Knowing Your Office KPP MADYA DUA BANDUNG (022)7333180 081220226459 linktr.ee/kpp459 [email protected] Jalan Ibrahim Adjie No. 372 Si MANIS Maddu Batununggal - Bandung 40275
Corporate Value Tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meluncurkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” sebagai wujud nyata dari strategi penguatan budaya kerja lewat transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government). Sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa Budaya Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan: a. Core Value ASN Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). b. Nilai-nilai Kementerian Keuangan IProSPeK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan). Nilai-nilai Kementerian Keuangan sejalan dengan Core value ASN BerAKHLAK dimana lima nilai Kementerian Keuangan tersebut menggambarkan tujuh nilai dasar ASN dalam rangka menjadi dasar dan pondasi bagi institusi, pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam mengabdi, bekerja dan bersikap di lingkungan Kementerian Keuangan. Berorientasi pelayanan memiliki makna yang sama dengan nilai pelayanan, akuntabel dan loyal memiliki makna yang sama dengan nilai integritas, kompeten memiliki makna yang sama dengan profesionalisme, harmonis dan kolaboratif memiliki makna yang sama dengan nilai sinergi, dan adaptif memiliki makna yang sama dengan nilai kesempurnaan. ZI459-2023
ZI459-2023
ZI459-2023 Nilai dasar Aparatur Sipil Negara memegang teguh ideologi Pancasila; setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Pegawai; mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. PMK-190/PMK.01/2018 pasal 4
ZI459-2023 PMK-190/PMK.01/2018 pasal 5
memberdayakan Unit Kepatuhan Internal; berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan internal; membangun koordinasi dengan penyelenggara pendidikan dan pelatihan serta pembina kepegawaian pusat atau unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengupayakan pemahaman Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai; dan menginternalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai di lingkungan kerjanya. Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan pada Bab III disebutkan bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku dibangun berdasarkan pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang terdiri atas: a. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Integritas; b. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Profesionalisme; c. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Sinergi; d. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Pelayanan; dan e. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kesempurnaan. Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, seluruh pimpinan unit Eselon I harus: Sebagai bagian dari pencegahan terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku atasan langsung agar mengupayakan pemahaman dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan melakukan tindakan, seperti memberikan keteladanan, melakukan pengawasan, dan pembinaan terhadap bawahannya Untuk mewujudkan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. ZI459-2023 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
Senin sampai dengan Kamis pukul 12.15 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; Jumat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.15 waktu setempat. Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa setiap pegawai wajib melaksanakan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Jumlah Jam Kerja yaitu 42 (empat puluh dua) jam dan 45 (empat puluh lima) menit dalam 1 (satu) minggu yang dilaksanakan pada 5 (lima) Hari Kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat dengan waktu istirahat: Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk bekerja dan melaksanakan tugas lebih awal paling lama 90 (sembilan puluh) menit sebelum 07.30 dapat diberikan waktu penyesuaian jam pulang bekerja lebih awal secara proporsional pada hari berkenaan. Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk bekerja paling lama 90 (sembilan puluh) menit setelah 07.30 diwajibkan untuk menyesuaikan jam pulang bekerja lebih lama secara proporsional pada hari berkenaan. Pengisian daftar hadir dinyatakan sah dalam hal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja paling cepat pukul 05.00 waktu setempat, dan saat pulang kerja paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Pegawai yang melakukan pelanggaran Hari Kerja dan Jam Kerja diberlakukan konsekuensi pemotongan Tunjangan. ZI459-2023 HARI KERJA - JAM KERJA
