2 Penulis & Designer : Angga Sukma Dhaniswara © Januari 2022 Unifikasi Satu Aplikasi. Beragam Kemudahan Tim Pendukung : © 2022 Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat KPDJP Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Jakarta Selatan, 12190 Ramadyta Kusuma Dewi, Suci Amanda, Beta Ria Atika Yolanda B.P, Mahfuz, Nursyahfitri Purba, Nasyarobby Nugraha Putra, Arif Yunianto, Adella Septikarina, Elfi Rahmi
Business Brochure Template 3 Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk melakukan berbagai terobosan yang dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Salah satunya melalui penerapan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi. Kehadiran SPT Masa yang di dalamnya memuat pelaporan berbagai jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 ini , diharapkan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dan meminimalisir timbulnya kekeliruan pengisian yang akan merugikan Wajib Pajak itu sendiri. Selain itu, kehadiran SPT Masa PPh Unifikasi ini juga diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan membantu peningkatan penerimaan negara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sejalan dengan semangat kemudahan administrasi , pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut dibuat dan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi yang dinamakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kami menyadari, sebagai salah satu aplikasi yang penerapannya dilaksanakan secara bertahap dan diimplementasikan secara menyeluruh mulai masa April 2022 ini, Wajib Pajak membutuhkan petunjuk yang mampu memberikan gambaran terkait aplikasi dan regulasi, serta hal-hal yang mendasar lain yang berkaitan dengan PPh Unifikasi. Untuk itu melalui buku singkat berjudul “Unifikasi. Satu Aplikasi, Beragam Kemudahan” ini , kami harap kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Akhir kata, Semoga buku ini dapat bermanfaat. “Pajak Kuat, Indonesia Maju.” Januari, 2022 NEILMALDRIN NOOR Direktur P2Humas KPDJP Prakata
4 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Menu PPh PPh yang Disetor Sendiri ...................... 36 PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 ............... 40 PPh Non Residen ....................................... 49 Impor Data PPh ......................................... 57 Posting ........................................................ 71 34 Sekilas ............................................................ 07 Jenis Pajak dan Tujuan Unifikasi ........ 08 Kewajiban Pemotong/Pemungut ...... 10 SPT Masa PPh Unifikasi ........................... 14 Batas Waktu dan Sanksi ....................... 17 Pembetulan, Pembatalan dan Penambahan ............................................. 18 Aplikasi e-Bupot Unifikasi ..................... 19 Prosedur Pengajuan Sertel ..................... 22 Timeline Implementasi ............................ 23 05 Sekilas 25 Login Login Aplikasi ......................................... 26 29 Dashboard Menu Dashboard .................................. 30 SPT Masa Perekaman Bukti Penyetoran .............. 74 Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi ....... 78 72 87 Pengaturan Pengaturan ............................................... 88 90 FAQ Frequently Asked Questions ............. 91 96 Lampiran Lampiran-lampiran .................................. 97 daftar isi Unifikasi Satu Aplikasi. Beragam Kemudahan
Business Brochure Template 5 Unifikasi - Satu Aplikasi. Beragam Kemudahan 1 sekilas 1
6 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi “ “
Business Brochure Template 7 Unifikasi [uni·fi·ka·si] dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan seragam. Sementara itu, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka secara sederhana, dapat ditarik kesimpulan bahwa Unifikasi SPT adalah proses penyatuan atau penyeragaman berbagai jenis pelaporan pajak ke dalam satu SPT. Jika dilihat dari waktu pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Sekilas
8 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Jenis Pajak dan Tujuan Unifikasi SPT Masa PPh Unifikasi adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan kewajiban potput PPh, penyetoran atas potput PPh dan penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) masa pajak SPT Masa itu sendiri terbagi menjadi SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), sedangkan untuk SPT Tahunan terdiri atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan. Namun, saat ini penerapan unifikasi SPT baru dilakukan terhadap SPT Masa PPh. Merujuk pada pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi ) adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Saat ini terdapat beberapa jenis pengenaan pajak yang penamaannya didasarkan pada nomor pasal yang ada di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. Masing-masing jenis pajak tersebut dilaporkan dalam bentuk dan format SPT tersendiri seperti SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) , SPT masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT masa PPh Pasal 22, dan SPT masa PPh Pasal 23/26. Adapun SPT Masa PPh Pasal 25 sendiri sudah tidak wajib disampaikan “ “
Business Brochure Template 9 sepanjang surat setoran pajak (SSP) telah mendapat validasi nomor transaksi penerimaan negara (NTPN). Melihat beragamnya jenis SPT tersebut, muncul kekhawatiran bahwa Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, karena setiap SPT memiliki format, karakter dan tata cara pengisian yang berbeda-beda. Selain itu, banyaknya jumlah SPT yang harus dilaporkan dapat berimplikasi pula pada besarnya biaya administrasi yang harus dikeluarkan, baik oleh Wajib Pajak maupun bagi otoritas pajak. Untuk itu, kesederhanaan administrasi dan pelaporan pajak menjadi sebuah kebutuhan. Hadirnya SPT Masa PPh Unifikasi seolah menjadi oase ditengah kebutuhan tersebut. Melalui SPT ini, beberapa jenis pajak yang dipotong/dipungut di satu masa pajak seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26, cukup dilaporkan dalam satu jenis SPT, yakni SPT Masa PPh Unifikasi. Sedangkan untuk PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 (WP Orang Pribadi Luar Negeri) tetap dilaksanakan secara terpisah melalui SPT Masa PPh Pasal 21/26. BAGAN 1.1 DAFTAR JENIS PPH YANG DIUNIFIKASIKAN SPT Masa PPh Unifikasi meliputi jenis pajak PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 “ “
10 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2021 dan konsekuensi dari penerapan withholding tax system , Wajib Pajak yang melakukan pemotongan/pemungutan memiliki kewajiban untuk: a. membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; b. menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut; dan c. melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi. Adapun bentuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tersebut terdiri dari: 1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar; dan 2. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Kewajiban Pemotong/Pemungut dan bentuk Bukti Potong/Pungut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar adalah Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi berbentuk dokumen elektronik dalam format standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berformat standar ini terdiri dari: • Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 (Formulir BPBS); dan • Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (Formulir BPNR). Di dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tersebut paling sedikit memuat: • Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; • Jenis pemotongan/pemungutan PPh; • Identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa NPWP, Nomor Induk Kependudukan, Tax Identification Number, dan Nama; • Masa Pajak dan Tahun Pajak; • Kode Objek Pajak; • Dasar Pengenaan Pajak; • Tarif; • PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah; • Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/ pemungutan PPh; • Identitas Pemotong/Pemungut PPh berupa: NPWP dan Nama Pemotong/Pemungut PPh dan Nama Penandatangan; 1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Bukti pemotongan/ pemungutan unifikasi terdiri dari Bukti unifikasi berformat standar dan dokumen yang dipersamakan “ “
