KINERJA TAHUN 2023 KPP MADYA DUA BANDUNG
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 1 KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2023 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang diamanatkan kepada KPP Madya Dua Bandung. Penyusunan LAKIN ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja (LAKIN) dan Nota Dinas nomor ND-4/PJ/2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN ini berperan pula sebagai alat kendali, alat penilai kinerja kualitatif dan kuantitatif, serta sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak dan mewujudkan Good Governance. LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan transparan bagi semua pihak yang berkepentingan sekaligus dapat memberikan motivasi dan mengubah budaya kerja bagi aparat di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung. Demikian Laporan Kinerja ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja KPP Madya Dua Bandung. Kepala Kantor Ditandatangani secara elektronik Hendrayana Surasantika
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................. 1 DAFTAR ISI............................................................................................................................... 2 RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................ 3 BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................. 4 A. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi................................................................ 4 B. Peran Strategis Instansi .................................................................................................. 5 C. Kekuatan Sumber Daya Instansi ..................................................................................... 5 D. Sistematika Pelaporan................................................................................................... 10 BAB II PERENCANAAN KINERJA......................................................................................... 11 A. Rencana Strategis......................................................................................................... 11 B. Rencana Kinerja............................................................................................................ 14 C. Indikator Kinerja Kegiatan ............................................................................................. 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG .............................................................................................................................. 15 A. Capaian Kinerja Organisasi........................................................................................... 15 B. Evaluasi dan Analisis Kinerja......................................................................................... 17 BAB IV PENUTUP................................................................................................................... 25
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 3 RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2023 merupakan wujud keberhasilan ataupun kegagalan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Dari LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran, serta apakah semua kegiatan telah mengacu kepada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisis secara kuantitatif sehingga kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung dapat diukur dengan tepat. Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan pencapaian kinerja KPP Madya Dua Bandung dalam satu tahun anggaran. Tujuan utama dari Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung tahun 2023 pada khususnya adalah mendukung tercapainya target penerimaan pajak dengan tetap menjaga citra perpajakan yang bersih dan berwibawa. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu setahun itu adalah mengupayakan tercapainya target penerimaan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu Rp9.237.977.035,000,-. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan edukasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya melalui sosialisasi perpajakan dan melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak berdasarkan skala prioritas yang mempunyai deterrent effect luas terhadap masyarakat, dengan usaha tersebut target penerimaan bisa tercapai. Untuk tahun mendatang usaha ini perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga target yang direncanakan nantinya dapat tercapai kembali.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 4 BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi 1. Tugas Pokok Sesuai dengan Pasal 57A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Fungsi Organisasi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57B Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 23 Nopember 2020, KPP Madya menyelenggarakan fungsi: a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat; f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak; g. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan; h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal; j. pemutakhiran basis data perpajakan; k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; m.penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan p. pelaksanaan administrasi kantor.