Untuk memperkuat identitas Kementerian Keuangan serta meningkatkan rasa bangga dan jiwa kebersamaan pegawai terhadap institusi dalam bingkai sinergi dan kolaborasi, Menteri Keuangan menetapkan pakaian pegawai untuk digunakan selama menjalankan tugas dan fungsinya melalui KMK-515/KMK.O1/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ketentuan pakaian kerja tersebut adalah sebagai berikut: 1. Hari Senin: a. pria, kemeja warna putih dan celana panjang warna hitam keabu-abuan (charcoal); b. wanita, kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam keabuabuan (charcoal); 2. Hari Selasa dan Kamis memakai pakaian kerja bebas, sopan, dan rapi: a. pria, kemeja dan celana panjang; b. wanita, atasan (antara lain kemeja, blouse, blazer, dan sejenisnya) dan bawahan (antara lain celana panjang, rokpendek, rok panjang, dan sejenisnya), atau terusan; 3. Hari Rabu: a. pria, kemeja warna biru tua/dongker dan celana panjang warna cokelat keabuan (beige); b. wanita, kemeja warna biru tua/dongker dan celana/rok warna cokelat keabuan (beige); 4. Hari Jumat: a. pria, kemeja batik dan celana panjang; b. wanita, atasan (antara lain kemeja, blouse, blazer, dan sejenisnya) dan bawahan (antara lain celana panjang, rokpendek, rok panjang, dan sejenisnya), atau terusan, yang bermotif batik. ZI459-2023 PAKAIAN KERJA PEGAWAI
ZI459-2023 PAKAIAN KERJA PEGAWAI Pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan KMK-515/KMK.01/2022 terbaru tersebut mempunyai makna filosofi yaitu sebagai berikut: 1. Tangkas (Agile), menjadikan profesional, cepat tanggap, dan cekatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; 2. Adaptif, memiliki semangat untuk mampu dan lebih cepat dalam beradaptasi; 3. Kebanggaan (Pride), menumbuhkan rasa bangga terhadap institusi; 4. Kolaboratif, memiliki sifat berkolaborasi dalam mencapai tujuan; dan 5. Bermanfaat (Helpful), memiliki intuisi untuk selalu tanggap dan berusaha memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan. Makna Warna pada Kemeja dan Bawahan 1. Warna Putih, bahan dasar kemeja Hari Senin Menggambarkan insan Kementerian Keuangan yang bersih, berintegritas, berorientasi pada kesempurnaan, dan transparan dalam pelayanan. 2. Warna Hitam Keabu-abuan (Charcoal), bahan dasar bawahan Hari Senin Menggambarkan insan Kementerian Keuangan yang mempunyai komitmen, profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. 3. Warna Biru Tua/Dongker, bahan dasar kemeja Hari Rabu Menggambarkan insan Kementerian Keuangan sebagai pribadi yang hangat, bijaksana, dan tegas. 4. Warna Cokelat Keabuan (Beige), bahan dasar bawahan Hari Rabu Menggambarkan ketenangan dalam bekerja dan perasaan nyaman sebagai insan Kementerian Keuangan.
Corporate Culture Keberadaan corporate culture dalam suatu perusahaan dinilai lebih mampu mengontrol dan mengarahkan perilaku dan sikap karyawan. Dapat dikatakan bahwa corporate culture merupakan pedoman yang digunakan dalam menjalankan aktivitas kinerja dalam suatu perusahaan. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 127/KMK.01/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Program Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013, Budaya Kemenkeu yang diterapkan adalah: 1.Satu informasi setiap hari Seluruh PNS dan CPNS Kemenkeu mencari informasi positif dan membagi ke pegawai lain. 2.Dua menit sebelum jadwal Membiasakan kedisiplinan seluruh Pegawai Kementerian Keuangan dengan hadir di ruang/tempat rapat 2 (dua) menitsebelum rapat dimulai. 3.Tiga salam setiap hari Memberikan pelayanan terbaik dan bersikap sopan serta santun, dengan memberikan salam selamat pagi, selamat siang dan selamat sore (waktu disesuaikan). 4.Rencanakan, kerjakan, monitoring, dan tindaklanjuti (Plan-Do-Check- Action) Menerapkan etos kerja yang baik, melalui perencanaan , mengerjakan hingga tuntas, memantau dan mengevaluasi proses dan hasil, serta menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan. 5.Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin (5R) Pentingnya penataan ruang kantor dan dokumen kerja yang ringkas, rapi, resik/bersih melalui perawatan yang dilakukan secara rutin. ZI459-2023
ZI459-2023 Ringkas Pilah dan pisahkan barang yang tidak perlu 1 Rapi Lakukan penataan di tempat kerja 2 Resik Jaga kebersihan di tempat kerja 3 Rawat Pertahankan (ringkas, rapi, dan resik) dari waktu ke waktu 4 Pelihara kedisiplinan pegawai dalam menerapkan 5R Rajin 5
Integritas yang terdapat dalam Nilai-Nilai Kemenkeu selaras dengan Akuntabel dan Loyal yang terdapat dalam Core Values ASN. ZI459-2023 PENINGKATAN BUDAYA INTEGRITAS - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Company Profile ZI459-2023 Pada tanggal 1 Januari 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Timur sekitar Tahun 1990 dan menjadi KPP Bandung Karees pada Tahun 1994. Melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.112/KMK 01/2007 KPP Bandung Karees menjadi KPP Pratama Bandung Karees dengan alamat Jl. Ibrahim Adjie (d/h Kiara Condong) No. 372 Bandung. Sebagai implementasi atau penerapan Reorganisasi Instansi Vertikal DJP berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal, KPP Madya Dua Bandung mulai beroperasi pada tanggal 24 Mei 2021 menggantikan KPP Pratama Bandung Karees yang berhenti operasi di tanggal yang sama.