Business Brochure Template 11 • Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani; dan • Kode Verifikasi. Dalam penerbitannya, satu bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar hanya dapat digunakan untuk: • 1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut; • 1 (satu) kode objek pajak; dan • 1 (satu) masa pajak. Jika pada suatu masa pajak terdapat 2 (dua) atau lebih transaksi pemotongan/pemungutan PPh atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama, maka Pemotong/Pemungut PPh dapat membuatnya dalam 1 (satu) bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar atas transaksi dimaksud. Dalam hal tidak terdapat pemotongan/pemungutan PPh, maka Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi tidak perlu dibuat. Namun demikian, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi ini tetap dibuat dalam hal: • jumlah PPh yang dipotong/dipungut nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas; • transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi; • jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang ditunjukkan dengan adanya Surat Keterangan Domisili dan/atau tanda terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri; • PPh yang dipotong/dipungut ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; • PPh yang dipotong dan/atau dipungut diberikan fasilitas PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau • pemotongan/pemungutan PPh dilakukan dengan menggunakan SSP, BPN, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diterbitkan dalam bentuk elektronik yang dibuat dan dilaporkan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Adapun untuk penomoran bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar akan diberikan secara otomatis oleh sistem (auto generate), yang terdiri dari 10 digit dengan rincian : 1 digit pertama : Kode Dokumen 2 digit berikutnya : Kode seri 7 digit terakhir : Nomor seri dengan ketentuan : • Kode Seri diberikan secara berurutan dari 00 sampai dengan 99. Fungsi kode ini ialah untuk menandai nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Apabila nomor 00 sampai dengan 99 telah terpakai, nomor berulang kembali ke 00. • Nomor Seri diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan 9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d. 31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, nomor dimulai
12 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates GAMBAR 1.1 PREVIEW FORMULIR BPBS GAMBAR 1.2 PREVIEW FORMULIR BPNR BAGAN 1.2 STRUKTUR PENOMORAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR lagi dari nomor 0000001 dengan nomor seri dengan nomor 01. • Apabila persediaan nomor untuk Kode Seri 00 dengan Nomor Seri 9999999 telah digunakan, maka nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi selanjutnya menggunakan Kode Seri nomor 01 dan Nomor Seri dimulai kembali dari 0000001. Apabila penomoran Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi telah menggunakan Kode Seri 01 dan Nomor Seri 9999999, maka penomoran dilanjutkan dengan Kode Seri 02 dan Nomor Seri 0000001, dan seterusnya.
Business Brochure Template 13 Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen berupa formulir kertas atau dokumen elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan atau pemungutan PPh tertentu dan kedudukannya dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Dokumen ini digunakan untuk melakukan pemotongan PPh atas: • Penghasilan berupa bunga deposito/ tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan jasa giro; • Penghasilan berupa diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan bunga obligasi berupa surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah; • Bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang; • penghasilan dari transaksi penjualan bukan saham pendiri di bursa efek, penjualan saham milik perusahaan modal ventura tidak di bursa efek dan tambahan PPh atas kepemilikan saham pendiri pada saat penawaran umum perdana; dan • Penghasilan lain yang menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/ pemungutan PPh sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan. 2. Dokumen yang dipersamakan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi tidak dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi tetapi menggunakan sarana/sistem yang dimiliki oleh Pemotong/Pemungut PPh. “ “
14 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh menggunakan sarana yang dimiliki oleh Pemotong/ Pemungut PPh. Hal ini berarti, Aplikasi e-Bupot Unifikasi tidak menyediakan fasilitas untuk pembuatan dokumen yang dipersamakan ini. Namun demikian, dalam rangka tertib administrasi, Pemotong/Pemungut PPh wajib mencantumkan nomor dalam pembuatan Dokumen yang Dipersamakan ini. Penomorannya sendiri mengikuti format penomoran pada sistem yang dimiliki Pemotong/ Pemungut PPh, seperti sistem Enterprise Resources Planning (ERP), core banking system, atau sistem lainnya Selain itu, dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini paling sedikit memuat informasi: 1. Nama pihak yang dipotong/dipungut; 2. NIK/ NPWP/ TIN pihak yang dipotong/ dipungut; 3. nomor unik; dan 4. pajak penghasilan yang dipotong/dipungut. Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh dianggap tidak membuat Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Contoh dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi antara lain: • buku tabungan; • rekening koran; SPT Masa PPh Unifikasi Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu kewajiban pemotong/pemungut PPh adalah melaporkan seluruh bukti pemotongan/pemungutan unifikasi yang telah diterbitkannya melalui SPT Masa PPh Unifikasi. SPT Masa PPh Unifikasi itu sendiri terdiri dari: • Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi); • Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS); • Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP); dan • Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/ atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP) SPT Masa PPh Unifikasi tersebut paling sedikit memuat: a. Masa Pajak dan Tahun Pajak; b. status SPT normal atau pembetulan; c. identitas Pemotong/Pemungut PPh; d. jenis PPh; e. jumlah dasar pengenaan pajak; f. jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau PPh • rekening kustodian; • rekening efek; dan • dokumen lain yang setara baik berbentuk formulir kertas maupun dalam bentuk dokumen elektronik.