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 5 3. Struktur Organisasi Susunan Organisasi (Pasal 57B Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 23 Nopember 2020) di KPP Madya Dua Bandung terdiri atas : a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; b. Seksi Penjaminan Kualitas Data; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; e. Seksi Pengawasan I; f. Seksi Pengawasan II; g. Seksi Pengawasan III; h. Seksi Pengawasan IV; i. Seksi Pengawasan V; j. Seksi Pengawasan VI; k. Kelompok Jabatan Fungsional. B. Peran Strategis Instansi Peran strategis yang dilakukan KPP Madya Dua Bandung selaku instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pajak adalah program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara dengan menyelenggarakan pemeriksaan, penyuluhan, dan penetapan penagihan pajak. C. Kekuatan Sumber Daya Instansi 1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung untuk tahun 2023 baik struktural maupun fungsional sebanyak 105 orang dengan rincian sebagai berikut: a. Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional 1) Struktural - Eselon III (IV.b) : - Orang - Eselon IV (IV.a) : 8 Orang - Eselon IV (III.d) : 2 Orang - Account Representative (IV.a) : 4 Orang - Account Representative (III.d) : 13 Orang - Account Representative (III.c) : 10 Orang
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 6 - Account Representative (III.b) : 3 Orang - Account Representative (III.a) : 2 Orang - Pelaksana (III.d) : 1 Orang - Pelaksana (III.c) : 2 Orang - Pelaksana (III.b) : 2 Orang - Pelaksana (III.a) : 4 Orang - Pelaksana (II.d) : 2 Orang - Pelaksana (II.c) : 1 Orang - Pelaksana (II.b) : 10 Orang - Pelaksana (II.a) : 5 Orang 2) Fungsional - Pemeriksa Pajak Madya (IV.c) : 5 Orang - Pemeriksa Pajak Madya (IV.b) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Madya (IV.a) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Muda (IV.a) : 4 Orang - Pemeriksa Pajak Muda (III.d) : 4 Orang - Pemeriksa Pajak Muda (III.c) : 1 Orang - Penyuluh Pajak Ahli Muda (III.d) : 2 Orang - Penyuluh Pajak Ahli Muda (III.c) : 1 Orang - Asisten Penilai Pajak Penyelia (III.d) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Penyelia (III.c) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Pertama (III.c) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Pertama (III.b) : 3 Orang - Pemeriksa Pajak Pertama (III.a) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan (III.c) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan (III.b): 1 Orang - Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan (III.a): 1 Orang - Penyuluh Pajak Ahli Pertama (III.b) : 1 Orang - Asisten Penyuluh Pajak Mahir (III.b) : 1 Orang - Asisten Penyuluh Pajak Mahir (III.a) : 1 Orang - Pemeriksa Pajak Pelaksana (II.d) : 3 Orang b. Berdasarkan Formasi - Pejabat Eselon III : 1 Orang - Pejabat Eselon IV : 10 Orang
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 7 - Fungsional Pemeriksa Pajak : 28 Orang - Fungsional Asisten Penilai Pajak : 1 Orang - Fungsional Penyuluh Pajak : 4 Orang - Fungsional Asisten Penyuluh Pajak : 2 Orang - Pelaksana : 59 Orang - Sekretaris : 1 Orang - Bendahara : 1 Orang - Account Representative (AR) : 32 Orang - Juru Sita : 3 Orang - Administrator Sistem : 2 Orang - Pelaksana lainnya : 20 Orang c. Berdasarkan status kepegawaian: - PNS : 105 Orang - CPNS : - Orang d. Berdasarkan tingkat pendidikan - Strata 2 : 32 Orang - Strata 1/D IV : 38 Orang - Sarjana Muda/Diploma III : 16 Orang - Diploma I : 18 Orang - SLTA atau yg sederajat : 1 Orang e. Berdasarkan Pangkat - Golongan IV berjumlah : 24 Orang - Golongan III berjumlah : 60 Orang - Golongan II berjumlah : 21 Orang f. Berdasarkan jenis kelamin - Laki-laki : 73 Orang - Perempuan : 32 Orang Sedangkan PPNPN yang ada di KPP Madya Dua Bandung adalah: - Petugas Satuan Pengamanan : 12 Orang - Pengemudi Kendaraan Dinas Operasional : 1 Orang - Pramubakti : 16 Orang 2. Anggaran
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 8 Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik dalam tujuan melaksanakan dan kelancaran administrasi kantor KPP Madya Dua Bandung memerlukan pengelolaan anggaran yang baik dan seefisien mungkin sehingga dengan demikian keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan petunjuk Pelaksanaan DIPA tahun 2023 KPP Madya Dua Bandung, anggaran yang disetujui untuk program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak adalah sebesar Rp7.387.645.000,- dengan realisasi Rp7.374.108.537,- (99,82%). 