ZI459-2023
Kepala KPP Madya Dua Bandung menetapkan Maklumat Pelayanan: “Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” pada tanggal 8 Maret 2023 melalui Keputusan Kepala KPP Madya Dua Bandung nomor KEP-53/KPP.0917/2023. Standar Pelayanan di Lingkungan KPP Madya Dua Bandung ditetapkan melalui KEP-54/KPP.0917/2023 tanggal 13 Maret 2023. Maklumat dan Standar Pelayanan telah dipublikasi di area TPT dan juga secara online melalui akun Instagram @pajakmdy2bandung. KPP Madya Dua Bandung bertekad untuk dapat selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas agar dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan negara Republik Indonesia. Dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat/wajib pajak, setiap pegawai berkomitmen untuk melayani sepenuh hati dengan santun, ikhlas, giat, amanah dan profesional, dengan berpedoman pada Core Value ASN (BerAKHLAK) dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (iProspek). Sesuai PMK-184/PMK.01/2020, KPP Madya Dua Bandung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. ZI459-2023
Sumber Daya Manusia di KPP Madya Dua Bandung terdiri dari 107 pegawai negeri/ASN dan 29 Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dengan jumlah total 136 pegawai. Sarana prasarana di lingkungan KPP Madya Dua Bandung antara lain Gedung Bangunan 4 tingkat dengan luas tanah 5.104 m2 dan luas bangunan : 3.929 m2, 6 unit kendaraan dinas roda empat dan 10 unit kendaraan dinas roda dua. Jumlah Wajib Pajak di KPP Madya Dua Bandung adalah 1755 dengan wilayah kerja yang tersebar di 15 Kabupaten dan Kota bagian Selatan Jawa Barat. ZI459-2023
Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil; dan Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis DJP 2020-2024 disebutkan visi dan misi DJP sebagai berikut: VISI: Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. MISI: 1. 2. 3. Dalam rangka mewujudkan misi yang telah diterapkan, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung mempunyai misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih dengan mencanangkan 11 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2023. Target Penerimaan yang diamanahkan kepada KPP Madya Dua Bandung yaitu sebesar Rp9.243.383.058.000 (berkontribusi 29,85% dari total target penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat I) ZI459-2023 RENCANA STRATEGIS
ZI459-2023 KINERJA ORGANISASI Capaian Penerimaan sampai dengan Agustus 2023 Berikut ini adalah capaian organisasi sampai dengan Agustus 2023 TARGET 9.243.383.058.000 REALISASI 6.295.800.407.052 68,11%
INTERNAL 1 Tindak Pidana Antikorupsi 17 April 2023 ND612/KPP.0917/2023 2 Whistleblowing System 17 April 2023 ND612/KPP.0917/2023 3 Team Building 19-20 Agustus 2023 4 Penguatan Lini Pertama dan Penguatan Budaya Integritas 23 Agustus 2023 ND1360/KPP.0917/2023 5 Bijak Bermedia Sosial 23 Agustus 2023 ND1360/KPP.0917/2023 6 Communication Skill 30 Agustus 2023 EKSTERNAL Pengendalian Gratifikasi 17 April 2023 S463/KPP.0917/2023 Peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan (Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan pengaduan) 22 Agustus 2023 S-1174 S.D 1178/KPP.0917/2023 Integrity Sharing dan Komitmen Integritas Pimpinan 24 Juli 2023 ND1156/KPP.0917/2023 Company Activity ZI459-2023 Sampai dengan Agustus 2023 telah dilakukan berbagai aktivitas kegiatan dalam rangka Internalisasi Corporate Value, In House Training, dan Edukasi dan Penyuluhan Perpajakan. disclaimer: *) Masih dalam tahap inventarisir kegiatan sehingga belum semua terdata dan tercantum di tabel
Akun Instagram : @pajakmdy2bandung Akun Twitter : @pajakmdy2bandung Akun Facebook : KPP Madya Dua Bandung Akun Youtube : KPP Madya Dua Bandung KPP Madya Dua Bandung dapat dihubungi melalui saluran berikut: Call Center : 022 7333180 Chat Center : 081220226459 Email KPP : [email protected] Selain melalui saluran telepon, pesan Whatsapp dan surat elektronik, KPP Madya Dua Bandung juga bisa dihubungi melalui berbagai media sosial resmi yang dikelola oleh Tim Jejaring Sosial untuk mempublikasikan berbagai informasi perpajakan baik informasi pusat maupun informasi lokal. Tim pengelola akun jejaring sosial resmi KPP Madya Dua Bandung ditetapkan tanggal 02 Januari 2023 melalui KEP-10/KPP.0917/2023 yang bertugas mengelola antara lain: Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, KPP Madya Dua Bandung menambah akun google sebagai akun yang dikelola untuk menjawab dan merespon ulasan, pesan, dan pertanyaan yang muncul di “google review”. KPP Madya Dua Bandung juga memiliki tautan linktr.ee/kpp459 sebagai tambahan sarana publikasi informasi perpajakan yang diberi nama Si MANIS Maddu yaitu Publikasi Mudah Andal, Naratif, Informatif, dan Saksama KPP MadyaDua Bandung. Satu lagi saluran yang diaktifkan namun sedikit peminatnya yaitu channel telegram “Publikasi Pajak 459” yang dapat diakses melalui t.me/MadyaDuaBandung. ZI459-2023 SALURAN KOMUNIKASI
KPP Madya Dua Bandung @pajakmdy2bandung @pajakmdy2bdg KPP Madya Dua Bandung t.me/MadyaDuaBandung Media Sosial KPP Madya Dua Bandung 081-220-226-459 linktr.ee/kpp459 Saluran Komunikasi KPP Madya Dua Bandung 022 - 7333180 [email protected] Saluran Tambahan s.id/KPP459
KPP Madya Dua Bandung 081-220-226-459