Business Brochure Template 15 yang disetor sendiri; g. jumlah total PPh; h. jumlah total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan; i. jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan; j. tanggal pemotongan/pemungutan dan tanggal penyetoran PPh k. nama dan tanda tangan Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa; dan l. tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat. Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, penerapan SPT Masa PPh Unifikasi ini terbagi menjadi dua fase yaitu: A. Mulai masa Pajak Januari 2022 diwajibkan bagi Pemotong/Pemungut PPh yang telah membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berdasarkan PER23/PJ/2020. B. Dapat dimulai masa pajak Januari 2022 dan harus dimulai masa pajak April 2022 yang belum pernah membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berdasarkan PER-23/PJ/2020. Definisi “dapat” di atas, berarti WP tersebut masih diberikan kesempatan untuk memilih apakah ingin membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berdasarkan PER24/PJ/2021 atau masih ingin menggunakan ketentuan yang lama. Hal ini dilakukan agar memberikan waktu yang cukup kepada Wajib Pajak dalam menyiapkan masa transisi sebelum penerapan yang wajib dilaksanakan mulai masa pajak April 2022. Namun begitu Pemotong/Pemungut PPh sekali telah membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi pada suatu Masa Pajak di masa transisi tersebut (Januari 2022 s.d Maret 2022), maka untuk Masa Pajak selanjutnya Pemotong/Pemungut PPh tidak dapat lagi kembali menggunakan SPT dengan ketentuan lama Bagi Pemotong/pemungut yang belum menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam PER-24/PJ/2021, dapat membuat bukti pemotongan/ pemungutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh berdasarkan: • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya; dan/atau • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sampai dengan masa Maret 2022.
16 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates GAMBAR 1.3 PREVIEW BENTUK SPT MASA PPH UNIFIKASI GAMBAR 1.4 PREVIEW FORMULIR DOSS GAMBAR 1.5 PREVIEW FORMULIR DOPP GAMBAR 1.6 PREVIEW FORMULIR DBP
Business Brochure Template 17 Batas Waktu dan Sanksi Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan: • penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir; • penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir; dan • penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, Pemotong/Pemungut PPh dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP, berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh. Sedangkan jika Jumlah pajak yang disetorkan atau dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran atau pembayaran, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi, berupa kebakaran, bencana alam, kerusuhan, dan/atau keadaan luar biasa lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, pengenaan sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterlambatan pelaporan dikenakan sanksi denda Rp100.000, sedangkan keterlambatan penyetoran dikenakan sanksi bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP “ “
18 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Pembetulan, Pembatalan & Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilakukan: a. Pembetulan dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atau terdapat transaksi retur; atau b. Pembatalan dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan. c. Penambahan dalam hal ada tambahan objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Pembetulan, pembatalan, dan penambahan bukti pemotongan/pemungutan di atas dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan. Atas pembetulan, pembatalan dan penambahan bukti pemotongan/pemungutan PPh tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT Masa PPh Unifikasi yang telah disampaikan, untuk 1 (satu) atau beberapa jenis PPh di dalamnya. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi mengakibatkan adanya: a. Pajak yang kurang disetor Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut sebelum menyampaikan pembetulan dimaksud. Jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang disetorkan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP. b. Pajak yang lebih disetor atas kelebihan penyetoran PPh tersebut dapat diminta kembali oleh Pemotong/ Pemungut PPh dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.
Business Brochure Template 19 Aplikasi e-Bupot Unifikasi Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, Bukti pemotongan/pemungutan PPh unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi dibuat dan ditandatangani secara elektronik serta disampaikan melalui Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik (Aplikasi e-Bupot Unifikasi). Yang dimaksud dengan Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, Pemotong/Pemungut PPh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1 memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number) untuk menggunakan akun DJP Online; memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP untuk menandatangani Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi; Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP sepanjang masih berlaku. Namun bagi Wajib Pajak yang belum memiliki sertifikat elektronik/Kode Otorisasi DJP atau memiliki namun masa berlakunya telah berakhir, maka harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP dengan persyaratan sebagai berikut: Untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi harus memiliki EFIN dan Sertifikat Elektronik “ “ 2