3. Sarana dan Prasarana Kantor Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung didukung oleh sarana dan prasarana antara lain: a. Gedung Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung menempati gedung yang terletak di Jalan H. Ibrahim Adjie No.372 Kota Bandung. Luas tanah : Luas tanah yang berdiri gedung KPP Madya Dua Bandung seluas 5.104 m2 . Luas Bangunan : 3.929 m2 IMB Nomor : 641.6/184-III/DPB.1986 tanggal 28-04-1986 Gedung Kantor berlantai 3 terdiri dari : - Lantai dasar : Masjid Gym Ruang Arsip/Berkas Wajib Pajak - Lantai I : Sekretariat Ruang Kepala Kantor Tempat Pelayanan Terpadu Ruang Seksi Pelayanan Ruang Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Ruang Seksi Penjaminan Kualitas Data Help Desk Ruang Konsultasi Ruang Server - Lantai II : Ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 9 Ruang Seksi Pengawasan I Ruang Seksi Pengawasan II Ruang Seksi Pengawasan III Ruang Seksi Pengawasan IV Ruang Seksi Pengawasan V Ruang Seksi Pengawasan VI Ruang Fungsional Pemeriksa Pajak - Lantai III : Aula Ruang Rapat Ruang Dokter b. Bangunan Masjid Tempat ibadah yang dibangun guna menunjang aktivitas peribadatan yang dapat digunakan sholat berjamaah pegawai KPP Madya Dua Bandung membaur dengan masyarakat sekitar kantor. c. Komputer dan Teknologi Informasi Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (khususnya Wajib Pajak) dan peningkatan pengawasan serta pengolahan data perpajakan, KPP Madya Dua Bandung dilengkapi sejumlah komputer dan laptop yang berfungsi dengan baik. Perangkat komputer tersebut juga didukung dengan jaringan teknologi informasi berupa server, console unit, modem dll. d. Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas yang tersedia pada KPP Madya Dua Bandung sebagai alat pendukung dan untuk memperlancar kegiatan operasional terdiri dari 6 (enam) unit kendaraan roda empat dan juga 10 (sepuluh) kendaraan dinas roda dua.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 10 D. Sistematika Pelaporan Penyusunan laporan berpedoman pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN), sebagai berikut: 1. Kata Pengantar 2. Ringkasan Eksekutif Pada bagian ini akan disajikan intisari laporan mengulas tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai KPP Madya Dua Bandung beserta hasil capaiannya, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk mengatasi kendala yang mungkin akan timbul pada periode berikutnya 3. Bab I Pendahuluan Bagian ini menguraikan hal-hal yang bersifat gambaran umum tentang KPP Madya Dua Bandung, meliputi tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis instansi yang bersangkutan, kekuatan sumber daya instnasi yang ada, dan sistematika pelaporan. 4. Bab II Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Bagian ini berisi gambaran singkat tentang rencana strategik dan rencana kinerja KPP Madya Dua Bandung yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program KPP Madya Dua Bandung disertai indikator keberhasilan pencapaiannya. 5. Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bagian ini akan diuraikan secara rinci Capaian Indikator Kinerja Utama serta Evaluasi dan Analisis Kinerja. 6. Bab IV Penutup
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 11 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 1. Visi Visi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024, adalah: Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Visi ini adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak yang juga menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder dan mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, berintegritas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (Compliance Risk Management), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. 2. Misi Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: “Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”. Misi Direktorat Jenderal Pajak sendiri adalah: 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 12 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. Dalam rangka mewujudkan misi yang telah diterapkan, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung mempunyai misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Fiskal Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UndangUndang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Ekonomi Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang minimalkan distorsi. Politik Mendukung proses demokratisasi bangsa. Kelembagaan Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknorasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir. 3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak tergambar dalam sasaran Tahun 2021 - 2024 sebagai berikut: 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien yaitu: a. Organisasi dan SDM yang optimal. b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi. c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 13 Sesuai dengan misi DJP tersebut, KPP Madya Dua Bandung berusaha untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dengan penggalian potensi di segala bidang. 4. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Adapun sasaran Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung yaitu tercapainya target penerimaan pajak sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sasaran tahun 2023 yang telah ditetapkan adalah tercapainya target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung sebesar Rp9.237.977.035,000,-. 5. Kebijakan dan Program Instansi Untuk mewujudkan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, KPP Madya Dua Bandung merumuskan beberapa kebijakan yang akan dilakukan disertai dengan program-program pelaksanaannya. Kebijakan-kebijakan dan programprogram yang akan dilakukan terdiri dari: 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebijakan ini diwujudkan melalui program: a. Peningkatan sarana dan prasarana; b. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta pengelolaan keuangan; c. Percepatan Penyelesaian Pelayanan. 