Madya Dua Bandung selalu dilaksanakan tepat waktu pada setiap triwulan. Realisasi IKU ini untuk tahun 2022 sebesar 100% dari target 90% sehingga capaian IKU adalah 111,11. Pencapaian ini adalah kerjasama seluruh pihak di KPP Madya Dua Bandung terutama untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan mengumpulkan materi yang diperlukan. 2) Indeks penilaian integritas unit IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Realisasi IKU ini untuk tahun 2022 sebesar 95,93 dari target 85 sehingga capaian IKU adalah 112,86. 3) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator Terdapat agenda pelaksanaan Focus Group Discuccion (FGD) kode etik yang dilaksanakan setiap triwulan dengan materi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 24 Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Parameter yang diukur pada IKU ini berdasarkan dua aspek yaitu kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD) dan feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution. Target Indeks Efektifitas Pelaksanaan FGD pejabat administrator ini adalah 90 dan realisasi KPP Madya Dua Bandung adalah 99,01 yang merupakan rata-rata indeks dari setiap triwulan. j. Pengelolaan keuangan yang optimal 1) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Target IKU IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2022 adalah 95,50% dan realisasinya adalah 90,45% dengan indeks capaian sebesar 94,71. Realisasi indikator yang digunakan untuk menghitung kualitas anggaran adalah Nilai IKPA sebesar 94,21% yang dihitung berdasarkan revisi DIPA 100,00%, deviasi halaman III DIPA 86,83%, penyerapan anggaran 81,81%, belanja kontraktual 91,60%, penyelesaian tagihan 100,00%, pengelolaan UP dan TUP 100,00%, dispensasi SPM 100,00%, capaian output 100,00%, dan peniliain lain yang sangat berpengaruh adalah nilai SMART sebesar 87,95%. Realisasi Anggaran belanja modal yang belum terserap optimal dikarenakan progres pekerjaan Renovasi Gedung. Belanja kontraktual tidak optimal disebabkan tidak adanya realisasi kontrak pada semester I. Adanya Deviasi Halaman III DIPA karena selisih penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana. Nilai pencapaian output yang kurang optimal dikarenakan realisasi capaian output yang tidak mencapai target. Hal yang telah dilakukan KPP Madya Dua Bandung yaitu melakukan revisi anggaran untuk menutup pos anggaran yang sudah minim dan mengutamakan pembiayaan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19, melakukan percepatan realisasi pekerjaan renovasi gedung serta melakukan revisi rencana penarikan dana untuk mengakomodir penyerapan anggaran teraktual.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2022 25 BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2022 merupakan laporan yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh materi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung ini merupakan perpaduan antara sebuah komitmen dan tanggung jawab dari sebuah institusi pemerintah kepada semua pihak. Komitmen dan tanggung jawab tersebut tidak saja diwujudkan dalam ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif seperti pemenuhan target penerimaan, namun lebih penting adalah sejauh mana institusi tersebut bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Madya Dua Bandung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Demikian Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan. Segala arahan dan masukan yang positif dari pihakpihak terkait sangat kami harapkan terutama dari Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I. Bandung, 26 Januari 2023 Kepala Kantor Ditandatangani secara elektronik Supandi