Kategori Syarat Pengajuan Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Badan a. Permintaan Sertifikat Elektronik diajukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik oleh: 1. Salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk Wajib Pajak Badan dengan status pusat; atau 2. Pimpinan cabang Wajib Pajak Badan atau pengurus cabang lainnya, untuk Wajib Pajak Badan dengan status cabang; b. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: 1. Dokumen identitas diri salah satu pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi: a) Bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; b) Bagi Warga Negara Asing, yaitu: (1) fotokopi paspor; dan (2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal terdaftar sebagai Wajib Pajak. 2. Dokumen pendirian badan usaha, meliputi: a) Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan selain bentuk usaha tetap; atau; b) Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap; dan 3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, bagi Wajib Pajak Badan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation); c. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas. 20 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates klik/scan barcode untuk unduh formulir Adapun yang dimaksud dengan pengurus, yaitu: 1. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; 2. Orang yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, kecuali untuk cabang; dan/atau
Business Brochure Template 21 Kategori Syarat Pengajuan Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Warisan Belum terbagi a. Permintaan Sertifikat Elektronik diajukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik oleh: 1. Orang pribadi yang bersangkutan, bagi Wajib Pajak orang pribadi, kecuali kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain; atau 2. Wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; ke : 1. KPP atau KP2KP, tempat Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak orang pribadi; atau 2. KPP atau KP2KP, tempat Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia terdaftar, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a: 1. menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa: a) KTP bagi Warga Negara Indonesia, atau b) Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing; dan c) Kartu NPWP atau SKT 2. menyerahkan asli surat penunjukan dari Wajib Pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu. c. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas. klik/scan barcode untuk unduh formulir 3. Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan atau akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, pengurus harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan atau surat keterangan dari pengurus atau pimpinan yang tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya dari Wajib Pajak Badan yang menjelaskan kedudukan yang bersangkutan sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. TABEL 1.1 SYARAT PENGAJUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK WAJIB PAJAK BADAN
22 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Yang dimaksud kondisi tertentu yaitu: 1. Orang pribadi bersangkutan sedang dalam perawatan di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari pihak penyedia fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Orang pribadi bersangkutan sedang menjalani masa hukuman pidana atau menjalani penyanderaan sebagai penanggung pajak berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan; atau 3. Kondisi tertentu lainnya yang bersifat mendesak dan di luar kekuasaan, antara lain terdapat wabah penyakit, bencana alam, atau kerusuhan massa, sehingga orang pribadi bersangkutan tidak dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik secara langsung ke KPP atau KP2KP, berdasarkan pertimbangan Kepala KPP atau KP2KP. TABEL 1.2 SYARAT PENGAJUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik (sertel) secara elektronik atau tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Berikut ini gambaran umum terkait prosedur pengajuan sertel: 1. Wajib Pajak datang langsung ke KPP atau KP2KP terdaftar 2. Wajib Pajak mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik dan melampirkan dokumen persyaratan 3. Petugas pendaftaran meneliti formulir permintaan sertifikat elektronik dan dokumen persyaratan 4. Petugas pendaftaran melakukan pengujian verifikasi dan autentifikasi atas data Wajib Pajak 5. Dalam hal petugas pendaftaran telah meyakini kebenaran identitas Wajib Pajak, petugas pendaftaran memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak 6. Petugas khusus melanjutkan proses dengan meminta Wajib Pajak menyiapkan dan mengetik Passphrase 7. Petugas khusus melakukan persetujuan permintaan dan mengunduh sertifikat elektronik 8. Petugas khusus menyerahkan sertifikat elektronik kepada Wajib Pajak dan mengirimkan Bukti Penerimaan Sertifikat Elektronik melalui email. Prosedur Pengajuan Sertifikat Elektronik
Business Brochure Template 23 TIMELINE IMPLEMENTASI TAHAP 1 03 02 01 dimulai masa pajak Maret 2020 yang diterapkan kepada PT. Pertamina (Persero), Tbk KEP-85/PJ/2020 TAHAP 2 KEP-20/PJ/2021 TAHAP 3 PER-24/PJ/2021 dimulai masa pajak Februari 2021 (kecuali bagi WP yang menyampaikan SPT melalui laman Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dilaksanakan mulai masa pajak Maret 2021) untuk WP yang terdaftar di: - KPP Madya Jakarta Pusat - KPP Madya Jakarta Selatan I - KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga - KPP Pratama Jakarta Gambir Empat - KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat dimulai masa pajak Januari 2022 bagi WP yang sebelumnya telah membuat Bukti potput Unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berdasarkan PER-23/PJ/2020 dapat dilaksanakan mulai pajak Januari 2022 dan harus dilaksanakan mulai masa pajak April 2022 bagi WP selain di atas. Pemotong/Pemungut PPh yang telah membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi tidak dapat membuat bukti pemotongan/pemungutan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan selain yang diatur berdasarkan PER-24/PJ/2021 untuk Masa Pajak selanjutnya. Pemotong/Pemungut PPh yang belum menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi (selain WP yang diwajibkan di masa pajak Januari 2022) dapat membuat bukti pemotongan/ pemungutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh berdasarkan: a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya; b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, sampai dengan Masa Pajak Maret 2022.