2) Pencapaian Rencana Penerimaan PPh Kebijakan ini diwujudkan melalui program: a. Intensifikasi PPh; b. Penagihan PPh; c. Pengawasan Administrasi PPh. 3) Pencapaian Rencana Penerimaan PPN Kebijakan ini diwujudkan melalui program: a. Intensifikasi PPN; b. Penagihan PPN; c. Pengawasan Administrasi PPN. 4) Membangun Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak Kebijakan ini diwujudkan melalui program: a. Peningkatan Penyuluhan; b. Pengamatan Potensi Perpajakan.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 14 B. Rencana Kinerja Rencana kinerja tahun 2023 yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung telah dicanangkan dalam 11 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2023. C. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan adalah merupakan ukuran kuantitatif (dapat juga kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari: a. Input (Masukan/Rencana); b. Output (Keluaran/Realisasi); c. Outcome (Hasil); d. Benefit (Manfaat); e. Impact (Dampak). Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk indikator kinerja kegiatan terdiri atas tiga indikator kinerja kegiatan yaitu Input, Output dan Outcome yang disesuaikan dengan uraian kegiatan dimaksud.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG A. Capaian Kinerja Organisasi Dalam tahun anggaran 2023, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung telah melaksanakan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam tabel Indikator Kinerja Utama, yaitu sebagai berikut : Kode SS/IKU Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Polarisasi V/C Bobot IKU Bobot Tertimbang Indeks Capaian Stakeholder Perspective 30.00% 106.10 1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 106.10 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100.00% 102.03% Max E/L 26% 50.00% 102.03 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 100.00 110.16 Max E/L 26% 50.00% 110.16 Customer Perspective 20.00% 86.68 2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 103.23 2a-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis 100.00% 100.58% Max P/L 19% 42.22% 100.58 2b-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 100.00% 105.16% Max E/L 26% 57.78% 105.16 3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 70.13 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 100.00% 70.13% Max E/M 21% 100.00% 70.13 Internal Process Perspective 25.00% 117.38 4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 111.36
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 16 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 70.00% 84.00% Max P/M 14% 40.00% 120.00 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan 81.00 85.54 Max E/M 21% 60.00% 105.60 5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif 120.00 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis 90.00% 120.00% Max P/M 14% 100.00% 120.00 6 Pengujian kepatuhan material yang efektif 120.00 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis 100.00% 128.82% Max P/M 14% 50.00% 120.00 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100.00% 120.00% Max P/M 14% 50.00% 120.00 7 Penegakan hukum yang efektif 115.53 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan 80.00% 101.29% Max P/M 14% 26.92% 120.00 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75.00% 117.17% Max P/L 19% 36.54% 120.00 7c-N Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan 80.00% 86.21% Max P/L 19% 36.54% 107.76 8 Data dan informasi yang berkualitas 120.00 8a-N Persentase penyelesaian laporan pengamatan 100.00% 133.33% Max P/M 14% 100.00% 120.00 Learning & Growth Perspective 25.00% 110.92 9 SDM yang kompeten 114.94 9a-N Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*) 87.00% 100.00% Max P/M 14% 100.00% 114.94 10 Organisasi yang berkinerja tinggi 112.01 10a-CP Indeks Penilaian Integritas Unit 85.00 95.98 Max P/M 14% 50.00% 112.92 10b-N Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan 90.00% 100.00% Max P/M 14% 50.00% 111.11
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 17 Manajemen Risiko 11 Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal 105.80 11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100.00 105.92 Max P/M 14% 100.00% 105.92 Nilai Kinerja Organisasi 106.25 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Dua Bandung tahun 2023 sebesar 106,25. Capaian ini menurun dibandingkan dengan NKO tahun 2022 sebesar 110,47. Penurunan ini dikarenakan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target, yaitu 70,13% dari target 100,00%, dimana pada tahun 2022 IKU ini tercapai 111,09% dari target 100%. KPP Madya Dua Bandung telah melakukan kolaborasi antara Account Representative, pemeriksa pajak, dan juru sita pajak sebagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak dari kegiatan PKM. B. Evaluasi dan Analisis Kinerja a. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 1) Persentase realisasi penerimaan pajak . Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023 sebesar 102,03% atau sebesar Rp9.425.534.246.451,- dibandingkan dengan target penerimaan 2023 yaitu sebesar Rp9.237.977.035.000,-. Target penerimaan pajak dapat tercapai karena kinerja yang baik dari para pegawai dan strategi yang digunakan untuk mengamankan penerimaan pajak. 2) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari dua komponen, yaitu persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (50%) dan persentase deviasi akurasi perencanaan kas (50%). Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2023 adalah 110,16% yang terdiri dari persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 100,32% dan persentase deviasi akurasi perencanaan kas 120,00%.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 18 b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis Target IKU tahun 2023 adalah 100% dengan realisasi 100,58%. Angka mutlak target adalah 1.716 Wajib Pajak dan terealisasi sebanyak 1.726 Wajib Pajak. Target tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak tercapai karena kinerja yang baik dari Account Representative dan penyuluh pajak. 2) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tujuan IKU ini adalah untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa. Target IKU tahun 2023 sebesar 100% atau sebesar Rp8.401.847.036.000,- dan tercapai sebesar Rp8.835.471.554.407,- atau 105,16%. c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 1) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Tujuan IKU ini adalah untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material. Target IKU tahun 2023 sebesar 100% atau sebesar Rp841.536.022.000,- dan tercapai sebanyak Rp590.167.987.287,- atau 70,13%. Penyebab utama tidak tercapainya IKU ini adalah karena adanya kenaikan target yang sangat tinggi pada penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pemeriksaan dibandingkan dengan tahun lalu. d. Edukasi dan pelayanan yang efektif 1) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Target IKU tahun 2023 adalah 70% yang terdiri dari rencana penyuluhan selama setahun dan perubahan perilaku Wajib Pajak. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dicapai adalah 100% dengan angka mutlak sebanyak 30 kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, perubahan perilaku bayar 309,80%, dan perubahan perilaku lapor 252,94%, sehingga keseluruhan
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 19 realiasasi adalah 84,00% dan capaian sebsar 120,00. Target atas IKU ini bisa tercapai antara lain didukung oleh banyaknya kegiatan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial, webinar dan media daring lainnya. 2) Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan Salah satu indikator keberhasilan KPP dalam pencapaian Sasaran Strategis edukasi dan pelayanan yang efektif pada Internal Process perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan berupa tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei dilaksanakan bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Target untuk tahun 2023 adalah 81, dan indeks untuk KPP Madya Dua Bandung adalah 85,54 dengan capaian IKU sebesar 105,60. e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif 1) Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan persentase daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti, persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan. Target IKU ini tahun 2023 adalah 90% dengan formula 30% dikalikan persentase daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti ditambah 40% dikalikan persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 ditambah 30% dikalikan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Realisasi IKU ini sebesar 120,00% sehingga capaiannya adalah 120,00. f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif 1) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis Target IKU tahun 2023 adalah 100% berupa kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 20 Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis memiliki dua komponen yaitu komponen penelitian dan komponen tindak lanjut yang terdiri atas capaian penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), capaian penyelesaian SP2DK dari DPP tahun 2022, dan capaian penyelesaian SP2DK outstanding. Realisasi IKU ini adalah 128,82% dengan capaian 120,00. Capaian ini bisa melampaui target karena meningkatnya kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak dalam bentuk pemanfaatan data Approweb dan data lainnya. Di samping itu didukung dengan koordinasi, sinergi, dan teamwork yang baik antar pegawai KPP Madya Dua Bandung dan pendekatan yang baik kepada Wajib Pajak. 2) Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari dua komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data matching. Target IKU ini pada tahun 2023 adalah 100%. Realisasi IKU ini adalah 120,00% dengan capaian 120,00 terdiri dari persentase STP sebesar 120,00% dan pemanfaatan data matching 119,73%. g. Penegakan hukum yang efektif 1) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu: a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%) b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 21 c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%) d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%) e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%) Target IKU tahun 2023 adalah 80% dan terealisasi 101,29% dengan capaian 120,00. Target atas IKU ini bisa tercapai dengan baik karena adanya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi dan koordinasi yang baik antara Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dengan seksi teknis terkait. 