24 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Alur Penggunaan e-Bupot Unifikasi
Business Brochure Template 25 Login 2 Unifikasi - Satu Aplikasi. Beragam Kemudahan
26 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat diakses dengan mengunjungi laman djp online Aplikasi e-Bupot Unifikasi merupakan aplikasi yang berbasis web, sehingga untuk menggunakan aplikasi ini tidak dibutuhkan installer khusus. Yang harus dipersiapkan hanyalah PC/Laptop yang terhubung dengan internet. Tahapan untuk dapat mengakses aplikasi e-Bupot Unifikasi: • Buka browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain sebagainya) • Ketik laman djponline (https://djponline.pajak.go.id) • Login dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Masukan kata sandi (password) djponline • Masukan Kode Keamanan (Captcha) yang muncul • Klik Login GAMBAR 2.1. TAMPILAN AWAL LAMAN HTTPS : //DJPONLINE.PAJAK.GO.ID Login “ “
Business Brochure Template 27 Berikutnya akan muncul tampilan dashboard seperti gambar 2.2 di bawah ini, untuk menuju aplikasi e-Bupot Unifikasi tekan menu Lapor [1] Kemudian tekan menu Pra pelaporan [2] ----> e-Bupot Unifikasi [3] Selain dengan menggunakan cara di atas, kita juga dapat langsung mengakses aplikasi tersebut dengan cara mengetik langsung laman https://unifikasi.pajak.go.id. Jika proses login berhasil, maka akan ditampilkan Dashboard Aplikasi e-Bupot Unifikasi yang penjabarannya dibahas lebih dalam pada Bab 3. Dashboard. GAMBAR 2.2. TAMPILAN MENU DASHBOARD 1 GAMBAR 2.3. TAMPILAN MENU PRA PELAPORAN 2 3
28 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Dalam hal menu e-Bupot Unifikasi tidak muncul di menu Pra Pelaporan, silakan aktifkan fitur tersebut dengan cara masuk ke menu : Profil [4] -- > Aktivasi Fitur [5] -- > checklist fitur e-Bupot Unifikasi [6] -- > Ubah Fitur Layanan [7] seperti ditunjukkan pada gambar 2.4 di bawah ini. Aplikasi e-Bupot Unifikasi memiliki 4 (empat) menu utama yaitu: [1] Dashboard, [2] Pajak Penghasilan, [3] SPT Masa; dan [4] Pengaturan “ “ 4 5 6 GAMBAR 2.4. TAMPILAN MENU AKTIVASI FITUR E-BUPOT UNIFIKASI 7
Business Brochure Template 29 21 DashboarD 3 Unifikasi - Satu Aplikasi. Beragam Kemudahan
30 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Menu Dashboard berfungsi menampilkan daftar SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dikirimkan secara elektronik ke sistem DJP. Pada menu ini terdapat beberapa kolom yaitu: • No [A] Menunjukkan nomor baris • No. BPE/NTTE [B] Merupakan nomor Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)/ Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dari SPT Masa PPh Unifikasi yang dikirimkan • Masa/Tahun Pajak [C] Yaitu masa dan tahun pajak dari SPT yang dilaporkan • Pbtl Ke [D] Mencerminkan status dari SPT yang dilaporkan (Normal, Pembetulan ke-1, dan seterusnya • Tanggal Kirim [E] Merupakan tanggal dikirimkannya SPT • Aksi [F] Pada kolom ini terdapat 5 (lima) tombol aksi yaitu : (1) Lihat BPE (2) Lihat Bukti Potong Pada SPT (3) Cetak SPT (4) Ajukan Unduh Bukti Potong Pada SPT (5) Unduh Bukti Potong Pada SPT GAMBAR 3.1. TAMPILAN DASHBOARD E-BUPOT UNIFIKASI Dashboard A B C D E F
Business Brochure Template 31 Tombol Aksi “Lihat BPE” digunakan untuk melihat dan mencetak Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari SPT Masa PPh Unifikasi yang berhasil dikirimkan. Kita juga dapat mengunduh BPE tersebut ke dalam bentuk PDF atau mencetaknya secara langsung ke printer. Jika dicermati, pada BPE ini terdapat QR Code yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengecekan secara online status dari SPT yang kita kirimkan. Caranya yaitu dengan melakukan pemindaian (scan) QR Code tersebut dengan menggunakan perangkat mobile yang telah terpasang aplikasi QRCode Scanner. Untuk lebih memahami kegunaan dari masing-masing tombol, mari kita simak penjabaran berikut ini: Tombol Aksi “Lihat Bukti Potong Pada SPT” digunakan untuk menampilkan daftar bukti potong pada SPT Masa PPh Unifikasi. Pada daftar ini juga terdapat tombol “Unduh Excel” yang dapat digunakan untuk mengekspor data bukti potong tersebut ke dalam bentuk excel. GAMBAR 3.2. HASIL TAMPILAN TOMBOL AKSI LIHAT BPE
32 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Tombol Aksi “Cetak SPT” digunakan untuk melihat Induk SPT Masa PPh Unifikasi. Kita dapat mengunduh Induk SPT tersebut ke dalam bentuk PDF atau mencetaknya secara langsung ke printer. GAMBAR 3.3. HASIL TAMPILAN TOMBOL AKSI LIHAT BUKTI POTONG PADA SPT GAMBAR 3.4. HASIL TAMPILAN TOMBOL AKSI CETAK SPT
Business Brochure Template 33 Tombol Aksi “Ajukan Unduh Bukti Potong” digunakan untuk melakukan request ke server DJP agar dapat mengunduh seluruh bukti potong yang diterbitkan pada suatu masa pajak. Setelah tombol aksi ini ditekan, maka akan muncul notifikasi seperti gambar di bawah ini. Berikutnya tombol ini akan berubah menjadi tombol Unduh Bukti Potong pada SPT. Tombol Aksi “Unduh Bukti Potong Pada SPT” akan muncul jika proses pengajuan unduh bukti potong berhasil dilakukan. Silakan tekan tombol aksi ini sampai muncul notifikasi “Bukti Potong Telah Terunduh” . File bukti potong yang berhasil terunduh akan terkompresi dalam bentuk .zip. ----> GAMBAR 3.5. HASIL TAMPILAN TOMBOL AKSI CETAK SPT GAMBAR 3.6. HASIL TAMPILAN TOMBOL AKSI CETAK SPT
34 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Menu PPh 4 Unifikasi - Satu Aplikasi. Beragam Kemudahan
Business Brochure Template 35 Menu Pajak Penghasilan digunakan untuk melakukan : • Perekaman data bukti setor atas PPh yang disetor sendiri; • Perekaman bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23; • Perekaman bukti pemotongan PPh Non Residen; • melakukan impor data bukti pemotongan/ pemungutan PPh dari file excel; dan • melakukan posting data bukti setor, bukti potong, dan bukti pungut ke draft SPT. Di menu ini terdapat 5 (lima) sub menu utama yang akan dijabarkan pada halaman berikut. GAMBAR 4.1. TAMPILAN MENU PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan Di dalam menu Pajak Penghasilan terdapat 5 (lima) sub menu utama,yaitu: 1. PPh yang disetor sendiri 2. PPh Pasal 4 ayat (2),15,22,23 3. PPh Non Residen 4. Impor Data PPh 5. Posting “ “
36 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Pada submenu PPh Yang disetor Sendiri terdapat 2 (dua) pilihan, yaitu: 1. Daftar PPh Yang Disetor Sendiri 2. Rekam PPh Yang Disetor Sendiri “ “ GAMBAR 4.2. TAMPILAN SUB MENU DAFTAR PPH YANG DISETOR SENDIRI A B Submenu PPh Yang disetor sendiri digunakan untuk merekam bukti setor atas PPh yang disetor sendiri. Contohnya seperti perekaman bukti setor atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, bukti setor atas transaksi Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak Yang Usaha Pokoknya Mengalihkan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan, dan lain sebagainya. Pada sub menu ini, terdapat 2 (dua) pilihan yaitu : [A] Daftar PPh Yang Disetor Sendiri , dan [B] Rekam PPh Yang Disetor Sendiri. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Daftar PPh Yang Disetor Sendiri menampilkan hasil perekaman data bukti setor atas PPh yang disetor sendiri. Di dalam daftar ini kita juga bisa melihat data ringkas mulai dari masa pajak, objek pajak, nomor bukti setor, nominal jumlah penghasilan bruto dan nilai PPh yang disetor. Sub Menu: PPh yang Disetor Sendiri A. Daftar PPh Yang Disetor Sendiri
Business Brochure Template 37 Edit Bukti Setor Tombol ini digunakan untuk mengubah data bukti setor yang telah direkam. Hapus Buki Setor Tombol ini digunakan untuk menghapus data bukti setor yang telah direkam. Untuk mempermudah dalam melakukan pencarian bukti setor yang telah direkam, pada menu ini tersedia filter pencarian yang didasarkan pada 2 (dua) parameter yaitu: Nomor Bukti Setor, dan Periode. Misalnya, jika kita ingin melihat seluruh data bukti setor yang dibayarkan di periode Oktober 2020, kita bisa pilih parameter pencarian berdasarkan [1] “Periode”, kemudian masukan kata kunci [2] “10-2020”, lalu tekan tombol Cari [3] Maka sistem akan menampilkan data bukti setor yang sesuai dengan parameter yang kita tetapkan. Selain itu pada sebelah kanan, terdapat kolom Aksi [4] yang di dalamnya ada 2 (dua) tombol, yaitu Edit Bukti Setor dan Hapus Bukti Setor. GAMBAR 4.3. TAMPILAN RINCIAN DAFTAR PPH YANG DISETOR SENDIRI 1 2 3 GAMBAR 4.4. PILIHAN PARAMETER PENCARIAN 4
38 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Pada menu Rekam PPh Yang Disetor Sendiri, terdapat 2 (dua) pilihan jenis bukti penyetoran yaitu: [1] Surat Setoran Pajak [2] Bukti Pemindahbukuan Jika memilih jenis bukti penyetoran “Surat Setoran Pajak” [A] , maka kita akan diminta untuk mengisikan data : • NTPN [1] • Tahun Pajak [2] Lalu lakukan pengecekan bukti bayar tersebut dengan menekan tombol Cek Surat Setoran Pajak [3] GAMBAR 4.5. ISIAN BUKTI PENYETORAN SURAT SETORAN PAJAK A 1 2 3 Sedangkan jika memilih jenis bukti penyetoran “Pemindahbukuan”[B], maka kita akan diminta untuk mengisikan data Nomor Bukti Pemindahbukuan [3], kemudian lakukan pengecekan bukti bayar tersebut dengan menekan tombol Cek Pemindahbukuan [3] GAMBAR 4.6. ISIAN BUKTI PENYETORAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN B 4 5 Apabila hasil pengecekan Surat Setoran Pajak muncul notifikasi “SOA006-Data Pembayaran G-2 tidak ditemukan” atau bukti pemindahbukuan muncul notifikasi “SOA009-Data PBK tidak ditemukan”, maka pastikan kembali bahwa isian NTPN dan Nomor Pemindahbukuan telah diinput sudah benar. Jika sudah dipastikan bahwa data yang diinput telah sesuai namun notifikasi error tersebut masih muncul, maka silakan hubungi Account Representative anda. B. Rekam PPh Yang Disetor Sendiri
Business Brochure Template 39 Apabila data Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Pemindahbukuan (PBK) berhasil ditemukan, maka kolom Masa Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor dan tanggal setor akan terisi secara otomatis. Yang harus dilakukan adalah memilih Kode Objek Pajak [6] yang sesuai dengan transaksi yang dilakukan, dan mengisi nominal Jumlah Penghasilan Bruto [7]. Lanjutkan dengan menekan tombol Simpan [8]. 6 7 8 Hasil perekaman bukti setor yang telah tersimpan akan muncul di menu “Daftar PPh Yang Disetor Sendiri” GAMBAR 4.7. ISIAN BUKTI PENYETORAN - LANJUTAN
40 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Pada submenu PPh Pasal 4 ayat (2),15,22,23 terdapat 2 (dua) pilihan, yaitu: 1. Daftar BP Ps.4(2),15,22,23 2 Rekam BP Ps.4(2),15,22,23 “ “ GAMBAR 4.8. TAMPILAN SUB MENU PPH PASAL 4 AYAT (2), 15, 22, 23 A B Submenu PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 digunakan untuk melakukan perekaman dan melihat data: • Bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2); • Bukti pemotongan PPh Pasal 15; • Bukti pemungutan PPh Pasal 22; dan • Bukti pemotongan PPh Pasal 23 Pada sub menu ini, terdapat 2 (dua) pilihan yaitu : [A] Daftar BP Ps.4(2), 15,22,23, dan [B] Rekam BP Ps.4(2), 15,22,23. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Daftar BP Ps.4(2), 15, 22, 23 menampilkan hasil perekaman data bukti potong/pungut PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Di dalam daftar ini kita juga bisa melihat data ringkas mulai dari Periode, Kode Objek Pajak, Nomor Bukti Pemotongan, Identitas, Nama, Jumlah Penghasilan Bruto, Jumlah PPh Terutang, Status Bukti Pemotongan/Pemungutan, dan kolom Aksi. Sub Menu : PPh Pasal 4 ayat(2),15,22,23 A. Daftar BP Ps.4(2), 15, 22, 23