2) Tingkat efektivitas penagihan Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. IKU tingkat fektivitas penagihan ini untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari tiga variabel yaitu : a. Variabel tindakan penagihan (50%) b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%) c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%) Target untuk tahun 2023 adalah sebesar 75% dengan realisasi sebesar 117,17% yang terdiri dari efektivitas tindakan penagihan 119,99%, tindak lanjut DSPC 120%, dan pencairan DSPC 105,91%. 3) Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan diukur dengan perbandingan antara Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui Komite Pusat dengan Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat. Target untuk tahun 2023 adalah sebesar 80% dengan realisasi sebesar 86,21% dan capaian 107,76. Target angka mutlak sebesar 29 LHP2DK dan realisasi sebesar 25 LHP2DK.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 22 h. Data dan Informasi yang Berkualitas 1) Persentase penyelesaian laporan pengamatan Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Target untuk tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 133,33% dan capaian 120,00. Target angka mutlak sebanyak 3 laporan dengan realisasi sebanyak 4 laporan. i. SDM yang Kompeten 1) Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut: Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2023 Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2023 Target IKU tahun 2022 adalah 87% dengan formula 60% dikalikan persentase pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi ditambah 40% dikalikan persentase pejabat fungsional dan pelaksana umum yang memenuhi standar kompetensi. Realisasi IKU ini untuk tahun 2023 sebesar 100,00% dari target 87% sehingga capaian IKU adalah 114,94. Realisasi IKU dapat mencapai 100% karena kompetensi yang baik dari para pegawai. j. Organisasi yang berkinerja tinggi 1) Indeks Penilaian Integritas Unit IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 23 proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Realisasi IKU ini untuk tahun 2023 sebesar 95,98 dari target 85,00 sehingga capaian IKU adalah 112,92. 2) Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Penerapan Manajemen Risiko IKU ini bertujuan ntuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkan. IKU ini memiliki dua komponen yaitu persentase efektivita DKO (50%) dan persentase penerapan Manajemen Risiko UPR (50%). Pelaksanaan DKO di KPP Madya Dua Bandung selalu memenuhi unsur-unsur penilaian DKO dan penerapan Manajemen Risiko di KPP Madya Dua Bandung selalu memenuhi unsur penilaian dengan pelaksanaan rencana aksi Mitigasi Risiko tercapai 100%. Realisasi IKU ini untuk tahun 2023 sebesar 100% dari target 90% sehingga capaian IKU 111,11. Pencapaian ini adalah hasil kerja sama seluruh pihak di KPP Madya Dua Bandung terutama untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan, mengumpulkan materi yang diperlukan, dan penerapan Manajemen Risiko yang baik. k. Pengelolaan keuangan yang optimal 1) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) Target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 adalah 100.00 dan realisasinya adalah 105.92. Realisasi indikator yang digunakan untuk menghitung kualitas anggaran adalah Nilai IKPA sebesar 99.97 yang dihitung berdasarkan revisi DIPA 100.00, deviasi halaman III DIPA 100.00, penyerapan anggaran 99.85, belanja kontraktual 100.00, penyelesaian tagihan 100.00, pengelolaan UP dan TUP 100.00, dispensasi SPM 100.00, capaian output 100.00, dan penilaian lain yang sangat berpengaruh adalah nilai SMART. Realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang melampaui target sudah baik di sisi indikator penyerapan anggaran, namun kurang maksimal pada sisi efisiensi sehingga cukup mempengaruhi nilai SMART. Hal yang telah dilakukan KPP Madya Dua Bandung yaitu melakukan evaluasi pada indikator penyerapan anggaran sehingga di akhir tahun angka
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 24 penyerapan tidak jauh dari nilai target yang ditetapkan dan merancang ulang strategi agar nilai IKU IKKPA bisa tetap maksimal di tahun depan.
LAKIN KPP Madya Dua Bandung - 2023 25 BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2023 merupakan laporan yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja (LAKIN). Seluruh materi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung ini merupakan perpaduan antara sebuah komitmen dan tanggung jawab dari sebuah institusi pemerintah kepada semua pihak. Komitmen dan tanggung jawab tersebut tidak saja diwujudkan dalam ukuranukuran yang bersifat kuantitatif seperti pemenuhan target penerimaan, namun lebih penting adalah sejauh mana institusi tersebut bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Madya Dua Bandung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Demikian Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Segala arahan dan masukan yang positif dari pihakpihak terkait sangat kami harapkan terutama dari Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I. Bandung, 22 Januari 2024 Kepala Kantor Ditandatangani secara elektronik Hendrayana Surasantika