Business Brochure Template 41 GAMBAR 4.9. TAMPILAN DAFTAR BP PS. 4(2), 15, 22, 23 Untuk mempermudah dalam melakukan pencarian bukti potong/pungut yang telah direkam, pada menu ini disediakan filter pencarian yang didasarkan pada 3 (tiga) parameter yaitu: Nomor Bukti Pemotongan, Identitas, dan Periode. Misalnya, jika kita ingin melihat seluruh data bukti potong/pungut yang dibuat di periode September 2021, kita bisa pilih parameter pencarian berdasarkan [1] “Periode”, kemudian masukan kata kunci [2] “09-2021”, lalu tekan tombol Cari [3]. Maka sistem akan menampilkan data bukti potong/pungut yang sesuai dengan parameter yang kita tetapkan. Selain itu, pada kolom ini juga terdapat tombol Ekspor Excel [4] yang dapat digunakan untuk mengekspor data bukti potong/pungut ke dalam format excel. Hal ini akan mempermudah dalam melakukan rekonsiliasi internal perusahaan. Pada bagian bawah daftar Bukti Potong Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 juga terdapat kolom 1 2 3 sebagai berikut: • Periode [a] menunjukkan periode dari transaksi yang dilakukan pemotongan/pemungutan • Kode Objek Pajak [b] menunjukkan kode objek pajak dari transaksi yang dilakukan pemotongan/pemungutan • Nomor Bukti Pemotongan [c] menunjukkan nomor bukti pemotongan/ pemungutan yang diterbitkan • Identitas [d] yaitu identitas (NPWP/NIK) dari Wajib Pajak yang dipotong/dipungut • Nama [e] menunjukkan nama dari Wajib Pajak yang dilakukan pemotongan/pemungutan • Jumlah Penghasilan Bruto [f] yaitu besar nominal penghasilan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak dalam rupiah • Jumlah PPh Terutang [g] yaitu besar nilai PPh yang terutang dalam rupiah a c d e f g h i 4 b
42 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Tombol Aksi “Lihat” digunakan untuk melihat bukti potong/pungut yang telah diterbitkan. Kita juga dapat mengunduh Bukti Potong/Pungut tersebut ke dalam bentuk PDF atau mencetaknya secara langsung ke printer. Jika dicermati, pada Bukti Potong/Pungut ini terdapat QR Code yang dapat digunakan oleh lawan transaksi untuk melakukan pengecekan secara online status dari Bukti Potong/Pungut tersebut. Caranya yaitu dengan melakukan pemindaian (scan) QR Code tersebut dengan menggunakan perangkat mobile yang telah terpasang aplikasi QRCode Scanner. Tombol Aksi “Ubah” digunakan untuk mengubah atau membetulkan bukti potong/pungut yang telah diterbitkan. Tombol Aksi “Hapus” digunakan untuk menghapus atau membatalkan bukti potong/pungut yang telah diterbitkan. • Status [h] menunjukkan bukti potong/pungut yang telah diterbitkan, seperti Normal, Hapus, Belum Posting, Sudah Posting. • Aksi [i] Pada kolom aksi ini terdapat 4 (empat) tombol yaitu: Lihat, Ubah, Hapus, dan Kirim email. GAMBAR 4.10. TAMPILAN HASIL AKSI LIHAT
Business Brochure Template 43 Tombol Aksi “Kirim Email” digunakan untuk mengirimkan bukti potong/pungut secara langsung ke email lawan transaksi GAMBAR 4.11. TAMPILAN HASIL AKSI KIRIM EMAIL Menu rekam BP Ps 4(2), 15, 22, 23 digunakan untuk melakukan perekaman secara manual (key-in) : • Bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2); • Bukti pemotongan PPh Pasal 15; • Bukti pemungutan PPh Pasal 22; dan • Bukti pemotongan PPh Pasal 23 Pada menu ini, ada 4 (empat) kolom yang harus diisi yaitu: Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/ Dipungut, Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut, Dokumen Dasar Pemotongan, dan Identitas Pemotongan Pajak yang masing-masing harus diisi secara berurutan. GAMBAR 4.12. KOLOM ISIAN REKAM BP PS 4(2), 15, 22, 23 B. Rekam BP Ps.4(2), 15, 22, 23
44 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Pengisian dimulai dari Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut 1 2 3 Isikan : • Tahun Pajak [1] • Masa Pajak [2] dilakukannya pemotongan/pemungutan, lalu pilih Identitas [3] dari Lawan Transaksi (NPWP/NIK). Apabila identitas yang digunakan adalah NPWP, maka cukup isikan Nomor NPWP-nya [4] , maka Nama Wajib Pajak yang dipotong/dipungut akan muncul secara otomatis jika data NPWP-nya terdaftar dalam Sistem DJP. Namun jika muncul notifikasi error “SOA003-Data WP Tidak Ditemukan”, harap periksa kembali nomor NPWP yang diinput atau konsultasikan ke Kantor Pajak untuk mengetahui status dari NPWP tersebut. Apabila identitas yang digunakan adalah NIK, maka akan muncul tampilan seperti gambar 4.14 halaman berikut. Nama WP yang dipotong/ dipungut akan muncul secara otomatis jika NPWP yang diinput telah terdaftar dalam Sistem DJP “ “ GAMBAR 4.13. KOLOM ISIAN REKAM BP PS 4(2), 15, 22, 23 - PARAMETER NPWP 4
Business Brochure Template 45 GAMBAR 4.14. KOLOM ISIAN REKAM BP PS 4(2), 15, 22, 23 - PARAMETER NIK 5 6 7 Isikan : • Nomor NIK [5] • Nama Lengkap [6] dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong/dipungut sesuai dengan dokumen kependudukan. Kemudian tekan tombol Cek [7] untuk mengecek status validitasnya. Jika data valid maka akan muncul keterangan “data ditemukan” seperti gambar 4.15 di samping. Namun jika muncul notifikasi error “NIK003-NIK dan Nama tidak sesuai. Silakan menghubungi Call Center Dukcapil dengan Nomor Call Center: 1500537”, harap periksa kembali isian nomor NIK dan Nama Lengkap yang diinput dengan mencocokannya dengan data KTP. Apabila masih muncul error di atas, silakan menghubungi call center dukcapil. Jika isian data Tahun Pajak, Masa Pajak, Identitas (NPWP/NIK) telah terisi lengkap, lanjutkan dengan menekan tombol Berikutnya [8] untuk menuju ke kolom pengisian Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut. GAMBAR 4.15 NOTIFIKASI CEK NIK-VALID GAMBAR 4.16 NOTIFIKASI CEK NIK-TIDAK VALID 8
46 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates GAMBAR 4.17. KOLOM ISIAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT Pilih Kode Objek Pajak [9] yang sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan, dengan cara menekan tombol dropdown list atau bisa juga dengan mengetik langsung keywordnya. Contoh : “Jasa Konsultan” Apabila Wajib Pajak yang dipotong/dipungut memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Bebas, Surat Keterangan PP23 Tahun 2018, dan fasilitas perpajakan lainnya, maka akan muncul pop up otomatis yang menunjukkan fasilitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut. Namun jika pop up tersebut tidak muncul, maka ketikan secara manual fasilitas yang dimiliki oleh Lawan transaksi tersebut pada kolom yang sesuai [10], atau pilih “tanpa fasilitas” jika tidak memiliki fasilitas perpajakan dimaksud. 9 GAMBAR 4.18 PENCARIAN KODE OBJEK PAJAK 10 Berikutnya isikan nominal Jumlah Penghasilan Bruto [11] yang menjadi dasar pengenaan pajak. Untuk Tarif dan PPh Yang Dipotong/ Dipungut akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, untuk menuju ke kolom pengisian Dokumen Dasar Pemotongan, silakan tekan tombol Berikutnya [12] 12 11
Business Brochure Template 47 Langkah berikutnya adalah mengisikan Dokumen Dasar Pemotongan, pada kolom ini kita harus memasukan minimal 1 (satu) jenis dokumen dengan cara menekan tombol Tambah [13] Maka akan muncul kolom pengisian seperti gambar 4.20 di bawah ini. GAMBAR 4.19. KOLOM ISIAN DOKUMEN DASAR PEMOTONGAN 13 Isikan Nama Dokumen [14] , Nomor Dokumen [15] , Tanggal Dokumen [16] yang menjadi dasar dilakukannya pemotongan/ pemungutan. Lalu tekan tombol Tambahkan [17] untuk menyimpan. Untuk menambahkan dokumen baru, lakukan langkah yang serupa, atau jika ingin melanjutkan ke kolom pengisian Identitas Pemotong Pajak, silakan tekan tombol Berikutnya [18] GAMBAR 4.20. DETIL ISIAN DOKUMEN DASAR PEMOTONGAN 14 15 16 17 Terdapat 8 (delapan) jenis dokumen yang dapat menjadi dasar pemotongan, yaitu: • faktur pajak • Invoice • Pengumuman • Surat Perjanjian • Bukti Pembayaran • Akta Perikatan • Akta RUPS • Surat Pernyataan “ “ 18
48 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates 19 20 21 22 23 Langkah yang terakhir adalah mengisikan Identitas Pemotong Pajak, dengan cara memilih status penandatangan (Pengurus/Kuasa) pada Penandatangan Sebagai [19] dan nama Penandatangan Bukti Potong [20] Kemudian memilih mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran [21] dalam hal terdapat kesalahan pembuatan Bukti Potong/Pungut yang menyebabkan lebih bayar. Lanjutkan dengan men-checklist surat pernyataan [22] dan menekan tombol Simpan [23] untuk menyimpan bukti potong/pungut. Data bukti potong/pungut yang berhasil disimpan dapat dilihat di menu “Daftar BP Ps.4(2), 15,22,23” GAMBAR 4.21 KOLOM ISIAN DOKUMEN DASAR PEMOTONGAN Untuk menambahkan nama dan jabatan penandatangan, silakan buka bab 6 (pengaturan) “ “
Business Brochure Template 49 Pada submenu PPh Non Residen terdapat 2 (dua) pilihan, yaitu: 1. Daftar Bukti Potong PPh Non Residen 2. Rekam Bukti Potong PPh Non Residen GAMBAR 4.22. TAMPILAN SUB MENU PPH NON RESIDEN “ A B Submenu PPh Pasal Non Residen digunakan untuk melakukan perekaman dan melihat data Bukti pemotongan PPh untuk Wajib Pajak Non Residen. Pada sub menu ini, terdapat 2 (dua) pilihan yaitu : [A] Daftar Bukti Potong PPh Non Residen, dan [B] Rekam Bukti Potong PPh Non Residen. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Daftar Bukti Potong PPh Non Residen menampilkan hasil perekaman data bukti potong PPh yang diterbitkan untuk Wajib Pajak Non Residen. Di dalam daftar ini kita juga bisa melihat data ringkas mulai dari Kode Objek Pajak, Nomor Bukti Pemotongan, Identitas, Nama, Jumlah Penghasilan Bruto, Jumlah PPh Terutang, Status Bukti Pemotongan/Pemungutan, dan kolom Aksi. Sub Menu : PPh Non Residen A. Daftar Bukti Potong PPh Non Residen “
50 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates GAMBAR 4.23. TAMPILAN DAFTAR BUKTI POTONG PASAL 26 Untuk mempermudah dalam melakukan pencarian bukti potong/pungut yang telah direkam, pada menu ini disediakan filter pencarian yang didasarkan pada 3 (tiga) parameter yaitu: Nomor Bukti Pemotongan, Identitas, dan Periode. Misalnya, jika kita ingin melihat seluruh data bukti potong/pungut yang dibuat di periode September 2021, kita bisa pilih parameter pencarian berdasarkan [1] “Periode”, kemudian masukan kata kunci [2] “09-2021”, lalu tekan tombol Cari [3]. Maka sistem akan menampilkan data bukti potong/pungut yang sesuai dengan parameter yang kita tetapkan. Selain itu, pada kolom ini juga terdapat tombol Ekspor Excel [4] yang dapat digunakan untuk mengekspor data bukti potong/pungut ke dalam format excel. Hal ini akan mempermudah dalam melakukan rekonsiliasi internal perusahaan. Pada bagian bawah daftar Bukti Potong PPh Non Residen juga terdapat kolom berikut: 1 2 3 • Periode [a] menunjukkan periode dari transaksi yang dilakukan pemotongan • Kode Objek Pajak [b] menunjukkan kode objek pajak dari transaksi yang dilakukan pemotongan • Nomor Bukti Pemotongan [c] menunjukkan nomor bukti pemotongan yang diterbitkan • Identitas [d] yaitu identitas dari Wajib Pajak Non Residen yang dipotong • Nama [e] menunjukkan nama dari Wajib Pajak Non Residen yang dilakukan pemotongan • Jumlah Penghasilan Bruto [f] yaitu besar nominal penghasilan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak dalam rupiah • Jumlah PPh Terutang [g] yaitu besar nilai PPh yang terutang • Status [h] menunjukkan bukti potong yang telah diterbitkan, seperti Normal, Hapus, Belum Posting, Sudah Posting. a b c d e f g h i 4